PEMANFAATAN SABDA DALAM INVENTARISASI ASET DAERAH GUNA MENDUKUNG PENERAPAN E-GOVERNMENT DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
JURNAL
Oleh UMMU SALAMAH 11080554090
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI PRODI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2015 1
PEMANFAATAN SABDA DALAM INVENTARISASI ASET DAERAH GUNA MENDUKUNG PENERAPAN E-GOVERNMENT DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Ummu Salamah dan Durinda Puspasari Program Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya Abstrak Setiap pelaksanaan kegiatan perusahaan dikatakan berhasil apabila telah menyesuaikan kondisi perusahaan dengan perkembangan zaman, begitu juga dengan penggunaan sistem yang digunakan. Kini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah menerapkan SABDA. SABDA merupakan suatu perangkat lunak dalam menangani proses inventarisasi aset daerah. SABDA dimanfaatkan untuk membantu proses inventarisasi aset dan untuk membantu Kabupaten Lamongan dalam penerapan e-government. Jenis penelitian ini adalah studi deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di bagian aset daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan jumlah 4 orang. Objek penelitian ini adalah pemanfaatan SABDA dalam inventarisasi aset daerah guna mendukung penerapan e-government. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan SABDA di bagian aset daerah banyak memberikan keuntungan bagi pegawai dalam inventarisasi aset daerah. Hal ini membuktikan bahwa sistem yang digunakan saat ini adalah sistem yang efektif karena mampu menampilkan data secara cepat, lengkap, dan akurat ketika data tersebut dibutuhkan sehingga dapat membantu pekerjaan pegawai untuk selesai dengan tepat waktu dan dapat membantu pemerintahan Kabupaten Lamongan dalam menerapkan egovernment. Kata kunci: SABDA, Inventarisasi, Aset Daerah, E-Government. A company is successful in implementing its activities if it adjusts its condition and system to the development of era. Today, the finance and assets management institution of Lamongan Regency has implemented SABDA. SABDA is a particular software that handles the process of regional assets inventory. SABDA utilized to assist the process of asset inventory and to help Lamongan in the implementation of e-government. The design of this research was descriptive qualitative research and the methods used in collecting the research data were interview, observation, and documentation. The respondents of the research were 4 employees of sub regional assets of the finance and assets management institution in Lamongan. The object of this research was the use of SABDA in regional assets inventory to support the implementation of e-government. The result of the research showed that the use of SABDA in regional assets inventory in regional assets division contributed a number of benefits for the employees. This proves that the currently used system is effective because it displays the data fast, completely, and accurately when they are needed so that the employees can work as efficiently as possible and help the government of Lamongan in implementing e-government. Keywords: SABDA, Inventory, Regional Assets, E-Government.
PENDAHULUAN Perkembangan ilmu pengetahuan dan
majunya suatu bangsa dalam lingkungan global,
teknologi yang ditandai dengan kemajuan di
maka mau tidak mau juga harus terlibat dalam
bidang teknologi komunikasi dan informasi saat
maju mundurnya penguasaan Iptek, khususnya
ini telah begitu pesat, sehingga menempatkan
untuk kepentingan pemerintahan sendiri. Untuk
suatu pemerintahan pada kedudukan sejauh
mencapai
mana pemerintahan tersebut maju didasarkan
menuangkannya dalam salah satu bentuk dari
atas seberapa jauh pemerintahan itu menguasai
tujuan dan arah Pembangunan Nasional, yaitu
kedua bidang tersebut di atas. Pemerintahan
sektor atau bidang iptek. Seiring dengan
merupakan salah satu alat yang mengatur
perkembangan 2
maksud
tersebut
teknologi
pemerintah
informasi
dan
komuniksi, aktivitas kehidupan manusia dalam
E-Government
kegiatan
berbagai sektor tengah mengalami perubahan.
pemerintahan
Begitu juga pada sektor pelayanan publik yang
teknologi dan informasi, dalam memberikan
dilakukan
untuk
informasi dan pelayanan untuk warganya, serta
mengetahui perkembangan teknologi informasi
hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan
dan
yang
pemerintahan. E-Government merupakan suatu
mampu
upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan
menerapkan e-government untuk membantu
kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu
pemerintahan berkomunikasi dengan rakyatnya.
penataan sistem manajemen dan proses kerja di
oleh
pemerintah,
komunikasi.
memadai
Adanya
maka
perlu
teknologi
pemerintahan
Pemerintahan
pada
itu
saat
ini
tengah
yang
merupakan menggunakan
media
lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan
mengalami perubahan kehidupan bangsa dan
pemanfaatan
bernegara secara fundamental menuju ke sistem
komunikasi.
pemerintahan yang demokratis dan transparan
teknologi
informasi
dan
Keberhasilan suatu pemerintahan salah
serta meletakkan supremasi hukum. Penataan
satunya
pemerintahan sekarang ini semakin terbuka,
pemerintahan itu mengelola hal-hal yang penting
dimana nilai-nilai universal dibidang ekonomi
seperti
dan perdagangan, politik, kemanusiaan, dan
Pemerintahan daerah pada tahun 2000 masih
kelestarian fungsi lingkungan hidup saling
banyak
yang
berkaitan secara kompleks. Apa yang dilakukan
dengan
sistem
oleh pemerintah tidak lepas dari pengamatan
banyaknya kesalahan seperti ketelitian dan
masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus
kesalahan dalam perhitungan aset. Oleh karena
mampu
yang
itu Menteri Dalam Negeri menetapkan Pedoman
komprehensif kepada masyarakat agar tidak
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
terjadi
E-Government
dengan adanya perubahan paradigma baru dalam
menawarkan pelayanan publik yang bisa diakses
pengelolaan barang milik daerah atau aset
secara 24 jam, kapan pun, dan dari manapun
daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya PP
pengguna
juga
No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang
tidak
milik negara atau daerah . Hal ini juga sesuai
dilakukan secara langsung sehingga pelayanan
dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang
menjadi lebih efisien. Menyadari akan besarnya
Perbendaharaan Negara, yang menimbulkan
manfaat e-government, pemerintah Indonesia
optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan
sejak tahun 2003 telah mengeluarkan kebijakan
aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan
tentang penerapan e-government dalam bentuk
transparan untuk kedepannya. Pengelolaan aset
Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang
daerah yang profesional dan modern diharapkan
kebijakan dan strategi nasional, pengembangan
akan mampu untuk meningkatkan kepercayaan
e-government.
