PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN PENGENDALIAN KETATSKALA REGIONAL DI PROVINSI JAWA TIMUR

-1LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TANGGAL : NOMOR :

PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN PENGENDALIAN KETATSKALA REGIONAL DI PROVINSI JAWA TIMUR A. ARAHAN KAWASAN PENGENDALIAN KETAT DALAM RTRW PROVINSI JAWA TIMUR Arahan pengelolaan pengendalian ketat dalam RTRW Provinsi Jawa Timur dijabarkan sebagai berikut: 1. PADA KAWASAN PERDAGANGAN REGIONAL Sektor

pertanian

yang

meliputi

tanaman

pangan,

perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan sejak dahulu telah menjadi basis pembangunan perekonomian Indonesia demikian pula di Jawa Timur. Peluang pasar dan adanya potensi yang sangat besar terhadap permintaan produk pertanian di pasar dalam negeri dan pasar global tersebut sehingga Provinsi Jawa Timur segera membangun fasilitasi produk pertanian di berbagai daerah dalam satu lokasi yang representatif. Perdagangan

Regional

merupakan

tempat

yang

dipergunakan untuk aktivitas perdagangan antar wilayah yang didorong untuk memenuhi kebutuhan regional bahkan nasional. Sudah saatnya Jawa Timur memiliki kawasan perdagangan skala regional, yang dapat menampung kegiatan perdagangan dari semua komoditas seperti pertanian, industri pengolahan dan jasa dalam jumlah besar serta merupakan pusat koleksi dan distribusi barang. Dari data PDRB menunjukan bahwa 45% pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih bertumpu pada sektor pertanian. Akan tetapi kalau dilihat secara riel, dampak ekonomi yang menyentuh dan dirasakan oleh para pelaku pertanian masih sangat kecil. Salah satu penyebabnya adalah mekanisme pasar atas perdagangan yang mereka lakukan, sudah menjadi pola pertanian di Indonesia pada umumnya dan Jawa Timur pada khususnya. Upaya untuk meningkatkan pendapatan pertanian perlu didirikan

tempat

perdagangan

perdagangan

hasil

pertanian

Perdagangan

Regional.

skala

atau

Kawasan

regional

disebut

dengan

Perdagangan

khususnya Kawasan

Regional

akan

dijadikan pusat distribusi barang/hasil pertanian dengan jaminan kualitas dan harga yang dapat memberikan nilai tambah bagi petani.

-2Lokasi kawasan perdagangan regional minimal harus berada pada simbul kontribusi dan distribusi hasil pertanian, serta ditunjang oleh infrastruktur transportasi yang memadai. Pengembangan kawasan perdagangan regional ini harus dapat memberi akses kepada petani yang secara langsung dapat memasarkan hasil pertaninannya ke pembeli sehingga diperoleh harga

yang

pantas.

Kawasan

perdagangan

regional

tersebut

digunakan untuk : a. Memberikan tempat kepada pedagang untuk berusaha dan sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi tenaga/buruh bongkar muat barang. b. Sebagai transit, penampungan, terminal, distribusi/penyaluran komoditi pertanian di dalam jumlah yang besar. c. Sebagai stabilitas/pengendalian harga. d. Sebagai tempat/stock/pengendalian, sehingga komoditi primer ini dapat dilokalisir dan mudah dicapai. Kawasan perdagangan regional memiliki fungsi strategis dalam rangka mendukung perekonomian di Jawa Timur, sehingga perlu dilakukan pengendalian kegiatan pada sekitar kawasan perdagangan

regional

termasuk

akses

jalan

menuju

kawasan

dimaksud. Setiap kegiatan yang akan dilakukan pada area sekitar kawasan perdagangan regional termasuk jaringan jalannya harus mendapat izin dari Gubernur. Kawasan yang perlu dikendalikan adalah dengan radius ±100 meter sekitar kawasan perdagangan regional dan ± 50 meter sekitar jalan akses kawasan perdagangan regional

dan/atau

dimaksud.

kegiatan

yang

menggunakan

akses

jalan

-3-

-42. KAWASAN KAKI JEMBATAN SURAMADU DI KOTA SURABAYA DAN

KABUPATEN

TERTENTU/FAIR

BANGKALAN GROUND,

YANG

MELIPUTI

INTERCHANGE

KAWASAN

JALAN

AKSES

DAN/ATAU RENCANA REKLAMASI PANTAI Kawasan kaki jembatan Suramadu di Kota Surabaya dan Kabupaten

Bangkalan

interchange

jalan

akses

yang

meliputi

dan/atau

tertentu/fair

rencana

ground,

reklamasi

pantai

merupakan kawasan yang memiliki kesatuan fungsional dengan pembangunan

Jembatan

Suramadu

yang

pengembangannya

diarahkan untuk kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pariwisataserta pengembangan kawasan industri. Pada dasarnya kawasan di sekitar kaki Jembatan Suramadu sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan industri, pariwisata,

fair

ground,

termasuk

penyediaan

kawasan

yang

diarahkan pada berbagai kergiatan ekonomi tinggi yang dilengkapi dengan adanya area permukiman bagi karyawan industri serta mendukung pengembangan pengembangan pelabuhan di Kabupaten Bangkalan bagian utara. Mengingat kawasan ini sangat potensial dan

mudah

mengalami

perubahan

peruntukan,

maka

harus

dikendalikan secara ketat atau ditetapkan sebagai high control zone, kondisi tersebut diupayakan untuk dilakukan penataan disekitar area kaki Suramadu agar tidak terjadi adanya squater. Reklamasi pantai di sekitar area interchange Suramadu pada sisi Surabaya dan Bangkalan memerlukan penanganan yang terarah dan mengikuti kaidah kelestarian lingkungan hidup. Kawasan kaki jembatan suramadu yang perlu dikendalikan terdiri dari: a. wilayah di sisi Surabaya ± 600 Ha (enam ratus hektar); dan b. wilayah di sisi Madura ± 600 Ha (enam ratus hektar). Beberapa hal yang harus dijaga dalam upaya kawasan pengendalian ketat antara lain : a. Pengembangan kawasan perlu mencermati kemungkinan dampak lingkungan yang akan terjadi, serta memperhatikan konteks dengan bagian kota disekitarnya. b. Koridor pemandangan dari kota kearah laut dan sebaliknya perlu dipeliharan dan diciptakan. c. Kawasan perlu memikirkan konteks dengan lingkungan kotanya, menyangkut kesejarahan, kaitan hubungan dengan kota lainnya serta ketersediaan akses publik ke kawasan pantai.

-5d. Pengembangan

jalan

tepian

pantai,

promenade,

esplanade,

pesisir pantai serta taman umum dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengamankan kawasan pantai agar tidak berubah menjadi kawasan privat. e. Pemanfaatan

ruang

pantai

untuk

pengembangan

ekonomi

perkotaan, hendaknya perlu menghindari terjadinya akumulasi penduduk untuk bermukim di kawasan pantai. Pengembangan kegiatan yang akan diberikan izin harus mendapatkan persetujuan teknis (lokasi dan peruntukan) dari BP– BPWS. Pemegang izin kegiatan pada Kawasan Kaki Jembatan Suramadu wajib: a. Mempertahankan daya dukung lingkungan. b. Mencegah dampak negatif. c. Menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan d. Sesuai dengan rencana detail tata ruang kawasan kaki jembatan suramadu (KKJS) sisi Madura dan sisi Surabaya.

-6-

-7KLASIFIKA SI ZONA 

KODE ZONA 

KAWASAN LINDUNG Perlind ungan Setem pat

PS 

RTH  KAWASAN BUDIDAYA Perumah an K epadatan  Tinggi

RTH 

Perumah an K epadatan  Sedang 

R‐2 

Perkanto ran  Pemerin tah an

KT 

R‐1 

Saran a P elayanan Umum

SPU 

Ruang Ter buka Non Hijau

RTNH 

Pariwisata

Campu ran 1 (Peru mahan  Perkanto ran ) 

P W 

C‐1  – 

Perjas 

Campu ran 2  (Perkantoran – Perjas) 

– 

C‐2 

DA FTAR KEGIATA N  Hu tan Man grove  Water Treatment Plan t  Taman   Ru mah susun  Apartemen  Fasilitas u mu m  Peru mahan nelayan  Fasilitas u mu m  Fasilitas p endu kun g wisata  Temp at pen go lah an  ikan  Kanto r p elayanan  lingkungan   Kanto r d in as pem erintahan  Polsek/Polsekta  Fasilitas o lah raga  Fasilitas p endidikan  Fasilitas keseh atan  Taman ko ta  Lapangan  o lah raga  Temp at bermain an ak  Bio skop   Teater   Resort   Ho tel   Kafe  Restoran   Taman Hibu ran  Museum  Pusat perbelanjaan   Pusat perkan toran  Apartemen  Ho tel  Pusat perbelanjaan   Pusat perkan toran  

-8-

-93. WILAYAH ALIRAN SUNGAI, SUMBER AIR DAN STREN KALI DENGAN SEMPADANNYA Wilayah aliran sungai dan sumber air merupakan kawasan yang terkait dengan upaya menjaga fungsi tanah serta kualitas dan kuantitas air dalam rangka pemenuhan kebutuhan air yang bersifat lintas wilayah. Sumber daya air merupakan salah satu kebutuhan pokok, dimana dalam pengelolaan serta penggunaannya masih terdapat beberapa ketimpangan. Wilayah aliran sungai dan sumber air terdiri dari Daerah Aliran Sungai dan Mata Air serta Waduk. Pengelolaan Sumber daya air di Provinsi Jawa Timur mengacu pada pola pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, sistem informasi sumber daya air dan pemberdayaan masyarakat. a. Potensi sumber daya air yang merupakan sumber utama penyediaan air bersih harus dijaga dan dilindungi dalam rangka memenuhi ketersediaan air di beberapa wilayahdi Provinsi Jawa Timur,

sehingga

diperlukannya

upaya

pengendalian

pada

kawasan-kawasan dimaksud, yaitu sebagai berikut : 1) Mata air Umbulan yang merupakan mata air terbesar di Jawa Timur dengan debit total 4.600 lt/detik yang terletak di sebelah tenggara Kota Pasuruan. Saat ini pemanfaatannya masih relatif kecil yakni PDAM Surabaya 1000 l/det

dan

PDAM Pasuruan 530 l/det (Kota Pasuruan 110 l/det dan Kab Pasuruan 420 l/det) dan untuk irigasi didaerah sekitarnya sekitar 500 l/det, sedangkan wilayah lainnya yang menyerap air tersebut adalah Kabupaten Gresik, Sidoarjo. 2) Kali Brantas dimanfaatkan bersama-sama PDAM Sidoarjo sebesar 30 l/det di Kanal Mangetan dan PDAM Mojokerto sebesar 250 l/det sebelum percabangan Kali Surabaya serta Dam

Lengkong.

Dan

Kali

Surabaya

yang

merupakan

percabangan Sungai Brantas dimanfaatkan bersama-sama PDAM Gresik dan PDAM Surabaya. 3) PDAM Situbondo masih memanfaatkan Kali Sampean sebesar 17 l/det. 4) PDAM Jember Kali Dinoyo sebesar 10 l/det. 5) PDAM Lamongan memanfaatkan kali Bengawan Solo sebesar 190 l/det b. Untuk memantapkan pengaturan pemanfaatan ruang Daerah Aliran Sungai maka harus dilakukan secara serasi, terpadu dan

- 10 berimbang meliputi sumber daya alam, suber daya buatan, sumber daya manusia dan aktifitasnya. 1) Pengendalian pencemaran sumber-sumber air dan badan air pada Daerah Aliran Sungai yang ditimbulkan oleh limbah domestik, industri dan residu pertanian. 2) Reboisasi lahan rusak di dalam kawasan hutan, terutama hutan produksi yang bertujuan untuk mengendalikan besarnya erosi dan sedimentasi. 3) Pembinaan mineral bukan logam. 4) Pengendalian ketersediaan, alokasi dan distribusi air baku untuk irigasi, industri, pemukiman dan keperluan lainnya. 5) Pembangunan dan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pengairan. 6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di segala strata baik masyarakat maupun di aparatur pemerintahan. 7) Pengendalian banjir sepanjang Daerah Aliran Sungai yang berfungsi untuk mencegah daya rusak air. 8) Meningkatkan kinerja pengelolah sumber daya air pada Daerah Aliran Sungai yang berfungsi untuk mencegah daya air rusak. 9) Meningkatkan kinerja lembaga pengelola sumber daya air pada Daerah Aliran Sungai baik dari aspek teknis, finansial maupun manajemen. 10) Pengembangan mekanisme kerjasama lintas kabupaten/kota dalam pelestarian dan pengelolah daerah aliran sungai. c. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi adalah mengatur, menetapkan dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pangusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. d. Beberapa hal yang harus dijaga dalam upaya pengendalian kawasan secara ketat antara lain: 1) pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran yang ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber air; 2) pengelolaan kualitas air dengan cara memperbaiki kualitas air yang dilakukan melalui upaya aerasi pada sumber air dan dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas dan prasarana sumber air; 3) pengendalian pencemaran air dilakukan melalui upaya tidak membuang sampah ke sumber air, dan mengolah air limbah sebelum dialirkan ke sumber air yang dilakukan dengan cara

- 11 mencegah masukknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber air; 4) setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, menganggu upaya pengawetan air dan/atau mengakibatkan pencemaran air dan juga mengakibatkan berkurangnya daya tampung atau fungsi sumber air. e. Kawasan pengendalian ketat pada daerah aliran sungai adalah kawasan yang masuk dalam lingkup sempadan sungai pada sungai-sungai yang merupakan lingkup Daerah Aliran Sungai sebagai berikut: 1) Wilayah Sungai Bengawan Solo: a) DAS Bengawan Solo b) Kali Lamong 2) Wilayah Sungai Brantas: -

DAS Brantas

3) Wilayah Sungai Welang Rejoso: a) DAS Rejoso Welang b) DAS Kedunggalen c) DAS Petung d) DAS Gembong 4) Wilayah Sungai Baru – Bajulmati: a) DAS Baru b) DAS Bajulmati c) DAS Bomo d) DAS Blambangan e) DAS Setail 5) Wilayah Sungai Pekalen–Sampean: a) DAS Pekalen b) DAS Sampean c) DAS Klatakan d) DAS Lobawang e) DAS Deluwang f)

DAS Selowogo

g) DAS Banyuputih 6) Wilayah Sungai Madura–Bawean: a) DAS Kemuning (Sampang) b) DAS Blega (Bangkalan) c) DAS Semajid (Pamekasan) d) DAS Sarokah (Sumenep) e) DAS Bawean (Pulau Bawean – Gresik)

- 12 7) Wilayah Sungai Bondoyudo–Bedadung: a) DAS Bondoyudo b) DAS Bedadung c) DAS Mayang d) DAS Tanggul e) DAS Mujur f.

