Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Resti Yuniarti*) ABSTRAK Perkembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang berdampak juga pada kebutuhan layanan informasi yang cepat dalam dunia pendidikan. LPMP sebagai lembaga pemerintah dengan fungsi sebagai organisasi pelayanan pada bidang pendidikan perlu mengantisipasi dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman pada era informasi ini.Salah satu tugas pokok dan fungsi LPMP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaah Nomor 37 Tahun 2012 pasal 3, menyebutkan bahwa salah satu tugas tupoksi LPMP adalah pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan di tingkat Provinsi. Untuk itu pada prosesnya adapatasi baik secara manajerial maupun substantif harus senantiasa di-up grade khususnya oleh staff struktural dan fungsionalnya. LPMP Jawa Barat yang pada sejarahnya merupakan peralihan fungsi dari Balai Penataran Guru menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dengan paradigma baru harus mampu menjawab pertanyaan, “mampukah LPMP menjawab kebutuhan masyarakat pendidikan akan sistem informasi penjaminan mutu 8 Standar Nasional Pendidikan seperti yang diamanatkan?” Kata Kunci : Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sistem Informasi, LPMP -------------------------*) Resti Yuniarti adalah tenaga struktural seksi pemetaan mutu dan supervisi pada LPMP Jawa Barat. Saat ini sedang mengikuti diklat fungsional pengembang teknologi pembelajaran Sumber : buku panduan 4 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi LPMP” yang diterbitkan Forum Pembelajaran Klaster 2 LPMP dan BDK, tahun 2013
Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
I. Pendahuluan Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer yaitu afektif, kognitif dan psikomotorik dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan seyogyanya menjadi wahana strategis dalam upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga citacita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai. Pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberi pelayanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Kemampuan manusia Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman dapat ditopang oleh kemampuannya dalam menyesuaikan diri dan proaktif terhadap perubahan budaya yaitu teknologi. Pada era teknologi informasi ini, percepatan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi demikian pesat, sehingga mampu menawarkan jasa layanan yang mungkin pada beberapa tahun yang lalu masih merupakan impian bagi kebanyakan pengguna teknologi tersebut. Di masa mendatang, perkembangan teknologi memperlihatkan kecenderungan pudarnya batas negara dan batas ekonomi. Lebih lanjut keterlambatan antisipasi kondisi tersebut akan berakibat fatal bagi bangsa dan negara. Adanya persaingan global tersebut dan tuntutan logis yang bermunculan akan memaksa adanya sikap profesional di sisi penentu kebijakan dan pemerintah. LPMP sebagai lembaga pemerintah dengan fungsi sebagai organisasi pelayanan pada bidang pendidikan perlu mengantisipasi dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman pada era informasi ini. Lebih jauh diperlukan sikap dan alat kerja yang mampu untuk mendorong percepatan siklus layanan, globalisasi, peningkatan produktifitas kerja, pertukaran informasi antar sektor untuk memperkaya pengetahuan di seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat peduli pendidikan. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2012 LPMP merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (BPSDMPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. LPMP secara teknis menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan dibawah
koordinasi BPSDMPK melalui kemitraan dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, dan Perguruan Tinggi termasuk dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan untuk melaksanakan core bisnis LPMP yang berpusat pada penjaminan mutu 8 standar pendidikan.