masyarakat dan stake holder lainnya kepada
memberikan
informasi
permasalahan.
berada.
memungkinkan
E-Government
pelayanan
publik
adalah
tergantung
mengelola
aset
melakukan manual,
bagaimana
dan
keuangan.
pengelolaan hal
itu
memacu
pemerintah untuk pengelolaan aset daerah.
3
aset
Proses inventarisasi berpengaruh terhadap semua
fungsi
Tujuan
mengelola keuangan daerah serta mengelola aset
pengelolaan inventarisasi adalah menyediakan
daerah. Aset atau barang daerah merupakan
persediaan peralatan kantor dengan jumlah dan
potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah,
waktu
kebutuhan.
seperti aset berwujud. Aset berwujud terdiri atas
Permasalahan yang seringkali ditemui dalam
aset bergerak dan tidak bergerak, seperti tanah,
aktivitas pengelolaan inventarisasi adalah; Item
peralatan & mesin, gedung & bangunan, jalan,
apa saja yang harus disediakan atau disimpan di
irigasi & jembatan, dan aset tetap lainnya. Badan
gudang, dan berapa jumlah persediaan yang
pengelolaan
harus disediakan, serta kapan waktunya suatu
merupakan unsur pendukung kepala daerah
pengadaan harus dilakukan untuk maintenance
dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
and
itu
Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
pemerintah membuat suatu program yang
dipimpin oleh seorang kepala badan yang
disebut dengan SABDA.
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
yang
repair
sistem
sesuai
operasi.
salah satu badan pemerintahan daerah yang
dengan
operation.
Oleh
karena
keuangan
dan
aset
daerah
Sistem pengelolaan aset daerah biasa
kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah
disebut dengan Sistem Aplikasi Barang Daerah
(Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 5 Tahun
(SABDA) merupakan sistem yang mengatur
2014).
dalam proses pengelolaan aset daerah terutama
Dalam perkembangan di era modern
pada bagian penatausahaan. Sistem informasi
sekarang
memegang
permasalahan
peranan
penting
dalam
proses
banyak yang
timbul
permasalahan-
berkaitan
dengan
pengelolaan aset pemerintah daerah, karena
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
dengan adanya sistem informasi barang daerah
Permasalahan ini tidak hanya dialami oleh
pengelolaan aset akan lebih tertata, akuntabel
pemerintah pusat, namun di tingkat daerah juga
dan transparan. Sistem pengelolaan aset daerah
masih banyak permasalahan dalam proses
ini diterapkan juga di Badan Pengelolaan
pengelolaan aset daerah, seperti yang terjadi di
Keuangan
Kabupaten
pemerintahan Kabupaten Lamongan. Banyaknya
Lamongan, karena adanya peraturan perundang-
pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan
undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah No.
Aset Daerah Kabupaten Lamongan belum bisa
6 tahun 2006 tentang perbendaharaan negara.
mengoprasikan sistem SIMBADA, Oleh karena
SABDA disini adalah suatu sistem dimana
itu pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya
didalamnya mengatur tentang pengadaan dan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
pengkodean barang daerah yang dikelola di
berinovasi merubah pola sistem pengelolaan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yang lama (SIMBADA) dengan menerapkan
Kabupaten Lamongan.
sebuah Sistem Aplikasi Barang Daerah atau
dan
Aset
Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
SABDA dalam proses pengelolaan aset daerah
Daerah Kabupaten Lamongan yang terletak di
terutama pada bagian penatausahaan karena
Jalan Lamongrejo Kabupaten Lamongan adalah
SABDA
4
dianggap
lebih
mudah
dalam
pengaplikasiannya. Sistem informasi memegang
government di Badan Pengelolaan Keuangan
peranan penting dalam proses pengelolaan aset
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
pemerintah daerah, karena dengan adanya sistem Administrasi
informasi barang daerah pengelolaan aset akan
Siagian
lebih tertata, akuntabel dan transparan serta
mendeskripsikan
dapat mengurangi beban kerja pada Badan
keputusan
Kabupaten Lamongan.
mencapai
dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa
adalah
yang
telah
diambil
dan
tujuan
yang
telah
ditentukan
2014) menyatakan bahwa Administrasi adalah
proses pengelolaan aset daerah, seperti yang
proses yang pada umumnya terdapat pada semua
dijelaskan oleh Ibu Ritta selaku Kepala Sub
usaha kelompok, pemerintah atau swasta, sipil
Bidang Aset dalam wawancara bahwa SABDA
atau militer, besar atau kecil.
masih belum maksimal dalam pelaksanaannya
Bedrdasarkan pengertian yang dipaparkan
dikarenakan masih ada pegawai yang belum bisa dari
dalam proses penginputan datanya. Selain itu di
beberapa
ahli
diatas,
maka
dapat
disimpulkan bahwa administrasi ialah proses
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-
juga belum menerapkan sistem online bagi
sama
masyarakat yang ingin mengetahui apa saja aset
untuk
mencapai
tujuan
yang
telah
ditetapkan. Administrasi baik dalam pengertian
yang ada di Kabupaten Lamongan, seperti apa
luas
saja aset daerah yang dimiliki oleh Kabupaten
maupun
sempit
di
dalam
penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-
Lamongan dan dimana saja aset daerah tersebut
fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan,
didistribusikan, dalam hal ini dapat menghambat
pengorganisasian,
Kabupaten Lamongan dalam menerapkan e-
pelaksanaan,
dan
pengawasan.
government.
