PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI PT WIJAYA KARYA

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI PT WIJAYA KARYA

Penulisan Hukum ( Skripsi )

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : BINUGRAHI ADI WIGUNA NIM. E1105054

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010 i

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI PT WIJAYA KARYA

Oleh Binugrahi Adi Wiguna NIM. E1105054

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta,

April 2010

Dosen Pembimbing

Pius Triwahyudi, S.H.,MSi. NIP. 195602121985031004

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi) PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI PT WIJAYA KARYA

Oleh Binugrahi Adi Wiguna NIM. E1105054 Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Hari Tanggal

Pada: : Kamis : 22 April 2010 DEWAN PENGUJI

1 Purwono Sungkowo Raharjo, SH. Ketua

:..................................

2 Lego Karjoko, S.H., MH. Sekretaris

:..................................

3 Pius Triwahyudi, S.H.,MSi.

:..................................

Anggota Mengetahui Dekan,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum NIP 196109301986011001 iv

PERNYATAAN

Nama : Binugrahi Adi Wiguna NIM

: E1105054

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI PT WIJAYA KARYA adalah betul-betul krya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang diperoleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, April 2010 yang membuat pernyataan

Binugrahi Adi Wiguna NIM. E1105054

v

ABSTRAK

BINUGRAHI

ADI

WIGUNA,

E 1105054.2010.PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI PT WIJAYA KARYA.Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab PT Wijaya Karya terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan mengetahui prosedur pemberian jaminan kecelakaan kerja oleh PT Jamsostek terhadap pekerja PT Wijaya Karya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif,menemukan hukum in concreto ada tidaknya pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja di PT Wijaya Karya. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,dan bahan hukum tersier. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang dilaksanakan dengan interpretasi terhadap peristiwa hukum dan untuk memperoleh kesimpulan jawaban digunakan silogisme. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja PT. Wijaya Karya diatur melalui Pasal 63 Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Program Jaminan Kecelakaan kerja PT. Wijaya Karya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, karena kepada masing-masing perusahaan yang bersangkutan diberi keleluasaan dengan manfaat lebih baik untuk menyelenggarakan sendiri program keempat yaitu mengenai pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja Pada dasarnya pelaksanaan pembayaran dan tata cara pengajuan klaim PT. Wijaya Karya. dalam program jamsostek telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan apabila dibandingkan dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran dan tata cara pengajuan klaim pada PT. Wijaya Karya. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja , maka pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Kata kunci: Pelaksanaan, Jamsostek, Pekerja

vi

ABSTRACT BINUGRAHI ADI WIGUNA, E 1105054.2010.PELAKSANAAN WORK ACCIDENT INSURANCE PROGRAM IN PT Wijaya KARYA.Fakultas Law University Eleven in March. This study aims to determine the responsibility of PT Wijaya Karya to workers who experience accidents and know the procedures for guaranteed delivery by PT Jamsostek work placea accidents workers of PT Wjaya Karya. This study is a descriptive normative law, found the law in concreto whether there is any guarantee of work accidents in the implementation of PT Wijaya Karya. Types of data used are secondary data. Secondary data sources used include the primary legal materials, legal materials, secondary and tertiary legal material. Techniques of data collection used were interviews and literature study. Data analysis was carried out with the legal interpretations of the events and to obtain answers tou sesyllogistic conclusion. . Based on this study result that the implementation of occupational accident insurance program of PT. Wijaya Karya governed by Article 63 of the Collective Labor Agreement (CLA). Accidents Insurance Program PT. Wijaya Karya has been in accordance with applicable regulations, ie, Law No. 3 of 1992, due to each company is given the flexibility with better benefits for their own conduct that is the fourth program of health care services for workers. . Basically, the implementation of payment and procedure for filing claims of PT. Wijaya Karya. in employees' social security programs are in compliance with applicable regulations, namely Government Regulation No. 14 of 1993 on Organizing programs Labor and Social Security when compared with provisions regarding the implementation of payment and procedure for filing claims at. Wijaya Karya. Government Regulation Number 14 Year 1993 concerning Organizing Workers Social Security Program, the implementation is in accordance with the Act. . Keyword: Implementation, Social Security, Workers

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Penulisan hukum merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh dalam rangkaian kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan juga merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum dalam menempuh jenjang kesarjanaan S1. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya. Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada: 1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 2. Bapak Pius Triwahyudi,S.H. MSi selaku Pembimbing penulisan skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini. 3. Ibu Gayatri Dyah Surobowati,S.H,.M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis. 4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum UNS. 5. Bagian Personalia PT. Wijaya Karya yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis selama mengadakan penelitian. 6. Keluarga besarku (Bapak, Ibu, eyang, ganjar,dito,dewi,budhe cunil,vina,siti) untuk semangat dan kasih sayang yang diberikan selama ini. 7. Buat sayang ku tercinta Siti Nurhayati yang selama ini selalu menemaniku dan memberikan semangat dan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Buat teman-teman seperjuanganku angkatan 2005. 9. Teman-teman futsal yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal budi baik yang disumbangkan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu dengan lapang dada penulis ingin mengharapkan segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan hukum ini. Akhir kata semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta ilmu pengetahuan hukum.

Surakarta, Maret 2010 Penulis

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN................................................................................i HALAMAN JUDUL ............................................................................................. ii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ............................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................... v ABSTRAK ............................................................................................................ vi KATA PENGANTAR...............................................................................................vii DAFTAR ISI............................................................................................................ viii DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... ix BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1 B. Perumusan Masalah ....................................................................... 4 C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 5 D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 5 E. Metode Penelitian .......................................................................... 6 F. Sistematika Skripsi ........................................................................ 10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................... 12 A. Kerangka Teori .............................................................................. 12 1. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ............ 12 a. Tinjauan Umum Pengertian Tentang Pekerja ...................... 12 b. Pengertian Umum Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja .... 16 1) Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja………………. 16 2) Pengaturan Jamsostek…………………………………...17

3) Kewajiban PT Jamsostek bagi Perusahaan………………………………………....... 19 4) Besar / Bentuk dan Tata Cara Pembayaran dan Pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)………………....... 21 5) Hambatan Dalam Keikutsertaan Program Jamsostek………………………............................. B. Kerangka Pemikiran................................................................... BAB III

22 24

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN................................ 26 A Hasil Penelitian ………………………………………………… 26 1. Deskripsi PT. Wijaya Karya................................................... 26 a. Sejarah Berdirinya PT. Wijaya Karya.............................. 26 b. Data Perusahaan PT. Wijaya Karya................. ............... 27 c. Struktur Organisasi PT. Wijaya Karya............................. 28 d. Tugas, Pokok dan Fungsi PT. Wijaya Karya................... 30 2. Tanggung Jawab PT Wijaya Karya Terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja................................................ 32 3. Prosedur Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Oleh PT Jamsostek Terhadap Pekerja PT Wijaya Karya

.................. 42

B Hasil Pembahasan.......................................................................... 48 1. Tanggung Jawab PT Wijaya Karya Terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja.................................................. 48 2. Prosedur Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Oleh PT Jamsostek Terhadap Pekerja PT Wijaya Karya BAB IV

..................

49

PENUTUP.........................................................................................

51

A. Kesimpulan..................................................................................

51

B. Saran-Saran.................................................................................

52

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN viii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.

Surat Ijin Penelitian

Lampiran II. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Sosial Tenaga Kerja Lampiran III. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek

ix

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Naluri manusia untuk selamat dan sehat dalam melakukan aktifitasnya terus berkembang

seiring

dengan

perkembangan

ilmu

dan

pengetahuan

serta

keanekaragaman penyebab kecelakaan dalam melaksanaan suatu pekerjaan. Ketika suatu pekerjaan dilakukan secara sendiri-sendiri tidaklah terlalu sulit untuk mencegah terjadinya suatu kecelakaan akan tetapi lain halnya apabila pekerjaan itu dilakukan secara berkelompok di suatu tempat dalam waktu yang bersamaan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dan dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif bersama pengusaha dalam upaya menuju perbaikan dan peningkatan taraf hidup bangsa dengan jalan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja. Peningkatan produksi dan produktifitas kerja serta kelangsungan kegiatan usaha secara kesinambungan hanya dimungkinkan apabila telah terbentuk suatu hubungan kerja yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara pengusaha dan pekerja sehingga tercipta ketenangan usaha dan ketenangan kerja sesuai asas hubungan industrial yang terbuka, transparan dan komunikatif. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemiliharaan dan peningkatan kesejahtraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat maningkatkan produktivitas nasional.

Dalam kaitannya dengan apa yang diuraikan diatas penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja yang kerap kali menjadi perhatian oleh publik atau menjadi sorotan adalah jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK.) Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, bahwa penyelenggara program Jamsostek ini diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT. Jamsostek (persero), dan PT Jamsostek dalam rangka melaksanakan tugasnya lebih mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Perkembangan dari sejarah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimulai pada tahun 1700 SM oleh Raja Hamurabi di Kerajaan Babylonia yang membuat Undangundang yang menyatakan bahwa : “Bila seorang ahli bangunan membuat rumah untuk seseorang dan pembuatannya tidak dilaksanakan dengan baik sehingga rumah itu roboh dan menimpa pemilik rumah hingga mati, maka ahli bangunan tersebut harus dibunuh”. Untuk menanggulangi resiko-resiko tersebut, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja mengatur pemberian jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Menurut data kepesertaan dan realisasi pembayaran pada PT. Jamsostek menunjukkan sampai dengan bulan tahun 2009 kepesertaan dalam program Jamsostek adalah :

KEPESERTAAN (TENAGA KERJA) PROGRAM JAMSOSTEK PERIODE: 2006 - 2008 2008

2007

2006

26.300.000

23.729.950

23.081.367

Program Jasa Konstruksi

3.632.072

3.332.959

2.681.635

Program JPK

1.800.000

1.621.175

1.412.352

Program JKK,JHT,JK

Sumber data: http://www.jamsostek.co.id/realisasipembayaran.html> REALISASI PEMBAYARAN JAMINAN PT JAMSOSTEK (PERSERO) PERIODE: 2004 - 2008 Jaminan Kecelakaan Kerja Audited 2008

292,027,786,807

Audited 2007

234,268,995,685

Audited 2006

220,562,724,816

Audited 2005

219,231,917,907

Audited 2004

192,461,450,125

Sumber data: http://www.jamsostek.co.id/realisasipembayaran.html> Data di atas mengindikasikan bahwa perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja perlu sangat di perhatikan oleh pengusaha. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial.

Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat 2, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen tersebut, yang kini berbunyi : "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan. Jamsostek atau jaminan sosial tenaga kerja adalah program pemerintah, untuk memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja, guna menjaga harkat dan mertabatnya sebagai manusia, dalam mengatasi risiko-risiko yang timbul di dalam hubungan kerja. Jamsostek memberi kepastian jaminan dan perlindungan terhadap risiko sosial-ekonomi, yang ditimbulkan kecelakaan kerja, cacat, sakit, hari tua. Dengan beralihnya kegiatan perekonomian dunia ke revolusi industri yang diawali di Prancis pada abad ke-18, yang juga merubah pemikiran manusia dari bekerja

secara

sendiri-sendiri

menjadi

bekerja

berkelompok,

menuntut

pengembangan pemikiran untuk menjaga dan memelihara keselamatan dan kesehatan karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan karena : “Pekerja yang sehat dan produktif menjadi aset strategis. Bukan hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Hubungan kerja tentunya membutuhkan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan . PT. Wika yang merupakan salah satu pabrik Insulators di Indonesia tentunya juga ingin meningkatkan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan

kesejahteraan

pekerjanya.

