PEMBATASAN KLAUSULA EKSONERASI

Jurnal Notariil, VOL. 1, No. 1, NOVEMBER 2016, 109-127 Available Online at http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jn DOI: 10.22225/jn.1.1.410.109-127.

PEMBATASAN KLAUSULA EKSONERASI I Made Sarjana. Universitas Udayana [email protected]

Abstrak Kontrak merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan diantara pihakpihak yang membuatnya. Kesepakatan yang dilakukan tersebut didasarkan pada adanya prinsip kebebasan berkontrak. Adanya prinsip kebebasan bekotrak tersebut terdapat kencendrungan sering dimanfaatkan oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat untuk meminimalisir tanggungjawabnya dan mengalihkannya terhadap pihak yang lemah. Klausula yang melepaskan tanggungjawab dan mengalihkannya kepada pihak lain dalam suatu kontrak disebut dengan klausula eksonerasi. Dalam praktik penggunaan klausula eksonerasi masih sering ditemukan dan dimanfaatkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat daripada yang lainnya. Dengan demikian posisi pihak yang lemah dalam suatu kontrak, akan selalu menjadi pihak yang dirugikan dengan berlakunya klausula eksonerasi. Keberadaan klausula eksonerasi perlu mendapat pengkajian lebih mendalam untuk melindungi posisi pihak-pihak yang kedudukannya lebih lemah dalam setiap kontrak. Penggunaan klausula eksonerasi tidak boleh dilakukan dengan leluasa tanpa mengindahkan kaedah-kaedah ataupun prinsipprinsip dalam hukum kontrak. Pembatasan terhadap penggunaan klausula eksonerasi perlu dilakukan untuk melindungi pihak yang posisinya lemah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum perjanjian serta yurisprudensi. Penggunaan klausula eksonerasi yang tidak mengindahkan pembatasan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan gugatan bagi pihak yang dibebankan tanggungjawab untuk membebaskan dirinya dari kerugian yang semestinya tidak dialaminya dengan menyatakan kontrak dapat dibatalkan atau kontrak batal demi hukum. Demikian juga halnya untuk setiap kontrak tertentu keikutsertaan pemerintah perlu diberikan ruang semata-mata untuk melindungi masyarakat sebagai pihak yang lemah, agar tidak dirugikan karena adanya klausula eksonerasi. Kata Kunci: prinsip kebebasan berkontrak, klausula eksonerasi, pembatasan.

Abstract

The contract is an agreement that is based on an agreement among the parties who made it. The deal is done based on the principle of freedom of contract. The existence of the principle of freedom of contract are included often exploited by the party stronger position to minimize its responsibility and divert it towards the weaker side. Clause that releases the responsibility and divert it to the other party in a contract called the exoneration clause. In practice the use of the exoneration clause is still frequently found and exploited by the stronger position than others. Thus the position of the weaker party in a contract, there will always be a party aggrieved by the enactment of the exoneration clause. The existence of the exoneration clause needs to get a more in depth in order to protect the position of the parties that the weaker position in any contract. The use of the exoneration clause should not be done freely without regard terms or principles in contract law. Restrictions on the use of the exoneration clause needs to be done to protect the weaker party position, taking into account the legislation, principles of contract law and jurisprudence. The Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X

Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 110

use of the exoneration clauses that do not heed such restrictions serve as the basis for the parties to pursue actions imposed responsibility to free himself from the losses that should not have happened to declare the contract may be canceled or the contract null and void. Similarly, for each specific contract participation of government need to be given space solely to protect the people as the weak side, so as not to be harmed for their exoneration clause. Keywords: the principle of freedom of contract, the exoneration clause, baring.

1. PENDAHULUAN.

keberadaan asas kebebasan berkontrak

Telah diakui secara umum baik dikalangan

praktisi bisnis

tidak memiliki batasan, lebih-lebih

ataupun

hukum kontrak yang terdapat dalam

didunia akademis bahwa klausula ek-

BW Indonesia menganut sistem ter-

sonerasi digunakan dalam kontrak-

buka, sehingga dalam praktik dunia

kontrak, baik kontrak dalam skala besar

bisnis dimanfaatkan sebagai kekuatan

secara finansial atau dalam skala kecil.

oleh pihak yang merasa kedudukannya

Pencantuman klausula eksonerasi da-

di

lam kontrak tidak dapat dihindari kare-

Sesungguhnya asas kebebasan ber-

na demi kebutuhan yang bersifat prak-

kontrak tersebut ditujukan untuk per-

tis dan efisien. Keberadaan klausula ter-

baikan hidup manusia, akan tetapi pada

sebut disebabkan oleh adanya ketentu-

kenyataannya asas tersebut sering dis-

an Pasal 1338 BW Indonesia. Ketentuan

alahgunakan1.

atas

daripada

pihak

lainnya.

tersebut memuat asas kebebasan ber-

Sebagaimana diketahui bahwa tidak

kontrak, yang memberikan peluang

ada satu ketentuanpun yang mengatur

kepada mereka untuk dimuatkan klau-

tentang klausula eksonerasi dalam BW

sula-klausula di dalam kontrak yang

Indonesia. Hukum kontrak kita yang

dirancangnya

bersumber dari BW Indonesia hanya

keinginannya

agar

sesuai

tanpa

dengan

mempertim-

mengatur

batasan-batasan

kontrak

bangkan aspek-aspek lainya yang juga

yang sifatnya masih umum. Oleh kare-

merupakan bagian dari pihak lainnya

na sifatnya masih umum, maka para

dalam

kontraktan dalam praktik senantiasa

kontrak.

