PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PEMBANGUNAN (Suatu Studi Di Kabupaten Pulau Morotai) Oleh :
FRENGKI LAHENGKING NIM.080 813 087 BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Berbicara tentang pembangunan maka kita tidak terlepas dari adanya bagaimana,dan siapa yang akan menggerakan pembangunan tersebut kearah yang lebih baik atau menuju ke arah yang positif. Pembangunan biasanya adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.(Sondang P. Siagian). Makna pembangunan nasional bangsa indonesia seperti yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah sebagai suatu proses yang mengutamakan atau memprioritaskan seluruh lapisan sasial masyarakat agar tampil dan berperan secara demokratis menjadi pelaku pembangunan. Dalam rangka pembangunan nasional pemerintah dalam hal ini lembaga inspektorat kabupaten pulau morotai tidak hanya melakukan tugas umum saja,tetapi juga sekali gus melaksanakan tugas pembangunan,dan pelaksanaan pengawasan untuk mengerakan pembangunan sesuai dengan tujuan negara. Tujuan pembangunan nasional bangsa indonesia yaitu yang tercantum dalam undang-undang dasar 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi “mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur” material dan spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-undang dasar 1945,melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia untuk memajukan kesejahtraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunian yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengacu dari makna pembangunan yang sekaligus merupakan komitmen nasional bangsa indonesia sebagaimana yang tercantum di atas, maka untuk mewujudkan di perlukan pelaksanaan pengawasan bagi pembangunan, apalagi di era reformasi yang semakin dewasa sekarang ini sangat di rasakan tuntutan yang semakin kompleks dari masyarakat terhadap kemampuan dan kepekaan dari
lembaga pemerintah yang ada di daerah dalam hal ini lembaga inspektorat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah di bidang pengawasan. Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektivitas dari pelaksanaan pengawasan untuk seluruh kegiatan pembangunan dalam sebuah kelembagaan publik atau privat maka sangat di butuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka peningkatan efesiensi dan profesianalisme sehingga Apabila suatu program kelembagaan tidak memberikan hasil yang sesuai dengan rencana,maka minimal ada tiga(3) hal jenis kelemahan kelembagaan yang di hadapi yaitu : 1. 2. 3.
Kelemahan dari segi perencanaan yang tidak tepat sasaran yang hendak di tujuh; Pelaksanaan suatu kegiatan yang tidak di tangani oleh manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Pengawasan yang di lakukan oleh manusia itu sendiri.
Dalam bidang pengawasan, pembangunan aparatur sebagai pelaksana fungsi pengawasan yang ada di lembaga inspektorat di arahkan untuk menciptakan aparatur yang efektiv dan efisien bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas pemerintah (pemerintah daerah) dalam hal pengawasan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan di landaskan dengan sikap semangat dan sikap pengabdian kepada bangsa dan negara. Pengelolaan SDM sumber daya manusia yang merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah proses dalam rangka peningkatan pengetahuan baik di lihat dari segi teoritik maupun profesinya, oleh karena itu pengelolaan SDM sumber daya manusia perlu di perhatikan antara lain: 1. 2.
Penguasaan ilmu pengetahuan (Scientific) Kemahiran atau keterampilan (Skill)
sehingga dalam hubungan ini kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan,mengawasi,serta mengendalikan pembangunan perlu di tingkatkan dan di pertahankan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pegawai negeri sipil sebagai bagian dari aparatur pemerintah dan apdi negara dan juga abdi masyarakat senantiasa di tuntut mempunyai pengetahuan,keterampilan,kecakapan,kemauan kerja, disiplin kerja,etoz kerja yang berdisiplin tinggi,motivasi kerja, bahkan bisa menjadi teladan dan panutan bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Untuk menunjang juga pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat tersebut di atas tidak terlepas dari adanya sikap profesionalisme dan integritas oleh aparatur pemerintah ,yang melaksanakan tanggung jawab di lembaga inspektorat sehingga pada hakekatnya adalah peningkatan dalam memberikan jawaban melalui tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pengawasan dengan tuntutan pembangunan yang cermat, berdaya saing,dan representatif.