Dalam

hal

ini

bentuk

perlindungan,pemeliharaan. dan peningkatan pekerja pada PT. Wika diselenggarakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) demi peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan kesejahtraan pekerjanya. Pada awalnya tidak ada langkah yang diambil untuk mengurangi kecelakaan kerja, karena apabila kecelakaan kerja maka pengusaha mempekerjakan tenaga baru untuk pekerjaan tersebut. Lama kelamaan seiring ilmu pengetahuan yang semakin meningkat, maka membiarkan korban tanpa menanggung kerugian bagi si-pekerja

tersebut merupakan hal yang tidak manusiawi. Akhirnya para pekerja meminta kepada pengusaha untuk mengambil langkah guna menanggulangi masalah kecelakaan kerja yang terjadi. Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis berusaha untuk menyusun penelitian hukum dengan judul “PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI PT WIJAYA KARYA”.

B. Perumusan Masalah Perumusan masalah perlu diadakan sebelum melangkah ke penelitian lebih lanjut, sehingga tidak akan menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam serta bertujuan agar tulisan dan ruang lingkup penelitian uraiannya terbatas pada hal atau masalah yang akan diteliti. Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah yang telah dikenakan diatas sekiranya, maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana tanggung jawab PT Wijaya Karya terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja? 2. Bagaimana Prosedur pemberian jaminan kecelakaan kerja oleh PT Jamsostek terhadap pekerja PT Wijaya Karya?

C. Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan sudah pasti mempunyai tujuan yang jelas tentang apa yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat membawa manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Dalam penelitian kali ini, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif : a. Untuk mengetehui tanggung jawab PT Wijaya Karya terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

b. Untuk mengetahui prosedur pemberian jaminan kecelakaan kerja oleh PT Jamsostek terhadap pekerja PT Wijaya Karya. 2. Tujuan Subjektif a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Untuk

menambah,

memperluas,

mengembangkan

pengetahuan

dan

pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis. c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum

D. Manfaat Penelitian Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penelitian juga tidak terlepas dari manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian kali ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis: a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Untuk sedikit memberi pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya c. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa 2. Manfaat Praktis a. Penulis berharap bahwa dari penelitian yang dilakukan dapat memberi manfaat dan suatu sumbangan yang nantinya berguna bagi pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut.

b. Hasil penelitian ini diharapakan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah-masalah ketenagakerjaan.

E. Metode Penelitian Pemilihan jenis metode tertentu dalam suatu penelitian sangat penting karena akan berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu kegiatan dan proses penelitian. Metodelogi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya ( Soerjono Soekanto, 2006 : 6 ) Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis yang menyangkut masalah kerjanya yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, melalui prosedur penelitian dan teknik penelitian (M. Iqbal Hasan, 2002:20) Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001:13-14).

2. Sifat Penelitian Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian Preskriptif. Penelitian Preskriptif ini diharapkan menghasilkan argumentasi dan konsep sebagai preskripsi yang sudah mengandung nilai dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang mana untuk mrmberikan saran yang seharusnya berhubungan dengan penelitian ini (Soerjono Soekanto, 1986 (Cet III)).

3. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan dengan Perundang –undangan. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang – undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu penelitian harus melihat hukum sebagai system tertutup yang mempunyai sifat – sifat sebagai berikut : a. Comprehensive artinya norma – norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis. b. All – inclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada kekurangan hukum. c. Systematic bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma – norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. ( Haryono, op.cit., hlm 3 ) ( Johnny Ibrahim 2006 : 302 - 303 )

4. Jenis Data Dalam penelitian hukum, data yang digunakan dapat dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan

kepustakaan. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:12). Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan penulis yang merupakan penelitian normatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui Studi Kepustakaan atau studi dokumen. Data sekunder didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, hasil penelitian terdahulu dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Sumber Data Sumber data adalah tempat dimana penelitian ini diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi : 1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, yaitu bisa berupa norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain : a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:13). Bahan hukum sekunder ini meliputi : jurnal, literatur, buku, koran, laporan penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 3) Bahan hukum tersier Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:13). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Politik, dan Ensiklopedi.

6. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : a. Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.dimana beberapa data dimintakan klarifikasi pada: 1. Manager atau badan Personalia PT. Wijaya Karya 2. Pekerja di PT. Wijaya Karya 3. Manager PT Jamsostek

7. Teknik Analisis Data Teknik pengolahan data adalah bagaimana caranya mengolah data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya (Seorjono dan Abdurrahman, 2003: 46). Penulis menggunakan model Silogisme dan model Interpretasi. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi (pernyataan) dan sebuah konklusi. Interpretasi mempunyai dua bentuk, yaitu: arti sempit dan arti luas. Interpretasi dalam arti sempit (deskriptif) yaitu interpretasi data yang dilakukan hanya sebatas pada masalah penelitian yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah untuk keperluan penelitian tersebut. Sedang interpretasi dalam arti luas (analik) yaitu interpretasi guna mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan/menganalisis data hasil penelitian tersebut, tetapi juga melakukan intervensi (generalisasi) dari data yang diperoleh denagn teori-teori yang relevan denagn hasil-hasil penelitian tersebut.

F. Sistematika Penelitian Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapaun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 ( empat ) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagi berikut : BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan Tinjauan umum tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Tinjauan umum tentang Budaya Hukum dan Tinjauan umum tentang Efektifitas Hukum. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis mencoba untuk menyajikan pembahasan berupa jawaban atas pertanyaan dalam perumusan masalah, yaitu : a. Untuk mengetehui tanggung jawab PT Wijaya Karya terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. b. Untuk mengetahui prosedur pemberian jaminan kecelakaan kerja oleh PT Jamsostek terhadap pekerja PT Wijaya Karya.

BAB IV : PENUTUP Dalam bab ini memuat mengenai kesimpulan dan saran penulis atas pembahasan permasalahan tersebut dalam bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA Berisi sumber-sumber pustaka yang dikutip dan dijadikan bahan pemikiran dalam penulisan hukum ini. LAMPIRAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja a. Tinjauan Umum pengertian tentang Pekerja Seperti yang kita ketahui dalam dunia kerja terdapat banyak istilah untuk pekerja, seperti: buruh, karyawan, atau pegawai. Namun semua istilah tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu: orang yang bekerja pada orang lain dan mendapat upah sebagai imbalan (Darwin Prins; 2000 : 20). Namun kali ini penulis hanya membahas beberapa istilah, antara lain. (1) Pekerja Istilah buruh sangat umum dan terkenal dalam bidang perburuhan sejak zaman belanda, karena peraturan perundangundangan yang lama menggunakan istilah buruh. Pada zaman belanda yang dimaksud dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebut sebagai “Blue Collar”, sedangkan yang melakukan pekerjaan di kantor pemerintahan atau swasta disebut sebagai “White Collar”. Perbedaan yang membawa konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda tidak terlepas dari upaya untuk memecah belah orang-orang pribumi. Pengertian buruh berbeda dengan pengertian pegawai negeri meskipun keduanya termasuk pengertian tenaga kerja. Adapun beda buruh dengan pegawai negeri dapat diketahui segi hukumnya maupun dari segi peraturan perundangan yang mengaturnya.

Bagi buruh, hubungan hukum antar buruh dengan majikan berdasrkan hubungan hukum keperdataan, artinya hubungan hukum tersebut harus dibuat antara dua pihak yang mempunyai kedudukan perdata. Bagi pegawai negeri, hubungan hukum antara pegawai negeri dengan pemerintah berdasarkan hukum publik. Dalam hal tertentu yang tercakup dalam pengertian pekerja atau buruh diperluas. dalam hal kecelakaan kerja, dalam Undangundang No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja pasal 5 ayat (2), ditentukan bahwa, termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja ialah : (a) Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun yang tidak; (b) Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan; (c) Narapidana yang dipekerjakan perusahaan. Dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Naional, memberikan pengertian : “Setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain”. Dalam pasal 1 huruf d Undang-undang No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, memberikan pengertian bahwa buruh adalah: “Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah”. Untuk melengkapi pengertian atau perumusan buruh ini, perlu dikemukakan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 ini , meskipun dikatakan sebagai sumber utama hukum Ketenagakerjaan

negara Indonesia, ternyata tidak memberikan perumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan Buruh. Istilah pekerja secara yuridis baru ditemukan dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membedakannya dengan pengertian tenaga kerja. Dalam UU No.13 Tahun 2003 pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Tenaga kerja adalah : “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Dari pengertian ini jelaslah bahwa pengertian tenaga kerja sangat luas yakni mencakup semua penduduk dalam usia kerja dalam UU No.13 Tahun 2003 minimal berumur 14 tahun. Dari pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 dapat disimpulkan bahwa buruh adalah : “setiap orang yang melakukan pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Kalimat “didalam hubungan kerja” perlu digaris bawahi karena disinilah letak kuncinya apakah orang itu tenaga kerja atau buruh. Orang itu disebut buruh apabila dia telah melakukan hubungan kerja dengan majikan. Kalau tidak maka dia hanyalah “tenaga kerja”, belum termasuk buruh. Jadi disini tenaga kerja lebih luas daripada buruh, sebab buruh merupakan bagian dari tenag kerja. Tetapi dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan

demikian

dapat

disimpulkan

walaupun

perumusannya agak berlain-lainan tentang pengertian pekerja, pada

dasarnya memuat unsur yang sama, yaitu : seseorang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Jadi pekerja pengertiannya sama dengan kata buruh. (2) Pengusaha Sebelum istilah pengusaha ada, maka istilah majikan yang digunakan

untuk

menyebut

mereka

para

pengusaha

yang

mempekerjakan dan membayar buruh. Sama halnya dengan istilah buruh, istilah majikan itu tidak sesuai dengan konsep di dalam Hubungan Industrial, karena bila kita mendengar kata majikan, maka yang terlintas di dalam pikiran kita adalah orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk menekan buruh agar selalu menurut kepadanya, padahal antara buruh dan majikan secara yuridis merupakan mitra kerja yang mempunyai kedudukan yang sama. Karena itu lebih tepat jika disebut dengan Pengusaha. Sehubungan dengan hal tersebut, perundang-undangan yang lahir kemudian seperti UU No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasioanal. Undang-undang No. 7 tahun 1981 pasal 1 huruf b memberikan pengertian sebagai berikut : (a) Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri; (b) Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; (c) Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, yang berkedudukan di luar Indonesia.

Dalam pasal 1 angka 15 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasioanal, memberikan pengertian Pemberi kerja adalah : “Orang perseorangan atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya”. Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengertian pengusaha adalah sebagai berikut : (a) Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; (b) Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; (c) Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di indonesia dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah indonesia. Sedangkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, pengusaha adalah : (a) Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja; (b) Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja; (c) Orang atau badan hukum yang indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b), jikalau yang diwakili berkedudukan di luar indonesia. Adapun yang dimaksud dengan perusahaan dapat dilihat pada pasal 1 huruf a Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan yang berbunyi :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara. Dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 memberikan definisi tentang perusahaan adalah : “ Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Dari pengertian

tersebut

jelaslah

bahwa

pengertian

pengusaha

menunjukkan pada orangnya sedangkan perusahaan menunjuk pada bentuk usaha atau orangnya. Sedangkan pengertian perusahaan dalam pasal 1 angka 6 UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah : (a) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; (b) usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari pengertian di atas jelaslah bahwa pengertian pengusaha menunjukkan pada orangnya sedangkan perusahaan menunjuk pada bentuk usaha atau orangnya. Jadi bisa dikatakan bahwa istilah pengusaha adalah yang paling tepat dan pantas digunakan karena memberikan gambaran

adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara pihak yang saling berkait, sehingga tercipta hubungan kerja yang tepat. b. Pengertian Umum Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (1) Pengertian Jaminan sosial Tenaga Kerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tyenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja,sakit,hamil,bersalin,hari tua, dan meninggal dunia. ( Zulaini Wahab,2001:143 ) Melihat pengertian tersebut perlindungan dalam jaminan sosial tenaga kerja terbagi 2 (Dua), yaitu: (a) Perlindungan bagi pekerja dalam bentuk santunan berupa uang jaminan (kecelakaan kerja, kematian dan jaminan hari tua). (b) Perlindungan bagi pekerja berupa pelayanan kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan. Pemerintah didalam menjamin perlindungan bagi tenaga kerja membuat program, yang disebut program jaminan sosial tenaga kerja (Program

Jamsostek).

