Pelaksanaan Dilapangan Layak Ditelusuri

cmyk

cmyk

Suratkabar Nasional

1

"Investigasi, Hukum & Kriminalitas"

Edisi 705| Th.XV Minggu IV| 22-28 Pebruari 2016|

email:[email protected] P. Jawa Rp. 5.000,- [Luar Jawa Tambah Ongkos Kirim]

email: [email protected]

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Taddan Rp.99,724 Miliar, Disorot SAMPANG, TEROPONG – PEMBANGUNAN (Lanjutan) Fasilitas Pelabuhan Laut Taddan yang berada di Kabupaten Sampang, dalam Tahun Anggaran (TA) 2015, kembali digerojok anggaran (APBN,red) sebesar (PAGU) Rp.99.724.358.000,/HPS Rp.50.542.427.000,-. Untuk paket pekerjaan konstruksi di bidang Pelabuhan ini, di menangkan oleh PT. GRL dengan harga penawaran Rp.37.471.287.000,- (harga terkoreksi). Sedangkan jadwal penadatanganan kontraknya, semula dijadwalkan pada tanggal 20-21 Agustus 2015, namun mengalami perubahan sebayak

4(empat) kali. Sehingga jadwal penandatanganan kon-traknya berubah menjadi tanggal 12 – 18 Agustus 2015. Sedangkan untuk paket pekerjaan “Supervisi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Taddan”, dialokasikan anggaran (PAGU/HPS) Rp.514.441.000,-. Sedangkan pemenangnya untuk paket pekerjaan jasa konsultansi ini adalah CV.GP dengan harga penawaran Rp.494.826.000,(harga terkoreksi). Menurut sumber informasi, Pembangunan (Lanjutan) Fasilitas pelabuhan laut Taddan ini masa pelaksanaan hingga 31 De-

sember 2015, namun belum selesai. Sehingga ada perpanjangan waktu (addendum) sebagaimana diatur dalam Perpres. Pertanyaannya, sebelum dilakukan perpanjangan waktu, berapa progress pekerjaannya?. Memang masalah perpanjangan waktu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 4 tahun 2015, dan juga didalam Peraturan Menteri keuangan nomor 243/PMK.05/ 2015. Bagaimana progress pada pekerjaan konstruksi Lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Taddan ini?. (bachtiar…bersambung)

Pelaksanaan Dilapangan Layak Ditelusuri Pembangunan Pelabuhan Laut Taddan TA 2015

Pelabuhan Laut Taddan. Foto: Doc. TEROPONG

TIPIKOR

Dugaan Korupsi Proyek SPAM Kab. Jombang

Penasehat Hukum Keberatan Atas Audit yang Dilakukan Akuntan Publik

Penghentian Penyelidikan Dugaan Kasus Proyek Embung Rp.2,022 Miliar oleh Kejari Banyuwangi

Patut Dipertanyakan BANYUWANGI, TEROPONG - PROYEK pembangunan Embung di Kabupaten Banyuwangi yang alokasi anggaran Rp.2.022.222.000,- dengan nilai kontrak Rp.2.022.222.000,yang dikerjakan tahun 2014, sumber dana APBN TA 2014, sebelumnya sempat diusut pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi. Namun, anehnya, pengusutan yang dilakukan oleh pihak Kejari Banyuwangi ini, kok masihb tetap berkutat ditahap penyelidikan. Tentu ini patut dipertanyakan.

Konsultan Pengawas dan Pelaksana Proyek saat pemeriksaan di PN Tipikor

SURABAYA, TEROPONG - DUGAAN Korupsi Proyek SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Kabupaten Jombang yang di sidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis 18 Februari 2016 lalu dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Sebelumnya, didahului dengan pembacaan hasil audit yang dilakukan oleh „ Bersambung ke hal.6

Ternyata, Embung Pilangbango Tidak Sesuai Spek Pelaksana dan Pengawas Harus Bertanggung Jawab

Maryani dari Konsultan Perencana (terdakwa) menunjukkan dokumen kepada majelis hakim

SURABAYA, TEROPONG - KASUS ambrolnya Embung Pilangbango, setelah beberapa kali sidang di Pengadian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ternyata mulai tampak pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.

Kerusakan pada dinding embung sebelum dilakukan perbaikan

„ Bersambung ke hal.6

SAMPANG, TEROPONG - RATUSAN aksi unjuk rasa gabungan dari 4 (empat) Kecamatan Banyuates, Ketapang, Robatal dan Kedungdung dengan mengatasnamakan Forum Peduli Penegakan Keadilan (FoPPKeS) ngeluruk Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang. Ratusan massa mendesak Kajari agar 7 (tujuh) tersangka kasus pesangon mantan anggota tidak ditahan, Rabu (17/02). Massa yang berangkat dari depang gedung DPRD Sampang itu, dengan berjalan kaki menuju Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang. Setibanya di depan Kejaksaan mereka melakukan tahlilan dan do’a bersama yang bertujuan agar Kajari Sampang dibebaskan dari para jaksa yang dhzolim, dengki dan telah menyulut kekacauan bisa memberikan penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka kasus pesangon mantan anggota dewan periode 1999-2004 yang „ Bersambung ke hal.6

Waduk Desa Mandiro Mangkrak

Kadis PU Pengairan Diduga Melanggar PP No. 29/ 2000

cmyk

Ir. Frida Kurdiati, MT

Ratusan Massa FoPPKeS Ngeluruk Kejari Sampang

„ Bersambung ke hal.7

Waduk/Embung di Desa Mandiro, Kec.Tegalampel, Bondowoso

Anak Agung Sayang Adyana, SH

Massa membawa poster bertuliskan agar Misjoto, Jaksa dholim itu pergi dari Sampang

Proyek Sudin Tata Air Tebar Aroma Gratifikasi

Kejaksaan Layak Lakukan Penyelidikan

BONDOWOSO, TEROPONG - PEMBANGUNAN waduk atau embung yang terletak di Desa Mandiro, Kec. Tegalampel diduga tidak jelas fungsi dan manfaatnya. Karena mulai dari dibangun sampai waduk tersebut selesai, justru saat ini mangkrak. alias tidak berfungsi samasekali. Menurut warga sekitar waduk tersebut, mereka sangat menyayangkan dengan keberadaan waduk/embung yang sama sekali tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat petani. “Kami selaku petani berharap dengan dibangunnya waduk ini akan mensejahterakan

JAKARTA, TEROPONG - TAHUN 2013 lalu, Suku Dinas (Sudin) Tata Air Jakarta Timur cukup banyak berkegiatan terkait dengan pembangunan saluran berpatokan proses lelang ULP. Namun, dari semua kegiatan itu santer disebut-sebut tak satu pun berhasil diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan. Salah satu diantaranya adalah kegiatan Normaslisasi saluran PHB Jalan Raya Halim Perdana Kusuma Sisi Timur dan Barat Kecamatan Makasar tahun angggaran 2015 dengan nilai pagu Rp.5.999.187.563 dan nilai Harga Perkiraan

„ Bersambung ke hal.7

„ Bersambung ke hal.10

Sudung Situmorang

Ahmad Yazied Bustomi

cmyk

SURABAYA-SIDOARJO

2

Diduga Terdakwa Terima Kiriman Narkoba Diadili

Sumanto, SH (JPU)

SURABAYA, TEROPONG - Nasib sial menghinggapi terdakwa yang satu ini. Dia adalah Komang Gel-Gel Agus. Warga Buleleng Bali ini, terpaksa duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pasalnya, dia didakwa memiliki jaringan perdagangan narkoba dari Surabaya sampai Denpasar, Bali. Hal ini diketahui setelah tertangkapnya Elfan Tatono dan Andi Novriyanto alias Bronx di

Komang Gel-Gel Agus (Terdakwa)

Surabaya oleh tim BNN. Dalam penangkapan tersebut, Tim BNN menyita sabusabu (SS) seberat 15,25 gram serta 50 butir ekstasi yang dikirim melalui paket JNE di Ngelom Taman, Sidoarjo. Kronologisnya, para terdakwa yang kasusnya displit ini, antara lain Elfan Tatono mengirim barang tersebut ke Andi Novriyanto alias Bronx dengan alamat bengkel Ken Motor Ketapang, Banyuwangi. Barang tersebut dibungkus

plastik serta dimasukan ke dalam pembungkus rokok LA Light. Dan selanjutnya barang-barang tersebut ditaruh di bawah lemari loker yang ada di bengkel tersebut. Kemudian, jenis barang tersebut di bawa ke Bali melalui kurir yang kini masih menjadi buronan pihak kepolisian. Hanya saja peran terdakwa Komang Gelgel Agus ini tidak jelas sebagai apa di sana. Namun karena namanya disebut-sebut oleh kedua terdakwa yang sudah tertangkap duluan. Maka dia

Teddy Raharjo, SH (Penasihat Hukum)

tidak luput dari tangkapan BNN. Terdakwa Komang Gelgel Agus ditangkap di depan Alfa Mart Denpasar Bali. Lalu, dia digelandang ke Surabaya karena para pelaku lainnya banyak yang berdomisili di Surabaya. Kini, kasusnya disidangkan di PN Surabaya. Sidang yang diketuai majelis hakim M.Syifa SH ini dengan agenda pembacaan dakwaan. Sedangkan JPU Sumanto SH menjerat terdakwa dengan pasal 112,132,serta pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 ten-

tang narkotika. Sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya yakni Teddy Raharjo SH. Menurutnya, pihakya tidak melakukan eksepsi atau sanggahan,karena langsung saja pemeriksaan saksi. Sebab kliennya ini merupakan cokotan atau sebutan oleh para terdakwa yang belum tentu bersalah. “Nanti kita buktikan dalam pembelaan atau pledoi saja,” ujarnya. Sidang ditunda hingga pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. (ifan)

Edisi 705| 22-28 Pebruari 2016

Galangan Kapal Kebanjiran Pesanan Kapal Dari Kemenhub SURABAYA, TEROPONG - Kebijakan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menjadikan Indonesia bertumpu pada bisnis maritim, membawa dampak membaiknya perkembangan bisnis galangan kapal, akhir –akhir ini. Perusahaan galangan kapal, sampai kelebihan order pesanan kapal dari dalam negeri. Direktur Utama (Dirut) PT Dumas Shipyard Tanjung Perak, Yance Gunawan, menyatakan, pihaknya sampai menolak order kapal sampai dua tahun depan. Sebab, rencana pembangunan sudah dianggap sudah penuh dan siap dikerjakan. Dia berharaplaju perekonomian nasional bisa berjalan lagi nantinya. “Mudah-mudahan perekonomian jalan lagi. “Hingga saat ini, Dumas sudah tidak menerima order pesanan kapal lagi. Sebab, program pembangunan kapal 2015 yang multi years tiga tahun sudah penuh sampai 2017 mendatang,” katanya. Tahun lalu, perusahaaan ini telah mendapatkan pesanan 13 unit kapal dengan ukuran dan harga yang bervariasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub)RI. “Untuk proyek dua tahun mendatang mendapatkan sekitar 20 kapal dari Kemenhub dan PT Pelindo III,” ucap Yance Gunawan. Dijelaskannya, pesanan puluhan kapal itu nilai kontraknya bermacam-macam. Mulai dari kapal ukuran kecil dengan kisaran nilai Rp 30 miliar sampai Rp 50 miliar per unit. Sedangkan, kapal berukuran besar dengan nilai Rp 100 miliar per unitnya. “Hampir semua pesanan kapal itu dari Kemenhub yang peruntukkannya untuk kapal perintis,” cetus Yance Gunawan. Sampai detik ini, lanjut dia, untuk pembangunan kapal masih bergantung dari impor mesin kapal dari Jepang dan Amerika Serikat. Sebab, pabrikan dalam negeri masih belum mampu memproduksi mesin kapal yang canggih, sebagaimana pesanan dari perusahaan besar. (omo)

Kedatangan Bupati dan Wabup Disambut Meriah Srikandi Pemuda Pancasila

Suasana penyambutan Bupati Sidoarjo H. Saiful llah dan Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin

SIDOARJO. TEROPONG - Kedatangan Bupati Sidoarjo H. Saiful llah dan Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin ke Pendopo Delta Wibawa, seusai dilantik Gubernur Jatim H Soekarwo di kantor Grahadi Surabaya, disambut ratusan pejabat dan masyarakat Sidoarjo Rabu (17/2). Para pegawai negeri sipil (PNS) yang menyambut kedatangan kembali di pendopo itu, berjajar mulai pintu gerbang pendopo sampai pendopo. Kedua pemimpin Sidoarjo

secara telaten melayani jabatan tangan PNS sebagai tanda ucapan kepada kedua pemimpin Sidoarjo, yang berjalan di atas karpet merah menuju pendopo itu. Tampak hadir dari kalangan anggota DPR RI, Arzetti Bilbina Setiawan dari Fraksi PKB, Fandi Utomo dari Fraksi Demokrat dan H. Sungkono dari Fraksi PAN. Selain dari politikus senayan, juga banyak dari kalangan anggota DPRD Jatim dan Sidoarjo. Bupati Sidoarjo H. Saiful llah menyatakan akan lansung

bekerja bersama SKPD untuk melayani masyarakat. Program yang ada dan berkelanjutan akan terus dijalankan untuk kepentingan dan kemajuan Sidoarjo. “Saya bersama Cak Nur— Wabup Sidoarjo— akan langsung bekerja,” katanya. Saiful llah menambahkan, untuk saat ini yang mendesak dan harus di lakukan penanganan soal banjir yang melanda Sidoarjo. “Persoalan banjir ini akan menjadi prioritas kerja, disamping permasalahan lainnya,” janji Saiful llah. (shoumu)

Sepekan Rel KA Terendam Banjir Kini Lintasan KA Normal Lagi SIDOARJO, TEROPONG - Setelah dilakukan pengecekan kondisi rel kereta api (KA) kawasan Porong bawah tanggul yang sepekan terendam air banjir, kini kondisi lintasan jalur rel antara Stasiun Tanggulangin - Stasiun Porong, sudah normal sejak Rabu (17/2 sekitar pukul 19:00 Wib. Perjalanan KA pertama yang lewat adalah KA angkutan BBM yang kondisinya kosong dari Malang menuju Surabaya, dengan kecepatan maksiaml 5 km/jam. Setiap perjalanan KA yg melewati kawasan Km 32 s/d 33 (Stasiun Tanggulangin - Stasiun Porong) dilakukan pengawalan oleh para petugas di perlintasan

tersebut. “Kondisinya sudah normal, tetapi kecepatannya ada batasnya dan dilakukan pengawalan atau pemantauan saat KA melintas,” kata Humas Daop 8 Suprapto, Kamis (18/2). Genangan air masih ada, tetapi hanya sebatas berada di posisi bantalan rel saja. Jadi masih aman bagi perjalanan 32 KA yang melintas di wilayah Porong. Masih kata Suprapto, petak jalan antara Stasiun Porong Stasiun Tanggulangin yang berjarak 3,579 km. Apabila dalam keadaan normal dapat dilalui dengan kecepatan 75 km/jam, dengan waktu tempuh 3 sampai 4 menit.

