Pelaksanaan Pengawasan Harta Perwalian Anak Korban Gempa dan Tsunami di Kota Banda Aceh

JURNAL NANGGROE ISSN 2302-6219 Volume 4 Nomor 1 (April 2015) Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Pengawasan Harta Perwalian Anak Korban Gempa dan Tsunami di Kota Banda Aceh Laila M Rasyid1 Romi Asmara2

Correspondence: [email protected] 1. 2.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstract Determination of guardianship of children victims of the earthquake and tsunami provided to give prlindungan against the interests of the child as a person and for wealth. After almost a year spuluh tsunami with so many requests for child custody victims of the earthquake and tsunami known to exist some Syar'iyah Court determination that only meets requests for maintenance of the assets in which the guardian of the child only granted the right to represent the interests of the child to take legal actions against assets of the child but in the process of supervision over the use of such property is not carried out at all, so it is not known whether there are trustees who use the wealth of that child against rights. There is a legal vacuum here which causes the wealth of children victims of the earthquake and tsunami became unprotected and vulnerable to use without rights. Keywords: Implementation, Monitoring, Earthquake and Tsunami

Child

Property,

Pelaksanaan Pengawasan Harta Perwalian… – Laila & Romi (50-64)| 50

ISSN 2302-6219

Pelaksanaan Pengawasan Harta Perwalian… – Laila & Romi (50-64)

LATAR BELAKANG

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa

Anak

merupakan

dan

bernegara,

anak

amanah

adalah pewaris dan sekaligus potret

sekaligus karunia Tuhan Yang Maha

masa depan bangsa di masa datang,

Esa, bahkan anak dianggap sebagai

generasi penerus cita-cita bangsa,

harta kekayaan yang paling berharga

sehingga setiap anak berhak atas

dibandingkan kekayaan harta benda

kelangsungan hidup, tumbuh dan

lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan

berkembang,

harus

dan

berhak atas perlindungan dari tindak

dilindungi karena dalam diri anak

kekerasan dan diskriminasi serta hak

melekat harkat, martabat, dan hak-

sipil dan kebebasan.3 Perlindungan

hak sebagai manusia yang harus

yang diberikan kepada anak harus

dijunjung tinggi.

Anak menpunyai

diberikan secara menyeluruh, tidak

kedudukan yang sangat strategis

hanya pada saat anak-anak hidup

dalam kehidupan berbangsa dan

dalam

senantiasa

1

bernegara

dijaga

dan Hak asasi anak

merupakan bagian dari hak asasi manusia

yang

Undang-Undang Konvensi

termuat Dasar

Perserikatan

berpartisipasi

keadaan

normal,

serta

yaitu

menjalani kehidupan seperti anakanak lainnya.4

dalam

1945

dan

Bangsa-

Bangsa tentang Hak-Hak Anak.2

Bencana gempa bumi dan Tsunami

yang

telah

memporak-

porandakan sebagian besar wilayah Aceh dan pesisir pantai Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember

1

2

Romi Asmara, Fauzah Nur Aksa dan Sumiadi, “Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak (Suatu Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhokseumawe)”, Jurnal Pasai, Vol II No. 2 Nopember 2008, LPPM Universitas Malikussaleh Aceh Utara, hlm. 700. Lukman Hakim Nainggolan, “Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak”, Jurnal Equality, Vol 10 No 2 Agustus 2005, FH Universitas Sumatera Utara, hlm 90. Lihat Juga Dewi Nurul Musjtari, ”Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan Anak”, Jurnal Konstitusi, Vol 3 No 2 Mei

2006, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 25. 3

Hambali, “Hak Anak Atas Pendidikan, Pemenuhan Hak dan Solusinya (Dimulai dari Pendidikan Keluarga Dan Aktifitas Didalamnya)”, Jurnal Paradigma, XII (24) Juli–Des 2007, Malang: Ikip Budi Utomo, hlm 153.

4

Zul Akli dan Jumadiah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara)”, Jurnal Pasai, Vol II No 2 Nopember 2008, LPPM Universitas Malikussaleh Aceh Utara, hlm. 583.

Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 1 (April 2015)| 51

ISSN 2302-6219


2004, telah banyak menelan korban

perwalian tak pelak bermunculan ke

jiwa manusia baik itu orang dewasa

permukaan.6

maupun anak-anak. Sebagian besar Dalam waktu hampir satu

anak-anak di wilayah yang terkena bencana gempa bumi dan Tsunami

setengah

dalam

sangat

Mahkamah Syar’iyah di kota dan

memperihatinkan. Banyak persoalan

kabupaten di seluruh Aceh yang

yang terjadi dari mulai kekurangan

dilanda

makanan, trauma terhadap gempa,

menyelesaikan belasan ribu kasus

kehilangan dan terpisah dari orang

yang meliputi penetapan ahli waris

tuanya, juga kehilangan temannya.

dan penunjukkan perwalian. Jumlah

Ada sekitar sepuluh ribu jiwa anak-

ini tentu saja masih di bawah angka

anak yang terpisah dari orang tua

korban

dan kerabatnya di wilayah Aceh.5

Tsunami yang mencapai ratusan ribu

kondisi

yang

tahun

pasca

Tsunami,

Tsunami

yang

telah

meninggal

akibat

jiwa. Lebih dari itu, perkara-perkara Berdasarkan hasil penelitian

waris dan perwalian yang diajukan

IDLO bencana alam dan Tsunami

ke depan Mahkamah pada umumnya

tanggal 26 Desember 2004 yang

bersifat

menimpa

dan bukannya bersifat contentios

Provinsi

menewaskan

dan

Aceh

telah

menghilangkan

volunteer

(permohonan)

(persengketaan).

Mahkamah

sedikitnya 150 ribu hingga 200 ribu

Syar’iyah memperkirakan bahwa ke

jiwa, menimbulkan kurang lebih 30

depan angka kasus sengketa akan

ribu anak yatim, dan mengakibatkan

meningkat, lebih-lebih jika kasus-

kerugian

kasus

materil

lainnya

dalam

tersebut

tak

melalui

dapat

jumlah yang sangat besar. Sebagai

diselesaikan

musyawarah

dampak dari bencana ini berbagai

keluarga ataupun oleh pemuka adat

persoalan dan sengketa hukum di

gampong.7

bidang pertanahan, kewarisan dan Perwalian

bagi

anak-anak

yatim piatu di Aceh pasca Tsunami 5

Hanif Asmara, Akibat Tsunami Akses tanggal 1 Pebruari 2007.

6

Arskal Salim Dalam International Development Law Organization (IDLO),

Praktek Penyelesaian Formal dan Informal Masalah Pertanahan, Kewarisan dan Perwalian Pasca Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar, 2006. 7

Ibid.


ISSN 2302-6219


adalah suatu persoalan yang cukup

yatim piatu memiliki hak warisan

pelik. Hal ini bukan saja terkait

tapi tidak ditunjuk sebagai wali,

dengan

pemeliharaan

dan

warisan ini harus dikelola oleh Balai

anak-anak

yatim

Harta Peninggalan (Public Trust)

pengasuhan

tersebut, tetapi juga menyangkut

atau

status harta benda yang ditinggalkan

berwenang9.

oleh

dan

anak yatim yang tidak memiliki wali

perbedaan jenis kelamin wali antara

tersebut sudah seharusnya dikelola

wali lelaki dan perempuan. Selain itu

oleh Baitul Mal. Namun karena Baitul

masih

persoalan

Mal belum secara resmi dibentuk di

dengan

tingkat desa, sehingga fungsi ini

orang

tua

juga

lainnya

mereka,

terdapat

yang

bertalian

perwalian, antara lain pemahaman terhadap

konsep

lembaga

lainnya

yang

Sementara, warisan

tidak dapat dilakukan.