Program

Jamsostek

diadakan

untuk

memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja guna menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam mengatasi resikoresiko yang timbul didalam hubungan kerja (Endank Rohani, 2002:40). (“Every employer has a set of responsibilities to their employees to ensure their environment is safe, and the risk of an accident at work is minimal. This not only protects their workers, but prevents work accident claims being filed against them.:) ,( Jurnal Rekayasa Sipil, Vol 1, No 1 (2008)

Pengertian jaminan sosial tenaga kerja menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek menyebutkan bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia (2) Pengaturan Jamsotek Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek. Undangundang ini memuat pengaturan tentang penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, program jamsostek, iuran, besarnya jaminan dan tata cara pembayaran, badan penyelenggara, serta ketentuan pidana. Landasan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1992, yaitu Pasal 3 ayat (1) dan (2) sebagai berikut : Ayat (1) :

“Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja

diselenggarakan program kepada jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. Ayat (2) : “Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja”. Pada hakekatnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, program jaminan sosial tenaga kerja memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Jadi pokok utama dari tujuan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)

adalah untuk mencapai tujuan sosial dengan memberikan ketenangan kerja bagi buruh/karyawan yang merupakan pelaksana pembangunan melalui

perlindungan

terhadap

terganggunya

arus

penerima

penghasilan. Ruang lingkup atau bentuk program jaminan sosial tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi : 1) Jaminan Kecelakaan Kerja; 2) Jaminan Kematian; 3) Jaminan Hari Tua; 4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Berdasarkan hal tersebut diatas penjelasan satu persatu mengenai bentuk program jaminan kecelakaan kerja yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja. International Labour Organization (ILO) mendefinisikan kecelakaan kerja sebagai kecelakaan fisik atau penyakit sebagai akibat dari kerja dan tidak karena kesengajaan yang menimbulkan ketidak mampuan bekerja untuk sementara atau tetap atau kematian ( Sendjun Manulang, 1982:86 ). Sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dapat dilihat dalam Pasal 1 butir (6) adalah : “Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui”.

Kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang sama dilalui atau wajar dilalui, juga meliputi penyakit yang timbul karena hubungan kerja yaitu dikatakan sebagai penyakit yang mempunyai akibat langsung bagi pekerja maka dianggap sebagai penyakit yang timbul karena akibat hubungan kerja. Adapun jaminan yang diberikan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 adalah : a) Biaya pengangkutan; b) Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan; c) Biaya rehabilitasi; Santunan berupa uang yang meliputi : santunan sementara tidak mampu bekerja; santunan cacad sebagian untuk selamalamanya; santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; santunan kematian. Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja masih belum mampu bekerja, pengusaha tetap membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan, sampai penetapan akibat kecelakaan kerja yang dialami diterima oleh semua pihak. (3) Kewajiban PT. Jamsostek Bagi Perusahaan Jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek jo. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia.

Penyelenggaraan program Jamsostek bersifat wajib dan dilaksanakan dengan sistem asuransi sosial untuk menjamin hak-hak peserta dan kewajiban lainnya dari badan penyelenggara dengan tidak meninggalkan watak sosialnya (Zulaini Wahab, 2001:146). Ciri-ciri dasar dari masing-masing program tersebut, dapat disimpulkan bahwa program-program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKC), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah termasuk program asuransi, sedangkan program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan suatu bentuk program dana pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya (Zulaini Wahab, 2001:146). Program

Jamsostek

diselenggarakan

oleh

negara,tetapi

pelaksanaanya dilakukan oleh Badan Penyelenggara yang ditunjuk. Dalam hal ini Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan melimpahkan tugas dan wewenang penyelenggara program tersebut kepada Badan Penyelenggara yang ditunjuk. PT. Jamsostek merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai 2 (dua) kewajiban bagi perusahaan, yaitu: 1) Mengadministrasikan kepesertaan Jaminan Hari Tua (JHT) dan menginvestasikan dana iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 2) Bertindak sebagai perusahaan asuransi jiwa yang mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKC), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan(JPK) (Zulaini Wahab, 2001:147). Walupun PT Jamsostek bertindak sebagai perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dikemukakan diatas, namun PT Jaaamsostek tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. (Zulaini Wahab, 2001:147).

Adapun kewajiban dasar PT. Jamsostek bagi pekerja adalah sebagai berikut: 1) Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya. 2) Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbang

tenaga

dan

pikirannya

kepada

perusahaan

tempatnya bekerja (Lalu Husni, 2005:153). Oleh karena itu PT Jamsostek mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasih orang lain bila dalam hubungan kerja terjadi resiko-resiko seperti kecelakan kerja, sakit, hari tua dan lainnya (Lalu Husni, 2005:154). (4) Besar/Bentuk dan Tata Cara Pembayaran dan Pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) a) Pengertian Kecelakaan

kerja

termasuk

penyakit

akibat

kerja

merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan

pekerjaannya.

Untuk

menanggulangi

hilangnya

sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko - resiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% s/d 1,74% sesuai kelompok jenis usaha. b) Manfaat Jaminan

Kecelakaan

Kerja

(JKK)

memberikan

kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami

kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran. Iuran JKK : 1. Kelompok I : 0.24 % dari upah sebulan; 2. Kelompok II : 0.54 % dari upah sebulan; 3. Kelompok III : 0.89 % dari upah sebulan; 4. Kelompok IV : 1.27 % dari upah sebulan; 5. Kelompok V : 1.74 % dari upah sebulan; *) sesuai dengan PP Nomor 76 tahun 2007 Tata Cara Pengajuan Jaminan: 1. Apabila terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib mengisi form jamsostek 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada PT. Jamsostek (persero) tidak lebih dari 2x24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan. 2. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh / meninggal dunia oleh dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada PT. Jamsostek (persero) tidak lebih dari 2X 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal. Selanjutnya PT. Jamsostek (persero) akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja/ahliwaris. 3. Form Jamsostek 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti: a) Fotokopi kartu peserta (KPJ).

b) Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form Jamsostek 3b atau 3c. c) Kwitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan (5) Hambatan Dalam Keikutsertaan Program Jamsostek Pelita VI diperkirakan bahwa pertumbuhan jumlah tenaga kerja mencapai sekitar 12 juta orang. Dengan kata lain setiap tahun bertambah 2.5 juta tenaga kerja. Kalau pertambahan jumlah peserta program Jamsostek di bawah angka pertumbuhan tenaga kerja maka PT.

Jamsostek

akan

mengalami

kemunduran,

tidak mampu

menyeimbangkan jumlah peserta dengan jumlah pertumbuhan tenaga kerja. Untuk itu pihak PT. Jamsostek pada awal Pelita VI menargetkan kepesertaan tenaga kerja rata-rata 25% (2 juta orang setahun), sehingga diharapkan akhir Pelita VI terdapat 20 juta tenaga kerja yang ikut dalam program Jamsostek. Pemenuhan target yang di tetapkan tersebut di atas bukan hal yang mudah dan tentunya akan mengalami hambatan-hambatan yang lebih kompleks lagi dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan dalam menjaring kepesertaan program jamsostek yang dihadapi saat ini, antara lain adalah sebagai berikut: 1) Kurangnya

kesadaran

dan

tanggung

jawab

pihak

pengusaha/kontraktor/pemborong untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek. 2) Masih banyak tenaga kerja yang belum mengetahui bahwa program

Jamsostek merupakan haknya untuk mendapatkan

perlindungan. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pengetahuan mereka dan sekitar 78% tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan rendah (SLTP dan SD).

3) Kepesertaan program , jamsostek selama ini ada 3 macam yang dikenal dengan istilah Peserta Daftar Sebagian (PDS), yaitu : a) hanya sebagian tenaga kerja diikut sertakan. b) Tidak semua dari program jamsostek diikut sertakan. c) Kepesertaan yang tidak membayar penuh iuran (iuran tidak dibayar berdasarkan upah yang diterima sebulan melainkan berdasarkan upah pokok saja). 4) Beratnya beban yang ditanggung pengusaha untuk membayar iuran JKK, JHT JKM dan JPK yang besarnya masing - masing sekitar 0.24 - 1.74%, 3.70%, 0.30% dan 3-6% dari upah sebulan, sehingga secara langsung menambah

biaya produksi (varible

cost). Tidak mengherankan pada bulan Juli 1994 tercatat 20.326 perusahaan yang menunggak dengan total iuran yang belum dibayar sebesar Rp. 73 milyar. 5) Kesulitan keuangan (financial) perusahaan akibat pemenuhan kebijakan pemerintah yaitu adanya kenaikan Upah Minimum Reginal (UMR) tenaga kerja terhitung mulai 1 April, 1995 dan di tambah lagi adanya kenaikan UMR sekitar 10.63 persen mulai 1 April 1996. 6) Meningkatnya

jumlah

perusahaan

asuransi

swasta

yang

menawarkan berbagai macam perlindungan yang sasarannya pada seluruh lapisan masyarakat, apalagi dalam era globalisasi sekarang ini sudah ada perusahaan

asuransi swasta asing yang

mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Tindakan tegas terhadap pelanggar program Jamsostek, sudah saatnya pemerintah tidak lagi bersikap toleransi terhadap pelaksanaan UU Nomor3 tahun 1992. Ini berkaitan dengan tekad pemerintah meningkatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja.

B. Kerangka Pemikiran

Interpretasi

Peraturan Perundang-undangan 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelengaraan Jamsostek

Penerapan Hukum

Fakta Hukum 1. Tanggung jawab PT Wijaya Karya terhadap Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja 2. Prosedur Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja oleh PT Jamsostek terhadap Pekerja

Peristiwa hukum 1. Timbulnya akibat tanggung jawab terhadap kecelakaan kerja,sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 2. Adanya bentuk Pemberian klaim jaminan Kecelakaan kerja sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelengaraan Jamsostek

Kesimpulan

Gambar 2 : Bagan Kerangka Pemikiran

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila dan pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat serta kemampuan manusia, juga kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur baik materiil maupun spiritual. Peran serta pekerja dalam pembangunan semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapi. Oleh karena itu kepada pekerja perlu di berikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional. Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja di selenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di PT Wijaya Karya Dalam pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek, maka pada penulisan hukum (Skripsi) ini akan diketahui tentang cara, tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan prosedur pemberian jaminan kecelakaan kerja oleh PT Jamsostek terhadap pekerja

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi PT. Wijaya Karya a. Sejarah Berdirinya PT. Wijaya Karya Didirikan pada 11 Maret 1960, PT Wijaya Karya (Persero), biasa disebut WIKA, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah hasil nasionalisasi perusahaan Belanda, Naamloze Vennotschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co disingkat NV Vis en Co. Berawal dari perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan instalasi, WIKA berkembang menjadi perusahaan yang sehat dengan empat pilar bisnis utama yaitu usaha jasa Konstruksi, Industri, Perdagangan dan Realti. WIKA mendorong setiap unit usahanya yang memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat dan memberi nilai tambah bagi menjadi unit usaha yang mandiri. Setelah pembentukan WIKA Beton yang pada awalnya adalah Divisi produk beton pada tahun 1997, WIKA melanjutkan pembentukan PT WIIKA In-trade yang awalnya adalah Divisi Industri dan Peradagangan serta PT WIKA Realty yang awalnya adalah Divisi Realti, pada awal tahun 2000. Keempat pilar bisnis tersebut kini dikelola oleh divisi konstruksi dan 3 anak perusahaan. Dengan demikian setiap unit usaha semakin terfokus pada pengelolaan bidang usahanya, agar suatu saat unit-unit usaha tersebut dapat menunjukkan diferensiasinya dan akhirnya meningkatkan nilai tambah sesuai kondisi lingkungan. Untuk meningkatkan daya saing, maka perusahaan memutuskan untuk: 1. Pembinaan dan pengembangan budaya mutu yang berkelanjutan 2. Pencegahan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja 3. Pengelolaan dan pengendalian lingkungan, termasuk pencegahan terjadinya pencemaran 4. Penerapan dan pengembangan manajemen risiko

