Analisis Pendapatan Regional Kabupaten Pulau Morotai 2013

Analisis Pendapatan Regional Kabupaten Pulau Morotai 2013

i


ANALISIS PENDAPATAN REGIONAL KABUPATEN PULAU MOROTAI 2013

ii


KATA PENGANTAR Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya publikasi Analisis Pendapatan Regional Kabupaten Pulau Morotai 2013. Saya menyambut gembira atas penerbitan publikasi ini.

Publikasi Analisis Pendapatan Regional Kabupaten Pulau Morotai berisi analisis deskriptif terkait perkembangan pendapatan regional Kabupaten Pulau Morotai selama periode 2011-2013 baik dari sisi produksi atau lapangan usaha maupun dari sisi penggunaan. Disamping itu disajikan pula perbandingan pendapatan regional Kabupaten Pulau Morotai dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara.

Ucapkan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi kita semua.

Morotai, Agustus 2014 Kepala BAPPEDA Kabupaten Pulau Morotai

Ir. Welhelmus Sahuleka, M.Si

iii


DAFTAR ISI halaman Kata Pengantar........................................................................... ii Daftar Isi..................................................................................... iii Daftar Tabel................................................................................ Iv Daftar Gambar............................................................................ iv Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang.................................................. .. 1.2 Tujuan................................................................. 1.3 Ruang Lingkup dan Batasan............................... 1.4 Sistematika Penulisan.........................................

1 3 3 4

Konsep dan Definisi 2.1 Metode Penghitungan PDRB.............................. 2.2 Struktur PDRB.................................................. 2.3 Metode Penghitungan PDRB ADHK................... 2.4 Klassen Typology...............................................

6 7 9 11

Pendapatan Regional 3.1 Sisi Penyediaan (Supply Side)............................ 3.2 Sisi Permintaan (Demand Side)..........................

13 18

Perbandingan 4.1 Tingkat Perekonomian........................................ 4.2 Struktur Ekonomi Wilayah.................................. 4.3 Perbandingan Laju pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita.................................................

25 30 38

Daftar Pustaka............................................................................

42

Lampiran Tabel..........................................................................

43

iv


DAFTAR TABEL hal Tabel 3.1

Tabel 3.2

Tabel 3.3

Tabel 3.4

Tabel 3.5

Tabel 3.6

Tabel 3.7

Tabel 4.1

Tabel 4.2

Tabel 4.3

Tabel 4.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2013 (Persen)..................................................................

14

Komponen konsumsi Rumahtangga Kabupaten Pulau Morotai Tahun 20112013.......................................................................

19

Komponen Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Kabupaten Pulau morotai Tahun 20112013........................................................................

20

Komponen Konsumsi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 20112013........................................................................

21

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Pulau Morotai Tahun 20112013.......................................................................

22

Komponen Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai Tahun 20112013.......................................................................

22

Komponen Impor Barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai Tahun 20112013........................................................................

23

Kontribusi PDRB ADHB di Kabupaten/Kota Tahun 2011-2013...............................................................

27

PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota 20112013.......................................................................

28

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Menurut Kelompok Laju Pertumbuhan Tahun 2013......................................

29

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara 2011-2013..........................

30

v


Tabel 4.5

Tabel 4.6

Tabel 4.7

Peranan Sektor Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013........................

31

Peranan Sektor Pertanian Kabupaten/Kota Tahun 2011-2013 (Persen)................................................

32

Peranan Sektor Perdagangan/Hotel/Restoran Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara 2013.....

33

Tabel 4.8

Peranan Sektor Perdagangan/Hotel/Restoran Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013 (Persen).....................................

Tabel 4.9

Peranan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013........................................................................

35

Peranan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013.............................................................

35

Peranan Sektor Pertanian Kabupaten/Kota Terhadap Sektor pertanian provinsi Tahun 20112013 (Persen).........................................................

36

Peranan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) Kabupaten/Kota Terhadap Sektor PHR Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013 (Persen)..................................................................

37

Peranan Sektor Industri pengolahan Kabupaten/Kota Terhadap Sektor Industri Pengolahan Provinsi Maluku Utara Tahun 20112013 (Persen)........................................................

38

Laju Pertumbuhan dan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara 2013.....

39

Kedudukan Kabupaten/Kota Menurut Kriteria Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita Tahun 2013 ...........................................................

40

Tabel 4.10

Tabel 4.11

Tabel 4.12

Tabel 4.13

Tabel 4.14

Tabel 4.15

34

vi


DAFTAR GAMBAR hal Gambar 3.1. Distribusi PDRB Kabupaten Pulau Morotai Menurut Sektor Tahun 2011 (Persen)...............

15

Gambar 3.2. Distribusi PDRB Kabupaten Pulau Morotai Menurut Sektor Tahun 2013 (Persen)...............

16

Gambar 3.3. PDRB Perkapita Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2013 (Rupiah)................................

18

Gambar 4.1 Pengelompokan Daerah Kabupaten/Kota Menurut Klassen Typologi.................................

41

vii


BAB I PENDAHULUAN

1


I. PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pembangunan

merupakan

usaha

untuk

menciptakan

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang mencakup berbagai aspek kehidupan secara berkesinambungan dimana hasilnya harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses dari pemikiran yang dilandasi keinginan untuk mencapai kemajuan bangsa. Pada hakekatnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pemerataan pendapatan

masyarakat.

Berbagai

indikator

diharapkan

dapat

digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pembangunan

ekonomi.

Hal

ini

diperlukan

sebagai

bahan

perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Perencanaan makro perlu dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan

secara

cermat

keterkaitannya

dengan

perencanaan sektoral dan regional. Manajemen pembangunan daerah dapat memberikan pengaruh yang baik guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan dengan mempertahankan keberlanjutan

pembangunan

ekonomi

daerah

agar

membawa

dampak yang menguntungkan bagi penduduknya. Terkait dengan telah ditetapkannya Kabupaten Pulau Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), tentunya diperlukan data berbagai indikator ekonomi agar kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran. Penggunaan indikator ekonomi makro di dalam perencanaan pembangunan memerlukan suatu kajian agar dapat merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat di Kabupaten Pulau Morotai. Salah

2


satu indikator ekonomi makro yang biasa digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi adalah Pendapatan Regional atau yang biasa disebut PDRB. Dengan

memperhatikan

dan

menganalisis

PDRB,

pemerintah daerah dapat memulai, melanjutkan dan mengakselerasi pertumbuhan dengan kebijakan pembangunan yang tepat, sehinggga terjadi pembangunan yang berkelanjutan.

1.2. Tujuan Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan analisis adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya publikasi yang memuat analisis data dan informasi perkembangan ekonomi Kabupaten Pulau Morotai yang meliputi PDRB menurut Lapangan Usaha, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Share dan pertumbuhan masing-masing Lapangan Usaha, PDRB perkapita, serta keterbandingan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. 2. Tersedianya analisis data dan informasi perkembangan ekonomi Kabupaten Pulau Morotai sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan atau perumusan perencanaan oleh Pemerintah Daerah dan swasta dalam berbagai bidang pembangunan. 1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Ruang lingkup dan batasan dalam Penyusunan Analisis Pendapatan Regional Kabupaten Pulau Morotai 2013 adalah : 1. Pendapatan Regional yang dimaksud dalam publikasi ini adalah PDRB baik menurut pendekatan produksi maupun menurut pendekatan pendapatan. 2. Cakupan waktu yang dianalisis dari tahun 2011- 2013.

3


1.4. Sistematika Penulisan Bab I berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup dan batasan penulisan, serta sistematika penulisan. Bab II berisi konsep dan definisi yang digunakan dalam penulisan publikasi ini. Bab III berisi gambaran pendapatan regional Kabupaten Pulau Morotai, baik dari sisi produksi maupun dari sisi penggunaan. Disamping itu dijelaskan pula perkembangan laju perekonomian, struktur ekonomi, serta PDRB perkapita. Bab IV berisi gambaran perbandingan ekonomi kabupaten/kota. Pada bab ini dijelaskan kontribusi ekonomi kabupaten Pulau Morotai terhadap perekonomian Provinsi Maluku Utara serta keterbandingan spasial dengan kabupaten/kota lainnya. Dengan analisis Klassen Typology dijelaskan posisi Kabupaten Pulau Morotai terhadap perekonomian Maluku Utara.