II. Kajian Teori 2.1 Peranan Strategis Sistem Informasi Perlu disadari bahwa LPMP membutuhkan informasi sebagai pondasi upaya penjaminan mutu di satuan pendidikan yang dapat dikelola melalui teknologi informasi. TI yang dibangun oleh lembaga haruslah mampu :
menjaga kualitas yang mampu mendukung tupoksi LPMP hingga satuan pendidikan,
memberikan nilai sesuai dengan tujuan strategis dan mewujudkan manfaat pada organisasi hingga satuan pendidikan melalui penggunaan TI secara efektif dan inovasi,
melakukan perbaikan operasional penjaminan mutu melalui penerapan TI
Oleh karena itu setiap LPMP haruslah memiliki rencana pengembangan dan tata kelola sistem informasi yang dituangkan ke dalam pedoman rencana strategi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan menguraikan strategi pengembangan sistem informasi dalam bentuk infrastruktur dan teknologi fundamental agar dapat membangun keselarasan implementasi dan strategi LPMP dalam menjalankan fungsi model penjaminan mutu pendidikan. Selain itu, secara khusus fungsi dokumen bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan dukungan dalam pengambilan keputusan pada organisasi dan dapat menjadi blueprint atas situasi saat ini dan dimasa yang akan datang untuk memperoleh keselarasan antara tujuan, strategi dan kebutuhan organisasi dengan penerapan teknologi informasi. Sebelum organisasi melakukan kajian detail terhadap kebutuhan sistem informasi, perlu disepakati terlebih dahulu komponen-komponen apa saja yang merupakan sub-sistem dari sistem informasi yang ingin dibangun. Paling tidak terdapat 5 (lima) komponen penting yang harus dikaji secara mendalam, yaitu:
Elemen Obyektif;
Elemen Aktivitas;
Elemen Data;
Elemen Manusia; dan
Elemen Teknologi
Kebutuhan sistem informasi pada dasarnya merupakan sebuah aspek demand dari organisasi terhadap teknologi informasi yang ingin dibangun. Dengan mempelajari kebutuhan dan arah pengembangan organisasi, akan dapat dikembangkan spesifikasi teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sebagai sebuah aspek supply, teknologi informasi yang dibangun harus memiliki keterkaitan yang erat dengan elemen-elemen sistem informasi. Kontruks elemen yang menjadi pilar pengembangan SI perlu dikendalikan dan diarahkan agar tujuan dan arah pengembangan dan pengelolaannya dapat sejalan dengan arah tujuah organisasi. bagaimana elemen tertuang dalam strategi IT dan sejalan dengan strategi organisasi dapat digambarkan dalam model berikut yang menunjukan pola interaksi organisasi dan IT
Gambar II.1. Model Keselarasan Stratejik Dalam model business-TI strategic alignment (Henderson and Venkatraman, 1993) dapat mennggambarkan framework yang menggambarkan kerangka implementasi bisnis dan sistem informasi/teknologi informasi (SI/TI) serta kaitannya dengan komponen infrastruktur baik untuk organisasi maupun SI/TI.
2.2 Arah Pembangunan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . Dalam upaya mewujudkan pembangunan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945, Pemerintah RI menuangkan arah pembangunan yang akan dilaksanakan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Berdasarkan rencana pembangunan tersebut, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan termasuk unsur-unsurnya menyelaraskan arah pembangunan pendidikan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kemendiknas Tahun 2010-2014. RPPNJP pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005-2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010-2015) dengan fokus pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015-2020) dengan fokus pada penguatan daya saing regional; dan tema pembangunan IV (2020-2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional. Rencana strategis Kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2010-2014 menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan di pusat dan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan. Berdasarkan rencana strategis Kementerian pendidikan selama Lima tahun pertama dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) guna terciptanya insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif dalam tatanan masyarakat lokal dan global difokuskan pada peningkatan infrastruktur sarana satuan pendidikan yang ada yang disertai dengan peningkatan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan. Terlihat dalam analisa situasi pendidikan nasional sampai dengan