5. Perlindungan informasi secara berkelanjutan di dalam pengembangan, penggunaan, pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan. Komitmen tersebut dilaksanakan berdasarkan pada prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang baik. WIKA menjalankan program tanggung jawab sosialnya seiring dengan perkembangannya menjadi perusahaan yang kuat, inovatif, dan bertumbuh. Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) WIKA menjalankan program tanggung jawab sosialnya dalam format Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sejarah program PKBL berawal dari dibentuknya Unit Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi di Lingkungan PT Wijaya Karya (PPEL-K WIKA), dan keluarnya SK Direksi Nomor: SK.01.06/00.185/91 pada tanggal 25 Nopember 1991. Sesuai dengan namanya kegiatan unit tersebut hanya penyaluran pinjaman dana ke Mitra Binaan Ekonomi Lemah dan Koperasi. Dalam pertumbuhannya, PPEL-K bertransformasi menjadi PKBL sesuai SK Direksi nomor: SK.01.01/ A.DIR.0394/99 tanggal 4 Nopember 1999. Transformasi tersebut memperluas program-program yang sudah ada dengan memasukkan program Pembinaan Lingkungan. b. Data Perusahaan 1) Nama Perusahaan

: PT. Wijaya Karya

2) Didirikan

: 23 Juli 1987

3) Lokasi a) Kantor Pusat

: Summitmas-1, lantai 18 Jl. Jendral Sudirman Kav. 61-62 Jakarta 12190 , Indonesia Tel. (021)-2521734 (021)-2521883 Fax. (021)-2522560

b). Kantor cabang

: Wilayah V Jawa Tengah & D.I Yogyakarta

Jl. Teuku Umar No. 21 Semarang 50234 Phone : +62 24 841189 Fax c) Jenis Proyek

: +62 24 8318135

: Paragon City , Semarang

Klien

: PT Cakrawala Sakti

Alamat

: Jl. Pemuda Semarang

Luas Lahan

: 47.000 m2

Luas Bangunan

: 120.000 m2 (terbagi dalam dua fase pengembangan)

Arsitek

: PT Cakrawala Sakti Kencana

4) Investasi a) Nilai Investasi

: US $ 500.000.000

b) PT. Wijaya Karya sebagai kontraktor utama, dan Golden Flower Group selaku PT Cakrawala Sakti sebagai pengelola. 5) Dewan Komisaris dan Direksi a) Ir. Agoes Widjanarko, MIP, Presiden Komisaris b) Pontas Tambunan, SH, Komisaris c) Soepomo, SH, SP.N, L.LM, Komisaris d) DR. Amanah Abdulkadir, Komisaris Independen e) Brigjend TNI (Pur) Dadi Pratjipto, SE, Komisaris Independen f) Bintang Perbowo , Presiden Direktur g) Ganda Kusuma , Direktur Keuangan h) Budi Harto , Direktur Operasional i) Tonny Warsono , Direktur SDM j) Slamet Maryono , Direktur Operasional II (Sumber data sekunder: Profil perusahaan PT. Wijaya Karya) c. Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi secara keseluruhan menceminkan pola hubungan yang tetap, mempunyai pola interaksi tertentu dan mencerminkan cara kordinasinya. Dalam struktur organisasi masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri. Pembagian kerja ini dimaksudkan untuk menyederhanakan keanekaragaman dari kegiatannya Adapun bagan atau gambar struktur organisasi dari PT. Wijaya Karya dapat dilihat sebagai berikut Gambar 3 : Struktur Organisasi PT Wijaya Karya Presiden Komisaris Struktur Organisasi Ir. Agoes Widjanarko, MIP

Komisaris Pontas Tambunan, SH Soepomo, SH.,SP.N

Direksi Bintang Prabowo

Komisaris Independent

Komisaris Independent

Pur. TNI Dadi Pratjipto

DR. Amanah Abdul Kadir

GM GMPP GMOP GMKU GMSPDN GMSU

Devisi DSU I DSU II DSU III DBG DME DPK Cabang

DEP EPC

Anak Perusahaan WIKA BETON WIKA INTRADE WIKA REALITY

Usaha Patungan IKPT WIKA NGK SWEEP

d. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab PT. Wijaya Karya Adapun tugas, fungsi, dan wewenang serta tanggung jawab yang ada di PT. Iskandar Indah printing Textile adalah sebagai berikut : 1) General Manager Personalia & Keuangan Fungsi a) Memastikan tersajinya RKAP dan rencana kerja 3 tahunan. b) Memastikan tersajinya Laporan Keuangan bulanan maupun audit. Tanggung jawab a) Terlaksananya pembuatan RKAP dan rencana kerja 3 tahunan. b) Tersajinya Laporan Keuangan bulanan. Tugas a) Terlaksananya pmbuatan RKAP dan rencana kerja 3 tahunan. b) Tersajinya Laporan Keuangan bulanan. Wewenang a) Mensyahkan pembayaran opersional pabrik. b) Mensyahkan laporan keuangan. 2) Manager Personalia dan General Affair Fungsi a) Terselenggaranya proses administrasi keporsanaliaan dan operasional Umum. b) Terselenggaranya ketentuan instruksi dari perusahaan maupun pemerintah Cq Depnaker. Tanggung jawab a) Menyelenggarakan

proses

rekrut

sesuai

dengan

kebutuhan pegawai. b) Pembinaan pegawai antara lain pelatihan-pelatihan. Tugas a) Melaksanakan rekrutmen.

perencanaan

b) Menyiapkan kegiatan pelatihan. Wewenang a) Menerbitkan Surat Peringatan 1,2,3 atas dasar permintaan langsung pegawai yang bersangkutan. b) Verifikasi pengeluaran biaya personalia dan umum. 3) Worker Fungsi a) Terlaksananya produksi secara kualitas dan kuantitas. b) Melaksanakan sistim manajemen mutu ISO 9000 dan ISO 14000. Tanggung jawab a) Mencapai target produksi secara kualitas dan kuantitas. b) Melaksanakan program 5 S. Tugas a) Mencapai target produksi. b) Melaksanakan standar kerja di seksi masing-masing. Wewenang a) Melaporkan kepada sub leader / leader jika terjadi tendensi reject atau kerusakan mesin. b) Melaporkan kepada sub leader / leader jika proses produksi tidak sesuai dengan standar. 4) Perpajakan Fungsi a) Terselenggaranya tertib administrasi perpajakan dengan baik dan pelaporan pajak tepat waktu. b) Meminimalkan Perbedaan Pajak dengan pihak Kantor Pajak. Tanggung jawab a) Terlaksananya pelaporan pajak setiap bulan dengan tertib dan benar. b) Meminimalkan perbedaan Pajak dengan Kantor Pajak Negara.

B.Tanggung Jawab PT Wijaya Karya terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja Dalam penelitian ini yang menjadi responden untuk memperoleh data mengenai pelaksanaaan tanggung jawab terhadap pekerja pada PT. Wijaya Karya adalah : a. Ibu Rini Ambarwati selaku staf bagian personalia PT. Wijaya Karya b. Bapak Soni Kuncoro selaku staf bagian personalia PT. Wijaya Karya c. Bapak Darmadi selaku staf bagian personalia PT. Wijaya Karya d. Bapak Jaya Kusuma selaku staf bagian personalia PT. Wijaya Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, kondisi tenaga kerja dalam PT Wijaya Karya adalah sebagai berikut: Data jumlah tenaga kerja yang dipertanggung jawabkan: Jabatan

Direktur

Jumlah pekerja dan

Tenaga kerja

status pekerja

yang diasuransian

1orang,status

Asuransi jaminan

pekerja tetap

Rincian Utama

tenaga kerja reguler atau ltetap untuk mempersiapkan pembayaran pesangon

Tenagakerja 68orang,status

Asuransi jaminan

Asuransi untuk

langsung

termasuk karyawan

keberangkatan,

menanggung

temporer

Asuransi biaya

kecelakaan, penyakit,

kepulangan,

atau kecelakaan di luar

Asuransi

kecelakaan kerja.

kecelakaan Karyawan

61orang,status termasuk karyawan

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan, PT. Wijaya Karya telah menjadi peserta Jamsostek sejak bulan Januari tahun 1988, dan mengikusertakan 129 pekerja tetap (61 Karyawan dan 68 Tenaga Kerja Langsung). Dengan ketentuan yang diikutkan dalam program Jamsostek pada PT. Wijaya Karya hanya bagi pekerja tetap saja, dengan pertimbangan bagi pekerja tidak tetap menurut wawancara penulis dengan Ibu Rini Ambarwati selaku manager personalia mengatakan bahwa bagi pekerja tidak tetap hanya bekerja pada PT. Wijaya Karya apabila ada proyek yang dikerjakan, selebihnya apabila tidak ada proyek yang dikerjakan, maka pekerja-pekerja tersebut tidak lagi bekerja pada. PT. Wijaya Karya.. Dengan pertimbangan tersebut maka bagi pekerja tidak tetap tidak diikutsertakan dalam program Jamsostek. Sedangkan apabila ada kecelakaan kerja bagi pekerja tidak tetap yang bekerja pada PT. Wijaya Karya seluruhnya adalah tanggungan perusahaan, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, penyakit yang timbul dalam hubungan kerja ataupun perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Dengan ketentuan bagi pekerja tidak tetap tidak disediakan fasilitas asuransi dan tunjangan dari perusahaan. Setiap upaya yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja hanya akan berhasil diterapkan jika kedua pihak yaitu PT Wijaya Karya dan para pekerja melakukan kerjasama sinergis dan harmonis. Setiap pelaku harus bertekad dan berdisiplin memperkecil terjadinya kecelakaan kerja. PT Wijaya Karya perlu memiliki tujuan memperkecil kejadian kecelakaan kerja sampai nol. Manfaat bagi kepentingan karyawan berupa keselamatan kerja yang maksimum dan begitu pula bagi PT Wijaya Karya berupa keuntungan maksimum.

Data kecelakaan kerja pada PT Wujaya Karya menunjukkan dari tahun 2005 sampai dengan bulan tahun 2009 adalah: 2005

2006

2007

2008

2009

Kasus

13 kasus

18 kasus

11 kasus

15 kasus

7 kasus

kecelakaan

kecelakaan kecelakaan kecelakaan kecelakaan kecelakaa

kerja berat

berat

berat

berat

berat

n berat

Kasus

19 kasus

11 kasus

11 kasus

22 kasus

12 kasus

kecelakaan

kecelakaan kecelakaan kecelakaan kecelakaan kecelakaa

kerja ringan

ringan

ringan

ringan

ringan

n ringan

32 kasus

29 kasus

22 kasus

37 kasus

19 kasus

Data jumlah kasus kecelakaan kerja

kecelakaan kecelakaan kecelakaan kecelakaan kecelakaa kerja

kerja

kerja

kerja

n kerja

Sumber data : Personalia PT Wijaya Karya Dari keterangan data yang menunjukkan kecelakaan kerja dala PT Wijaya Karya maka dalam hal ini penulis menentukan langakah-langkah yang ditempuh apabila terjadi kecelakaan kerja antara lain : 1. PT Wijaya Karya Apabila terjadi kecelakaan, pemegang polis segera memberitahukan kepada PT. Asuransi Umum Sinarmas dalam waktu 3 x 24 jam sejak kecelakaan terjadi dengan disertai keterangan-keterangan lengkap mengenai kecelakaan dan cedera yang dialami Tertanggung (karyawan). Kepada Tertanggung segera diadakan pengobatan/perawatan dan sama sekali tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang dapat menghalangi penyebuhan atau pemulihan kesehatan.