Penerbit : PT. MEDIA TEROPONGDOR GROUP Akta Notaris : No. 20 Tanggal 14 Juni SK Menkum & HAM No: AHU-17864.40.10.2014, Tanggal 16 Juli 2014 NPWP : 70.453.117.7-615.000 Komisaris Utama : Bachtiar Sitorus, SH Direktur Utama : Johan Faktari Sitorus, SE Penanggung Jawab/Pem. Umum/Pem. Redaksi : Bachtiar Sitrorus, SH Redaktur Pelaksana : Yoyok Kustaryo Redaktur : Yoyok K, Dedy Kusnomo, SH, Beduar Sitinjak, SH Dewan Redaksi : Bachtiar Sitorus, Yoyok Kustaryo, Dedy Kusnomo, Beduar Sitinjak Sekretaris Redaksi : H. Basonta E.M.P Pemasaran/Sirkulasi : Subakir, Siagian Lay Out : Dany S, Nur Hayati WARTAWAN : Surabaya : M. Ifan Zamorano, Oyong Sandra Leo, Salmon Bakanaung, Ardianus FSP, Andre Peatric H., Bhayu Indarto. Sidoarjo: H.M. Shoumu HS. Tuban : Gendut Ashuri. Magetan : M. Kasim. Tulungagung : - Kab/Kota Blitar : Zaenal Arifin, Rosi Muhaimin. Mojokerto : H. Husnan. Banyuwangi : Priyatna Kusumah. Kapuas : Nordin. Bondowoso:Bambang Sulistiono, Edy Junaedi. Kota Probolinggo : Totok Hariyanto. Kab. Probolinggo : Agus Salehuddin. Malang : Renno Tetelepta Bojonegoro: Agus Budiono. Sampang : Mat Pandi. Pamekasan : Nur Halis. Kab. Simalungun/Kota Pematang Siantar : K. Sitorus. BIRO : Situbondo : Suyono (Kepala), Syifaudin, Ervan Wahyono, Heru Sukaryadi, Misyadi. Sumenep : A. Gaffar Rifa’i (Kepala), Gatot Supriyadi, Andy Makki, Achmad Afandi, Koko Andryanto. PERWAKILAN : DKI Jakarta : Muller S (Kepala), Sukardi (Jakarta Utara), Benny Moniaga S (Jakarta Selatan), Norton S. (Bekasi) Kalimantan Selatan : Drs. H. Hariady Mulia (Kepala), Imran A.H (Tanah Bumbu), Jumanti Liany (Kotabaru). TIM INVESTIGASI : Bachtiar Sitorus, SH (Ketua), Beduar Sitinjak, SH, Oyong Sandra Leo. PENASEHAT HUKUM : Muara Harianja, SH, Azam Khan, SH Alamat Redaksi : Jalan Ketapang 2A No.19, Suko, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Telp: 031-8541284. Email: [email protected]. Rekening : Bank BCA KCP Makro Pepelegi No. Rek : 465.003.1097 a/n. Bakhtiar Sitorus, SH. Percetakan : PT. Aksara Grafika Surabaya (isi diluar tanggungjawab percetakan)

Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dalam menjalankan tugas dilengkapi Surat Tugas / Kartu Pers dan namanya tercantum dalam susunan boks redaksi

Adanya pembatasan kecepatan 5 km/jam, maka waktu tempuh perjalanan KA yang melintas di antara kedua stasiun menjadi 20 menit. “Kami tetap mengutamakan keselamatan bersama,” katanya. (shoumu)

Kondisi rel KA kawasan Porong

Ditpolair Polda Jatim Amankan Pelaku Pencuri Ikan Illegal

Srikandi Pemuda Pancasila Kota Surabaya

SURABAYA,TEROPONG - Srikandi MPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Surabaya mengadakan program pengobatan gratis bagi masyarakat Surabaya yang tidak mampu. Menurut Wira Lina, Ketua Panitia Bakti Sosial, program pengobatan gratis yang diprakarsai Srikandi PP akan dilakukan di 31 kecamatan se-Surabaya. Masyarakat bisa berobat sekaligus mendapat obat-obatan. “Nanti kami akan menyiapkan posko posko di setiap kecamatan. Kami hanya menerima 100 orang di setiap kecamatan,” ujar Wira ketua pantia. Ditambahkan Wira, pada awal program pengobatan gratis tersebut, pantia pada Sabtu (20/2) akan melaksanakan di Raya Simo Pomahan nomer 30, depan SPBU sejak pukul 11.00. Pada Minggu (21/2), pantia akan melaksanakan kegiatan di Ruko Tidar Squre sejak pukul 10.00. “Program pengobatan gratis tersebut akan dilaksanakan 2 bulan sekali. Ini merupakan bentuk apresiasi dari Srikandi,” ujar Wira. Diharapkan kepada semua anggota MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya untuk turut membantu menginformasikan perihal pengobatan gratis tersebut ke masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu. Program pengobatan gratis tersebut mendapat dukungan penuh dari pengurus MPC Pemuda Pancasila. Baso Juherman selaku Sekjen MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya mendukung adanya program pengobatan gratis yang diadakan Srikandi PP. (yoyok)

Polresta Bekasi Berikan Pembinaan Taat Hukum Bagi Warga Binaan

Kombespol RP Argo Yuwono saat memamerkan tersangka dan barang bukti di Ditpolair Polda Jatim, Kamis (18/2/2016)

SURABAYA, TEROPONG - TUJUH orang diamankanan, pelaku kejahatan dan lima perahu ikan diamankan Polair Polda Jatim. Karena menangkap ikan secara illegal serta menggunakan bom ikan dan potasium. Dalam penangkapan ini, ada dua kasus yaitu diantaranya penggunaan bom dan potasium untuk mencari ikan,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Raden Prabowo Argo Yuwono di Ditpolair Polda Jatim, Kamis (18/2/2016). Dari kasus bom ikan, polisi mengamankan empat perahu dan empat tersangka. Empat tersangka itu adalah Abdul Muqit, M Rais, Ahmad Jumali dan Supardi. Sementara empat perahu yang diamankan bernama Lantar Baru, Lantaran, Pamungkas, dan sebuah perahu tanpa nama. Pelaku melakukan aksinya

di Perairan Gili Raja, Gili Genting, Sumenep. Mereka melakukannya pada malam hari. Modusnya, mereka menggunakan bagan atau banjang apung yang diberi lampu. Banjang berlampu itu adalah alat penarik perhatian ikan agar berkumpul. Saat ikan sudah berkumpul, maka bom siap digunakan. Bom in terbuat dari mesiu dan TNT yang dicampur jadi satu. Bom diletakkan di sebuah botol kecil yang dihubungkan dengan kabel yang terhubung dengan pemicunya. Saat tenggelam di kedalaman sekitar lima meter bom diledakkan yang membuat ikanikan mati. Ikan-ikan yang sudah mati terapung berkumpul langsung siap diangkat. Berupa alat jaring. Ikan yang biasanya menjadi sasaran pelaku adalah ikan teri, kakap, dan kerapu. “Penggunaan

bom ini sangat berbahaya karena selain mematikan ikan besar, juga mematikan ikan kecil dan juga karang,” ungkap Raden. Para pelaku ini bisa mendapatkan lima ton ikan sekali melaut. Selain menggunakan cara manual, para pelaku ini juga menggunakan fish finder untuk mengetahui di mana ikan banyak berkumpul. Selain menyita perahu, polisi juga menyita alat pembuat bom, gulungan kabel, adaptor, genset, sumbu, maupun alat lainnya. Sementara untuk kasus penggunaan potasium, bahwa yang dicari oleh para pelaku adalah “ ikan hias, bukan ikan konsumsi. Tiga pelaku diamankan dalam kasus ini. Mereka adalah Jahari (34), Hairil Bejo (24), dan Samsudin (35).” Terang Raden Prabowo Argo. (beduar, bin)

Pembinaan warga binaan

BEKASI, TEROPONG - Kasat Binmas Resta Bekasi Kota berikan pembinaan dan pembekalan taat hukum bagi warga binaan Lapas Bulak Kapal kelas 2A. Sasaran dilakukan kegiatan ini adalah agar warga binaan percaya diri setelah kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan melawan hukum. Kasat Binmas, Kompol Sunyoto mengatakan, kegiatan ini merupakan program rutin yang dijalankan Binmas Polresta Bekasi Kota, guna terjalinnya koordinasi kemitraan masyarakat dengan polisi dan penyuluhan, terhadap peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum. “Bimbingan dan pembekalan yang kami berikan terhadap warga binaan di Lapas Bulak Kapal ini, untuk mengingatkan mereka agar tidak mengulangi perbuatannya kembali setelah menyelesaikan masa tahannya selama ini,” ujar Sunyoto, Rabu (17/2). Pasalnya, lanjut Sunyoto mereka yang saat ini menjadi warga binaan Lapas Bulak Kapal, akan kembali sebagai masyarakat biasa nantinya dan kembali menjalankan hidup sebagai makhluk sosial. “Ya, diaharapkan mereka tetap mempunyai rasa percaya diri, dan bisa kembali meyesuaikan dengan lingkungan barunya lagi, setelah kembali ke masyarakat, dan tidak mengikuti aliran-aliran sesat yang berkembang saat ini, seperti Gafatar,” tandasnya. Sunyoto berharap, kegiatan ini bisa menjadikan pembelajaran bagi warga binaan lapas bulak kapal, “Yang terpenting setelah mereka kembali ke masyarakat, tidak kembali mengulangi perbuatan yang merugikan masya-rakat dan masuk ke lembaga pe„ Bersambung ke hal.6

Edisi 705| 22-28 Pebruari 2016

TAPAL KUDA

3

Tujuh Pemuda Pesta Miras Arak Bali Digerebek Dua Motor Disita

Spesialis Curanmor Dibekuk Polisi

Tampak sejumlah pemuda yang berpesta miras arak Bali diamankan bersama BB miras arak Bali

SITUBONDO, TEROPONG Usai menerima laporan dari masyarakat Kamis (18/2) sekitar pukul 11.30 Wib, Kapolsek Banyuputih AKP Aryo

Pandanaran dan Kanit Reskrim, bahwa di sekitar waduk Bajulmati, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, sering kali digunakan oleh para pemuda dan

nelayan sebagai tempat untuk pesta minuman keras (miras) dan mabukmabukan arak Bali. Dari informasi tersebut, anggota Pos Lantas Baluran melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara (TKP), karena lokasi dekat dengan pos lantas. Hasilnya, ada 7 pemuda yang sedang pesta miras jenis arak Bali. Di TKP ditemukan 4 (empat) botol miras yang dikemas dalam botol bekas air mineral berukuran 600 ml. Menurut pengakuan mereka, membeli miras jenis arak Bali di Desa Sidodadi, Kecamatan. Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Mengingat lokasi penjualan miras berada di wilayah hukum Polsek Wongsorejo Polres Banyuwangi, maka AKP Aryo melakukan koordinasi dengan Kapolsek Wongsorejo AKP Mulyono untuk bersama-sama melakukan pengecekan di sebuah warung

penjual miras di Dusun Krajan, Desa Sidodadi, Kec. Wongsorejo. Pada saat dilakukan penggeledahan di warung milik Sadenan, petugas gabungan Polsek Banyuputih dan Polsek Wongsorejo menemukan miras jenis arak Bali sebanyak 40 liter yang telah dikemas dalam botol air mineral ukuran 600 ml sebanyak 38 botol dan ukuran 1500 ml sebanyak 5 botol. Selanjutnya setelah dilakukan koordinasi AKP Aryo menyerahkan barang -bukti (B) miras jenis arak Bali kepada Kapolsek Wongsorejo AKP Mulyono untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. “Kami telah melakukan penggerebekan terhadap beberapa pemuda yang edang berpesta miras arak bali di Waduk bajulmati dan mengamankan sejumlah botol miras arak Bali,” ujar Kapolsek Banyuputih, AKP Aryo Pandanaran. (heru)

Bupati dan Polres Gelar Apel Siaga Tanggulangi Bencana Alam PROBOLINGGO, TEROPONG - Memasuki musim puncak hujan, berbagai macam bencana alam terjadi di kabupaten Probolinggo. Musibah banjir, bencana longsor, dan pohon tumbang di berbagai jalan, kini meresahkan masyarakat. Ini akibat angin kencang disertai derasnya guyuran hujan. Dengan terjadinya bencana tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo bekerjasama dengan TNI, Polri, Satker, ormas serta pihak terkait lainnya untuk menghadapi banjir dan tanah longsor di 18 kecamatan. Untuk itu Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari, menggelar apel siaga bencana banjir dan tanah longsor yang digelar di Mapolres, Selasa (16/ 2). Apel siaga tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Probolinggo

AKBP Iwan Setyawan dan Kodim 0820 Probolinggo. “Kami akan melakukan pembagian sembako di wilayah terdampak Bromo. Adanya ancaman banjir dan longsor, tim siaga bencana sudah kami siapkan, “ ujar Bupati berhijab ini. Menurut Kepala BPBD Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi, tim penanggulangan bencana longsor dan banjir telah siap siaga penuh. “Kami telah melakukan rapat koordinasi dengan polres,kodim 0820 satker pemkab Probolinggo terkait adanya 18 titik rawan bencana di Kabupaten Probolinggo ini,” ujarnya. Terkait sosialisasi wilayah rawan bencana, dia telah meminta camat setempat melaporkan ketika hujan telah melebihi 1 jam lamanya. “Kalau hujannya sudah lebih dari 1 jam, kami mengimbau kepada warga

Suasana pelaksanaan apel siaga penanggulangan bencana

setempat agar daerah rawan bencana untuk waspadai. Sewaktu- waktu ada bencana, tim akan bergerak cepat nantinya,” katanya. Sesuai dengan maping BPBD wilayah rawan lonsor meliputi Keca-

matan Sukapura, Sumber, Tiris, Krucil, Lumbang, Bantaran, gading, Kuripan dan pakuniran. Sementara itu, wilayah rawan banjir meliputi Kecamatan Tongas, Sumberasih, Gending, Besuk, Kraksaan dan Pakuniran. (agus)

Tampak pelaku curnamor sedang digelandang petugas di Mapolres Situbondo, kamis (18/2)

SITUBONDO, TEROPONG - Kamis (18/2), Tim Anti Bandit Kepolisian Resort (Polres) Situbondo kembali menorehkan prestasi dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Polisi berhasil menangkap pelaku spesialis pencurian dengan kekerasan (curas) dan Curanmor yang beraksi di dua tempat kejadian perkara (TKP) yaitu Desa Jatisari dan Desa Dampas Kec. Arjasa. Pelaku curas dan curanmor yang bernama Asriyanto alias Pak Faris (36), pengangguran yang tinggal di Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin, Bondowoso berhasil diringkus berikut barang- bukti (BB) -nya berupa 2 buah HP, 1 stel Baju, 1 buah Sebo, uang tunai Rp 320.000,- dan 1 unit body sepeda motor. Menurut tersangka, saat melancarkan aksi kejahatannya tidak sendirian, namun bersama seorang kawannya yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO). Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu tersangka berikut BBnya diamankan oleh Satreskrim Polres Situbondo untuk dilakukan pengembangan dan penyidikan lebih lanjut. “Saya kalau kerja di lapangan bersama teman saya,” ujar tersangka. (heru)

Ular Sanca Raksasa Ditangkap Warga

Jalan Sehat Ramaikan Acara 3 Tahun HATI Mengabdi

Jalan sehat

PROBOLINGGO, TEROPONG - Dalam rangka memperingati 3 Tahun HATI mengabdi, Pemerintah Kabu-

paten Probolinggo, Kecamatan Maron menggelar acara Jalan sehat, Jumat (19/2).