Barang atau Aset Milik Daerah
Tujuan Penelitian
Mahmudi (2010) mendefinisikan Barang
Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan ini
adalah
atau aset milik daerah adalah semua kekayaan
mengetahui:
daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas
inventarisasi aset daerah melalui SABDA di
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(APBD) maupun yang berasal dari perolehan
Kabupaten Lamongan, Kendala dalam proses
lain yang sah baik yang bergerak maupun yang
inventarisasi aset daerah melalui SABDA di
tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yang merupakan satuan tertentu yang dapat
Kabupaten Lamongan, Pemanfaatan SABDA telah
Administrasi
sebelumnya. Sedangkan White (dalam Aufa,
program SABDA masih belum maksimal dalam
apakah
2014)
diselenggarakan oleh dua orang atau leih untuk
Berdasarkan studi pendahuluan yang telah
penelitian
Aufa,
keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di
dari
(dalam
mendukung
penerapan
dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk
e-
hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan 5
surat-surat berharga lainnya. aset adalah sumber
Pengelolaan
Keuangan
daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh
Kabupaten Lamongan menerapkan sistem baru
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa
yaitu SABDA dengan harapan dapat membantu
lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial
dalam inventarisasi aset daerah. Tujuan dari
dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
pembuatan SABDA adalah untuk membantu
oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat
pemerintah
khususnya
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber
Pengelolaan
Keuangan
daya non keuangan yang diperlukan untuk
Kabupaten
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
administrasi atau inventarisasi aset daerah
sumber-sumber daya yang dipelihara karena
supaya lebih efektif dan akuntabel
Lamongan
dan
Aset
Daerah
pegawai dan
Badan
Aset
dalam
Daerah
pelaksanaan
alasan sejarah dan budaya. Inventarisasi Aset Daerah Sistem Aplikasi Barang Daerah (SABDA) Sistem
informasi
saat
ini
Sugiama
memegang
(dalam
Destriani,
2014)
mendeskripsikan bahwa inventarisasi aset adalah
peranan penting dalam pelaksanaan administrasi
serangkaian
kantor, karena dengan adanya sistem informasi
pendataan, pencataan, pelaporan hasil pendataan
tersebut dapat menunjang kinerja serta tugas
aset, dan mendokumentasikannya, baik aset
pokok dan fungsi dari kantor pemerintahan.
berwujud maupun aset tidak berwujud pada
Salah satunya adalah pemerintah daerah dalam
suatu
proses pengelolaan aset atau barang milik daerah
dilakukan untuk mendapatkan data seluruh aset
yang
yang
menerapkanprogram
Sistem
Aplikasi
kegiatan
waktu
untuk
tertentu.
dimiliki,
dikuasai
melakukan
Inventarisasi
sebuah
aset
organisasi
Barang Daerah atau biasa dikenal dengan
perusahaan atau instansi pemerintahan. Seluruh
SABDA. Sistem Aplikasi Barang Daerah ini
aset perlu diinventarisasi baik yang diperoleh
dibuat
Peraturan
berdasarkan beban dana sendiri (inventasi),
tentang
hibah ataupun dari cara yang lainnya. Siregar
menimbulkan
(dalam Destriani, 2014) menyatakan bahwa
optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan
inventarisasi aset merupakan kegiatan yang
aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan
terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik
transparan untuk kedepannya. SABDA yang
dan inventarisasi yuridis atau legal. Aspek fisik
diterapkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan
terdiri atas bentuk luas, lokasi, volume, jenis,
Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah suatu
alamat, dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis
program yang dibuat untuk mengatur proses
adalah status penguasaan, masalah legal yang
inventarisasi aset daerah baik itu aset yang
dimiliki batas akhir penguasaan. Proses kerja
bergerak maupun yang tidak bergerak. SABDA
yang dilakukan adalah pendapatan kedefikasi
adalah suatu sistem pembaruan dari SIMBADA
atau labeling, pengelompokan dan pembukuan
yang dianggap kurang baik dalam pengelolaan
atau
aset
manajemen
setelah
Pemerintahan perbendaharaan
daerah,
dikeluarkannya
no.
6
tahun
negara
oleh
yang
karena
2006
itu
di
Badan
6
administrasi aset.
sesuai
dengan
Berdasarkan
tujuan beberapa
pengertian inventarisasi aset daerah diatas, dapat
warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang
disimpulkan bahwa inventarisasi aset daerah
berkenaan dengan pemerintahan. E-Government
adalah suatu kegiatan melaksanakan pengaturan,
dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif,
pencatatan aset, menyusun daftar aset yang
atau administrasi publik, untuk meningkatkan
bersangkutan ke dalam suatudaftar inventaris
efisiensi internal, menyampaikan pelayanan
secara
publik,
teratur
dan
mengurusnya
menurut
ketentuan yang ada.
atau
proses
kepemerintahan
yang
demokratis (Sayu Sriyanti, 2012).