2. Dalam hal meninggal dunia, segera memberitahukan kepada PT. Asuransi Umum Sinarmas sebelum penguburan dilakukan. Jika dianggap perlu, asuransi dapat meminta untuk diadakan pemeriksaan atas jenazah satu sama lain berkaitan dengan masalah penentuan pemberian santunan. 3. Tertanggung dan pihak yang berkepentingan dalam pertanggungan ini harus memberikan segala keterangan kepada PT.Asuransi Umum Sinarmas secepatnya sesuai keadaan yang sebenarnya dilengkapi bukti tertulis sah dari yang berwajib. 4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipehuni, maka segala hak atas santunan menjadi batal. Dalam pelaksanaannya tanggung jawab terhadap kecelakaan kerja dilakukan oleh PT Wijaya Karya terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja,dimana dalam hal ini : a. secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempattempat yang mudah dilihat dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang keselamatan kerja. c.

Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk

yang

diperlukan

menurut

petunjuk-petunjuk

yang

diperlukan menurut petunjuk pegawai. Hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, karena menurut Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial tenaga Kerja bahwa

pengusaha

yang

telah

menyelenggarakan

program

pelayanan

pemeliharaan kesehatan sendiri dengan manfaat lebih baik dari program pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek, tidak wajib untuk mengikuti program jaminan pemeliharaan kesehatan pada PT. Jamsostek. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas tidak jarang pekerja mengalami kecelakaan kerja bukan karena kelalaian dari dirinya saja tetapi juga karena perusahaan kurang memahami dan tidak melindungi karyawan dengan alat pengaman ketika mereka bekerja. Kalau ini dibiarkan maka motivasi dan kinerja karyawan bakal semakin menurun. Karena itu PT Wijaya Karya sewajarnya memiliki strategi memperkecil dan bahkan menghilangkan kejadian kecelakaan kerja di kalangan karyawan sesuai dengan kondisi perusahaan. Strategi yang perlu diterapkan PT Wijaya Karya meliputi: 1. Pihak manajemen PT Wijaya Karya perlu menetapkan bentuk perlindungan bagi karyawan dalam menghadapi kejadian kecelakaan kerja. Misalnya karena alasan finansial, kesadaran karyawan tentang keselamatan kerja dan tanggung jawab perusahaan dan karyawan maka perusahaan bisa jadi memiliki tingkat perlindungan yang minimum bahkan maksimum. 2. Pihak manajemen PT Wijaya Karya dapat menentukan apakah peraturan tentang keselamatan kerja bersifat formal ataukah informal. Secara formal dimaksudkan setiap aturan dinyatakan secara tertulis, dilaksanakan dan dikontrol sesuai dengan aturan. Sementara secara informal dinyatakan tidak tertulis atau konvensi dan dilakukan melalui pelatihan dan kesepakatankesepakatan. 3. Pihak manajemen PT Wijaya Karya perlu proaktif dan reaktif dalam pengembangan prosedur dan rencana tentang keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Proaktif berarti pihak manajemen perlu memperbaiki terus menerus prosedur dan rencana sesuai kebutuhan perusahaan dan karyawan.

Sementara arti reaktif, pihak manajemen perlu segera mengatasi masalah keselamatan dan kesehatan kerja setelah suatu kejadian timbul. 4. Pihak manajemen PT Wijaya Karya dapat menggunakan tingkat derajad keselamatan dan kesehatan kerja yang rendah sebagai faktor promosi perusahaan ke khalayak luas. Artinya perusahaan sangat peduli dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Sesuai dengan strategi di atas maka program yang diterapkan untuk menterjemahkan strategi itu diantara perusahaan biasanya dengan pendekatan yang berbeda. Hal ini sangat bergantung pada kondisi perusahaan. Secara umum program memperkecil dan menghilangkan kejadian kecelakaan kerja dapat dikelompokkan : telaahan personal, pelatihan keselamatan kerja, sistem insentif, dan pembuatan aturan penyelamatan kerja Menurut wawancara penulis dengan Ibu Rini Ambarwati selaku manager personalia mengatakan bahwa bagi pekerja tidak tetap hanya bekerja pada PT. Wijaya Karya apabila ada proyek yang dikerjakan, selebihnya apabila tidak ada proyek yang dikerjakan, maka pekerja-pekerja tersebut tidak lagi bekerja pada PT. Wijaya Karya. Dengan pertimbangan tersebut maka bagi pekerja tidak tetap tidak diikutsertakan dalam program Jamsostek. Sedangkan apabila ada kecelakaan kerja bagi pekerja tidak tetap yang bekerja pada PT. Wijaya Karya seluruhnya adalah tanggungan perusahaan, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, penyakit yang timbul dalam hubungan kerja ataupun perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Dengan ketentuan bagi pekerja tidak tetap tidak disediakan fasilitas asuransi dan tunjangan dari perusahaan. Dalam pelaksanaannya, pengusaha telah menerapkan ketentuan perjanjian kerja bersama (PKB) Pasal 63 ayat (5) dan (6) ini dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan penunjukan Asuransi Jiwa Sinar Mas sebagai pihak asuransi yang menjamin jaminan kecelakaan kerja di PT. Wijaya Karya.. Asuransi Jiwa Sinar

Mas selaku pihak yang memberi jaminan dalam perlindungan telah memberikan fasilitas yang terbaik bagi pekerja di PT. Wijaya Karya., hal ini dapat dibuktikan dengan Asuransi Jiwa Sinar Mas memberikan fasilitas kesehatan berupa program rawat inap, rawat jalan dan perawatan gigi. Berikut ini akan penulis jabarkan pelaksanaan program jaminan Asuransi Jiwa Sinar Mas yang berhubungan dengan jaminan keselamatan kerja di PT. Wijaya Karya. a. Jaminan perawatan rumah sakit & pembedahan (Rawat Inap), yaitu: 1) Biaya kamar dan menginap di rumah sakit (max 90 hari) Penggantian biaya-biaya harian akomodasi kamar, menginap dan makan. 2) Biaya kamar semi ICU/Isolasi (max 20 hari) Penggantian biaya-biaya harian akomodasi kamar dan menginap, serta harus ada pernyataan tertulis dari dokter bahwa seorang peserta harus dirawat di kamar semi ICU/Isolasi 3) Unit perawatan intensif (max 20 hari) Penggantian biaya-biaya harian akomodasi kamar dan menginap, serta harus ada pernyataan tertulis dari dokter bahwa seorang peserta harus dirawat di ICU. 4) Biaya aneka perawatan rumah sakit Obat-obat sesuai dengan resep, biaya pemeriksaan laboratrium, pemeriksanaan radiologi, penggunaan alat-alat medis, baya perawatan, biaya terapi, transfusi darah, pemakaian oksigen dan biaya administrasi. 5) Biaya pembedahan Penggantian biaya yang wajar dan perlu sesuai dengan daftar pembedahan, termasuk biaya kunjungan dokter bedah. 6) Biaya pembiusan Penggantian biaya yang wajar dan perlu yang dibebankan oleh dokter anastesi termasuk obat yang diberikan.

7) Biaya kamar bedah Penggantian biaya kamar bedah, obat-obatan dan sewa alat. 8) Kunjungan Dokter di Rumah Sakit Penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengunjungi seorang pasien. 9) Konsutasi Dokter spesialis di Rumah Sakit Penggantian atas biaya konsultasi pada Dokter spesialis 10) Biaya ambulans 11) Biaya sebelum dan sesudah perawatan Rumah Sakit Penggantian biaya-biaya seperti jasa konsultasi Dokter umum, obat-obatan dan tes laboratrium yang terjadi 30 (tiga puluh) hari sebelum dan sesudah perawatan Rumah Sakit. 12) Perawatan gigi darurat akibat kecelakaan Penggantian biaya-biaya yang terjadi dari cedera yang terjadi pada gigi alamiah yang benar-benar sehat. 13) Rawat jalan darurat akibat kecelakaan Penggantian biaya-biaya untuk perawatan sebagai pasien berobat jalan pada klinik atau rumah sakit apapun yang terdaftar dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah kecelakaan terjadi. 14) Perawatan bedah minor Penggantian biaya pembedahan untuk penyakit yang membutuhkan tindakan bedah sederhana, tidak dilakukan di kamar operasi dan tidak memerlukan Dokter anastesi. 15) Santunan kematian Pembayaran dilakukan sesuai dengan premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi. 16) Santunan kecelakaan

Pembayaran dilakukan sesuai dengan premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi. Dalam pelaksanaannya dalam rawat jalan ini pekerja beserta keluarganya diberi keleluasaan untuk memilih fasilitas yang diberikan oleh pihak rumah sakit dengan manfaat/fasilitas yang paling baik. Dengan ketentuan apabila biaya yang dikeluarkan oleh pekerja beserta keluarganya tidak melebihi dari premi yang dibayarkan. Maka selisih dari pembayaran tersebut adalah tanggungan dari pekerja beserta keluarganya. b. Program jaminan rawat jalan, yaitu: 1) Konsultasi ke Dokter Umum Penggantian biaya untuk suatu konsultasi ke Dokter umum. 2) Konsultasi ke Dokter Spesialis Penggantian biaya untuk suatu konsultasi ke Dokter spesialis, tanpa harus ada surat rekomendasi dari Dokter umum. 3) Konsultasi dan obat-obatan Penggantian biaya-biaya untuk suatu kunjungan dan obat-obatan yang berhubungan dengan diagnosis. 4) Obat-obatan yang diberikan resep Dokter Penggantian atas biaya resep dan ditebus di apotik. 5) Tes diagnostic Penggantian biaya-biaya untuk tes laboratrium, serta alat-alat pengujian diagnostic yang direkomendasikan oleh Dokter yang merawat. 6) Fisioterapi Penggantian

biaya-biaya

untuk

fisioterapi

yang

direkomendasikan oleh Dokter. 7) Biaya administrasi Penggantian biaya-biaya yang dibebankan untuk administrasi berhubungan dengan pengobatan yang dilakukan.

Dalam pelaksanaannya dalam hal rawat jalan ini, maka pihak Asuransi Jiwa Sinar Mas hanya akan mengganti sebesar 80% dari biaya yang telah dikeluarkan oleh para pekerja beserta keluarganya. Dengan ketentuan tidak melelebihi dari premi yang dibayarkan. Apabila biaya yang dikeluarkan pekerja beserta keluarganya melebihi premi yang dibayarkan maka selebihnya adalah tanggungan yang bersangkutan (pekerja dan keluarga). c.

Program jaminan perawatan gigi, yaitu: 1) Perawatan dasar Penggantian biaya-biaya obat-obatan berdasarkan resep Dokter gigi, rontgen gigi yang diperlukan sebelum perawatan gigi, penambalan gigi, pencabutan, sreta peralatan saluran akar. 2) Perawatan gusi Penggantian biaya-biaya untuk perawatan gusi termasuk kuretase. 3) Perawatan pencegahan Penggantian biaya-biaya untuk pembersihan karang gigi, poles dan prophylaxis. 4) Perawatan kompleks Penggantian biaya-biaya untuk perawatan kompleks yang mencakup pembedahan jaringan gigi, pelapisan emas, apicoectomy. 5) Perawatan perbaikan Penggantian biaya-biaya untuk perawatan perbaikan yang menyangkut cappings, mahkota dan jembatan dalam bentuk plastik atau porselen berlapis emas. 6) Gigi palsu Penggantian biaya-biaya untuk gigi palsu yang diperlukan sesuai dengan kehilangan gigi karena penyakit atau cedera.