Terkesan

bahwa

1 Peter M. Marzuki, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, Yuridika. Vol. 18, No. 3, Mei 2003, hal. 203.

Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X


dan tidak sulit mencarinya, terdapat

anda, sehingga yang namanya klausula

banyak ragam isi klausula eksonerasi

eksonerasi masuk ke dalam klausula

tersebut.

biasa

yang memberatkan tersebut. Sementa-

didapatkan dalam kontrak baku, mes-

ra dalam common law system klausula

kipun klausula tersebut juga amat mu-

eksonerasi digolongkan dengan nama

dah dimuat sekalipun tidak berbentuk

unconsionasble clause. Klausula terse-

kontrak baku. Tentu saja keberadaan

but

klausula

di-

tanggung jawab salah satu pihak ter-

dalam

hadap gugatan pihak lainnya dalam hal

kedudukan atau posisi yang lebih kuat

yang bersangkutan tidak atau tidak

d al a m

dengan

Kontrak

demikian

eksonerasi

manfaatkan a r ti

oleh

demikian

mereka

s an g a t

d i bu tu h k an

juga

berisikan

semestinya

pembatasan

melaksanakan

keberadaannya dalam suatu kontrak,

kewajiban yang ditentukan di dalam

sehingga pihak lainnya berposisi se-

perjanjian tersebut2.

bagai pihak yang lemah, yang terkesan

Melalui tulisan ini akan dicoba untuk

sangat mempunyai kepentingan akan

melakukan

pengkajian

terhadap

bantuan dari pihak lawan dalam suatu

keberadaan klausula eksonerasi secara

kontrak.

teoritis agar penggunaannya tidak

Berbeda dengan BW Indonesia,

secara serta merta merugikan pihak

sekalipun tidak menyebutkan secara

yang kedudukannya lebih lemah. Pem-

langsung tentang klausula eksonerasi,

batasan terhadap penggunaan klausula

bahwa NBW Belanda yang mulai berla-

eksonerasi juga untuk memahami pem-

ku sejak tahun 1992 terdapat ketentu-

batasan tentang asas kebebasan ber-

an yang menyebutkan klausula yang

kontrak yang dimuat dalam hukum

memberatkan (onredelijk bezwarend

kontrak, sehingga asas keseimbangan

atau unreasonably onerous). Klausula

para kontraktan lebih terjamin.

yang bersifat memberatkan salah satu pihak tidak dikehendaki oleh NBW Bel2 Pandangan Sutan Remy Sjahdeni, dalam Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hal. 346.



2. PEMBAHASAN

bisnis

PENGERTIAN KLAUSULA EKSONERASI

merambah kedalam segala jenis kon-

Istilah klausula eksonerasi merupakan terjemahan dari istilah exoneratie

clausule. Istilah asing lainnya yang digunakan adalah: exemption clause,

exclusion clause, exculpatory clause, warranty disclaimer clause, limitation of liability clause. walaupun demikian dalam tulisan ini istilah yang digunakan adalah klausula eksonerasi, yang bagi penulis sendiri adalah lebih familiar daripada istilah lainnya. makna yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari pihak debitur. Dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae, Exoneratie clausule (syarat eksonerasi) yaitu syarat dalam suatu

persetujuan, di mana satu pihak membebaskan diri dari pertanggungjawaban dibebankan

ini

sudah

meluas

trak. Sementara menurut Sutan Remy Sjahdeni, keberadaan klausula eksonerasi adalah bertujuan membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan

kewajibannya

yang

ditentukan di dalam perjanjian tersebut3. klausula tersebut selalu bersifat

berat sebelah, yang hampir dapat dipastikan akan menguntungkan mere-

Klausula eksonerasi mengandung

yang

dewasa

kepadanya

oleh

hukum yang mengatur, terutama dalam persetujuan pengangkutan. Walaupun dalam kamus tersebut menyebutkan klausula tersebut terdapat terutama da-

ka yang kedudukan lebih kuat daripada pihak lainnya serta sering kali terdapat dalam kontrak baku. Sesungguhnya penulisan ini tidak semata-mata menyoroti perjanjian dalam kontrak baku, tetapi juga perjanjian yang bukan kontrak baku, karena perjanjian biasapun klausula eksonerasi tidak susah untuk dicantumkan. Munculnya klausula eksonerasi dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain; kecermatan dalam berkontrak, etikad baik (good faith) dalam ber-

lam pengangkutan, tetapi dalam praktik 3 Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta 1993, hal. 75.



kontrak dan posisi tawar yang tidak

dibawakan dan secara sengaja disem-

seimbang. Sebab pertama yaitu kecer-

bunyikan atau tidak dimasukkan dalam

matan berkontrak berkaitan dengan

sub-sub atau item pembahasan negosi-

wawasan hukum pihak-pihak pemben-

asi. Target-target demikian dalam dunia

tuk kontrak4. Dalam hal ini dituntut

bisnis sering disebut implied target yai-

keahlian

me-

tu target atau sasaran bisnis yang

manfaatkan saluran-saluran hukum,

secara sengaja tidak ditawarkan secara

yang digunakan untuk meningkatkan

eksplisit dalam proses negosisasi dan

kualitas kontrak, kemampuan para

secara diam-diam hendak diwujudkan

pihak untuk selalu memperhitungkan

melalui kelemahan-kelemahan klausula

segala resiko yang dapat timbul dari

pihak lawan yang secara sengaja dikon-

setiap

yang

disikan demikian5. Disadari pula bahwa

dirancang dalan kontrak. Dituntut pula

menentukan mereka yang memiliki

kemampuan untuk melakukan negosi-

etikad baik dan etikad buruk sangatlah

asi, memperhitungkan kelengkapan ma-

sukar untuk ditentukan. Penyimpangan-

teri kontrak serta kecermatan dalam

penyimpangan terhadap prinsip-prinsip

merancang rumusan-rumusan klausula,

hukum kontrak sebagaimana halnya

sehingga memperkecil ruang resiko dan

perilaku yang tidak jujur sulit untuk

pada akhirnya dapat mewujudkan kon-

dihapuskan. Hal demikian dapat di-

trak yang bersih, terbuka dan adil

antisipasi serta meredam dampak bu-

(banafide).