perwaliannya masih

Sejalan dengan hal tersebut

minimnya jumlah wali yang ditunjuk

diatas, Zahratul Idami dalam hasil

atau ditetapkan lewat mekanisme

penelitiannya

hukum

realitas

bahwa ada wali yang tidak membuat

pelaksanaan perwalian di lapangan

daftar harta benda anak, tidak

yang

sepenuhnya

mencatat,

perundang-

seluruh harta benda anak, padahal

dalam

masyarakat

formal, belum

dengan

Aceh,

dan

sesuai

peraturan

belum

menemukan

menyerahkan

anak telah berusia diatas 18 tahun

undangan.

atau data

juga

telah

menikah,

peraturan

Setelah bencana Tsunami,

perundang-undangan yang ada baru

dari

Syar’iyah

mengatur tentang tanggung jawab

sekitar

wali saja akan tetapi pengawasan

menunjukkan

Mahkamah terdapat

20.000 anak yatim di Aceh tidak

terhadap wali belum diatur.10

memiliki kepastian hukum terhadap perwalian8.

Sementara menurut

hukum Indonesia, dimana seorang 8

http://sasarraniry.files.wordpress.com/ 2012/12/perwalian.pdf.

9

Pasal 35 (1)-(3) Undang-Undang No 23/2002 Tentang Perlindungan Anak

10

Zahratul Idami, Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Dibawah

Terkait tersebut

di

dengan atas

hal-hal

menunjukkan

Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh ), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No.1 Januari 2012, FH Unsoed Purwokerto JawaTengah,hlm. 60.


ISSN 2302-6219

urgensi


penelitian

mendalam

lebih

gempa bumi dan tsunami pada Tahun

mengenai

persoalan

2004 yang lalu, serta banyaknya

harta

benda,

keberadaan

yang

penggunaan

dan

permohonan

penetapan

wali

terhadap anak korban gempa dan

pertanggungjawaban-nya tersebut di

tsunami

beberapa

wilayah

Mahkamah Syar’iyah Kota Banda

bencana

gempa

yang dan

terkena Tsunami.

yang

telah

ditetapkan

Aceh.

Harapannya, hasil penelitian akan Data-data yang dikumpulkan

dapat dijadikan sebuah model untuk mengetahui

dan

dapat

dalam

penelitian

ini

menurut

menghindarkan penggunaan harta

jenisnya yaitu data primer dan data

benda yang tidak bertanggung jawab

sekunder. Dengan jenis pendekatan

pada

secara kualitatif yang dipilih karena

anak

korban

gempa

dan

Tsunami, juga pada daerah-daerah

informasi

dan

data

melalui

lainnya di Indonesia yang mungkin

penelitian ini banyak dalam bentuk

saja mengalami masalah yang sama.

teks dan sejumlah studi kasus. Instrumen yang digunakan adalah

PERMASALAHAN

studi

dokumentasi

untuk

menemukan kerangka konsepsional, Berdasarkan belakang

diatas,

uraian maka

latar

rumusan

azas

peraturan

undangan. Observasi yang dilakukan

masalah yang akan diuraikan lebih

dalam

lanjut

melakukan

adalah

“Bagaimanakah

perundang-

penelitian

ini

dengan

pengamatan

dalam

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap

persidangan proses penetapan wali,

Harta Perwalian anak korban gempa

Adapun

dan tsunami di Kota Banda Aceh”.

secara mendalam untuk mengetahui pengawasan

METODE PENELITIAN

11

wali

yang

pemerintah maupun Baitul mal.

Kota Banda Aceh, karena lokasi ini tempat

terhadap

dilakukan

sudah berjalan selama ini baik oleh

Penelitian ini dilakukan di merupakan

wawancara

terjadinya

Lihat: Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu

Data Sekunder terdiri dari bahan

hukum11

yang

dalam

Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet., 6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003,


ISSN 2302-6219


penelitian

ini

didapat

dengan

pengumpulan data. Data primer yang

penelusuran sejumlah literatur yang

telah didapatkan diolah dengan cara

berhubungan

mengkategori antara data yang satu

dengan

pertanggungjawaban perwalian

harta

berkenaan

rumusan.