Dalam pelaksanaannya jaminan perawatan gigi ini sama halnya dengan jaminan rawat jalan, maka pihak Asuransi Jiwa Sinar Mas hanya akan mengganti sebesar 80% dari biaya yang telah dikeluarkan oleh para pekerja beserta keluarganya. Dengan ketentuan tidak melelebihi dari premi yang dibayarkan. Apabila biaya yang dikeluarkan pekerja beserta keluarganya melebihi premi yang dibayarkan maka selebihnya adalah tanggungan yang bersangkutan (pekerja dan keluarga). Pihak perusahaan akan membatasi maksimal 3 (Tiga) orang anak yang akan diikutkan dalam program Asuransi Jiwa Sinar Mas dan bagi pekerja perempuan yang anaknya sudah mengikuti asuransi pada kantor suaminya, maka tidak lagi diikutkan dalam Asuransi Jiwa Sinar Mas pada PT. Wijaya Karya, maka PT. Wijaya Karya juga mengadakan pengaturan program jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja tetap untuk diselenggarakan sendiri khususnya dalam program pemeliharaan kesehatan pada Asuransi Jiwa Sinar Mas sesuai dengan perjanjian kerja bersama (PKB) Pasal 63 ayat (5) dan (6). Hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992, karena kepada masing-masing perusahaan yang bersangkutan diberi keleluasaan dengan manfaat lebih baik untuk menyelenggarakan sendiri program keempat yaitu mengenai pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja. C. Prosedur Pemberian Jaminan kecelakaan kerja oleh PT Jamsostek terhadap pekerja PT Wijaya Karya Dalam

hal

terjadi

kecelakaan

kerja,

PT

Wijaya

Karya:telah

mengikutsertakan seluruh tenaga kerja tetapnya mulai dari Direksi sampai operator yang berkedudukan paling bawah kedalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sedang yang baru dalam masa training atau masa percobaan belum di ikutsertakan, sehingga kalau terjadi kecelakaan kerja yang menimpa,

maka perusahaan yang akan bertanggung jawab. ( ”Work accident claims are only made for injuries that the employee suffered at work, which wouldn’t have occurred had the employer taken action to prevent the work accident”), (journal 2009 National Accident Helpline). Besarnya premi yang harus dibayarkan PT. Wijaya Karya .kepada PT. Jamsostek adalah sebesar 0,89% dari gaji pokok dan tunjangan kerja sebulan dari masing-masing pekerja. Menurut data yang telah penulis dapatkan pada pembayaran pada 9 Desember 2009, PT. Wijaya Karya. membayar program Jaminan Kecelakaan kerja kepada PT. Jamsostek adalah sebesar Rp. 1.094.169,00. dengan pembayaran terendah sebesar Rp. 7578,00 dan pembayaran tertinggi sebesar. Rp. 36.445,00. Pembayaran dilakukan secara sekaligus atas kepesertaan pekerja tetap dalam program Jaminan kecelakaan kerja, pembayaran tersebut dilakukan setelah PT. Jamsostek menentukan jumlah yang harus dibayar oleh PT. Wijaya Karya.Berdasarkan data-data mengenai pekerja serta upah yang mereka terima setiap bulannya dan pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya setelah adanya pemberitahuan mengenai jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan dari PT. Jamsostek. 1) Pengajuan Klaim Dalam pelaksanaannya pengajuan klaim yang dilakukan kepada PT. Jamsostek terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu : a) Tahap Pertama (1) Bagian personalia akan melaporkan kejadian yang menimpa pekerjanya kepada PT. Jamsostek Cabang Semarag dalam waktu paling lama 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan kerja dengan mengisi formulir Jamsostek 3 Adapun hal-hal yang termuat didalam formulir jamsostek 3 adalah : (a) Identitas Perusahaan, yaitu: (i) Nama perusahaan

(ii) Alamat dan nomor telepon (iii) Jenis usaha (iv) Nomor pendaftaran (v) Nomor akte pengawasan (b) Identitas tenaga kerja, yaitu: (i) Nama tenaga kerja (ii) Alamat dan nomor telepon (iii) Tanggal lahir/umur (iv) Jenis pekerjaan/jabatan (v) Unit/bagian perusahaan (c) Upah terakhir setiap bulan. (d) Tempat, tanggal dan diuraikan kecelakaan atau penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. (e) Akibat yang diderita serta bagian tubuh yang menderita sakit/terluka. (f) Nama serta alamat dokter yang menangani. (g) Keadaan tenaga kerja setelah pertolongan pertama. (2) Disamping itu bagian personalia juga akan melaporkan penyakit yang menimpa pekerjanya sebagai akibat hubungan kerja, dengan ketentuaan waktu sama seperti tersebut di atas. (3) Pengobatan dan perawatan dilakukan di rumah sakit atau dokter yang merawat dengan biaya-biaya terlebih dahulu ditanggung oleh pihak perusahaan dan pihak perusahaan berkewajiban untuk melakukan pertolongan pertama. Adapun bentuk pertolongan pertama tersebut adalah sebagai berikut: (a) Apabila kecelakaan kerja yang terjadi pada waktu prakter Dokter

perusahaan

(15.00-18.00)

maka

pekerja

yang

mengalami hal tersebut akan ditangani terlebih dahulu oleh

Dokter yang disediakan perusahaan, apabila memerlukan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan lebih lanjut, maka pekerja tersebut akan di rawat lebih lanjut di Rumah Sakit yang telah ditentukan PT. Jamsostek (b) Sedangkan kecelakaan kerja yang terjadi pada waktu di luar prakter dokter perusahaan, maka pekerja tersebut akan di bawa oleh panitia K3 langsung ke Rumah Sakit terdekat yang telah ditentukan PT. Jamsostek b) Tahap Kedua Setelah pekerja yang telah mendapatkan perawatan ataupun telah sembuh maka proses selanjutnya bagian personalia akan melaporkan tahap kedua dengan mengisi formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 Jam. Adapun hal-hal yang termuat didalam formulir jamsostek 3a adalah : (1)

Identitas perusahaan, yaitu: (a) Nama perusahaan (b) Alamat dan nomor telepon (c) Jenis usaha (d) Nomor pendaftaran (e) Nomor akte pengawasan

(2)

Identitas tenaga kerja, yaitu: (a) Nama tenaga kerja (b) Alamat dan nomor telepon (c) Tanggal lahir/umur (d) Jenis pekerjaan/jabatan (e) Unit/bagian perusahaan

(3)

Tempat dan tanggal kecelakaan kerja

(4)

Laporan kecelakaan kerja

(5)

Biaya yang telah dibayarkan perusahaan

(6)

Santunan sementara tidak mampu bekerja yang telah dikeluarkan perusahaan

(7)

Nama dan alamat penerima santunan keluarga

(8)

Keadaan tenaga kerja: (a) Keadaan sementara tidak mampu bekerja (b) Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya, atau (c) Keadaan cacat total untuk selama-lamanya, atau (d) Meninggal dunia.

(9)

Uraian tentang cacad untuk selama-lamanya yang diderita tenaga kerja

(10) Besarya jaminan cacad untuk selama-lamanya yang diderita tenaga kerja (11) Keterangan lain-lain yang perlu Setelah itu dokter yang memberikan perawatan akan mengisi formulir jamsostek 3b. Adapun hal-hal yang termuat didalam formulir jamsostek tersebut adalah : (1)

Identitas tenaga kerja penderita, yaitu: (a) Nama tenaga kerja (b) Alamat dan nomor telepon (c) Tempat dan tanggal lahir (d) Jenis pekerjaan/jabatan (e) Unit/bagian perusahaan

(2)

Identitas perusahaan, yaitu: (a) Nama perusahaan (b) Alamat dan nomor telepon (c) Jenis usaha (d) Nomor pendaftaran

(e) Nomor akte pengawasan (3)

Tanggal kecelakaan

(4)

Tanggal pemeriksaan

(5)

Hasil pemeriksaan

(6)

Tindakan medis yang dilakukan

(7)

Keterangan setelah pengobatan

(8)

Keterangan bahwa pekerja setelah sembuh melakukan pekerjaan

(9)

Lama perawatan

(10) Diberikan istirahat (11) Tanggal meninggal dunia Setelah bagian personalia mengisi formulir 3a dan dokter yang merawat mengisi formulir 3b tersebut, selanjutnya bagian personalia akan mengirimkan formulir-formulir tersebut kepada PT. Jamsostek Cabang Semarang disertai dengan: (1) Foto Copy kartu peserta jamsostek. (2) Kwitansi pengobatan dan pengangkutan. (3) Dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh PT. Jamsostek. Dalam hal penetapan besarnya jaminan kecelakaan kerja lebih besar dari biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan maka kelebihannya akan menjadi hak pekerja yang bersangkutan. Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan, pembayaran Jaminan kecelakaan kerja pada pekerja pada 27 Novembaer 2009 adalah: (1) Nama

: Miftah Purnomo

(2) Umur

: 29 th

(3) Upah Pekerja

: Rp. 1.024.940

Setiap Bulan

(4) Uraian Kecelakaan

: Patah ruas jari tangan, karena terjepit mesin

(5) Jumlah Pembayaran

: Rp. 1.921.900,00

Dalam hali ini adapun hambatan-hambatan atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian santunan kecelakaan kerja pada PT. Wijaya Karya:yaitu 1.) Keterlambatan pada pihak Rumah Sakit yang memberikan KK4 (laporan keadaan penderita) kepada pihak perusahaan, sehingga perusahaan juga terlambat dalam melaporkan KK3 kepada Kantor Disnaker dan PT. Jamsostek (Persero), sehingga pula santunan yang seharusnya diberikan kepada tenaga kerja yang bersangkutan tepat waktu, menjadi terlambat. Hal ini karena, penyampaian laporan atau formulir KK3 berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran santunan kecelakaan kerja. Dari keterlambatan tersebut, pihak Disnaker dan PT. JAMSOSTEK (Persero) memberikan toleransi. Hal ini karena keterlambatan tidak terlalu lama dan selain itu KK4 menjadi tanggung jawab pihak Rumah Sakit yang harus memberikannya kepada pihak perusahaan. Dan dari KK4 itu, perusahaan mengajukan KK3 kepada Disnaker dan PT. JAMOSTEK (Persero) sebagai pengajuan permintaan pembayaran santunan kecelakaan kerja. Keterlambatan ini tidak berlangsung sepenuhnya dari setiap kasus kecelakaan kerja yang pernah terjadi di PT. Wijaya Karya:. Dalam menghadapi

hambatan

tersebut,

pihak

perusahaan

membantu

sepenuhnya yang berguna untuk mengurus permasalahan administrasi agar santunan dapat segera diterima oleh penderita atau keluarganya. Sehingga memungkinkan penderita dan keluarganya tidak terlantar

Pada dasarnya Prosedur pemberian Jaminan kecelakaan kerja oleh PT jamsostek terhadap pekerja PT Wijaya Karya dalam program jamsostek telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan apabila dibandingkan dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran dan tata cara pengajuan klaim pada PT Wijaya Karya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja , maka pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Hasil Pembahasan A. Tanggung Jawab PT Wijaya Karya terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja PT. Wijaya Karya telah menjadi peserta Jamsostek sejak bulan Januari tahun 1988, dan mengikusertakan 129 pekerja tetap (61 Karyawan dan 68 Tenaga Kerja Langsung). Dengan ketentuan yang diikutkan dalam program Jamsostek pada PT. Wijaya Karya hanya bagi pekerja tetap saja, dengan pertimbangan bagi pekerja tidak tetap tidak diikutsertakan dalam program Jamsostek. Sedangkan apabila ada kecelakaan kerja bagi pekerja tidak tetap yang bekerja pada PT. Wijaya Karya seluruhnya adalah tanggungan perusahaan, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, penyakit yang timbul dalam hubungan kerja ataupun perjalanan berangkat dari rumah Dalam pelaksanaannya, PT. Wijaya Karya. telah menerapkan ketentuan perjanjian kerja bersama (PKB) Pasal 63 ayat (5) dan (6) ini dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan penunjukan Asuransi Jiwa Sinar Mas sebagai pihak asuransi yang menjamin jaminan kecelakaan kerja di PT. Wijaya Karya.. Asuransi Jiwa Sinar Mas selaku pihak yang memberi jaminan dalam perlindungan keselamata kerja, telah memberikan fasilitas yang terbaik bagi pekerja di PT. Wijaya