saat ini bahwa kebutuhan (demand) melebihi sediaan (supply) sarana dan prasarana pendidikan. Terlebih jika diperbandingkan antara pola sebaran penduduk Indonesia dan keberadaan infrastruktur pendidikan yang masih menuntut perhatian lebih. Apabila telah terjadi keseimbangan yang efektif antara kuantitas manusia Indonesia dengan kapasitas pendidikan nasional maka poin utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah tercapai. Salah satu kendala dalam pemerataan pendidikan di Indonesia adalah cakupan geografisnya yang luas. Hal ini memerlukan modernisasi pada sistem dan jaringan informasi menggunakan Teknologi Informasi yang memadai. Luasnya wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan luasnya sebaran penduduknya dapat dipersatukan dengan jaring-jaring teknologi informasi. Modernisasi dengan menggunakan Teknologi Informasi juga dapat meningkatkan sistem pengawasan pada implementasi
program-program pendidikan. Dilengkapi dengan sistem informasi manajemen yang tangguh, tantangan untuk mewujudkan sistem tata kelola yang sehat, efisien, dan akuntabel akan lebih mudah tercapai. Citra dan kemampuan pelayanan publik Kementerian pendidikan dan kebudayaan sebagai salah satu institusi pemerintah pun dapat terangkat. Dalam rangka mendukung tercapainya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, diperlukan sistem dan teknologi informasi secara terpadu yang mampu meningkatkan pelayanan dan mendukung penyediaan informasi dan pelaporan bagi penentu kebijakan pendidikan dan pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pembelajaran secara tepat, transparan, akuntabel, dan efisien. Sesuai arah rencana strategis pembangunan pendidikan 2010-2014, implementasi pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu di lingkungan Kementerian pendidikan dan kebudayaan dilandaskan pada hal-hal sebagai berikut: 1. Strategi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan harus selaras dengan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan 2. Sistem dan Teknologi Informasi harus mampu mendukung manajemen dalam mengambil keputusan secara cepat, efisien dan efektif termasuk mengatur wewenang pendistribusian informasi. 3. Sistem dan Teknologi Informasi harus fleksibel untuk mengantisipasi berbagai perubahan termasuk dilakukannya reformasi birokrasi dan organisasi. 4. Sistem dan Teknologi Informasi harus menjamin keamanan dan kesahihan data serta menjamin efisiensi pengelolaan pangkalan data sehingga tidak terjadi data redundancy. 5. Sistem dan Teknologi Informasi harus mampu menjadi sarana untuk mendukung pemberian layanan pendidikan termasuk e-pembelajaran, e-knowledge sharing dan e-sumber belajar; 6. Sistem dan Teknologi Informasi harus mendukung tercapainya Sistem Tata Kelola teknologi dan pemerintahan termasuk sistem pengawasan dan evaluasi, pelaporan yang handal, efektif dan efisien.
2.3 Strategi Pengembangan Teknologi Informasi LPMP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan suatu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Permendiknas No. 37 Tahun 2012, LPMP merupakan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas LPMP tersebut dilakukan dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, LPMP menyelenggarakan fungsi: pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah; 1. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah; 2. Supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional; 3. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan; 4. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan 5. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.
Strategi LPMP memungkinkan secara kelembagaan
timbulnya pengembangan produk dan
layanan sebagai berikut : 1. Program fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan 2. Penjaringan data sebagai landasan pengambilan keputusan peningkatan mutu pendidikan 3. Mendorong akselerasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui berbagai program bantuan kelompok kerja dan kualifikasi pendidikan. 4. Kemitraan dan pendampingan dengan setiap Kab./Kota 5. Pelaksanaan evaluasi diri sekolah (EDS) untuk menetapkan prioritas peningkatan mutu sekolah. 