Perlindungan Konsumen Atas Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jasa Perparkiran Di Kota Jambi

M a j a l a h H u k u m F o r u m A k a d e m i k a | 25

Perlindungan Konsumen Atas Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jasa Perparkiran Di Kota Jambi

Oleh : Taufik Yahya, Dwi Suryahartati, dan Firya Oktaviarni1

Abstrak Target yang ingin dicapai dalam penelitian ini mendeskripsikan implementasi pelaksanaan Perda mengenai parkir di Kota Jambi dan merumuskan model klausula jasa parkir yang memperhatikan perlindungan konsumen sebagai pengguna jasa perparkiran di Kota Jambi.Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan didukung oleh studi dokumen berkenaan dengan klausula jasa perparkiran yang ada di Kota Jambi. Melalui metode ini dapat menjawab bagaimana implementasi Perda Kota Jambi No. 3 Tahun 2010 tersebut dan mendapatkan luaran yaitu sebuah draft atau model klausu perparkiran yang sejalan dengan Aspek proporsionalitas perjanjian dan sejalan pula dengan Pelaksanaan Putuasan Mahkamah Agung tentang perparkiran. Oleh karenanya diperlukan perubahan yang signifikan terhadap perumusan kebijakan yang dimulai dari perizinan pengelolaan parkir oleh swasta, dan memperbaiki bentuk klausula perjanjian jasa pengelolaan perparkiran menjadi model yang proporsional yang memperhatikan aspek yuridis dan kepastian hukum.

Key words : Klausula Eksonerasi, perlindungan konsumen,

perjanjian jasa pengelolaan parkir,

A. Latar Belakang Mobilisasi masyarakat dalam sektor transportasi erat kaitannya dengan fasilitas parkir sebagai satu sistem yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat sebagai konsumen berhak untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan fasilitas sesuai dengan konsep perlindungan konsumen. menurut data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, Pada Tahun

1

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi.

ISSN : 0854 – 789 X

Volume 25, Nomor 1, Maret 2014


2009 dan 2010 terdapat permasalahan parkir berupa : kehilangan kendaraan, tarif parkir, onderdil kendaraan hilang sebanyak 16 kasus.2 Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dari sektor Parkir sampai September 2011 mencapai Rp. 3,172 Milyar3. Sementara menurut data resmi dari Kantor Pengelolaan Parkir Kota Jambi, sampai dengan Tahun 2012 PAD yang diterima dari sektor parkir sebesar Rp. 4,032 Milyar4 . Untuk kota-kota menengah seperti Padang, Bali Bengkulu sangat jauh lebih tinggi. Ternyata walau terlihat sederhana eksistensi perparkiran makin meningkat. Di dukung lagi dengan kemodernisasian sistem yang berkembang saat ini. Sebagai pengguna jalan dan pengguna kendaraan, peristiwa parkir, bukanlah sebuah peristiwa yang istimewa. Seiring dengan tuntutan mobilitas, perekonomian dan kenyamanan, ternyata jasa parkir merupakan bagian penting yang patut diperhatikan konsumen. Jasa parkir tidak ubahnya seperti jasa penitipan barang pada umumnya yang konsep dasarnya sama, yaitu menitipkan suatu barang pada pihak lain untuk sementara. Namun tidak demikian sederhana seperti dalam konsep penitipan barang dalam arti yuridis. Beberapa waktu yang lalu Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali perkara No : 124/PDT/2007 yang diajukan oleh PT. Securindo Packatama Indonesia (SPI) sebagai pengelola jasa parkir atas putusan Kasasi yang memenangkan konsumennya, menguatkan Putusan tersebut, yang memenangkan Konsumen atas gugatan permintaan Ganti rugi. Putusan tersebut mewajibkan pihak PT. SPI wajib mengganti kendaraan yang hilang di area pengelolaannya. Artinya putusan tersebut berlaku sebagai Yurisprodensi yang harus diikuti oleh pengelola jasa parkir dimanapun di Indonesia, termasuk di Kota Jambi. Konsumen pengguna jasa parkirpun setidaknya memiliki harapan dilindungi haknya secara hukum. Di Kota Jambi kurang lebih terdapat 150 (seratus lima puluh) titik parkir yang terdata di dinas perparkiran Kota Jambi.5

2

Karunia Asih rahayu, YLKI-Jakarta 2010 Sumber Antaranews, 2011 4 Data resmi dari Kantor Pengelola Parkir per Nopember 2012. 5 Sumber Dinas Perparkiran Kota Jambi, Juni 2010. 3