Tujuan inventarisasi aset daerah menurut
Konsep e-government bukanlah sebuah
Siregar (dalam Destriani, 2013) ada beberapa
inisiatif yang mudah dan murah. Sebelum
tujuan, antara lain untuk menjaga ketertiban
memutuskan untuk mengalokasikan sejumlah
administrasi
sumber
barang
yang
dimiliki;
untuk
daya
yang
sangat
besar,
harus
menghemat keuangan; sebagai bahan pedoman
dimengerti terlebih dahulu latar belakang apa
untuk
yang menyebabkan inisiatif e-government perlu
menghitung
kekayaan;
untuk
memudahkan pengawasan dan pengendalian
untuk
barang; memberikan data dan informasi untuk
memutuskan
dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran
government karena percaya bahwa dengan
barang; memberikan data dan informasi dalam;
melibatkan
menentukan keadaan barang (barang yang rusak
kerangka manajemen pemerintahan maka akan
atau tua) sebagai dasar untuk menetapkan
memberikan
penghapusannya;
government sebenarnya adalah suatu usaha
informasi
memberikan
dalam
data
rangka
dan
memudahkan
diimplementasikan.
bersama
sejumlah
suasana
dari
dirancang
di
manfaat.
dalam
Jika
e-
penyelenggaraan
sejumlah
komunitas
yang
dengan
e-government,
mengembangkan
suatu
upaya
untuk
penyelenggaraan
ke-
masyarakat
visi
atau
komunitas
dimana
e-
nuansanya akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat setempat. Manfaat e-government menurut Yakub
penataan sistem manajemen dan proses kerja di
(2012:133), manfaat dari e-government yaitu:
lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan informasi
mencerminkan
government tersebut diimplementasikan, maka
pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu
teknologi
harus
visi tersebut berasal “dari, oleh, dan untuk”
pemerintah
digital, online pemerintah atau trasformasi. Eadalah
juga
bersama dari para stakeholder yang ada. Karena
elektronik pemerintah. E-Government biasa
pemanfaatan
informasi
berkepentingan. Oleh karena itu visi yang
E-Government merupakan kependekan dari
Government
teknologi
e-
pemerintahan yang sesuai dengan objektif
E-Government
dikenal
negara
mengimplementasikan
penciptaan
pengawasan dan pengendalian barang.
Sebuah
pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik
dan
lagi. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah
komunikasi. E-Goverment adalah penggunaan
tanpa harus datang ke kantor pemerintahan;
teknologi informasi oleh pemerintah untuk
Peningkatan
memberikan informasi dan pelayanan bagi 7
hubungan
antara
pemerintah.
Adanya
keterbukaan
hubungan
dibuat oleh penulis, yakni kisi-kisi wawancara
antara berbagai pihak menjadi lebih baik;
dan juga pedoman observasi. Untuk analisis data
Pemberdayaan masyarakat mealui informasi
digunakan teknik analisis data menurut Miles
yang
adanya
dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap yakni
informasi yang mencukupi, masyarakat akan
reduksi data, penyajian data dan penarikan
belajar
pilihannya;
kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data (Data
Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien;
Reduction) dimaknai sebagai proses memilah
Teknologi informasi dan komunikasi yang
dan memilih, menyederhanakan data yang
dikembangkan dalam pemerintahan atau yang
terkait dengan kepentingan penelitian saja.
disebut e-government membuat masyarakat
Reduksi data perlu dilakukan karena ketika
semakin
kebijakan
peneliti semakin lama dikancah penelitian akan
pemerintah sehingga program yang dirancang
semakin banyak data atau cacatan lapangan yang
pemerintah
lancer;
peneliti kumpulkan. Tahap dari reduksi adalah
Mendukung pengelolaan pemerintahan yang
memilah dan memilih data yang pokok, fokus
lebih efisien, dan meningkatkan komunikasi
pada hal-hal yang penting, mengelompokkan
antara pemerintah dengan sector usaha industri;
data sesuai dengan tema, membuat ringkasan,
Masyarakat dapat memberi masukan mengenai
memberi kode, membagi data dalam partisi-
kebijakan-kebijakan
oleh
partisi dan akhirnya dianalisis sehingga terlihat
pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja
pola-pola tertentu. Selanjutnya adalah penyajian
pemerintah.
data (Display data) yaitu seluruh data-data di
mudah
diharapkan
diperoleh.
untuk
Dengan
menentukan
mudah
dapat
mengakses
berjalan
yang
dengan
dibuat
lapangan yang berupa dokumen hasil wawancara METODE PENELITIAN
dan hasil observasi akan dianalisa sehingga dapat
Penelitian ini menggunakan pendekatan
daerah
penelitian kualitatif utnuk subjek penelitian dengang
sebutan
informan
dapat merencanakan tindakan apa selanjutnya yang akan dikerjakan.