6. Pengembangan Model pembelajaran 7. Pemetaan mutu pendidikan 8. Penelitian dan Pengkajian mutu pendidikan dasar dan menengah 9. Pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan. Memperhatikan tugas dan fungsi diatas, LPMP sebagai lembaga pemerintah dengan fungsi sebagai organisasi pelayanan pada bidang pendidikan harus mampu mencapai dan memenuhi tugas yang diembannya dengan mengantisipasi dan proaktif dalam menjawab tantangan sesuai kondisi dan dinamika lingkungan yang terus berkembang. Sehingga Teknologi Informasi perlu dikembangkan guna mendorong kinerja LPMP dalam upaya memperluas dan meningkatkan akselerasi peningkatan mutu pendidikan. Lebih jauh diperlukan sikap dan alat kerja yang mampu untuk mendorong percepatan siklus layanan, globalisasi, peningkatan produktifitas kerja, pertukaran informasi antar sektor dan memperkaya pengetahuan diseluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat peduli pendidikan. Pengelolaan dan penggunaan teknologi informasi perlu terus menerus diupayakan dan dikembangkan oleh LPMP agar teknologi informasi dapat terintegrasi dengan visi, misi, tugas, strategi dan proses bisnis LPMP sehingga dapat mempercepat pencapaian outcome pada setiap aktivitas didalamnya dengan satu tujuan yaitu peningkatan mutu pendidikan. Perencanaan dan pengembangan
sistem informasi ini merupakan bagian yang saling terkait dengan peningkatan penggunaan dan manajemen sumber daya teknologi Informasi LPMP. Untuk itu LPMP perlu mempersiapkan dukungan sistem pelayanannya baik dalam bentuk perangkat lunak dan keras yang ditopang oleh sistem jaringan yang mendukung konektivitas antar sistem pengguna internal dan mendorong kemudahan akses informasi bagi pihak eksternal. Dengan adanya kebutuhan sistem layanan informasi, maka dalam pengembangan berbagai sistem informasi LPMP disandarkan pada tiga prinsip dasar perubahan potensial yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sistem layanan informasi di LPMP yaitu : 1. Proses Otomatisasi : Mengubah peran manusia dalam menjalankan proses yang meliputi menerima, menyimpan, processing, output dan mengirimkan informasi 2. Proses Informasi : Mendukung peran manusia dalam menjalankan proses informasi, misalnya mendukung arus proses pengambilan keputusan, komunikasi dan implementasi 3. Proses Transformasi : Mengembangkan teknologi informasi baru untuk menjalankan proses informasi atau mendukung proses informasi. Ketiga dasar ini dapat dijadikan acuan pengembangan sistem layanan informasi sehingga menunjang berbagai pelayanan sesuai bisnis proses di lingkungan LPMP. Memperhatikan keseluruhan bisnis proses LPMP maka beberapa objektif Sistem Informasi yang dapat digunakan sebagai pedoman pengembangan arsitektur, standarisasi hingga implementasi teknologi informasi yakni : 1. Data 2. Aplikasi 3. Teknologi 4. Pengembangan dan Implementasi 5. Infrastruktur. Seluruh objektif di atas harus memegang kaidah prinsip-prinsip kunci dalam agar terjadi keselarasan tujuan dan kebutuhan teknologi informasi kelembagaan, dan untuk menyediakan lingkungan objektif yang terkait dengan kebijakan, prinsip tersebut, yaitu: 1. Mendukung objektif teknologi informasi LPMP 2. Perilaku komunikasi pada proses bisnis LPMP 3. Perlakuan informasi sebagai sumber daya strategis 4. Memandang teknologi sebagai investasi dalam perspektif kelembagaan 5. Menjamin keterbukaan dan kemudahaan akses informasi digital dan pelayanan dengan memperhatikan privasi lembaga.
Dalam mendukung berbagai produk dan layanan yang menjadi target kegiatan LPMP, maka dibutuhkan suatu jaringan informasi dan pendukungnya pondasi dimana seluruh sistem akan diimplementasikan karena seluruh sistem yang dikembangkan menggunakan prinsip client-server
dengan menjadikan jaringan informasi sebagai media transportasi data dan informasi yang dapat berfungsi untuk berbagai lapisan jasa layanan informasi yang dikembangkan.
III. Analisis dan Pembahasan Memperhatikan layanan yang menjadi tugas LPMP maka dapat ditarik beberapa kebutuhan sistem informasi yang perlu diangkat untuk mendukung layanan yang dilakukan LPMP yang merupakan bagian dari proses perencanaan Sistem Infomasi. Strategi dan sasaran Teknologi Informasi yang dikembangkan diharapkan akan mampu memberikan nilai bagi Lembaga baik secara kualitas maupun kuantitas untuk mencapai hasil optimal dalam pencapaian tugas dan fungsi LPMP. Strategi dan sasaran tersebut dilaksananakan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sumber daya baik dari segi orang, proses, struktur dan infrastruktur. Adapun pengembangan sistem informasi yang mampu mendorong peran LPMP dalam penjaminan mutu pendidikan adalah sebagai berikut : 1.