Juga

sejumlah

peraturan

dengan

dengan

meneliti

dengan

lainnya

dengan

pengkategorian data demikian dapat dikelompokkan

data

berdasarkan

perundang-

masalah penelitian. Data yang sudah

undangan yang berhubungan dengan

terkumpul kemudian diolah melalui

perwalian dan pengangkatan anak,

tahap

dari sistem hukum positif Indonesia.

penandaan

pemeriksaan

(editing),

(coding),

penyusunan

(reconstructing), dan sistematisasi Data primer dalam penelitian ini

diperoleh

melalui

penelitian

lapangan untuk mengetahui apakah

(systematizing) berdasarkan urutan pokok

bahasan

dan

subpokok

bahasan.

peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai

pertanggungjawaban

PEMBAHASAN

dan

pengawasan harta perwalian anak

Perkawinan ialah ikatan lahir

korban gempa dan Tsunami yang

batin antara seorang pria dengan

sudah berlaku di masyarakat dengan

seorang wanita sebagai suami istri

melakukan observasi dan wawancara

dengan tujuan membentuk keluarga

dengan nara sumber yang telah

yang bahagia dan kekal berdasarkan

ditentukan.

Ketuhanan

Yang

Perkawinan

menimbulkan

Pengolahan

data

dalam

penelitian tidak terpisahkan dari

hlm.13. Bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Bahan hukum primer (primary law material) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundangundangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim); 1.

hukum

yaitu:

perwalian.

Masa

anak,

Pada

Esa. akibat

harta

pengertian

dan UU

memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik); 2.

Bahan hukum tertier (tertiary law material) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

Bahan hukum sekunder (secondary law material) yaitu bahan hukum yang


ISSN 2302-6219


Perkawinan,

anak

yang

belum

sesuatu) sedangkan al-wali yakni

mencapai usia 18 tahun atau belum

orang yang mempunyai kekuasaan.13

pernah melangsungkan perkawinan ada

di

bawah

Dari

kekuasaan

berbagai

peraturan

orangtuanya. selama mereka tidak

perundang-undangan

dicabut

kekuasaannya.

dapat diketahui bahwa salah satu

Perwalian adalah orang lain selaku

tujuan penunjukan atau penetapan

pengganti orang tua menurut hukum

wali adalah melindungi kepentingan

diwajibkan

anak, yang meliputi kepentingan

dari

mewakili

anak

yang

belum dewasa atau belum aqil

dirinya

baligh

perlindungan

dalam

melakukan

suatu

sebagai

yang

ada,

pribadi

dan

atas

harta

perbuatan hukum. Perwalian itu

kekayaannya sehingga tidak akan

sendiri timbul apabila orangtuanya

rusak

tidak

diselewengkan oleh orang lain.14

sanggup

kepentingan

si

untuk

mengurus

anak.

Perwalian

menurut UU Perkawinan mencakup pribadi maupun harta benda si anak.12

karena

terbengkalai

atau

Peraturan tertulis mengenai perwalian ada di dalam UndangUndang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu dalam Bab XI Pasal 50 sampai

Pengertian perwalian secara

54 yang mengatur mengenai batas-

etimologi (bahasa), kata perwalian

batas umur anak yang diletakkan di

berasal dari kata wali, dan jamak

bawah perwalian, mengenai syarat

awliya. Kata ini berasal dari kata

wali, tugas seorang wali, tanggung

Arab yang berarti teman, klien,

jawab seorang wali, serta bagaimana

sanak

seorang

atau

literature

fiqh

pelindung. islam

Dalam

perwalian

12

13

Septian Nur Fahmi, Kajian Yuridis Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Belum Dewasa Menurut UndangUndang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Skripsi, FH Univ. Jember, 2014hlm. Xii. Yudhi Marza Harca, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwalian Terhadap Anak

dapat

dicabut

kekuasaannya.

disebut dengan “al Walayah (orang yang mengurus atau yang menguasai

wali

Pengaturan

lebih

lanjut

tentang perwalian ditemukan dalam Dibawah Umur Acehh, hlm. 6 14

Korban

Tsunami

Di

Al Yasa Abu Bakar, Perlindungan Harta Anak Dalam Peraturan PerundangUndangan dan Praktek di Mahkamah Syar’iyah, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume X No 2 Februari 2011, hlm. 2.