Untuk menuju ke arah yang ideal dan kompetitif maka upaya yang di tempuh oleh pemerintah yaitu dengan adanya pembinaan,penataan. Oleh karena itu pelaksanaan pengawasan sangat di tentukan oleh kualitas sumber daya manusia SDM aparatur pemerintah daerah yang berada di lembaga inspektorat. Upaya-upaya yang di lakukan dalam rangka peningkatan dalam pelaksanaan fungsi pengawsan oleh lembaga inspektorat daerah kabupaten pulau morotai dan keahlian dari masing-masing bidang secara menyeluruh,di sinilah dapat dilihat dan dapat pula di nilai secara nyata dan ril bagaimana proses pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat sebagai salah satu lembaga pengawas yang dapat memajukan suatu daerah serta dapat tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai pelaksana fungsi pengawasan dalam pembangunan dengan tujuan melaksanakan tugas pemerintah dan selalu berupaya mengsejahtrakan masyarakat menuju terciptanya daerah yang mempunyai daya saing. Jadi melalui latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lembaga inspektorat tentang masalah “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Dalam Pembangunan.”
B.
Perumusan Masalah
Berdasarkan Latarbelakang, adapun perumusan masalah yang akan di uraikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat dalam Pembangunan.
C.
Tujuan Penelitian 1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengawasan dari lembaga Inspektorat dalam Pembangunan secara utuh.
D.
Manfaat Penelitian
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah kabupaten pulau morotai lebih kusus lembaga inspektorat yang positif ke arah pengembangan pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan.serta terselenggaranya pemerintahan yang baik”Good Governance” berdasarkan dasar undang-undang yang jelas tentang pelaksanaan fungsi pengasan inspektorat dalam pembangunan.
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL A. Konsep Pelaksanaan Pelaksanaan dalam kajian ilmu administrasi dan manajemen secara umum di artikan sebagai realisasi dari suatu perencanaan. Aspek pelaksanaan ada dua unsur yang tidak dapat di pisahkan yaitu antara pelayanan dan yang di layani.Pelayanan timbul karena adanya budaya kepentingan di dalam mansyarakat.Menurut Sanusi pelaksanaan adalah suatu definisi yang amat sederhana, ambil pekerjaan dan laksanakan. B.
Konsep Pengawasan Pengawasan adalah aktivitas yang mengusahakan agar pekerjaanpekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang di tetapkan dan atau yang di kehendaki (Ranupandojo 1990: 109). Menurut Herbert G. Hicks dan Ulbert silalahi(1992 : 175) mengatakan bahwa pengawasan adalah berhubungan dengan sebagai berikut : 1. Perbandingan kejadian-kejadian dengan rencana-rencana 2. Melakukan tindakan-tindakan korektif yang perlu terhadap kejadiankejadian yang menyimpang dari rencana-rencana. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang di rencanakan menjadi kenyataan. Tujuan Pengawasan antara lain :
1. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana 2. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi 3. Untuk mengetahui kegiatan berjalan dengan efisien 4. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan 5. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan,kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan. Bentuk-bentuk atau tipe pengawasan menurut Hamdan Mansoer antara lain sebagai berikut: 1. Pengawasan Pra kerja 2. Pengawasan semasa kerja 3. Pengawasan pasca kerja Sebelum kegiatan pengawasan itu di laksanakan perlu ada standar atau ukuran pen gawasan Manullang (2004:186-187) menggolongkan jenis-jenis standart pengawasan kedalam tiga golongan besar yaitu : 1. Standart dalam bentuk Fisik (Physical standard) 2. Standart dalam bentuk uang 3. Standart Intagible Pengawasan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang mengusahakan agar suatu pekerjaan bisa terlaksana sesuai dengan hasil yang di kehendaki.