ruknya dengan kecerdasan serta kecer-

para

syarat

pihak

atau

mampu

kausula

Sebab kedua adalah etikad baik yang

matan berkontrak.

berkaitan dengan kejujuran dan kualitas

Sebab ketiga adalah faktor posisi ta-

mental para pihak. Dalam praktik bisnis

war yang tidak seimbang. Faktor ini di-

tidak sedikit para pelaku bisnis yang

maksudkan bahwa posisi pihak-pihak

memiliki niat untuk mewujudkan target-

yang melakukan kontrak adalah tidak

target bisnisnya melalui strategi yang

seimbang, memiliki kedudukan yang

4 Ida Bagus Wyasa Putra, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2000, hal. 64.

5 Ibid, hal. 65



tidak sejajar, sehingga berdampak pada

kontrak tersebut, seperti tumbuhnya

posisi tawar yang lemah pada pihak

standar kontrak dalam dunia bisnis, ikut

lainnya. Lemahnya kedudukan salah

campurnya tangan pemerintah dalam

satu pihak disebabkan oleh beberapa

kehidupan rakyat sebagaimana dapat

faktor seperti wawasannya dibidang

ditemukan dalam hukum ketenagaker-

hukum sangat kurang, faktor kepent-

jaan, masuknya konsumen sebagai

ingan yang amat mendesak yang me-

pihak dalam berkontrak dan yang pal-

merlukan segera terselesainya kontrak

ing terakhir adalah peran pemerintah

yang dilakukan tanpa lagi memperhi-

melalui Lembaga Otoritas Jasa Keu-

tungkan

angan

resiko yang dapat men-

yang memiliki kewenangan

impanya. Faktor ekonomi juga merupa-

pengawasan pada lembaga jasa keu-

ka salah satu pemicu munculnya posisi

angan dan melindungi masyarakat dari

tawar yang lemah yang sering di-

kerugian yang ditimbulkan oleh tinda-

manfaatkan oleh mereka yang berposisi

kan pelaku usaha jasa keuangan.

lebih kuat. Beberapa faktor- faktor ter-

Sekalipun sudah terdapat beberapa

sebut memberikan peluang dan di-

pembatasan terhadap prinsip kebeba-

manfaatkan oleh mereka yang telah

san berkontrak, namun masih sering

memiliki niat yang kurang baik untuk

terjadi pemanfaatan peluang terhadap

melakukan penyalahgunaan keadaan,

pencantuman klausula eksonerasi yang

terutama dalam kontrak standar.

sangat merugikan pihak yang seharusnya

BEBERAPA PEMBATASAN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI Sebagaimana diketahui bahwa prinsip kebebasan berkontrak merupakan

bukan

merupakan

kewajibannya. Dengan demikian beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pemikiran secara akademis adalah sebagai berikut:

prinsip dasar pembentukan kontrak. Namun demikian tidak dapat diabaikan

bahwa terdapat kecendrungan pembatasan terhadap prinsip kebebasan ber-

Batasan berdasarkan Pasal 1337

dan Pasal 1339 BW Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 1337 BW In-



donesia menegaskan bahwa perjanjian

gujian berdasarkan undang-undang

tidak boleh bertentangan dengan un-

lebih mudah untuk dilakukan karena

dang-undang, kesusilaan dan ketertiban

telah terdapat pengaturan secara nor-

umum. Apabila dicermati ketentuan ter-

matif dalam setiap ketentuan undang-

sebut merupakan akhir dari Pasal 1320

undang.

BW Indonesia yang memuat tentang

kepatutan dan kebiasaan diharapkan

sahnya perjanjian. Apapun yang dil-

peranan pengadilan untuk menafsirkan

akukan sebelumnya, apabila tidak

lebih lanjut dengan kebijaksanaan me-

sesuai dengan Pasal 1337 BW Indone-

lalui diskresinya

Pengujian

berdasarkan

sia maka berakibat perjanjiannya batal

Apabila bertentangan dengan isi ke-

demi hukum. Makna ketentuan tersebut

tentuan tersebut mengakibatkan per-

sangat signifikan dan berakibat sangat

janjiannya batal demi hukum, se-

luas karena pengadilan berdasarkan

bagaimana ditentukan oleh Pasal 1320

diskresinya amat mudah untuk menya-

BW Indonesia unsur ke empat. Khusus

takan suatu kontrak batal demi hukum.

terhadap yang bertentangan dengan

Selanjutnya Pasal 1339 BW Indone-

undang-undang, hal

itu

berkaitan

sia menegaskan bahwa persetujuan tid-

dengan UU Perlindungan Konsumen

ak hanya mengikat untuk hal-hal yang

khususnya Pasal 18.