4


BAB II KONSEP DAN DEFINISI

5


II. KONSEP & DEFINISI 2.1

Metode Penghitungan PDRB Penghitungan PDRB diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu:

Pendekatan Produksi, Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Pengeluaran, yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut: a. Menurut Pendekatan Produksi PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Dalam PDRB, penyajian unit-unit produksi tersebut dikelompokkan kedalam sembilan sektor ekonomi atau lapangan usaha, yaitu: (1) Pertanian,

(2)

Pertambangan

&

Penggalian,

(3)

Industri

Pengolahan, (4) Listrik, Gas & Air Minum, (5) Bangunan, (6) Perdagangan, Hotel & Restoran, (7) Pengangkutan & Komunikasi, (8) Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan, serta (9) JasaJasa. b. Pendekatan Pendapatan PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktorfaktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Ukuran-ukuran tersebut dimasukkan dalam PDRB sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. c. Pendekatan Pengeluaran PDRB adalah penjumlahan seluruh komponen permintaan akhir, yaitu: 1. Pengeluaran

konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta

nirlaba

6


2. Konsumsi pemerintah 3. Pembentukkan modal tetap domestik bruto 4. Perubahan stok 5. Ekspor neto dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) Ekspor neto adalah ekspor dikurangi impor. 2.2

Struktur Produk Domestik Regional Bruto Struktur PDRB dapat berbeda-beda tergantung dari sudut mana

suatu perekonomian ditinjau. Struktur dapat menurut : i

Lapangan Usaha

ii Andilnya Faktor Produksi iii Penggunaan Produk Akhir Jika suatu perekonomian dipandang sebagai : a. Suatu kumpulan dari unit-unit yang memproduksi barang dan jasa yang berasal dari berbagai lapangan usaha seperti Pertanian, Pertambangan

&

Penggalian,

Industri

Pengolahan

dan

sebagainya, maka struktur PDRBnya menurut lapangan usaha, berupa nilai tambah bruto yang tercipta oleh setiap unit produksi pada setiap lapangan usaha. b. Suatu kesatuan atau kombinasi dari orang-orang yang melakukan usaha dari segala macam bentuk usaha seperti pekerja, pemilik modal, golongan orang yang berusaha sendiri dan sejenisnya, maka struktur PDRBnya adalah menurut andilnya faktor produksi, dimana nilainya berupa jumlah pendapatan/balas jasa yang diterima oleh setiap individu yang berproduksi seperti pemilik modal, buruh dan sebagainya. c. Suatu

kumpulan

dari

unit-unit

yang

mengkonsumsi

dan

melakukan investasi, maka struktur PDRBnya adalah menurut penggunaan produk akhir.

7


2.2.1

PDRB menurut lapangan usaha Penyajian PDRB menurut lapangan usaha akan memberikan

gambaran mengenai peranan masing-masing sektor ekonomi yang berproduksi di suatu daerah. Untuk itu, unit-unit produksi di kelompokan menurut sembilan sektor ekonomi/lapangan usaha kemudian disajikan nilai tambah bruto atas dasar harga pasar dari masing-masing sektor tersebut. PDRB menurut lapangan usaha di bagi dalam sembilan sektor yaitu : i

pertanian

ii

pertambangan dan penggalian

iii

industri pengolahan

iv

listrik, gas dan air minum

v

bangunan

vi

perdagangan, hotel dan restoran

vii

pengangkutan dan komunikasi

viii

keuangan,persewaan dan jasa perusahaan

ix

jasa-jasa

2.2.2 PDRB menurut andilnya faktor produksi PDRB menurut andil faktor produksi ini disajikan menurut besarnya balas jasa yang di terima oleh masing-masing faktor produksi tersebut : a.

balas jasa yang di terima oleh pekerja berupa upah dan gaji

b.

pendapatan dari sewa tanah dan royalti

c.

pendapatan dari bunga modal

d.

keuntungan

8


2.2.3

PDRB menurut penggunaan produk akhir Penyajian

dalam

bentuk

ini

menggambarkan

bagaimana

penggunaan oleh berbagai golongan dalam masyarakat akan barang dan jasa yang diproduksi. Penggunaan disini terdiri dari penggunaan untuk keperluan konsumsi baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah dan penggunaan sebagai modal tetap bruto. Yang belum di gunakan pada tahun laporan akan disimpan sebagai stok, disamping itu ada juga yang digunakan sebagai barang-barang ekspor. Secara terperinci penyajian akan berbentuk:

2.3

a.

pengeluaran konsumsi rumah tangga

b.

pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba

c.

pengeluaran konsumsi pemerintah

d.

pembentukan modal tetap bruto

e.

perubahan stok

f.

ekspor neto (ekspor–impor)

Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Untuk dapat menyajikan PDRB atas dasar harga konstan

dengan tahun dasar tahun 2000, maka ada beberapa cara perhitungan yang digunakan antara lain sebagai berikut : 2.3.1. R e v a l u a s i Dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun dengan harga pada tahun 2000 dan hasilnya merupakan nilai produksi bruto dan biaya antara atas dasar harga konstan 2000. Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dari selisih nilai produksi bruto dengan biaya antara hasil perhitungan di atas.

9


Dalam praktek sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara, karena mencakup komponen biaya antara yang terlalu banyak disamping data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara nilai produksi bruto atas dasar harga konstan masing-masing tahun dengan rasio tetap biaya antara terhadap nilai produksi bruto pada tahun dasar. 2.3.2. E k t r a p o l a s i Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi. Sebagai ekstrapolator dapat memakai indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi seperti ; tenaga kerja, jumlah perusahan, dan lainnya yang dianggap relevan dengan jenis kegiatan yang dihitung. Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap perhitungan nilai produksi bruto.

2.3.3. D e f l a s i Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga yang dipakai sebagai deflator. Indeks harga sebagai deflator misalnya Indeks Harga Produsen dan Indeks Harga Perdagangan Besar sesuai cakupan komoditinya. Deflasi juga dapat dilakukan dengan cara mendeflate secara terpisah nilai biaya antara atas dasar harga berlaku dengan deflatornya masing-masing. Deflasi semacam ini disebut deflasi berganda. Indeks harga yang dipakai sebagai deflator untuk menghitung nilai produksi bruto atas dasar harga konstan biasanya merupakan

10


indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar sesuai dengan cakupan komoditinya. Sedangkan deflasi terhadap biaya antara sangat sulit dilakukan, disamping karena komponennya terlalu banyak juga karena indeks harganya belum tersedia dengan baik.

2.4 Klassen Typology Analisis

pendapatan

regional

ini

juga

akan

melihat

keterbandingan kombinasi antara pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita kabupaten/kota, dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita provinsi.

Analisis keterbandingan ini dilakukan dengan

menggunakan metoda analisis Klassen Typology . Klassen membagi menjadi empat kuadran yaitu daerah : a.

Mengalami pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang lebih tinggi dari provinsi (kuadran I)

b.

Mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, namun PDRB per kapitanya lebih rendah dari provinsi (kuadran II)

c.

Mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, namun PDRB per kapitanya lebih tinggi dari provinsi (kuadran III)

d.

Mengalami pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang lebih rendah dari provinsi (kuadran IV)

11


BAB III PENDAPATAN REGIONAL

12


III. PENDAPATAN REGIONAL Tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan memanfaatkan secara optimal potensi dan sumber-sumber daya yang tersedia. Sejalan dengan maksud tersebut berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai khususnya untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan berusaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian maka secara otomatis akan merangsang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut diuraikan kondisi perekonomian Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013, serta perkembangannya dalam kurun 2011-2013. 3.1.

SISI PENYEDIAAN (Supply Side)

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi kita harus hati-hati karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan merupakan jaminan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalkan dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan, dimungkinkan terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi namun penyerapan tenaga kerja rendah.

Hal ini

mungkin terjadi apabila pola pembangunan ekonomi difokuskan pada peningkatan nilai tambah semata namun kurang memperhatikan penyerapan tenaga kerja, misalnya pilihan untuk meningkatkan kinerja pada usaha bermodal besar namun sedikit menyerap tenaga kerja (pro capital) dibandingkan dengan berinvestasi dan meningkatkan kinerja pada usaha yang bermodal kecil namun lebih menyerap tenaga kerja (padat karya/pro labour). Dengan tingkat pertumbuhan yang

cukup

tinggi

diharapkan

produktifitas

dan

pendapatan

13


masyarakat akan meningkat melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Berdasarkan

PDRB

atas

dasar

harga

konstan,

laju

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013 sebesar 6,33 persen, mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 7,83 persen.