C.
Konsep Pembangunan Kata atau istila pembangunan telah menjadi bahasa dunia. Hasrat dari pada suatu bangsa-bangsa untuk mengejar masa depan yang lebih baik menurut kondisi dan cara masing-masing melahirkan beberpa konsep pembangunan seperti pertumbuhan,modernisasi,perobahan sosial dan pembaharuan dan lain-lain. Istila pembangunan juga menunjukan hasil proses pembangunan itusendiri. Secara etimologi pembangunan berasal dari kata bangun di bari awalan “pe” dan akhiran “an” guna menunjukan perihal orang, atau perihal bagaimana pekerjaan membangun itu di laksanakan.kata bangun mengadung sedikitny tiga arti pertama ; bangun berarti sadar atau siuman, kedua; kata bangun mengadung arti bangun berati bentuk. Ketiga; bangun mengandung arti mendirikan. Beberapa definisi pembangunan seperti yang di kemukakan oleh Mustopadidjaja adalah suatu orientasi dan kegiaatan usaha yang tanpa akhir.seperti juga pendapat yang di kemukakan oleh Kastasasmita pembangunan adalah suatu proses perubahan keadaan yang lebih baik melalui upaya yang di lakukan secara terencana. Dari pengertian dan definisi tersebut di atas dapat dilihat bahwa pembangunan merupakan suatu konsep yang luas dan bahkan rumit sehingga memunculkan interorientasi berbeda dan bertentangan satu sama lain. Suatu hal yang dapat di simpulkan bahwa inti dari pembangunan itu pada hakekatnya adalah perubahan, yaitu keinginan untuk merubah apa yang lama atau yang kurang bernilai menuju ke nilai-nilai yang lebih baik secara terencana. D.
Konsep Inspektorat Berdasarkan amanat ppasal 218 ayat 2 UU no.32 tahun 2004 jo UU ni.12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan pasal 11 PP no.20. tahun 2001 tentang pembinaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.maka unsur pengawasan pada pemerintahan daerah di laksanakan oleh inspektur wilayah provinsi/kabupaten atau kota. Inspektur merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang di pimpin oleh seorang kepala badan atau kepala lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan badan usaha milik daerah,serta usaha daerah lainnya.selain itu inspektorat mempunyai tugas dan fungsi. Inspektorat provinsi mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang meliputi pemerintahan,pembangunan,sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah.sedangkan inspektorat kabupaten kota mempunyai kedudukan tugas pokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks kabupaten kota masing-masing yang di atur dan di tetapkan melalui dengan perda masing-masing kabupaten kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A.
Jenis penelitian Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamian di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpilan data yang di gunakan secara triangulasi(gabungan),analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian deskriptif kualitatif lebih menekankan pada generalisasi.di sebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. B.
Fokus penelitian Penentuan fokus penelitian dimaksudkan guna memperjelas ruang lingkup pembahasan penelitian ini, sehingga terhindar dan tidak terjebak oleh pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun pembatasan dan ruang lingkup penelitian Ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pulau morotai dalam hal ini lembaga inspektorat dalam pembangunan. Penelitian tertuju pada kantor/dinas PU yang sebagai pengakomodiran suatu pembangunan(fisik) yang ada di kabupaten pulau morotai pada khususnya. C.
Informan penelitian Sampel dalam penelitian deskriptif kualitatif bukan di namakan responden tetapi sebagai nara sumber,atau partisipan, informan dalam penelitian. Pada penelitian deskriptif kualitatif peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang di anggap tahu dan cakap dalam situasi tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang di wawancarai di lakukan secara porposive,yaitu di pilih dengan penuh pertimbangan tertentu. D.
Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data Untuk kegiatan penelitian juga menggunakan instila instrumen,tetapi arti instrumen itu sendiri adalah alat ukur. Yaitu dengan instrumen peneliti ini dapat di Kumpulkan data sebagai alat untuk menyatakan besaran atau presentasi serta lebih kurangnya dalam bentuk kuantitatif ataupun dengan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah; observasi,interviv atau wawancara,pengumpulan data melalui dokumen. E.
1. 2. 3. 4.
Teknik Analisa Data Editing Coding Reduksi Data Tabulasi
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI
A.
Letak Geografis Kabupaten Pulau Morotai terletak di ujung Utara Kabupaten Halmahera Utara dan merupakan bagian dari Provinsi Maluku Utara. Secara geografis Pulau Morotai terletak di antara 200 sampai dengan 240 Lintang Utara dan 12815 sampai dengan 12848 Bujur Timur. Pulau Morotai berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah Utara, Laut Halmahera di sebelah Timur, Selat Morotai di sebelah Selatan dan Laut Sulawesi di sebelah Barat. 1.
Letak Lembaga Inspektorat Lembaga inspektorat adalah salah satu lembaga pengawas yang ada di kabupaten pulau morotai.lembaga inspektorat berbatasan dengan hal-hal yaitu : Sebelah Utara :Berbatasan dengan penginapan Tonga Sebelah Selatan :Berbatasana dengan Kantor dinas keuangan kabupaten pulau morotai Sebelah Timur :Berbatasan dengan Pemukiman warga Sebelah Barat :Berbatasan dengan Asrama TNI ankatan Udara Kabupaten pulau morotai. B. 1.
Keadaan Pegawai Di Lembaga Inspektorat Jumlah Pegawai Lembaga Inspektorat Jumlah pegawai yang berada di lembaga kabupaten pulau morotai menurut data yang di peroleh melalui penelitian yaitu sekitar 22 orang. untuk mendapat perbedaan mengenai berapa laki-laki dan berapa perempuan. 2.
Jumlah Pegawai Menurut Job,Bidang dan Seksi Gambaran mengenai jumlah pegawai menurut Job,bidang dan seksi mulai dari tingkat yang paling atas sampai dengan tingkat yang paling bawah di lembaga inspektorat kabupaten pulau morotai tentunya berbeda. C. 1.
Keadaan Sosial Pegawai Di Lembaga Inspektorat Agama Kehidupan antar umat beragama lebih khusus pegawai yang berada di lembaga inspektorat kabupaten pulau morotai dalam menjalankan kehidupan/aktivitas keseharian,hubungan antara sesama pemeluk agama tetap terjalin secara harmonis dan tidak terjadi pertentangan antara sesama pemeluk agama yang satu dengan yang lain.walaupun juga para pegawai di lembaga inspektorat kabupaten pulau morotai di dominasi dengan pemeluk agama muslim. 2.
Pendidikan Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan SDM Sumberdaya Manusia di lembaga inspektorat kabupaten pulau morotai maka keadaan pendidikan pegawai yang ada di lembaga inspektorat sudah menuju ke arah yang lebih baik. 3.
Transportasi
Dalam menjalankan Suatu usaha atau pekerjaan tentunya fasilitas sebagai alternatif penunjang supaya usaha atau pekerjaan tersebut dapat berjalan secara efektif serta juga efisien. Maka salah satu penunjang hal tersebut adalah kendaraan roda duan dan kendaraan roda empat. Mengingat apa yang sudah menjadi tanggung jawab yang harus di laksanakan oleh lembaga inspektorat kabupaten pulau morotai maka alat atau fasilitas transportasi di perlukan(kendaraan). 4.