dengan tegas dinyatakan di dalam, tetapi juga untuk segala sesuatu yang

Batasan berdasarkan Pasal 18 UU

menurut sifat dari persetujuan itu diha-

Perlindungan Konsumen

ruskan oleh kepatutan, kebiasaan atau

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Per-

undang-undang. Mencermati ketentuan

lindungan Konsumen (UUPK) telah te-

tersebut, maka perjanjian yang dibuat

gas menentukan hal-hal yang berkaitan

dan dilaksanakan tidak saja terbatas

dengan pelepasan atau penyerahan

pada apa saja isi dari perjanjian yang

tanggung jawab. Larangan pengalihan

diperhatikan, namun keberlakuan per-

tanggung jawab pelaku usaha kepada

janjian juga dibatasi oleh undang-

konsumen ditentukan oleh Pasal 18

undang, kepatutan dan kebiasaan. Pen-

Ayat (1) huruf a UUPK. Dalam penjela-



san ketentuan itu disebutkan bahwa

hukum tersebut dikarenakan syarat

larangan

untuk

sahnya suatu perjanjian sebagai unsur

menempatkan kedudukan konsumen

keempat dari Pasal 1320 BW Indonesia

setara dengan pelaku usaha berdasar-

tidak dipenuhi, yaitu sebab yang

kan prinsip kebebasan berkontrak. Se-

bertentangan

bagaimana diketahui bahwa UUPK telah

bagaimana ditegaskan oleh Pasal 1337

dengan sadar menempatkan kedudukan

BW Indonesia bahwa perjanjian harus

konsumen dalam dunia bisnis disetara-

sesuai dengan undang, kesusilaan, dan

kan dengan pelaku usaha. Hal tersebut

ketertiban umum. Demikian juga hal-

dilakukan untuk menjamin kedudukan

nya dengan ketentuan Pasal 18 Ayat

pihak konsumen agar tidak dimanfaat-

(3) UUPK yang menegaskan bahwa se-

kan oleh pelaku usaha ketika mereka

tiap klausula baku yang memenuhi ke-

berhadapan dengan konsumen yang

tentuan ayat (1) dan (2) adalah batal

lemah, sehingga pelaku usaha menya-

demi hukum.

ini

dimaksudkan

dengan

hukum, se-

lahgunakan keadaan yang berujung pada kerugian yang amat berat pada

Batasan Berdasarkan

pihak konsumen. Kekhawatiran terse-

Yurisprudensi

but dapat diketahui sebagaimana yang

Terdapat beberapa yurisprudensi di

tertuang dalam penjelasannya karena

Indonesia yang dapat digunakan se-

dengan adanya asas kebebasan ber-

bagai dasar hukum dalam hal penya-

kontrak pihak pelaku usaha tidak men-

lahgunaan keadaan (Misbruik van Om-

cantumkan

pengalihan

standigheden). Yurisprudensi yang di-

tanggungjawab sesuai dengan yang

maksud adalah Putusan MARI No. 3431

dikehendakinya. Pelanggaran yang dil-

K/Pdt/1985, tanggal 4 Maret 1987

akukan oleh pelaku usaha terhadap ke-

menyangkut bunga pinjaman uang dan

tentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf a UUPK

barang jaminan yang bertentangan

berakibat kontrak atau perjanjiannya

dengan kepatutan dan keadilan6. Pu-

adalah batal demi hukum. Batal demi

tusan MARI No. 1904 K/Sip 1982 tang-

syarat

6 H.P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) untuk pembatalan Perjanjian, Liberty, Yogyakarta 2010, hal. 66.



gal 28 Januari 1984, putusan tersebut

kebutuhan keuangan yang bersifat san-

menyangkut pembatalan perikatan ka-

gat mendesak dari satu pihak, sehingga

rena perjanjian yang disepakati adalah

pihak lawan mempunyai posisi yang

berat sebelah, sehingga hakim ikut

lebih kuat yang digunakan kesempatan

mencampuri isi perjanjian. Menurut

untuk menekan pihak yang lemah se-

Prof. Z. Asikin Kusuma Atmadja, bahwa

hingga bersedia menandatangani per-

penyalahgunaan keadaan merupakan

janjian yang dibuat meskipun dengan

faktor yang membatasi atau meng-

hati yang cukup berat. Keunggulan keji-

gangu adanya kehendak yang bebas

waan dapat juga membuat satu pihak

untuk menentukan persetujuan pihak-

merasa terpaksa mengikuti kemauan

pihak7. Salah satu pihak tersebut mem-

pihak

iliki posisi yang lemah dan terdesak,

kedudukannya, yang apabila tidak me-

sehingga terpaksa menandatangani

nandatangani dapat berakibat lebih bu-

perjanjian yang bersifat memberatkan

ruk dalam hubungan yang lainnya.

dirinya. Dengan demikian apabila dikait-

Keunggulan kejiwaan membawa dam-

kan dengan ketentuan Pasal 1320 BW

pak terhadap tekanan batin yang men-

Indonesia,

dalam terlebih pendatanganan yang

maka

penyalahgunaan

yang

lebih

kuat

dari

sisi

keadaan tersebut masuk dalam ruang

dilakukan

‘kesepakatan’ yang merupakan unsur

semacam ancaman apabila tidak ikut

pertama dari syarat sahnya perjanjian,

menyutuji pihak lainnya.

sehingga perjanjian demikian dapat dibatalkan.

tersebut karena adanya

Contoh lain dari penyelesaian sengketa yang menyangkut klausula

Secara umum yang digunakan dasar

eksonerasi (pengalihan tanggung ja-

adanya penyalahgunaan keadaan ada-

wab) adalah terdapat dalam Putusan

lah keunggulan ekonomis dan keunggu-

No. 1391 K/Pdt/2011 juncto Putusan

lan kejiwaan8. Keunggulan ekonomis

No. 54/Pdt/2010/PT.BTN joncto Pu-

tersebut menyangkut kemampuan atau

tusan

No. 305/Pdt.g/2009/PT.BTN.