Untuk

kawasan

mata

air

di

Provinsi

Jawa

Timur

perlu

dikendalikan pemanfaatan ruang disekitar kawasannya untuk menjaga keberlangsungan mata air sebagai sumber air, yaitu kawasan sekitar mata air Umbulan. Kawasan sekitar mata air dikendalikan dengan ketentuan jarak mengelilingi mata air paling sedikit berjari-jari 200 m (dua ratus meter) dari sumber mata air dan/atau radius pada kawasan penyangga. g. Sedangkan

untuk

kawasan

sekitar

waduk,

pengendalian

pemanfaatan ruangnya adalah radius 200 meter, meliputi: 1) di Wilayah Sungai Bengawan Solo meliputi: a) Waduk Kedung Bendo di Kabupaten Pacitan; b) Telaga Ngebel Dam, Waduk Bendo, Waduk Slahung, dan Bendungan Badegan di Kabupaten Ponorogo; c) Bendung Gerak Bojonegoro, Waduk Nglambangan, Waduk Kedung

Tete,

Waduk

Pejok,

Waduk

Kerjo,

Waduk

Gonseng, Waduk Mundu, Waduk Belung, dan Bendungan Belah di Kabupaten Bojonegoro; d) Bendung Gerak Karangnongko, Waduk Kedung Bendo, Waduk Sonde, Waduk Pakulon, Waduk Alastuwo, dan Bendungan Genen di Kabupaten Ngawi; e) Waduk Kresek dan Waduk Tugu di Kabupaten Madiun; f)

Waduk Tawun dan Waduk Ngampon di Kabupaten Tuban;

g) Bendung Gerak Sembayat, Waduk Gondang, dan Waduk Cawak di Kabupaten Lamongan; dan h) Waduk Gonggang di Kabupaten Magetan; 2) di Wilayah Sungai Brantas meliputi: a) Bendungan Genteng I, Bendungan Lesti III, Bendungan Kepanjen,

Bendungan

Lumbangsari,

Bendungan

Kesamben, Bendungan Kunto II, dan Karangkates III, IV di Kabupaten Malang; b) Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek; c) Bendungan

Beng

dan

Kabupaten Jombang;

Bendungan

Kedungwarok

di

- 13 d) Bendungan

Ketandan,

Bendungan

Semantok,

dan

Bendungan Kuncir di Kabupaten Nganjuk; e) Bendungan Babadan di Kabupaten Kediri; dan f)

Bendungan Wonorejo di Kabupaten Tulungagung;

3) di Wilayah Sungai Welang Rejoso meliputi: a) Bendung Licin di Kabupaten Pasuruan; dan b) Waduk Suko, Waduk Kuripan, dan Embung Boto di Kabupaten Probolinggo; 4) di Wilayah Sungai Pekalen Sampean meliputi: a) Waduk Taman, Embung Pace, Embung Gubri, Embung Klabang, Waduk Tegalampel, Waduk Karanganyar, Waduk Sukokerto, Waduk Botolinggo, Embung Blimbing, dan Embung Krasak di Kabupaten Bondowoso; dan b) Embung

Banyuputih,

Embung

Tunjang,

Embung

Wringinanom, dan Embung Nogosromo di Kabupaten Situbondo; 5) di

Wilayah

Sungai

Baru

Bajulmati

meliputi

Embung

Singolatri, Waduk Kedawang, Waduk Bajulmati, Embung Bomo,

dan

Embung

Sumber

Mangaran

di

Kabupaten

Banyuwangi; 6) di Wilayah Sungai Bondoyudo Bedadung, yaitu Waduk Antrogan di Kabupaten Jember; 7) di Wilayah Sungai Kepulauan Madura meliputi: a) Waduk Nipah di Kabupaten Sampang; b) Waduk Blega di Kabupaten Bangkalan; c) Waduk Samiran di Kabupaten Pamekasan; dan d) Waduk Tambak Agung di Kabupaten Sumenep. h. Batas Sempadan Sungai kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pengendalian ketat sebagai berikut : Kawasan Sungai

Kawasan Perkotaan Dalam Palung

Sempadan Sungai

Sungai

≤ 3m

X ≥ 10m

Tidak

3m – 20m

X ≥ 15m

≥ 20m

X ≥ 30m

Bertanggul Sungai Bertanggul

Tidak Diperhatikan

X ≥ 3m

Diluar Kawasan Perkotaan Dalam Palung

Sempadan Sungai

Luas DAS ≤ 500km2

X ≥ 50m

Luas DAS ≥

X ≥ 100m

500km2 Tidak Diperhatikan

X ≥ 5m

Sungai

≤ 3m

X ≥ 10m

≤ 3m

X ≥ 10m

Pasang

3m – 20m

X ≥ 15m

3m – 20m

X ≥ 15m

- 14 Surut Air

≥ 20m

X ≥ 30m

≥ 20m

X ≥ 30m

Diukur dari

Diukur dari tepi

tepi muka

muka air pasang

air pasang

rata - rata

rata - rata Danau Paparan

X ≥ 50m dari -

Tepi muka

Banjir

X ≥ 50m dari -

Tepi muka

air tertinggi

air tertinggi

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

i.

Bangunan yang diperbolehkan berada di sempadan sungai sebatas tidak menganggu kegiatan normalisasi sungai antara lain: 1) prasarana sumberdaya air 2) jembatan dan dermaga sungai 3) jalur pipa gas dan pipa air minum 4) rentang kabel listrik dan telekomunikasi 5) reklame

j.

Kewajiban pemegang izin kegiatan pada ruang sungai: 1) melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai; 2) melindungi dan mengamankan prasarana sungai; 3) mencegah terjadinya pencemaran air sungai; 4) menanggulangi

dan

memulihkan

fungsi

sungai

dari

pencemaran air sungai; 5) mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada ruang sungai; dan 6) memberikan

akses

terhadap

pelaksanaan

evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.

pemantauan,

- 15 4. KAWASAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ASPEK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELIPUTI KAWASAN RESAPAN AIR ATAU SUMBER

DAYA

AIR,

KAWASAN

KONSERVASI,

HUTAN

BAKAU/MANGROVE Kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian lingkungan hidup meliputi kawasan resapan air atau sumber daya air,

kawasan

konservasi

hutan

bakau/mangrove

merupakan

kawasan lindung yang terkait dengan fungsi kelestarian lingkungan hidup. Kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian lingkungan hidup yang akan dikendalikan pemanfaatannya terdiri dari kawasan hutan lindung yang berada di wilayah kabupaten/kota; kawasan konservasi yang terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya; kawasan pantai berhutan bakau/mangrove yang tersebar di sepanjang pantai utara, pantai timur, dan pantai selatan Jawa Timur serta wilayah pesisir kepulauan; dan kawasan imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

pengendalian,

pemeliharaan,

pengawasan,

dan

penegakan hukum. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi, lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Terpeliharanya

keberlanjutan

fungsi

lingkungan

hidup

merupakan kepentingan masyarakat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran stakeholder, yang dapat disalurkan untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan. Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan

pembangunan

dan

menjadi

jaminan

bagi

kesejahteraan dan mutu hidup. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

- 16 Dalam

izin

melakukan

usaha

atau

kegiatan

harus

ditegaskan kewajiban yang berkenaan dengan penaatan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam melaksanakan usaha atau kegiatannya. Bagi usaha atau kegiatan yang diwajibkan untuk membuat atau melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan harus dicantumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin melakukan usaha atau kegiatan. Apabila suatu rencana usaha atau kegiatan, menurut peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

diwajibkan

melaksanakan analisis dampak lingkungan hidup. Kawasan pantai berhutan bakau/mangrove tersebar di sepanjang pantai utara, pantai timur, dan pantai selatan Jawa Timur serta wilayah pesisir kepulauan. Arahan pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau/mangrove meliputi pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau yang dilakukan melalui penanaman tanaman bakau dan nipah di pantai dan pengembangan pariwisata berwawasan edukasi tanpa mengubah rona alam di kawasan pantai berhutan bakau. Kawasan yang berhubungan dengan sumber daya air mencakup 2 aspek, yaitu : a. Aspek air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah b. Aspek air tanah yang merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah Air tanah dapat digolongkan menjadi airtanah dangkal dan air tanah dalam. Pengelolaan air tanah didasarkan pada Cekungan Air Tanah dimana merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah. Berkaitan dengan upaya konservasi air tanah di atas maka perlu adanya tindakan untuk mencegah terhambatnya proses hidrogeologis dan perlu pengawasan terhadap daerah imbuhan, daerah pengaliran dan daerah lepasan airtanah dengan persyaratan khusus apabila akan melakukan kegiatan terutama pada kawasan imbuhan dan kawasan pelepasan air tanah yang berupa mata air. Perlindungan terhadap kawasan

imbuhan

(recharge

area)

perlu

diperketat

terhadap

pemanfaatan lahan pada kawasan imbuhan pada masing-masing

- 17 Cekungan Air Tanah, sehingga harus selektif dalam penggunaan lahan yang dapat menghambat meresapnya air hujan ke dalam lapisan tanah. Area

yang

perlu

dikendalikan

adalah

kawasan

lereng

gunung/pegunungan yang mempunyai kemiringan lebih dari 40˚ yang ada di Jawa Timur untuk tidak melakukan kegiatan perubahan fungsi hutan yang ada, apabila terpaksa melakukan kegiatan pada lokasi imbuhan diharuskan untuk membuat suatu bangunan rekayasa teknik untuk menampung dan meresapkan air hujan. Kawasan imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah. Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi

oleh

batas

hidrogeologis,

tempat

semua

kejadian

hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung, sehingga kawasan resapan air dan sumber air perlu

dilindungi

dengan

melestarikan

tanaman

lindung

dan

diperlukan penanganan lintas wilayah. Arahan pengelolaan pada kawasan imbuhan air tanah meliputi pemertahanan kemampuan imbuhan air tanah, pelarangan kegiatan pengeboran, penggalian, atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air, dan pembatasan penggunaan air tanah kecuali

untuk

pemenuhan

kebutuhan

pokok

sehari-hari.

Perlindungan terhadap daerah lepasan air tanah perlu adanya batasan untuk melakukan pengeboran dalam radius kawasan lindung yaitu harus lebih dari 200 meter dari sumber mata air. Perlindungan terhadap wilayah pengaliran air tanah juga harus memperhatikan

dengan

pembatasan

debit

pengambilan

untuk

mengantisipasi penurunan debit mata air, terutama pada daerah pengaliran air di wilayah sumber Umbulan di Pasuruan, sumber Ronggojalu di wilayah Leces, Probolinggo, dan lain-lain. Dalam melestarikan hutan lindung dan sumber alam hayati lainnya diperlukan metode penanganan sesuai dengan karakteristik wilayah, namun dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang berfungsi sebagai kawasan lindung di sekitar perbatasan dengan wilayah lain diperlukan kerjasama antar wilayah sebagai upaya sinkronisasi kewenangan dalam pengelolaan kawasan tersebut wilayah, yaitu: a. Kerjasama Antar Kawasan Lindung Antar Wilayah Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang

- 18 mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan lindung ini bisa berada dalam satu wilayah administratif, namun ada pula yang berada pada beberapa wilayah administratif/kota. Kawasan lindung sebagai kawasan pengendalian ketat, meliputi: 1) Kawasan Hutan Lindung yang terdapat di wilayah Kabupaten Bangkalan;

Kabupaten

Banyuwangi;

Kabupaten

Blitar;

Kabupaten Bojonegoro; Kabupaten Bondowoso; Kabupaten Jember; Kabupaten Jombang; Kabupaten Kediri; Kabupaten Lamongan;

Kabupaten

Kabupaten

Magetan;

Lumajang; Kabupaten

Kabupaten Malang;

Madiun; Kabupaten

Mojokerto; Kabupaten Nganjuk; Kabupaten Ngawi; Kabupaten Pacitan;

Kabupaten

Pamekasan;

Kabupaten

Pasuruan;

Kabupaten Ponorogo; Kabupaten Probolinggo; Kabupaten Situbondo;

Kabupaten

Sumenep;

Kabupaten

Trenggalek;

Kabupaten Tuban; Kabupaten Tulungagung; Kota Batu; dan Kota Kediri. 2) Sedangkan Kawasan yang memiliki fungsi hutan cagar alam terdapat di Kabupaten Sumenep, Malang, Gresik, Tuban, Kediri, Madiun, Ponorogo, Pasuruan, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi. Namun dari kawasan pegunungan yang masih aktif dan sering mengeluarkan abu/lahar dingin terdapat di kawasan Gunung Tarub dimana terdapat tiga wilayah

kabupaten

yang

harus

waspada

antara

lain,

Kabupaten Jember, Probolinggo, dan Lumajang. Kawasan Gunung

Bromo-Tengger-Semeru

dimana

terdapat

empat

wilayah kabupaten yang harus bekerjasama sebagai upaya pengendalian

bahaya

gunung

berapi

yaitu

Kabupaten

Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Malang. Kawasan Gunung Arjuno Welirang merupakan gunung yang masih aktif dengan luas area yang mencakup Kabupaten Pasuruan, Malang, dan Mojokerto. Kawasan Gunung Kelud merupakan gunung

berapi

mengeluarkan

yang banyak

masih

beraktifitas

dan

adapun

wilayah

material,

sering yang

mengalami dampak langsung adalah Kabupaten Malang, Blitar, dan Kediri. Kawasan Gunung Ijen dan kawasan gunung raung yang masih

aktif

dan

terdapat

pada

perbatasan

Kabupaten

Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi. Kawasan Cagar Alam sebagai kawasan pengendalian ketat, meliputi:

- 19 a) Besowo Gadungan di Kabupaten Kediri dengan luas sekurang-kurangnya 7 ha; b) Cagar Alam Ceding di Kabupaten Bondowoso dengan luas sekurang-kurangnya 2 ha; c) Cagar Alam Sungai Kolbu Iyang Plateu di Kabupaten Bondowoso dengan luas sekurang-kurangnya 19 ha; d) Cagar Alam Watangan Puger I di Kabupaten Jember dengan luas sekurang-kurangnya 2 ha; e) Curah Manis I–VIII di Kabupaten Jember dengan luas sekurang-kurangnya 17 ha; f)

