PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR A4TAHUN zOTL i
$. c $
6 4
!
TENTAI$G
PERUBAHAT$ ATAS PERATURAN bAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 02 TAHUN 201.0 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT IL
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABU PATET\I PUIAU MOROTAI
PERATURAN DAERA}I KABUPATEil PUI.IU UOROTAI
NOMOR 04 TAHUI{ 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEI{ PUI./AU MOROTAI NOUOR 2 TAHUN 2O1O
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KER'A SEKRETARHT DAERAH DAN SEKRETARHT DEWAN PERWAKILAN RAIffAT DAERAH KABUPATEN PUI.AU }IOROTAI
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATT putAtJ MoRoTAr,
Menimbang :
a.
bahwa Bupati dalam menJalankan tugas-tugas pemerintahan perlu dibantu oleh staf ahli sesuai dengan bidang kehliannya untuk menjabarkan tugas
dan
kewenangan Bupati
serta
memberikan
pertimbangan dalam menentukan kebgakan daerah; b,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 dan pasal 36 peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang organisasi perangkat Daerah,maka Peraturan Daerah Kabupaten pulau Morotai Nomor 2
Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010 Tentang organisasi dan Tata Kerja seketariat Daerah dan seketariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai perlu dilakukan perubahan; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu membenilk Peraturan Daerah Kabupaten pulau MoroHi rentang Perubahan atas Perah.rran Daerah Kabupaten pulau Morotai Nomor
2 Tahun
2010 Tentang organisasi dan Tata Kerja seketariat Daerah dan seketariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Mengingat
1.
Pasal l8,ayat (6) undang
- undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; 2.
Undang-undang Nornor
I
Tahun tg74 tentang
Kepegawaian (Lembaran Negara Republlk rndonesia Tahun
55
Tambahan Lembann Negan Republk
pokolepokok
l9z4 Nomor
Indon*h Natnar
JOLI)
sebaEaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembann
Nqan
Repubtk
rndonsia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lemfuran Republiklndonesia
Nomor3890);
N€!am;s*:.1|"i1 '
3.
Daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
(Lemfuran Negara Repubtik Indonsia Tahun 20&, Nomor 125 Tambahan Lembann N@ara Repubtik Indonesia Nomo/N437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang -
-
undanE Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang Tahun 2AA4 Tentang Pemerintahan Daerah undang Nomor
32
(Lemturan Nqara Repubtik Indonuia Tahun
2W
Lembann Nqara Repubtik Indonesia Nomor 4844) 4.
Nomor S9'Tamfuhan
;
t/ndang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pentmbangan Keuangan AnEn Pemerinbh Pttst dan Pemerinbha Daerah (Lembaran Negan
Indonsia Tahun 20O4 Nomor 124 Tambahan Lemfunn
Repubtik
Negara Republik Indonsia Nomor'#38); 6.
Undang-undang Nomor
53 Tahun 2008 tentang Pembentukan
di Provinsi Maluku Utara(Lenfunn Negara Indonesb Tflhun 20M Nomor 194 Tamfuhan Lembann
Kabupaten Pulau Morotai
Republik
Negan Republik Indonuia Nomor 4937); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerinbh, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lemfunn Nqan Republik
Indoneb
Tahun 2007 Nomor
8J
Tambhan Lemhnn
Nqan
Republik
Indonsia Nonor 4737); B.
Peraturan pemeiintah Nomor
4t
Tahun 2W7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lenbann Nqan Republik Indoneia Tahun 2@7 Nomor 89 Tambhan Lembann Negan Republik Indonsia Nomor 4741).
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Fembenhrkan Oganisasi dan Tata Kerja Seketariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2010 Nomor 2,|'ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 ).
(
Dengan Persenrjuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUI.AU T{OROTAI
dan
* I
BUPATI PUI.AU MOROTAI ,:
l
ltlElrlUTUSI(AN:
4 I
Menetapkan
PERAruRAN DAERAH KABUPATEN PUIAU MOROTAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PU[AU MOROTAI NOMOR 2 TAHUN 2O1O TENIANG ORGANISASI DAN TATA KERIA SEKREfiARIAT DAERATI DAN
SEKRETARIAT DE\,\IAN PERWAKII.AN MOROTAI.
MIffAT DAERAH
KABI'PATEN PUI.AU
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor
2 Tahun 2010 Tentanl
organisasi dan Tata Kerja seketariat Daerah dan seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupater Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai iittrn ZO1O Nomor 2,Tambahan lembarar Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 diubah sebagai berikut:
',
1.
Ketentuan Bab IV Bagian Pertama di ubah,
huruf baru yaitu.
dan ketentuan pasal 9 ayat (1) angka 3 menambah sah huruf e dan ketentuan pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Bab IV berbunyi sebaga
berikufi
BAB
IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu SEKRETARIAT DAERAH Pasal 9
(1)
Susunan Organisasi Seketariat Daerah, terdiri
dari'
1.
Sekehris Daerah;
2.
Asisten Bidang Pernerintahan, mengkoordinir :
a.