ISSN : 0854 – 789 X



Sebagai tanda bukti bahwa konsumen meletakkan tanggung jawab pada pengelola adalah diterimanya sebuah/secarik kertas/tiket /karcis parkir. Dalam karcis parkir tersebut terdapat sebuah kalusul yang menyatakan hak, tanggung jawab dan kewajiban konsumen serta pengelola. Hal ini mengandung pengertian bahwa konsumen sepakat menerima perjanjian tertulis yang dinyatakan dalam kontrak baku (standar contract) dalam karcis tersebut. Peristiwa yang terjadi dalam proses perparkiran secara hukum adalah peristiwa penitipan barang. Dalam karcis parkir di Kota Jambi terdapat salah satu kalimat yang menyatakan: ”Kehilangan kendaraan tidak menjadi tanggung jawab pengelola jasa parkir”. Klausula tersebut merupakan klausula eksonerasi, adanya tanggung jawab resiko yang diabaikan salah satu pihak. Artinya Pihak Pengelola mengabaikan tanggung jawabnya sesuai yang digariskan dalam konsep penitipan barang menurut hukum perdata. Sehingga yang sumir adalah bagaimana dengan hak dan kepastian serta jaminan tanggung jawab yang diterima konsumen?. Dari kalimat tersebut terdapat relevansi yang menarik, yaitu:

kontrak baku, perlindungan

konsumen, penitipan barang dan putusan Mahkamah Agung mengenai Parkir. Beberapa hal tersebut perlu dijabarakan dengan mendudukkannya pada konsep yang benar, sehingga Implemntasi atas Putusan Mahkamah Agung dapat dilaksankan dan atau diikuti sebagai yurisprodensi yang tepat. Sehingganya tidak terdapat kesenjangan antara das sollen dengan das sein. ”Pemahaman dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa terdapat hak konsumen yang antara lain hak atas kenyamanan, keselamatan dan kepastian atas norma yang digunakan. Terutama mengenai asas-asas penitipannya, bagaimna tanggung jawab kedua belah pihak, syarat penitipan sampai pada resiko sekecil apapun

terhadap

kendaraan

dan/atau

barang

yang berada didalamnya.

......Kesiapan pengelola, tempat, petugas dan sistem pengamananya juga perlu diperhatikan, sebagai konsekuensi atas Putusan Mahkamah Agung tersebut. ......dan Pemerintah Daerah Khususnya tidak hanya berorientasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) semata.”6 6

Dwi Suryahartati, Perjanjian Eksonerasi Pengelolaan Jasa Parkir , Hilangkan Klausul Eksonerasi, Harian Jambi Ekspres, 31 Juli 2010.

ISSN : 0854 – 789 X



Ketidaknyamanan konsumen baik dari sisi hukum dan sosial menyebabkan perlindungan konsumen tidak mendapat porsi perhatian yang cukup memadai akibat perjanjian dalam karcis parkir tersebut. Dimana konsep penitipan barang menurut hukum Perdata sudahlah sangat jelas hak dan kewajiban serta tanggung jawab kedua belah pihak. Demikian juga mengenai pengaturan kontrak baku sehubungan dengan perlindungan konsumen juga telah jelas dijabarkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan apa yang dipaparkan dalam bagian latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu: 1.

Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi pelayanan parkir di Kota Jambi?

2.

Bagaimanakah

Model Perjanjian Jasa Perparkiran

yang memenuhi

konsep-konsep Keseimbangan dan Kepastian Hukum ?

C. Hasil Dan Pembahasan 1.

Implementasi Pelaksanaan

Perda Kota Jambi

No. 3 Tahun 2010

Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum a.

Pelaksanaan Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum Pelaksanaan retribusi parkir di daerah Kota Jambi tidak serta merta

dilakukan dengan tanpa studi kelayakan. Hal ini berkaitan dengan studi Pendapatan Asli daerah melalui sektor Parkir. 7 Menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan umum ( selanjutnya disebut Perda parkir kota Jambi), dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa : “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (yang tidak bersifat sementara)”.