Gunung Abang di Kabupaten Pasuruan dengan luas sekurang-kurangnya 50 ha;

g) Gunung

Picis

di

Kabupaten

Ponorogo

dengan

luas

sekurang-kurangnya 28 ha; h) Gunung Sigogor di Kabupaten Ponorogo dengan luas sekurang-kurangnya 190,50 ha; i)

Guwo Lowo/Nglirip di Kabupaten Tuban dengan luas sekurang-kurangnya 3 ha;

j)

Kawah

Ijen

Merapi

Unggup-Unggup

di

Kabupaten

Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi dengan luas sekurang-kurangnya 2.468ha; k) Manggis Gadungan di Kabupaten Kediri dengan luas sekurang-kurangnya 12 ha; l)

Nusa Barong di Kabupaten Jember dengan luas sekurangkurangnya 6.100 ha;

m) Pancuran Ijen I dan II di Kabupaten Bondowoso dengan luas sekurang-kurangnya 9 ha; n) Pulau

Bawean

di

Kabupaten

Gresik

dengan

luas

sekurang-kurangnya 725 ha; o) Pulau Noko dan Pulau Nusa di Kabupaten Gresik dengan luas sekurang-kurangnya 15 ha; p) Pulau Saobi di Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep dengan luas sekurang-kurangnya 430 ha; q) Pulau

Sempu

di

Kabupaten

Malang

dengan

luas

sekurang-kurangnya 877 ha; dan r)

Janggangan Rogojampi I/II di Kabupaten Banyuwangi dengan luas sekurang-kurangnya lebih 7,50 ha

3) Taman Nasional yang ada yang dalam pemanfaatannya perlu dikendalikan terdiri dari: Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan luas kurang lebih 50.276 ha; Taman Nasional

- 20 Baluran dengan luas kurang lebih 25.000 ha; Taman Nasional Meru Betiri dengan luas kurang lebih 58.000 ha; dan Taman Nasional Alas Purwodengan luas kurang lebih 43.420 ha. 4) Hutan

dengan

fungsi

lindung

sebagai

kawasan

suaka

margasatwa berlokasi di Dataran Tinggi Yang terletak di Kecamatan Krucil, Sumber Malang, Panti, dan Sukorambi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Jember serta Pulau Bawean di Kecamatan

Sangkapura

dan

Kecamatan

Tambak

di

Kabupaten Gresik. 5) Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soeryo terletak di Kabupaten Mojokerto,

Kabupaten

Kabupaten

Jombang,

Pasuruan, dan

Kota

Kabupaten Batu.

Arahan

Malang, dalam

pengelolaan Tahura meliputi pelsetarian alam yaitu flora, fauna, dan ekosistemnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan tahura partisipatif dengan masyarakat desa penyangga, rebosisasi dengan melakukan penanaman

pohon

endemic/konservatif

yang

dapat

digunakan sebagai perlindungan, dan pemanfaatan jalur wisata alam jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki terhadap alam. 6) Disisi lain yang perlu terus dilestarikan adalah hutan mangrove/bakau, perlu diketahui bahwa di Jawa Timur banyak terdapat wilayah yang mempunyai pantai atau pesisir. Maka pengembangan budidaya tanaman mangrove perlu ditingkatkan, sejalan dengan perlindungan pantai terhadap abrasi dan sebagai upaya menghambat gelombang tsunami akibat adanya gempa tektonik di dasar laut. Adapun kawasan yang perlu dikendalikan adalah ditetapkan pada wilayah pesisir pantura selain area yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya, Pesisir Pantai Timur Surabaya dan Sidoarjo, konservasi pesisir Teluk Lamong, Pesisir Situbondo, Segoro Anakan Banyuwangi, Pesisir selatan pantai Pulau Nusa Barung

Jember,

pesisir

selatan

Pantai

Pulau

Sempu

Kabupaten Malang, reboisasi hutan mangrove di bagian pesisir selatan Jawa Timur kecuali pada kawasan yang digunakan sebagai budidaya, pesisir utara Madura diarahkan pada upaya pelestarian tanaman mangrove yang sudah ada,

- 21 mengganti atau mereboisasi tanaman mangrove yang rusak dan penanaman mangrove yang baru. b. Sinkronisasi pola pemanfaatan lahan, terutama kawasan lindung di sekitar perbatasan kabupaten/kota. Sinkronisasi pola pemanfaatan lahan pada kawasan lindung di sekitar perbatasan kabupaten/kota perlu upaya koordinasi dan integrasi antara pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan dengan pemerintah provinsi agar terjadi kesesuaian pemanfaatan ruang pada wilayah yang berbatasan dan tidak menimbulkan konflik keruangan.

- 22 -

- 23 5. TRANSPORTASI TERKAIT KAWASAN JARINGAN JALAN, JALUR PERKERETAAPIAN,

DAERAH

KEPENTINGAN

PELABUHAN,

KAWASAN SEKITAR BANDAR UDARA a. Kawasan Jaringan Jalan Bagian jalan yang harus dimiliki pada jaringan jalan dalam rangka menunjang jaringan jalan dapat berfungsi dengan baik yaitu meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Pemanfaatan bagian-bagian jalan yang diperbolehkan berupa bangunan – bangunan, jaringan utilitas, iklan dan media informasi, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi. Sedangkan pemanfaatan ruang diluar bagianbagian jalan yang status jalannya berupa jalan Nasional maupun Provinsi dan menggunakan akses utama pada jalan Nasional maupun Provinsi termasuk dalam bagian kawasan pengendalian ketat. Pemanfaatan lahan di luar bagian-bagian jalan yang status jalannya berupa jalan Nasional maupun Provinsi diperlukan batas dan pengendalian lahan, kondisi ini diperlukan untuk mengantisipasi

adanya

peruntukan

bangunan

yang

akan

menimbulkan bangkitan, termasuk kegiatan yang menggunakan akses jalan keluar masuk pada jaringan jalan tersebut. Adapun pengendalian ketat di kawasan sekitar jalan jalan bebas hambatan adalah penggunaan kawasan pada bagianbagian jalan (ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan) serta pada area di luar bagian-bagian jalan yang

diperkirakan

keamanan

dan

dapat

mengganggu

kenyamanan

pada

jalan

tingkat

pelayanan

bebas

hambatan,

sehingga pengendalian perlu dilakukan pada kawasan sekitar jalan bebas hambatan. Untuk pemanfaatan ruang yang berada pada sekitar rencana pembangunan jalan baru termasuk untuk rencana jalan bebas hambatan dan/atau jalan tol diperlukan pembatasan, kondisi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan perubahan titik koordinat rencana trase jalan tol dan/atau jalan bebas hambatan. Sehingga rencana trase jalan tol dan/atau jalan bebas hambatan

dapat

diimplementasikan

sesuai

rencana

dan

kemungkinan perubahan rencana dengan tingkat pelayanan dan keamanan minimal. Pengaturan kawasan pengendalian ketat di sekitar jalan ditentukan sebagai berikut:

- 24 1) Status jalan merupakan jalan Nasional dan Provinsi dengan fungsi arteri primer dan kolektor primer, jaringan jalan bebas hambatan, jaringan jalan strategis provinsi dan nasional. 2) Kegiatan/pemanfaatan ruang yang menggunakan jalan keluar masuk pada bagian jalan Nasional dan Provinsi. 3) Deliniasi kawasan yang perlu dikendalikan pemanfaatan ruangnya adalah sebagai berikut: a) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman jalan, dengan ketentuan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut: 1. Jalan Arteri 24 (dua puluh empat) meter 2. Jalan Kolektor 16 (enam belas) meter 3. Strategis Provinsi 16 (enam belas) meter 4. Strategis Nasional 24 (dua puluh empat) meter 5. Jalan bebas hambatan 28,5 (dua delapan koma lima) meter b) Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut : 1. Jalan Arteri 30 (tiga puluh) meter 2. Jalan Kolektor 25 (dua puluh lima) meter 3. Strategis Provinsi 25 (dua puluh lima) meter 4. Strategis Nasional 30 (tiga puluh) meter 5. Jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter c) Ruang pengawasan jalan, merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dengan ketentuan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut : 1. Jalan Arteri 15 (lima belas) meter 2. Jalan Kolektor 10 (sepuluh) meter 3. Strategis Provinsi 10 (sepuluh) meter 4. Strategis Nasional 15 (lima belas) meter d) Daerah

diluar

ruang

pengawasan

jalan

dengan

10

(sepuluh) meter diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang pengawasan jalan. e) Rencana jaringan jalan mengikuti ketentuan deliniasi pada bagian jalan dan daerah diluar bagian jalan berdasarkan titik rencana jaringan jalan

- 25 -

5m

d c

b

x a

b 1,5 m

c

d

= Ruang pengawasan jalan(Ruwasja) = Ruang manfaat jalan (Rumaja) d = ambang a = jalur lalu lintas pengaman b = bahu jalanmilik jalan (Rumija) x = b+a+b ==Bangunan badan jalan = Ruang c = saluran tepi

- 26 -

- 27 b. Kawasan Pengendalian Sekitar Jalur Perkeretaapian Perkeretaapian sebagai angkutan massal merupakan pilihan yang tepat untuk dikembangkan karena merupakan transportasi

darat

yang

selain

aman,

bebas

macet

juga

murah/ekonomis. Selama ini yang ada di Provinsi Jawa Timur dan di Indonesia pada umumnya adalah perkeretaapian satu jalur (one track) dimana setiap ada perkeretaapian yang akan berpapasan maka salah satu dari perkeretaapian tersebut harus berhenti. Untuk lebih meningkatkan kinerja perkeretaapian dalam

pelayanan

kepada

masyarakat

maka

dikembangkan

perkeretaapian double track (dua jalur). Pengembangan jalur kereta

api

perlu

didukung

oleh

kebijakan

pengendalian

pemanfaatan ruang pada sekitar jalur kereta dalam kaitannya menjaga fungsi rel kereta api dan mengimplementasikan rencana pengembangan jalur rel. Dalam kaitannya dengan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar jalur rel kereta api perlu tetapkan deliniasi

kawasan

yang

perlu

dikendalikan

pemanfaatan

ruangnya. Kawasan dimaksud dapat berupa: 1) Ruang manfaat jalur kereta api Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan reIpada permukaan tanah harus diukur dari sisi terluarjalan reI beserta bidang tanah dikiri dan kanannya yangdigunakan untuk konstruksi jalan reI, termasuk bidangtanah untuk penempatan

fasilitas

operasi

kereta

api

danbangunan

peIengkap lainnya termasuk tanah bagian bawahnya dan ruang di atasnya setinggi batas tertinggi ruang bebas ditambah ruang konstruksi untuk penempatan fasilitas operasi kereta api. 2) Ruang milik jalur kereta api: a) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan reI yangterletak pada permukaan tanah:diukur dari batas palingluar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api,yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter. b) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan reI yangterletak di bawah permukaan tanah diukur dari bataspaling luar sisi kiri dan kanan serta bagian bawah danatas ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter. c) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yangterletak

di

atas

permukaan

tanah

diukur

dari

- 28 bataspaling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur keretaapi, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter. d) Jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah berada di atas atau berhimpit dengan jalan, batasruang milik jalur kereta api dapat berhimpit denganbatas ruang manfaat jalur keretaapi. e) Ruang milik jalur kereta api dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api, seperti pipa gas, pipa manyak, pipa air, kabel telepon, kabel listrik, dan menara telekomunikasi. 3) Ruang pengawasan jalur kereta api: a) Ruang pengawasan jalur kereta api meliputi bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api. b) Batas ruang pengawasan jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter. c) Jalan rel yang terletak pada permukaan tanah berada di jembatan yang melintas sungai dengan bentang lebih besar dari 10 (sepuluh) meter, batas ruang pengawasan jalur kereta api masing-masing sepanjang 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dan hulu sungai. 4) Pembangunan yang memerlukan persinggungan dengan jalur kereta api harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a) di luar ruang manfaat jalur; b) tidak mengganggu pandangan bebas; c) tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel; d) memperhatikan rencana pengembangan jalur kereta api; e) tidak mengganggu fungsi saluran tepi; dan f)

tidak

mengganggu

bangunan

pelengkap

lainnya

(bangunan pelengkap lainnya adalah gardu perlintasan, gardu

penjaga

terowongan,

dan

tempat

berlindung

petugas di jembatan dan terowongan, serta fasilitas pemeliharaan, tidak termasuk menara telekomunikasi). 5) Deliniasi kawasan yang perlu dikendalikan pemanfaatan ruangnya adalah sebagai berikut:

- 29 a) Ruang manfaat jalur rel kereta api b) Ruang milik jalur rel kereta api c) Ruang pengawasan jalur rel kereta api d) Kawasan di luar ruang pengawasan jalur rel kereta api dengan jarak 25 m (dua puluh lima meter) pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang pengawasan jalur kereta api.

- 30 -

- 31 c. Area/Lingkup Kepentingan Pelabuhan Memperhatikan peran pelabuhan yang sangat strategis sebagai

akses

perencanaan

transportasi

pelabuhan

maupun

dikategorikan

perdagangan, dalam

maka

perencanaan

kawasan pengendalian ketat. Dalam RTRW, kawasan pelabuhan diarahkan untuk diatur dalam peraturan khusus. Berdasarkan peran dan skala fasilitas regional, maka perencanaan kawasan pelabuhan diarahkan melalui perizinan pemerintah provinsi. Perencanaan

kawasan

pelabuhan

meliputi

daerah

lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pelabuhan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kualitas dan kuantitas air, serta keselamatan pelayaran. Pengaturan

kawasan

Pelabuhan

termasuk

ruang

disekitar kawasan Pelabuhan yang harus dikendalikan yaitu: 1) Kawasan Keselamatan Operasi Pelayaran yang meliputi: a) Kawasan Alur Pelayaran; b) Kawasan kemungkinan bahaya kapal medan; c) Kawasan Pemandu Kapal; d) Kawasan yang menyebabkan perubahan garis pantai disekitar

pelabuhan

reklamasi

dan

termasuk

pengerukan

di

rencana wilayah

pekerjaan DLKR/DLKP

Pelabuhan. 2) Kawasan disekitar penempatan alat Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) maupun bagian yang tidak terpisahkan dari Kawasan Keselamatan Pelayaran.

