PEMANTAPAN TUGAS PENGAWASAN MELALUI KERJASAMA SATGAS WASPADA INVESTASI
BALI,
23 Maret 2017
Latar Belakang
Maraknya ajakan investasi ilegal
Tingkat literasi 29,66% well
literate
Amanat UU OJK dan POJK 1/2013 Perlindungan Konsumen
Kegiatan penghimpunan Untuk meningkatkan dana masyarakat tanpa perlindungan izin banyak terjadi di konsumen serta daerah serta perlu kepercayaan optimalisasi dan efisiensi masyarakat kepada serta respon cepat atas industri keuangan pengaduan dan/atau OJK perlu pelaporan dari masyarakat melakukan tindakan Pembentukan Tim preventif, kuratif, Kerja Satgas Waspada ataupun represif Investasi Daerah melalui pembentukan Satgas Waspada Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Investasi
2
Susunan Keanggotaan Satgas Waspada Investasi Pusat
Kepolisian RI
BKPM
Kejaksaan RI
Otoritas Jasa Keuangan
Kementerian Koperasi dan UKM RI
Kementerian Perdagangan RI
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
Sekretariat Satgas Waspada Investasi Pusat berkedudukan di OJK Pusat Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi
3
Tujuan Satgas Waspada Investasi -
-
meningkatkan kesadaran dan perlindungan kepada masyarakat terhadap potensi kerugian yang diakibatkan penawaran penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi secara terkoodinasi dan terpadu oleh Kementerian/ Lembaga dan atau instansi terkait lainnya;
4
Tugas Satgas Waspada Investasi Pusat OJK mengkoordinasikan pelaksaaan tugas pokok Satgas Waspada Investasi Pusat, yaitu
Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Meningkatkan koordinasi penanganan kasus Menginventarisasi kasus dugaan investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat Menganalisis kasus, serta mengidentifikasi instansi yang berwenang untuk menanganinya Melakukan pemeriksaan bersama dan tindak lanjut untuk menghentikan kasus Menghentikan atau menghambat maraknya kasus
Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi
5
Susunan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah Kantor OJK
Kepolisian Daerah/Kota/Kabupaten
Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kota/Kabupaten
Dinas yang membidangi Perdagangan Provinsi/Kota/Kabupaten
Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi/Kota/Kabupaten
Dinas yang membidangi Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi/Kota/Kabupaten
Dinas yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi/ Kota/ Kabupaten (Ketua & Sekretariat)
Bank Indonesia (di beberapa daerah)
Sekretariat Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah berkedudukan di Kantor OJK setempat Pedoman Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi
6
STRATEGI DLM GUL INVESTASI ILEGAL MEMBERI HARAPAN KEUNTUNGAN YANG TINGGI
INVESTASI TDK MEMILIKI RESIKO
PEMBERIAN BONUS DAN CASHBACK YANG SANGAT BESAR
Investasi Ilegal
Penempatan dana untuk mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi dan tidak wajar
CIRI-CIRI
PEMANFAATAN TESTIMONI
JANJI KEMUDAHAN UTK MENARIK ASET KEMBALI JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI TANPA PENGURANGAN NILAI BERBADAN HUKUM TDK JELAS
MODUS • • • • • •
KECURANGAN PENYESATAN PENYEMBUNYIAN KENYATAAN MANIPULASI, PELANGGARAN KEPERCAYAAN AKAL-AKALAN PENGELAKAN PERATURAN
KEJAHATAN INVESTASI ILEGAL AKAN TERUS ADA
STRATEGI
KENDALA
• PELAKU • • • • •
MEMANFATKAN CELAH HUKUM SANKSI TDK TEGAS PENYIDIK MENUNGGU LAPORAN KORBAN MASYARAKAT ENGGAN MELAPOR KETIDAKJELASAN KEWENANGAN PENGAWASAN LEMAH
• • • •
•
•
SOSIALISASI MEMBENTUK SATGAS WASPADA INVESTASI UU AGAR SANKSI YG KERAS MENYIAPKAN PENYIDIK YANG MEMILIKI KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME MENINGKATKAN PENGAWASAN KEGIATAN INVESTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR UU
7
Ciri-Ciri Investasi Ilegal Jaminan
Mengimingi
high rate of return
Jaminan
free risk
buy back guarantee
RISK
Perekrutan konsumen baru = bonus & cashback besar Rp
Penyalahgunaan testimoni pemuka agama/pejabat publik untuk
endorsement
👨 Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan
Janji penarikan dana easy &
flexible
Aset yang diinvestasikan aman
Rp
Rp
Rp
Badan hukum tidak jelas
8
REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN DAN/ATAU PERTANYAAN TAHUN 2016 5 31 Jumlah Pengaduan