ISSN 2302-6219


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yaitu Bab VII, tentang Perwalian, Pasal 33 sampai 36. Undang-undang

2.

ini juga menjelaskan pengertian anak, wali dan hak anak serta beberapa

istilah

lain,

3.

yang

disebutkan dalam Pasal 1. Untuk memudahkan, bagian yang dianggap

4.

penting penulis kutipkan sebagai berikut.15 5. Pasal 1 1.

5.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Pasal 34 Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Pasal 35 1.

Pasal 33 1.

15

Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaanya, maka seseorang Al Yasa’ Abubakar, Perlindungan Harta Anak Dalam Peraturan PerundangUndangan Dan Praktek Di Mahkamah Syar’iyah, Jurnal Ilmiah Islam Futura

atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak. Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2.

Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Vol. X No. 2 Februari 2011, Guru Besar Ilmu Ushul Fiqh IAIN Ar-Raniry, hlm 8-9.


ISSN 2302-6219

3.


bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan pengadilan.

2.

undang-undang

ini

tidak disebutkan adanya kewajiban wali untuk membuat daftar harta kekayaan anak ketika dia memulai jabatannya dan kewajiban mencatat semua perubahan harta kekayaan anak

selama

berada

perwaliannya.

di

Tetapi

bawah karena

ketentuan ini juga tidak dicabut, maka dapat dianggap ketentuan dalam

UU

1/74

masih

tetap

berlaku.16 Aturan

kerugian dan wajib membayarnya apabila ada putusan pengadilan, juga tidak disebutkan dalam undangdicabut, ketentuan yang tercantum

Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari ternyata tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam

keluarga anak untuk membayar ganti

undang ini. Tetapi karena tidak

Pasal 36 1.

anak (setelah dia dewasa) atau

dalam UU 1/74 mengenai hal ini, tentu harus dianggap masih tetap berlaku.17 Dengan demikian menurut Al Yasa Abu Bakar ada kekosongan hukum yang menyebabkan harta kekayaan milik anak yang berada di bawah perwalian, yang seharusnya dilindungi oleh wali, menjadi tidak terlindungi. Sekiranya ada wali yang beritikad tidak baik, maka dia, relatif

dengan

melakukan

mudah

manipulasi

menggelapkan

dapat untuk atau

menyelewengkan harta milik anak. Kegiatan ini dengan mudah dapat dia lakukan karena dengan kedudukan sebagai wali, dia berhak mewakili anak melakukan perbuatan hukum, di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 34 UU 32/02) dan untuk

bahwa

wali

yang

kewenangan

yang

relatif

sangat

menyebabkan kerugian pada harta kekayaan anak dapat dituntut oleh 16

Ibid, hlm 11.

17

Ibid, hlm 11.


ISSN 2302-6219


besar ini tidak ada yang akan mengawasi atau memeriksanya.18

Hukum

Perwalian

Dalam

Qanun Aceh Mengenai perlindungan anak yang tidak ada orang tuanya

Hendaknya

ada

peraturan

pasca tsunami sebenarnya telah

yang mengatur sanksi hukum yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor

tegas terhadap seorang Wali yang

48 tahun 2007 tentang Penetapan

telah diangkat sebagai Wali dan

Peraturan

terhadap pejabat-pejabat instansi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007

terkait, sehingga Wali dan instansi-

tentang Penanganan Permasalahan

instansi

Hukum dalam Rangka Pelaksanaan

terkait

mengabaikan

tidak

dapat

Pemerintah

Pengganti

syarat

adanya

(negara)

terhadap

Wilayah dan Kehidupan Masyarakat

setiap perwalian yang timbul. Juga

di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias,

diharapkan

Sumatera Utara.20

pengawasan

adanya

kebijakan

Rehabilitasi

dan

Rekonstruksi

pemerintah untuk menurunkan upah Balai

yang

dirasakan

Dalam

sangat

Undang-Undang

yang

Nomor 48 Tahun 2007 Pasal 31

membutuhkan jasa Balai tersebut.