- 32 -

- 33 -

B

A

NAMA GAMBAR

Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Di Provinsi Jawa Timur LEGENDA :

DLKP

DLKP BERSAMA

D

J

DLKR PELABUHAN TG. PERAK TELUK LAMONG, GRESIK, SOCAH DAN TG, BULUPANDAN

C Tg. BULUPANDAN

Klampis

Pangkah Wetan Pangkah

Tg. Bulupandan P. Karangjamuang

Arosbaya Barat Binteng

DLKR

Lancang

Baruk

E I

Sidayu

Pocongan Gebang

A = 112° 34' 29.4931" E 6° 46' 12.4779" S B = 112° 52' 28.1433" E 6° 46' 8.6508" S C = 112° 52' 29.7901" E 6° 53' 11.6467" S D = 112° 49' 7.1564" E 6° 50' 49.1462" S E = 112° 41' 8.0009" E 7° 1' 45.1511" S F = 112° 40' 22.4870" E 7° 3' 53.2105" S G = 112° 41' 39.9539" E 7° 3' 48.0480" S H = 112° 41' 44.0989" E 7° 5' 36.9826" S I = 112° 39' 4.5120" E 7° 0' 58.2599" S J = 112° 34' 35.5156" E 6° 51' 1.0466" S

Sabean Sobaneh Bancaran

Tg Wedoro KAMPEK

G H

F

Jungpiring Barat

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN LAMPIRAN SURAT NO. DARI SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : TANGGAL : DISAHKAN DI : JAKARTA : TANGGAL

BANGKALAN

Mertajasa

Tg Sawo Sembila ngan

Tanahmerahdaya

JEKAN

SOCAH

SRAGIH

PETA ORIENTASI

DLKR

SABAREH

KEMERE

SERENG

PETA INDEKS

GRESIK

Sukalela

Tg. Tanjungan KAMAL

Batuporon

DLKR

Karangpandan Tebul

Kwanyar

Karanganyar

LOKASI :

SKALA

Tg. Perak

Tambakwedi

Teluk Lamong Kenjeran Sukolilo

DIGAMBAR TANGGAL DIRENCANAKAN TANGGAL DISETUJUI TANGGAL KODE :

SUMBER

JUMLAH

LEMBAR

- 34 d. Pengendalian Kawasan Di Sekitar Bandar Udara Fasilitas bandar udara udara merupakan fasilitas trasnportasi yang tidak dapat dipandang dalam perspektif lokal. Bandar udara udara memerlukan perencanaan khusus, baik perencanaan

ruang

maupun

manajemen

penerbangannya.

Bandar udara satu dengan yang lain sangat terkait. Bandar udara udara juga merupakan prasarana angkutan yang sangat strategis

dan

merupakan

isu

nasional

terutama

masalah

kelayakannya. Kelayakan yang dimaksud adalah kelayakan terkait lokasi geografis dan perencanaan ruangnya, kelayakan terkait efektifitas

keberadaan

sebuah

bandar

udara

dalam

mengakomodasi kebutuhan transportasi regional yang cepat daan efisien, keamanan penerbangan, juga terkait masalah kelayakan

dari

sisi

bisnis

penerbangan

dan

masalah

pengembangan wilayah. Pembangunan

bandar

udara

udara

memerlukan

perencanaan ruang khusus. Kawasan disekitar bandar udara udara hingga beberapa kilometer, merupakan wilayah yang berinteraksi langsung dengan kawasan bandar udara udara. Sehingga menata kawasan bandar udara adalah merencanakan ruang lebih luas dari kawasan bandar udara itu sendiri. Perencanaan

kawasan

bandar

udara

meliputi

pengaturaan terhadap kawasan bandar udara dan kawasan disekitar bandar udara. Tipe bandar udara akan menyangkut jumlah, jenis dan frekuensi penerbangan. Tipe bandar udara berpengaruh terhadap ruang di sekitar kawasan bandar udara, sehingga peemanfaatan ruang di kawasan sekitar bandar udara perlu untuk dikendalikan secara ketat. Pengaturan kawasan bandar udara termasuk ruang di sekitar kawasan bandar udara yang harus dikendalikan, yaitu: 1) Kawasan

Keselamatan

Operasi

Penerbangan

(KKOP)

merupakan wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara disekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan, meliputi : a) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; b) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan; c) Kawasan di bawah permukaan transisi; d) Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;

- 35 e) Kawasan di bawah permukaan kerucut; f)

Kawasan di bawah permukaan horizontal luar;

2) Kawasan

di

sekitar

penempatan

alat

bantu

navigasi

penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kawasaan Keselamatan Operasi Penerbangan. Ketentuan kegiatan yang perlu dikendalikan dalam kaitannya kegiatan

dengan yang

kawasan

memiliki

sekitar

Bandar

kecenderungan

Udara

memiliki

adalah dampak

mengganggu aktivitas bandar udara khususnya kegiatan yang pembangunannya secara vertikal.

- 36 -

- 37 -

PETA KAWASAN SEKITAR BANDARA JUANDA SIDOARJO – SURABAYA

- 38 -

PETA KAWASAN BLOK SEKITAR BANDARA JUANDA SIDOARJO – SURABAYA

- 39 -

PETA KAWASAN PENERBANGAN

SEKITAR

BANDARA

JUANDA

UNTUK

KAWASAN

ALAT

BANTU

NAVIGASI

- 40 6. KAWASAN

SEKITAR

PRASARANA

WILAYAH

DALAM

SKALA

REGIONAL LAINNYA SEPERTI AREA DI SEKITAR JARINGAN PIPA GAS, JARINGAN SUTET, DAN TPA TERPADU Kawasan sekitar prasarana wilayah dalam skala regional merupakan kawasan yang dapat dipergunakan untuk pembangunan fasilitas penunjang keberadaan prasarana tersebut serta untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan dan ruang terbuka hijau dengan tidak membahayakan dan mengganggu kinerja prasarana wilayah. a. Jaringan Pipa Gas Dalam

pengembangan

pemanfaatan

migas

untuk

domestik

adalah pembangunan jaringan pipa migas, yang didistribusikan melalui jaringan pipa ke depo migas. Pembangunan jaringan pipa gas harus sesuai dengan standart pengembangan baik dari jenis pipa hingga teknis pelaksanaanya yang menggunakan kaidah lingkungan. Jaringan pipa tersebut ada yang di alirkan melalui permukaan tanah dan di tanam dalam tanah, karena pipa-pipa tersebut mengalirkan

zat-zat

yang

sangat

mudah

terbakar

dan

membahayakan daerah sekitarnya apabila rusak atau bocor maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat (amdal). Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pengendalian pada sekitar

kawasan

jaringan

pipa

gas

agar

kegiatan

yang

dilaksanakan pada kawasan sekitar pipa gas tidak mengganggu fungsi pipa gas dan tidak membahayakan masyarakat yang memanfaatkan ruang. Deliniasi

kawasan

yang

perlu

dikendalikan

pemanfaatan

ruangnya adalah kawasan dengan radius 50 meter dari jalur pipa gas. b. Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi ( SUTET) SUTET adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi dengan kekuatan tegangan 500 KV, dalam arus listrik yang terdapat di SUTET merupakan medan listrik dan medan magnet dalam kelompok radiasi non-pengion. Radiasi ini relatif tidak berbahaya, berbeda sama sekali dengan radiasi jenis pengion seperti radiasi nuklir atau radiasi sinar rontgen. Dalam pemilihan jalur SUTET diupayakan tidak melintas pada daerah pemukiman, hutan lindung maupun cagar alam. Di beberapa daerah pemukiman yang padat mungkin tidak bisa

- 41 dihindari jalur SUTET untuk melintas, tetapi baik medan listrik maupun medan magnet tidak boleh diatas ambang batas yang diperbolehkan.

Medan

Listrik

di

bawah

jaringan

dapat

menimbulkan beberapa hal, meliputi: 1) Menimbulkan suara/bunyi mendesis akibat ionisasi pada permukaan penghantar (konduktor) yang kadang disertai cahaya keunguan, bulu/rambut berdiri pada bagian badan yang terpanjang akibat gaya tarik medan listrik yang kecil, lampu neon dan tes-pen dapat menyala tetapi redup, akibat mudahnya gas neon di dalam tabung lampu dan tes-pen terionisasi. 2) Kejutan lemah pada sentuhan pertama terhadap benda-benda yang mudah menghantar listrik (seperti atap seng, pagar besi, kawat jemuran dan badan mobil). Arahan dilakukan dalam rangka peningkatan kondisi lingkungan akibat adanya SUTET perlu diperhatikan pengamanan terhadap loncatan listrik instalasi di atas atap bangunan didasarkan pada Peraturan

Menteri

01.P/47/MPE/1992,

Pertambangan yaitu

jarak

dan

minimum

Energi titik

No.

tertinggi

bangunan (pohon) terhadap titik terendah kawat penghantar SUTET 500 KV harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Jarak minimum titik tertinggi bangunan tahan api terhadap titik terendah kawat penghantar SUTET 500 KV adalah 8,5 meter. 2) Jarak minimum titik tertinggi jembatan besi titik terendah kawat penghantar SUTET 500 KV adalah 8,5 meter 3) Jarak minimum jalan perkeretaapian terhadap titik terendah kawat penghantar SUTET 500 KV adalah 15 meter. 4) Jarak minimum lapangan terbuka terhadap titik terendah kawat penghantar SUTET 500 KV adalah 11 meter. 5) Jarak minimum titik tertinggi bangunan tidak tahan api terhadap titik terendah kawat penghantar SUTET 500 kV adalah 15 meter. 6) Jarak minimum jalan raya terhadap titik terendah kawat penghantar SUTET 500 KV adalah 15 meter. 7) Ruang bebas adalah ruang sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas minimum sepanjang SUTET yang di dalam ruang itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya. Ruang bebas ditetapkan berbeda-beda

- 42 dalam luas dan bentuk. Sementara ruang aman adalah ruang yang berada di luar ruang bebas. Dalam ruang aman pengaruh kuat medan listrik dan kuat medan magnet sudah dipertimbangkan dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku. 8) Ruang bebas dan ruang aman dapat diatur besarnya sesuai kebutuhan pada saat mempersiapkan rancang bangun. Ruang aman dapat diperluas dengan cara meninggikan menara dan/atau mempendek jarak antara menara, sehingga bila ada pemukiman yang akan dilintasi SUTET yang akan dibangun berada di dalam ruang yang aman. Berdasarkan akibat dan kerentanan terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan oleh jaringan SUTET, maka diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang disekitar jaringan SUTET dalam rangka menjaga fungsi jaringan dan mencegah terjadinya dampak buruk bagi kegiatan yang memanfaatkan ruang disekitar SUTET. Deliniasi daerah sekitar jaringan SUTET yang perlu dikendalikan pemanfaatan ruangnya adalah daerah dengan jarak 50 m (lima puluh meter) dari titik terluar jaringan SUTET dengan tetap menjaga area kepentingan jaringan sesuai dengan ketentuan jarak aman minimum. c. Tempat Pembuangan Akhir Terpadu Tempat pembuangan akhir terpadu merupakan tempat pengolahan sampah yang dikelola bersama antar wilayah, TPA terpadu ini perlu dikembangkan sebagai upaya atau antisipasi semakin

berkembangnya

suplai

sampah

akibat

banyaknya

aktifitas dan bertambahnya penduduk terutama di perkotaan. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sampah masih berkutat di sekitar metode dan lokasi pemindahan fisik sampah dari TPS (tempat pembuangan sementara) ke TPA (tempat pembuangan akhir). Sampah secara mekanis dibuang, ditumpuk, ditimbun, diratakan, dipadatkan, dan dibiarkan membusuk serta mengurai sendiri secara alami di TPA. Sebagian lain dibakar secara langsung di tempat dengan atau tanpa menggunakan fasilitas insinerator (tungku pembakaran). Dengan dasar tersebut penentuan TPA terpadu harus di dasari atas kesepakatan bersama antar wilayah dan lokasi tersebut jauh dari permukiman penduduk, maka diarea sekitar TPA diupayakan untuk dibudidayakan tanaman pepohonan yang

- 43 berfungsi sebagai greenbelt dan upaya membatasi kawasan terbangun. Dalam rangka menjaga fungsi lingkungan dan prasarana, maka diperlukan adanya pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar prasarana TPA. Terdapat 8 cluster TPA rergional yang perlu dikendalikan pemanfaatan ruangnya seperti dalam arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan akan dimasukkan dalam kawasan pengendalian ketat adalah: 1) Kabupaten Gresik yang melayani Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik; 2) Malang Raya yang melayani Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang; 3) Mojokerto yang melayani Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto; 4) Madiun yang melayani Kota Madiun dan Kabupaten Madiun; 5) Kediri yang melayani Kota Kediri dan Kabupaten Kediri; 6) Blitar yang melayani Kota Blitar dan Kabupaten Blitar; 7) Pasuruan yang melayani Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan; dan 8) Probolinggo yang melayani Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo. Pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga berkembangnya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang dapat mengganggu fungsi prasarana dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Deliniasi kawasan sekitar prasarana TPA sebagai kawasan yang perlu dikendalikan pemanfaatan ruangnya adalah pemanfaatan lain di dalam TPA dan kawasan radius 500 m (lima ratus meter) dari titik terluar area TPA.

- 44 -

- 45 7. KAWASAN RAWAN BENCANA Kawasan rawan bencana merupakan wilayah tertentu di Jawa Timur yang harus mendapat perhatian serius dalam upaya pemanfaatan ruang, karena potensi dan kerentanannya terhadap bencana alam, seperti rawan tanah longsor, rawan letusan gunung api, danrawan luapan lumpur. Pengendalian

pada

wilayah

rawan

bencana

perlu

diupayakan untuk mewujudkan tertib tata ruang di kawasan rawan bencana alam agar sesuai dengan fungsi kawasan dan sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Sehingga tingkat resiko yang akan diterima oleh masyarakat dapat diminimalisir. Dalam rangka pemberian IPR pada kawasan rawan bencana, harus mengacu pada Rencana Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Penanggulangan Bencana wilayah setempat.Jika rencana tata ruang dan/atau rencana penanggulangan bencana wilayah setempatbelum disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka pemberian IPR harus berdasarkan pada tingkat resiko dan/atau daya dukung lahandan/atauanalisa risiko bencana yang tersedia.