yang diperoleh dari penelitian ini adalah data
Langkah selanjutnya
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
teknik
Kesimpulan sementara dari penelitian ini yang
pengumpulan data melalui wawancara, observasi
dibuat penulis adalah perkembangan teknologi
dan juga dokumentasi. pengumpulan
e-
dalam memahami apa yang terjadi, sehingga
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. Data
Proses
penerapan
fish bone diagram, maka akan mempermudah
Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan
dengan
mendukung
yang disajikan berupa diagram tulang ikan atau
Umum, Kepala Sub Bidang Aset, dan Staf Sub
sekunder
guna
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. Data
informan utama adalah Kepala Sub Bagian
dan
tentang
government di Badan Pengelolaan Keuangan
atau
narasumber. Untuk penelitian ini yang menjadi
primer
deskripsi
pemanfaatan SABDA dalam inventarisasi aset
kualitatif dengan analisis deskriptif. Dalam
dikenal
memunculkan
data
dan
dilakukan
informasi
juga
berpengaruh
terhadap
pemerintahan saat ini, dengan adanya fasilitas
berdasarkan instrumen penelitian yang sudah 8
internet dan adanya teknologi suatu kegiatan
kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian
inventarisasi aset daerah akan lebih efisien dan
kredibilitas data tersebut menghasilkan data
akuntabel,
dengan
yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan
menggunakan Sistem Aplikasi Barang Daerah
diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang
dalam inventarisasi aset daerah.
bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan
salah
satunya
adalah
Dalam penelitian ini untuk keabsahan data
data mana yang dianggap benar atau mungkin
digunakan triangulasi. Menurut Moleong (2013)
semuanya benar, karena sudut pandangnya
triangulasi
berbeda-beda
merupakan
teknik
pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu HASIL DAN PEMBAHASAN
yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap
Data hasil penelitian menjelaskan tentang:
data itu. Jadi, sebagai teknik pemeriksaan
proses inventarisasi aset daerah melalui SABDA
peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber
di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
dan triangulasi tekhnik. Triangulasi dengan
Daerah Kabupaten Lamongan, kendala dalam
sumber berarti membandingkan dan mengecek
proses inventarisasi aset daerah melalui SABDA
balik derajat kepercayaan suatu informasi yang
di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
diperleh melalui waktu dan alat yang berbeda
Daerah Kabupaten Lamongan, pemanfaatan
dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai
SABDA
dengan
government di Badan Pengelolaan Keuangan
jalan
membandingkan
data
hasil
pengamatan dengan data hasil wawancara,
telah
mendukung
penerapan
e-
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
membandingkan apa yang dikatakan orang di
Aset milik daerah adalah semua kekayaan
depan umum dengan apa yang dikatakannya
daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas
secara
yang
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian
maupun yang berasal dari perolehan lain yang
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
sah baik yang bergerak maupun yang tidak
membandingkan
bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang
pribadi,
seseorang
membandingkan
keadaan
dengan
berbagai
dan
apa
perspektif
pendapat
dan
merupakan
satuan
tertentu
yang
pandangan orang, serta membandingkan hasil
dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang
wawancara dengan isi suatu dokumen yang
termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali
berkaitan.
uang dan surat-surat berharga lainnya.
Mukhtar
(2013)
menyatakan
bahwa
Sistem Aplikasi Barang Daerah yang biasa
triangulasi teknik dapat dilakukan dengan
disebut dengan SABDA adalah suatu program
melakukan cek data dari berbagai macam teknik
yang memudahkan pegawai Badan Pengelolaan
pengumpulan data, seperti dengan menggunakan
Keuangan
dan
teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Lamongan
dalam
Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu
inventarisasin aset daerah baik itu aset yang
dicek dengan observasi, dokumentasi, atau
bergerak maupun tidak bergerak.
9
Aset
Daerah
mengatur
Kabupaten
suatu
proses
Pemanfaatan
SABDA
dilatarbelakangi
keempat narasumber dalam penelitian yaitu
dengan adanya Peraturan Pemerintahan Nomor
Bapak Faries, Bapak Dhika, Ibu Echa, dan Ibu
17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Ritta.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Dalam pengaplikasian SABDA sama seperti
Perbendaharaan Negara. Hal ini didukung dari
pengaplikasian program yang lain, seperti
penelitian oleh Erizul dan Febri Yuliani (2004)
program
yang
menjelaskan
merupakan
suatu
bahwa
“era
menangani
proses
perencanaan dan penganggaran di Sub Bidang Keuangan, program ARSIP dalam menangani
organisasi dalam mempertanggung-jawabkan
kearsipan. Staf di Sub Bidang Aset ada 6 dan
setiap pekerjaan yang dilakukan baik pada
masing-masing komputer Staf Sub Bidang Aset
lingkup organisasi privat maupun organisasi
terdapat program SABDA dan tiap komputer
publik yang harus mempertanggung-jawabkan
serta tiap staf mempunyai akun atau kata sandi
tata kelola keuangan daerah kepada para
tersendiri dalam pengaplikasiannya, hal ini
stakeholder sebagaimana diamanatkan Undang-
dikarenakan adanya suatu privasi dari masing-
Undang
masing Staf Sub Bidang Aset.
17
tahun
bagi
yang
setiap
Nomor
fenomena
globalisasi
SAKTI
2003
tentang
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1
Pemanfaatan
SABDA
dalam
proses
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara”.
inventarisasi aset daerah di Badan Pengelolaan
Adanya program SABDA di Badan Pengelolaan
Keuangan
Keuangan
Kabupaten
Lamongan mulai tahun 2008. Pengaplikasian
Lamongan diharapkan pengelolaan aset daerah
SABDA dimulai pada tahun 2008 dengan
akan lebih tertata, akuntabel dan transparan.
adanya Peraturan Pemerintahan Nomor 6 tahun
dan
Aset
Daerah
dan
Aset
Daerah
Kabupaten
Pengaplikasian SABDA dimulai pada tahun
2006 tentang pengelolaan barang milik daerah.