Pertumbuhan ekonomi

sebesar 6,33 persen ini didukung oleh pertumbuhan positif disemua sektor, laju pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,31 persen. Sektor lain yang juga tumbuh cukup tinggi adalah sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan sebesar 8,14 persen. Selengkapnya pertumbuhan sektoral ekonomi Kabupaten Pulau Morotai dalam kurun waktu 20112013 dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini: Tabel 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2013 (Persen) 2011 6,02

TAHUN 2012 6,10

2013**) 5,54

Pertambangan & Penggalian

8,91

9,03

7,35

Industri

4,34

5,13

4,80

Listrik, Gas, dan Air Bersih

10,45

13,13

7,05

Konstruksi

17,02

22,47

6,55

Perdagangan, Hotel & Restoran

8,20

13,02

9,31

Transportasi & Komunikasi

6,44

7,66

4,13

Keuangan & Jasa Perusahaan

7,41

7,67

8,14

Jasa-Jasa

3,86

4,18

4,63

PDRB

6,28

7,83

6,33

Sektor Pertanian

Ket : **) Angka sementara

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Morotai dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berfluktuasi pada kisaran 6,28

14


hingga

7,83 persen.

Sampai dengan tahun 2012 perekonomian

Kabupaten Pulau Morotai terus mengalami peningkatan hingga mencapai 7,83 persen, hal ini disebabkan adanya event internasional “Sail Morotai”. Namun di tahun 2013 perekonomian Kabupaten Pulau Morotai mengalami perlambatan yang disebabkan antara lain melambatnya laju produksi hasil pertanian dan perikanan. 3.1.2. Struktur Ekonomi Besarnya peran masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB mencerminkan struktur perekonomian wilayah yang bersangkutan. Pengamatan terhadap struktur ekonomi wilayah dalam kurun waktu tertentu akan memberikan gambaran kepada kita apakah perubahan struktur ekonomi yang terjadi mengakibatkan pergeseran struktur ekonomi dari primer ke sekunder ataukah dari sekunder ke tersier. Pergeseran strukutur ekonomi mendorong peningkatan produktivitas secara makro ekonomi,

yang sudah barang tentu

dibarengi dengan peningkatan pendapatan wilayah tersebut. Dengan demikian pergeseran struktur ekonomi sesuai dengan potensi wilayah dan struktur ekonomi ideal yang dicita-citakan masyarakat.

Gambar 3.1. Distribusi PDRB Kabupaten Pulau Morotai Menurut Sektor Tahun 2011 (Persen)

15


Perekonomian Kabupaten Pulau Morotai didominasi oleh 3 (tiga) sektor

ekonomi

yang

utama,

yakni

sektor

Pertanian,

sektor

Perdagangan/Hotel/Restoran, serta Industri Pengolahan. Kontribusi ketiga sektor ini dalam perekonomian Kabupaten Pulau Morotai mencapai 84 persen. Sektor Pertanian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tetap memberikan kontribusi terbesar. Melalui Gambar 3.1 dan 3.2 terlihat kontribusi sektor pertanian turun dari 44,54 persen di tahun 2011 menjadi 43,49 persen di tahun 2013. Sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai kontributor terbesar kedua, sumbangannya relatif meningkat yakni dari 21,29 persen di tahun 2011 menjadi 23,46 persen di tahun 2013. Sektor industri yang menempati posisi ketiga dengan kontribusi sebesar 18,32 persen di tahun 2011, turun menjadi 17,28 persen di tahun 2013. Sektor lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar adalah sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor Jasa-Jasa. Kedua Sektor ini memberikan kontribusi masing-masing sebesar 6,28 persen dan 4,17 persen. Sektor kegiatan ekonomi yang memberikan kontribusi paling rendah adalah sektor pertambangan & penggalian yakni sebesar 0,33 persen.

Gambar 3.2. Distribusi PDRB Kabupaten Pulau Morotai Menurut Sektor Tahun 2013 (Persen)

16


3.1.3. PDRB Per Kapita Tingkat

kesejahteraan

masyarakat

secara

umum

bisa

ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah.

Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita

menunjukkan Sebaliknya

semakin

tinggi

pula

tingkat

penurunan

pada

tingkat

kesejahteraannya.

pendapatan

per

kapita

menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Pulau Morotai dalam kurun 2011-2013 naik dari Rp 4,24 juta menjadi Rp 5,22 juta berdasarkan atas harga berlaku atau rata-rata meningkat sebesar 10,91 persen per tahun.

Akan tetapi bila ditelaah lebih lanjut,

kenaikan itu bukan nilai riil. Kenaikan yang terjadi lebih disebabkan oleh pengaruh kenaikan tingkat harga barang dan jasa atau inflasi. Kenyataan tersebut tercermin dari nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan, di mana dalam kurun waktu yang sama perolehannya hanya naik dari Rp 2,04 juta menjadi Rp 2,21 juta atau naik rata-rata sebesar 4,10 persen. Perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya

menggambarkan

tingkat

pendapatan

per

kapita

penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreativitas usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun dengan segala

keterbatasannya,

indikator

PDRB

per

kapita

dapat

menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

17


Gambar 3.3. PDRB Perkapita Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2013 (Rupiah) 3.2.

SISI PERMINTAAN (Demand Side)

3.2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga PDRB atau pendapatan Kabupaten Pulau Morotai di tahun 2013 sebagian besar digunakan untuk Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga yaitu sebesar 71,77 persen.

Sungguhpun tingkat

pengeluaran konsumsi yang tinggi dapat menggerakan berbagai sektor ekonomi, namun dari sisi permintaan, perkembangan ekonomi yang baik harus berasal dari peningkatan kegiatan investasi dan ekspor. Selama periode 2011-2013 rata-rata porsi pengeluaran konsumsi rumahtangga sebesar 72,50 persen per tahun. Dari tabel 3.2 terlihat bahwa komponen konsumsi rumahtangga di tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 5,77 persen.

Dalam tiga tahun

terakhir pertumbuhan yang cukup tinggi terjadi di tahun 2012 (8,56 persen).

Permintaan

untuk

memenuhi

kebutuhan

konsumsi

masyarakat akan direspon oleh sektor produksi dengan cara meningkatkan produksi. Jika sektor produksi domestik tidak dapat memenuhi, maka permintaan tersebut akan dipenuhi oleh barang dan

18


jasa dari luar wilayah Morotai. Perkembangan komponen konsumsi rumahtangga selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut: Tabel 3.2. Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 – 2013 Rincian

TAHUN 2011

2012

2013**)

Nilai (Juta Rp) a. Adh berlaku

168.651,14

192.902,34

219.689,01

b. Adh konstan

104.000,45

112.903,71

119.421.81

8,48

8,56

5,77

73,04

72,67

71,77

Laju pertumbuhan (%) Kontribusi thd PDRB (%) **) Angka sementara

3.2.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Bila

pengeluaran

konsumsi

rumahtangga

merupakan

komponen terbesar, maka konsumsi lembaga swasta nirlaba merupakan komponen terkecil.

Dalam kurun 2011-2013 kontribusi

pengeluaran ini tidak pernah mencapai satu persen. Rendahnya perhatian masyarakat terhadap keberadaannya merupakan salah satu faktor penyebab belum berkembangnya lembaga ini di Kabupaten Pulau Morotai. Pada tahun 2011 pengeluaran konsumsi lembaga nirlaba sebesar Rp 1.780,71 juta, dan di tahun 2013 naik menjadi Rp 2.186,24 juta. Jika didasarkan atas dasar harga (adh) konstan 2000, maka pengeluaran ini tercatat sebesar Rp 1.030, 30 juta di tahun 2011, naik menjadi Rp 1.155,29 juta di tahun 2013. Dalam kurun 2011-2013 pertumbuhan komponen konsumsi lembaga nirlaba rata-rata sebesar 7,87 persen per tahun.

Laju

pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2011 (11,81 persen), sedangkan terendah terjadi di tahun 2012 (5,24 persen).

19


Tabel 3.3. Komponen Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 – 2013 TAHUN

Rincian

2011

2012

2013**)


1.780,71

1.951,85

2.186,24

b. Adh konstan

1.030,30

1.084,28

1.155,29

11,81

5,24

6,55

0,77

0,74

0,73

Laju pertumbuhan Kontribusi thd PDRB **) Angka sementara

3.2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Suatu perekonomian yang belum berkembang, kemajuan ekonomi sangat dipengaruhi oleh besarnya komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini utamanya akan menggerakan

sektor

Konstruksi

dan

sektor

Jasa.

Idealnya

pengeluaran pemerintah diarahkan pada kegiatan yang dapat merangsang kegiatan investasi dan ekspor. Jika pengeluaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan

yang bersifat konsumtif, maka

sasaran pengembangan ekonomi akan sulit dicapai. Pada tahun 2013 pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai Rp 109.674,48 juta.

Kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah

mencapai 36,50 persen dari total PDRB Kabupaten Pulau Morotai, dan merupakan komponen terbesar kedua setelah konsumsi rumahtangga. Dalam kurun 2011-2013 laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah rata-rata sebesar 7,76 persen per tahun. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah dalam tiga tahun terakhir mengalami

penurunan;

tahun

2011

pertumbuhan

konsumsi

pemerintah sebesar 8,19 persen, dan melambat di tahun 2013 menjadi 5,41 persen.

20


Tabel 3.4. Komponen Konsumsi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 – 2013 TAHUN

Rincian

2009

2010

2011**)

a. Adh berlaku

85.324,68

96.833,28

109.674,48

b. Adh konstan

42.708,04

46.838,99

49.373,25

8,19

9,67

5,41

36,95

36,48

36,50

Nilai (Juta Rp)


3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto Salah satu variabel penting dalam upaya mengembangkan ekonomi wilayah adalah investasi.

Besarnya kegiatan investasi

tercermin dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Jika komponen PMTB dihubungkan dengan output perekonomian secara keseluruhan, akan diperoleh ukuran yang disebut dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Dalam kurun 2011-2013 PMTB Pulau Morotai naik dari Rp 12.678,99 juta di tahun 2011 menjadi Rp 16.916,78 juta di tahun 2013. Jika didasarkan atas dasar harga konstan 2000 besaran ini naik dari Rp 5.274,06 juta di tahun 2011 menjadi Rp 6.397,48 juta di tahun 2013. Dengan demikian rata-rata laju pertumbuhan dalam tiga tahun terakhir sebesar 10,66 persen per tahun.

Pertumbuhan tertinggi

terjadi di tahun 2012 (14,59 persen), dan terendah di tahun 2013 (5,85 persen).

Rata-rata kontribusi PMTB terhadap PDRB selama

periode 2011-2013 adalah 5,61 persen.

21


Tabel 3.5. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 – 2013 TAHUN

Rincian

2011

2012

2013**)


12.678,99

15.127,13

16.916,78

b. Adh konstan

5.274,06

6.043,76

6.397,48

11,52

14,59

5,85

5,49

5,70

5,63

Laju pertumbuhan Kontribusi thd PDRB **) Angka sementara 3.2.5. Ekspor dan Impor

Nilai ekspor Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 sebesar Rp 74.767,79 juta, naik menjadi Rp 90.263,26 juta di tahun 2013. Demikian juga dengan nilai impornya; naik dari Rp 65.633,09 juta di tahun 2011 menjadi Rp 81.964,81 juta di tahun 2013. Dalam kurun 2011-2013 rata-rata kontribusi komponen ekspor terhadap PDRB sebesar 31,56 persen per tahun, sedangkan impor 27,71 persen per tahun.

Kontribusi ekspor terhadap pembentukan

PDRB Pulau Morotai dari tahun ke tahun mengalami penurunan, begitu juga dengan kontribusi impor. Tabel 3.6. Komponen Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 – 2013 Rincian

TAHUN 2011

2012

2013**)


74.767,79

83.903,69

90.263,26

b. Adh konstan

36.327,21

39.401,88

40.725,38

3,68

8,46

3,36

32,38

31,61

30,70

Laju pertumbuhan (%) Kontribusi thd PDRB (%) **) Angka sementara

22


Dalam kurun 2011-2013 pola pertumbuhan ekspor cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,17 persen, sedangkan impor cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,55 persen per tahun. Laju pertumbuhan ekspor tertinggi terjadi di tahun 2012 (8,46 persen); dan laju pertumbuhan impor tertinggi terjadi di tahun 2013 (6,86 persen). Tabel 3.7. Komponen Impor Barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 – 2013 Rincian

TAHUN 2011

2012

2013**)

a. Adh berlaku

65.633,09

72.799,34

81.964,81

b. Adh konstan

28.874,93

30.311,49

32.390,49

4,83

4,98

6,86

28,43

27,43

27,28

Nilai (Juta Rp)


23


BAB IV PERBANDINGAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

24


IV. PERBANDINGAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA Pada bab ini akan dibahas mengenai kondisi ekonomi di Kabupaten

Pulau

Morotai

dan

keterbandingannya

dengan

kabupaten/kota lainnya, serta kaitannya dengan kondisi ekonomi Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan.

Kondisi perekonomian

yang dimaksud utamanya berkaitan dengan tingkat perekonomian, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi wilayah.

Gambaran

tentang kondisi ekonomi tersebut berdasarkan hasil kajian atas indikator makro ekonomi yang diturunkan dari data PDRB. Pada bab ini juga akan dilihat keterbandingan kombinasi antara pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Kabupaten Pulau Morotai, dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Provinsi Maluku Utara serta kabupaten/kota lainnya. Analisis keterbandingan ini

dilakukan

dengan menggunakan

metoda

analisis

Klassen

Typology. Klassen membagi menjadi empat kuadran yaitu daerah : e.

Mengalami pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang lebih tinggi dari provinsi (kuadran I)

f.

Mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, namun PDRB per kapitanya lebih rendah dari provinsi (kuadran II)

g.

Mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, namun PDRB per kapitanya lebih tinggi dari provinsi (kuadran III)

h.

Mengalami pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang lebih rendah dari provinsi (kuadran IV)

4.1 Tingkat Perekonomian Tingkat

perekonomian

suatu

wilayah

akan

mengalami

perubahan sejalan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan faktor

25


produksi oleh unit usaha atau unit kegiatan ekonomi.

Tingkat

perekonomian tersebut tercermin dari besaran nilai PDRB atau Nilai Tambah Bruto yang diciptakan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang berada di wilayah yang bersangkutan selama periode waktu tertentu. Berdasarkan kesamaan karakteristik dari barang dan jasa atau komoditas yang dihasilkan, masing-masing komoditas atau unit kegiatan ekonomi tersebut dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) lapangan usaha atau sektor ekonomi.

4.1.1

Peranan Daerah Otonom (Kabupaten/Kota) Peranan daerah otonom terhadap perekonomian Provinsi

Maluku Utara akan terlihat dari kontribusi PDRB masing-masing daerah otonom terhadap pembentukan PDRB Provinsi Maluku Utara. Selama

kurun

waktu

2011-2013,

kontribusi

ekonomi

Kabupaten Pulau Morotai terhadap perekonomian Maluku Utara ratarata sebesar 3,97 persen, terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Kabupaten Pulau Morotai merupakan kabupaten yang baru terbentuk. Namun bila dilihat perkembangan dari tahun ke tahun, nampak bahwa setiap tahunnya ada peningkatan share perekonomian Kabupaten Pulau Morotai terhadap perekonomian Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan. Adanya effort pemerintah daerah untuk mendatangkan investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif mulai menunjukkan hasilnya walaupun masih relatif kecil. Kota Ternate sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Maluku Utara menempati urutan pertama dalam penciptaan nilai tambah.

Kontribusinya terus naik dari 19,50 persen tahun 2011

menjadi 19,98 persen tahun 2013.

Urutan kedua ditempati oleh

Kabupaten Halmahera Selatan yaitu 17,11 persen di tahun 2011 dan 17,00 persen tahun 2013. Sedangkan Kabupaten Halmahera Utara

26


dan Kabupaten Kepulauan Sula menempati urutan tiga dan empat dalam penciptaan nilai tambah di Provinsi Maluku Utara. Menarik untuk dicermati adalah pada Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, daerah yang dikenal memiliki pertambangan.

Selama

tiga

tahun

terakhir

kontribusi

kedua

Kabupaten ini terus mengalami penurunan, diduga karena adanya pengurangan

ekspor bahan mentah hasil pertambangan sehingga

mengurangi produksi hasil pertambangan di kedua kabupaten ini. Selengkapnya peranan masing-masing kabupaten/kota dalam periode 2011-2013 terlihat pada Tabel 4.1 : Tabel 4.1. Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten/Kota Tahun 2011-2013 (Persen) Tahun Kabupaten/Kota

2011

2012

2013

Halmahera Barat

6,58

6,48

6,34

Halmahera Tengah

8,50

8,40

8,25

Kepulauan Sula

11,30

11,14

11,00

Halmahera Selatan

17,11

17,09

17,00

Halmahera Utara

15,34

15,48

15,73

Halmahera Timur

9,22

9,20

9,20

Pulau Morotai

3,93

3,98

3,99

19,50

19,69

19,98

8,52

8,54

8,50

Ternate Tidore Sumber : BPS, data diolah.

4.1.2

Pendapatan Per Kapita Pendapatan per kapita penduduk diperoleh dengan membagi

besaran PDRB masing-masing wilayah dengan banyaknya penduduk pertengahan tahun di wilayah bersangkutan.

Indikator ini dengan

27


segala kelemahannya lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Tabel 4.2 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah) Kabupaten/Kota

3,76

Tahun 2012 (3) 4,12

11,28

12,25

13,19

Kepulauan Sula

7,59

8,31

9,07

Halmahera Selatan

4,93

5,48

6,05

Halmahera Utara

5,43

6,09

6,84

Halmahera Timur

7,14

7,85

8,60

Pulau Morotai

4,24

4,74

5,22

Ternate

5,96

6,64

7,42

Tidore

5,45

6,10

6,78

Maluku Utara

5,66

6,34

6,93

(1) Halmahera Barat Halmahera Tengah

2011 (2)

2013 (4) 4,47

Sumber : BPS, data diolah.

Walaupun tingkat perekonomian yang tidak terlalu tinggi namun jumlah penduduk yang relatif kecil menyebabkan Kabupaten Halmahera Tengah dalam periode 2011-2013 tercatat sebagai penerima pendapatan per kapita terbesar, bahkan lebih tinggi dari pendapatan per kapita Provinsi Maluku Utara. Rata-rata PDRB per kapita Maluku Utara selama periode 2011-2013 sebesar Rp 6,31 juta, sedangkan dalam periode yang sama rata-rata PDRB per kapita Halmahera Tengah sebesar Rp 12,24 juta. Rata-rata PDRB perkapita Kabupaten Pulau Morotai selama tiga tahun terakhir tercatat sebesar 4,73 juta, masih dibawah rata-rata PDRB perkapita Provinsi Maluku Utara.

Selengkapnya

PDRB

per

kapita

masing-masing

kabupaten/kota terlihat pada Tabel 4.2.

28


4.1.3

Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi tercermin dari besarnya persentase

kenaikan/penurunan PDRB atas dasar harga (adh) konstan terhadap PDRB adh konstan tahun sebelumnya. Penggunaan PDRB adh konstan dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh perubahan tingkat harga barang dan jasa.

Oleh karenanya pertumbuhan

ekonomi wilayah menggambarkan tingkat perkembangan riil atau perkembangan volume produksi barang dan jasa di wilayah bersangkutan. Tabel 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Menurut Kelompok Laju Pertumbuhan Tahun 2013 Laju Pertumbuhan (1)

Kabupaten/Kota (2) Halmahera Barat, >6,0 Kepulauan Sula, Halmahera Timur Halmahera Tengah, 6,0 – 6,9 Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Tidore Kepulauan <7,0 Halmahera Utara, Ternate Sumber : BPS, data diolah

Banyaknya (3) 3

4 2

Jika seluruh daerah otonom diklasifikasikan menurut kelompok laju pertumbuhannya, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2013 terlihat pada Tabel 4.3. Dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya, maka tahun 2013 tercatat 5 (lima) kabupaten/kota memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Provinsi Maluku Utara (6,12 persen) yaitu Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Pulau Morotai, serta Kota Ternate. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan dibawah Provinsi Maluku Utara adalah Kabupaten Halmahera Barat, Kepulauan Sula, Halamahera Timur, serta Kota Tidore Kepulauan.

29


Sedangkan perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota selama periode 2011-2013 dapat dilihat pada Tabel 4.4. Tabel 4.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013 (Persen) Kabupaten/Kota

Tahun

(1) Halmahera Barat

2011 (3) 5,62

2012 (4) 5,60

2013

Halmahera Tengah

6,88

7,05

6,45

Kepulauan Sula

6,39

6,42

5,84

Halmahera Selatan

5,66

6,64

6,41

Halmahera Utara

7,72

7,81

7,01

Halmahera Timur

7,01

6,74

5,99

Pulau Morotai

6,28

7,83

6,33

Ternate

8,07

8,09

7,56

Tidore

6,07

6,25

6,08

Maluku Utara

6,40

6,67

6,12

(5) 5,49

Sumber : BPS, data diolah

4.2 Struktur Ekonomi Wilayah Struktur ekonomi wilayah tercermin dari besarnya kontribusi PDRB masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB. Dengan mengetahui struktur ekonomi wilayah, maka upaya pembangunan ekonomi dapat diarahkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi wilayah. Struktur ekonomi juga dapat dijadikan acuan untuk merencanakan upaya perbaikan struktur, maupun penciptaan struktur ekonomi wilayah yang ideal dalam jangka panjang.

30


4.2.1

Sektor-Sektor Utama Seperti penjelasan pada bab sebelumnya, struktur ekonomi

Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2013 didominasi 3 (sektor) utama yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan/hotel/restoran, serta sektor industri pengolahan. Demikian pula halnya dengan perekonomian Maluku Utara tahun 2013 masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor kegiatan ekonomi yakni sektor pertanian, sektor perdagangan/hotel/restoran,

serta

sektor

Industri

Pengolahan.

Kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 33,77 persen, 26,92 persen, dan 12,46 persen. Tabel 4.5 Peranan Sektor Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Peranan (%) (1) >20,0

Kabupaten/Kota (2) Ternate Halmahera Tengah, 20,0 – 39,9 Halmahera Selatan Halmahera Barat, Kepulauan Sula, Halmahera Utara, < 40,0 Halmahera Timur, Pulau Morotai, Tidore Kepulauan Sumber : BPS, data diolah

Banyaknya (3) 1 2

6

Dominasi sektor Pertanian bukan hanya terjadi di Pulau Morotai, tetapi juga terjadi di semua kabupaten/kota kecuali di Kota Ternate. Dominasi sektor Pertanian tersebut secara rata–rata masih berkisar 37-50 persen. Jika seluruh kabupaten/kota diklasifikasikan menurut kelompok peranan sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB di masing-masing daerah, maka di tahun 2013 akan terlihat seperti pada Tabel 4.5.

31


Tabel 4.6. Peranan Sektor Pertanian Kabupaten/Kota Tahun 2011-2013 (Persen) Kabupaten/Kota (1) Halmahera Barat

2011 (2) 41,53

Tahun 2012 (3) 42,43

2013 (4) 41,38

Halmahera Tengah

37,53

37,73

37,34

Kepulauan Sula

43,45

43,82

43,26

Halmahera Selatan

38,87

38,59

37,61

Halmahera Utara

41,10

41,53

41,19

Halmahera Timur

41,35

40,90

40,48

Pulau Morotai

44,54

43,78

43,49

Ternate

13,25

12,91

12,54

Tidore

49,92

49,24

48,48

Maluku Utara

35,83

34,91

33,77


Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa selama periode 2011-2013 kontribusi sektor Pertanian hampir di seluruh kabupaten/ kota secara rata-rata cenderung mengalami penurunan. Penurunan peranan sektor Pertanian tersebut merupakan pergeseran pada struktur perekonomian secara alamiah, dan hal tersebut terjadi karena ada sektor lain mulai meningkat produktivitasnya, disamping mulai beralihnya lahan pertanian menjadi pemukiman. Sektor

Perdagangan/Hotel/Restoran

sebagai

kontributor

terbesar kedua dalam perekonomian Maluku Utara, juga mewarnai kegiatan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota. Pada sektor Perdagangan/Restoran/Hotel periode tahun 2011-2013, kontribusi sektor ini sebagian besar kabupaten/kota mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di masing-masing daerah. Capaian kontribusi sektor tersebut untuk Provinsi Maluku Utara tahun 2011 sebesar 24,27 persen dan terjadi peningkatan pada

32


tahun 2013 menjadi sebesar 26,92 persen. Begitu pula peranan sektor ini terhadap perekonomian Kabupaten Pulau Morotai nampak menunjukkan peningkatan dari 21,29 persen di tahun 2011 menjadi 23,46 persen di tahun 2013. Geliat ekonomi menuju diterapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) nampaknya mulai terlihat di Pulau Morotai. Jika seluruh daerah otonom diklasifikasikan menurut kelompok peran sektor Perdagangan/Hotel/Restoran terhadap perekonomian masing-masing wilayah, maka tahun 2013 akan terlihat gambaran seperti pada Tabel 4.7. berikut: Tabel 4.7. Peranan Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Peranan (%) (1) >20,0

20,0 – 29,9 < 30,0 Sumber : BPS, data diolah

Kabupaten/Kota (2) Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Timur Halmahera Barat, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Tidore Kepulauan Kota Ternate

Banyaknya (3) 3

5 1

33


Peranan sektor Perdagangan/Hotel/Restoran selama periode waktu 2011-2013 terlihat pada Tabel 4.8. berikut: Tabel 4.8. Peranan Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013 (Persen) Kabupaten/Kota (1) Halmahera Barat

2011 (2) 27,43

Tahun 2012 (3) 27,61

2013 (4) 28,85

Halmahera Tengah

18,59

18,75

19,92

Kepulauan Sula

23,89

24,22

25,22

Halmahera Selatan

23,68

23,97

25,40

Halmahera Utara

18,37

18,37

19,50

Halmahera Timur

14,41

15,29

16,82

Pulau Morotai

21,29

22,62

23,46

Ternate

29,71

30,17

31,17

Tidore

27,78

28,61

29,48

Maluku Utara

24,27

25,57

26,92


Sektor Industri Pengolahan adalah sektor terbesar ke tiga terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pulau Morotai, begitu juga terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara. Periode tahun 2011-2013 sektor ini kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan dari 12,76 persen di tahun 2011 menjadi 12,46 persen di tahun 2013. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan, yaitu dari 12,76 persen di tahun 2011 menjadi 12,46 persen di tahun 2013. Kabupaten Halmahera Selatan tercatat sebagai daerah otonom yang sektor Industri Pengolahannya cukup dominan, sedangkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013

34


sebesar 17,28. Jika seluruh kabupaten/kota diklasifikasikan menurut kelompok peran sektor Industri Pengolahan, maka akan terlihat gambaran seperti pada Tabel 4.9. Tabel 4.9. Peranan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Peranan (%) (1) >10,0 10,0 – 19,9 < 20,0

Kabupaten/Kota (2) Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Ternate, Tidore Kepulauan Halmahera Barat, Kepulauan Sula, Halmahera Utara, Pulau Morotai Halmahera Selatan

Banyaknya (3) 4

4 1


Selengkapnya peranan sektor Industri Pengolahan dan perubahannya di masing-masing kabupaten/kota dalam periode 20112013 terlihat pada Tabel 4.10. berikut: Tabel 4.10. Peranan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013 (Persen) Kabupaten/Kota (1) Halmahera Barat Halmahera Tengah Kepulauan Sula Halmahera Selatan Halmahera Utara Halmahera Timur Pulau Morotai Ternate Tidore Maluku Utara

2011 (4) 18,85 7,58 15,64 21,13 14,96 7,27 18,32 5,10 4,85 12,76

Tahun 2012 (5) 18,09 7,22 14,74 20,88 14,30 7,39 17,63 4,75 4,87 12,50

2013 (6) 17,91 7,08 14,13 20,40 14,25 7,80 17,28 4,64 4,83 12,46


35


4.2.2

Peranan Sektor Dominan Terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara Berikut

diuraikan

peranan

sektor

pertanian,

sektor

perdagangan, serta sektor industri masing-masing kabupaten/kota dalam pembentukan PDRB di Provinsi Maluku Utara periode 20112013. Tabel 4.11. Peranan Sektor Pertanian Kabupaten/Kota Terhadap Sektor Pertanian Provinsi Tahun 2011-2013 (Persen) Kabupaten/Kota (1) Halmahera Barat

2011 (2) 7,55

Tahun 2012 (3) 7,62

2013 (4) 7,41

Halmahera Tengah

8,82

8,79

8,69

Kepulauan Sula

13,57

13,53

13,44

Halmahera Selatan

18,38

18,28

18,05

Halmahera Utara

17,42

17,82

18,29

Halmahera Timur

10,53

10,43

10,51

Pulau Morotai

4,84

4,83

4,90

Ternate

7,14

7,05

7,07

Tidore

11,75

11,65

11,64


Lima Kabupaten/kota yang menjadi penyumbang terbesar Sektor Pertanian di Provinsi Maluku Utara adalah Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan, serta Kabupaten Halmahera Timur. Peran sektor pertanian pada lima kabupaten/kota tersebut mencapai 70 (tujuh puluh) persen. Sedangkan kontribusi sektor pertanian Pulau Morotai terhadap pertanian Provinsi Maluku Utara hanya sebesar 4,90 persen saja. Sektor

Perdagangan/Hotel/Restoran

sebagai

kontributor

terbesar ke dua di Provinsi Maluku Utara pada 2013 banyak

36


disumbangkan oleh Kota Ternate, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, serta Kepulauan Sula masing-masing sebesar 25,05 persen; 17,37 persen; 12,34 persen; dan 11,16 persen. Sedangkan sumbangan sektor perdagangan Kabupaten Pulau Morotai hanya sebesar

3,77

persen.

Selengkapnya

sumbangan

sektor

Perdagangan/Hotel/Restoran dari masing-masing kabupaten/kota terlihat pada Tabel 4.12. berikut: Tabel 4.12. Peranan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) Kabupaten/Kota Terhadap sektor PHR Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013 (Persen) Kabupaten/Kota (1) Halmahera Barat

2011 (2) 7,76

Tahun 2012 (3) 7,55

2013 (4) 7,39

Halmahera Tengah

6,79

6,65

6,61

Kepulauan Sula

11,60

11,39

11,16

Halmahera Selatan

17,40

17,29

17,37

Halmahera Utara

12,11

12,00

12,34

Halmahera Timur

5,70

5,94

6,22

Pulau Morotai

3,59

3,80

3,77

Ternate

24,88

25,07

25,05

Tidore

10,17

10,31

10,09


Sektor Industri Pengolahan sampai dengan tahun 2013 sebagai penyumbang terbesar ke tiga dalam perekonomian Maluku Utara. Sekitar 60 persen disumbangkan oleh tiga kabupaten, yakni Halmahera Selatan, Halmahera Utara, serta Kabupaten Kepulauan Sula.

Sedangkan

sektor

industri

Kabupaten

Pulau

Morotai

menyumbang sekitar 5,88 persen terhadap sektor industri Provinsi Maluku Utara.

37


Selengkapnya sumbangan sektor Industri Pengolahan dari masing-masing kabupaten/kota terlihat pada Tabel 4.13 berikut: Tabel 4.13. Peranan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten/Kota terhadap Sektor Industri Pengolahan Provinsi Maluku Utara, Tahun 2011-2013 (Persen) Kabupaten/Kota (1) Halmahera Barat

2011 (4) 10,04

Tahun 2012 (5) 9,82

2013 (6) 9,69

Halmahera Tengah

5,21

5,08

4,98

Kepulauan Sula

14,30

13,75

13,25

Halmahera Selatan

29,23

29,86

29,57

Halmahera Utara

18,57

18,55

19,11

Halmahera Timur

5,42

5,69

6,12

Pulau Morotai

5,82

5,88

5,88

Ternate

8,04

7,90

7,91

Tidore

3,37

3,48

3,50


4.3 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita Upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi perlu dibarengi dengan upaya peningkatan pendapatan atau PDRB per kapita penduduk. Kedua strategi pembangunan ekonomi ini perlu dilakukan secara bersamaan agar pembangunan ekonomi yang dilaksanakan berdampak

pada

tingkat

kesejahteraan

masyarakat.

Laju

pertumbuhan ekonomi hanya dapat terwujud bila aktivitas produksi dan

investasi

meningkat,

bersamaan

dengan

itu

pendapatan

penduduk dapat ditingkatkan melalui keterlibatannya di dalam dua proses tersebut.

Bila melihat capaian laju pertumbuhan ekonomi

selama tahun 2013, laju perekonomian Kabupaten Pulau Morotai

38


masih diatas Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara, sedangkan PDRB perkapita Kabupaten Pulau Morotai masih berada dibawah PDRB perkapita Provinsi Maluku Utara. Berikut disajikan capaian laju pertumbuhan dan PDRB per kapita kabupaten/kota maupun provinsi tahun 2013 :

Tabel 4.14 Laju Pertumbuhan dan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Pertumbuhan (Persen) (2) 5,49

PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (3) 4,47

Halmahera Tengah

6,45

13,19

Kepulauan Sula

5,84

9,07

Halmahera Selatan

6,41

6,05

Halmahera Utara

7,01

6,84

Halmahera Timur

5,99

8,60

Pulau Morotai

6,33

5,22

Ternate

7,56

7,42

Tidore

6,08

6,78

Maluku Utara

6,12

6,93

Kabupaten/Kota (1) Halmahera Barat


Melalui analisis kuadran, pencapaian laju dan pendapatan per kapita di masing-masing daerah otonom dan pencapaian indikator yang sama di tingkat provinsi tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut:

39


Tabel 4.15. Kedudukan Kabupaten/Kota Menurut Kriteria Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita Tahun 2013 PDRB Perkapita Lebih Rendah Lebih Tinggi

Laju pertumbuhan

Uraian

Lebih Tinggi

Halsel, Halut, Morotai

Ternate, Halteng

Lebih Rendah

Halbar, Tikep

Kepsul, Haltim

Melalui analisis kuadran, pencapaian laju dan pendapatan per kapita di masing-masing kabupaten/kota dan pencapaian indikator yang sama di tingkat Provinsi tahun 2013 dapat dijelaskan posisi dari masing-masing daerah otonom. Dari Diagram tersebut dapat diketahui bahwa : a.

Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah, tercatat sebagai daerah yang laju pertumbuhan dan PDRB per kapitanya lebih tinggi dari provinsi

b.

Kabupaten

Halmahera

Utara,

Halmahera

Selatan

dan

Kabupaten Pulau Morotai tercatat sebagai daerah yang laju pertumbuhannya lebih tinggi dari Provinsi, tetapi PDRB per kapitanya lebih rendah. c.

Kabupaten Kepulauan Sula, serta Kabupaten Halmahera Timur tercatat sebagai daerah yang laju pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari provinsi, namun PDRB perkapitanya lebih tinggi.

d.

Kabupaten Halmahera Barat, serta Kota Tidore Kepulauan tercatat sebagai daerah yang laju pertumbuhan dan PDRB per kapitanya lebih rendah dari provinsi.

40


Namun demikian perlu dicatat bahwa pengelompokkan ini adalah

bersifat

dinamis

karena

sangat

tergantung

pada

perkembangan kegiatan pembangunan pada kabupaten dan kota yang bersangkutan. Ini berarti bahwa dalam beberapa tahun kedepan, pengelompokkan akan dapat berubah sesuai dengan perkembangan laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita daerah yang bersangkutan. Perubahan tersebut akan mudah terjadi pada daerahdaerah yang kondisinya telah berada dekat dengan batas rata-rata tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita.

Gambar 4.1 Pengelompokan Daerah Kabupaten/Kota Menurut Klassen Tipology

41


DAFTAR PUSTAKA BPS Kabupaten Bogor, Analisis Keterkaitan Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Bogor , Cibinong 2013 BPS Kabupaten Pulau Morotai, Morotai Dalam Angka 2014, Morotai 2014. BPS Kabupaten Pulau Morotai, PDRB Kabupaten Pulau Morotai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013, Morotai 2014. BPS Kabupaten Pulau Morotai, PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2013, Morotai 2014. BPS Provinsi Maluku Utara, Tinjauan Perekonomian Provinsi Maluku Utara 2012, Ternate 2013.

42


LAMPIRAN TABEL

43


Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah) SEKTOR/SUB SEKTOR

2011

TAHUN 2012*)

2013**)

1. Pertanian a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan & Hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan

102.844,14 25.363,56 34.197,45 3.161,98 21.544,26 18.576,89

116.214,72 28.789,00 39.312,38 3.497,41 23.211,46 21.404,47

130.691,07 32.587,14 44.845,33 3.878,37 24.616,13 24.764,10

2. Pertambangan & Penggalian a. Minyak & Gas Bumi b. Pertambangan Non Migas C. Penggalian

798,26 798,26

908,01 908,01

1.005,03 1.005,03

42.308,67 42.308,67

46.792,28 46.792,28

51.913,70 51.913,70

4. Listrik, Gas dan Air Bersih a. Listrik b. Gas c. Air Bersih

1.202,00 304,25 897,75

1.457,42 371,12 1.086,30

1.646,32 423,67 1.222,65

5. Bangunan

3.699,33

4.933,46

5.543,61

6. Perdagangan, Hotel & Restoran a. Perdagangan Besar & Eceran b. Hotel c. Restoran

49.149,80

60.035,95

70.488,41

47.329,06 616,16 1.204,58

57.871,68 744,11 1.420,16

68.104,70 823,63 1.560,08

7. Transportasi & Komunikasi 7.1 Transportasi a. Angkutan Rel b. Angkutan Jalan Raya c. Angkutan laut d. Angkutan Penyeberangan e. Angkutan udara f. Jasa Penunjang Angkutan 7.2 Komunikasi a. Pos & Telekomunikasi b. Penunjang Komunikasi

14.946,01 7.812,90 2.703,41 4.120,96 451,32 537,21 7.133,10 7.133,10 -

17.017,31 8.984,09 3.175,28 4.655,27 542,38 611,16 8.033,22 8.033,22 -

18.881,61 9.919,27 3.637,37 4.953,15 632,38 696,37 8.962,33 8.962,33 -

3. Industri Pengolahan a. Industri Migas b. Industri Non Migas

44


SEKTOR/SUB SEKTOR 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan a. Bank b. Lembaga Keuangan Bukan Bank c. Jasa Penunjang Keuangan d. Sewa Bangunan e. Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa 9.1 Pemerintahan Umum a. Adm. Pemerintahan b. Jasa Pemerintahan Lainnya 9.2 Swasta a. Sosial Kemasyarakatan b. Hiburan & Rekreasi c. Perorangan & Rumahtangga PDRB

2011

TAHUN 2012*)

2013**)

5.990,06 1.198,68

6.840,13 1.372,54

7.798,40 1.602,87

336,12 4.342,04 113,22 9.957,03 6.604,86 6.604.86

378,81 4.963,57 125,21 11.233,32 7.511,39 7.511,39

421,37 5.637,87 136,28 12.544,40 8.356,42 8.356,42

3.352,17 1.986,25 163,02

3.721,93 2.145,68 190,36

4.187,98 2.407,26 213,37

1.202,90 230.895,29

1.385,89 265.432,59

1.567,35 300.512,56

45


Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah)


2011 45.806,45 11.308,74 20.022,97 965,32 6.998,37 6.511,05

TAHUN 2012*) 48.598,95 12.110,64 21.453,79 992,08 7.169,02 6.873,42

2013**) 51.289,23 12.853,57 22.850,57 1.034,37 7.274,34 7.276,38

2. Pertambangan & Penggalian a. Minyak & Gas Bumi b. Pertambangan Non Migas c. Penggalian

259,96 0,00 0,00 259,96

283,43 0,00 0,00 283,43

304,27 0,00 0,00 304,27

22.263,88 22.263,88

23.405,66 23.405,66

24.529,94 24.529,94

402,39 123,95 278,44

455,23 142,24 312,99

487,31 154,03 333,28

1.180,05

1.445,21

1.539,87


27.152,89

30.687,07

33.545,49

26.361,51 210,07 581,31

29.809,02 237,42 640,63

32.632,37 249,87 663,25


5.761,96 3.974,21 1.257,28 2.300,67 187,35 228,91 1.787,75 1.787,75 -

6.203,17 4.287,48 1.381,77 2.448,32 211,71 245,68 1.915,69 1.915,69 -

6.459,34 4.429,98 1.478,85 2.456,27 232,37 262,49 2.029,36 2.029,36 -

SEKTOR/SUB SEKTOR

3. Industri Pengolahan a. Industri Migas b. Industri Non Migas 4. Listrik, Gas dan Air Bersih a. Listrik b. Gas c. Air Bersih 5. Bangunan

46



2011

TAHUN 2012*)

2013**)

2.805,49 511,29

3.020,76 549,35

3.266,67 602,78

158,65 2.091,28 44,27 5.362,71 3.808,55 3.808,55

169,38 2.254,79 47,24 5.586,92 3.985,26 3.985,26

178,64 2.435,87 49,38 5.845,85 4.168,65 4.168,65

1.554,16 924,42 65,39

1.601,66 954,69 68,02

1.677,20 1.001,47 70,37

564,35 110.995,78

578,95 119.686,40

605,36 127.267,99

47


Lampiran 3. Distribusi PDRB Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2013 (Persen)


2011 44,54 10,98 14,81 1,37 9,33 8,05

TAHUN 2012*) 43,78 10,85 14,81 1,32 8,74 8,06

2013**) 43,50 10,85 14,93 1,29 8,19 8,24


0,35 0,35

0,34 0,34

0,33 0,33

18,32 18,32

17,63 17,63

17,28 17,28


0,52 0,13 0,39

0,55 0,14 0,41

0,55 0,14 0,41

5. Bangunan

1,60

1,86

1,85


21,29

22,62

23,46

20,50 0,27 0,52

21,80 0,28 0,54

22,67 0,27 0,52


6,47 3,38 1,17 1,78 0,20 0,23 3,09 3,09 -

6,41 3,38 1,20 1,75 0,20 0,23 3,03 3,03 -

6,26 3,28 1,21 1,63 0,21 0,23 2,98 2,98 -

SEKTOR/SUB SEKTOR


48



2011

TAHUN 2012*)

2013**)

2,59

2,58

2,60

0,52

0,52

0,53

0,15 1,88 0,05 4,31 2,86 2,86 1,45 0,86 0,07 0,52 100,00

0,14 1,87 0,05 4,23 2,83 2,83 1,40 0,81 0,07 0,52 100,00

0,14 1,88 0,05 4,18 2,78 2,78 1,39 0,80 0,07 0,52 100,00

49


Lampiran 4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2013 (Persen)


2011 6,02 6,71 7,32 2,55 2,76 5,05

TAHUN 2012*) 6,10 7,09 7,15 2,77 2,44 5,57

2013**) 5,54 6,13 6,51 4,26 1,47 5,86


8,91 8,91

9,03 9,03

7,35 7,35


4,34 4,34

5,13 5,13

4,80 4,80


10,45 11,84 9,84

13,13 14,76 12,41

7,05 8,29 6,48

5. Bangunan

17,02

22,47

6,55


8,20

13,02

9,31

8,21 8,03 7,91

13,08 13,02 10,20

9,47 5,25 3,53


6,44 6,78 9,49 5,18 9,16 6,64 5,69 5,69 -

7,66 7,88 9,90 6,42 13,00 7,33 7,16 7,16 -

3,65 2,62 7,03 -0,90 9,76 6,84 5,93 5,93 -

SEKTOR/SUB SEKTOR

50



2011

TAHUN 2012*)

2013**)

7,41

7,67

8,14

6,97

7,44

9,73

6,61 7,60 6,29 3,86 4,38 4,38 2,62 2,79 3,83 2,20 6,28

6,76 7,82 6,71 4,18 4,64 4,64 3,06 3,27 4,02 2,59 7,83

5,46 8,03 4,53 4,63 4,60 4,60 4,72 4,90 3,45 4,56 6,33

51


Lampiran 5. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2013


2011 224,52 224,28 170,79 327,56 307,85 285,31

TAHUN 2012*) 239,13 237,72 183,24 352,53 323,77 311,41

2013**) 254,81 253,53 196,25 374,95 338,40 340,34


307,07 307,07

320,36 320,36

330,31 330,31


190,03 190,03

199,92 199,92

211,63 211,63


298,71 245,46 322,42

320,15 260,91 347,07

337,84 275,05 366,85

5. Bangunan

313,49

341,37

360,00


181,01

195,64

210,13

179,54 293,31 207,22

194,14 313,42 221,68

208,70 329,62 235,22


259,39 196,59 215,02 179,12 240,90 234,68 399,00 399,00 -

274,33 209,54 229,80 190,14 256,19 248,76 419,34 419,34 -

292,74 224,06 245,96 201,65 272,14 265,30 441,63 441,63 -

SEKTOR/SUB SEKTOR

52



2011

TAHUN 2012*)

2013**)

213,51

226,44

238,73

234,44

249,85

265,91

211,86 207,63 255,75 185,67 173,42 173,42 215,69 214,86 249,31 213,15 208,02

223,65 220,13 265,05 201,06 188,48 188,48 232,38 224,75 279,86 239,38 221,77

235,89 231,45 275,99 214,59 200,46 200,46 249,70 240,37 303,24 258,91 236,13

53


Lampiran 6. Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2013


2011 5,19 3,59 6,28 5,88 4,63 8,24

TAHUN 2012*) 6,51 5,99 7,29 7,62 5,17 9,15

2013**) 6,56 6,65 7,10 6,36 4,52 9,29


3,98 3,98

4,33 4,33

3,10 3,10


5,19 5,19

5,20 5,20

5,86 5,86


5,01 3,23 5,76

7,18 6,30 7,65

5,52 5,42 5,70

5. Bangunan

7,95

8,89

5,46


7,84

8,08

7,41

7,97 4,27 5,01

8,13 6,85 6,98

7,50 5,17 6,11


4,16 5,22 4,21 5,80 4,13 4,04 3,39 3,39 -

5,76 6,59 6,87 6,15 6,35 6,00 5,10 5,10 -

6,71 6,93 7,03 6,05 6,23 6,65 5,32 5,32 -

SEKTOR/SUB SEKTOR

54



2011

TAHUN 2012*)

2013**)

5,76 5,23

6,05 6,57

5,43 6,43

7,93 5,82 3,76 5,50 5,90 5,90 4,99 4,02 3,68 6,78 5,77

5,56 6,02 3,64 8,29 8,68 8,68 7,74 4,60 12,25 12,31 6,61

5,47 5,14 4,13 6,73 6,36 6,36 7,45 6,95 8,35 8,16 6,48

55


Lampiran 7. Source Of Growth PDRB Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2013


2011 2,49 0,68 1,31 0,02 0,18 0,30

TAHUN 2012*) 2,52 0,72 1,29 0,02 0,15 0,33

2013**) 2,25 0,62 1,17 0,04 0,09 0,34


0,02 0,02

0,02 0,02

0,02 0,02


0,89 0,89

1,03 1,03

0,94 0,94


0,04 0,01 0,02

0,05 0,02 0,03

0,03 0,01 0,02

5. Bangunan

0,16

0,24

0,08


1,97

3,18

2,39

1,91 0,01 0,04

3,11 0,02 0,05

2,36 0,01 0,02


0,33 0,24 0,10 0,11 0,02 0,01 0,09 0,09 -

0,40 0,28 0,11 0,13 0,02 0,02 0,12 0,12 -

0,19 0,09 0,08 -0,02 0,02 0,01 0,09 0,09 -

SEKTOR/SUB SEKTOR

56



2011

TAHUN 2012*)

2013**)

0,19 0,03

0,19 0,03

0,21 0,04

0,01 0,14 0,00 0,19 0,15 0,15 0,04 0,02 0,00 0,01 6,28

0,01 0,15 0,00 0,20 0,16 0,16 0,04 0,03 0,00 0,01 7,83

0,01 0,15 0,00 0,22 0,15 0,15 0,06 0,04 0,00 0,02 6,33

57


Lampiran 8. PDRB Kabupaten Pulau Morotai Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah)

Komponen

Tahun 2011

Konsumsi Rumah Tangga

2012

2013

168.651,14

192.902,34

215.689,01

1.780,71

1.951,85

2.186,24

Konsumsi Pemerintah

85.324,68

96.833,28

109.674,48

PMTB

12.678,99

15.127,13

16.916,78

-47.674,93

-52.486,36

-54.252,38

Ekspor Barang & Jasa

74.767,79

83.903,69

92.263,26

Impor Barang dan Jasa

65.633,09

72.799,34

81.964,81

230.895,29

265.432,59

300.512,56

Konsumsi LNPRT

Perubahan Stok

PDRB

58


Lampiran 9. PDRB Kabupaten Pulau Morotai Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah)

Komponen

Tahun 2011


2012

2013

104.000,45

112.903,71

119.421,81

1030,30

1.084,28

1.155,29

42.708,04

46.838,99

49.373,25

5.274,06

6.043,76

6.397,48

-49.469,35

-56.274,73

-57.414,73


36.327,21

39.401,88

40.725,38


28.874,93

30.311,49

32.390,49

110.995,78

119.686,40

127.267,99

Konsumsi LNPRT Konsumsi Pemerintah PMTB Perubahan Stok

PDRB

59


Lampiran 10. Distribusi PDRB Kabupaten Pulau Morotai Menurut Penggunaan Tahun 2011-2013 (Persen)

Komponen

Tahun 2011


2012

2013

73,04

72,67

71,77

0,77

0,74

0,73

36,95

36,48

36,50

5,49

5,70

5,63

-20,21

-19,77

-18,05


32,38

31,61

30,70


28,43

27,43

27,28

100,00

100,00

100,00

Konsumsi LNPRT Konsumsi Pemerintah PMTB Perubahan Stok

PDRB

60


Lampiran 11. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pulau Morotai Menurut Penggunaan Tahun 2011-2013 (Persen)

Komponen

Tahun 2011


2012

2013

8,48

8,56

5,77

11,81

5,24

6,55

8,19

9,67

5,41

PMTB

11,52

14,59

5,85

Perubahan Stok

12,30

13,76

2,03


3,68

8,46

3,36


4,83

4,98

6,86

PDRB

6,28

7,83

6,33

Konsumsi LNPRT Konsumsi Pemerintah

61


Lampiran 12. PDRB Per Kapita Kabupaten Pulau Morotai Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 Rincian

2011

2012*)

2013**)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

230.895,29

265.432,59

300.452,06

54.447

55.985

57.534

4.741.137,67

5.222.165,32

Penduduk Tahun (Jiwa)

Pertengahan

PDRB Perkapita (Rupiah)

4.240.734,76

62


Lampiran 13. PDRB Per Kapita Kabupaten Pulau Morotai Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2013 Rincian

2011

2012*)

2013**)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

110.995,78

119.686,40

127.237,99

Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)

54.447

55.985

57.534

2.038.602,26

2.137.829,78

2.211.526,86

PDRB perkapita (Rupiah)

63


64

Analisis Pendapatan Regional Kabupaten Pulau Morotai 2013

Recommend Documents