Data dan Perluasan akses a. Strategi 1 : Pengembangan sentra data dan jaringan Sasaran : 1) Pengembangan jaringan infomasi (LAN) Sistem jaringan Local Area Network (LAN) yang digunakan di LPMP mengacu pada kerangka dan struktur organisasi yang berlaku di LPMP dengan memperhatikan rencana pengembangan ke depan. Secara organanisasi LPMP meliputi Subbagian Umum, Seksi Sistem Informasi, Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi, Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelima bagian tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sehingga kebutuhan aliran data untuk kelimanya pun akan berbeda. Sehingga perlu dikembagnkan topologi jaringan yang menjadi pedoman pengelolaan jaringan dengan memperhatikan kebutuhan akan akses informasi struktur dan kondisi lingkungan fisik LPMP. 2) Pengembangan sistem server data lembaga Dalam mendukung berbagai layanan yang menjadi target kegiatan LPMP, maka dibutuhkan pembangunan portal sentral data yang kompetitif. Dengan meninjau berbagai macam komponen yang terkait dengan funsionalitas data dan kebutuhannya maka portal sentral data tersebut dapat dibagi kedalam berbagai lapisan jasa layanan data. Pembagiannya dapat digambarkan kedalam kerangka yang memungkinkan LPMP Jawa Barat membuat portal sentral data tunggal. Kerangka yang fleksibel dan terskala memungkinkan sentral data ini digunakan untuk pondasi dalam menyusun sebuah integrasi teknologi LPMP dan fungsionalitasnya. LPMP akan memadukan berbagai jenis
elemen yang terbaik dari solusi portal sentral data dengan mempertimbangkan lapisan jasa dan layanan. 3) Optimalisasi dan Pengembangan Keamanan Server Pengembangan dan implementasi sekuritas sistem dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan, integritas dan kerahasiaannya sehingga informasi dapat digunakan sesuai tingkat penggunanya. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain, yang tidak berkepentingan, dapat menimbulkan
kerugian bagi pemilik informasi, untuk itu
keamanan dari sistem informasi yang digunakan harus terjamin dalam batas yang dapat diterima. Implementasi sekuriti ini dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa alternatif yaitu : -
Implementasi firewall
-
Penetapan dan pengendalian hak dan kewenangan akses data
-
Instalasi monitoring sistem
-
Instalasi sistem anti virus client-server
-
Membackup data server secara berkala
b. Strategi 2 : Pengembangan dan Perluasan akses data dan informasi Sasaran : 1) Pengembangan dan optimalisasi Website LPMP World wide web atau lebih sering dikenal dengan website saat ini berkembang dengan pesatnya pada berbagai bidang tidak terkecuali bidang pendidikan. Perkembangan internet ini mampu menyuguhkan banyak manfaat diantaranya sebagai media penyebarluasan berbagai data, informasi dan komunikasi yang menyangkut perkembangan dunia pendidikan khususnya di tingkat provinsi. Dengan pengembangan dan pemutakhiran website yang dimiliki oleh LPMP maka LPMP akan mampu menyebarkan berbagai jenis informasi baik managemen pendidikan, kebijakan pemerintah, perkembangan pendidikan, metode, data, dan segala jenis informasi pendidikan lainya yang dapat digunakan sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan Pada saat ini LPMP, meskipun masih terbatas, telah memiliki website-nya sendiri. Namun demikian pengembangan atau pemutahirannya perlu dilakukan secara lebih intensif untuk menajamkan kandungan informasi didalamnya, sehingga mampu mengikuti perkembangan dunia pendidikan di dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan pemerintah. sehingga mampu meningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi.
2) Perancangan dan pengembangan pemetaan mutu pendidikan Penampilan data yang sangat akurat merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam era informasi sekarang ini dan penampilan data dengan tepat untuk kebutuhan data dalam peta yang dikenal dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai sarana pemetaan. SIG pada awalnya merupakan sistem yang dimanfaatkan oleh ahli kebumian, kini dapat dikembangkan oleh para ahli di bidang lain (praktisi pendidikan dalam hal pemetaan kondisi mutu pendidikan). Adapun kegiatan SIG melliputi berbagai aspek mulai dari perencanaan (planning), pengelolaan data dasar terpadu (integrated database management), pengambilan data di lapangan (data acquisition), analisis dan pemodelan, sampai menyediakan sumberdaya peta digital.