menyebutkan Ayat (1) “Anak di

Mengingat

bawah umur yang orang tuanya telah

membebani

para

pihak

manfaat

yang

dapat

diperoleh oleh eksistensi Balai Harta

meninggal

Peninggalan

bertindak menurut hukum, maka

ini,

diharapkan

atau

tidak

cakap

Balai

harta kekayaannya dikelola oleh wali

Harta Peninggalan yang ada segera

sesuai dengan ketentuan peraturan

disahkan, agar eksistensi Balai Harta

perundang-undangan”.

Peninggalan sebagai Wali Pengawas

“orang yang tidak cakap bertindak

dapat

sebagaimana

menurut hukum yang orang tuanya

mestinya menurut tata perundang-

telah meninggal atau tidak cakap

Rancangan

Undang-undang

berjalan

undangan Indonesia.

19

Ayat

(2)

bertindak menurut hukum, maka harta kekayaannya dikelola oleh wali

18

Ibid, hlm 14.

19

Siti Hafsah Ramadhany,, at all., Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Mengenai Eksistensi Balai Harta

Peninggalan Medan Sebagai Pengawas, USU Repository 2007. 20

Wali

Yudhi Marza Harca, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwalian Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tsunami Di Aceh, Premise Law Jurnal, 2014, hlm 10.


ISSN 2302-6219


sesuai dengan peraturan perundang-

wajib mengurus anak dan harta

undangan”.

bendanya dengan sebaik-baiknya,

Berikutnya

Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2007 dalam

dengan

Pasal 32 ayat (1) disebutkan “Dalam

kekayaan si anak dan mencatatkan

hal pihak keluarga tidak mengajukan

semua

permohonan penetapan wali maka

tersebut

Baitul

terhadap

Mal

atau

Balai

Harta

Peninggalan sebagai wali pengawas

membuat

daftar

perubahannya

harta

dan

wali

bertanggung kerugian

jawab

yang

timbul

akibat kelalaiannya”.23

mengajukan permohonan penetapan Adapun

wali kepada pengadilan, ayat (2) “Permohonan

penggantian

wali

dapat diajukan oleh Baitul Mal”.21

pelaksanaannya di Kota Banda Aceh menemukan beberapa wali yang sudah

Dalam

Ketentuan

Qanun

dalam

melaksanakan

tugas

nya

sebagai wali dengan baik dengan

Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul

melakukan

Mal juga mengatur permasalahan

harta kekayaan yang dimiliki si anak,

perwalian tersebut pada Pasal 8 ayat

ada juga yang belum menyerahkan

(1) huruf d yang menentukan bahwa

dan ada juga yang bahkan tidak

“Baitul Mal menjadi wali terhadap

menyerahkan

anak yang tidak mempunyai wali

lapangan ditemkan Bahwa cukup

nashab, wali pengawas terhadap

banyak

wali nashab, dan wali pengampu

tercatat hanya dilakukan secara adat

terhadap orang dewasa yang tidak

saja

cakap

penggunaan harta tanpa hak akan

melakukan

perbuatan

hukum”.22

penyerahan

sama

perwalian sehingga

terhadap

sekali. yang

ketika

Di tidak

terjadi

ada kesulitan untuk diselesaikan secara hukum positif.24

Mengenai

pengasuhan

dan

pengeloalan harta kekayaan anak

Beberapa

perwalian

yang

dilakukan sesuai dengan peraturan

dapat dijumpai menyatakan bahwa

perundang-undangan,

rata-rata mereka tidak menyerahkan

dan

dalam

melaksanakan tugasnya “Baitul Mal

semacam

21

Ibid.

23

Ibid.

Ibid.