7 Ibid, hal. 95 8 Ibid, hal. 51



Berikut petikan klausula tersebut se-

BW Indonesia, yakni suatu klausula

bagaimana yang dimuat dalam putusan

menjadi batal demi hukum apabila tidak

No. 1391 K/Pdt/2011:

memenuhi syarat yang ditentukan oleh

Indonesia Air Asia akan mengangkut penumpang dan bagasinya sesuai dengan tanggal dan waktu penerbangan yang telah dipesan oleh penumpang tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya, Indonesia Air Asia dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya; apabila terjadi keadaan diluar kemampuan yang menyebabkan terjadinya penundaan ataupun pembatalan penerbangan Indonesia Air Asia ak an be rus ah a memin dahk an penumpang ke penerbangan lainnya dan biaya-biaya yang timbul men jadi t angg ung jawab penumpang sepenuhnya9 (huruf tebal dari penulis). Klausula

eksonerasi

(pengalihan

tanggungjawab) sebagaimana yang dimaksud telah dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung. Pern-

yataan batal demi hukum terhadap klausula tersebut adalah tepat, oleh karena klausula pengalihan tanggung jawab dalam suatu perjanjian adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 1 huruf a UUPK. Pernyataan batal demi hukum tersebut pula sesuai

unsur ‘hal tententu’ atau ‘suatu sebab yang dilarang’ sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW Indonesia. Klausula pengalihan tanggung jawab yang ditentukan secara sepihak oleh Indonesia Air Asia adalah

bertentangan

dengan unsur ‘suatu sebab yang dilarang’ yang diatur dalam Pasal 1320 BW Indonesia, sehingga sangat tepat

apabila klausula pengalihan tanggung jawab tersebut dinyatakan batal demi hukum. Pembatasan Berdasarkan Beberapa Asas: Asas keseimbangan Salah satu asas yang hendaknya diperhitungkan ketika membuat kontrak adalah asas keseimbangan, keseimbangan pada hak dan kewajiban. Asas keseimbangan dimaknai memberikan posisi yang sederajat, sama tinggi, horizontal terhadap mereka yang mengadakan

kontrak.

Asas

tersebut

juga

dengan ketentuan yang terdapat dalam 9 dikutip dari naskah Disertasi, a,n: Munnie Yasmin, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana 2016, hal: 308.



mengandung makna yang tidak mem-

gaduannya bersifat

bedakan derajat orang karena faktor

demikian sangat dibutuhkan penjelasan

pendidikan, ekonomi, jabatan, agama,

untuk

budaya atau semacamnya itu, yang

dugaan pelanggaran terhadap hukum

dapat berakibat memperburuk hub-

kontrak yang dilakukan oleh pihak yang

ungan dengan pihak-pihak yang sedang

diduga melakukannya. Asas etikad baik

dalam melakukan hubungan hukum

telah dinormakan dalam Pasal 1338

melalui pranata hukum kontrak. Dalam

Ayat 3 BW Indonesia agar pelaksanaan

suatu

dan

perjanjian dilakukan dengan niat yang

beban tanggungjawab harus dibagi

baik. Jadi didasarkan pada keterbukaan

secara merata10.

serta kejujuran sebagai dasar etikad

perjanjian, kenikmatan

sepihak, dengan

memberikan

klarifikasi

atas

baik. Bahwa fungsi dari asas etikad baik

Asas etikad baik

adalah

Asas etikad baik adalah asas yang

harus

diterapkan

dalam

berbagai tahapan, yang dimulai dari pra

cukup sulit untuk diterapkan, oleh kare-

kontrak,

na sulit untuk mengukur kebaikan

pelaksanaan kontrak dalam rangka un-

orang. Demikian juga agak sulit untuk

tuk menjamin kejujuran dan keadilan

menentukan

kontraktual11.

kontrak-kontrak

yang

dibuat dengan etikad buruk sebagai

pembuatan

kontrak

dan

Sebagai pembanding dari asas etikad

lawan dari etikad baik. Etikad buruk

baik

penulis

atau etikad tidak baik kadang-kadang

dengan prinsip yang berkembang pada

baru dapat diketahui ketika ada pihak-

common law system yaitu doktrin un-

pihak yang mengajukan keberatan yang

consionaliability. Doktrin tersebut mem-

merasa haknya dirugikan oleh pihak

berikan kewenangan kepada pengadi-

lainya. Klaim pihak yang merasa diru-

lan untuk membatalkan perjanjian se-

gikan tidak selalu dituruti karena pen-

bagian

bahkan

membandingkannya

seluruhnya

untuk

10 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hal. 470. 11 Fifi Junita, Prinsip Etikad Baik Dalam Perspektif Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW): Pelajaran Bagi Indonesia Menuju Reformasi Hukum Kontrak, dalam Proceeding: Konferensi Nasional Hukum Perdata, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Universitas Lambung Mangkurat 20014, hal. 194



menghindari hal-hal yang bertentangan

tersebut untuk menghindari kewajiban

dengan hati nurani. Beberapa asas beri-

yang harus dipikulnya.

kut ini sebagai mana diungkap oleh Koesnoe, merupakan asli terdapat dalam bumi Indonesia yaitu asas rukun, asas patut/pantas, selaras12.