Bagian Tata Pemerintahan, membawahi
1. 2. 3. b.
:
Sub. Bagian pemerintahan Umum. Sub. Bagian Kerja sama dan perbatasan Wlayah; Sub. Bagian Administrasi pertanahan
Sub. Bagian perundang-undangan dan Bantuan Hukum; Sub. Bagian Ketatalaksanaan dan Dokunrentasi; Sub. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
c. Bagian Perekonomian dan pembangunan,
1. 2. 3.
f il
.
Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi ;
1. 2. 3.
I
:
membawahi
Sub. Bagian perekonomian Daerah;
,
Sub. Bagian produksi Daerah; Sub. Bagian pengendalian Administrasi pembangunan.
3. Asisten Bidang AdminisUasi Umum, mengkoordinir :
a.
Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi
1.
:
:
Sub. Bagian'Kesehatan;
7,
;u0, Eqgian Kcagamaan dan sosial Budaya;
3.
Sub. Bagian pendidikan, pemuda dan Olahraga.
! rYr
l/El:tlsl
JJt
1. 2. 3. c.
Sub. Bagian Tata Usaha; Sub. Bagian PerlengkaPan; Sub. Bagian Rumah Tangga.
Bagian Hubungan Masyarakit dan Protokoler, membawahi :
1. 2. 3. d. e.
Sub Bagian Hubungan Masyarakati Sub Bagian Protolol; Sub Bagian
Persandian.
.
KelomPok Jabatian Fung$onal. KelomPok Jabatan Staf Ahli,
(2) Bagan Struktur Organisasi dalam lampiran
I.A
Sekretariat Daerah, sebaEaimana dimaksud pada ayat (1), tercanhtm
Peraturan Daerah ini.
2. Diantara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua Bab IV disisipkan l(satu) bagian yaitu Bagian Kesattr & dar dintara pasal 9 dan pasal 10 disisipkan l(satu) pa'sal yaitu pasal 9a sehingga Bagian kesaU A dan pasa 9a berbunYi sebagai berikut
Bagian Kesatu A SfAF A1IIJ
'
(1) (2)
BupaU dalam nrelalaanakan
Pasal 9a
tugasn4 dapat dibantu staf ahli.
Staf ahli sebagaimana dimaksUd pada ayat (1) ditentukan oleh bupaU sesuai kebutuhan dar paling banyak s(lima) staf ahli.
(3) (4)
Sff
ahli berkedudukan dibawah dan bertangunEiawab kepada Bupati.
Tugas dan Fungi staf ahti BupaU ditetaploh oleh Bupati diluar jumlah urgas pokok dan tungsi perangkat
(5)
daerah,
.
Staf ahli dalam pelakanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Seketaris Daerah.
(6)
Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ay'at (1), ayat (2),aya(3),ayat (4) dan ayat (5) brdir dari;
4.
a.
Staf ahli bidang Hukum dan Politik-
b.
Staf ahli bidang Pemerintahan;
c.
Staf ahli bidang Pembangunan;
d.
Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; dan
e.
Staf ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah yaitu pada ayat (1) menambah 1 (satu) huruf baru dan menyisipkan diantar:a huruf e dan. huruf f yaihr huruf ee sedangkan ketenhran
dalam huruf
dihapus,pada ayat (2) diubah sehjngga'pasal'10 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikug
I
Pasal 10
(1)
Susunan OrganisasiSeketariat DPRD,
a. b. c.
teldiridari
:
DPRD
sekreuris DPRD; Ba$an Umumr.membawahi
:
1. Sub. Bagian Tata Usaha dan.Kepegawaian;. 2. Sub. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; 3. Sub. Bagian Humas dan Protokoler.
d.
;
Bagian Keuangan, membawahi
1. Sub Bagian Anggaran 2. Sub. Bagian Pembukuan ddn Plaporan; 3. Sub. Bagian Veriffkasi ,
e.
Btgian Persidangan, membawahi:
1. Sub. BaEian Dokumenbsidan Perpustaloan; 2. Sub. Bagian Risalah; 3. Sub. Bagian Hukum dan Pefundang-undangan. ee. Bagian Pendamping
: "
2, 3.
,
. g.
f
, I \l-.'F'-_--
(2)
Sub Bagian FraKi Sub Bagian Perjalanan
dihapus; Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan SUuktur Organisasi Seketadat DpRD, sebagaimana dimaksud pada
dalam lampiran
ayat (1), tercanh.rm
II.A PeraUran Daerah ini.
j...
t
i |'
5.