121
Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan
210
jumlah Pengaduan per entitas Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti Jumlah Pengaduan (masuk Proses Hukum)
9
Pasal-Pasal yang Dapat Menjerat Para Pelaku Kejahatan Investasi Ilegal
Penggelapan Pasal 372 KUHP
Ancaman pidana penjara selamalamanya 5 tahun
Melakukan kegiatan pasar modal tanpa izin OJK Pasal 103 (1) UU Pasar Modal
Penipuan Pasal 378 KUHP
Ancaman pidana penjara selamalamanya 4 tahun
Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 5 milyar
Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan
Penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari OJK
Pasal 46 ayat (1) UndangUndang Perbankan
Ancaman pidana penjara 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10 milyar dan paling banyak Rp 20 milyar
Skema Piramida dalam distribusi barang Pasal 105 UU Perdagangan
Pasal 3 Ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 milyar Pasal 5 Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 milyar
Ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 milyar Apabila investor menggunakan uang yang bersumber dari keuangan Negara maka tidak menutup kemungkinan akan dapat dijerat dengan tindak pidana Korupsi.
Pasal 3 dan Pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang
10
Koperasi yg Diduga Terkait dgn Kegiatan Investasi Ilegal Koperasi
Tahun
1. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada
Badan Hukum Nomor: 518/BH. 10DISKOP/2002 dan Pengesahan Perubahan Nomor: 23/PAD/XIII.23/VI/DINAS KUKM & PERINDAG/2012.
2. Koperasi Sejahtera Bersama
1. Pengesahan Badan Hukum Nomor: 04/BH/518-DISKOP.UKM/ I/2004 tanggal 26 Januari 2004. 2. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 81/PAD/MENEG.I/IV/2006. 3. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 44/SISP/Dep.1/II/2010.
3. Koperasi Karangasem Membangun (Bali)
Badan Hukum No.: 19/BH/2006 , tgl. 28 Mar 2006
4. Koperasi LK Mitra Tiara
Badan Hukum Nomor: 19/BH/XXIX.4/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010.
5. Koperasi Langit Biru
Badan Hukum No. 81/BH/XI/KUMKM/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011
6. Koperasi BMT Global Insani
05/BH/KUMKM/III/2012
7. Koperasi Cassava Agro
-
8. Koperasi Pandawa Mandiri Group Depok
Badan Hukum : 1189/BH/M.KUKM.2/I/2015 tanggal 9 Januari 2015.
9. Koperasi Nurul Hikmah
Koperasi Maslahat Umat Mesjid Nurul Hikmah 99/BH/KDK.9.4/IV/1999
10. KSP Wein Sukses
2014
11. Koperasi BMT CSI Syariah Sejahtera
Badan Hukum No. 1152/BH/M.KUKM.2/V/2014
12. Koperasi CSI Madani Nusantara
Badan Hukum No. 915/BH/M.KUKM.2/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan dengan nomor laporan : 92/LAP-PAD/IV/2015 tanggal 9 April 2015.
13.Koperasi Pandawa Malang
Badan Hukum Koperasi Nomor 518/19/35.73.112.2012
14. Koperasi Bintang Abadi Sejahtera
-
15. Koperasi Segitiga Bermuda
-
16. Koperasi Merah Putih
Badan Hukum No : 1121/BH/M.KUKM.2/IX/2013
11
DATA KOPERASI Koperasi
Koperasi Maslahat Umat Mesjid Nurul Hikmah
Nomor Badan Hukum
99/BH/KDK.9.4/IV/1999
Tanggal Badan Hukum
05/04/1999
Tanggal RAT Terakhir Alamat
Jl. Abdul Mutholib No. 52
Kelurahan / Desa
Petukangan Selatan
Kecamatan
Pesanggrahan
Kabupaten
Kota Jakarta Selatan
Provinsi
DKI Jakarta
Bentuk Koperasi
Primer Kabupaten/Kota
Jenis Koperasi
Konsumen
Kelompok Koperasi
Kop. Lainnya
Sektor Usaha
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Nomor Induk Koperasi (NIK)
3171040010075
Sertifikat
Belum Bersertifikat
Diduga terkait denga pengurus KSP Pandawa Mandiri Depok
12
Bubur Ayam Nuryanto Pribadi
1992
2001 Sistem Franchise
Perbaiki Temuan
2005 Sistem Bagi Hasil
Belum Lengkap
2009 Sistem Investasi
Pemeriksaan oleh Kemenkop & UKM
Pandawa Group 5 bersaudara TP Perbankan/ Himpun Dana Tanpa Ijin
KSP PANDAWA • No. Badan Hukum: 1189/BH/M.KU KM.2/I/2015 • Tgl Badan Hukum: 09/01/2015
Siaran Pers OJK & SWI, 15/11/2016 Memutuskan menghentikan seluruh kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group Siaran Pers OJK & SWI, 28/11/2016 OJK & SWI tidak menutup KSP Pandawa Mandiri Group, tetapi KSP tersebut harus beroperasi sesuai dengan ketentuan perkoperasian.