Asas patut atau pantas Asas patut atau pantas merupakan perpaduan antara tataran moral dengan tataran akal sehat. Tataran

Asas Rukun,

moral berkenaan dengan penilaian baik

Asas rukun terkait dengan pan-

atau buruk suatu perbuatan yang dil-

dangan seseorang dan sikapnya berke-

akukan dalam hal ini perbuatan hukum

naan cara hidup di dalam masyarakat.

yang dilakukan pihak-pihak kontraktan.

Dalam kehidupan masyarakat antara

Sedangkan tataran akal sehat berke-

manusia satu dengan lainnya saling

naan dengan penilaian yang didasarkan

merasa membutuhkan satu dengan

pada hukum-hukum logika13. Ajaran

lainnya, tidak ada pertentangan satu

kepatutan tersebut merupakan pe-

dengan lainnya, selalu mendambakan

doman untuk berperilaku, sehingga

kehidupan yang damai, tenang dan ba-

ukurannya selain perilaku yang baik,

hagia, semua masalah diselesaikan

perilaku buruk juga tindakan yang

secara bersama-sama. Dalam kaitannya

benar dan salah. Yang dikehendaki pa-

dengan kontrak, pihak-pihak yang men-

da asas kepatutan tersebut adalah

gadakan kontrak, satu pihak tidak

mencari kebenaran dan sekaligus untuk

menganggap

pihak

mendapatkan hasil yang baik. Dengan

lainnya, yang seharusnya dianggap se-

demikian ajaran kepatutan menghenda-

bagai keluarga, sehingga diberlakukan

ki adanya unsur kepastian hukum tanpa

ajaran tolong-menolong, tidak saling

mengabaikan unsur manfaat atau kead-

memakan melihat kelemahan pihak

ilan yang diperolehnya dari pihak-pihak

lainnya dan menggunakan kesempatan

yang mengadakan perjanjian. Dalam

sebagai lawan

12 Dikutip dari Herlien Budiono, Op.Cit. hal. 242-244. 13 Ibid, hal. 243



perjanjian adalah untuk mendapat ke-

eksonerasi adalah sebagai berikut

untungan semua pihak, tidak ada pihak

“penyalahgunaan kewajiban”. Penya-

-pihak yang merasa dirugikan terutama

lahgunaan kewajiban yang dimaksud

ketika perjanjian sudah dilaksanakan

adalah kewajiban yang seharusnya dipikul

Asas laras (harmoni)

oleh

pihak

yang

memiliki

kewajiban diserahkan atau melepaskan

Asas laras merupakan bagian dari

beban kewajibannya kepada pihak

rasa batin yang terkandung nilai es-

lainnya tanpa memberikan hak lainnya

tetis14. Asas laras merupakan kesesuain

sebagai imbalannya. Dalam prinsip-

atau harmonisasi dari pihak-pihak yang

prinsip hukum kontrak antara hak dan

mengadakan kontrak/perjanjian. Kon-

kewajiban berposisi secara seimbang,

trak yang baik dan benar adalah kon-

sehingga terjadi kemungkinan masing-

trak yang terjadi dan dilaksanakan

masing pihak saling melakukan penya-

tanpa berujung pada sengketa, apabila

lahangunaan hak dan sebaliknya pen-

sudah diadakan secara selaras, adanya

yalahgunaan

hubungan yang berkesesuaian, harmo-

demikian tidak dapat dilakukan secara

nis.

serta

Timbulnya

keselarasan

harus

merta

kewajiban.

Dengan

melakukan

penya-

didasarkan pada etikad baik semua

lahgunaan yang demikian, masing-

pihak, memandang semua pihak dalam

masing pihak seharusnya taat akan hak

posisi yang sejajar, sama-sama mem-

dan kewajibannya masing-masing.

iliki kepentingan untuk melakukan kon-

Dalam klausula eksonerasi yang

trak, dilakukan dengan jujur dan ter-

membebaskan dirinya dari kewajiban

buka.

yang seharusnya dimilikinya, maka hal demikian sama saja melakukan penya-

Penyalahgunaan kewajiban. Dalam hal ini yang paling terakhir penulis

mengusulkan

pembatasan

pembatasan-

terhadap

klausula

lahgunaan kewajiban. Penyalahgunaan kewajiban merupakan suatu pelanggaran

ketidaktaatan

terhadap

kewajiban yang seharusnya dimiliki

14 Ibid, hal. 243.



oleh mereka yang membebankan kepa-

mewajibkan terhadap kontrak-kontrak

da pihak lain yang semestinya bukan

tertentu dibuatkan secara autentik.

pihak yang memiliki kewajiban. Suatu

Keautentikan tersebut hanya dapat dil-

klausula eksonerasi merupakan per-

akukan oleh notaris terutama kontrak-

buatan

kontrak yang berkaitan perumahan

pelanggaran

terhadap

kewajibannya sendiri sama artinya

yang

dengan melakukan perbuatan melawan

(pengembang), perjanjian kredit per-

hukum sebagaimana yang pernah dipu-

bankan, bidang perasuransian, atau

tuskan oleh HR Belanda 31 Januari

kontrak-kontrak lainnya yang sering

1919. Dalam yurisprudensi tersebut sa-

meresahkan yang menjadikan pihak

lah satu yang dimaksud sebagai per-

yang lemah selalu menjadi korban ka-

buatan melawan hukum adalah yang

rena klausula eksonerasi. Dalam hal

melakukan perbuatan tersebut berten-

demikian notaris perlu memberikan pe-

tangan dengan kewajibannya sendiri,

layanan yang maksimal terhadap kon-

sehingga dapat dipakai alasan untuk

trak-kontrak yang mengandung unsur-

menuntut ganti kerugian berdasarkan

unsur eksonerasi.