Honor Daerah Pada hakekatnya honor daerah yang di perbantukan di lembaga inspektorat kabupaten pulau morotai ini adalah mereka-mereka yang mana kala nantinya akan mengikuti tes pegawai secara nasional, dan apabila lulus tes maka merekalah yang akan masuk di lembaga inspektorat sebagai pegawai tetap yang sah dan juga setelah mengikuti prajab. Pengabungan untuk menjadi honor daerah juga tidak sembarangan karena untuk masuk dalam honor daerah juga ada syarat-syarat yang harus di penuhi terlebih dahulu seperti minimal ijasah SMA/SEDERAJAT dan lebih penting lagi bahwa untuk menjadi tenaga honor daerah kabupaten pulau morotai harus masuk data base di kantor/dinas kepegawaian daerah setempat, supaya dari situlah mereka bisa melihat keahlian/keterampilan dan juga kecakapan dalam bekerja(besic) yang di miliki. D.
Bidang Tugas Unsur-Unsur Inspektorat Inspektur Memiliki wewenang, tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang cukup besar yakni tugas pokok dan fungsi. Inspektur mempunyai tugas membantu bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas teknis di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah melaksanakan koordinasi dengan semua dinas/kantor/lembaga/badan instansi pemerintah dan instansi suasta untuk kepentingan pengawasan inspektorat,mengevaluasi dan mengkaji dan merumuskan hasil pelaksanaan pengawasan sebagai bahan penetapan kebijakan bupati/walikota, memimpin mengkoordinir mengawasi dan menilai dan melakukan pembinaan terhadap tugas dan prestasi kerja personalia di lingkungan inspektorat, memimbing memonitoring pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan di daerah, menyampaikan rekomendasi atau pemberian saran atau pendapat yang berhubungan dengan kebijakan yang akan di tetapkan oleh bupati walikota, melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh bupati walikota. Selain juga di samping inspektur sebagai pemimpin lembaga inspektorat maka ada juga pembantu inspektur antara lain sekretaris,sub bagian evaluasi dan pelaporan,sub bagian administrasi dan umum,sub penyusunan program,inspektur pembantu 1,2,3 dan 4 dan wilayah kerja masing-masing inspektur pembantu di tetapkan oleh inspektur,kemudian ada yang namanya jabatan fungsional.yang terdiri dari; Auditordan P2UPD, BAB V PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN
Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor. Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan, dimana fungsi dan peran pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh Aparat pemerintah daerah telah sesuai dengan yang direncanakan. dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. A.
Pelaksanaan Pemeriksaan penilaian dalam melakukan pemeriksaan oleh lembaga inspektorat khususnya pada Kantor/dinas PU Daerah kabupaten pulau morotai, sesuai dengan hasil wawancara dengan inisial F.Y, selaku Kasi Pengawasan Pemerintah bidang pembangunan yaitu sebagai berikut : Pelaksanaan pemeriksaan dalam pelaksanaan pembangunan selama ini belum terkoordinasi dengan baik, di karenakan antara pihak Bupati selalu mengintervensi pada PU dan kontraktor masalah pembangunan sehingga disitulah sering terjadi penyimpanga,KKN Berdasarkan hasil wawancara yang sebagaimana telah dilakukan dengan Kasi Pengawasan bidang pembangunan, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan dalam pelaksanaan pembangunan belum terkoordinasi dengan baik. Salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan yang belum terkoordinasi dengan baik karena setiap pembangunan daerah yang telah di rencanakan dan di canangkan dalam APBD dan ketika pengaplikasian di lapangan maka potensi intervensi dari pihak bupati sangat dan cukup besar. dan juga selain itu belum adanya pemeriksaan obyektif yang harus dilakukan dalam melakukan pemeriksaan. B. Pelaksanaan Pengujian Berdasarkan hasil penilaian mengenai pelaksanaan pemeriksaan dan hubungannya dengan fungsi pengawasan dalam pembangunan yang dijalankan oleh lembaga Inspektorat kabupaten pulau morotai, maka penilaian selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan pengujian dalam menerapkan fungsi pengawasan khususnya pada lembaga inspektorat kabupaten pulau morotai. Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas, akan sampaikan hasil wawancara dengan Bapak S.T, SE(inisial). Pelaksanaan pengujian yang dilakukan belum akurat, dimana data/informasi yang diperoleh belum dapat dijadikan pedoman dan valid. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikemukakan di atas, maka salah satu kendala yang dihadapi dalam melakukan pengujian adalah data yang tidak akurat, dimana data yang diperoleh belum dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pengujian dan valid. Sehingga salah satu faktor yang menyebabkan adanya ketidak akuratnya informasi yang diperoleh di lapangan dan selain itu adanya keterbatasan setiap pihak di dalam memberikan informasi. C. Pelaksanaan Pengusutan
Aktivitas pelaksanaan pengawasan selain dari pada pemeriksaan dan pengujian juga ditunjang oleh adanya pelaksanaan pengusutan. Oleh karena itulah perlu ditunjang oleh adanya penilaian mengenai pelaksanaan pengusutan dan hubungannya dengan fungsi pengawasan dalam pembangunan. Kemudian dari hasil wawancara dengan N.K(inisial) dapat di lihat sebagai berikut: Salah satu misi yang dilakukan dalam pengusutan adalah mempermudah untuk melihat penyelewengan terhadap dugaan penyimpanan dan penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengawasan atas informasi dari berbagai pihak.Berdasarkan hasil wawancara maka kesimpulan yang
dapat diambil bahwa salah satu tujuan yang dilakukan dalam melakukan pengusutan adalah untuk mempermudah dalam melakukan penyelidikan atas penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengadaan atau informasi dari berbagai pihak. Kemudian dilihat dari hasil pemeriksaan mengenai pelaksanaan pengusutan dan hubungannya dengan pengawasan maka akan disajikan hasil wawancara dengan Kasi Pengawas Pemerintah bidang pembangunan ibu F.Y (inisial) yaitu sebagai berikut :
Pelaksanaan penyelidikan belum dilakukan secara tepat waktu dan belum obyektif. Berdasarkan hasil wawancara yang sebagaimana telah dilakukan, ternyata dalam pelaksanaan penyelidikan belum tepat waktu. Hal ini disebabkan karena lambatnya informasi yang diterima dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian dari setiap data yang dijadikan obyek pengawasan. Selanjutnya dari hasil wawancara Ibu N.K.(inisial) dapat dilihat sebagai berikut: Pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan belum terpusat yakni belum dapat memutuskan bidang penyimpangan yang terjadi. Untuk itu Berdasarkan hasil wawancara, maka dapatlah disimpulkan bahwa dalam melakukan penyelidikan nampak belum tepat, alasannya karena dalam melakukan penyelidikan tenaga penyidik di lembaga Inspektorat kabupaten pulau morotai nampak belum didasari berdasarkan bidang penyimpangan yang terjadi. D. Pelaksanaan Tindakan Awal Sebagai Pengamanan Dari Adanya Penyimpangan Aktivitas pelaksanaan pengawasan selain dari pada pemeriksaan dan pengujian juga oleh adanya pengusutan maka perlu adanya tindakan awal sebagai salah satu upaya dalam rangka pelaksanakan pengawasan. Oleh karena itulah pelaksanaan tindakan awal sangat di perlukan, karena juga bisa menentukan sudah sampai di mana pelaksanaan pengawasan itu sendiri dalam pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara yang sebagaimana telah dilakukan, ternyata dalam pelaksanaan tindakan awal tidak tepat waktu dan cenderung lambat. Hal ini disebabkan karena lambatnya informasi yang diterima dalam melakukan pengusutan dari setiap data yang dijadikan obyek pengawasan. Selanjutnya dari hasil wawancara Ibu N.K.(inisial) dapat dilihat sebagai berikut: Pelaksanaan tindakan awal yang dilakukan belum sesuai yakni belum dapat memutuskan sanksi apa yang akan di berikan. Untuk itu Berdasarkan hasil wawancara, maka dapatlah disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tindakan awal nampak belum tepat.
A.