Pada tgl 16 Des 2016 telah datang 3 (tiga) orang nasabah & telah diantar utk membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya Pada tgl 19 Des 2016 Laporan dari korban KSP Pandawa Mandiri Group telah dihimpun Polda Metro Jaya
Periode tgl 1 s/d 26 Jan 2017, SWI telah menerima 78 pengaduan nasabah Pandawa
• SWI, tgl. 26 Jan & 30 Jan 2017 telah memanggil Sdr. Nuryanto, Pandawa Group, dan KSP Pandawa Mandiri Group utk memberikan penjelasan mengenai perkembangan penyelesaian kewajiban kepada nasabah • Sdr. Nuryanto tidak hadir.
Tgl.1/2/2017, Jatuh Tempo Surat Pernyataan Sdr. Nuryanto
Sanksi dari Kemenkop & UKM Kep. Dep Bid. Pengawasn Kemenkop & UKM No.:01/KEP/DE P.6/I/2017, tgl 24/01/2017
13 Rapat Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi
PT CSI KME Menjual Emas
1 Bagi hasil yang ditawarkan 5% Perbulan
3
PT CSI Drs. AMANUDDIN ROSYID MOHAMMAD YAHYA
KSPPS BMT CSI SYARIAH SEJAHTERA Drs. H. Amanuddin Rasyid, Agung Hermawan, SH, Zainudin.
Produk Funding • SEMASYA • SI OSIS • SAJADAH • HAJI & UMROH • PRODUK LENDING
Produk LENDING • PEMBIAYAAN MUSYRAKAH • PEMBIAYAAN MURABAHAH • MUDHARABAH • IJARAH • QORDULHASAN
5
4
PT CSI menawarkan kembali kepada pembeli untuk mengembangkan emas tersebut (nilai manfaat bertambah)
KSPPS CSI MADANI Nusantara Drs. AMANUDDIN ROSYID MOHAMMAD YAHYA
BMT CSI GROUP
Sebagian Uang Hasil Penjualan Kembali dijadikan Uang Pendaftaran Sebagai Anggota Koperasi
4
6 BMT CSI SYARIAH SEJAHTERA Drs. AMANUDDIN ROSYID MOHAMMAD YAHYA, S.T.,
2
BMT CSI MADANI NUSANTARA ADE MULYONO, SE, KETUA MOHAMMAD YAHYA
Produk- produk yang dikeluarkan KSPS BMT CSI Madani Nusantara: 1. Tabungan SI MANU (Simpanan Madani Nusantara) 2. SI MASDA (Simpanan Masa Depan) 3. SI MULIA (Simpanan Mudharabah Mulia) 4. SI MAJA (Simpanan Mudharabah Berjangka).
5
14
PT Compact Sejahtera Group, Compact500 atau Koperasi Bintang Abadi Sejahtera atau ILC
Pimpinan Perusahaan / Ketua: Anton Setiawan
Alamat : Jalan Raya Cicadas, RT/RW:001/003, Cicadas, Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat.
Hal-Hal Yang Telah Dilakukan Satgas Waspada Investasi • Pada 22 September 2016, Satgas Waspada Investasi telah melakukan rapat pembahasan dengan Direksi PT Compact Sejahtera Group terkait legalitas kegiatan usaha. • Pada 10 November 2016, sesuai dengan hasil rapat 22 September 2016, PT Compact Sejahtera Group telah menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan telah menghentikan seluruh kegiatannya karena tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Saat ini PT Compact Sejahtera Group sudah menjadi Koperasi Bintang Abadi Sejahtera.