24

Usman Ja’far, Hakim Syar’iyah Banda Aceh

22

laporan

terhadap

Mahkamah


ISSN 2302-6219


penggunaan harta anak perwalian dikarenakan beberapa sebab, antara lain: “Ada, yang satu walinya adik ibunya. Orang tua ada meninggalkan harta berupa dana pesangon dari perusahaan. Tetapi sampai sekarang uang dari dana pesangon itu tidak diberikan, pernah saya mencoba untuk menyelesaikan perkara itu, tetapi wali malah mengatai saya yang macam-macam.”25 “rumah disewakan tapi uangnya diambil abangnya semua gak dikasih rahmat bantu rahmat. Kalau si rahmat abangnya gak peduli pun.”26 “ada, untuk keluarga sayidi dan wanti. Setelah terjadi tsunami mereka kemudian dibawa ketempat keluarga ayahnya. Dan 40 hari setelah tsunami adik saya yang juga kakaknya ibunya sayidi yang bekerja dikantor camat darussalam, aceh besar ada melihat bahwa pihak keluarga ayah sayidi ini mengurus surat yang menerangkan bahwasanya dari pihak keluarga ibu sayidi telah meninggal semua karena menjadi korban tsunami. Dari sanalah kami merasa curiga dengan melihat surat itu. Kemudian kami mencoba menjumpai pihak keluarga ayahnya dan menanyakan mengenai apakah masih ada harta peniggalan dari orang tua anak-anak ini untuk diberikan kepada anak-anak ini untuk masa depan mereka? Pada saat itu keluarga ayahnya resisten terhadap kami dan pada saat itu sempat mengatakan,” kamikan dari keluarga laki-laki lebih berhak 25

Wawancara

26

Juahairiah, Wawancara

daripada keluarga ibunya”. Dan disitu sempat agak bersitegang lah suasananya. Dan karena resistennya itu kami melaporkan ke geuchik kaju dan beberapa orang teman untuk datang kerumah pihak ayahnya tersebut. dan kami mencoba mencari tahu apakah ada harta untuk anak-anak ini. Dan mereka pun menjawab secara tidak terbuka seperti ada yang ditutupi. Dan setelah beberapa bulan kami mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan dan mereka tidak mau juga. Akhirnya kami melaporkan ke polisi. 27 Dalam tentang

UU

No.

23/2002

Perlindungan

menyatakan

bahwa

Anak

Balai

Harta

Peninggalan (Public Trustee) atau lembaga

lain

yang

mempunyai

kewenangan serupa dapat bertindak sebagai

‘wali

memastikan

pengawas’

bahwa

untuk

kepentingan

anak di bawah perwalian adalah dilindungan dan dipelihara secara baik.

Fatwa

menyatakan

MPU

No.

bahwa

Syari’ah

berwenang

mengawasi

perwalian

3/2005,

Mahkamah dalam anak-anak

yatim piatu akibat tsunami. Namun dalam masyarakat adat di Aceh, proses dilakukan

27

pengawasan oleh

pihak

biasanya gampong

Mustabsyirah, Wawancara


ISSN 2302-6219


(keuchik), tuha peut dan para tetua

pencabutan

adat dan tokoh agama lainnya.28

putusan tentang penunjukkan orang lain

Namun

jika

wali

tidak

perwalian

sebagai

terdapat

wali.

1

dan

Tahun

putusan

34 2009

tentang

memenuhi kewajiban mereka, maka

pencabutan wali dan 1 putusan

pihak keluarga si anak tersebut atau

tentang

penunjukkan

Baitul

wali.

Mal

permohonan untuk

dapat

mengajukan

sebagai

kepada

pengadilan

terdapat

dapat

mencabut

hak

1

Tahun

putusan

orang

lain

2010

ada

pencabutan

perwalian dan 3 putusan tentang

perwalian terhadap wali tersebut.

penunjukkan

Pangadilan

mencabut

wali.30 Data tersbut menunjukkan

kekuasaan wali dan mengalihkan

bahwa penggunaan tanpa hak atas

kekuasaan tersebut kepada orang

harta perwalian anak ada dilakukan

lain atau badan hukum jika terbukti

oleh seorang wali.