Jalan sehat ini mengambil start dan finish di lapangan maron. Dari lapangan maron melewati rute Dam wolu dan kembali lagi ke lapangan maron. Diikuti 2500 peserta dari cabang dinas pendidikan, kecamatan, dinas kesehatan, kecamatan maron, kepala Desa se-Kecamatan Maron, pelajar seKecamatan Maron dan masyarakat daerah setempat. Acara ini dibuka pukul 07.00 pagi oleh Camat Maron, Ramiadi dan diawali dengan doa bersama sebelum dimulai. Pihak panitia menyediakan doorprize sperti TV, dispenser dan puluhan hadiah menarik lainnya. Ketua panitia jalan sehat, Slamet mengungkapkan, acara ini bertujuan untuk memeriahkan 3 tahun HATI mengabdi dan diharapkan Bupati Tantri dan Wabup Timbul bisa lebih

Gedung SDN 1 Patemon Retak-Retak

Makin Mengkhawatirkan SITUBONDO, TEROPONG Program rehabilitasi sekolah tahun 2015 yang diambil dari dana alokasi husus (DAK) baru saja selesai dilaksanakan. Ada ratusan sekolah yang sudah dapat dana bantuan keuangan rehabilitasi gedung sekolah (DAK) dari Dinas Pendidikan sudah terselesaikan dengan baik. Termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Patemon, Kec Jati Banteng ini pada tahun yang lalu, dapat bantuan rehabilitasi gedung sekolah yang di ambilkan dari dana (DAK) pada tahun 2015 yang lalu baru selesai dengan baik. Namun begitu, justru masalah lain datang pada gedung sebelahnya yang terpaksa ditempati kelas satu dua dan tiga, itu saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Menurut Kepala Sekolah (Kasek) SDN 1 Patemon, Eko, sebenarnya SDN 1 Patemon ini adalah SD terpencil. “Saya bertugas sebagai kasek di SD ini memang baru seumur jagung. Namun sekolah kami yang rusak sudah beberapa tahun, tetapi belum juga dapat bantuan rehabilitasi,” katanya. Tahun lalu sampai ambruk dua ruangan. Untung tidak sampai terjadi korban. Sedangkan, tiga ruangan ini sudah sangat mengkhawatirkan seperti ruangan yang sudah pecah-pecah. Selain itu, genteng juga banyak yang lepas dan berjatuhan ke bawah. Yang paling mengkhawatirkan, di

Kepsek menunjukkan ruangan yang retak

belakang sekolah adalah tebing sangat tinggi dan siap mengubur sekolah tersebut, berikut isinya. itu bisa terjadi, bila musibah tanah longsor. “Mudahmudahan tidak sampai terrjadi seperti itu,” harapnya. Ditambahkan Eko, struktur tanah di sini labil dan bergerak ketika ada guncangan gempa. Buktinya dinding dan lantainya sampai pecah- pecah begini. “Saya tidak mau ambil resiko bila hujan deras datang. Saya terpaksa pulang lebih awal. Takut terjadi apaapa pada ruang sebelah yang sempat ambruk,” cetusnya. Dia beserta guru lainnya dan anak didik sangat trauma sekali atas kejadian beberapa waktu yang lalu. ‘Mohon kiranya Dinas Pendidikan

Situbondo mendengar keluhan kami di sini. Harapan kami, tahun 2016 ini dapat lagi dana bantuan rehabilitasi. Ini sudah sangat mendesak dan jangan sampai ambruk. Belum lagi jalannya sudah sangat sulit. Hampir sepanjang desa ini tidak ada yang bagus semuanya hancur terkena erosi ketika hujan datang,” ucapnya. (mis)

sukses membawa Kabupaten Probolinggo menjadi lebih baik lagi kedepannya. “Acara ini bertujuan untuk menghibur masyarakat atas peringatan 3 tahun HATI mengabdi, semoga kedepannya HATI bisa membawa Probolinggo menjadi lebih baik dan semakin amanah,” terangnya. Kegiatan ini dikemas semeriah mungkin dengan hiburan musik dangdut. Tujuannya, dapat memberikan hal positif untuk para peserta. Karena yang terlihat menurut Ramiadi, seluruh peserta sangat antusias mengikutinya. “Pesertanya antusias, apalagi dengan hadiah hadiah yang menarik dan hiburan musik seperti ini,” tutupnya. (agus)

Ular sanca yang berhasil ditangkap waga

SITUBONDO, TEROPONG - Sejumlah warga Dusun Pareyaan, Desa Sumberkolak dihebohkan dengan kemunculan seekor ular Sanca Kembang sepanjang kurang lebih 7 meter. Akhirnya, Ular Sanca ini berhasil ditangkap warga setempat, Selasa (16/2) sekitar pukul 10.00 WIB. Informasi yang berhasil dihimpun TEROPONG di lapangan menyebutkan, tertangkapnya ular tersebut adalah berawal dari suara gaduh dan keresahan warga sekitar selama sebulan ini. Sebab, hewan peliharaannya sering kali hilang begitu saja di dalam kandang. “Ayam dan kucing sering dimakan ular Sanca Kembang itu. Hanya dimakan badannya saja. Sedangkan kepalanya dibiarkan begitu saja,” ujar Sugik yang berhasil menangkap ular itu, Selasa (16/2). Untuk menghilangkan kekhawatiran warga setempat, ular sanca itu disimpan di sebuah kotak berukuran besar. Menurut War—pemilik warung kopi— di Dusun Pareyaan, pihaknya pernah melihat langsung ular itu tengah berjalan dan menyeberangi jembatan aspal, yang letaknya berdekatan dengan kantor PLN pada malam hari. (heru)

Spesialis Jambret dan Curwan Dibekuk Polisi PROBOLINGGO, TEROPONG - Dua pelaku spesialis jambret dan pencurian hewan di wilayah hukum Polres Probolinggo, akhirnya ditangkap dan diamankan. Mereka adalah Irvandi Faruliansyah (27), spesialis jambret asal Kelurahan/Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo, dan Muhet (35), warga Desa/kecamatan Tegalsiwalan. Keduanya ditangkap polisi di tempat yang berbeda. Menurut Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Mobri Cardo Panjaitan, Irvandi merupakan komplotan spesialis jambret, karena pelaku beraksi sendirian. “Pelaku dihakimi massa. Dia adalah spesialis jambret dan beraksi sendirian,” katanya. Kasat Reskrim menjelaskan, Irvan telah beraksi di delapan tempat kejadian perkara (TKP) kasus penjambretan di kawasan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Dia ditangkap oleh warga setempat, Sabtu (13/2). Saat itu pelaku berusaha menjambret kalung emas milik suci (50), warga Desa Tegal Rejo, Kecamatan Dringu. Alhasil ada warga yang memergoki dan akhirnya terjadi kejarkejaran antara irvan dan warga. Akhir-

Dua tersangka jambret dan curwan yang diamankan Polres Probolinggo

nya, Irvan babak belur dihakimi warga setempat. Irvan sendiri ditangkap di Desa kedung Dalem Kecamatan Wonoasih. Dari tangan tersangka Irvan, polisi berhasil menyita barang- bukti (BB) berupa kalung emas seberat 21 gram milik korban. Nasib sial juga dialami oleh tersangka Muhet (35), warga Desa, Kecamatan Tegalsiwalan. Dia merupakan masih target Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Probolinggo. Dia merupakan spesialis pencurian hewan. Diungkapkan Kasat Reskrim, dia

Menteri Basuki ... Pembangunan rusun Pondok Pesantren Darul Ulum sudah dimulai sejak 26 Juni sampai 31 Desember 2015 atau selama 180 hari dan pengerjaan-nya dilaksanakan oleh kontraktor PT Adhi Karya, konsultan supervisi PT Virama Karya dan

beraksi di Desa Blado Kulon kecamatan Banyuanyar. Polisi berhasil menangkapnya di Desa Rejing, Kecamatan Tiris. Sedangkan dari aksi Muhet, diamankan seekor sapi hasil pencurian hewan, yang saat ini berada di rumah korban Sulaiman (42), warga Desa Blado Kulon, Kecamatan Banyuanyar. “Untuk pelaku penjambretan diancam hukuman 9 tahun penjara. Ini sesuai pasa; 365 KUHP. Sedangkan curwan akan dikenai kurungan 7 tahun penjara sesuai pasal e63 KUHP,” ungkap AKP Mobri. (agus)

Sambungan dari Hal.4 sebagai konsultan perencana PT Sewun Indo Consultant. Rusun tiga lantai itu terdiri dari enam unit barak besar yang diisi oleh 32 santri tiap unitnya, lalu enam unit barak kecil yang diisi oleh 20 santri tiap unitnya. Tiap unit ju-

ga telah pula dilengkapi furniture berupa tempat tidur susun dan lemari. Sementara MCK (mandi, cuci, kakus), tempat mencuci baju di tempatkan di ujung kanan dan kiri setiap lantai pada bangunan rusun ini. Dengan dibangunnya rusun

Pondok Pesanteran Darul Ulum sebagai hunian layak, diharapkan para santri mendapatkan ketenangan dan kenyamanan sehingga dapat menjalankan kegiatan belajar-mengajar secara maksimal. (pkppu/red)

MADURA

4

Edisi 705| 22-28 Pebruari 2016

Pengerjaan Kantor Balai Desa Grujugan Diduga Asal-Asalan PAMEKASAN, TEROPONG Pembangunan kantor Balai Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, diduga dikerjakan secara asal-asalan. Pasalnya, pembangunan gedung kantor balai desa itu diambilkan dari anggaran alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 187 juta, itu ditengarai tidak sesuai dengan spesifikasi teknis(spek). Dalam penelusuran SKN TEROPONG di lapangan, dalam pembangunan kantor balai desa Grujugan kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, itu ditengarai terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pelaksana proyek dalam pembangunan kantor balai desa. Ternyata,

bangunan yang baru selesai, itu gentingnya ada yang bocor. Parahnya lagi, ketika air hujan yang masuk melalui samping bangunan, karena atap bangunan kurang menutupi gedung tersebut. Diduga kayu yang dipakai dalam pembangunan gedung kantor balai desa itu, menggunakan kayu yang tidak layak pakai. Diindikasikan pekerjaan pembangunan itu tidak akan tahan lama. Menurut Kepala Desa (Kades) Grujugan, Sanima, pekerjaan pembangunan gedung kantor balai desa yang baru selesai dibangun itu, bukan dirinya yang melaksanakan pekerjaan itu. Sebab pekerjaan pembangunan gedung Balai desa dikerjakan oleh

sekretaris desa (sekdes) yang pada waktu itu menjabat sebagai PLT kepala desa (kades). Sebab pada waktu itu, dia sudah tidak lagi menjabat sebagai kades. Karena masa jabatan tugas kades sudah berakhir. “Pembangunan gedung Balai desa Grujugan, itu bukan saya yang melaksanakan. Tetapi dikerjakan oleh Sekdes yakni Arifin yang pada waktu itu menjabat sebagai PLT Kades,” ucapnya. Sementara itu, Sanima yang terpilih menjadi Kades pada periode kedua itu, menyesalkan kalau pelaksanaan proyek pembangunan gedung kantor balai

desa yang baru selesai dibangun, itu tidak layak ditempati. Pasalnya gentingnya ada yang bocor, ketika hujan turun. Bahkan, air hujan masuk ke dalam gedung melalui samping bangunan tersebut. Perlu diketahui, hingga berita ini ditulis pihak pelaksana proyek pembangunan kantor balai desa Grujugan, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan belum bisa ditemui wartawan. Sebab, Sekdes Arifin selalu menghindar dan ketika dihubungi melalui saluran selulernya selalu bilang ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. “Maaf saya masih ada kerjaan yang harus segera diselesaikan dan tidak bisa menemui kalian,” kilahnya. (halis)

Pembangunan Kantor Desa Grujugan

Ribuan Motor dan Mobil Sambut Kedatangan Bupati Dan Wabup

Suasana penyambutan Bupati dan Wabup Sumenep

Usai pelantikan, Bupati dan Wabup foto bersama

SUMENEP, TEROPONG – Proses panjang dan melelahkan telah dialami DR. KH. A. Busyro Karim – Achmad Fauzi, sebagai Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sumenep. Keduanya bahkan menjalani persida-

Busyro Karim – Achmad Fauzi dinyatakan menang dalam gugatan paslon No. urut 2 ZA-Eva. Akhirnya, DR. KH. A. Busyro Karim – Achmad Fauzi resmi dan mutlak menjadi Bupati dan Wakil

ngan di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pasangan calon (paslon) No. urut 1 yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. Kini, pasangan DR. KH. A.

Bupati Sumenep definitif untuk periode 2016 – 2021. Ini setelah Gubernur JawaTimur (Jatim), DR H Soekarwo resmi melantiknya keduanya di Gedung Negara Grahadi, bersama dengan 17 kepala daerah lainnya, Rabu (17/2).