7

Wawancara dengan Kepala Kantor Dinas Parkir Kota Jambi tanggal 25 Nopember 2012

ISSN : 0854 – 789 X



Uniknya pelaksanaan perda parkir kota Jambi hampir tidak sejalan dengan konsep retribusi masuk Pasar. Pada kenyataan empirik di lapangan retribusi parkir dalam bentuk tiket diberlakukan untuk akses masuk dalam kawasan pasar Kota Jambi, walaupun nantinya masyarakat tidak melakukan parkir di kawasan tersebut. Berbeda halnya dengan jika masyarakat parkir, maka karcis masuk dapat digunakan untuk sekaligus tiket parkir. Hal demikian menjadi preseden buruk bagi masyarakat, sehingga terdapat kesumiran dalam penerapan baik secara praktis maupun yuridis. Dalam Perda Parkir Kota Jambi tersebut titik berat kawasan parkir yang masuk ke dalam kewenangan Kantor Pengelolaan Parkir adalah parkir di tepi jalan umum. Terdapat 170 titik parkir yang dikelola oleh Kantor Pengelola Parkir di Kota Jambi yang dikelola mealui retribusi. Retribusi Parkir yang dimaksud di Atas adalah retribusi Pengelolaan Parkir yang dikelola oleh Pemerintah. Artinya terdapat 170 Titik Parkir di tepi Jalan Umum yang menggunakan metode pungutan sesuai dengan Perda Parkir Kota Jambi. Menurut pasal 1 Angka (9) : “Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan dan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.” Maka setiap orang yang menggunakan fasilitas parkir dimaksud yang sisediakan oleh Pemerintah mendapatkan satu Tiket/Karcis Parkir yang homogen (seragam). Karcis parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir. Setiap kendaraan bermotor yang memanfaatkan area parkir diwajibkan membayar karcis parkir. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Karcis yang seperti diatas adalah bentuk karcis yang diberikan kepada masyarakat yang dianggap sebagai wajib retribusi. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.

Karena di Kota Jambi

terdapat 170 titik Parkir yang tersebar di seluruh kawasan Kota Jambi, maka

ISSN : 0854 – 789 X



karcis tersebut berlaku sah untuk kesemua titik parkir yang dimaksud. Artinya konsumen yang menikmati fasilitas area parkir di titik tersebut dinamakan sebagai Subjek Retribusi. Subjek retribusi adalah orang yang memeperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum. Subjek retribusi wajib membayar tarif parkir yang telah ditentukan.

b. Pengawasan Pelaksanaan Perda Parkir Kota Jambi Secara teknis tujuan dari pengelolaan parkir menurut Bapak Mulyadi Kepala kantor

pengelolaan parkir adalah bertujuan untuk ketertiban,

keamanan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)8. Dalam hal penyediaan tenaga juru parkir yang Kantor Pengelolaan parkir bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, dan pengawasan. Menurut pasal 19 pembinaan dan pengawasan retribusi parkir dilakukan dalam bentuk : - Pengawasan petugas parkir di lapangan; - Mengawasi ketertiban kendaraan yang parkir; - Mengawasi penyetoran retribusi sesuai dengan yang ditetapkan. Dalam hal ini petugas/juru parkir berasal dari masyrakat setempat memlalui unsur kepemudaan dan atau unsur kemasyarakatan yang terdata secara resmi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengawasan dan penyetoran retribusinya. Dari hasil responden insidental menyatakan bahwa terdapat parkir yang terletak di kawasan pasar Jambi, tepatnya di seputaran Hotel Novita.9 Berdasarkan data resmi dari Kantor Pengelola Parkir di kawasan tersebut tidak dikelola oleh Dinas Parkir melainkan langsung dinkelola oleh pihak ke -3, dalam hal ini melalui Pengusaha dan /atau manajemen Hotel Novita Jambi. Namun demikian responden menyatakan menerima karcis parkir seperti yang dikeluarkan oleh Dinas Parkir Kota

8

Wawancara dengan Kepala Kantor pengelola Parkir Kota Jambi tanggal 29 Nopember

9

Juliandi, 33 Tahun, Sample insidental di kawasan Parkir Novotel, tanggal 12 September

2012 2012

ISSN : 0854 – 789 X



Jambi. Artinya pengawasan yang dilakukan terhadap petugas parkir dan titik parkir belum maksimal dilakukan oleh pengelola parkir kota Jambi. Sehubungan dengan data kuantitatif di atas, patut di sadari bahwa PAD dari Sektor Parkir mengalami kemajuan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Namun demikian perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat dalam membantu melaksanakan Perda Parkir tersebut. Masyarakat harus paham maksud dan tujuan pemerintah mengadakan perda tersebut. Dalam Pasal 19 Perda Parkir Kota Jambi, pembinaan terhadap masyarakat dilakukan dengan cara : (1) Penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi; (2) Pendidikan dan pelatihan kepada juru parkir; (3) Penegakan disiplin kepada petugas parkir.

c.