2008 dengan adanya Peraturan Pemerintahan
Dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang
Daerah Kabupaten Lamongan terdapat bidang-
milik daerah. Sebelum adanya program SABDA,
bidang yang mempunyai tugas berbeda dan
di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
program yang berbeda pula. Dalam proses
Daerah Kabupaten Lamongan menggunakan
inventarisasi aset daerah di Badan Pengelolaan
Sistem Barang Daerah atau biasa disebut dengan
Keuangan
dan
SIMBADA. Program SIMBADA itu sendiri
Lamongan
mencakup pendataan dari data
dianggap kurang efisien untuk digunakan dalam
pengadaan dan pengkodean aset daerah. Tujuan
pengelolaan aset daerah di Badan Pengelolaan
pemberian kode adalah untuk mengamankan dan
Keuangan
Kabupaten
memberikan kejelasan status kepemilikan dan
Lamongan. Oleh karena itu pada tahun 2008
status penggunaan barang pada masing-masing
Program SABDA diaplikasikan dengan tujuan
pengguna.
dan
Aset
Daerah
Aset
Daerah
Kabupaten
supaya dalam proses pengelolaan aset daerah
Setelah adanya pengadaan dan pengkodean
menjadi lebih baik, lebih tertata, lebih akuntabel
aset daerah, tahap selanjutnya di sub bidang aset
dan transparan, hal itu disampaikan oleh
adalah proses inventarisasi aset daerah dengan
10
memanfaatkan program SABDA. Ada beberapa
Setelah diaplikasikannya SABDA di Badan
proses inventarisasi yang dapat dikerjakan
Pengelolaan
dengan memanfaatkan program SABDA yaitu
Kabupaten Lamongan ada beberapa dampak
proses pemasukan data aset, proses mutasi aset,
yang timbul seperti: Pemanfaatan SABDA lebih
proses
proses
efisien, hal ini bisa dilihat dengan adanya
penghapusan aset, dan proses pelaporan aset
laporan mingguan, bulanan maupun tahunan
daerah. Langkah-langkah dalam pemanfaatan
yang tidak pernah mengalami kesalahan dalam
SABDA untuk proses inventarisasi antara lain:
proses
Dalam proses inventarisasi aset daerah cukup
SABDA
dengan memasukkan kode lokasi dan kode
penginputan data, jika menggunakan program
barang, dan secara otomatis akan tercatat dalam
sebelumnya membutuhkan waktu yang cukup
program
lama,
pencarian
SABDA,
kembali
aset,
Pencatatan
aset
secara
Keuangan
pelaporan. lebih
namun
Selain
efisien
jika
dan
Aset
itu
dalam
Daerah
pemanfaatan hal
menggunakan
waktu
program
otomatis akan masuk ke dalam menu laporan,
SABDA pengelolaan aset daerah bisa dikerjakan
Untuk pencetakan laporan dapat dipergunakan
dengan waktu yang singkat tergantung sedikit
sebagai bahan laporan bulanan maupun tahunan.
banyaknya data barang yang harus diinput.
Dapat diketahui bahwa proses inventarisasi
Pengaplikasian
SABDA
juga
masih
aset daerah dengan memanfaatkan program
terdapat kendala yang ditimbulkan seperti
SABDA sangat berdampak positif pada hasil
SABDA hanya bisa dipalikasikan jika komputer
kerja pegawai baik dalam segi waktu maupun
terhubung dengan wifi atau internet. Jika
keakuratan laporan sehingga dapat mencapai
jaringan internetnya terputus maka proses
tujuan yang direncanakan sebelumnya. Hal ini
pengelolaan aset daerah dengan memanfaatkan
sesuai dengan pernyataan dari Bapak dhikaa
sistem SABDA akan berhenti saat itu juga, jadi
selaku staf sub bidang aset yang menyatakan
kendala dalam pemanfaatan SABDA untuk
bahwa
pengelolaan aset daerah adalah jika koneksi
selama
menjalankan
tugasnya
mendapatkan hasil yang akurat dan tidak
jaringan internet terputus.
memerlukan waktu yang lama.
Seperti yang dijelaskan diatas, kendala
Penggunaan SABDA dalam inventarisasi
dalam
pengelolaan
aset
daerah
dengan
aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan
memanfaatkan sistem SABDA adalah jika
Aset Daerah Kabupaten Lamongan ini terdapat
koneksi internet yang digunakan terputus. Hal
beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan
ini didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu
sistem sebelumnya, seperti: Memudahkan Staf
Ritta, Ibu Echa, Bapak Faries, dan Bapak Dhika,
Bidang Aset dalam pengelolaan aset daerah,
yang biasanya menggunakan modem atau
Laporan pengelolaan aset daerah lebih tertata
menunggu sampai koneksi internetnya kembali
rapi;
akuntabel;
tersambungkan, namun jika koneksi internetnya
Mempersingkat waktu kerja Staf Bidang Aset;,
belum bisa tersambung maka Staf Bidang Aset
Memudahkan Staf Bidang Aset dalam membuat
menggunakan sistem manual dalam proses
laporan akhir bulan.
pengadaan dan pengkodean aset daerah.