Karya., hal ini dapat dibuktikan dengan Asuransi Jiwa Sinar Mas memberikan fasilitas kesehatan berupa program rawat inap, rawat jalan dan perawatan gigi. Berikut ini akan penulis jabarkan pelaksanaan program jaminan Asuransi Jiwa Sinar Mas yang berhubungan dengan jaminan keselamatan kerja di PT. Wijaya Karya. Hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, PT Wijaya Karya dalam hal ini mempunyai strategi program yang diterapkan untuk menterjemahkan strategi itu diantara perusahaan biasanya dengan pendekatan yang berbeda. Hal ini sangat bergantung pada kondisi perusahaan. Secara umum program memperkecil dan menghilangkan kejadian kecelakaan kerja dapat dikelompokkan : telaahan personal, pelatihan keselamatan kerja, sistem insentif, dan pembuatan aturan penyelamatan kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja. langakah-langkah yang ditempuh apabila terjadi kecelakaan kerja antara lain,. PT Wijaya Karya Apabila terjadi kecelakaan, pemegang polis segera memberitahukan kepada PT. Asuransi Umum Sinarmas dalam waktu 3 x 24 jam sejak kecelakaan terjadi dengan disertai keterangan-keterangan lengkap mengenai kecelakaan dan cedera yang dialami Tertanggung (karyawan).,pemberian santunan apabila pekerja meninggal dunia.. Tertanggung dan pihak yang berkepentingan dalam pertanggungan ini harus memberikan segala keterangan kepada PT.Asuransi Umum Sinarmas secepatnya sesuai keadaan yang sebenarnya dilengkapi bukti tertulis sah dari yang berwajib.,Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipehuni, maka segala hak atas santunan menjadi batal. B. Prosedur Pemberian Jaminan kecelakaan kerja oleh PT Jamsostek terhadap pekerja PT Wijaya Karya Pembayaran iuran pada PT. Wijaya Karya. baik untuk Jaminan Kecelakaan Kerja,. Pada Jaminan kecelakaan kerja Besarnya premi yang harus dibayarkan PT. Wijaya Karya. kepada PT. Jamsostek adalah sebesar 0,89% dari gaji pokok dan tunjangan kerja sebulan masing-masing tenaga kerja. Apabila

terjadi kecelakaan kerja maka kepada pekerja tetap yang bersangkutan harus melaporkan hal tersebut kepada bagian personalia. Untuk dapat mengajukan pembayaran jaminan hari tua, maka PT. Wijaya Karya. mempunyai ketentuanketentuan sebagai berikut :Tenaga kerja mencapai usia 55 tahun, Menderita cacat total tetap., Meninggal dunia, Berhenti bekerja dengan melewati masa tunggu selama 6 (enam) bulan atau Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Dalam hal penetapan besarnya jaminan kecelakaan kerja lebih besar dari biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan maka kelebihannya akan menjadi hak pekerja yang bersangkutan Pada dasarnya pelaksanaan pembayaran dan tata cara pengajuan klaim PT. Wijaya Karya. dalam program jamsostek telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan apabila dibandingkan dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran dan tata cara pengajuan klaim pada PT. Wijaya Karya. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja , maka pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya ”. Penulis dapat menyimpulkan halhal sebagai berikut 1. Tanggung jawab Kecelakaan kerja PT. Wijaya Karya terhadap pekerja telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu, Hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, karena menurut Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial tenaga Kerja bahwa pengusaha yang telah menyelenggarakan program pelayanan pemeliharaan kesehatan sendiri dengan manfaat lebih baik dari program pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek, tidak wajib untuk mengikuti program jaminan pemeliharaan kesehatan pada PT. Jamsostek. 2. Prosedur pemberian jaminan kecelakaan kerja oleh PT Jamsostek terhadap pekerja PT Wijaya Karya pada dasarnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dimana apabila dibandingkan dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran dan tata cara pengajuan klaim pada PT. Wijaya Karya. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja , maka pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

B.

Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan diatas maka penulis memberikan sedikit saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 1. Diharapkan adanya fungsi perencanaan, pembinaan dan pengawasan dari PT Wijaya

Karya untuk

dapat

lebih

terencana,

terukur,

terarah

dan

berkesinambungan dalam memperhartikan pekerja dalam hal kecelakaan kerja. 2.. Dalam bekerja harus mentaati peraturan yang telah ada sehingga angka kecelakaan tidak terlalu besar dan dapat dihindari,karena perusahaan sudah mengatur semua yang ada di tempat tersebut dan juga di Indonesia sendiri sudah mempunyai undang-undangnya, sehingga kalau perusahaan tidak mempunyai standart kerja maka perusahaan tersebut tidak mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia ini.

DAFTAR PUSTAKA Buku Abdul Rachmad Budiono, 1995. Hukum Perburuhan di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, 2004. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada CST Kansil.2000. Kamus Istilah Aneka Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Lalu Husni, 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada M. Iqbal Hasan. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta : Ghalia Indonesia. Sendjun Manulang, 1982. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) ________________, 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Soleman B Taneko,1993. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Suharmoko, 1993. Masalah Tenaga Kerja dan Perundang-undangan, Jakarta : Djambatan Winarno Surachman, 1990. Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung : Tarsito Zulaini Wahab,2001. Bandung: Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No7 Tahun 1981, tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO:PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jurnal Internasional Jurnal Rekayasa Sipil, Vol 1, No 1 (2008) Journal 2009 National Accident Helpline).

LAMPIRAN LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual; b. bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja; c. bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja, selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja; d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112) belum mengatur secara lengkap jaminan sosial tenaga kerja serta tidak sesuai lagi dengan kebutuhan; e. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja; Mengingat : 1.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.

3.

4. 5.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undangundang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4); Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuanketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912); Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918); Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. 2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 3. Pengusaha adalah: a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 4. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara. 5. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya. 6. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. 7. Cacad adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan. 8. Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan. 9. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. 10. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri. 11. Badan penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja. 12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan. Pasal 2 Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja. BAB II PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 3 (1)

(2) (3)

Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mckanisme asuransi. Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Persyaratan dan tata cara penyelenggaraaan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 4

(1)

(2)

Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 5

Kebijaksanan dan pengawasan umum program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. BAB III PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Bagian Pertama Ruang Lingkup Pasal 6 (1)

(2)

Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi: a. Jaminan Kecelakaan Kerja; b. Jaminan Kematian; c. Jaminan Hari Tua; d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7 (1) (2)

Jaminan sosial tenaga kerja sebagiamana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukkan bagi tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja. Bagian Kedua Jaminan Kecelakaan Kerja Pasal 8

(1) (2)

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja. Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja ialah: a. magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak; b. mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan; c. narapidana yang dipekerjakan di perusahaan. Pasal 9

Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi: a. biaya pengangkutan; b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan; c. biaya rehabilitasi; d. santunan berupa uang yang meliputi: 1. santunan sementara tidak mampu bekerja; 2. santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya; 3. santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental. 4. santunan kematian. Pasal 10 (1)

(2)

Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggaraan dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga

(3) (4)

kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacad atau meninggal dunia. Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya. Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11 Daftar jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Bagian Ketiga Jaminan Kematian Pasal 12 (1) (2)

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas Jaminan Kematian. Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. biaya pemakaman; b. santunan berupa uang. Pasal 13

Urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d butir 4 dan Pasal 12 ialah: a. janda atau duda; b. anak; c. orang tua; d. cucu; e. kakek atau nenck; f. saudara kandung; g. mertua. Bagian Keempat Jaminan Hari Tua

Pasal 14 (1)

(2)

Jaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja karena: a. telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau b. cacad total tetap setelah ditetapkan oleh dokter. Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim piatu.

Pasal 15 Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, sctelah mcncapai masa kepesertaan tertentu, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kelima Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pasal 16 (1) (2)

Tenaga kerja, suami atau isteri, dan anak berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi: a. rawat jalan tingkat pertama; b. rawat jalan tingkat lanjutan; c. rawat inap; d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan; e. penunjang diagnostik; f. pelayanan khusus; g. pelayanan gawat darurat. BAB IV KEPESERTAAN Pasal 17

Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 18 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahan, dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara. Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja, maka pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kepada tenaga kerja, maka pengusaha wajib memenuhi kekurangan jaminan tersebut. Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan, maka pengusaha wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Badan Penyelenggara. Bentuk daftar tenaga kerja, daftar upah, daftar kecelakaan kerja yang dimuat dalam buku, dan tata cara penyampaian data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 19

(1) (2)

(3)

Pentahapan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja disebabkan adanya pentahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengusaha wajib memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan Undang-undang ini. Tata cara pelaksanaan hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. BAB V IURAN, BESARNYA JAMINAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 20

(1) (2)

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, luran Jaminan Kematian, dan Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung oleh pengusaha. Iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja. Pasal 21

Besarnya iuran, tata cara, syarat pembayaran, besarnya denda, dan bentuk iuran program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 22 (1)

(2)

Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 23

Besarnya dan tata cara pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua,dan tata cara pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 24 (1)

(2)

(3) (4)

Perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menghitung kembali dan menetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri menetapkan kecelakaan kerja, dan besarnya jaminan yang belum tercantum dalam peraturan pelaksanaan Undang-undang ini. Perbedaan pendapat dan perhitungan besarnya jumlah jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyelesaiannya ditetapkan oleh Menteri. BAB VI BADAN PENYELENGGGARA

Pasal 25 (1) (2)

(3)

Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara. Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

Pasal 26 Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), wajib membayar jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Pasal 27 Pengendalian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan dalam pengawasan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja, dalam wadah yang menjalankan fungsi pegawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28 Penempatan investasi dan pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyclenggara diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 29 (1)

Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal

(2)

(3)

26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih, setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selamalamanya 8 (delapan) bulan. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal 30

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terhadap pengusaha, tenaga kerja, dan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau denda yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 31 (1)

(2)

Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi ketenagakerjaan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang a. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja; b. melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja; d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja; e. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian sehubungan dengan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 32 Kelebihan pembayaran jaminan yang telah diterima oleh yang berhak tidak dapat diminta kembali. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33 (1)

(2)

(3)

Selama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur program asuransi sosial tenaga kerja, dan penyclenggaraannya yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, telah berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Selama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka perusahaan yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja lainnya tetap melaksanakannya. Tenaga kerja yang telah menjadi tertanggung atau peserta dalam program asuransi sosial tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja lainnya dengan berlakunya Undang-undang ini tidak boleh dirugikan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 35 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 1992 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR: 14

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA UMUM Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumberdaya manusia merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan pelaksanaan UndangUndang Dasar 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur baik materiil maupun spiritual. Peranserta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitias nasional. Bentuk perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat

dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong-royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya program ini menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itu pengusaha memikul tanggung jawab utama, dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Di samping itu, sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung kebutuhan keluarganya. Oleh karenanya, kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua. Dalam rangka menciptakan landasan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja sebagai perwujudan pertanggungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Pada hakekatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, antara lain: a. memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya; b. merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga (dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan dalam Undang-undang ini sebagai pelaksanaan Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Akan tetapi mengingat objek yang mendapat jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang-undang ini diprioritaskan bagi tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, perorangan dengan menerima upah, maka kepada tenaga kerja di luar hubungan kerja atau dengan kata lain tidak bekerja pada perusahaan, pengaturan tentang jaminan sosial tenaga kerjanya akan diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun ruang lingkup yang diatur di dalam Undang-undang ini meliputi: 1. Jaminan Kecelakaan Kerja. Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacad karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan Kecelakaan Kerja. Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif sehingga sulit ditetapkan derajat cacadnya, maka jaminan atau santunan hanya diberikan dalam hal terjadinya cacad mental tetap yang mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi. 2. Jaminan Kematian. Tenaga Kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan Jaminan Kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. 3. Jaminan Hari Tua. Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau memenuhi persyaratan tertentu. 4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). Oleh karena, upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Di samping itu pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). Dengan demikian diharapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal sebagai

potensi yang produktif bagi pembangunan. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya. Mengingat Jaminan sosial tenaga kerja merupakan program lintas sektoral yang saling mempengaruhi dengan usaha peningkatan kesejahteraan sosial lainnya, maka program jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan secara bertahap dan saling menunjang dengan usaha-usaha pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan, kesempatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Pengawasan terhadap Undang-undang ini, dan peraturan pelaksanaannya dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dan Undangundang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 sampai dengan Angka 12 Cukup jelas

Pasal 2 Yang dimaksud dengan usaha sosial dan usaha-usaha lain yang diperlakukan sama dengan perusahaan adalah yayasan, badan-badan, lembaga-lembaga ilmiah serta badan usaha lainnya dengan nama apapun yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan tenaga kerja. Pasal 3 Ayat (1) Dalam penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja ini dapat digunakan mekanisme asuransi untuk menjamin solvabilitas dan kecukupan dana guna memenuhi hak-hak peserta dan kewajiban lain dari Badan Penyelenggara dengan tidak meninggalkan watak sosialnya. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja adalah orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan ) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan, dan kontrak. Mengingat jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak dari tenaga kerja,

maka ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perusahaan atau perorangan wajib menyelenggarakannya. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Lihat Penjelasan Umum Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur jaminan sosial tenaga kerja lainnya yang dapat diberikan kepada tenaga kerja dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri, beserta keluarganya antara lain program jaminan pesangon sebagai akibat pemutusan hubungan kerja.