Pengelolaan Parkir oleh Pihak Ke-3 Di kota Jambi terdapat pengusaha jasa pengelola parkir oleh swasta

atau

pihak

ke-3

yaitu

:Jambi

Town

Square

(Jamtoz),WTC

Batanghari;Toko Buku Gramedia; Hotel Novita. Pengelolaan Parkir yang dilakukan oleh pihak ke-3 atau swasta memang tidak begitu banyak di Kota Jambi.

namun tidak menyebabkan masyarakat mengabaikan

ketentuan yang berlaku. Pada umumnya lahan yang digunakan oleh pihak swasta adalah lahan dimana sebuah pusat perbelanjaan atau Hotel atau toko yang dimiliki pengusaha sendiri. Bukanlah lahan pemerintah atau di tepi jalan umum. Pengusaha tidak menyediakan juru parkir, yang disediakan adalah lahan parkir saja. Pengusaha hanya menyediakan security konvensional dan atau otomatic security. Lain halnya dengan parkir oleh Pemerintah Kota Jambi, pemerintah menyediakan juru parkir yang berasal dari masyarakat yang dibekali keterampilan tertentu oleh Kantor Pengelola Parkir. Menurut Kepala kantor Pengelola Parkir Kota Jambi, hal itu dapat berdampak

ISSN : 0854 – 789 X

positif

bagi

masyarakat,

minimal

dapat

mengurangi



pengangguran dan premanisme di kawasan pasar. Untuk ketertibannya, pegawai Kantor Pengelola Parkir memiliki tugas memungut retribusi, namun ada juga yang menyetorkannya ke kas kantor setiap hari. 10

2.

Model Perjanjian Jasa Perparkiran Masalah parkir berkaitan erat dengan mobilisasi masyarakat Kota Jambi.

Dapat dikatakan bahwa kegiatan perparkiran merupakan bagian dari sistem transportasi yang ada di sebuah kota. Seperti perizinan-perizinan yang diperlukan untuk membuat fasilitas umum, sarana parkir adalah fasilitas yang patut diperhatikan. Membuat persyaratan tentang pembangunan gedung hasrus sesuai dengan peruntukannya, seperti Rumah Sakit , Hotel, Supermarket/shoping centre, Sekolah, dan kantor publik lainnya harus mempehatikan sarana parkir. Gedung yang dibangun dengan mempersyaratkan fasilitas parkir tentunya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Fasilitas umum yang telah disiapkan juga tidak serta merta mengabaikan prinsip ekonomis dan kemanfaatan bagi masyrakat dan pengelolanya. Di Indonesia berkembang jasa pengelolaan parkir swasta yang beragam dengan melibatkan pihak konsumen serta pengelola dalam sebuah perbuatan hukum perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian jasa penitipan kendaraan/parkir. Membahas mengenai bentuk perjanjian jasa perparkiran di Indonesia, bentuk yang didapat adalah bentuk perjanjian sepihak. Dimana perjanjian dibuat oleh pihak satu dan pihak lain tiada pilihan selain menyetujui penerimaan dari isi perjanjian tersebut. Pengelola parkir adalah pihak yang membuat perjanjian. Pihak pengelola parkir adalah pihak yang mengelola perparkiran di suatu area dengan cara bekerja sama dengan pemilik lahan area atau mempunyai lahan sendiri dengan sistem sendiri. Perlengkapan yang digunakan oleh pengelola parkir dalam melaksanakan tanggung jawabnya adalah : 1) Basis data komputer untuk mengelola administrasi kendaraan dan keluar;

10

Wawancara dengan Kepala Kantor Pengelola Parkir Kota Jambi tanggal 29 Nopember 2012

ISSN : 0854 – 789 X



2)

Dapat menggunakan meddia transaksi berupa karcis, kartu pintar (smart Card), RFID, Magnetic Card.

3) Pembayaran

dapat

menggunakan

kartu

debit,

kartu

flash

atau

tunai/langsung; 4) Terdapat penambahan fasilitas foto kendaraan, plat Nomor Polisi dan pengemudi di pintu masuk dan pintu keluar; 5) Terdapat fasilitas televisi sirkuit tertutup (CCTV), dimana camera dapat merekam non stop hingga 24 jamb di Posd Masuk dan keluar; 6) Terdapat penambahan fasilitas suara : Selamat Datang” yang otomatis dan besaran tarif ditentukan di pintu keluar; 7) Terdapat juga fasilitas “ Bomb Detector” guna menanggulangi secara optimal kejahatan yang bersifat peledak. Dalam model jasa perparkiran yang ada di Kota Jambi dengan sampling sebanyak 4 model perjanjian, dapat ditarik sebuah bentuk perjanjian yang disebut perjanjian baku. Beberapa bentuk klausula baku yang terdapat di Kota Jambi adalah sebagai berikut : - ....”segala kerusakan ataupun kehilangan dari (bagian dari) kendaraan menjadi tanggung jawab pengendara. Pemilik kendaraan berkewajiban mengasuransikan kendaraannya. - “Kehilangan

kendaraan/barang-barang

dikendaraan

tidak

menjadi

tanggung jawab petugas parkir”. - Contoh klausula baku yang terdapat di tiket parkir Secure Parking adalah “ Asuransi kendaraan dan barang-barang di dalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir.” Satu moment yang paling penting dalam proses pembentukan atau penutupan perjanjian adalah perjumpaan kehendak, yaitu saling bertautnya pernyataan kehendak para pihak sebagaimana disampaikan satu pihak pada pihak lainnya secara timbal balik. Berdasarkan apa yang tersebut, maka

ISSN : 0854 – 789 X



perjanjian terjadi atau terbentuk melalui proses penawaran yang disampaikan oleh satu pihak yang kemudian diterima pihak lainnya. Proses penawaran (aanbood) dan penerimaan (Aanvaardering) melandasi perjanjian. Jika digambarkan akan menunjukan situasi seperti di bawah ini :

Penawaran

Permintaan

Kehendak + Pernyataan

Kehendak + Penyataan Sepakat

a.

Penggunaan Klausula Baku Dalam Kontrak Konsumen Secara teoritis, unsur pelanggaran hukum penerapan klausula baku tidak

harus dihubungkan dengan unsur-unsur syarat sahnya perjanjian. Unsur pelanggaran hukum penggunaan klausula baku dapat berdiri sendiri dalam bentuk perbuatan melanggar hukum. Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 8 tahun 1999 jelas telah diatur adanya larangan penggunaan klausula baku dengan kualifikasi tertentu yang telah diatur oleh Undang-Undang. Apabila didalam praktek bisnis ada pelaku yang menggunakan klausula baku yang masuk kategori terlarang sebagaimana hal itu telah ditetapkan oleh pasal 18 ayat 1 UUPK maka tindakan pelaku bisnis tersebut dapat masuk kategori perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 B.W. Dari pasal 1365 B.w. tersebut, seseorang hanya bertanggung gugat atas kerugian orang . Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum). Perbuatan melanggar hukum sendiri dapat dilasifikasikan menjadi tiga yaitu, : 1)

bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,

2)

melanggar hak orang lain,

3)

bertentangan dengan kesusilan dan kecermatan

ISSN : 0854 – 789 X



Apabila selama ini, hakim masih menggunakan kategori unsur pembentukan kesepakatan dalam menganalisa klausula baku maka hal itu sebenarnya tidak sejalan dengan konsepsi hukum perikatan sebagaimana diatur dalam BW dan UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 18 ayat 4 UU nomor 8 tahun 1999 mengatur bahwa dokumen atau perjanjian yang melanggar pengauran klausula baku maka dokumen atau perjanjian tersebut batal demi hukum. Oleh karena akibat hukumnya adalah batal demi hukum maka secara hukum dianggap transaksi itu sejak awal tidak pernah ada. Sedangkan merujuk konsep perikatan di BW, apabila sebuah perjanjian tidak memenuhi unsur kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian maka akibatnya adalah perjanjian itu dapat dibatalkan. Perjanjian baku adalah membuat keseragaman ukuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Perjanjian baku ini tentu telah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku usaha dan telah ditetapkan secara sepihak isinya. Harus diakui pula klausula baku sangat membantu kelancaran perdagangan. Dalam sistim hukum Indonesia, ternyata tidak ada pengaturan jelas tentang adanya larangan perjanjian baku ini. Tetapi hukum Indonesia jelas-jelas melarang klausula baku sebagaimana hal itu diatur tegas dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Namun tidak semua kalusula baku dilarang dalam perjanjian, hanya beberapa klasula baku yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh undang-undang no 8 tahun 1999. Dari pasal yang telah dinyatakan di atas, maka pelanggaran terhadap klausula baku sebaigaimana ditetapkan oleh ayat 1 dan ayat 2 pasal 18 UUPK maka mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

b. Konsep Penitipan Barang Menurut KUH Perdata 1) Perikatan dan Perjanjian Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu

ISSN : 0854 – 789 X



tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain. Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Isi perjanjian ini disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan. Dari keterangan diatas dapat di ketahui bahwa tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak. Pemerintah dapat mengatur atau melarang suatu kontrak yang dapat berakibat buruk terhadap atau merugikan kepentingan masyarakat. Pembatasan-pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang selama ini dikenal dan diakui oleh hukum kontrak sebagaimana telah diterangkan diatas ternyata telah bertambah dengan pembatasan-pembatasan baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh hukum perjanjian yaitu pembatasan-pembatasan yang datangnya dari pihak pengadilan dalam rangka pelaksanaan fungsinya selaku pembuat hukum, dari pihak pembuat peraturan perundang-undangan (legislature) terutama dari pihak pemerintah, dan dari diperkenalkan dan diberlakukannya perjanjian adhesi atau perjanjian baku yang timbul dari kebutuhan bisnis. Di Indonesia dijumpai tindakan negara yang merupakan campur tangan terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sebagai contoh yang paling dikenal adalah yang menyangkut hubungan antara buruh dan majikan/pengusaha. Tetapi tidak semua tingkat peraturan perundang-undangan dapat membatasi asas kebebasan berkontrak, namun hanya UU atau Perpu atau peraturan perundan-undangan yang lebih tinggi saja yang mempunyai kekuatan hukum untuk membatasi bekerjanya asas kebebasan berkontrak.

ISSN : 0854 – 789 X



2) Penitipan Barang menurut KUHPerdata Menurut Pasal 1694 KUHPerdata : “Penitipan adalah terjadi menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asal. Penitipan barang menurut KUHPerdata terbagi 2 yaitu penitipan barang sejati dan penitipan sekestrasi. Konsep penitipan barang seperti dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penitipan barang sejati. Penitipan barang sejati hanya berlaku untuk benda-benda bergerak . Aturan umum dalam penitipan barang ini tentu tidak terlepas dari syarat kecakapan para pihak yang diatur dalam Pasal 1701 KUHPerdata. Berkenaan dengan ketentuan mengenai objek benda yang dititipkan, Pasal 1706 KUHperdata mennentukan : (1)

Si Penerima titipan diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan padanya,

(2)

memelihara dengan minat yang sama seperti ia memeliharan barang-barangnya sendiri. Artinya dalam penitipan kendaraan yang dikelola oleh pengusaha jasa

pengelolaan parkir, maka pihak pengelola meyakini bahwa mereka memiliki kewajiban memelihara kendaraan tersebut sebagaimana kendaraannya sendiri. Dari sisi fasilitas yang ditawarkanpun seharusnya dapat dibuktikan dengan patut. Berkenaan dengan ketentuan mengenai penawaran atas jasa penitipan, ketentuan Pasal 1707 menyatakan dengan keras sebagai berikut : (1) Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya; (2) Jika ia telah meminta diperjanjikannya suatu upah untuk menyimpan itu; (3) Jika penitipan itu telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan si penerima titipan; (4) Jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian. ISSN : 0854 – 789 X



Dengan ketentuan dalam Pasal tersebut, jelas sekali bahwa penitipan kendaraan yang lazimnya kita sebut jasa parkir merupakan perjanjian penitipan barang sejati yang telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaskud. Dalam ketentuan lebih lanjut diterangkan sebagaimana analogi terhadap penitipan pada penyelenggara rumah penginapan. Dalam keadan demikian si penerima titipan bertanggung jawab tentang pencurian atau kerusakan pada barang-barang kepunyaan penginap, baik pencurian itu dilakukan atau kerusakan itu diterbitkan oleh pelayan-pelayanan atau lain-lain budak dari rumah penginapan. Untuk menganalogikan ketentuan tersebut kepada penitipan kendaraan maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut: (1)

Penitipan kendaraan adalah penitipan sejati;

(2)

Pihak pemberi titipan dan penerima titipan adalah pihak yang cakap. Dibuktikan bahwa pengendara telah dewasa dan memiliki Surat izin mengemudi sebagai tanda kecakapannya, begitu juga pihak penerima titipan adalah pihak yang cakap karena pihak tersebut merupakan subjek hukum dalam bentuk badan hukum tertentu;

(3)

Dalam perjanjian parkir dinyatakan suatu upah untuk jas penitipan kendaraan. Dalam penelitian ini upah/tarif yang ditentukan pemerintah dan tarif yang ditentukan oleh swasta berdasarkan waktu parkir;

(4)

Penitipan

kendaraan

yang

semakin

tinggi

menyebabkan

keuntungan yang tinggi pula diterima oleh pengusaha penitipan kendaraan; (5)

Pada akhirnya penitipan tersebut, mengenai objeknya menjadi tanggung jawab pihak penerima titipan.

3) Analisa dan Model Perjanjian Parkir yang hilangkan Klausuka eksonerasi

ISSN : 0854 – 789 X



a)

Klausula Baku sebelum Analisa

Segala Kerusakan ataupun kehilangan dari (bagian dari) kendaraan menjadi tanggung jawab pengendara.

KLAUSULA EKSONERASI

Asuransi kendaraan dan barangbarang di dalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri

Bertentangan dengan konsep Penitipan Barang menurut KUHPerdata

Peralihan Tanggung Jawab kepada Pihak Lain

Perhatian ! Mengabaikan Hak Konsumen dan Perlindungan nya

Hotel Novita Jambi Tidak Bertanggung Jawab Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang dan Kendaraan

b) Klausula Baku setelah Analisa 1) Pada Umumnya

dituliskan di halaman belakang karcis; tidak

menjadi persoalan dalam konteks media. 2) Tidak ditulis dengan tulisan yang sangat minimalis! 3) Hilangkan Kalusula eksonerasi

Berikut adalah contoh ketentuan dalam karcis parkir: Tarif parkir berlaku sesuai waktu dalam sistem otomatis. Penitip kendaraan adalah subjek hukum yang cakap yang dibuktikan secara legal. • Pengelola bertanggung jawab atas kendaraan yang dititipkan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHperdata. • Perhatikan keadaan kendaraan anda sebelum parkir di area ini, dan keadaan dalam foto1,sistem. ISSN : 0854 – 789 Xtersebut secara otomatis telah terrekam Volume 25, Nomor Maret 2014 • Keselamatan dan keamanan kendaraan anda adalah tanggung jawab pengelola parkir • •


Contoh Karcis yang dikelola Pemerintah Kota Jambi PEMERINTAH KOTA JAMBI SERI A NO..... RETRIBUSI PARKIR DALAM KAWASAN KOTA JAMBI RODA DUA Rp. 1.000,- (sribu Rupiah) Catatan : Penitip kendaraan adalah cakap hukum, perhatikan keadaan kendaraan anda sebelum parkir di area ini. Keselamatan dan keamanan kendaraan anda adalah tanggung jawab pengelola!

c)

Pelaksanaan Perjanjian Perjanjian baku yang ditetapkan telah memenuhi syarat-syarat

sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen, kalusula eksonerasi telah dihilangkan, bahasa ditulis dalam ukuran huruf yang patut. Perjanjian tersebut tidak menimbulkan keraguan dan tidak diperkenankan adanya pengertian lain atau penafsiran lain. Jikapun terdapat penafsiran atas perjanjian tersebut maka : pedoman melaksanakannya adalah sebagai berikut : 1.

Maksud pihak- pihak

2.

Memungkinkan janji itu dilaksanakan

3.

Kebiasaan setempat

ISSN : 0854 – 789 X



4.

Dalam hubungan perjanjian keseluruhan

5.

Penjelasan dengan menyebutkan contoh

6.

Tafsiran berdasarkan akal sehat

Dengan diadakannya perjanjian yang memenuhi konsep proporsionalitas dalam perjanjian maka diharapkan Pemerintah dan masyarakat sinergis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung yang dijadikan yurisprodensi dalam Kasus Perparkiran di Indonesia. Sehingga tidak ada lagi penafsiran bahwa konsumen berada dalam pihak yang lemah sebagai penikmat jasa pengelolaan parkir. Namun demikian tidak serta merta dapat dilakukan tanpa dukungan Pemerintah Daerah dalam regulasinya seperti Perdaturan Daerah yang harus merevisi dan atau melengkapinya agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan Konsumen. Dengan demikian kontrusksi hukum yang digunakan oleh pengelola parkir menjadi kokoh dan berkeadilan. Sehingga tidak ada lagi istilah bahwa pengelola parkir hanya merupakan pihak yang menyewakan lahan semata-mata. Dan semakin jelas bahwa konsep dan corak perparkiran di Indonesia adalah konsep penitipan barang menurut KUHPerdata. Penyediaan jasa juru parkir juga harus menyediakan pula pelatihan untuk para juru parkir, berkenaan dengan kelangkapan dan sumber daya manussia juga harus dipersiapkan, ini terutama untuk pengelolaan parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kota Jambi.

D. Kesimpulan Dan Rekomendasi 1.

Kesimpulan a.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor. 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum belum diterapkan dengan maksimal. Dibuktikannya masih ada titik parkir yang disinyalir merupakan titik parkir tidak terdaftar di kantor pengelolaan parkir pasar

ISSN : 0854 – 789 X



Jambi. mengenai nilai retribusi yang diharapkan menjadi kekuatan peningkatan PAD Kota Jambi tidak begitu mendapat perhatian khususnya dari para juru parkir yang berkewajiban menyetorkan dana parkir, karena masih terjadi tunggakan-tunggakan pembayaran parkir oleh juru parkir di tiap titik parkir. Masyarakat kota Jambi belum mendapat sosialisasi yang baik mengenai hak dkewajiban sebagai subjek hukum dalam hal pemanfaatan jasa perparkiran. Di dukung dengan kurangya informasi mengenai titik parkir resmi yang diadakan oleh kantor pengelola parkir kota Jambi. Untuk pengawasan pelaksanaan Perda Parkir tersebut, sebaiknya unsur satuan pengamanan Pamong Praja diaktifkan dalam rangka mentertibkan titik –titik parkir di Kota Jambi. b. Klausula Baku yang terdapat dalam karcis Parkir di Kota Jambi masih menyandang klausula eksonerasi yang merugikan konsumen. klausula tersebut bertentanag dengan konsep penitipan barang menurut KUHPerdata. Dengan demikian klausula tersebut adalah cacat hukum, dan dapat dinyatakan bahwa sedari awal tidak pernah ada hubungan hukum antara pihak-pihak yang berkaitan terhadap kontrak tersebut.

2.

Rekomendasi a. Untuk pengawasan pelaksanaan Perda Parkir tersebut, sebaiknya unsur satuan pengamanan Pamong Praja diaktifkan dalam rangka mentertibkan titik –titik parkir di Kota Jambi. Kantor Pengelola Parkir membagi POSPOS secara proporsional. Kantor Pengelola Parkir juga bertanggung jawab atas keterampilan dan sumber daya para juru parkir, demi keamanan dan keselamatan konsumen. untuk Retribusi Masuk Pasar, sebaiknya tidak diberlakukan Karcis yang sama seperti karcis parkir. Ini adalah keleiruan yang engalami pembiaran. Maka sebaiknya karcis retribusi tersebut digantikan dengan karcis yang baru dengan kalusula yang memadai dan proporsional.

ISSN : 0854 – 789 X



b. Penelitian ini mengharapkan bahwa rekomnedasi yang dirumuskan dapat diterima oleh berbagai pihak. Yang utama yaitu melakukan revisi terhadap Perda Kota Jambi mengenai Perparkiran dan dengan segera membuat petunjuk teknis dalam bentuk regulasi berkenaan dengan pembuatan klausula dalam karcis parker, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Jambi Maupun pihak swasta lainnya. Dengan demikian maka segenap masyarakat menjadi masyarakat yang menegakkan hokum, keadilan dan diharapkan kepastian hokum dapat terlaksana dengan baik. Penelitian ini juga menghasilkan draft klausula baku yang terdapat dalam karcis parkir.

ISSN : 0854 – 789 X



Daftar Pustaka

Agus Yudha Hernoko, 2010 Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersial, Jakarta : Kencana Bambang Sunggono, 2010, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada Bahder Johan, 2008 Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju Hari Saharoedji,1980 Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta : Aksara Baru Herlien Budiono, 2010, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan,Bandung, Citra Aditya Bakti Purwahid Patrik, 1998, Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan keadaan (Hukum Kontrak Indonesia), ELIPS Rijken dalam Ahmad Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta : RajaGrafindo Salim HS, 2008, Perancangan Kontrak dan MoU, Jakarta : Sinar Grafika __________, 2009 Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika Taryana Soenandar, 2006, Prinsip-Prinsip Unidroit sebagai sumber Hukum Kontrak dan Penyelasaian sengketa Bisnis Internasional, Jakarta : Sinar Grafika Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Press Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty Soerjono Soekamto dalam Bambang Sunggono, 2008, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Yahman, 2011, Karakteristik Wanprestasi dam tindak Pidana Penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, Jakarta : Prestasi Pustaka Karya

ISSN : 0854 – 789 X


Perlindungan Konsumen Atas Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jasa Perparkiran Di Kota Jambi

Recommend Documents