akan

orang

lain

sebagai

bahwa wali: (1) Telah mengabaikan kewajibannya sebagai wali; (2) Telah

PENUTUP

bertindak secara tidak tepat atau menyalahgunakan

kekuasaan

Kesimpulan

mereka; (3) Mengkonsumsi alkohol, berjudi atau boros; (4) mengalami cacat mental; (5) Telah meninggal atau

tidak

cakap

melakukan

perbuatan hukum.29 Pada Banda

yang ditemukan di lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa banyak terdapat penggunaan harta anak korban gempa dan tsunami yang

Mahkamah

Aceh

pada

6

putusan

terdapat

Berdasarkan hasil penelitian

Syar’iyah

tidak dilakukan pertanggungjawaban

2007

oleh wali setelah anak tersebut

pencabutan

dewasa, bahkan ada juga yang

tahun

putusan

menggunakannya secara melawan

terntang penunjukkan orang lain

hak, setelah dewasa harta tersebut

sebagai wali. Pada Tahun 2008

tidak diserahkan kembali. Adapun

trdapat

pengawasan terhadap harta anak

perwalian

28

Ibid.

29

Ibid.

serta

5

195

putusan

tentang

30

Data Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh


ISSN 2302-6219


korban gempa dan tsunami walupun

DAFTAR PUSTAKA

sudah diatur akan tetapi belum efektif dilaksankan karena pihakpihak yang terkait dalam peraturan tidak mengetahuinya. Saran 1. Mahkamah Syar’iyah agar dapat melaksanakan

pengawasan

perwali-an anak korban gempa dan

tsunami

bekerja

secara

efektif dalam melakukan fungsi pengawasan,

bekerja

sama

dengan Baitul Mal Provinsi dan Kabupaten serta Gampong 2. Memberikan terhadap

pemahaman

hukum

Hukum

Islam

Positif

dan dalam

permasalahan

perwalian

terhadap anak korban gempa dan tsunami

kepada

masyarakat

sehingga masyarakat memahami keuntungan

dan

kerugian

formalisasi dari perwalian. 3. Meningkatkan koordinasi antar lembaga

pemerintah

berhubungan

yang dengan

permasalahan perwalian melaui perundang-undangan mengatur

yang

Arskal Salim, Dalam International Law Organization (IDLO), Praktek Penyelesaian Formal dan Informal Masalah Pertanahan , Kewarisan dan Perwalian Pasca Tsunami Di Banda Aceh dan Aceh Besar, 2006. Djaja S Meliala, 1988, Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia, Bandung: Tarsito. Hambali, Hak Anak Atas Pendidikan, Pemenuhan Hak dan Solusinya (Di mulai dari Pendidikan Keluarga dan Aktifitas Di Dalamnya), Jurnal Paradigma, XII (24) Juli-Des 2007, Malang, Ikip Budi Utomo. I.P.M Ranuhandoko, 2003, Terminologi Hukum, Inggris – Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Iman Jauhari, 2005, Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan hak-Hak Anak dan Penerapannya, Medan, Disertasi, Sekolah PascaSarjana USU. Nainggolan, Lukman Hakim, 2005, “Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak”, Jurnal Equality; Vol 10 No 2 Agustus 2006, FH Universitas Sumatera Utara. Sanwani, 1997, Hak Asasi Anak Dan Perlindungan Hukum Menurut Konvensi PBB, FH USU, Medan.

kesepakatan

kerjasama baitu mal, dengan lembaga yang terkait.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Perkasa: Jakarta.


ISSN 2302-6219


Sumiadi, Fauzah, Romi Asmara, 2008, “Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak (Suatu Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe)”, Jurnal Pasai, Vol. II No. 2 September 2008, Lhokseumawe. Zahratul Idami, Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh), Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No. 1 Januari 2012, FH Unsoed Purwokerto, Jawa Tengah. Zul Akli dan Jumadiah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara), Jurnal Pasai, Vol II No 2 Nopember 2008, LPPM Univeristas.


Pelaksanaan Pengawasan Harta Perwalian Anak Korban Gempa dan Tsunami di Kota Banda Aceh

Recommend Documents