Pasal 1365 BW Indonesia.

dilakukan

Notaris

tidak

oleh

developer

bertugas

sebagai

notulen saja, hanya mencatat serta PERANAN NOTARIS

mengisinya dalam suatu akta apa yang

Untuk mengurangi keberadaan ek-

dikehendaki oleh pihak-pihak yang da-

sonerasi yang senantiasa merugikan

tang menghadap, tetapi notaris mem-

pihak yang lemah dibutuhkan peranan

iliki kewenangan dan kewajiban yang

negara melalui Pejabat Notaris dan OJK

lain yang karena jabatannya diharuskan

agar pelaksanaan asas kebebasan ber-

berperan lebih luas, karena mereka

kontrak tidak bertentangan dengan

memiliki tanggung jawab yang luas

makna diciptakannya asas itu dan agar

baik

etika menjadi landasan pelaksanaan

bahkan juga secara pidana. Menurut

asas itu15. Ketentuan-ketentuan yang

UURI No. 30 Tahun 2004 sebagaimana

secara

administrasi,

15 Peter M. Marzuki, Op. Cit, hal. 203


perdata


diubah dengan UURI No. 2 Tahun 2014,

yang mungkin dapat timbul setelah pa-

dalam hal kewenangan yang dimilikinya

ra

bahwa notaris berwenang memberikan

persetujuannya. Hal tersebut didukung

penyuluhan hukum sehubungan dengan

oleh pandangan Van Mourik yang

pembuatan akta (Pasal 15 Ayat 2 huruf

menyatakan bahwa fungsi notaris di

e). Ketentuan tersebut hendaknya

dalam masyarakat modern adalah tidak

dikaitkan dengan Pasal 16 Ayat (1) hu-

membiarkan terjadinya pemerkosaan

ruf a, yang menentukan bahwa notaris

hukum serta ketidakadilan manakala ia

dalam menjalankan jabatannya wajib

berhadapan dengan pihak-pihak kon-

bertindak amanah, jujur, seksama,

traktan16.

kontraktan

menentukan

sikap

mandiri, tidak berpihak dan menjaga

Apabila notaris telah memberikan

kepentingan pihak-pihak yang terkait

penyuluhan hukum dengan baik, maka

dal am

D ari

hal tersebut merupakan memperkecil

kewajiban yang dibebankan terhadap

peluang seorang notaris digugat secara

notaris yang harus menjaga kepent-

perdata di Pengadilan. Apabila hal ter-

ingan pihak-pihak, tidak berat sebelah,

sebut tidak dilakukan oleh notaris,

menjaga keseimbangan pihak-pihak

maka notaris dapat digugat untuk

yang berkontrak, maka penyuluhan

memberikan ganti kerugian berdasar-

hukum dari seorang notaris yang

kan perbuatan melawan hukum, karena

disampaikannya secara jujur dan bertin-

notaris tidak melakukan kewajibannya

dak amanah terhadap kontraktan san-

yang telah ditentukan oleh Undang-

gatlah

dibutuhkan sehingga dapat

Undang Jabatan Notaris dan ada pihak

membuat para kontraktan lebih paham

yang merasa dirugikan haknya yang

dan mengerti akan posisinya masing-

sebelumnya tidak diberikan penjelasan

masing. Setelah penyuluhan hukum

apapun oleh notaris. Khususnya dalam

diberikan oleh notaris, maka para kon-

klausula eksonerasi yang sangat rentan

traktan dapat mengambil sikap dan te-

terhadap penyalahgunaan keadaan ter-

lah siap akan segala resiko apapun

hadap pihak yang posisinya lemah. Da-

pe r bu at an

h u k u m.

16 Dikutip dari Herlien Budiono, Op.Cit, hal. 261



lam hal demikian peranan notaris dapat

dengan nasabah atau masyarakat yang

memberikan petunjuk serta melakukan

membutuhkan jasa yang ditawarkan.

pelayanan secara berimbang.

Ketika lembaga keuangan melayani nasabah tentu saja menggunakan kontrak

PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN. Dewasa ini peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dituntut semakin besar oleh karena lembaga tersebut memiliki kewenangan

yang

demikian

luas.

Kewenangan tersebut meliputi di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Demikian juga halnya, bahwa salah satu tujuan dibentuknya UU OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Psl. 4 UU OJK), serta perlindungan konsumen dan masyarakat juga merupakan lan-

dasan filosofis dari adannya OJK. Dalam hal demikian OJK seharusnya tidak tinggal diam manakala lembagalembaga

yang

ada

dibawah

pengawasannya sering bahkan selalu

standar yang di dalamnya telah biasa mencantumkan klausula eksonerasi yang selalu berujung menguntungkan lembaga keuangan tersebut daripada nasabahnya. Kewenangan OJK seharusnya juga meliputi kontrak-kontrak standar yang digunakan oleh lembaga keuangan ketika menjual jasanya kepa-

da konsumen, tidak saja OJK masuk karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Bagaimanapun pelanggaran terhadap kontrak, khususnya mencantumkan klausula eksonerasi

dapat

dikatakan

melakukan

pelanggaran terhadap hukum perjanjian.