BAB VI PENUTUP
Kesimpulan Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, maka dapat di uraikan kesimpulan sebagai berikut : 1. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa proses pelaksanaan pengawasan dalam kaitanya dengan evaluasi pemeriksaan maka terdapat hal yang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan yaitu pelaksanaan pemeriksaan dalam pelaksanaan pengawasan bagi pembangunan belum terkoordinasi dengan baik 2. Sesuai dengan hasil yang di uraikan di atas maka proses pelaksanaan pengawasan bagi pembangunan dalam kaitanya dengan pelaksanaan pengujian terdapat hal yang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan yaitu dalam pelaksanaan pengujian yang di lakukan belum akurat dan valid. 3. Bertolak dari hasil pemeriksaan dan pengujian yang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan, maka hal yang berikutnya adalah pelaksanaan pengusutan. masalah pengusutan/penyelidikan masi bermasalah di karenakan penyelidikan belum tepat waktu dan belum obyektif. B. Saran Adapun saran yang akan di uraikan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut : 1. Dalam hal pemeriksaan harus sesuai dengan apa yang di harapkan bersama yaitu pemeriksaan harus terkoordinasi dengan baik dari pihak-pihak yang terkait dalam hal pengawasan pembangunan. 2. Dalam proses pengujian pada pelaksanaan fungsi pengawasan untuk pembangunan harus benar-benar akurat dan valid. Bisa di pertanggung jawabkan/di percaya. Di mana data yang di peroleh dapat di jadikan pedoman/acuan untuk langkah selanjutnya. 3. Saran berikutnya yaitu berkaitan dengan pengusutan,berarti sebelum ada pengusutan maka terlebih dahulu di lakukan pemeriksaan dan pengujian barulah ada pengusutan. Pengusutan harus benar-benar tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan, kecuali ada hambatan seperti faktor cuaca yang tidak memungkinkan barulah ada toleransi mengenai waktu tersebut.
KAJIAN PUSTAKA Situmorang,Victor SH,Yusuf, Juhir,SH. 1994.Aspek Hukum Pengawasan Melekat.Rineke Cipta.Jakarta. Terry,George. R. 1986.Asas-Asas Managemen. Terjemahan Winard. Bandung:Alumni. Budiarjo,Miriam,1993,Dasar-dasar Ilmu Politik.Jakarta Gramedia Manullang ,M.2004.Dasar-Dasar Managemen.Yogyakarta:gaja Mada Makmur,Prof Dr,Msi,2011.Efektivitas Kelembagaan Pengawasan.Rafika Aditama Juanda,2004,Hukum Pemerintahan daerah.Bandung: PT.Alumni Kansil,C,S,T,1997.Hukum tata negara republik indonesia.,Jakarta Rineka Cipta Handoko, T.Hani.2003.Managemen Edisi II. Yogyakarta: BPFE Moleong,Lexi,2004,Metode Penelitian Kualitatif, Bandung :Rosdakarya Nasution,S,2003,Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif,Bandung:tarsito Mansoer,Hamdan,1989,Pengantar Managemen.Jakarta : Depdikbud Nanawi,Hadari, 1994,Pengawasan Melekat Di Lingkungan aparatur Pemerintah.Jakarta ;Erlangga Silalahi,Ulbert,1992,Study tentang ilmu administrasi Konsep,Teory,Dan dimensi.Bandung: Sinar Baru Saydam,Gouzali,1993,Soal Jawab Managemen dan Kepemimpinan.Jakarta:Djambatan Ranumpandojo. Heidjrachman,1990,Tanya jawab managemen,Yokyakarta :AMP Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang no.12 Tahun 2008 Tentang,Pemerintahan Daerah, Permendagri No.64 Tahun 2007 Tentang,Pedoman Teknis Organisasi dan tata Kerja,Inspektorat Provinsi,Kabupaten/kota Poerwardamirta,W.J.S. 1993, Kamus Besar Bahasa Indonesia;Balai Pustaka Jakarta.