- 46 -

- 47 8. KAWASAN LINDUNG PRIORITAS DAN PERTAMBANGAN SKALA REGIONAL Kawasan lindung atau kawasan konservasi tidak dapat dialihfungsikan, kawasan tersebut digunakan sebagai pelestarian sumberdaya alam yang diutamakan dalam upaya menjaga fungsi lindung, yaitu: a. Kawasan Gn. Prahu yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan karena pada kawasan Gn. Perahu merupakan kawasan yang digunakan sebagai pelestarian sumberdaya alam yang sekaligus menjadi kawasan perlindungan bawahan, dan terdapat Gudang Amunisi Kodam V Brawijaya, Balai Pengamatan Dirgantara LAPAN, Gua Bekas Peninggalan Jepang, Situs Petilasan Batu Rantai, dan Lapangan Tembak Pusdik Brimob. b. Kawasan cagar alam geologi berupa kawasan keunikan bentang alam yaitu kawasan bentang alam karst yang berada di wilayah: Kabupaten Bangkalan; Kabupaten Blitar; Kabupaten Lamongan; Kabupaten Malang; Kabupaten Pacitan; Kabupaten Pamekasan; Kabupaten Ponorogo; Kabupaten Sampang; Kabupaten Sumenep; Kabupaten

Trenggalek;

Kabupaten

Tuban;

dan

Kabupaten

Tulungagung. Kawasan ditetapkan

oleh

pertambangan Pemerintah

skala

regional

melalui

tersebut

penetapan

dapat wilayah

pertambangan yang diarahkan di Provinsi Jawa Timur maupun kawasan pertambangan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan adanya potensi pertambangan. Kawasan tersebut perlu dikendalikan dalam upaya menjamin kesesuaian peruntukan dengan rencana tata ruang, mencegah dampak negatif apabila terjadi perubahan peruntukan karena lokasi potensi pertambangan dapat berada diwilayah dengan peruntukan lahan bukan pertambangan.

- 48 -

- 49 9. KAWASAN KONSERVASI ALAMI, BUDAYA, DAN YANG BERSIFAT UNIK DAN KHAS Kawasan konservasi alami, budaya, dan yang bersifat unik dan khas merupakan kawasan yang diupayakan untuk melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, buatan, dan manusia. Pengendalian di kawasan konservasi alami, budaya, dan yang

bersifat

unik

dan

khas

dengan

memperhatikan

fungsi,

kelestarian, dan keberlangsungan lingkungan hidup, sosial, dan budaya kawasan sekitar. Kawasan yang perlu dikendalikan terkait dengan kawasan konservasi alami, budaya, dan yang bersifat unik dan khas adalah kawasan keunikan batuan dan fosil; kawasan keunikan proses geologi; cagar budaya dan ilmu pengetahuan; serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. a. Kawasan keunikan batuan dan fosil, meliputi: 1) situs geologi–arkeologi (geoarkeologi) Trowulan di Kabupaten Mojokerto; 2) Pantai Watu Ulo di Kabupaten Jember; 3) Tanah Diatomea Kecamatan Kabuh di Kabupaten Jombang; 4) situs geologi–arkeologi (geoarkeologi) Perning di Kabupaten Mojokerto; 5) situs

geologi–arkeologi

(geoarkeologi)

Wringanom

di

Kabupaten Gresik; 6) situs geologi–arkeologi (geoarkeologi) Trinil di Kabupaten Ngawi; 7) Formasi Kujung Kecamatan Panceng di Kabupaten Gresik; 8) Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung; 9) Teluk Grajagan di Kabupaten Banyuwangi; 10) Desa

Trinil

di

Kabupaten

Mojokerto,

lokasi

penemuan

pertama fosil manusia homo erectus; 11) Sepanjang

Bengawan

Solo

di

sekitar

Ngandong,

lokasi

penemuan homo ngandongensis; dan 12) Kedungbrubus di timur laut Ngawi, lokasi penemuan fosil vertebrata. b. Kawasan keunikan proses geologi, meliputi: 1) Mud

Vulcano

desa

Katol

Barat

kecamatan

Geger

di

Kabupaten Bangkalan, Gununganyar di Kota Surabaya, dan Kalanganyar di Kabupaten Sidoarjo; dan 2) Semburan Lumpur Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo.

- 50 c. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi: 1) Benteng Pendem Van den Bosch di Kabupaten Ngawi; 2) pelestarian bangunan pabrik gula di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten

Madiun,

Kabupaten

Magetan,

Kabupaten

Bondowoso, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Malang; 3) Makam Proklamator, Museum Bung Karno, Istana Gebang, Petilasan Aryo Blitar, dan Monumen PETA (Soeprijadi) di Kota Blitar; dan bangunan bersejarah dan cagar budaya di Kota Surabaya; 4) Arca Totok Kerot di Kabupaten Kediri; 5) Candi

Cungkup,

Makam

Gayatri,

dan

Candi

Dadi

di

Kabupaten Tulungagung; 6) Candi Jawi di Kabupaten Pasuruan; 7) Candi Jolotundo di Kabupaten Mojokerto; 8) Candi Penataran dan Candi Simping di Kabupaten Blitar; 9) Candi Singosari, Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Badut di Kabupaten Malang; 10) Kawasan Trowulan di Kabupaten Mojokerto; dan 11) Kebun Raya Purwodadi di Kabupaten Pasuruan seluas kurang lebih 85 ha. d. Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal, meliputi: 1) kawasan permukiman budaya suku Samin di Kabupaten Bojonegoro; 2) kawasan permukiman budaya suku Tengger di Kabupaten Probolinggo,

Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan

Kabupaten Lumajang; 3) kawasan permukiman budaya suku Osing di Kabupaten Banyuwangi; dan 4) kawasan permukiman budaya di Gunung Kawi. Pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan pada kawasan tersebut dilakukan di dalam area kawasan dan area radius 100 m (seratus ratus meter) di luar kawasan.

- 51 10. KAWASAN UNTUK KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN BAKU DAN/ATAU MEMPUNYAI PENGARUH ANTARWILAYAH DI JAWA TIMUR Kawasan untuk kegiatan yang menggunakan bahan baku dan/atau

mempunyai

pengaruh

antarwilayah

di

Jawa

Timur

merupakan kawasan yang melayani kegiatan dan produksi yang dianggap berpengaruh secara luas lintas kabupaten/kota, dimana kegiatan tersebut perlu dikendalikan untuk menciptakan sinergitas dan efisiensi antarkegiatan, antarfungsi, ataupun antarkawasan. Kawasan yang dimaksud sebagai kawasan untuk kegiatan yang menggunakan bahan baku dan/atau mempunyai pengaruh antarwilayah di Jawa Timur berupa kawasan industri (pabrik, tempat pengolahan, dan lain sebagainya) dan kawasan pertanian dan/atau perkebunan yang komoditasnya diperlukan sebagai bahan baku pada kawasan industri dimaksud. Misalnya untuk pabrik gula dan perkebunan tebu yang merupakan satu kesatuan kegiatan yang saling membutuhkan dan dapat bersifat lintas wilayah. 11. KAWASAN UNTUK KEGIATAN YANG MENGUBAH RONA WILAYAH DAN ADMINISTRATIF JAWA TIMUR Kawasan untuk kegiatan yang mengubah rona wilayah dan administratif Jawa Timur merupakan kegiatan yang mencakup wilayah lintas kota/kabupaten dan/atau wilayah dengan lingkup kewenangan provinsi, serta dapat juga berupa kegiatan yang berdampak

lintas

kota/kabupaten

sehingga

perlu

adanya

pengendalian oleh pemerintah provinsi dalam rangka menjaga keterhubungan

antarkota/antarkabupaten

yang

memperhatikan

aspek lingkungan hidup berkelanjutan. Kawasan yang memiliki kecenderungan mengakibatkan perubahan rona wilayah adalah kegiatan

yang

diarahkan

pada

perbukitan/pegunungan.

Pemanfaatan ruang yang dapat mengubah rona wilayah pada kawasan perbukitan/pegunungan berupa pemotongan bukit dan pengurugan lahan.Ketentuan wilayah pada kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut ada pada beberapa perbukitan/pegunungan yang bukan merupakan kawasan lindung.

- 52 12. KAWASAN LAINNYA YANG DIANGGAP MEMENUHI KRITERIA KAWASAN PENGENDALIAN KETAT Kawasan lainnya yang dianggap memenuhi kriteria kawasan pengendalian ketat merupakan kawasan pengendalian ketat yang memenuhi kriteria tertentu dan dapat ditetapkan sebagai kawasan yang perlu dikendalikan secara ketat. Kawasan lainnya yang dianggap memenuhi kriteria kawasan pengendalian ketat meliputi: a. Kawasan Khusus Madura Kawasan Khusus Madura dengan luas wilayah ± 600 Ha dalam satu kesatuan dengan wilayah pelabuhan petikemas dengan perumahan dan industri termasuk jalan aksesnya. Kawasan Khusus Madura dalam RTRW Kabupaten Bangkalan masuk dalam Kawasan Pengembangan Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Modung Buluh Pandan yang merupakan kawasan strategis ekonomi.

Pengembangan

Kawasan

Khusus

Madura

dalam

menunjang kegiatan pelabuhan peti kemas diarahkan untuk kegiatan

industri,

pergudangan,

perdagangan

jasa

dan

permukiman. Kawasan

khusus

madura

perlu

dikendalikan

pemanfaatan

ruangnya karena kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah Madura. Kawasan tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan pelabuhan yang diarahkan di Kabupaten Bangkalan dan diharapkan menjadi prime mover kegiatan industri di wilayah Madura pasca adanya akses Jembatan Suramadu ke wilayah Madura. b. Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan kawasan

lahan

pertanian

yang

ditetapkan

sebagai

lahan

pertanian pangan berkelanjutan yang harus dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan Ciri-ciri

Kawasan

Peruntukan

Pertanian

Tanaman

Pangan,

sebagai berikut: 1) Lokasi mengacu pada RTRW provinsi dan kabupaten/kota, dan mengacu pada kesesuaian lahan baik pada lahan basah maupun lahan kering.

- 53 2) Pengembangan

komoditas

tanaman

pangan

pada

lahan

gambut mengacu pada kelas kesesuaian lahan gambut yang telah berlaku. 3) Dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan atau masyarakat sesuai dengan biofisik dan sosial ekonomi dan lingkungan. 4) Berbasis komoditas tanaman pangan nasional dan daerah dan atau komoditas lokal yang mengacu pada kesesuaian lahan. 5) Dapat diintegrasikan dengan komoditas budidaya lainnya Kawasan pertanian pangan pada lahan basah yang telah diusahakan secara terus menerus tanpa melakukan alih komoditas yang mencakup satu atau lebih dari 7 (tujuh) komoditas utama tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar). 6) Kawasan pertanian pangan pada lahan kering yang telah diusahakan secara terus menerus di musim hujan tanpa melakukan alih komoditas yang mencakup satu atau lebih dari 7 (tujuh) komoditas utama tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar), dan tanaman pangan alternatif sesuai potensi daerah masing-masing. Berdasarkan ciri-ciri kawasan pertanian pangan berkelanjutan tersebut, dapat ditentukan bahwa kawasan lahan pertanian pangan

berkelanjutan

yang

ditetapkan

sebagai

kawasan

pengendalian ketat di Provinsi Jawa Timur adalah kawasan pertanian (lahan basah dan/atau lahan kering) yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi bersama pemerintah Kabupaten/Kota.

- 54 -

- 55 -

Hirarki I

Kode Zona

Hirarki II

Kode Zona

Hirarki III

IG.1.

IG

Kawasan Peruntukan  Industri dan  Pergudangan 

Industri Manufaktur (Skala  Besar, Sedang dan Kecil)

IG.2.

Pergudangan Terbuka dan  Tertutup

K.1.

Perkantoran

K

Kawasan Peruntukan  Perdagangan dan Jasa

K.2. K.3. R.1.

Kawasan Budidaya

R

Kawasan Peruntukan  Permukiman 

R.2.

R.3.

RTH

Kawasan Peruntukan  Terbuka Hijau 

Perdagangan dan Jasa  Tunggal Perdagangan dan Jasa  Deret (Mix‐Used) Perumahan  Intensitas/kepadatan  Rendah Perumahan  Intensitas/kepadatan  Sedang Perumahan  Intensitas/kepadatan  Tinggi

RT.1. 

Ruang Terbuka Hijau 

RT.2.

RTH Non Sarana

- 56 -

B. JENIS PEMANFAATAN RUANG Pengaturan

jenis

dan

skala

kegiatan

pemanfaatan

ruang

dilakukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian IPR yang berada pada Kawasan Pengendalian Ketat yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Jenis dan skala kegiatan pemanfaatan ruang yang harus mendapat IPR, meliputi:

1.

Bidang Multisektor No 1.

2.

Jenis Usaha/Kegiatan

Skala/Besaran

Pemotongan bukit dan pengurugan lahan volume ≥ 5.000 m3

Bidang Pertahanan No

Jenis Usaha/Kegiatan

1.

Pembangunan pangkalan TNI AL dan TNI AU Budidaya sapi potong dan burung unta

2.

Skala/Besaran Semua Besaran Populasi ≥ 100 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi)

3.

Pembangunan pusat latihan tempur

4.

Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri Pembangunan gudang munisi

5.

3.

Semua Besaran Luas (Ha) Semua Besaran (Ha) Semua Besaran

Bidang Kehutanan No

Jenis Usaha/Kegiatan

1.

Penangkaran satwa liar di hutan lindung

Semua Besaran

2.

Penangkaran satwa liar di hutan produksi Pemanfaatan aliran air di hutan lindung dan hutan produksi Pemanfaatan air di hutan lindung dan hutan produksi

Semua Besaran (Ha)

Wisata alam di hutan lindung dan hutan produksi Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi

Semua Besaran

3. 4.

5. 6.

Skala/Besaran

Semua Besaran Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit

Semua Besaran (Ha)

- 57 7.

8. 9. 10.

11. 12.

13.

4.

Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Hutan tanaman industri (HTI) b. Hutan tanaman rakyat (HTR) c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR) Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi Industri primer hasil hutan: a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber) b. Industri primer hasil hutan bukan kayu Pembangunan taman safari, kebun binatang. Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan

Semua Besaran (Ha) Semua Besaran (Ha) Semua Besaran (Ha) Semua Besaran (Ha) Semua Besaran (Ha)

Semua Besaran Kapasitas Produksi (m3) Semua Besaran (Ha) Semua Besaran (Ha) Semua Besaran (Ha)

Semua Besaran (Ha)

Bidang Perhubungan No

Jenis Usaha/Kegiatan

1.