Ketentuan Bab V BaEian Pertama
, pdel
11 ayat (2),dan pasal 12 aya(Z) diubah dan menambah
f(satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga Bab V ber:bunyi sebagai berikut:
,
BABY
i
EsEtotir, pENGANGT(ITAIiI bAsr PEuBERHEITITTAH
t-
Bagian K€satu
\ .ESEtOn Pasal 11
(2)
Asisten Sekretaris Daerah, Seketaris DPRD dan Sataf Ahli merupakan jabaBn struktural eselon
Pasal Lz
(2)
Kepala sub Bagian Ahri, Kepara Bagian dan DpRD,Staf seketaris Asisten sekretaris Daerah, peraturan perundangsesuai dengan ketentran Bupati, oreh diangkat dan dibefienukan undangan Yang berlaku'
(3)
Bupati atas usul Dewan Perwakilan Daerah diangkat oleh perwakilan Rakyat seketaris Dewan usulan calon DPR untuk menetapkan pleno anggota hasil Rapat Rakyat Daerah berdasarkan Ralryat Daerah' Seketaris Dewan Perwakilan Fasal
II
PeraturanDaerahiniinimulaiberlakupadaunggaldiundangkan, peraturan Daerah ini dengan pengundangan memerintahkan Agar setiap orang mengetahuirrya Morotai' Daerah l€bupaten Pulau penempatannya dalam lembaran
Di tetaPkan
di
Morotai Selatan
\
Pada
tanggal 28 D€sember 2011
BUPATT PUI..AU
lloRoTAr'
t |
'""*.*,
DiundangkandiMorotaiselatan 2011 Pada tanggal 28 Desember PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATENPULAUMOROTAI'
NrP. 19650801 198611 1002
(LEMBARANDAERA}IKABUPATENPutAUMoRoTAITAHUN20IINoMono+)
tE(, 'or-
g*cf
F-
3o JF rI
$$H
-rrEr
gg$
ss 9ro !!.
-J
ogt 53 ot 3
8tA rnL
ga
Er
Je5!l =.8
3gs dE
Fat
qJ
Eq
T'
o
Eq
3Ep
pE -gF' 39. o AE hizI
3.#E
tsil tl/
r
=ol :'
-rd FI
o, -t
6' a'f
tp'
(] o' q o, 5
g qt 5 FI
>6
il E-9
nI
-
rO
6-'*Er 6'.5 E
Ee.g
*Eg 6l's :'
u:
--J-
ss
- -
Fa. :'Ul r./]
oo
5.3 J I
F?
-(UJ
ol
:r
ot
d
x.5e B 3g s brE
€sE
s F3
T
do o-E cEt
0.F
dp
trd.B
s3$ sfl (bS =. J
ilE -
ql
g5
a$$ €38' rt{EJ
EcL -o,
J
€
xo IT
;
o
s4e qr
IIh
x(o
sil s
otr= EFU
d dE'
il83 o-
HH
c Eo rt -r
Hgg sr.$ g
E
3 ss
g
o'
d6E' Eo|a€ oi *i J
I
,l
,}
,1
:
g.
Eu :TC dEr -JtE -lO o,'rcl t't ra ol rE (ct3 o,
.o9
qB
Ftg _.T
6Er
g3
Eg
E,t dg
as 6to ..T )
-
Hq$
frg$ O== a rrl
-
fi.H H tsoi a--
ts= 5C o,
SF 30,
$sF
JI
-o,":r
7?
J
era
J
gEB 3 Lfi' tr5fr, 3E9
ct C ft
a -o5 zslo 9II
5ro r 3 . 5ot
Ill
6' rrl rl o (,}
1; oo
*to E6'
,_EI' :f q,
o Ot
#E E. :l
Ff (D J
--E'
g co, 3 o a .+ g.
6WF g FH
B$$ HEq cvtC 3,8 OOt
$fil ir|J|
II
t o g
ga iis 6tt
es r tll gg
Ttd
o
B'
3
g,
}F
EF $E -lt
-l
-a
d
ct,
o r|t *o
ll 3.
o
ct
T
n E
E
a].8 f -JE
E5E F4E
ls
J
* * I
t t{ I
1l i,
t:
;t6 6d -
sg fid oc,
3:' $'H l\,, o
F
bl
r
t: -
a
at
Pasal 12
(2)
Asisten Sekretaris Daerah, Seketaris DPRD,Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagii diangkat dan dibefienfikan oleh BupaU, sesuai dengan ketentr.nn peratr.rran perundanl undangan yang berlaku.
(3)
Sekretaris Dewan perwakllan
Rakft
Daerah dianglot oleh BupaU atas usul Dewan Perwakili
Raryat Daerah berdasarkan hasil Rapat Pleno anggota DPR untrk menefiapkan usulan cak Sekrebris Dewan Perwakilan RalqEt Drerah.
Pasal
II
Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan, Agar setiap orang meng'etahuinya memerintahkan pengundangan Perahrran Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
Di tetapkan Pada
di Morotai
Selatan
tanggal 28 Desember 2011
BUPATT PULAU MOROTAT,
r I
t lr
RUSIJ SIBUA
l
Diundangkan
di
Morotai Selatan
Pada tanggal 28 Desernber 2011
PIL SEKRETARIS DAERAH KABUpATEN pUIAU MOROTAT,
M
gcH.DAR SAlirM ARIF,S,I|
.,M.
Si
PEMBINA UTA]TIA MADYA NrP. 19650801 198611 1002