Pedoman Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi
Modus Operandi • Pembayaran tepat pada waktunya dan “No Zonk”. • Ownernya jelas dan selalu bekerja untuk kelangsungan sistem. • Tidak bisa Hit and Run. • “Profit Help” mendapat keuntungan 25% per bulan dan bonus sponsor sebesar 5%. • Mempunyai dana kas cadangan di bank. • Sudah berjalan setahun lebih. • Membayar paket investasi awal berkisar Rp. 500.000,s/d Rp. 100.000.000,-
15
15
KOPERASI PANDAWA MALANG Badan Hukum No.518/19/35.73.112.2012 Alamat : Royal Janti Residence A -34, Sukun, Kota Malang Bentuk Koperasi Primer Kabupaten/Kota, Jenis Koperasi Konsumen Kelompok Koperasi Kop. Serba Usaha Sektor Usaha Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Total Anggota 24. Nomor Induk Koperasi (NIK) 3573020010095 Belum Bersertifikat • Koperasi Pandawa membuat surat keterangan tentang pelunasan atas hutang dan kewajiban debitur dengan hanya membayar sejumlah uang. • Memberikan Surat Keterangan Lunas adalah Dikeluarkan Surat Penetapan Lunas dengan “Hakim Pemutus” berasal dari Koperasi Pandawa yang mengatasnamakan Presiden RI.
16
17
17
No.
Strategi Pencegahan dan Penanggulangan
Keterangan
1.
Sertifikasi terhadap pihak yang akan menjadi pengurus Koperasi
• Perlu adanya sertifkasi yg secara periodik diupgrade , misal untuk koperasi yang akan melakukan pengembangan usaha dan memperluas jaringan kegiatan • Instansi yang tergabung dalam Satgas SWI dapat dimintakan masukan terkait dengan penyusunan materi sertifikasi • Kerja sama dengan APLI
2.
Fit & Proper Tes
• Persyaratan pihak yang akan menjadi pengurus perlu dilengkapi dengan mekanisme fit & proper tes agar dapat diketahui sejak awal mengenai kompetensi dari calon pengurus tersebut.
3.
Komposisi Kepengurusan
• Komposisi kepengurusan perlu dilengkapi dengan menambahkan pihak yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan koperasi atas ketentuan yang terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankan (ketentuan yang mengatur tentang perkoperasian dan ketentuan perundang-undangan lainnya beserta peraturan pelaksanaannya)
18
No.
Strategi Pencegahan dan Penanggulangan
Keterangan
4.
Pengawasan kegiatan koperasi secara periodik (on site & off Site)
• Jumlah anggota dan calon anggota koperasi tidak diadministrasikan dengan baik. • Terdapat cabang Koperasi, virtual office ataupun pusat kegiatan lainnya yang merupakan kepanjangan usaha dari suatu koperasi, namun tidak terpantau. • Kegiatan usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan perijinan yang dimiliki. • Situs suatu Koperasi memuat berbagai kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kegiatan utama. • Kepengurusan yang merangkap jabatan pada kegiatan entitas lainnya dan memanfaatkan Koperasi sebagai sarana untuk menjalankan kegiatan usahanya.
5.
Persyaratan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala
• Pencatatan keuangan koperasi tidak dilakukan secara tertib administrasi, sehingga tidak dapat dibedakan besar dana yang dimiliki koperasi, pengurus koperasi, ataupun pihak-pihak yang yng terkait. • Laporan keuangan perlu ditampilkan dalam situs koperasi secara berkala sehingga anggota dapat memantau kesehatan koperasi secara periodik
6.
Harmonisasi dan sikronisasi ketentuan yang terkait dengan kegiatan usaha koperasi
• Koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam ataupun menjalakan kegiatan distribusi barang seringkali bekerjasama dengan badan hukum berbentuk PT sebagai sarana untuk menempatkan keuntungan yang tidak dicatatkan oleh pengurus sebagai keuntungan koperasi • Produk koperasi yang berbasis syariah perlu adanya ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip kegiatan usaha syariah
19
UPAYA PENANGANAN Instansi Kemenkop dan UKM RI
Tindakan 1. 2. 3.
4.
Kementerian Perdagangan RI
1. 2.
OJK
Mengundang Pengurus dari Koperasi untuk dapat melakukan klarifikasi kegiatan usaha. Mengecek legalitas badan hukum koperasi Melakukan pembinaan bila terbukti melakukan pelanggaran. Menyampaikan hasil pertemuan antara Kemenkop dan UKM RI dengan Koperasi kepada Satgas Waspada Investasi Melakukan pengecekan terkait dengan perizinan (SIUP Kecil) yang dimiliki oleh Koperasi tersebut. Mengkaji skema pemberian bonus ditinjau dari UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
• Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. • Pasal 59 (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Keterangan Pembinaan dan Pengenaan Sanksi
Apakah kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan SIUP Kecil yang dimiliki.
1. 2.
Terdapat indikasi adanya kesamaan pengurus. Diduga kegiatan penghimpunan dana yang ditawarkan oleh Koperasi berupa paket investasi tertentu serta menggunakan badan hukum koperasi sebagai payung legalitas dalam kegiatan usaha.
20
CURRICULUM VITAE Personal Details Name : Tongam Lumban Tobing, SH. LL.M Date of birth : August 10, 1964 Sex : Male Religion : Christian Nationality : Indonesian Marital status : Married Address : Jl. H. Bain No.25 RT 05/10 Kelapa Dua Wetan - Ciracas , Jakarta Timur – 13730 Phone : 08158015477 – 021 87712040 Current Job : Director of Investigation Policy and Supporting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Investment Alert Task Force Chairman Email address :
[email protected] Educational Background 2001 – 2002 The University of Melbourne - Australia, LLM Degree 1983 – 1988 The University of North Sumatra, Bachelor of Law Working Experiences - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – The Indonesia Financial Services Authority 2016 – now Director of Investigation Policy and Supporting – Investment Alert Task Force Chairman 2014 – 2015 Director of Litigation, responsible for defending the rights and interests of FSA in handling cases in court, provide legal assistance to employees FSA, assist the FSA employee called as a witness or expert in court. 2012 – 2014 Directorate of Organizational Development – Division Head - Bank Indonesia, The Central Bank of The Republic of Indonesia 2005 - 2012 Directorate of Human Resources – Quality Assurance Team. 2004 - 2005 Directorate of Human Resources, responsible for recruitment and the implementation of the talent management systems. 2002 - 2004 Directorate of Human Resources, responsible for organizational design and policy provisions drafting. 1998 - 2000 Bank Indonesia – Banjarmasin (South Kalimantan) Branch Office, responsible for performing research, surveys and analysis on regional economic development. 1994 - 1998 Bank Indonesia – Semarang (Central Java) Branch Office, responsible for performing research, surveys and analysis on regional economic development.
21
Training Abroad 2016 Leadership and Management in International Development, Washington DC – USA 2014 Strategic Business Leadership, Chicago – USA 2013 Managing Organizational Transition (Certified), Boston – USA 2011 - Central Bank Governance, Bundesbank Frankfurt – Germany - Governance in the Bank Negara Malaysia, Kuala Lumpur – Malaysia 2008 HR Workshop, Deutsche Bundesbank Frankfurt – Germany 2007 Organizational Analysis and Design, Boston – USA 2006 Strategic Planing for Corporate Planners, Langkawi – Malaysia 2005 Strategic HR, New York – USA Study Visit 2013 FSA and FSS Korea on Organizational Development 2012 De Nederlandsche Bank and Deutsche Bundesbank on HR Management Systems ASIC and APRA – Australia on Organisational Design 2011 Bangko Sentral Ng Pilipinas – Manila on Museum Management 2010 Central Bank of France on HR Management Systems 2009 LSE and LBS, London – UK on Human Capital Development Program Teaching Experiences • On boarding class program for the new staff – Bank Indonesia, 2005-2011 • Leadership development program in Bank Indonesia, 2008-2011 • Workshop on HR management system – Bank Indonesia, 2005-2011 • Focus group discussion on performance based culture – Bank Indonesia, 2008-2011
Jakarta, March 2017.
22
Layanan Konsumen OJK Telepon : 021 1500-655 Faksimili : 021 386 6032 Email :
[email protected]
Satgas Waspada Investasi Email:
[email protected]
SikapiUangmu Email:http://sikapiuangmu.ojk.go.id Investor Alert Portal Email:http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/AlertPortal/
TERIMA KASIH 23 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi
