Pelestarian Ekosistem Sumatera dan Energi Terbarukan (Kebijakan Uni Eropa dan Peraturan Nasional)
KICK-OFF MEETING PELAKSANAAN PROGRAM EKOSISTEM RIMBA Jakarta, 29 Juli 2011
Fathi Hanif, SH.MH Policy & Legal Expert WWF Indonesia
Pendahuluan Kebijakan nasional terkait pelestarian Ekosistem dan energi terbarukan. Kebijakan Uni Eropa terkait sumber energi terbarukan Penutup
Mitigasi perubahan iklim melalui LULUCF adalah prioritas kebijakan nasional Indonesia berdasarkan kepentingan nasional sebagaimana tercantum dalam berbagai per-UU-an. Indonesia telah mencanangkan bahwa pada th 2020 akan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% berdasarkan skenario Business As Usual (BAU). sampai sebesar 41% , jika negara‐negara industri bersedia membantu. Negara-negara Uni Eropa juga memiliki komitmen utk mengurangi emisi sebesar 20% (2020), salah satu kebijakan yg di dorong melalui EU-RED. Indonesia dan Uni Eropa telah memiliki beberapa kerjasama yg terakit upaya pelestarian LH/SDA, ex. FLEGT-VPA (mei 2011)
1. Pengelolaan hutan dilakukan dengan memperhatikan fungsi hutan (produksi, lindung, konservasi) – UU No.41/1999 ttg Kehutanan 2. Penyusunan RTRN/Prov/Kota dilakukan berbasis ekosistem – UU No.26/2007 3. Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan antara lain menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; -- UU no.32/2009 4. Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup.– UU no.30/2007.
PerMenhut No.P.30/Menhut‐II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD); Keppres No. 19 tahun 2010 tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+; Inpres No.10/2011 ttg Penundaan izin baru & penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Keppres No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Inpres No. 1 tahun 2006 tentang pemanfaatan biofuels Dokumen Sumatera Road Map (2010) utk penyelamatan hutan/SDA sumatera.
Directive 2009/28/EC tentang langkah-langkah dalam penggunaan energi dari sumber yang terbarukan, menggantikan Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. Tujuan dari directive ini adalah untuk mencapai target pemenuhan konsumsi energy sebesar 20% dari sumber yang terbarukan pada tahun 2020, sekaligus pencapaian 10% konsumsi energi di Negara-negara anggota Uni Eropa. Masing-masing anggota Uni Eropa memiliki tugas untuk menterjemahkan ke dalam target nasional sesuai dengan konsumsi energy masing-masing Negara. Directive juga menyusun kriteria keberlanjutan konsumsi biofuels dan bioliquids (Bahan bakar cair untuk keperluan energi selain untuk transportasi, termasuk listrik, pemanasan dan pendinginan, yang dihasilkan dari biomassa). Directive ini juga berlaku bagi negara-negara ketiga pengimpor bahan biofuel kpd negara anggota uni-eropa dan kerjasama eksplorasi dan pengelolaan energi.
keanekaragaman hayati; perlindungan spesies langka, terancam atau hampir punah dan ekosistem; dan gas emisi rumah kaca.
ASPEK SOSIAL EKONOMI •Pengaruh dari keberlanjutan ekonomi negara anggota dan tingkat ekonomi negara ketiga. •Pengaruh thd kebijakan pola konsumsi dan harga di negara anggota dan masy di negara ketiga (importir) •Adanya upaya ratifikasi dan penerapan konvensi PBB terkait LH dan SDA di negara anggota dan negara ketiga.
Land-use change (direct and/or indirect) Biodiversity and ecosystem services Productive capacity of land Water availability and quality GHG emissions Air quality Waste management Environmental sustainability (cross-cutting)
Land tenure/access and displacement Employment, wages and labor conditions Social sustainability (cross-cutting)
Indonesia memiliki komitmen utk mengurangi emisi yg cukup signifikan hingga 26% pd th 2020. Untuk mencapai target penurunan emisi, banyak regulasi nasional yang bisa dioptimalkan. Melalui kebijakan yang tepat dalam tata ruang dan perbaikan tata kelola lahan hutan dan gambut sebagai bagian dari strategi REDD+, Indonesia dapat menekan laju deforestasi jauh di bawah angka deforestasi saat ini. Target penurunan emisi juga dapat dikaitkan dg instrumen regulasi internasional- ex. EU RED. Krn Instrumen EU-RED terkait dg tujuan pasar produk perkebunan Indonesia (CPO) Instrumen EU-RED dari sisi substansi banyak kesesuain dg regulasi nasional.