3) Pengembangan dan optimalisasi akses data PTK Data yang dikoleksi, divalidasi, dan dilaporkan LPMP merupakan substansi kebutuhan peningkatan mutu pendidikan khususnya di tingkat provinsi. Dan hal ini harus dapat disuplay pada seluruh bagian di tubuh LPMP sebagai nutrisi yang membuat pengembangan mutu pendidikan menjadi tumbuh dan berkembang sesuai dengan sasaran yang diamanahkan oleh UUD 1945 dan telah menjadi tugas dan fungsi LPMP. Data dan informasi tenaga pendidik dan kependidikan yang disertai data dan informasi institusi pendidikan yang menaunginya dapat berupa data mentah (raw data) maupun hasil analisis. Data dan informasi ini sudah semestinya dapat dikoleksi dan didistribusikan baik untuk kebutuhan internal maupun external (Stockholder) LPMP. Dengan pertimbangan inilah maka LPMP diharapkan memiliki suatu sistem yang menangani khusus mengenai Data dan Informasi tenaga pendidik dan kependidikan, karena kuantitas yang besar dan dinamika data yang tinggi. Sistem yang mampu mengoptimalkan dan menunjang data dan informasi tenaga pendidik dan kependidikan (PTK) ini dibangun secara sentral dengan otoritas khusus sesuai dengan role pengakesan untuk kepentingan securitas data dan informasi PTK itu sendiri. Tool pendukung yang mensuport sistem yang ditetapkan departemen dapat dikembangkan untuk alat klarifikasi dan validasi serta sistem antar muka yang mampu merepresentasikan data dan informasi yang dimiliki dengan tetap menjaga tingkat keamanan data dengan tetap menjaga kemudahan pengaksesannya (user friendly). Sistem ini akan diintegrasikan dengan sistem network yang ada di LPMP dan Website LPMP untuk menunjang integrasi sistem kerja yang ada di LPMP. Dengan demikian sistem yang dikembangkan akan mampu memberi kemudahan pengakesaan dan pengupdatean data dan informasi PTK sebagai bahan baku peningkatan mutu pendidikan diseluruh tubuh LPMP dan Stakeholder LPMP.
2. Sistem Pelayanan Peningkatan mutu Pendidikan Strategi : Peningkatan pelayanan mutu pendidikan berbasis teknologi informasi Sasaran: 1) Pengembangan sistem pendukung evaluasi diri sekolah EDS merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan yang perlu mendapat perhatian khusus baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Oleh karena itu pelaksanaan EDS perlu difasilitasi terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi supaya menhasilkan data dengan riil, cepat dan akurat. Aplikasi sistem EDS yang diimplementasikan adalah berbasis web yang dilengkapi, transaksi manipulasi data hanya dilakukan akun yang mempunyai otoritas khusus tetapi akses informasi dapat dilihat oleh publik. Semua user memiliki fungsi kontrol terhadap level user dibawahnya, sehingga akan terjadi hirarkri kontrol terhadap akses konten web yang bermanfaat untuk menhindari kesalahan data yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Secara khusus transaksi data yang dimaksud pada sistem EDS adalah memfasilitasi pengambilan download format file instrumen EDS dan upload atau entry data file EDS. Download dan upload dapat dilakukan oleh user yang sudah teregistrasi dan sudah aktifasi. Sekolah dapat melakukan download dan upload atau entry data hanya untuk sekolah itu saja, pengawas dapat melaukukan download dan upload hanya sekolah yang menjadi binaan pengawas tersebut, sedangkan operator dan admin LPMP dapat melakukan download dan upload pada sekolah-sekolah di wilayah LPMP tersebut. Informasi yang disuguhkan dirancang menggunakan format tabulasi dan format chart. Format tabulasi berguna untuk menampilkan informasi dalam bentuk satuan data (field) yang lebih rinci dan format chart untuk menampilkan informasi dalam bentuk grafik seperti line chart, bar chart, pie chart dan lain-lain yang berguna untuk perbandingan data/informasi, prediksi, kecenderungan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan.
2) Sistem pendidikan dan pelatihan Online Kebutuhan pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) semakin kini berkembang, demikian pula dengan cakupan kuantitas jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan. Apabila kita mengikuti metode tradisional dengan mengumpulkan PTK di suatu tempat agar mereka dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dirancang dan dilaksanakan LPMP maka waktu yang dibutuhkan jika dibandingkan dengan jumlah PTK yang harus di kembangkan kompetensinya, tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Oleh karena itu dibutuhkan metode alternatif lain yang mampu mengejar kuantitas PTK yang harus diberi pendidikan dan pelatihan, tanpa meninggalkan kualitas pembelajaran. Salah satu alternatif tersebut adalah dengan menggunakan teknologi ICT dengan menerapkan pendidikan dan pelatihan secara online berbasis web interaktif. Proses belajar menggunakan sistem online web site LPMP yang dirancang khusus untuk pendidikan dan pelatihan jarak jauh. Bahan belajar dipartisikan kedalam paket-paket belajar sesuai tingkat kebutuhan PTK pada suatu jenjang dan kompetensi. PTK yang mengikuti pembelajaran di kontrol melalui sistem login khusus dan sistem pembelajaran dijadwalkan secara online pula. Dengan sistem ini diharapkan PTK akan mampu meningkatkan kompetensinya tanpa harus meninggalkan tugasnya sebagai pendidik dan dapat dilakukan dimana saja.
3) Pemutahkhiran perpustakaan digital Perpustakaan sebagai salah satu bagian penunjang mekanisme pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dapat dipisahkan di dalam suatu sistem pendidikan. Dengan adanya perpustakaan baik secara pustaka maupun managemen tentu saja perlu ditunjang oleh suatu sistem pelayanan dan manajemen perpustakaan yang handal dan cepat. Sistem perpustakaan yang selama ini masih diterapkan baik di sekolah dasar dan menengah secara umum masih dilakukan secara manual atau tradisional, hal ini bukan sesuatu yang buruk namun seiring perkembangan zaman dan teknologi sangatlah memungkinkan untuk menerapkan teknologi tersebut ke dalam sistem perpustakaan untuk meningkatkan performansi perpustakaan itu sendiri. Teknologi ini bukanlah sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan namun perlu diterapkan sesuai dengan kondisi lapangan pendidikan, khususnya sekolah. LPMP sebagai salah satu lembaga yang berupaya meningkatkan kualitas pendidikan sudah seharusnya memiliki suatu prototype perpustakaan yang telah terintegrasi dengan teknologi terkini, yang mampu menyuguhkan suatu sistem pelayanan dan manajemen perpustakaan pendidikan yang handal berikut alternatif-alternatif yang ditawarkannya. Karena Perpustakaan yang dimiliki oleh sebagian besar LPMP masih menerapkan sistem tradisional alangkah baiknya bila semua LPMP sendiri berupaya menciptakan suatu sistem teknologi digital yang terintegrasi dengan sistem pelayanan terpadu sebagai media percontohan perpustakaan sekolah yang baik. Sehingga sekolah-sekolah mampu meniru bahkan mengembangkan sistem tersebut, sehingga sebagai efek lanjutannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri.
4) Pengembangan sistem pengukuran kompetensi guru online Sebagai solusi atas munculnya kewaswasan para guru dalam mengikuti sertifikasi guru, maka LPMP akan mencoba mengembangkan sarana simulasi pengukuran komptensi guru
berbasis web dengan metode yang interaktif. Dengan sistem ini di guru-guru yang merasa belum yakin atas kompetensi mereka, dapat mengikuti dan mengukur kemampuan mereka dengan mengikuti sistem online simulasi sertifikasi, sehingga mereka mampu dan menyadari kekuatan dan kelemahannya. Dan mereka dapat dengan segera memperbaiki kelemahannya. Secara umum sistem ini dapat dimanfaat kan oleh para guru tidak hanya untuk mengikuti sertifikasi guru saja, tetapi lebih jauh lagi yaitu untuk mengukur tingkat kompetensi guru yang akan bermanfat untuk diri mereka sebagai sarana evaluasi diri atas kompetensi dan profesionalisme guru yang bersangkutan.
5) Optimalisasi dan pengembangan Multimedia pembelajaran. Untuk menciptakan keragaman multimedia yang mampu mewarnai proses belajar dan mengajar di dalam kelas dan meningkatkan efektifitas pembelajaran maka LPMP berupaya untuk membuat dan mengembangkan beragam multimedia baik berupa video maupun animasi interaktif. Termasuk pendoman penerapan dan sosialisasi penggunaannya. Agar lebih terarah dan terpadu pengembangan multimedia ini haruslah didukung oleh infrastruktur (perangkat studio dan sistem multimedia) dan tim pengembang yang handal, disertai dengan menyusun kerangka kerja yang akan direalisasikan dan diproduksi dalam jangka waktu tertentu, berikut sosialisasinya.
IV. Kesimpulan dan Rekomendasi 4.1. Kesimpulan Semangat memberikan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 menuntut berbagai upaya bagi perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Pemetaan mutu pendidikan sebagai langkah awal dalam rangkaian proses penjaminan mutu akan memiliki efektifitas dan efisiensi tinggi apabila terwujud integrasi dari berbagai proses dalam pemetaan mutu dengan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing unit utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah dan pemerintah dengan memanfaatkan kemampuan teknologi informasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menampilkan berbagai data dan informasi dari satuan pendidikan. Penyusunan profil mutu satuan pendidikan yang diagregasi di tingkat berikutnya dengan sebutan peta mutu pendidikan merupakan gambaran nyata kondisi mutu pendidikan dalam konteks capaian Standar Nasional Pendidikan. Profil dan peta mutu yang dihasilkan akan bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan apabila disusun berdasarkan data dan informasi yang valid dan akurat. Peningkatan mutu dapat terwujud apabila profil dan peta mutu yang telah digunakan sebagai sumber data bagi penyusunan program dan kegiatan ditindaklanjuti dalam implementasi program berbasis profil dan peta mutu di setiap tingkatan, yaitu satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah.
Upaya bersama dari berbagai pihak pemangku kepentingan pendidikan dengan semangat memberikan pelayanan kepada seluruh peserta didik harus dimulai dari proses pengumpulan data yang selanjutnya diolah dan dianalisis sebagai bahan penyusunan program peningkatan mutu sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab bersama dalam peningkatan mutu pendidikan. Tulisan ini dikembangkan sebagai sarana yang mampu memberikan arah pengembangan sistem informasi penjaminan mutu pendidikan dan sebuah alternatif acuan bagi pengolahan profil dan peta mutu pendidikan. Sumbang saran dan perbaikan bagi upaya peningkatan mutu pendidikan sangat diharapkan untuk memperkaya dan memperdalam ide dan kajian atas profil dan peta mutu sebagai basis peningkatan mutu pendidikan. Semoga segala upaya yang diniatkan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan akan menjadi catatan pertanggungjawaban atas amanah yang dititipkan oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
4.2. Rekomendasi 1. Sistem Informasi menjadi searah dengan kebijakan dan strategi penjaminan mutu pendidikan. 2. Sistem Informasi memungkinkan LPMP memanfaatkan peluang dan memaksimalkan layanan terhadap seluruh stakeholder pendidikan. 3. Pemanfaatan Sumber daya TI secara bertanggung jawab.
V.
Daftar Pustaka Depdiknas (2003). Undang – undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peratuan Pemerintah (2005). Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (2012). Nomor 37 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan; Panduan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi LPMP (2013). Forum Pembelajaran Klaster 2 LPMP dan BDK; Hendarson & Venkatraman (1993). Strategic Aligment A Model For Organizational Transformation Via Information Technologi;