Pasal 7 Ayat (1) Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, setiap saat menghadapi risiko sosial berupa peristiwa yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang bertujuan untuk memberikan ketenangan bekerja dan menjamin kesejahteraan tenaga kerja berserta keluarganya. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Magang merupakan tenaga kerja yang secara nyata belum penuh menjadi tenaga kerja atau karyawan suatu perusahaan, tetapi telah melakukan pekerjaan di perusahaan. Demikian pula murid atau siswa yang melakukan pekerjaan dalam rangka kerja praktek, berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja apabila tertimpa kecelakaan kerja. Huruf b

Pemborong yang bukan pengusaha dianggap bekerja pada pengusaha yang memborongkan pekerjaan. Huruf c Narapidana yang dipekerjakan pada perusahaan perlu diberi perlindungan berupa jaminan Kecelakaan Kerja, jika tertimpa kecelakaan kerja. Pasal 9 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Santunan berupa uang diberikan kepada tenaga kerja atau keluarganya. Pembayaran santunan ini pada prinsipnya diberikan secara berkala dengan maksud agar tenaga kerja atau keluarganya dapat memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya secara terus menerus. Selain pembayaran santunan secara berkala dapat juga diberikan sekaligus. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong ke arah kegiatan yang bersifat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Pasal 10 Ayat (1) Di samping pengusaha wajib melaporkan kejadian kecelakaan, maka keluarga, Serikat Pekerja, kawan-kawan sekerja serta masyarakat dibenarkan memberitahukan kejadian kecelakaan tersebut kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan keluarga yang ditinggalkan adalah isteri atau suami, keturunan sedarah dari tenaga kerja menurut garis lurus ke bawah, dan garis lurus ke atas, dihitung sampai derajat kedua termasuk anak yang disahkan. Apabila garis lurus

ke atas dan ke bawah tidak ada, diambil garis ke samping dan mertua. Bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai keluarga, hak atas Jaminan Kematian dibayarkan kepada pihak yang mendapat surat wasiat dari tenaga kerja yang bersangkutan atau perusahaan untuk pengurusan pemakaman. Dalam hal magang atau murid, mereka yang memborong pekerjaan, dan narapidana meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja, maka keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas Jaminan Kematian. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan biaya pemakaman antara lain pembelian tanah, peti mayat, kain kafan , transportasi, dan lain-lain yang bersangkutan dengan tata cara pemakaman sesuai dengan adat-istiadat, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kondisi daerah masing-masing tenaga kerja yang bersangkutan. Huruf b Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, maka hak atas Jaminan Hari Tua yang dibayarkan secara berkala, diberikan kepada janda atau duda, atau anak yatim piatu. Apabila tenaga kerja meninggal dunia sebelum hak Jaminan Hari Tua timbul, maka. Hak atas Jaminan Hari Tua tersebut diberikan kepada janda atau duda, atau anak yatim piatu secara sekaligus atau berkala. Yang dimaksud dengan yatim piatu adalah anak yatim atau anak piatu, yang ada pada saat janda atau duda meninggal dunia masih menjadi tanggungan janda atau duda tersebut. Pasal 15 Yang dimaksud dengan masa kepesertaan tertentu adalah jangka waktu tenaga kerja telah mencapai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Pembayaran Jaminan Hari Tua berdasarkan masa kepesertaan tertentu dapat diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pasal 16 Ayat (1)

Upaya pemeliharaan kesehatan meliputi aspek-aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara tidak terpisah-pisah. Namun demikian khusus untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja lebih ditekankan pada aspek kuratif dan rehabilitatif tanpa mengabaikan dua aspek lain. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan rawat jalan tingkat pertama adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di Pelaksana Pelayanan kesehatan tingkat pertama. Huruf b Yang dimaksud dengan rawat jalan tingkat lanjutan adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang merupakan rujukan (lanjutan) dari Pelaksana Pelayanan Kesehatan rawat jalan tingkat pertama. Huruf c Yang dimaksud dengan rawat inap adalah pemeliharaan kesehatan rumah sakit dimana penderita tinggal/mondok sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan dari Pelaksana Pelayanan Kesehatan atau rumah sakit Pelaksana Pelayanan Kesehatan lain. Pelaksana Pelayanan Kesehatan rawat inap: 1. rumah sakit pemerintah pusat dan daerah; 2. rumah sakit swasta yang ditunjuk. Huruf d Yang dimaksud dengan pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan adalah pertolongan persalinan normal, tidak normal dan/atau gugur kandungan. Huruf e Yang dimaksud dengan penunjang diagnostic adalah semua pemeriksaan dalam rangka menegakkan diagnosa yang dipandang perlu oleh pelaksana pengobatan lanjutan dan dilaksanakan di bagian diagnostic, rumah sakit atau di fasilitas khusus untuk itu, meliputi: 1. pemeriksaan laboratorium; 2. pemeriksaan radiologi; 3. pemeriksaan penunjang diagnosa lain. Huruf f Yang dimaksud dengan pelayanan termasuk perawatan khusus adalah pemeliharaan kesehatan yang memerlukan perawatan khusus bagi penyakit tertentu serta pemberian alat-alat organ tubuh agar dapat berfungsi seperti semula, yang meliputi: 1. kaca mata; 2. prothese gigi; 3. alat bantu dengar; 4. prothese anggota gerak; 5. prothese mata.

Huruf g Yang dimaksud dengan keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan pemeriksaan medis segera, yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi penderita. Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Daftar keluarga merupakan keterangan penting sebagai bahan untuk menetapkan siapa yang berhak atas jaminan atau santunan. Hal ini untuk mencegah agar hak tersebut tidak jatuh kepada orang lain yang bukan keluarganya. Daftar upah diperlukan untuk menentukan besarnya iuran dan jaminan atau santunan yang menjadi hak tenaga kerja. Daftar kecelakaan kerja diperlukan untuk mengetahui tingkat keparahan dan frekuensi kecelakaan kerja di perusahaan yang gunanya untuk tindakan preventif dan pelaksanaan pembayaran jaminan atau santunan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Sesuai dengan tahap perkembangan pembangunan nasional yang berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat pada umumnya dan perusahaan pada khususnya dalam membiayai program jaminan sosial tenaga kerja maupun kemampuan administrasi, dipandang perlu diadakan pentahapan kepesertaan. Ayat (2) Pada prinsipnya semua tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Dengan adanya pentahapan kepesertaan dan tidak diberlakukannya lagi Undangundang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, maka terdapat tenaga kerja yang tidak mendapatkan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja.

Sesuai dengan prinsip risiko pekerjaan (risque profesionnel) dimana risiko ditimpa kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan merupakan tanggung jawab pengusaha, maka pengusaha yang belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja tetap bertanggung jawab atas Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga kerjanya. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Kecelakaan kerja pada dasarnya merupakan suatu risiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengusaha. Oleh karena itu, pembiayaan-program ini sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha, sedangkan jaminan sosial tenaga kerja lebih menekankan kepada aspek kemanusiaan, dimana pengusaha perlu memperhatikan nasib tenaga kerja serta keluarganya. Oleh karena itu, beban Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Jaminan Kematian (ditanggung oleh pengusaha. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dalam hal pengusaha yang telah mempunyai itikad baik untuk membayar iuran dan mengumpulkan iuran tenaga kerjanya, tetapi ternyata terlambat membayarkan kepada Badan Penyelenggara dari waktu yang ditentukan, dapat diwajibkan membayar tambahan presentase pembayaran yang diperhitungkan dengan keterlambatannya. Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Dalam rangka memberikan pelayanan, acara cepat kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan, maka Badan Penyelenggara perlu segera mengadakan perhitungan, dan secepatnya membayarkan jaminan dimaksud kepada yang berhak. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)

Dalam hal ketetapan Menteri belum ada, maka untuk mempercepat dan memperlancar pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja kepada tenaga kerja, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menetapkan sementara kecelakaan kerja, dan besarnya jaminan setelah memperoleh pertimbangan dokter penasihat, sedangkan penetapan akhir oleh Menteri. Yang dimaksud dengan dokter penasihat adalah dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan atas usul dan diangkat oleh Menteri untuk keperluan pelaksanaan Undang-undang ini. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Bentuk Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO). Mengingat luasnya program dan besarnya jumlah kepesertaan maka program jaminan sosial tenaga kerja bila dipandang perlu dapat diselenggarakan oleh lebih dari satu Badan Usaha Milik Negara. Ayat (3) Mengingat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja melaksanakan program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja yang dananya berasal dari iuran pengusaha dan tenaga kerja, maka Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, sudah sewajarnya mengutamakan pelayanan kepada peserta di samping melaksanakan prinsip solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas. Dengan demikian Badan Penyelenggara dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan dapat membiayai kebutuhannya sendiri sebagai perusahaan, sehingga tidak akan membebani anggaran belanja Negara. Pasal 26 Yang dimaksud dengan tidak lebih dari 1 (satu) bulan adalah setelah dipenuhinya syarat-syarat teknis dan administratif oleh pengusaha dan atau tenaga kerja. Pasal 27 Pemberian peranan kepada unsur tenaga kerja, unsur pengusaha bersama-sama dengan unsur pemerintah dalam penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja akan meningkatkan rasa ikut memiliki, dan rasa ikut bertanggung jawab dalam rangka upaya menyukseskan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja,

mengingat sebagian besar dari kekayaan yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara berasal dari iuran pengusaha dan tenaga kerja. Pasal 28 Upaya pengamanan kekayaan/asset Badan Penyelenggara dan investasinya harus memenuhi syarat aman, memberikan hasil, memenuhi kewajiban (likuid), dan diversifikasi dalam bentuk yang menguntungkan serta mencegah risiko yang tidak diinginkan. Mengingat program jaminan sosial tenaga kerja menyangkut kepentingan tenaga kerja yang sebagian besar mereka yang berpenghasilan rendah, maka upaya pengamanan kekayaan baik investasi, pengelolaan maupun penyimpanan uang harus terjamin. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 32 Kelebihan pembayaran jaminan disengaja ataupun tidak kepada yang berhak akibat kekeliruan penetapan perhitungan, oleh Badan Penyelenggara atau Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tidak dapat diminta kembali mengingat keadaan sosial ekonomi tenaga kerja atau keluarganya. Pasal 33 Ayat (1) Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur program asuransi sosial tenaga kerja adalah semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Asuransi Kecelakaan Kerja, Tabungan Hari Tua yang dikaitkan dengan

Asuransi Kematian dan jaminan sosial tenaga kerja lainnya yang selama ini telah dilaksanakan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dengan berlakunya Undang-undang ini perusahaan yang telah mempertanggungkan tenaga kerjanya pada program jaminan sosial tenaga kerja yang lebih baik atau lebih tinggi, maka tenaga kerjanya tidak boleh dirugikan. Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR : 3468