Itulah

sebabnya

OJK

dapat

melakukan gugatan ganti kerugian yang dialami oleh nasabah/masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 30 UU OJK.

menimbulkan kerugian. Tentu saja lembaga-lembaga yang beraktivitas di bi-

dang jasa keuangan dapat dikatakan selalu menggunakan kontrak-kontrak

PEMBATALAN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI Keberadaan

klausula


eksonerasi


memiliki dampak terhadap pelaksanaan

yang diatur dalam Pasal 1320 BW Indo-

perjanjian, terutama bagi mereka yang

nesia tidak terpenuhi, maka perjanjian

merasa dirugikan. Berkenaan dengan

dapat dibatalkan. Sedangkan apabila

pembatalan perjanjian, maka peranan

salah satu dari unsur obyek tertentu

hakim dituntut mampu melakukan dis-

atau unsur kausa yang halal tidak ter-

kresi untuk mengambil keputusan untuk

penuhi, maka perjanjian batal demi

menghindari hal-hal yang tidak sesuai

hukum. Menurut penulis khususnya ter-

dengan prinsip-prinsip hukum perjan-

hadap perjanjian yang tidak memenuhi

jian, seperti ketidakseimbangan, ketid-

unsur ‘obyek tertentu’ sebagai syarat

akpatutan,

se-

ketiga dalam Pasal 1320 BW Indonesia,

bagainya. Tugas hakim harus mampu

maka berakibat perjanjian secara kese-

menunjukkan dalam hal bagaimana

luruhan adalah batal demi hukum

kontrak dapat dibatalkan dan dalam hal

artinya perjanjian sebagai satu kesatu-

bagaimana kontrak dinyatakan batal

an yang utuh dianggap tidak pernah

demi hukum. Demikian juga halnya

terjadi. Hal mana merupakan suatu

dengan adanya klausula eksonerasi da-

perjanjian tanpa obyek, sehingga tidak

lam perjanjian, apakah keseluruhan

mungkin ada suatu perjanjian tanpa

perjanjian berakibat batal ataukah yang

memiliki obyek yang pasti. Sedangkan

mengandung klausula eksonerasi saja

apabila unsur ‘kausa yang halal’ yang

yang dibatalkan sementara klausula

tidak dipenuhi maka hanya klausula

yang lainnya tetap dapat dilaksanakan.

yang mengandung eksonerasi saja

ketidakadilan

dan

Paling tidak ukuran yang dapat

yang batal demi hukum, sedangkan

digunakan oleh pengadilan menyangkut

klausula yang lainnya masih dapat

pembatalan kontrak yang berkaitan

diteruskan.

dengan klausula eksonerasi adalah ke-

Untuk perjanjian yang dapat dibatal-

tentuan Pasal 1320 BW Indonesia. Se-

kan, menurut penulis khususnya ter-

bagaimana pendapat pada umumnya,

hadap

apabila salah satu dari unsur kesepaka-

‘kesepakatan’, sangat digantungkan pa-

tan atau unsur cakap di depan hukum

da kebijaksanaan dari hakim yang

unsur


pertama

yaitu


menunjukkan kemampuannya untuk

peranan notaris dan OJK, untuk

memilah dan memilih terhadap klausula

mencegah dan mengurangi muncul-

tertentu saja yang dibatalkan. Hanya

nya klausula eksonerasi.

klausula eksonerasi yang tidak disepa-

4) Pembatalan

terhadap

perjanjian

kati saja yang perlu dibatalkan oleh ha-

yang berkaitan dengan klausula ek-

kim, sedangkan yang lainnya dapat

sonerasi diserahkan kepada pengadi-

dilanjutkan. Sedangkan syarat kedua

lan berdasarkan kewenangan untuk

‘cakap di depan hukum’ menurut penu-

melakukan diskresi.

lis mengakibatkan perjanjian secara keseluruhan adalah dibatalkan, karena

UCAPAN TERIMA KASIH

sudah terdapat kepastian hukum yaitu

Penulis mengucapkan terimakasih

menyangkut umur dan atau telah

kepada Mitra Bestari atas masukan-

kawin, hal tersebut amat mudah diten-

masukan

tukan.

mendukung kesempurnaan substansi

yang

bermanfaat

untuk

artikel saya ini. 3. SIMPULAN Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan: 1) Keberadaan klausula eksonerasi selalu bersifat merugikan pihak yang lemah. 2) Pe rlu

dilaku k an

pe mbatas an -

pembatasan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta beberapa asas hukum untuk mencegah klausula yang memberatkan tersebut.

3) Diperlukan intervensi dari pihak pemerintah

melalui

peningkatan

DAFTAR PUSTAKA Budiono,Herlien, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006. Fifi Junita, Prinsip Etikad Baik Dalam Per-

spektif Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW): Pelajaran Bagi Indonesia Menuju Reformasi Hukum Kontrak,

dalam Proceeding: Konferensi Nasional Hukum Perdata, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Universitas Lambung Mangkurat 20014. Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta 2010. Marzuki,Peter Mahmud, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, Yuridika. Vol. 18, No. 3, Mei 2003. Munnie Yasmin, Pembatalan Kontrak Baku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,


Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 127 Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana 2016. Panggabean,H.P, Penyalahgunaan Keadaan

Sebagai Alasan (Baru) untuk pembatalan Perjanjian, Liberty, Yogyakarta 2010.

Sjahdeni, Sutan Remy, Kebebasan Ber-

kontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut

Bankir Indonesia, Jakarta 1993. Wyasa Putra, Ida Bagus, Aspek-Aspek

Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2000.


PEMBATASAN KLAUSULA EKSONERASI

Recommend Documents