Pengelolaan
aset
lebih
11
Selain untuk membantu proses inventarisasi
teknologi informasi agar pelayanan publik dapat
aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan
diakses
secara
mudah
dan
murah
Aset Daerah Kabupaten Lamongan, SABDA
masyarakat diseluruh wilayah daerah.
oleh
juga dimanfaatkan untuk membantu penerapan
E-Government diterapkan dengan tujuan
e-government di Kabupaten Lamongan, namun
bahwa hubungan pemerintah baik dengan
Sistem
belum
masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis
diterapkan secara maksimal. Sistem Aplikasi
dapat berlangsung secara efisien, efektif dan
Barang Daerah adalah suatu sistem yang sudah
ekonomis.
menggunakan jaringan internet dalam proses
dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini,
penggunaannya,
belum
sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan
menggunakan sistem online dalam menjalankan
fungsinya dalam negara, agar masyarakat dapat
proses pengadaan dan pengkodean sehingga
menikmati
hanya bisa diakses oleh pihak intern atau sesama
kewajibannya dengan nyaman dan aman, yang
badan pemerintah
kesemuanya
Aplikasi
Barang
namun
E-Government
Daerah
SABDA
Hal
ini
diperlukan
haknya
itu
dan
dapat
mengingat
menjalankan
dicapai
dengan
adalah
penggunaan
pembenahan sistem dari pemerintahan itu
oleh
badan-badan
sendiri, dan e-government adalah salah satu
pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk
caranya. Kabupaten Lamongan adalah salah satu
mewujudkan hubungan dengan warga negara,
daerah yang menerapkan e-government. Pada
pelaku
teknologi
informasi
bisnis
dan
lembaga-lembaga
tahun 2010, Kabupaten Lamongan dinobatkan
pemerintahan yang lain.
Pengembangan e-
sebagai Kabupaten terbaik se Jawa Timur dalam
government
merupakan
upaya
untuk
penerapan
e-government
oleh
Pemerintah
mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan
Provinsi Jawa Timur. Penghargaan tersebut
yang
diberikan
berbasis
elektronik
dalam
rangka
karena
beberapa
Satuan
Kerja
meningkatkan kualitas layanan publik secara
Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelayanan
efektif dan efisien. Hal ini
kepada
didukung dengan
pendapat dari Hartono, dkk (2010)
masyarakat
sudah
banyak
yang
yang
menggunakan sarana jaringan terkoneksi. Di
menyatakan bahwa e-government menawarkan
Kabupaten Lamongan sudah banyak SKPD yang
pelayanan publik yang bisa diakses secara 24
menjalankan administrasi pemerintahannya yang
jam, kapan pun, dan dari manapun. Melalui
berbasis
pengembangan
Pengelolaan Data Elektronik (KPDE) lewat
e-government
dilakukan
e-government,
websitenya
lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan
berbagai informasi terbaru, hal ini tercantum
pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan
dalam webside resmi Kabupaten Lamongan.
informasi
tersebut
mencakup
2
Kabupaten
selalu
Lamongan
diupdate
Kantor
penataan sistem manajemen dan proses kerja di
teknologi
yang
seperti
dengan
mempunyai
27
aktivitas yang berkaitan yaitu: Pengelolaan data,
lingkup kecamatan, dan 14 diantaranya sudah
pengelolaan informasi, sistem manajemen dan
terjangkau oleh teknologi informasi. Selain itu,
proses kerja elektronik; Pemanfaatan kemajuan
hampir seluruh pelayanan administrasi baik
12
kesehatan
maupun
kependudukan
sudah
Untuk
menyikapi
dalam
menerapkan dan berbasis elektronik. Pelayanan
SABDA,
di Kabupaten Lamongan sudah berupa sistem
Keuangan
online, seperti: Sistem akuntansi keuangan
Lamongan telah mempersiapkan sistem online
daerah;
Layanan
untuk Sistem Aplikasi Barang Daerah (SABDA)
kependudukan (pembuatan KTP dan KSK);
dengan tujuan supaya dapat membentuk suatu
Layanan
Layanan
sistem manajemen dan proses kerja yang
puskesmas mail box; Layanan arsip dan
transparan dan efisien serta memperlancar
perpustakaan elektronik.
transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah
Layanan
perijinan;
aplikasi
rumah
sakit;
maa
kekurangan
dan
Kepala
Badan
Pengelolaan
Aset
Daerah
Kabupaten
Sistem Aplikasi Barang Daerah adalah
dan pemerintah daerah otonom, masyarakat, dan
salah satu sistem yang dipersiapkan oleh
pelaku bisnis. Selain itu untuk membangun suatu
pemerintah untuk menunjang penerapan e-
saluran komunikasi dengan masyarakat atau
government di Kabupaten Lamongan. Namun
lembaga-lembaga daerah serta menyediakan
Sistem
fasilitas publik bagi masyarakat agar dapat
Aplikasi
Barang
Daerah
belum
diterapkan secara maksimal. Sistem Aplikasi
berpartisipasi
Barang Daerah adalah suatu sistem yang sudah
daerah.
menggunakan sistem yang berbasis teknologi
direalisasikan pada awal tahun 2016, hal ini
dan menggunakan jaringan internet dalam proses
telah disampaikan oleh Bapak Hery selaku
penggunaannya,
belum
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
menggunakan sistem online dalam menjalankan
Daerah yang menjadi narasumber triangulasi
proses pengadaan dan pengkodean sehingga
dalam penelitian ini.
namun
SABDA
hanya bisa diakses oleh pihak intern atau sesama
e-government ada
online
kebijakan
tersebut
akan
Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lamongan
Pemanfaatan SABDA dalam membantu
Lamongan
Sistem
perumusan
Dengan adanya penerapan e-government di
Badan Pemerintahan..
penerapan
dalam
beberapa
di
mendapatkan dampak yang posotif, seperti:
Kabupaten
kegiatan,
Kabupaten Lamongan dari tahun ketahun sudah
yaitu:
ada kemajuan dalam teknologi sehingga pegawai
SABDA sudah menerapkan sistem online untuk
pemerintahan
sesama bidang yang ada di Badan Pengelolaan
perkembangan teknologi. Hasil yang diperoleh
Keuangan
Kabupaten
antara mengerjakan tugas dengan sistem manual
Lamongan. Seperti interaksi antara sub bidang
dengan teknologi, lebih tertata jika dikerjakan
aset dengan sub bidang anggaran, SABDA
dengan teknologi, sehingga pemerintahan daerah
adalah suatu program yang berbasis teknologi
lebih berkembang dari tahun sebelumnya. Pada
dan
Dalam
tahun 2010 Kabupaten Lamongan dinobatkan
sudah
menjadi Kabupaten atau Kota yang dapat
menggunakan internet, sehingga tidak perlu
menerapkan e-government terbaik se Jawa
pencetakan
Timur dengan Penduduk Sedang. Hal ini bisa
dan
Aset
terkoneksi
pelaporan
Daerah
dengan
kepada
atau
Kepala
internet, Badan
pengerjaan
dengan
menggunakan kertas.