Pembangunan Terminal Angkutan Jalan

Semua Besaran

2.

Luas ≥ 0,25 Ha

5.

Depo/Pool Angkutan/ Depo Angkutan; Pembangunan Depo Peti Kemas Pembagunan terminal terpadu Moda dan Fungsi Pembangunan Terminal Angkutan Barang Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api

6.

Terminal peti kemas

Semua Besaran

7.

Depo dan balai yasa

Luas ≥ 0,5 Ha

8.

Stasiun

Luas ≥ 0,5 Ha

3. 4.

Skala/Besaran

Semua Besaran Luas ≥ 0,25 Ha Panjang> 100 m

- 58 9.

Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat. - Volume, atau - Luas area dumping. 10. Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile. - Panjang, atau - Luas b. Kedalaman Tambatan c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water). - Panjang d. Bobot Kapal Standar e. Trestle Dermaga f. Single Point Mooring Boey - Untuk kapal 11. Prasarana pendukung pelabuhan a. Terminal Penumpang b. Terminal Peti Kemas c. Lapangan Penumpang d. Gudang e. Prasarana Penampungan Curah Cair 12. Pengerukan dan Reklamasi a. Pengerukan untuk Pemeliharaan (maintanance) b. Pengerukan perairan dengan capital dredging c. Reklamasi/Pengurugan - Luas, atau - Volume d. Volume Dumping e. Pekerjaan bawah air (panjang) 13. Pengerukan/perataan batu karang 14. Pekerjaan bawah air (PBA): a. Pipa minyak/gas (panjang) b. Kabel listrik (tegangan) c. Kabel telekomunikasi 15. Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut: a. Landasan Pacu b. Terminal Penumpang atau Terminal Kargo c. Pengambilan Air Tanah

Semua Besaran Semua Besaran

Semua Besaran Semua Besaran Kedalaman ≥ - 0,4 LWS Semua Besaran Bobot ≥ 1000 DWT Luas ≥ 750 m2 Semua Besaran Semua Semua Semua Semua Semua

Besaran Besaran Besaran Besaran Besaran

Semua Besaran (m3) Semua Besaran (m3) Semua Besaran (Ha) Semua Besaran (m3) Volume ≥ 100.000 m3 Semua Besaran (km) Semua Besaran Semua Besaran (Km) Semua Besaran (kV) Panjang ≥10 km Semua Besaran (m) Semua Besaran (m2) Semua Besaran (liter/detik)

(dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas semua besaran)

- 59 16. Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk fixedwing maupun rotary wing).

5.

(termasuk kelompok Bandar udara di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)

Bidang Perindustrian No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

6.

Semua besaran

Jenis Usaha/Kegiatan

Skala/Besaran

Industri galangan kapal dengan sistem graving dock Industri petrokimia hulu

Semua Besaran (DWT) Semua Besaran

Kawasan Industri (termasuk komplek industri yang terintegrasi) Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker) Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan Hutan Tanaman Industri Industri petrokimia hulu

Semua Besaran

Industri propelan, amunisi dan bahan peledak Industri peleburan timah hitam

Semua Besaran

Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 8 yang menggunakan areal dengan luas

Luas ≥ 0,5 ha

Semua Besaran Kapasitas ≥ 300.000 ton pulp per tahun Semua Besaran

Semua Besaran

Bidang Pekerjaan Umum No

Jenis Usaha/Kegiatan

Skala/Besaran

Sumber Daya Air 1.

2.

3. 4.

Pembangunan bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan Daerah Irigasi a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas; c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok) Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian). Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai.

≥ 6 meter ≥ 50 Ha ≥ 300.000 m3 ≥ 500 Ha ≥ 500 Ha ≥ 100 Ha ≥ 500 Ha

- 60 a. Sejajar pantai (sea wall/revetment) b. Tegak lurus pantai (groin break water)

> 1 Km Panjang ≥ 10 m

Jalan dan Jembatan 1.

2. 3.

Pembangunan/Peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan) a. Panjang b. Pengadaan Tanah Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/flyover, dan jembatan Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air) - Panjang bentang utama

>1 Km > 2 Ha Semua Besaran Panjang (Km)

≥ 100 m

Kecipta-karyaan 1.

Persampahan Î Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengansystem controlled landfill atau sanitary landfilltermasuk instalasi penunjang. a. Luas kawasan b. Kapasitas Total Î TPA daerah pasang surut a. Luas kawasan b. Kapasitas Total Î Pembangunan transfer station

kompos Pembangunan Perumahan/Permukiman

Semua Besaran (ha) ≥ 500 (ton) Kapasitas ≥ 500 (ton/hari) Kapasitas ≥ 500 (ton/hari) Kapasitas ≥ 500 (ton/hari) Kapasitas ≥ 50 (ton/ha) Semua Besaran (ha)

Pembangunan instalasi pengolahan limpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang. - Luas; atau - Kapasitas

Semua Besaran (ha) Semua Besaran

Î Pembangunan instalasi pengolahan

sampah terpadu

Î Pembangunan incinerator Î Pembangunan instalasi pembuatan

2. 3.

Semua Besaran (ha) ≥ 500 (ton)

(m3/hari)

4.

Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). - Luas; atau - Beban organik

Semua Besaran (ha) Semua Besaran (ton/hari)

- 61 5.

6.

7.

8.

Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) diperkotaan/permukiman. - Luas layanan; atau - Debit air limbah Drainase Permukiman a. Pembangunan saluran primer dan sekunder b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman Air Minum a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan) b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang). c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). - Sungai/danau; - Mata air. d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil. Pembangunan gedung a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah - Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan - Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng - Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum b. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah yang melintasi

Semua Besaran (ha) Semua Besaran (ton/hari) Semua Besaran (km) Luas ≥ 1 Ha Luas ≥ 100 Ha Panjang ≥ 5 Km

Debit ≥ 50 liter/detik Debit ≥ 2,5 liter/detik Debit > 50 liter/detik

Debit ≥ 2,5 liter/detik Debit ≥ 1 liter/detik

Luas ≥ 5000 m2

Luas ≥ 5000 m2

Luas ≥ 5000 m2

- 62 -

9.

7.

prasarana dan/atau sarana umum - Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan - Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng - Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum Pengembangan kawasan permukiman baru a. Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan b. Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun)

Luas ≥ 5000 m2

Luas ≥ 5000 m2

Luas ≥ 5000 m2

Semua Besaran

Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral No

Jenis Usaha/Kegiatan

Skala/Besaran

Mineral, Batubara, dan Panas Bumi 1.

2.

3.

Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral, Batubara dan Panas Bumi a. Luas Perizinan b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara a. Kapasitas, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam a. Kapasitas biji, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan

Luas > 5 Ha Luas > 5 Ha (kumulatif/tahun) > 100.000 ton/tahun > 400.000 bank cubic meter (bcm)/tahun Semua Besaran Semua Besaran

- 63 4.

5.

6.

7.

8.

Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan a. Kapasitas, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan Eksploitasi (Operasi Produksi) Panas Bumi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik a. Kapasitas, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan Pengolahan dan pemurnian: a. mineral logam b. mineral bukan logam c. batuan d. batubara e. mineral radioaktif Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif

Penambangan di laut

Melakukan penempatan tailing di bawah laut Minyak dan Gas Bumi 9.

1.

2.

3.

4.

5.

Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan produksi a. Lapangan Minyak Bumi - Darat - Laut b. Lapangan Gas Bumi - Darat - Laut Pipanisasi minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar minyak di laut dan darat a. panjang, atau b. tekanan Pembangunan Kilang a. Liquefied Petroleum Gas (LPG) b. Liquefied Natural Gas (LNG) c. Minyak Bumi Terminal regasifikasi LNG (darat/laut)

Kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas penunjang)

> 50.000 m3/tahun > 200.000 m3/tahun

Semua Besaran Semua Besaran

Semua besaran ≥ 50.000 m3/tahun ≥ 50.000 m3/tahun ≥ 100.000 m3/tahun Semua besaran Semua besaran (ton/tahun), kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan Semuabesaran Semua besaran

Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua Semua Semua Semua

besaran besaran besaran Besaran

(MMSCFD = million metric square cubic feet per day = juta metrik persegi kaki kubik per hari)

Semua Besaran

- 64 6.

7. 8.

Pengembangan lapangan Coal Bed Methane (CBM)/Gas Metana Batubara pada tahap eksploitasi dan pengembangan produksi yang mencakup: a. Pemboran sumur produksi; b. Pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung; c. Kegiatan operasi produksi; dan d. Pasca operasi Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan Stasiun Kompresor gas

9.

Semua Besaran

Semua Besaran Semua Besaran

Blending premix; bahan bakar khusus, Blending minyak pelumas 10. Stasiun pengisian aspal curah

Semua Besaran (ton/tahun) Semua Besaran

11. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan 12. Stasiun pengisian bahan bakar gas, stasiun pengisian bulk elpiji 13. Stasiun mini CNG

Semua Besaran (kilo liter) Semua Besaran (ton) Semua Besaran (MMSCFD)

Ketenagalistrikan 1.

2.

3.

Pembangunan jaringan transmisi a. Saluran Udara Tegangan Tinggi b. Saluran Kabel Tegangan Tinggi c. Kabel laut Tegangan Tinggi Pembangunan jaringan distribusi Kabel laut tegangan menengah Pembangunan a. PLTG/PLTGU b. PLTU Batubara c. PLTU Minyak d. PLTD e. Pembangunan PLTP f. Pembangunan PLTA dengan: - Tinggi bendung, atau - Luas genangan, atau - Kapasitas daya (aliran langsung) g. PLT Sampah (PLTSa) dengan proses methane harvesting h. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain: PLT Surya, Angin, PLT Biomassa/Gambut, PLT Bayu) Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri

≥ 150 kV ≥ 150 kV ≥ 150 kV ≥ 20 kV ≥ ≥ ≥ ≥ ≥

20 MW (dalam satu lokasi) 5 MW (dalam satu lokasi) 5 MW (dalam satu lokasi) 5 MW (dalam satu lokasi)

≥ ≥ ≥ ≥

5m 10 ha 5 MW 30 MW

20 MW

> 1 MW(Dalam satu lokasi)

> 0,5 MW

- 65 -

8.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata No

Skala/Besaran

1.

Kawasan Pariwisata

Semua besaran

2.

Lapangan golf (tidak termasuk driving range) Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan) - Kebun raya dan kebun binatang - Taman buru dan kebun buru - Theme Park (taman bertema) - Taman rekreasi (non theme) - Wisata buatan lainnya Penyediaan akomodasi - Hotel - Villa - Pondok wisata - Bumi perkemahan - Persinggahan karavan - Penyediaan akomodasi lainnya

Semua besaran

3.

4.

9.

Jenis Usaha/Kegiatan

Semua besaran

Semua besaran

Bidang Pengembangan Nuklir No

Jenis Usaha/Kegiatan

1.

Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, yang meliputi: a. Reaktor Daya b. Reaktor Non Daya Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor, yang meliputi kegiatan: a. pengayaan bahan nuklir, konversi bahan nuklir, dan/atau permurnian bahan nuklir

2.

3.

4.

b. pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas c. penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas d. penyimpanan lestari Pembangunan dan Pengoperasian Instalasi Pengelolaan Limbah Radioaktif, yang meliputi kegiatan konstruksi dan operasi tahap: pengolahan limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang dan penyimpanan (disposal) limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang Produksi Radioisotop

Skala/Besaran

Semua Kapasitas > 100 kW thermal

Semua kapasitas (kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan) Semua kapasitas > 3.000 MW thermal Semua kapasitas

Semua kapasitas (kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan) Semua kapasitas yang berasal dari reaksi fisi

- 66 5. 6. 7.

Kedokteran Nuklir Invivo di luar kegiatan Instalasi untuk Rumah Sakit pemanfaatan terapi Pembangunan dan pengoperasian Daya < 100 kW reaktor nuklir reaktor penelitian - Daya termal Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor a. Fabrikasi bahan bakar nuklir a. Produksi < 125 elemen bakar/tahun - Produksi b. Produksi < b. Pengolahan dan pemurnian uranium 100ton/tahun - Produksi yellow cake c. Aktivitas < 37.000 c. Pembangunan irradiator (Tipe Kolam) TBq - Aktivitas sumber

Aktivitas < 100.000 Ci

8.

Kedokteran nuklir diagnostikIn Vivo

Semua Besaran

9.

Jenis-jenis industri penghasil TENORM

Wajib SPPL

10. Bidang Kesehatan No

Jenis Usaha/Kegiatan

1.

RS Umum dan RS khusus

2.

Puskesmas dengan rawat inap

3.

Lab kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan) Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat

4.

Skala/Besaran Semua Besaran (Kelas A, B, C atau sejenis) Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran

11. Bidang Pengelolaan Limbah B-3 No 1.

2.

Jenis Usaha/Kegiatan

Skala/Besaran

Industri jasa pengelolaan limbah B3 yang Semua Besaran melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 Pemanfaatan limbah B3 Semua Besaran a. Pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan bakar sintetis pada kiln di industri semen, kecuali pemanfaatan limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan b. Pemanfaatan limbah B3 dalam bentuk pembuatan bahan bakar sintetis (fuel blending) dari limbah B3 c. Pemanfaatan limbah B3 sebagai material alternatif pada industri semen, kecuali

- 67 -

3.

4. 5.

pemanfaatan yang hanya menggunakan fly ash d. Pemanfaatan limbah B3 oli bekas sebagai bahan baku industri daur ulang pelumas (lubricant), termasuk sebagai bahan baku pembuatan base oil e. Pemanfaatan limbah B3 pelarut bekas (used solvents) untuk industri daur ulang pelarut (solvents) f. Pemanfaatan limbah B3 aki bekas melalui proses peleburan timbal (Pb) g. Pemanfaatan limbah B3 batere dan/atau aki kering bekas dengan pembentukan ingot h. Pemanfaatan limbah B3 katalis bekas dalam bentuk daur ulang (recycle) dan/atau perolehan kembali (recovery) Pengolahan limbah B3 Semua Besaran a. Pengolahan limbah B3 secara termal menggunakan insinerator, kecuali mengolah limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan b. Pengolahan limbah B3 secara biologis (composting, biopile, landfarming, bioventing, biosparging, bioslurping, alternate electron acceptors, dan/atau fitoremediasi), sebagai kegiatan utama (jasa pengolahan limbah B3) c. Injeksi dan/atau Reinjeksi limbah B3 ke dalam formasi Penimbunan limbah B3 dengan landfill kelas Semua Besaran 1, kelas 2, dan/atau kelas 3 Semua Besaran Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan fluxsolder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solventbekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.

C. MEKANISME PERIZINAN 1. JENIS PELAYANAN Jenis

pelayanan

yang

diberikan

terkait

denganIPR,

meliputi

perizinan langsung dan perizinan tidak langsung. a. Perizinan Langsung adalah proses administrasi perizinan dimana berdasarkan proses penapisan, untuk menerbitkan IPR atas berkas permohonan

- 68 perizinanhanya memerlukan rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis dari satu Instansi Teknis Terkait, sehingga dalam proses pengajuan IPR tidak diperlukan rekomendasi/masukan dari dinas teknis lainnya melalui rapat koordinasi Tim Asistensi maupun survei untuk peninjauan lokasi. b. Perizinan Tidak Langsung adalah suatu proses administrasi perizinan dimana berdasarkan proses penapisan,berkas permohonan IPR yang diajukan perlu mendapat rekomendasi teknis dari Tim Asistensi sebagai dasar pertimbangan untuk proses Penerbitan IPR. 2. SUBSTANSI DALAM PERIZINAN Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Pengendalian Ketat, maka Tim Asistensi melakukan penilaian dan evaluasi terhadap aspek teknis dan yuridis yang antara lain meliputi: a. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, b. Kesesuaian dengan Rencana Rinci Tata Ruang, dan c. Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan bidang teknis lainnya. 3. PROSES DAN PROSEDUR PERIZINAN a. Proses dalam perizinan pemanfaatan ruang di Kawasan Pengendalian Ketat meliputi: 1) Proses pengajuan izin, yaitu Pemohon mengajukan permohonan/perpanjangan/revisi IPR di Kawasan Pengendalian Ketat kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu. 2) Proses penapisan (screening), yaitu proses identifikasi yang dilakukan untuk memastikan rencana pemanfaatan ruang yang dimohonkan merupakan bagian dari kawasan pengendalian ketat dan identifikasi terhadap proses analisis. 3) Proses pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi yaitu pemeriksaan berkas administrasi pemohon sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas/Badan/Lembaga terkait. 4) Proses analisis: a) Perizinan Langsung, analisis dilakukan oleh Dinas/Badan/Lembaga terkait melalui prosedur yang berlaku, serta kegiatan lain yang diperlukan untuk dapat

- 69 memberikan pertimbangan teknis terhadap berkas permohonan pemanfaatan ruang di Kawasan Pengendalian Ketat. b) Perizinan Tidak Langsung, dilakukan oleh Tim melalui kegiatan rapat koordinasi maupun kegiatan lainnya yang diperlukan sampai dengan diterbitkannya Rekomendasi Tim Asistensi berdasarkan berita acara rapat koordinasi sebagai dasar pertimbangan penerbitan IPR. 5) Proses penerbitan izin: a) Perizinan Langsung, Izin diterbitkan sesuai rekomendasi Ketua

Tim

Asistensi

berdasarkan

pertimbangan/

rekomendasi dari Dinas/Badan/Lembaga teknis terkait sebagai

dasar

pertimbangan

penerbitan

izin

yang

disampaikan kepada Kantor UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan proses penerbitan IPR. b) Perizinan berdasarkan

Tidak

Langsung,

surat

Izin

rekomendasi

yang teknis

diterbitkan ketua

Tim

Asistensi Pemanfaatan Ruang yang ditujukan kepada Kepala UPT P2T Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan proses penerbitan IPR. b. Prosedur dalam perizinan pemanfaatan ruang di Kawasan Pengendalian Ketat meliputi: 1) Pemohon mencari informasi tentang syarat-syarat perizinan terkait dengan proses penerbitan IPR. 2) Informasi syarat-syarat perizinan dapat diperjelas dengan cara: a) Pemohon datang sendiri ke Kantor UPT P2T Provinsi Jawa Timur, b) Pemohon

mendapat

informasi

melalui

website:

www.p2t.jatimprov.go.id, 3) Pemohon melengkapi

mengambil persyaratan

contoh

surat

(administrasi

permohonan dan

teknis)

dan yang

menjadi ketentuan sesuai dengan informasi yang diperoleh. 4) Pemohon

menyampaikan

permohonan

izin

beserta

kelengkapan berkas administrasi yang menjadi ketentuan ke Kantor UPT P2T Provinsi Jawa Timur untuk diproses lebih lanjut. 5) Tim Teknis melakukan penapisan dan/atau verifikasi berkas administrasi pengajuan permohonan perizinan.

- 70 6) Apabila berkas kelengkapan persyaratan (administrasi dan teknis)

tidak

memenuhi

kepada

pemohon

dan

ketentuan

sebaliknya

maka

dikembalikan

bilamana

persyaratan

dinyatakan lengkap dan benar maka: a) Perizinan Langsung: segera diproses dengan meminta rekomendasi dari Ketua Tim Asistensi Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan dalam penerbitan IPR. b) Perizinan

Tidak

Langsung:

segera

diproses

untuk

dilakukan rapat koordinasi dalam rangka memperoleh pertimbangan dan/atau masukan dari Tim Asistensi. 7) Apabila proses penerbitan IPR memerlukan Rapat Koordinasi, maka Kantor P2T Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan rapat koordinasi membahas permohonan IPR dalam rangka memberikan pertimbangan dan/atau masukan terkait IPR yang dimohon kepada Ketua Tim Asistensi. 8) Dalam

rapat

koordinasi

dilakukan

analisis

terhadap

kesesuaian pemanfaatan lahan dengan RTRW Provinsi Jawa Timur maupun RTRW Kabupaten/Kota, rencana rinci tata ruang, peraturan perundangan bidang teknis terkait lainnya oleh seluruh peserta rapat terkait dengan permohonan IPR. Apabila diperlukan, dapat dilakukan tinjauan lapangan untuk melihat kondisi dan situasi sekitar lokasi yang dimohon. 9) Selain

itu

juga

dapat

dilakukan

konfirmasi

kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota terkait peruntukan lahan di lokasi yang diajukan pemohon dan status perizinan yang telah atau yang akan dilaksanakan (izin lokasi, dll) agar sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten/Kota terkait. 10) Proses penerbitan dan/atau penolakan IPR dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. 11) Gubernur Jawa Timur melalui Kepala BPM Provinsi Jawa Timur selaku Administrator P2T Provinsi Jawa Timur dengan pertimbangan

yang

diajukan

oleh

Tim

Asistensi,

mengeluarkan keputusan atas permohonan IPR di Kawasan Pengendalian

Ketat

kepada

Pemohon

dengan

tembusan

kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau dinas/instansi terkait.

- 71 12) Pengajuan

permohonan

perpanjangan/revisi

perpanjangan/revisi

dilakukan

sesuai

IPR

untuk

prosedur

dan

mekanisme pengajuan permohonan IPR baru. Untuk perpanjangan IPR, akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh Tim Asistensi bersama Tim Pengawas untuk memastikan pemanfaatan ruang yang telah dilakukan oleh pemohon dan memberikan penilaian terhadap persetujuan perpanjangan IPR. Untuk

revisi

peninjauan

IPR,

apabila

lapangan

oleh

diperlukan Tim

akan

Asistensi

dilakukan

bersama

Tim

Pengawas untuk mengecek pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan IPR yang telah diterbitkan. 4. WAKTU PENGAJUAN IPR di Kawasan Pengendalian Ketat diajukan sebelum pengajuan izin prinsip

dan/atau

izin

lokasi

ke

Pemerintah

Kabupaten/Kota

dan/atau sebelum mengurus perizinan teknis lainnya (kecuali ada peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan lainnya) Gambar Prosedur Perizinan Izin Pemanfaatan Ruang

- 72 -

E. PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Pembinaan dan pengawasan Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Tim Teknis dari masing-masing SKPD terkait. Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan cara: a. Koordinasi penyelenggaraan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat melalui upaya meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam proses perizinan pada kawasan pengendalian ketat; b. sosialisasi

peraturan

perundang-undangan

dan

pedoman

pelaksaaan pengendalian pemanfaatan ruang yang terkait dengan kawasan pengendalian ketat merupakan upaya penyampaian secara interaktif substansi peraturan perundang-undangan dan pedoman yang terkait dengan kawasan pengendalian ketat; c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengendalian merupakan

ruang upaya

pada untuk

kawasan

pengendalian

mendampingi,

mengawasi,

ketat dan

memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan terkait perizinan pada kawasan pengendalian ketat; d. pelatihan,

yaitu

merupakan

upaya

untuk

mengembangkan

kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penataan ruang termasuk perizinan pada kawasan pengendalian ketat; e. penelitian

dan

pengembangan

pengembangan, ilmu

yaitu

pengetahuan

merupakan

upaya

teknologi

untuk

dan

menghasilkan inovasi atau penemuan baru dalam meningkatkan peran dan fungsi kawasan pengendalian ketat bagi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang; f.

pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang pada kawasan pengendalian ketat, yaitu untuk

mengembangkan

penataan

ruang

pada

sistem

informasi

kawasan

merupakan upaya dan

pengendalian

komunikasi ketat

yang

mutakhir, efisien, dan terpadu melalui penyediaan basis data dan informasi dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik; dan g. penyebarluasan informasi terkait kawasan pengendalian ketat kepada

masyarakat,

mempublikasikan

yaitu

berbagai

merupakan aspek

dalam

upaya

untuk

pengendalian

pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat melalui

- 73 media informasi dan media cetak yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan, dilakukan dengan cara: a. pengawasan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat yang dilakukan oleh tim pelaksana pada masing-masing SKPD terkait; b. pengawasan IPR, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan secara khusus untuk memantau penyelenggaraan pemanfaatan ruang

pada

kawasan

pengendalian

ketat

yang

dilakukan

terhadap izin yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi; c. pemeriksaan data merupakan kegiatan memeriksa data dan informasi pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat; d. pelaporan,

yaitu

merupakan

kegiatan

menyampaikan

hasil

pengawasan kepada pemangku kepentingan terkait dengan proses

perizinan

dan

pemanfaatan

ruang

pada

kawasan

pengendalian ketat; dan e. pelaporan kegiatan pengawasan dilaporkan Tim Pengendalian kepada sekretaris Tim Asistensi. 2. Pelaksana Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi

pelaksana

yang

diatur

disesuaikan

dengan

pelaksanaan proses perizinan pemanfaatan ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat, yang terdiri dari: a. TIM ASISTENSI 1) Susunan Keanggotaan: Ketua

: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

Sekretaris

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Anggota Tetap

: 1. Kepala

Badan

Penanaman

Modal

Provinsi Jawa Timur. 2. Kepala

Biro

Hukum

Setda.

Provinsi

Jawa Timur. 3. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Jawa Timur

- 74 4. Kepala

Badan

Lingkungan

Hidup

Provinsi Jawa Timur. 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Anggota Tidak Tetap

: 1. Kepala

Dinas/Badan

terkait

di

lingkungan Provinsi Jawa Timur. 2. Bupati/Walikota

Kabupaten/Kota

terkait. 3. Unsur lainnya yang terkait 2) Tugas: Memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis kepada Gubernur atas permohonan pemanfaatan ruang di Kawasan Pengendalian Ketat berdasarkan kriteria untuk menunjang daya dukung lingkungan, mencegah dampak negatif, serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan Rencana Tata Ruang dan ketentuan teknis. 3) Sekretariat: Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Jl. Pahlawan No. 102-108 Surabaya. b. TIM PEMBINAAN 1) Koordinator : Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Provinsi Jawa Timur 2) Anggota

: 1. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. 2. Dinas

Pekerjaan

Umum

Bina

Marga

Provinsi Jawa Timur 3. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur; dan 4. Dinas

Perhubungan

dan

Lalu

Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur

Lintas

- 75 c. TIM PENGENDALIAN 1) Koordinator : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. 2) Instansi pengawasan pemanfaatan ruang pada: a)

Kawasan perdagangan regional: 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur; dan 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

b) Kawasan kaki jembatan Suramadu di Kota Surabaya dan Kabupaten

Bangkalan

yang

meliputi:

kawasan

tertentu/fair ground, interchange jalan akses dan/atau rencana reklamasi pantai. 1. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur; dan 3. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur. c) Wilayah aliran sungai, sumber air dan stren kali dengan sempadannya. 1. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur; 2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; dan 3. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. d) Kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian lingkungan hidup meliputi kawasan resapan air atau sumber daya air, kawasan konservasi hutan bakau. 1. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; 2. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur; 3. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur; dan 4. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. e) Transportasi

terkait

kawasan

jaringan

jalan,

perkeretaapian, area/lingkup kepentingan pelabuhan, dan

- 76 kawasan sekitar bandar udara. Kegiatan pengawasan pada

kawasan

pengendalian

ketat

jaringan

jalan

dilaksanakan oleh: 1. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur; 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur; 3. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur; dan 4. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V. f)

Prasarana wilayah dalam skala regional lainnya seperti area di sekitar jaringan pipa gas, jaringan SUTET, dan TPA terpadu. 1. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur; 2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; dan 3. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.

g) Kawasan rawan bencana. 1. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur; 2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; dan 3. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. h) Kawasan

lindung

prioritas

dan

pertambangan

skala

regional. 1. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; 2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur; dan 3. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. i)

Kawasan konservasi alami, budaya, dan yang bersifat unik dan khas. 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur; dan 2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

j)

Kawasan untuk kegiatan yang menggunakan bahan baku dan/atau mempunyai pengaruh antarwilayah di Jawa Timur.

- 77 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur; dan 2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur k) Kawasan untuk kegiatan yang mengubah rona wilayah dan administratif Jawa Timur. 1. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur; 2. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur; 3. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; dan 4. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. l)

Kawasan

lainnya

yang

dianggap

memenuhi

kriteria

kawasan pengendalian ketat. 1. Kawasan Khusus Madura -

Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

2. Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan -

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

- 78 -

D. FORMULIR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERIZINAN 1. FORMULIR PERMOHONAN IZIN

Surabaya,………...............20.. Nomor Lampiran Perihal

Kepada YTH :

: : : Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang

Gubernur Jawa Timur c.q Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Jl. Pahlawan 116 di SURABAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ...................................................................... ………………………………………………….

mengajukan

permohonan

izin

pemanfaatan

ruang

untuk

kegiatan:

……………...........................………….…………………………………………………......... dengan keterangan sebagai berikut: A. DATA PEMOHON: 1. Nama Pemohon/Badan hukum

: ….………………..………….…………............... ..................................................................

2. Jabatan

: ………………………………….........................

3. Alamat

: ………………..….……………......................... ………….………….………………….................

4. Nomor Telepon/HP

: ……………….....……………...….................... ..................................................................

5. Akte Pendirian

: …………………..………………………………….

6. NPWP

: ………………………...………………….............

B. KONDISI LAHAN : 1. Luas/Panjang

: ……………………....……… m²/meter

2. Letak

:

a. Jalan

: ..................................................................................

b. Desa/Kelurahan : ..............................………………………………………….. c. Kecamatan

: ………………………......................................................

d. Kabupaten/Kota : ..................................................................................

- 79 3. Status

: ……………………………................................................ ..................................................................................

4. Penggunaan sekarang :

…………………......…………………….............................

Untuk melengkapi permohonan, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut : a. Data pemohon, terdiri atas: -

foto copy KTP/Kartu Identitas lainnya; dan

-

foto copy NPWP.

b. Surat kuasa dari direktur perusahaan apabila permohonan IPR diurus oleh orang lain yang bukan Pemohon; c. Uraian rencana pemanfaatan lahan (proposal); d. Peta yang disertai koordinat geografis dan foto lokasi; e. Rekomendasi teknis dan/atau pertimbangan teknis dari ……….* f. Foto copy akte pendirian perusahaan dan/atau akte perubahan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang**; g. surat persetujuan prinsip dari Penyelenggara Jalan dan rekomendasi teknis dari Dinas PU Bina Marga Provinsi***; Bersama ini kami menyatakan bahwa informasi diatas adalah benar, akurat, dan lengkap. Bila dikemudian hari diketahui ketidakbenarannya maka kami bersedia menanggung segala konsekuensinya. Demikian, atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih. Hormat Kami Pemohon, Materai Rp6.000,.....….....................

*) Dari instansi teknis, bagi perizinan langsung; **) Apabila izin yang diajukan oleh perusahaan; ***) Apabila IPR yang dimohon merupakan pemanfaatan ruang pada bagian jalan nasional;

- 80 2. FORMULIR PERPANJANGAN Surabaya,………...............20.. Nomor Lampiran Perihal

Kepada YTH :

: : : Perpanjangan Izin Pemanfaatan Ruang

Gubernur Jawa Timur c.q Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Jl. Pahlawan 116 di SURABAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ...................................................................... ………………………………………………….

mengajukan permohonan perpanjangan izin pemanfaatan ruang berdasarkan Izin Pemanfaatan Ruang nomor: ………… tanggal: …......... untuk kegiatan: ........... dengan keterangan sebagai berikut: A. DATA PEMOHON: 1.

Nama Pemohon/Badan hukum : ….………………..………….…………............... ..................................................................

2.

Jabatan

: ………………………………….........................

3.

Alamat

: ………………..….……………......................... ………….………….………………….................

4.

Nomor Telepon/HP

: ……………….....……………...….................... ..................................................................

5.

Akte Pendirian

:…………………..………………………………….

6.

NPWP

:………………………...………………….............

B. KONDISI LAHAN : 1. Luas/Panjang

: ……………………....……… m²/meter

2. Letak

:

a. Jalan

: ..................................................................................

b. Desa/Kelurahan : ..............................………………………………………….. c. Kecamatan

: ………………………......................................................

d. Kota

: ..................................................................................

3. Status

: ……………………………................................................ ..................................................................................

4. Penggunaan sekarang :

…………………......…………………….........................

- 81 Untuk melengkapi permohonan, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut : a. surat izin pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan; b. surat pernyataan dari pejabat instansi terkait yang menjelaskan bahwa pemegang

IPR

sedang

melaksanakan

proses

perizinan

sebagaimana

disyaratkan dalam dokumen IPR; c. persyaratan perizinan yang sudah dipenuhi sesuai dokumen IPR; d. berita acara hasil evaluasi terhadap IPR yang sudah diterbitkan sebelumnya; e. untuk pemohon berbentuk badan usaha surat kuasa dari pemimpin badan usaha bila permohonan diajukan bukan oleh pemimpin badan usaha dan dokumen pergantian pimpinan bila terjadi pergantian pimpinan yang tidak sesuai dengan data permohonan IPR yang akan diperpanjang; f. surat kuasa bila diurus oleh orang lain yang bukan pemohon; dan/atau g. dokumen

persyaratan

permohonan

IPR

sebelumnya

yang

mengalami

perubahan data. Bersama ini kami menyatakan bahwa informasi diatas adalah benar, akurat, dan lengkap. Bila dikemudian hari diketahui ketidakbenarannya maka kami bersedia menanggung segala konsekuensinya. Demikian, atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih. Hormat Kami Pemohon, Materai Rp6.000,.....….....................

- 82 3. FORMULIR REVISI IZIN Surabaya,………...............20.. Nomor Lampiran Perihal

Kepada YTH :

: : : Revisi Izin Pemanfaatan Ruang

Gubernur Jawa Timur c.q Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Jl. Pahlawan 116 di SURABAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ...................................................................... ………………………………………………….

mengajukan permohonan revisi izin pemanfaatan ruang sesuai Izin Pemanfaatan Ruang nomor: ………… tanggal: …......... untuk kegiatan: ........... dengan keterangan sebagai berikut: A. DATA PEMOHON: 1.

Nama Pemohon/Badan hukum : ….………………..………….…………............... ..................................................................

2.

Jabatan

: ………………………………….........................

3.

Alamat

: ………………..….……………......................... ………….………….………………….................

4.

Nomor Telepon/HP

: ……………….....……………...….................... ..................................................................

5.

Akte Pendirian

: …………………..………………………………….

6.

NPWP

: ………………………...………………….............

B. KONDISI LAHAN IPR LAMA : 1. Luas/Panjang

: ……………………....……… m²/meter

2. Letak

:

a. Jalan

: ..................................................................................

b. Desa/Kelurahan : ..............................………………………………………….. c. Kecamatan

: ………………………......................................................

d. Kota

: ..................................................................................

3. Status

: ……………………………................................................ ..................................................................................

4. Penggunaan sekarang :

…………………......…………………….........................

- 83 C. KONDISI LAHAN PERMOHONAN REVISI: 1. Luas/Panjang

: ……………………....……… m²/meter

2. Letak

:

a. Jalan

: ..................................................................................

b. Desa/Kelurahan : ..............................………………………………………….. c. Kecamatan

: ………………………......................................................

d. Kota

: ..................................................................................

3. Status

: ……………………………................................................ ..................................................................................

4. Penggunaan sekarang :

…………………......…………………….........................

Untuk melengkapi permohonan, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut : a. surat izin pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan; b. persyaratan perizinan yang sudah dipenuhi sesuai dokumen IPR; c. berita acara hasil evaluasi terhadap IPR yang sudah diterbitkan sebelumnya; d. proposal terkait perubahan kegiatan pemanfaatan ruang; e. untuk pemohon berbentuk badan usaha surat kuasa dari pemimpin badan usaha bila permohonan diajukan bukan oleh pemimpin badan usaha dan dokumen pergantian pimpinan bila terjadi pergantian pimpinan yang tidak sesuai dengan data permohonan IPR yang akan diperpanjang; f. surat kuasa bila diurus oleh orang lain yang bukan pemohon; dan g. dokumen

persyaratan

permohonan

IPR

sebelumnya

yang

mengalami

perubahan data. Bersama ini kami menyatakan bahwa informasi diatas adalah benar, akurat, dan lengkap. Bila dikemudian hari diketahui ketidakbenarannya maka kami bersedia menanggung segala konsekuensinya. Demikian, atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih. Hormat Kami Pemohon, Materai Rp6.000,.....….....................

- 84 4. FORMULIR PENGECEKAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI

KELENGKAPAN

PERSYARATAN

A. Permohonan IPR File/SuratNo : Form Pengecekan Kelengkapan Persyaratan Teknis dan Administasi No

Persyaratan Teknis dan administrasi

1. 2.

Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Data Pemohon : a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk b. Fotokopi NPWP Surat kuasa bila diurus orang lain Untuk pemohon berbentuk badan usaha surat kuasa dari pemimpin badan usaha bila permohonan diajukan bukan oleh pemimpin badan usaha surat kuasa bila diurus oleh orang lain yang bukan pemohon Uraian rencana pemanfaatan lahan (proposal) Peta yang disertai koordinat dan foto lokasi Gambar teknis Arsitektural (apabila diperlukan) Rekomendasi teknis dan/atau pertimbangan teknis dari instansi teknis untuk perizinan langsung Fotokopi akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Surat persetujuan prinsip dari Penyelenggara Jalan dan rekomendasi teknis dari Dinas PU Bina Marga Provinsi (perizinan penggunaan bagian jalan pada Jalan Nasional)

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Check List Petugas (√,X, ─ )

Keterangan : √ : disertakan X : tidak disertakan ─ : tidak diperlukan Diterima tanggal : Tindakan yang diambil : (

) Diproses

(

) Dikembalikan

Tanggal :

(

) Dikembalikan

Tanggal :

Dinyatakan Lengkap tanggal : Tindakan yang diambil : ( Penerima

) Diproses

Pemroses

Verifikator

- 85 B. Permohonan Perpanjangan IPR No 1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

Persyaratan Teknis dan administrasi

Check List Petugas (√,X, ─ )

Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Ruang Surat izin pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan dan akan diperpanjang Surat pernyataan dari pejabat instansi terkait yang menjelaskan bahwa pemegang IPR sedang melaksanakan proses perizinan sebagaimana disyaratkan dalam dokumen IPR Persyaratan perizinan yang sudah dipenuhi sesuai dokumen IPR Berita acara hasil evaluasi terhadap IPR yang sudah diterbitkan sebelumnya Untuk pemohon berbentuk badan usaha, surat kuasa dari pemimpin badan usaha bila permohonan diajukan bukan oleh pemimpin badan usaha dan dokumen pergantian pimpinan bila terjadi pergantian pimpinan yang tidak sesuai dengan data permohonan IPR yang akan diperpanjang Surat kuasa bila diurus oleh orang lain yang bukan pemohon Dokumen persyaratan permohonan IPR sebelumnya yang mengalami perubahan data

C. Permohonan Revisi IPR No 1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

Persyaratan Teknis dan administrasi Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Ruang Surat izin pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan. Surat pernyataan dari pejabat instansi terkait yang menjelaskan bahwa pemegang IPR sedang melaksanakan proses perizinan sebagaimana disyaratkan dalam dokumen IPR Persyaratan perizinan yang sudah dipenuhi sesuai dokumen IPR Berita acara hasil evaluasi terhadap IPR yang sudah diterbitkan sebelumnya Untuk pemohon berbentuk badan usaha, surat kuasa dari pemimpin badan usaha bila permohonan diajukan bukan oleh pemimpin badan usaha dan dokumen pergantian pimpinan bila terjadi pergantian pimpinan yang tidak sesuai dengan data permohonan IPR yang akan diperpanjang Surat kuasa bila diurus oleh orang lain yang bukan pemohon Dokumen persyaratan permohonan IPR sebelumnya yang mengalami perubahan data

Check List Petugas (√,X, ─ )

- 86 5. FORMULIR BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI TIM ASISTENSI PEMANFAATAN RUANG

BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI …………………… Hari/Tanggal : ….., tanggal - bulan - tahun Tempat : ………………………………………………………………

I. II.

PIMPINAN RAPAT : ………………….

: ………………………………………………………

PESERTA RAPAT : Nama : 1. ………………. 2. ………………. 3. ……………….

Instansi : - ……………………. - ………………….... - …………………….

III. SUBSTANSI : Pembahasan Izin Pemanfaatan Ruang ……………………………………………………..

(IPR)

untuk

kegiatan

IV. NOTULEN RAPAT : 1.

Pimpinan Rapat ¾ ……………………………………………….

2.

………….. ¾ ……………………………………………...

3.

……….. ¾ ………………………………………………

KESIMPULAN : Berdasarkan surat permohonan dari ……. Nomor….. tanggal ….……. ...., tentang Permohonan/Perpanjangan/Revisi Izin Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ……………….., pada rapat koordinasi saat ini dihasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Secara prinsip Pengajuan Permohonan IPR oleh ………………………..dapat/tidak dapat diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Permohonan diwajibkan segera melengkapi perizinan sesuai dengan peraturan perundangan yaitu izin: a. ……… b. …….. c. …….. 3. …………………………...

PIMPINAN RAPAT …………………………..

- 87 Demikian BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Mengetahui : No. 1. 2. dst.

Nama

Tanda Tangan 1. ………………………… 2. ………………………… 3. …………………………

- 88 6. FORMULIR BERITA ACARA RAPAT PENINJAUAN LAPANGAN

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN ………………………………………………………….. Hari/Tanggal : ……….., ……………..…… Tempat : ………………………….

Pada hari ….., tanggal … Bulan …. Tahun …. , telah dilakukan peninjauan lokasi (survey) terkait rencana …………. yang berlokasi di …………. oleh : …………………. dengan hasil kesepakatan bersama sebagai berikut : 1. Secara prinsip Pengajuan Permohonan IPR oleh ………….. dapat/belum dapat diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2. ……………………. 3. Pemegang Izin diwajibkan juga mengikuti segala ketentuan prasyarat yang ditetapkan dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari/tanggal ……………, …….…………………. di ……………….. dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Demikian berita acara peninjauan lokasi ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui : No. 1. 2. dst

Nama

TandaTangan 1. ………………………… 2. ………………………… 3. …………………………

- 89 7. FORMULIR BERITA ACARA EVALUASI KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

BERITA ACARA EVALUASI KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG ………………………………………………………….. Hari/Tanggal : ……….., ……………..…… Tempat : ………………………….

Pada hari ….., tanggal … Bulan …. Tahun …. , telah dilakukan peninjauan terkait evaluasi kegaiatan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan untuk kegiatan …………. berlokasi di …………. oleh : …………………. yang disesuaikan dengan Izin Pemanfaatan Ruang atas nama :……….nomor IPR:……..tanggal……. dengan hasil evaluasi sebagai berikut : 1. …………………. 2. …………………. 3. Izin Pemanfaatan Ruang atas nama: ……..nomor: ……….. tanggal: ………. dapat/tidak dapat diperpanjang/revisi. Demikian berita acara peninjauan lokasi ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya Mengetahui : No. 1. 2. dst.

Nama

TandaTangan 1. ………………………… 2. ………………………… 3. …………………………

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO