PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PERKAWINAN BERDASARKAN FIQIH ISLAM

PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 D I K A I T K A N D E N G A N K E T E N T U A N PERKAWINAN BERDASARKAN FIQIH ISLAM

Oleh TENGKU ERWINSYAHBANA 002105022 / HK

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2006

Tengku Erwinsyahbana : Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974…, 2006

USU Repository © 2007

MARRIAGE ANNULMENT BASED ON LAWS NUMBER 1/1974 RELATED TO MARRIAGE REGULATION BASED ON ISLAMIC JURISPRUDENCE (FIQH) Tengku Erwinsyahbana*) Sanwani Nasution**) M. Hasballah Thaib**) ABSTRACT Marriage Law prescribes that marriage can be annulled by Court if marriage stipulations are not fulfilled. The intended stipulations are not only limited religiously but also prescribed by Laws, while the unfulfilled stipulations that are regulated by Laws, it does not mean that marriage is not legal according to Islamic Jurisprudence (Fiqh). This fact needs researching to know the reasons of marriage annulment and the legal effect of post-marriage annulment. The result of this research is expected to be utilized as a next study material and to provide several scientific concepts and for the next it can provide a contribution for development of legal science in Indonesia and also as informative material and constructive input to all sides particularly in the problems of marriage annulment. This research uses descriptive and analytical method with library research (secondary data) relevant to researched object. This study is named as a normative legal research. The location of this research is Medan City as a jurisdiction of Religious Court Class I-A Medan. Location determination does not intended to empirical legal research, but just to obtain the primary data from informant that utilized to support conclude. Therefore, the secondary data are collected by documentary study method and the primary data through interviewed method. The interviewed technique was performed by non-directive interviewed type combined with directive interviewed type. Then, the achieved data are selected, classified and structured in tabulation in accordance with a planned analytical group. The writer here analyzes the data qualitatively with juridical comparative approach and concludes deductively. The conclusion of this research, the regulation on marriage annulment concerning Marriage Law has not been able to guarantee the legal assurance because of marriage stipulation distinction and the reason of marriage annulment prescribed in Law and Fiqh. No legal assurance is caused that marriage stipulation

*)

Student of Study Program of Legal Science, Graduate School of North Sumatera University. **) Lecturers of Graduate School of North Sumatera University.



ii

in Law not as a legal condition of marriage according to Islamic Jurisprudence, the annulled marriages does not always cause prohibition to have sexual intercourse between the couple. The effect of marriage annulment does not cause severance of legal relationship between parents and their children for the couple as legal marriage. The children have the right to living and inheritance of their parents but if the couple knew that their marriages was illegal, so the children of post-marriage would be the status as illegitimate children. Since the marriage annulment decision in effect, each ex-couple has no right to mutual inherit and the wife has no more right to living form her former husband.

Key words: Marriage Annulment, Islamic Jurisprudence (Fiqh)



PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PERKAWINAN BERDASARKAN FIQIH ISLAM Tengku Erwinsyahbana*) Sanwani Nasution**) M. Hasballah Thaib**) ABSTRAK Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan jika syarat perkawinan tidak dipenuhi. Syarat yang dimaksudkan bukan terbatas pada syarat menurut hukum agama, tetapi juga syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sementara tidak terpenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang tidaklah berarti perkawinannya tidak sah menurut hukum agama. Adanya kenyataan ini perlu diteliti yang tujuannya untuk mengetahui alasan-alasan pembatalkan perkawinan dan akibat hukum yang timbul setelah pembatalan perkawinan. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengkajian lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep ilmiah yang pada gilirannya dapat memberikan andil bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan dapat dijadikan bahan informasi serta masukan konstruktif bagi semua pihak guna menyelesaikan masalah-masalah tentang pembatalan perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan cara meneliti bahan bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan demikian penelitian ini disebut juga penelitian hukum normatif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah kota Medan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas I-A Medan. Penentuan lokasi tidak dimaksudkan untuk mengarah pada penelitian hukum empiris, tetapi hanya untuk memperoleh data primer dan responden guna mendukung penarikan kesimpulan. Data sekunder dikumpulkan dengan metode studi dokumen sedangkan data primer melalui metode wawancara. Teknik wawancara dilakukan dengan menggunakan tipe wawancara tidak terarah dan dikombinasikan dengan tipe wawancara terarah. Data yang telah diperoleh untuk selanjutnya diseleksi dan klasifikasikan serta disusun dalam suatu tabulasi sesuai dengan kelompok pembahasan yang telah

*)

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. **) Dosen pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. iii



iv

direncanakan. Analisis data secara kualitatif dengan pendekatan yuridis komparasi dan penarikan kesimpulannya secara deduktif. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa ketentuan tentang pembatalan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan belum lagi dapat menjamin kepastian hukum, karena adanya perbedaan persyaratan perkawinan dan alasan pembatalan perkawinan yang diatur dalam undang-undang dengan fiqih Islam. Ketidakpastian hukum terjadi karena syarat perkawinan yang terdapat dalam undang-undang, belum tentu merupakan syarat sah perkawinan menurut fiqih, sehingga perkawinan yang telah dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat dalam undang-undang, tidaklah selalu menyebabkan keharaman untuk bersenggama antara pasangan suami isteri tersebut. Akibat pembatalan perkawinan tidak menyebabkan terputusnya hubungan hukum antara orang tua dengan anak-anak mereka, selama kedua pasangan suami isteri yakin bahwa perkawinan mereka adalah sah. Anak-anak tetap berhak atas nafkah dan warisan dari kedua orang tuanya, tetapi jika pasangan suami isteri telah mengetahui bahwa perkawinan mereka adalah tidak sah dan tetap saja meneruskan perkawinan tersebut, maka anak yang dilahirkan setelah itu, bukanlah berstatus sebagai anak sah. Sejak keputusan pembatalan perkawinan berlaku, maka masingmasing bekas pasangan suami isteri tidak mempunyai hak untuk saling mewarisi dan isteri tidak lagi berhak atas nafkah dari bekas suaminya.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Fiqih Islam



PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PERKAWINAN BERDASARKAN FIQIH ISLAM

Recommend Documents