13
daerah
lebih
mengetahui
menjunjung nama baik Kabupaten Lamongan di
kualitas, kemampuan, dan wawasan seluruh
Provinsi Jawa Timur.
pegawai Sub Bidang Aset di Badan Pengelolaan
SIMPULAN DAN SARAN
inventarisasi
dengan
meningkat,
pemanfaatannya
Kabupaten maka
perlu
Keuangan
jaringan
internet
dalam
Aplikasi
mendukung
dan
namun
pengkodean
aset
daerah
jika
terjadi
Aset
Daerah
Kabupaten
Lamongan
khususnya dengan adanya SABDA harus segera direalisasikan supaya tidak hanya menjadi
belum maksimal karena belum menerapkan luas,
Kabupaten
Government di Badan Pengelolaan Keuangan
e-
dan Aset Daerah Kabupaten Lamogan masih
secara
Daerah
gangguan dengan jaringan internet yang lain; E-
Barang
government di Badan Pengelolaan Keuangan
online
Aset
Kabupaten Lamongan dalam proses pengadaan
yang
penerapan
dan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dan Sistem
untuk
Sistem Aplikasi Barang Daerah (SABDA) di
digunakan terputus. Pemanfaatan
tujuan
Lamongan untuk memudahkan pemanfaatan
SABDA,
dalam pemanfaatannya tidak dapat berjalan jika
Kabupaten
Jaringan internet yang ada di Badan Pengelolaan
SABDA juga terdapat kekurangannya yaitu
baik
dengan
Daerah
Daerah Kabupaten Lamongan; Perlu disediakan
dalam mengerjakan tugasnya. pemanfaatan
Aset
Pengelolaan
peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
juga
sehingga dianggap sangat membantu pegawai
dalam
dan
Badan
mengembangkan serta memperkuat fungsi dan
dianggap efisien dari segi waktu dan hasilnya,
Namun
Kepala
Lamongan
memanfaatkan
SABDA menghasilkan laporan yang akurat dan Dalam
oleh
Keuangan
Daerah Kabupaten Lamongan dianggap sesuai.
sistem
dapat
maupun
di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
Lamongan
Daerah
Aset baik dilaksanakan oleh Kepala Daerah
memanfaatkan Sistem Aplikasi Barang Daerah
dengan
Aset
dengan adanya pelatihan pegawai Sub Bidang
Proses inventarisasi aset daerah dengan
akuntabel.
dan
dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan
Simpulan
Proses
Keuangan
wacana,
akan
sehingga
mendukung
direalisasikan pada awal tahun 2016 jika tidak
SABDA
penerapan
juga
dapat
e-government
di
Kabupaten Lamongan.
terdapat suatu kendala. Contoh pemanfaatan SABDA dalam e-government seperti sudah
DAFTAR PUSTAKA
menerapkan sistem online jarak pendek, berbasis
Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang
teknologi, menghasilkan hasil yang akurat
kebijakan
dengan laporan elektronik.
dan
strategi
nasional
pengembangan e-government, Inpres No. 3 Saran
Tahun 2003.
Peneliti memberikan saran kepada Badan
Iqlima Azhar, Darwanis dan Syukriy Abdullah.
Daerah
2013. ”Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah,
Kabupaten Lamongan, diantaranya adalah: Agar
Regulasi, dan Sistem Informasi Terhadap
Pengelolaan
Keuangan
dan
Aset
14
Manajemen Aset”. Jurnal Akuntansi Vol 2
Siregar Doli D. 2004. Management
No. 1 Februari 2013: hal. 15-26.
Strategi
Penataan
Berkelanjutan Jogiyanto,
H.M.
2005.
Sistem
Teknologi:
Aset
Konsep Pembangunan
secara
Nasional
dalam
Konteks Kepala Daerah sebagai CEO’s
Pendekatan Terintegrasi: konsep dasar,
pada
teknologi, aplikasi, pengembangan dan
Era Globalisasi
dan
Otonomi
Daerah. Jakarta. PT Gramedia Pustaka
pengelolaan. Edisi ke-2. BPFE Yogyakarta:
Utama.
Andi Offset. Sugiono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif.
Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah.
Cetakan kesepuluh. Bandung: ALFABETA.
Jakarta: Erlangga. Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitia n Kualitatif. Cetakan ke dua puluh sembilan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif
Kualitatif.
Cetakan
pertama.
Jakarta: Press Group. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik Negara. Rahayu, Destriani. 2014. Inventarisasi Aset http://destrianirahayu.blogspot.com/2014/09/i nventarisasi-aset.html Aufa Rahmatul. 2014. Pengertian Administrasi Menurut Berbagai Ahli http://a-girlwrites.blogspot.com/2014/09/pengertianadministrasi-menurut.html McLeod Raymond. 2004. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: PT Indeks
15