Para pendukung dan tim pemenangan KH. Busyro – Fauzi menyambut kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dengan ribuan motor dan ratusan mobil. Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Sumenep DR. KH. A.Buya Busyro Karim – Achmad Fauzi, ini merupakan awal melaksanakan amanah kepemimpinan “Super Mantap” Jilit II. Ini sebagaimana yang diharapkan sejumlah masyarakat Kabupaten Sumenep terhadap kepemimpinan KH. A. Buya Busyro Karim yang kini didampingi Achmad Fauzi sebagai Wakil Bupati Sumenep. Harapan masyarakat Sumenep tersebut, keduanya harus terus berpacu untuk mengembangkan Sumenep menjadi lebih maju lagi. Hal senada juga disampaikan salah seorang tokoh mudah Khairul Anam kepada sejumlah wartawan, pekan lalu. Dia menyampaikan selamat dan

sukses atas dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Sumenep. “Semoga amanah dan menjalankan program kerjanya sesuai dengan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat Sumenep ketika kampanye dulu,” ucapnya. Hasil pantauan Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG di lapangan, tampak sejumlah motor dan mobil berderetan di depan Kantor Kecamatan Saronggi untuk menyam-but kedatangan rombongan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep untuk dilakukan pengawalan menuju Pendopo Agung Sumenep. Terlihat pula pengawalan ketat baik dari jajaran Polres Sumenep maupun dari Kodim 0827 Sumenep, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Pol.PP) maupun petugas dari Dinas Perhubungan Sumenep, sehingga pengawalan jumlah mobil dan motor dari Saronggi ke Pendopo Kabupaten Sumenep berjalan lancar. (gaffar,anis)

Bupati Fannan Hasib Resmikan 27 Preyek Fisik TA 2015 SAMPANG, TEROPONG - Bupati Sampang H A Fannan Hasib, meresmikan proyek Gedung Sekretariat Koni serta 26 proyek fisik lannya. Puluhan proyek itu, merupakan hasil pekerjaan dari sejumlah dinas dan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang tahun anggaran 2015 lalu. Selasa (16/02) kemarin. Kegiatan tersebut di tempatkan di Gedung Olah Raga (Gor) Indoor Jl Wijaya Kusuma Sampang. Peresmian itu pula ditandai dengan penandatanganan 27 prasasti dan di hadiri pula ditengah Undangan, Wakil Bupati Sampang H Fadhillah Budiono, Ketua Komisi III DPRD Sampang KH Abdullah Mansyur, Unsure FORKOPIMDA, serta sejumlah asisten di Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, seluruh pimpinan SKPD, Tokoh Ulama serta seluruh Rekanan PT maupun CV. Dalam sambutannya, Wakil Bupati H Fadhillah Budiono, mewakili Bupati Sampang H A Fannan Hasib mengata-

Bupati Sampang A Fannan Hasib menandatangani prasasti Gedung KONI di Jalan Wahid Hasyim (16/02) lalu

Bupati A Fannan Hasib saat melakukan pengguntingan pita

kan, Puluhan proyek itu seperti yang telah dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan sejumlah dinas lainya pada tahun anggaran 2015. Dan selanjutnya ditahun 2016 ini, di Kabupaten Sampang masih banyak

Pemkab Sampang dibawah kepemimpinan Bupati Fannan Hasib, akan terus berjuang dan bekerja memajukan masyarakat dan Daerah Sampang. “Wujud nyata yang dilakukan pemerintah itu adalah peresmian proyek-proyek fisik tahun anggaran 2015 ini. Kini yang kita harapkan kembali adalah perhatian masyarakat agar pemerintah

yang juga akan dilaksanakan. Apa yang telah dilakukan tahun ini. Fadhillah juga mengatakan, merupakan komitmen pemerintah Daerah dalam membangun Sampang, ini merupakan penjabaran dari visi-misi Pemkab Sampang . Hal ini merupakan komitmen

tidak bertepuk sebelah tangan. Pemerintah dan masyarakat harus tumbuh, menjalin dan terus membangun kerjasama yang baik,” ujarnya. Sementara itu, ditempat yang sama Kepala Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang H. Abdul Hannan dalam laporannya menyata-

kan, salah satu tujuan utama pembangunan adalah terwujudnya fasilitas yang nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat guna mempercepat pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bapak Bupati Sampang, dari hasil beberapa program pembangunan bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya. Diapun berharap dengan rampungnya beberapa fasilitas pembangunan, Masyarakat bisa bekerja sama untuk memelihara dan mempergunakan sebagai mana mestinya. Sehingga hasil pembangunan dapat dinikmatai seluruh masyarakat Sampang. “Kita akan terus mengupayakan peningkatan infrastruktur pembangunan. Dan alhamdulillah acara signifikan pembangunan di tahun 2015 sudah rampung dan tentunya kami berharap pembangunan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. (pan)

Basuki akan Meresmikan Rusun Bendungan Karian Akan Tampung 209 Juta M3 Menteri Pondok Pesantren Darul Ulum di Jombang Sumber Air Baku Banten dan Jakarta

BANTEN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Banten selesai pada 2019. Pembangunan Bendungan Karian yang telah dimulai sejak pertengahan tahun lalu, saat ini progresnya baru mencapai 3,36 persen. “Saya minta bendungan ini sudah bisa digenangi dan beroperasi pada 2019,” kata Basuki di Lebak,

Banten, Rabu (17/2). Nantinya bendungan senilai Rp 1,07 triliun yang dibiayai dari pinjaman Korea Selatan sebesar US$ 100 juta tersebut akan mampu menampung 209 juta meter kubik air dan mampu mengenangi lahan seluas 1.740 hektar. Adapun luas keseluruhan bendungan dengan daerah penyangga sekitar 2.170 hektar. Basuki mengatakan bahwa saat ini

sedang dilakukan pengerjaan tanah untuk membangun tapak bendungan, selanjutnya pada Maret mendatang akan dilakukan pekerjaan saluran pengelak. Menurut Basuki, selama ini air baku untuk wilayah Jakarta dipasok dari Bendungan Jatiluhur dan air tanah. Untuk menjaga air tanah, maka pasokan air baku harus cukup. Untuk menghindari masalah pasokan air yang hanya mengandalkan satu bendungan, maka Bendungan Karian akan memasok tambahan air baku. Dengan debit air 16,6 me-ter kubik per detik (m3/detik), air baku akan dialirkan ke beberapa wilayah, yaitu kota dan kawasan industri di Serang dan Cilegon sebesar 5,5 m3/detik, Rangkas Bitung sebesar 0,3 m3/ detik. Kemu-dian Parung Panjang sebesar 0,2 m3/detik, Tigaraksa sebe-sar 2,5 m3/detik, Serpong se-besar 2,8 m3/dtk, Maja sebesar 0,1 m3/detik dan DKI

Jakarta sebesar 3,2 m3/detik. Manfaat lain dari Bendungan Karian yaitu mengairi daerah irigasi Ciujung seluas 22.000 hektar dan pengendalian banjir dengan kapasitas tampungan banjir sebesar 60,8 juta meter kubik. Kemudian, bendungan juga berpotensi menghasilkan tenaga listrik sebesar 1,8 MW (megawatt). Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Mudjiadi menyam-paikan, untuk mengalirkan air baku ke daerah-daerah hingga ke Jakarta diperlukan pembangunan pipa air. Perkiraan panjang jalur pipa air menuju Jakarta, sepanjang 37,6 kilometer. Saat ini sedang dikaji finansial pembangunan pipa air tersebut dan direncanakan akan dibangun dengan skema kerjasama peme-rintah-swasta. Mudjiadi pun memastikan studi finansial untuk membangun pipa air akan selesai tahun. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Direktorat Jenderal SDA, A Hanan Akhmad mengatakan lahan untuk pembangunan bendungan tersebut berada di 12 desa dari empat kecamatan dengan luas 2.170 hektar. Lahan tersebut adalah lahan milik masyarakat yang berada di bawah pengelolaan Kementerian LHK. (pkppu/red)

Rumah Susun

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dijadwalkan akan meresmikan rumah susun (rusun) Pondok Pesantren Darul Ulum di Jombang, Jawa Timur pada Sabtu (20/ 2). Rusun yang terdiri dari tiga lantai dengan luas 1.520 meter persegi tersebut rencananya akan dihuni oleh 348 santri lajang. Rusun yang dibangun dengan menggunakan dana APBN Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2015 senilai Rp 7,6 miliar tersebut berdiri di atas lahan milik Pondok Pesantren Darul Ulum yang tepatnya di Desa Kepuhdoko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Kemudian pengelolaan rusun tersebut akan dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Darul Ulum. „ Bersambung ke hal.3

Edisi 705| 22-28 Pebruari 2016

JAKARTA

5

Mantan Kabid Yanrehsos Dinas Sosial DKI Dilaporkan ke Kejaksaan JAKARTA, TEROPONG - Menurut informasi yang didapat di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta barubaru ini oleh TEROPONG,LSM “SISIR” DKI Jakarta yang di ketuai M.Sitanggang dan LSM PAKAR Jimmy Simanjuntak bakal melaporkan mantan Kepala Bidang Yanrehsos Dinas Sosial DKI Jakarta Tahun 2011 – 2014 Dra.Hj.Rd.Ucu Rahayu,

SH.MM (sekarang Kepala Panti PSAA Anak 3 Tebet) serta Kasie Rehsos Prayitno yang sekarang menjabat Kepala Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti.Hal ini terkait anggaran penjangkauan untuk PMKS yang ada di jalan yang setiap tahunnya mencapai milyaran rupiah. Hal ini dikatakan M.Sitanggang kepada TEROPONG saat dikonfir-

Penggunaan Dana BOP SMKN Dipertanyakan JAKARTA, TEROPONG - LSM ‘SISIR’ mempertanyakan penggunaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) 2014 untuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di lingkungan Dinas Pendidikan DKI. Muncul dugaan, terjadi manipulasi data dan angka dalam penyerapan BOP tersebut. Ketua LSM ‘SISIR’ M.Sitanggang mengatakan, dugaan terjadinya penyelewengan BOP SMKN terdapat pada salah satu item kegiatan yakni Honorarium Kepanitian, Tim, Kelompok Kerja dalam kegiatan. Dia melihat, adanya indikasi permainan dalam pengelolaan BOP SMKN tersebut. “Siapa-siapa saja yang orang-orang yang menjadi Panitia, Tim atau kelompok kerja dalam pengelolaan BOP SMK di lima wilayah DKI Jakarta hingga kini masih misterius”, ujarnya. Dikatakannya, mengacu pada Pergub 207 Tahun 2014 Bab XII Pasal 51, kegiatan tersebut bisa dikategori perbuatan tindak pidana korupsi. “Dalam PErgub 207 Bab XII Pasal 51 secara jelas disebutkan, dengan pemberian TKD, maka PNS dan calon PNS dilarang menerima atau memperoleh honorarium, kecuali honorarium narasumber”, terangnya. M.Sitanggang menambahkan, jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk Panitia, Tim, kelompok kerja dalam kegiatan BOP SMK ini tidak sebanding dengan jumlah sekolah. “Bagaimana mungkin Jakarta Utara dengan jumlah SMKN hanya 8, tetapi anggaran untuk kepanitiannya Rp.5,40 miliar, Jakarta Timur dengan 13 SMKN menghabiskan Rp.5,9 miliar”, jelasnya. Informasi yang diperoleh TEROPONG, pada tahun anggaran 2014 Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penyediaan BOP SMK dengan rincian : Jakarta Selatan Rp.6.362.365.500; Jakarta Pusat Rp.4.913.933.000; Jakarta Barat Rp.3.604.317.000; Jakarta Utara Rp.5.040.186.372; dan Jakarta Timur Rp.5.975.605.750. (tim)

Kejaksaan Diminta Periksa Kasudin Damkar dan PB

masi, menurutnya, anggaran tersebut dari 2011 – 2014 terkesan mubazir, karena di 5 Wilayah anggaran untuk penjangkauan PMKS juga sudah ada. Dan kami akan buat laporan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta supaya melakukan pemeriksaan dan Jimmy Simanjuntak juga menambahkan, supaya Gubernur DKI Jakarta supaya meninjau ulang jabatan yang diemban oleh Dra.Hj.Rd.Ucu Rahayu,SH.MM (sekarang Kepala Panti PSAA Anak

3 Tebet) serta Kasie Rehsos Prayitno yang sekarang menjabat Kepala Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti dan Dra.Vivi Kafilatul Jannah (sekarang Kepala Panti PSAA Balita Tunas Bangsa),bila perlu copot saja. Dan juga meninjau ulang jabatan Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan dan Sekdis Hj.Mariana yang terkesan melindungi pejabat yang nakal. (tim)

Dra.Hj.Rd.Ucu Rahayu,SH.MM, Prayitno, Dra.Vivi Kafilatul Janna

SPBG PendukungInfrastrukturTransportasiUmum

JAKARTA, TEROPONG - PT.Jakarta Utilitas Propertindo dan PT .GagasEnergi Indonesia,meresmikanStasiunPengisianBahanBakar Gas (SPBG) di HalteKoridor V Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (10/2). Pembangunan SPBG tersebutuntukmempermudah Bus TransJakartadalammengisi BBG yang selamainimembutuhkanwaktu lama bilamengisi di ý SPBG Pemuda, PuloGadung, Jakarta Timur.DirutPT.GagasEnergi Indonesia, Danny Praditya mengatakan, pembangunan SPBGAncol untuk mengembangkan fasilitas pendukunginfrastrukturtrýansportasiumum. “Ancolinimenjadi SPBG ke-11 yang kami kelolabersamadenganinstansilain, tahuninikitaberencanaakanmembangun 12 SPBG di seluruhwilayah Indonesia

sebagaiwujudmensukseskan program diversifikasidankonversi BBM,” ujar Danny. Sejumlah SPBG yang dimilikioleh ýPerusahaan Gas Negara (PGN) yang merupakanperusahaanindukdariPT.GagasEnergi Indonesia, yakni SPBG di PondokUngu, Ketapang, Bogor, Surabaya, danCilegon. Menurutnya, SPBG Ancolmemilikikapasitas 0,5 juta kaki kubikstandar (MMSCFD) atau setaradengan 15.000 hingga 30.000 liter BBM jenis Premium denganhargajual Rp3.100/liter. SPBG Ancolnantinyaakanmelayani 88 unit armada Bus TransjakartaKoridor V jurusanAncol (Jakarta Utara) menuju Terminal Kampung Melayu (Jakarta Timur) dan juga bisa melayani berbagaikendaraanlainnya yang sudahmenggunakan converter kit gas. Selain SPBG di Ancol, Danny mengungkapkanpihaknyaakanmembangun SPBG di Gresik, Sukabumi, Batam, Lampung, dansejumlahdaerahlainnyauntukmembangunkemandirian energy danmengurangiketergantunganterhadap BBM. Sementara, CEO PT.JakartaUtilitasPropertindo, Chairul Hakim mengatakan, dengankeberadaan SPBG Ancol, makapihaknyasudahmemiliki 5 SPBG yang beroperasi di Jakarta, yakni di Mampang (Jakarta Selatan), Terminal Kampung Rambutan (Jakarta Timur), DepoHekKramatJati (Jakarta Timur), Depo Tanah MerdekaCilincing (Jakarta Utara). Iamengungkapkan, ýpembangunan SPBG Ancol yang berdampingandenganHalte Bus Transjakartaterinspirasidari ATM berjalan yang sudahbiasadandenganmudahditemukan di sejumlah sudut pusat perbelanjaan di kota-kotabesar di Indonesia. (kardi)

Camat Penjaringan Tertibkan 4 Becak JAKARTA, TEROPONG - Sebanyak 4 becak yang beroperasi di wilayah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara kembali terjaring razia. Langkah ini dilakukan demi menegakkan Perda No 8 Tahun 2007, tentang Ketertiban Umum. Camat Penjaringan, Abdul Khalit mengatakan, puluhan becak tersebut terjaring razia berkat laporan masyarakat yang mengeluhkan maraknya becak yang beroperasi di wilayah Kecamatan Penjaringan.

Operasi dilakukan di Jl.Tanah Pasir dan Jl.Jembatan Tiga. “Dalam razia tersebut sebanyak 4 becak berhasil dijaring untuk selanjutnya di bawah ke gudang milik Satpol PP di Cakung,” ujar Abdul Khalit, Kamis (11/02). Pihaknya terus melakukan razia becak yang beroperasi di Jakarta Utara dengan harapan ke depan Jakarta Utara steril dari becak yang memang sudah dilarang beroperasi di DKI Jakarta. (kardi)

Razia Becak

Walikota Jakut Cek Kesiapan PMI Atasi Bencana JAKARTA, TEROPONG - Untuk melihat dari dekat peralatan dan sarana pendukung saat terjadi bencana banjir dan kebakaran, sekaligus memeriksa kesiapan aparat dalam menyiapkan darah bagi warga yang membutuhkan, Walikota Jakarta Utara, Rustam Effendi mengunjungi kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Jakarta Utara, Jl. Plumpang Semper, Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Dalam kunjungan tersebut, Walikota turut meninjau dapur umum, peralatan penanggulan bencana, serta ruang pengolahan darah di Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Jakarta Utara. Rustam dalam kesempatan itu juga, mendengarkan harapan dari seluruh Pengurus PMI Jakarta Utara agar UTD PMI Jakarta

Kantor Damkar dan PB Jakarta Selatan. Inzet : Subejo

JAKARTA, TEROPONG - Maraknya dugaan korupsi di kantor wilayah Jakarta Selatan yang dibawahi Walikota Jakarta Selatan Drs.Tri Kurniadi Membuat golongan eksternal membuat laporan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, maksudnya agar Kejati DKI yang dipimpin Sudung Situmorang,SH.MH memeriksa pejabat tersebut. Demikian pernyataan Ketua LSM SISIR kepada TEROPONG. Ketua LSM SISIR M.Sitanggang menyatakan, bahwa Kasudin Damkar & PB Jakarta Selatan Drs.Irwan dan mantan Kasudin Mardani telah dilaporkan kepada Kejari Jakarta Selatan tertanggal 15 Februari 2016 dengan nomor 305/KN/LSM SISIR/II/2016. Menurut LSM SISIR tersebut, bahwa Damkar & PB tersebut dilaporkan terkait dugaan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengadaan mengandung unsur KKN dan mark-up dalam pengadaan / kegiatan terdiri dari : Pemeliharaan Halaman Kantor Sudin Damkar & PB Jakarta Selatan Rp.1 miliar; Pengadaan Motor Pompa Apung untuk masyarakat sebesar Rp.1,175 miliar; Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Portable untuk masyarakat sebesar Rp.4,9 miliar; dan Pengadaan Selimut Anti Api untuk masyarakat sebesar Rp.2 miliar. Ketua LSM SISIR M.Sitanggang menambahkan, meminta kepada Kajati yang baru di Kejati DKI Jakarta Sudung Situmorang,SH.MH dapat membuat kejutan untuk mengusut dugaan korupsi di unit kerja Damkar & PB di Jakarta Selatan, karena selama ini pejabat ini termasuk Kadis Damkar & PB Drs.Subejo dinilai kebal hukum. (tim)

Kesiapan PMI menanggulangi bencana

Utara dapat memperoleh ijin. “Dalam hal penanggulan bencana, PMI sudah terlatih dan mereka adalah bagian tak terpisahkan dalam penanggulan bencana,” ujar Rustam. Berkaitan dengan harapan pengurus PMI agar UTD mendapatkan ijin, Rustam berjanji siap memperjuangkan hal itu. “Saya siap memperjuangkan dan menyampaikan harapan pengurus PMI, baik melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) maupun menyampaikan hal itu kepada Gubernur DKI. UTD PMI Jakarta Utara merupakan satu-satunya UTD yang dimiliki oleh PMI tingkat Kota, dan kami siap memperjuangkan adanya ijin untuk UTD PMI Jakarta Utara,” kata Rustam. (kardi)

Fasilitas Kamar Mandi Disbimarta Kota Bekasi Meprihatinkan

Anggaran Perawatan Dipertanyakan BEKASI, TEROPONG - Sebagai kantor pemerintahan dalam hal pelayanan bagi rekanan di Kota Bekasi, sarana penunjang yakni kamar mandi di Kantor Dinas Bina Marga Dan Tata Air (Disbimarta), kondisinya rusak dan bisa dibilang tak layak dipakai lagi. Kondisi kamar mandi yang sehariseharinya digunakan PNS ini menimbulkan kesan jorok, kotor dan tidak terawat. Apalagi diketahui dinas ini merupakan salah satu penggguna anggaran terbesar dalam infrastruktur

di Kota Bekasi. Padahal biaya perawatan atau pemeliharaan di kantor pemerintahan telah dianggarkan sehingga timbul pertanyaan, dikemanakan anggaran perawatan tersebut?. “Kami yang sehari-harinya menggunakan kamar mandi ini, dengan kondisi ini kami merasa tak nyaman. Tapi mau apa lagi, tak mungkin kami harus keluar dari kawasan kantor untuk mencari kamar mandi,” keluh salah satu PNS Disbimarta yang tidak mau namanya disebutkan. Begitu pun salah seorang rekanan

yang kerap mengunjungi Kantor Disbimarta. Dia mengaku kaget dengan bobroknya fasilitas kamar mandi di kantor Disbimarta. Padahal diketahui anggaran untuk perawatan ada. Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi seharusnya membenahi fasilitas penting ini. “Kebersihan adalah cermin dari sesuatu. Mungkin hal ini dianggap enteng dan kecil, namun sebenarnya penting,” ujar Herman kepada TEROPONG. (norton)

Kondisi lampu di kamar mandi sangat memprihatinkan

PPSU Bersihkan Tali Air Jalan Martadinata Penyerahan SPPT PBB-P2 Dan Kepulauan Seribu Lift di Kantor BPN Bekasi Rusak,

JAKARTA, TEROPONG Puluhan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dikerahkan untuk membersihkan tali-tali air di Jalan RE Martadinata depan Stasiun Ancol yang tersumbat. “Tali air sudah pada tersumbat tanah dan lumpur,” ujar Agus Fachruddin, Lurah Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (17/2). Menurut Agus, memang genangan hanya sekitar 5-10 sentimeter di jalan. Namun dengan adanya genangan, arus lalu lintas di jalan tersebut juga terhambat. PPSU saat melakukan pembersihan “Panjang genangan sekitar 200 meter. Yaitu juga bisa mengganggu pengguna jalan, dan mengakibatkan kemacetan,” ujarnya. Dalam pembersihan kali ini, lanjut Agus, ada 15 petugas PPSU dan juga bantuan Satpol PP yang dikerahkan. (kardi)

Pemohon Sertifikat Mengeluh

Suasana penyerahan SPPT PBB-P2 Jakarta Utara

JAKARTA, TEROPONG - Sebanyak 70 wajib pajak badan dan tokoh masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu secara simbolis mendapatkan SPPT PBB-P2 2016, bertempat di ruang Fatahillah, Kantor Walikota Jakarta Utara, Selasa (16/02). Selkiansyah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota Jakarta Utara menuturkan, seluruh UPPD se Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu telah selesai mencetak serta menandatangani SPPT PBB-P2 2016. „ Bersambung ke hal.10

BEKASI, BEKASI - Sejumlah warga yang ingin mengurus sartifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi mengeluhkan kondisi lift yang rusak dalam beberapa hari ini sehingga tidak bisa digunakan. Akibatnya, para pemohon terpaksa menggunakan anak tangga mulai dari lantai satu sampai lantai empat. Ironisnya, dari total dua lift yang tersedia, tak satu pun lift tersebut bisa digunakan para pemohon. Kondisi yang tidak nyaman itu sudah sering dikeluhkan akan tetapi kondisi lift yang rusak itu tidak kunjung diperbaiki oleh pihak terkait. Sementara diketahui setiap „ Bersambung ke hal.10

Tampak lift di kantor BPN belum diperbaiki

Suratkabar Nasional

"Investigasi, Hukum & Kriminalitas"

6

Edisi 705| Th.XV Minggu IV| 22-28 Pebruari 2016|

P. Jawa Rp. 5.000,- [Luar Jawa Tambah Ongkos Kirim]

email: [email protected]

Patut Dipertanyakan ... Menurut sumber informasi, dalam penyelidikan, pihak Kejari Banyuwangi belum menemukan titik kejelasan unsur kerugian negara. Sedangkan menurut informasi terkini, proyek tersebut telah dilakukan perbaikan dan telah difungsikan. Kepala Kejari Banyuwangi, Anak Agung Sayang, SH,MH dikonfirmasi melalui Kasi Pidana Khusus, Adi Imanuel, SH saat dikonfirmasi Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG, Senin (15/2) lalu, membenarkan bahwa penanganan dugaan kasus proyek embung di wilayah Kecamatan Tegaldelimo tersebut di hentikan. Dia juga menjelaskan, kejaksaan dalam hal penyelidikan tidak menemukan kerugian

Negara. Sebab setelah dilakukan penyelidikan proyek tersebut sekarang sudah berfungsi. “Pihak Kejaksaan dalam penyelidikan tidak mau di intervensi siapa pun. Sebab jika kasus tersebut ditingkatkan justru Kejaksaan juga khawatir bakal dibebaskan oleh pihak pengadilan,” imbuh Kasi Pidsus ini. Ketika disinggung, apakah pihak pelaksanannya telah diperiksa pihak Kejaksaaan?, Kasi Pidsus ini terkesan enggan memberikan keterangan. Sebagaimana pernah diberitakan sebelumnya, proyek embung ini telah dilakukan pemeliharaan dua kali. Sehingga proyek yang berlokasi diwilayah Kecamatan Tegal delimo, Banyuwangi itu menjadi sorotan publik.

Sambungan dari Hal.1 Meski telah dilakukan pemeliharaan oleh pihak pelaksanan, namun menurut kajian mata hukum, proyek embung yang sempat ambrol ini secara fisik di duga akibat kesalahan perencanaan. Akibatnya proyek tersebut ambrol/retak hingga dua kali. Dan kasus ini sempat masuk dalam daftar prioritas Kejaksaan Banyuwangi. Kok sekarang pihak kejari banyunwangi tidak menemukan kerugian negara?. Tentu ini jadi sorotan masyarakat. Menurut sumber, secara fisik proyek embung tersebut dikerjakan dengan panjang ± 90 meter lebar ± 4,5 dengan ketinggian diperkirakan ± 2,5 meter. Sementara hAail pantauan Wartawan TEROPONG di lingkungan kantor Kejari

Banyuwangi, nampak (saat itu,red) Kades Ringin Pitu, Budi Purnomo, sepertinya dimintai keterangan oleh Jaksa Budi. Selain kades, carik Desa Ringin Pitu, Heriyanto, diduga juga dimintai keterangan. Usai disela-sela pemeriksaan, Kades Heriyanto saat ditanya TEROPONG mengaku dirinya dimintai keterangan. Sebagaimana diketahui, Proyek Pembangunan Embung Kabupaten Banyuwangi ini, pada Tahun Anggaran 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.022.222.000,-. Sedangkan pelaksananya adalah PT. Pandu Putra Pritama dengan nilai kontraknya Rp. 2.022.222.000,, dengan masa pelaksaan 180 hari. Hal ini sesuai dengan Surat

penujukkan nomor: KU.03.01/ 172/PAB-II/III/2014. Nilai Kontrak Patut Dipertanyakan Melihat dari alokasi anggaran dan nilai kontrak, yang mana nilai alokasi anggaran sama dengan nilai kontrak, tentu ini patut dipertanyakan. Masak nilai alokasi anggaran dan nilai kontrak sama. Pada saat proses lelang, apakah tidak ada penawaran dari pihak pelaksana lainnya dalam paket ini?. Kiranya dari segi masalah ini, pihak aparat penegak hukum lainnya bias menelaah untuk masuk melakuka penyelidikan. Seperti melakukan pemeriksaan untuk dimintai kleterangan kepada ULP nya, PPK dan Kasatkernya.

Dinding embung setelah dilakukan perbaikan

Sekedar diketahui juga, pembangunan embung ini dibawah tanggung jawab PPK PAB 2, yang waktu itu dijabat oleh, Ir. Urip Sudarmanto, dan di bawah

Ratusan ...

Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jaringan Pema-nfaatan Air (PJPA) Brantas, yang waktu itu dijabat oleh Ir. Frida Kurdiati, MT. (pri, bachtiar)

Sambungan dari Hal.1

ditahan oleh Kejari Sampang beberapa waktu lalu. Mereka menilai penahanan terhadap 7 tersangka kasus dana pesangon merupakan pendhzoliman yang dilakukan oleh pihak Kejari Sampang beberapa waktu lalu. Yakni Umar Faruk, Faidhol Mubaroq, Jumal M Dawi, Asadullah, Sudarmaji, Kurdi Said dan Mohammad Bakir. Mereka adalah korban kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan dewan. Bahkan ratusan massa juga mengancam apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Maka dalam waktu dekat ini, mereka akan kembali berunjuk rasa dan mengerahkan massa yang lebih besar lagi. Semenatara itu, Puji Raharjo, selaku Koordinator Lapa-

ngan (Korlap) Aksi menyatakan, bahwa tujuan aksi tersebut menuntut untuk dilakukan penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka dana pesangon anggota dewan yang sudah dilakukan penahanan oleh pihak Kejaksaan dan menunggu proses hukum yang terus jalan. Namun jika nantinya sudah dijatuhi putusan di pastikan tersangka akan kembali lagi. “Silahkan proses hukum tetap berjalan, namun kami meminta penangguhan penahanan dilakukan. Ketika jatuh putusan, yang kami inginkan mereka akan kembali lagi seperti itu,” ujar Puji, Korlap Aksi yang juga mantan dewan periode 1999-2004 penerina dana pesangon. Di tempat yang sama, Kajari

Sampang, Adhi Prabowo menemui sekaligus menanggapi tuntutan perwakilan massa dan menjelaskan bahwa proses hukum yang dilakukan itu untuk percepatan proses hukum. Sehingga tersangka tidak menyandang status tersangka selamanya. “Proses hukum yang saya laksanakan ini untuk melakukan percepatan penanganan, sehingga yang bersangkutan tidak lagi menyandang status hukun, separti tersangka, terdakwa dan terpidana,” katanya. Dia juga menambahkan, untuk penangguhan penahanan tersangka menunggu hasil dari persidangan. Menurutnya, dalam melakukan penahanan merupakan hak subyektifitas dari penyidik

Dugaan ...

yang diatur oleh UndangUndang. “Pengajuan penangguhan penahanan ini siapapun boleh, tapi kan ini hak subyektifitas dari penyidik untuk melakukan penahanan tersebut,” ucapnya. Seusai bertemu Kajari Sampang, perwakilan massa tampaknya terlihat kecewa ketika keluar dari Kejaksaan. Sebab keinginan mereka tidak dapat dipenuhi oleh Kajari Sampang, Adhi Prabowo dengan alasan proses hukum tetap berlanjut dan menunggu hasil sidang nantinya. Kekecewaan massa tidak puas dengan pernyataan Kajari, dan mereka mengancam akan kembali dengan massa yang kebih banyak lagi. (pan)

Sambungan dari Hal.1

akuntan publik yang tidak hadir dalam persidangan. Sidang yang di Ketuai oleh Sukadi SHMHUM dalam pemeriksaan terdakwa. Salah satu Penasehat Hukum terdakwa, Agung Nugroho, SH.,MH sempat mempertanyakan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh akuntan publik. Menurut Agung, usai persidangan kepada wartawan SKN TEROPONG saat di konfirmasi mengatakan, bahwa audit yang dilakukan oleh akuntan publik hanya berdasarkan teori tentang kerugian negara, karena didalam keterangan hanya berbunyi dalil-dalil saja, tidak menghitung kerugian yang

terjadi. Pada persidangan sebelumnya, keterangan ahli dari Universitas Brawijaya Malang banyak yang di tentang adanya perbedaan mengenai pekerjaan yang dilaksanakan, namun oleh ahli tidak di hitung di dalam pekerjaan atau volume yang terpasang (real). Masih menurut Agung, perencanaan didalam pembangunan ini ada beberapa item, salah satunya perencanaan yang dibuat dengan mutu beton K-225 oleh pelaksana juga sudah terpasang seperti yang direncanakan. Namun dalam pembangunan dan pemasangan SPAM di Kabupaten Jombang pada tahun

2012 yang sumber dananya berasal dari APBN Rp 9,6 miliar, ternyata terjadi rembesan, yang menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Jombang Hendro Purwanto yang juga sebagai Kasi Pidsus dalam dakwaannya ada ketidak sesuaian spek dan kwalitas pekerjaan di lapangan. Sehingga menurut penghitungan ahli ada potensi kerugian negara sebesar Rp 576 juta. Atas kasus ini, Riswanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas PU Cipta Karya Propinsi Jawa Timur, M Hadi selaku Direktur PT Jasuka Bangun Pratama asal Bandung dan Nur Duha selaku

Konsultan Pengawas oleh Kejari Jombang ketiganya dimintakan pertanggung jawaban atau sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi SPAM di Ploso Jombang. Oleh JPU, ketiganya di jerat dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1. Sukadi, SH.,MHum selaku Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada JPU untuk membacakan tuntutannya pada tanggal 3 Maret 2016. (salmon)

Polresta ... Sambungan dari Hal.2

DINAS PENDIDIKAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN SIDOARJO

KABUPATEN SIDOARJO

Mengucapkan

Mengucapkan

Selamat Atas Dilantiknya

Selamat Atas Dilantiknya

H. SAIFUL ILAH, SH.,M.Hum & H. NUR AHMAD SYAIFUDDIN, SH

H. SAIFUL ILAH, SH.,M.Hum & H. NUR AHMAD SYAIFUDDIN, SH

Sebagai Bupati Sidoarjo & Wakil Bupati

Sebagai Bupati Sidoarjo & Wakil Bupati

Periode 2016 – 2021

Periode 2016 – 2021

Kepala Dinas

Kepala Dinas

masyarakatan lagi,” ungkapnya. Dalam memberikan bimbingan dan pembekalan, Sunyoto di damping oleh Wakasat Binmas, AKP Supriyono dan AKP Ina Harsinah dan dihadiri Kalapas Bulak Kapal, Surung Pasaribu. Sementara Kalapas Bulak Kapal Kelas 2A, Surung Pasaribu sangat mengapresiasi kegiatan yang baru pertamanya di tahun 2016 ini dilakukan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polresta Bekasi Kota. Ia menjelaskan, bimbingan dan pembekalan yang di berikan Sat Binmas Polresta Bekasi Kota, untuk mensosialisasikan ketaatan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan (Warna) lapas bulak kapal, terhadap produk-produk hukum Indonesia. “Pembinaan bagi Warna adalah berkat kerja sama petugas, Warna dan masyarakat, itu suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” kata Surung melalui Whats App (WA) kepada TEROPONG. Surung berharap masyarakat juga peduli untuk mendukung pembinaan bagi WBP. “Semoga setiap berkunjung ke LP tidak memberikan handphone kepada Warga Binaan Permasyakaratan, apa lagi memberikan barang terlarang lainnya. Mari kita dukung aturan yang berlaku, untuk kamajuan bangsa,” imbuhnya. (norton)

Suratkabar Nasional

"Investigasi, Hukum & Kriminalitas"

7

Edisi 705| Th.XV Minggu IV| 22-28 Pebruari 2016|

P. Jawa Rp. 5.000,- [Luar Jawa Tambah Ongkos Kirim]

email: [email protected]

Ternyata ...

Sambungan dari Hal.1

Selain kedua terdakwa, Agus Subiyanto selaku Pengguna Anggaran (PA) yang juga merangkap Kuasa Pengguna Anggaran juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan terdakwa Maryani, dari Konsultan Perencana PT PETA KONAS. Dalam persidangan pekan

lalu, yang menghadirkan dua Ahli Konstruksi dari Universitas Muhamadyah Jember. Saksi ahli yang juga bekerja sebagai dosen itu, adalah Ir Totok Dwi, MT dan Ir Pujo Suryono, MT. Dari saksi ahli ini di dapatkan keterangan, bahwa jika kekuatan beton dan pembesian atau dalam hal ini tidak sesuai

spek (spesifikasi teknis) akan mempengaruhi konstruksi serta daya dukung tanah. Diketahui, ternyata hasil uji lab dari Universitas Brawijaya Malang dengan melakukan pengujian di dua ratus titik dengan cara hammer tes dari dua ratus titik pengujian untuk mengetahui kekuatan beton didapat hasilnya tidak ada yang mencapai K-225 sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan perencanaan, demikian juga dengan hasi uji pembesian yang dilakukan di ITS Dengan terungkapnya hal ini dalam fakta persidangan pekan lalu sudah jelas terjadi adanya kerugian keuangan negara atau unsur korupsi, ucap Hendru Purnomo SHMH salah satu Penasehat hukum Agus Subiyanto, sama halnya juga dengan pelaksanaan galian untuk pondasi dan galian elefasi ternyata oleh terdakwa Maryani yang juga selaku Konsultan Perencana didapatkan temuan bahwa

galian tersebut tidak sesuai seperti dalam perencanaannya 10 M. Sementara dalam pelaksanaannya hanya 7 M atau kurang 3 M dari gambar. Menurut Hendru, usai persidangan menjelaskan kepada wartawan, “Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari ITS pada persidangan terdahulu ternyata tidak ada didalam BAP, dan juga bukan atas permintaan dari Majelis Hakim. Disambung oleh Amirul SH salah satu Penasehat Hukum dari Maryani (Konsultan Perencana) sebenarnya ahli tersebut tidak boleh memberikan statement kalau perencanaan yang tidak sesuai”. Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa proyek ini dikerjakan oleh PT Jatisono Multi Konstruksi (KSO) dengan PT Cahaya Indah Madya Pratama. Persidangan yang di ketuai oleh Tahsin, SH.,MHum juga menanyakan kepada kedua ahli

Dinas Pemuda Dan Olahraga

CV. RAYA KONSTRUKSI

Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi

Mengucapkan

Mengucapkan

Selamat & Sukses Atas Dilantiknya

Selamat & Sukses Atas Dilantiknya

Bupati & Wakil Bupati Banyuwangi Periode 2016 - 2021 Di Gedung Negara Grahadi Surabaya 17 Februari 2016

Bupati & Wakil Bupati Banyuwangi Periode 2016 - 2021 Di Gedung Negara Grahadi Surabaya 17 Februari 2016

H. Abdullah Azwar Anas, M.Si & Yusuf Widyatmoko,S.Sos.

H. Abdullah Azwar Anas, M.Si & Yusuf Widyatmoko,S.Sos.

Bupati

Wakil Bupati

Bupati

Drs. Wawan Riyadmadi, M.Si

Wakil Bupati

Direktur

Kepala Dinas

DPU Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Mengucapkan

Selamat & Sukses Atas Dilantiknya Bupati & Wakil Bupati Banyuwangi Periode 2016 - 2021 Di Gedung Negara Grahadi Surabaya 17 Februari 2016

H. Abdullah Azwar Anas, M.Si & Yusuf Widyatmoko,S.Sos. Bupati

Wakil Bupati

Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi

tersebut. “Kalau terjadi hal seperti ini (ambrol, red) siapa yang harus bertanggung jawab?,” tanya Tasin dengan mimik yang serius. Ya pelaksana dan pengawas yang mulia. jawab kedua ahli tersebut. Sesuai rencana, Embung Pilanbango di Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dibangun untuk mengantisipasi banjir yang rawan terjadi di

wilayah setempat saat musim hujan. Proyek yang di bangun dengan nilai Rp 18,7 miliar itu dibangun dilahan milik Pemkot Madiun seluas 2,2 Ha dan akan memiliki daya tampung sekitar 150.000 M³. Namun proyek yang dibangun 2014 tersebut ternyata baru mencapai 87% hingga batas waktu akhir Desember 2014. Dalam fakta persidangan, Agus selaku PA yang juga

merangkap PPK menghentikan proyek tersebut atas rekomendasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan alasan bahwa pekerjaan ini tidak akan selesai seperti kesepakatan dalam kontrak. Hingga kini Embung yang seharusnya sudah dapat dimanfaatkan untuk masyarakat ternyata tidak bisa di nikmati. (salmon)

Kadis PU ...

Sambungan dari Hal.1

kehidupan petani. Namun ternyata kami salah,” ujarnya dengan nada kesal. Hal senada diungkapkan Nanang, selaku Penggiat Aksi Kemanusiaan yang tergabung dalam LSM LP2KN. Dijelaskan Nanang, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukannya di wilayah proyek waduk tersebut, ternyata memang waduk itu tidak bermanfaat sama-sekali. Nanang berdalih kalau Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi UPT Bondowoso patut diduga telah melanggar UU Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999, juga PP No. 29 Tahun 2000. Nanang menambahkan, kegagalan bangunan dijelaskan pada Pasal 1 Ketentuan Umum UUJK point 6. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserah terimakan oleh penyedia jasa

kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi. Baik sebagian atau secara keseluruhan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa. Sedangkan pasal 31 PP No.29 Tahun 2000 adalah kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan, sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi. Baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa. “Saya akan melakukan pengkajian terhadap permasalahan ini,” katanya. Hasil pantauan dari SKN

TEROPONG di lokasi pembangunan proyek waduk di Desa Mandiro, Kec. Tegalampel dan Desa Bercak Asri, Kec. Cermi. Keduanya sama-sama tidak bisa memberikan manfaat kepada masyarakat petani. Bahkan, tidak menutup kemungkinan keberadaan waduk di wilayah lain di Kab. Bondowoso mengalami nasib yang sama. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Pengairan Propinsi UPT Kab. Bondowoso saat akan di temui di ruang kerjanya, justru mendapatkan penjelasan dari Satpam penerima tamu, bahwa Kadis PU Pengairan tidak ada di kantornya. “ Pak Kadis tidak ada di tempat kerjanya, karena masih berada di Surabaya,” kilahnya. (bambang/edy)

Mengucapkan

Selamat & Sukses Atas Dilantiknya Bupati & Wakil Bupati Banyuwangi Periode 2016 - 2021 Di Gedung Negara Grahadi Surabaya 17 Februari 2016

H. Abdullah Azwar Anas, M.Si & Yusuf Widyatmoko,S.Sos. Bupati

Ir. Mujiono

Wakil Bupati

Drs. Arif Setyawan, MM Kepala Dinas

Kepala Dinas

DIBUTUHKAN WARTAWAN: Untuk Wilayah : Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Ngawi, Madiun, Jombang, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Lumajang, Jember, Malang, Mojokerto, Batu, Pasuruan. Lamaran ditujukan ke:

Redaksi Suratkabar Nasional TEROPONG Jl. Ketapang IIA No. 19, Suko-Sukodono-Sidoarjo Hp. 081332446700

BKBP3A Gelar Jambore Pusat Informasi dan Konseling Remaja se Kab Tanbu BATULICIN TEROPONG - Untuk meningkatkan kualitas remaja, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) menggelar Jambore Pusat Informasi dan Konseling Remaja seKabupaten Tanah Bumbu. Dalam kegiatan Jambore yang dilaksanakan di Panggung Wisata Kota Pagatan dan dimulai sejak pukul 10.00 Wita pun dibuka langsung oleh Sekretaris BKBP3A dr H Janu Wibowo M Si dan Kasubbid Peran Serta Masyarakat BKBP3A Muhammad Irfanie S

Pd MM. Kemudian acara pun berlanjut dengan penyuluhan serta sosialisasi mengenai bahayanya pergaulan bebas, kenakalan remaja, hingga bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap generasi muda yang mengikuti kegiatan tersebut. Tak hanya sekadar pemberian penyuluhan dan sosialisasi, dalam Jambore PIK-R kali ini juga diadakan beberapa lomba untuk para remaja tingkat SLTP dan SLTA dari berbagai sekolah di Kabupaten Tanah Bumbu. Mengingat ada lima kelompok

peserta dan waktu yang terbatas. Maka, hanya ada tiga kategori kegiatan yang diperlombakan, yakni lomba yel-yel mars Generasi Remaja (Genre), lomba pentas seni, dan lomba ranking satu layaknya cerdas cermat. Dalam setiap kategori perlombaan tersebut, kelompok peserta diwajibkan membawakan tema menyangkut kegiatan yang diadakan BKBP3A itu, yakni menyangkut bahaya pegaulan bebas, kenakalan remaja dan bahaya narkoba bagi generasi muda. Dari 10 kecamatan yang diwakilkan

oleh para pelajar SLTP dan SLTA yang diundang tersebut. Tercatat hanya ada 5 kelompok peserta yang hadir dan mengikuti lomba itu, yakni dari PIK Tunas Kelapa Kecamatan Batulicin, PIK Siporio Siporennu Kecamatan Kusan Hilir, PIK Mutiara Hitam Kecamatan Simpang Empat, PIK Tunas Bangsa Kecamatan Kusan Hulu, dan PIK Sehat Mandiri Kecamatan Mentewe. Kasubbid Peran Serta Masyarakat BKBP3A Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Irfanie S Pd MM berharap, „ Bersambung ke hal.8

Muhammad Irfanie S Pd MM saat membuka kegiatan Jambore PIK-R Kabupaten Tanah Bumbu

KALIMANTAN

8

Bupati Kapuas Buka Musda III PGLII

Bupati Ben Brahim S Bahat saat membuka secara resmi Musda III PGLII Kab. Kapuas Tahun 2016 di GBIS “EbenHaezer”, Selasa (16/2) pagi

Foto bersama dengan bupati Kapuas

KAPUAS, TEROPONG - Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat membuka secara resmi Musyawarah Daerah III Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga Injil Indonesia (PGLII) Kabupaten Kapuas Tahun 2016 di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) “EbenHaezer”, Selasa (16/2) pagi. Musda III PGLII tersebut digelar bertujuan untuk meningkatkan persekutuan dan kerukunan antar gereja di wilayah Kabupaten Kapuas. Musyawarah dilaksanakan satu hari, tanggal 16 Februari 2016 dan dihadiri oleh peserta berjumlah 50 orang yang terdiri berbagai dedominasi gereja yaitu GBI, GSJA, GBIS, GMII, GKII Kemenangan, GKII Kalvari, GKN Hosana, GPI Jalan Suci, Yayasan Bahtera Hayat dan Barigas Ministry. Pembukaan Musda kala itu dihadiri oleh Bimas Kristen Kabupaten Kapuas Herwandae Wui STh, Ketua PGLII Kalteng Pdt Bambang Bahan STh, Ketua Periang Kapuas, Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Pdm

Bernard Situmorang, Pendeta/Hamba Tuhan dan para undangan. Bupati Kapuas dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Daerah adalah pelayan untuk masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kapuas tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan serta tanpa membedakan dedominasi gereja, demikian halnya searah dan sejalan dengan gereja-gereja yang juga sebagai Pelayan Tuhan untuk melayani umat masing-masing. Ia berharap, dengan adanya kepengurusan PGLII di Kabupaten Kapuas tetap melakukan kemitraan dengan pemerintah untuk bersama-sama melayani masyarakat Kabupaten Kapuas sehingga masyarakat dapat hidup rukun, damai dan bersatu untuk membangun masyrakat sehingga Kapuas dapat lebih maju dan sejahtera. “Yang terpenting secara khusus dalam intern kepengurusannya tetap melakukan musyawarah yang baik sehingga ke depan organisasi tetap

solid, maju dan kuat dalam melayani Tuhan dan melayani masyarakat Kabupaten Kapuas,” harapnya. Ditempat yang sama, Bimas Kristen Kabupaten Kapuas dalam sambutannya mengatakan, pelayanan dalam persekutuan yang dilakukan secara bersama-sama seperti halnya dalam PGLII maupun semua jenis persekutuan lainnya menunjukkan bahwa ada kesamaan visi dan misi dalam keberbagaian gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ia berharap, tanggung jawab yang diemban pengurus kiranya tidak menjadi beban dan tidak dijalankan dengan terpaksa, namun dilihat dari sudut pandang bahwa dari sekian banyak hamba-hamba Tuhan maka anggota pengurus diberikan kepercayaan yang besar untuk menjalankan organisasi dengan meluangkan waktu untuk menjalin kerjasama dengan berbagai denominasi gereja dan sebagai penggerak setiap langkah organisasi. “Untuk itu kami sangat apresiatif

dan mendukung semua kegiatan PGLII Kabupaten kapuas dengan harapan semoga kontribusi nyata bagi pembangunan Kapuas di bidang pembinaan kerohanian umat Kristen dapat terwujud dan berkelanjutan,” kata Herwandae. Selain itu, Ketua PGLII Kalteng menyambut baik kegiatan Musda III PGLII di Kabupten Kapuas. Ia mengatakan, PGLII sebagai kaum injil dapat berperan aktif dalam pembangunan dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas. Ia mengungkapkan, PGLII harus mendukung bukan hanya sebatas doa tetapi bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan rakyat. “Kita semua kaum injili bersama-sama mendukung Pemerintah Daerah untuk mendatangkan kebaikkan bagi semua orang dan kita sebagai kaum injil harus bersemangat memberitakan injil utuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Kapuas,” pesannya. (nordin)

H. Masrani Pimpinan Muhammadiyah Kapuas

Pawai Ta’ruf memeriahkan Pembukaan Musda Muhammadiyah Kabupaten Kapuas VII disaksikan PP Muhammadiyah, Bupati Kapuas dan isteri serta Forkompimda Kapuas

KAPUAS, TEROPONG - Setelah melalui proses yang panjang sejak pagi hingga sore Sabtu (13/2) akhirnya peserta Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kapuas ke-7 sepakat memilih dan memutuskan Drs H Masrani sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kapuas masa bakti 2015-2020. Sedangkan Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan BidangBidang akan ditentukan oleh Tim Formatur sebanyak sembilan orang yang mengantongi suara terbanyak. H Masrani yang sehari-harinya adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas ini mengungguli 9 dari 22 calon Pimpinan Daerah lainnya dengan mengantongi 51 suara diikuti

Radiansyah 39, Suwarno Muriyat 37, Saifudin 35, H Kamarudin 35, Sidik Widiantoro 29, M Jalaludin 27, Saleh Maki 21 dan H Marwansyah 20 suara. Adapun Musda yang digelar di ruang Masjid Mujahidin Anjir Serapat dengan Pimpinan Sidang Suwarno Muriyat Sekretaris Rudi D Burhan dan Agung Sukma sebagai Anggota ini, diawali dengan Laporan Pertanggugjawaban (LPJ) kepengurusan masa bakti 2010-2015 oleh Ketua PD Muhammadiyah periode lalu H Kamarudin AK serta pembahasan dan proses pemilihan. Terungkap dalam pemandangan umum dari 7 Cabang dan 1 Ranting menyatakan menerima dengan baik LPJ itu seraya mengucapkan terima kasih kepada pengurus terdahulu. Sedangkan agenda lainnya adalah penerimaan dinamika Daerah dan Cabang sebagai langkah untuk menyerap kebutuhan sebagai program prioritas PD Muhammadiyah kedepan. Suwarno Muriyat yang juga Kabag Humas dan Protokol Setda merinci sedikitnya terdapat empatbelas kebutuhan sebagai program prioritas Pimpinan Daerah Muhammadiyah lima tahun kedepan, selain mengimplementasikan hasil-hasil muktamar Muhammadiyah di Makasar 2015 lalu. “Adapun kebutuhan mendesak dan prioritas itu antara lain, segera melakukan konsolidasi organisasi, meningkatkan komitmen untuk melaksanakan tarjih, pendidikan dan kaderisasi, penataan aset dan amal usaha Muhammadiyah, pembentukan Cabang dan Ranting, menggiatkan pengajian pada tingkat Daerah, Cabang dan Ranting, dan penggalangan dana organisasi melalui iuran Anggota. Sedangkan penataan perguruan terutama yang ditangani oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan memperhatikan azas manfaat serta pembinaan dan pengembangan yang relevan dengan petunjuk oerganisasi dan peningkatan peranserta Muhammadiyah bersama pemerintah dalam membangun, memajukan dan mensejahterakan Kabupaten Kapuas,” ucap Suwarno Muriyat. (nordin)

Kapuas Kabupaten Percontohan KIA di Kalteng KAPUAS, TEROPONG - Kabupaten Kapuas menjadi satu-satunya kabupaten percontohan sebagai uji coba program penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Di mana untuk Kapuas, program ini rencananya akan dilaunching pada Maret 2016 mendatang. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dra Ruseni melalui Kabid Pelayanan Pendaftaran Sipie S Bungai SSos MAP kala ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/2) mengatakan, pemerintah pusat melalui Permendagri Nomor 2 tahun 2016 telah memprogramkan penerbi-

tan KIA sejak tahun 2016 di Indonesia. Dalam program itu ditetapkan 50 kabupaten/kota di Indonesia sebagai kabupaten uji coba atau percontohan. “Kabupaten Kapuas merupakan satu-satunya di Kalteng dan salah satu dari 50 kabupaten/kota se Indonesia yang menjadi uji coba atau percontohan penerbitan KIA. Untuk Kapuas rencananya akan kita launching pada bulan depan yakni Maret 2016,” ujar Sipie. Dijelaskan Sipie, KIA ini merupakan identitas anak yang belum memiliki KTP yakni usia 0-17 tahun. Nanti mereka akan dibuatkan kartu

identitas serupa dengan KTP. Bentuknya juga seperti KTP Elektronik atau e-KTP. “KIA merupakan identitas anak yang banyak fungsinya di antaranya untuk membuat buku tabungan, masuk asuransi, untuk berobat, naik pesawat dan lainnya,” ucapnya. Kemudian lanjut Sipie, Kapuas terpilih sebagai kabupaten percontohan karena memenuhi syarat utama dalam program ini yakni telah melaksanakan pembuatan akta kelahiran minimal 75 persen dari jumlah anak di kabupaten tersebut. Adapun untuk anak 0-5 tahun hanya dilakukan

pendataan, sedangkan untuk 6-17 tahun melakukan perekaman seperti foto dan sidik jari layaknya perekaman e-KTP. “Untuk Kapuas jumlah anak usia 0-17 tahun sampai Desember 2015 tercatat 136.172 jiwa dan sudah memiliki akta kelahiran berjumlah 110.759 jiwa. Ini artinya pembuatan akta kelahiran anak di Kapuas telah mencapai 81,34 persen, melebihi dari target pusat 75 persen. Kita berharap dukungan masyarakat agar aktif mengikutkan anak dalam pendataan atau perekaman KIA,” tukas Sipie. (nordin)

IBI dan PKK Ujung Tombak Gerakkan Masyarakat Cegah Stunting KAPUAS, TEROPONG - Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (PC IBI) Kabupaten Kapuas melaksanakan Pertemuan dan Seminar Ilmiah dengan topik Sinergisitas PC IBI dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas dalam mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas. Seminar yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para anggota tersebut dilaksanakan di Aula kantor Bappeda Kuala Kapuas, Rabu (17/2) Pagi. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan, bahwa PC IBI Kabupaten Kapuas dan Tim PKK Kapuas berperan sebagai ujung tombak menggerakkan

partisipasi masyarakat di semua level, sampai aktivitas Posyandu di tingkat dusun, dalam rangka membangun generasi penerus bangsa yang sehat, bergizi tinggi sehingga menjadi generasi yang cerdas, berkualitas dan berprestasi serta berkomitmen untuk bersinergi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kapuas. Dimana untuk meningkatkan kualitas generasi penerus salah satunya dengan mencegah Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mencegah stunting, yaitu balita yang memiliki panjang atau tinggi di bawah standar usianya. Hadir pada kesempatan itu, Ketua

PC IBI dan Tim Penggerak PKK Kab. Kapuas saat foto bersamadi Aula kantor Bappeda, Rabu (17/2) pagi

Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas, Ny Ary Egahni Ben Bahat SH selaku nara sumber, Pakar Gizi Ma-

syarakat Universitas Indonesia Ir Ahmad Syafiq MSc PhD sebagai narasumber lainnya, Ketua PC IBI Kapuas

Edisi 705| 22-28 Pebruari 2016

Ribuan Anak PAUD Ikuti Manasik Haji KAPUAS, TEROPONG - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas, Ary Egahni Ben Bahat SH atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bunda Paud Kabupaten Kapuas tersebut, membuka secara langsung kegiatan pelatihan manasik haji anak-anak Paud Kabupaten Kapuas di Halaman Masjid Agung Al-Mukarram Amanah Kuala Kapuas (16/02) pagi. Dalam sambutannya, Bunda Paud menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran HIMPAUDI dan IGTKI serta Kementerian Agama dan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas dan seluruh guru-guru serta orang tua wali murid yang sudah dapat bersamasama melaksanakan kegiatan yang baik tersebut. Jika anak-anak sejak usia dini diajari untuk rindu pergi kebaitullah maka iman dan takwanya terjaga dengan baik, ujarnya sembari menyampaikan siap mendukung sepunuhnya agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya. Ary Egahni juga menyampaikan salam hangat dari bupati Kapuas serta pesan himbauan kepada seluruh orang tua wali murid serta guruguru dan tenaga kependidikan di seluruh Kabupaten Kapuas. Bahwa sebelum usia 12 tahun Bupati menginginkan anak-anak sejak usia dini dapat diajarkan agar dapat membaca dan menulis Al-Qur’an sehingga sebelum usia 12 tahun sudah bisa tamat baca tulis Al-Qur’an. Ia juga meyakini jika anak-anak sejak usia dini di ajarkan mencintai Agamanya mencintai Rasulnya rindu datang ke Baitullah maka akan menjadi anak-anak yang hebat di masa depannya. Sebelumnya disampaikan oleh Ketua Panitia, Dra Hj Riaswati Djauhari mengenai rangkaian penyelenggaraan kegiatan yang akan dilakukan pada kesempatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa kegitan tersebut di ikuti oleh anak-anak TK, RA, KB, TPA, TPQ Kabupaten Kapuas yang berjumlah 1071 peserta terdiri dari 40 kelompok. Masih ditempat yang sama Ketua Himpaudi Kabupaten Kapuas Pepi Puspina Ningrum S.pd menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada guru-guru, orang tua dan peserta yang Datang dari kecamatan selat, Kapuas Hilir Kapuas Timur, Kapuas Kuala,Basarang, Anjir, Dadahup, Sei Tatas, yang sudah memeriahkan acara tersebut serta ikut menghimbau untuk meningkatkan mutu pendidikan dan tenanga pendidikan serta sama-sam untuk menghilangkan buta aksana terutama di Kabupaten Kapuas. (nordin)

Pustardokda Gelar Lomba Mengarang Cerpen BATULICIN, TEROPONG - Mengarang cerpen dan bercerita merupakan salah satu cara untuk meningkatkan minat baca. Untuk itu, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah (Pustardokda) Tanah Bumbu (Tanbu) akan melaksanakan lomba mengarang cerpen dan lomba bercerita., Kepala Pustardokda, Andi Aminuddin mengatakan, lomba tersebut diperuntukan bagi pelajar tingkat SD, SLTP dan SLTA se- Kabupaten Tanbu yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kab. Tanah Bumbu. Untuk lomba mengarang cerpen diperuntukan bagi siswa dan siswi SLTP - SLTA sederajat. Sedangkan Lomba bercerita tingkat SD, SLTP, dan SLTA., Tema cerita disampaikan yaitu Cerita Rakyat Kalsel dengan menggunakan bahasa Banjar. Lomba rencananya akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2016 nanti. Untuk pendaftarannya sudah dibuka sejak tanggal 1 Pebruari - 19 Pebruari 2016. “Kita mentargetkan 20 peserta lomba, jika belum memenuhi maka akan kita perpanjang lagi proses pendaftarannya,” ujarnya, di Simpang Empat, Selasa (16/2). Total hadiah yang diperebutkan pada lomba tersebut sebesar Rp. 18.500.000. Yang terdiri dari Juara 1, Juara 2, Juara 3, Juara Harapan 1 dan Juara Harapan 2., Tempat pelaksanaannya masih akan ditentukan melihat jumlah peserta terbanyak dari Kecamatan mana saja., “Kita lihat dulu peserta terbanyak dari mana, baru kita tetapkan tempatnya. Kasihan kan peserta yang jauh. Misalkan dilaksanakan di Batulicin tetapi peserta banyak dari Sungai Danau, kasihankan jarak yang ditempuh sangat jauh,” ujarnya. Mereka yang juara nanti akan di ikutkan kembali pada lomba tingkat propinsi kalimantan selatan. Bagi pelajar yang berminat mengikuti lomba tersebut, bisa datang ke Kantor Pustardokda Tanbu di Kapet Kecamatan Simpnag Empat, Unit Pelayanan Prrpustakaan Simpang Empat (Depan Hotel Ebony Batulicin), Unit Pelayanan Perpustakaan Pagatan di Jalan A Yani Pagatan Kecamatan Kusan Hilir, dan Unit Pelayanan Perpustakaan Kecamatan Mantewe selama jam kerja., Atau menghubungi Drs. Sartoyo (081349678468), Linda Novitasari (085249431224), atau Arpah, S.Pd (082159665352 ). (hum/imran)

BKBP3A ...

Sambungan dari Hal.7

dengan adanya kegiatan Jambore PIK-R kali ini akan muncul semacam inovasi bagi para remaja untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. “Mudahmudahan, dengan penyuluhan dan sosialisasi yang kita lakukan dalam Jambore PIK-R ini bisa meningkatkan kualitas generasi para remaja di Bumi Bersujud ini. Dan para generasi muda pun dapat memahami akan bahayanya penyalahgunaan narkoba dan bahaya pergaulan bebas yang memungkinkan bisa menyebabkan terkenanya penyakit Hiv Aids,” katanya kepada wartawan, Rabu (17/2). Lebih lanjut, Irfanie menambahkan, kegiatan lomba yang diselipkan dalam kegiatan BKBP3A itu pun bertujuan agar para remaja lebih terlatih melakukan hal-hal positif. “Dalam kategori kegiatan yang diperlombakan itu kan semacam seni tari, drama dan lain sebagainya. Nah, dengan melakukan hal itu tentu saja kita arahkan agar mereka terhindar dari kenakalan remaja, bahaya pergaulan bebas, hingga penyalahgunaan narkoba,” pungkasnya. Dalam perlombaan yang diikuti lima kelompok peserta itu, ada lima dewan juri sebagai penilainya. Tiga kategori dari masing-masing lomba pun dijuarai beberapa kelompok peserta. Untuk kategori lomba yel-yel mars Genre keluar sebagai juara 1 ialah PIK Mutiara Hitam Kecamatan Simpang Empat, sedangkan yang meraih juara 2 ialah PIK Siporio Siporennu Kecamatan Kusan Hilir, dan juara 3 ialah PIK Tunas Bangsa Kecamatan Kusan Hulu. Adapun untuk lomba pentas seni dijuarai oleh PIK Mutiara Hitam Kecamatan Simpang Empat, kemudian untuk juara 2 diraih oleh PIK Tunas Bangsa Kecamatan Kusan Hulu, dan juara 3 diraih oleh PIK Tunas Kelapa Kecamatan Batulicin. Dan untuk lomba ketiga yakni lomba ranking 1 keluar sebagai juara 1 ialah PIK Tunas Kelapa Kecamatan Batulicin, juara 2 diraih oleh PIK Mutiara Hitam Kecamatan Simpang Empat, dan juara ke-3 diraih oleh PIK Siporio Siporennu Kecamatan Kusan Hilir. (hms/adv/imran) Danung Sri Wulandari MPh beserta anggota dan bidan-bidan se Kecamatan Kabupaten Kapuas sebagai peserta seminar. Ketua TP PKK Kapuas dalam paparannya mengangkat tema tentang Peran PKK Dalam Mendukung Penurunan Kematian Ibu dan Bayi. Melalui pemaparannya tersebut, peran Kader PKK dalam percepatan Penurunan

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang pertama adalah Para Kader Dasawisma (PKK Desa) bisa melaksanakan penemuan ibu hamil secara dini. Kedua, melaksanakan pendampingan satu ibu hamil satu kader dengan cara salah satunya mengingatkan untuk rutin datang ke Posyandu dan „ Bersambung ke hal.10

Edisi 705| 22-28 Pebruari 2016

NUSANTARA

Diduga Kasek SDN Watesnegoro I Lakukan Pungli Kepala UPT Dinas Pendidikan Ngoro ‘Lindungi’ Kasek M O J O K E R T O , TEROPONG - Terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan SDN Watesnegoro I, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana pemberitaan edisi SKN TEROPONG edisi lalu. Bahwa, Kepala Sekolah (Kasek) diduga melakukan pungli sebesar Rp 10.000 per siswa. Alasannya untuk pembangunan gedung sekolah dan pungutan Rp 2.000 untuk biaya penyeberangan siswa yang rumahnya terletak di selatan jalan. Dengan terkuaknya modus pungli, ini Kasek SDN Watesnegoro I enggan menemui para awak media dengan beberapa alasan yang tidak jelas. Sebagaimana yang disampaikan oleh stafnya di kantor

SDN Watesnegoro I. “Maaf, Pak Kasek sedang rapat di kantor Dinas pendidikan, dan ada yang mengatakan ke rumahnya ketua Kemite,” kata guru yang ada kantor SDN tersebut. Tidak hanya itu, dengan mencuatnya pemberitaan dugaan pungli, itu para wali murid mulai kelas satu hingga enam dikumpulkan oleh sekolah untuk membuat pernyataan dengan bermatrai 6000. Yang isinya bersedia membayar iuran tersebut, tanpa ada paksaan apapun. Hal itu untk melegalkan pungli yang dilakukan oleh kasek. Yang lebih mengherankan lagi, kata Minto, Kepala UPT. Diknas Ngoro, ketika di konfirmasi via ponselnya, bahwa pungutan itu berdasarkan hasil kesepakatan wali murid.

“Sehingga hal itu tidak apaapa dan sah-sah saja,” kata Minto. Dia juga menyuruh wartawan TEROPONG untuk mengklarifikasi pada ketua komite sekolah. Dengan nada emosi, Minto mengatakan bahwa wartawan di tunggu komite sekolah. “Saudara, sekarang di tunggu ketua Komite di sekolah. Ketua komite itu pengacara mas,” katanya seraya menutup ponselnya. Lebih menghebohkan lagi, ketika muncul berita tersebut, banyak wali murid yang resah karena ketua Komite marahmarah akibat bocornya informasi iuran yang dilakukan para wali murid kepada LSM dan media massa. Ketua komite yang konon adalah pensiunan sipilnya

Kepolisian Brimob, marahmarah terhadap wali murid yang memberikan informasi perihal pungli kepada LSM. Atas mencuatnya pemberitaan dugaan pungli itu memantik reaksi aktivis LSM, Anti Korupsi Bambang Purwoko. Dia menganggap bahwa Kepala UPT. Dinas Pendidikan Ngoro termasuk pejabat yang melegalkan pungli dengan berkedok iuran pembangunan sekolah. Dia tidak memahami adanya Permendikdas Nomer. 44 tahun 2012 yang proses dan prosudurnya belum dilalui. Dia berharap inspektorat untuk segera melakukan pembinaan kepada kasek. Bila tidak, dia tidak segan-segan segera melaporkan pelanggaran ini ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto. “Kita sudah me-

Bambang Purwoko

ngantongi beberapa keterangan dan bukti lain untuk melaporkan Pungli ini ke Kejari Mojokerto,” katanya. (husnan)

9 Pengunjung Rest-Area

Keluhkan Harga Makanan Mahal TUBAN, TEROPONG -Rest-area atau tempat peristirahatan yang tersedia di Tuban, yang telah beroperasi hampir dua tahun ini, masih kurang diminati oleh pecinta kuliner, baik mereka yang berdatangan dari seputar Tuban sendiri maupun dari luar kota. Ternyata, penyebabnya adalah harga menu makanan dan minuman yang dijual di rest-area itu jauh lebih mahal dibandingkan daerah lainnya. Wahyu (30), asal Rembang, Kamis (18/2) menyatakan, kalau harga makanan dan minuman yang dipatok di rest-area itu malah begini, maka bisa jadi tahun depan tidak ada pengunjung yang mampir ke sini. “Saya membeli segelas susu, masak harganya sampai Rp 15 ribu begini. begitu pula, makanan satu porsi seharga Rp 30 ribu. Saya dan keluarga sejumlah tiga orang, makan dan minum di sini, habis Rp 300 ribu,” ucapnya. Masih kata Wahyu, fasilitas ponten kurang memadai di sana. “Sampai isteri saya mau kencing nggak jadi,” katanya. Sedangkan Lusi, asal Malang juga merasa kurang sreg saat makan di rest- area Tuban. “Lha gimana mas, tempatnya panas nggak ada tempat parkir yang adem. Masak makanan yang kurang enak, tetapi harganya mahal dan tidak sesuai dengan harga menunya. Kelihatannya pemerintah setempat kurang peduli dengan tempat ini,” ucapnya. (ashuri)

Warakas Keluhkan Maret, 99 Koperasi Terancam Dibubarkan Warga Inrit Rendah Dan Sampah Via Qlue MALANG, TEROPONG Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, memang harus dalam kondisi prima. Baik di bidang kepengurusan maupun kinerja usahanya. Jika tidak memenuhi standard akan lebih baik dibubarkan saja. Ada sebanyak 99 koperasi di Kota Malang, Jawa- Timur (Jatim), akan dibubarkan Maret 2016 mendatang. Sebagian besar dari koperasi tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk melanjutkan usahanya. Dengan begitu, menurut catatan Dekopin Kota Malang jumlah koperasi yang tersisa hanya tinggal 676. Demikian diungkapan Herman Suryakumolo, Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Kota Malang kepada

wartawan di kantornya, pekan lalu. Menurut Ketua Dekopin Kota Malang, koperasi yang ditutup tidak memiliki sistem pembukuan yang bagus dan jumlah anggota yang jelas. Jumlah anggota minimal sebuah koperasi adalah 20 orang. “Selama ini mereka mati suri dan ada juga koperasi yang ditutup karena anggotanya yang meminta,” ujar Herman kepada wartawan Rabu (17/2). Herman juga menjelaskan, pihaknya sebelumnya telah mensosialisasikan kepada 100 koperasi bermasalah agar memperbaiki kinerjanya. Namun, sejak 3 Desember 2015 hingga pekan lalu, hanya ada satu koperasi yang menjalankan rapat

internal. “Pemetaan koperasi dengan menghapus daftar yang mati suri adalah bentuk efektivitas,” ujarnya. Masih menurut Herman, penutupan koperasi itu membuat data yang dimiliki Dekopin Kota Malang tidak rancu lagi, karena berhubungan dengan pemanfaatan anggaran. Herman juga menegaskan, pencapaian target koperasi pada 2015 belum optimal dan performanya baru sekitar 86,8 persen. Herman berharap dengan pembaruan data itu, APBD yang didapatkan pada 2016 akan maksimal. Pembiayaan koperasi akan dioptimalkan pada koperasi yang berkualitas dan verifikasi usaha perlu dilakukan berbagai pihak terkait, baik dari Dekopin

maupun Pemerintah Kota (pemkot) Malang. Dalam acara tersebut, juga dibentuk empat koperasi angkutan umum berdasarkan rute jalur. Jenis koperasi tersebut serupa dengan paguyuban koperasi, tetapi berbadan hukum. Herman menjelaskan, angkutan yang berserikat dalam koperasi memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya adalah kemudahan untuk mendapatkan bantuan dari Pemkot Malang. Herman menargetkan, pada tahun ini angkutan berbagai jalur bisa dibentuk koperasi. “Tentu sangat susah mengajak mereka yang belum begitu kenal dengan koperasi untuk bergabung dan kita sedang adakan pendekatan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang Anita Sukmawati mengatakan, koperasi harus memenuhi beberapa persyaratan dasar agar kehadirannya diakui. Lebih lanjut Anita menegaskan, persyaratan tersebut antara lain mempunyai pembukuan yang jelas dan unsur keanggotaan yang flesibel. “Kita sudah sosialisasikan pada 100 koperasi yang berpotensi akan ditutup agar mereka menggelar rapat anggota. Namun, hingga tenggat dua bulan yang kami tetapkan, hanya satu koperasi yang sudah melaksanakannya. Saat ini tenggat waktunya sudah habis, jadi 99 koperasi itu sudah pasti akan dibubarkan,” ujarnya. (renno)

Tak Sepakat Dengan Investor, Pedagang Pasar Dinoyo Gelar Demo MALANG, TEROPONG Kemelut pedagang Pasar Dinoyo dengan pihak investor PT Citra Gading Asritama (CGA) masih terus berlanjut hingga saat ini. Sebanyak 71 pedagang pasar Dinoyo Kota Malang kehilangan hak mereka atas jatah 163 meja dan kios. PT CGA sebagai investor, Kamis (18/2) telah memutus kepemilikan itu setelah para pedagang tidak kunjung mengurus kepemilikan kios. Meski demikian, para pedagang tetap bisa memiliki kios di pasar itu. Mereka hanya kehilangan hak atas kios milik mereka, sebagaimana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pedagang asal Dinoyo yang

sebelumnya tidak memiliki jatah, juga bisa membeli kios yang tersisa. Mereka harus membawa surat rekomendasi dari Dinas Pasar dan surat keterangan dari Paguyupan Pasar Dinoyo. Investor mengambil aturan tersebut karena menganggap 71 pedagang yang tersisa tidak serius mengurus kepemilikan kios. “Buktinya ada 700-an pedagang yang sudah mengurus dan kami sudah memberi waktu pengurusan sejak April 2015 lalu. Jadi, sudah hampir satu tahun kami sebagai investor merasa digantung oleh pedagang tersebut,” kata Jufri Naz, Direktur Operasional PT CGA. Masih kata Jufri (71), pedagang tersebut dianggap

tidak serius dan akan merugikan pedagang lain yang sudah siap menempati pasar. Padahal, lanjut Jufri, investor tidak mewajibkan mereka membayar dulu sebagai tanda pengurusan kepemilikan meja dan kios. Mereka hanya perlu membuat surat pernyataan pemesanan saja. Sedangkan, perihal pembayaran bisa dilakukan setelah itu. “Kami juga butuh kepastian. Setelah ini, sisa kios dan meja akan dijual dengan sistem baru,” kata Jufri. Untuk meluapkan ketidak puasannya, belasan pedagang Pasar Dinoyo berunjuk rasa di halaman Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (18/2). Mereka mendesak dewan mau mene-

ngahi kembali permasalahan antara pihak investor PT CGA dan beberapa pedagang yang belum juga tuntas. Mereka juga turun ke jalan dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik perjanjian kerja sama yang dibuat antara investor dan Pemkot Malang. Para pedagang menuding ada perbedaan dari perjanjian awal hingga pembangunan pasar mencapai hampir 100 persen. “Saya harap KPK akan menilik kembali masalah ini. Sebab, dari data yang kami miliki PT CGA jelas melanggar beberapa perjanjian awal,” ucap Sabiel El Ahsan, perwakilan pengunjuk rasa.

Meskipun tidak ingin memperlebar permasalahan soal pembangunan Pasar Dinoyo dengan kasus yang dialami para petinggi investor di tempat lain. Sabiel menyebut KPK tetap harus bergerak menelisik perkara itu. Ditambahkan Sabiel, perubahan kerja sama yang ditudingkan beberapa pedagang itu antara lain ukuran kios yang berubah dari ukuran yang dimiliki pedagang saat pasar belum dibangun dengan ukuran kios setelah dibangun. Selain itu Sabiel juga mencontohkan, dulu dia memiliki kios selebar 120 centimeter tapi setelah dibangun, ukuran kios yang saya terima tinggal separuhnya. (renno)

JAKARTA, TEROPONG - MAYORITAS pengaduan warga Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang disampaikan melalui aplikasi Qlue yakni soal kondisi sejumlah saluran air yang tak maksimal akibat tertutup inrit rumah warga dan sampah. “Soal inrit yang rendah dan sampah sudah kami bongkar Sri Suhartini dan kami bersihkan dengan menggerahkan anggota Petugas Penangan Saran dan Prasarana Umum (PPSU). Untuk memantau dan merespon setiap keluhan warga, kami mempunyai tim khusus sebagai salah satu upaya kami untuk lebih cepat merespon dan merealisasikan berbagai aduan masyarakat. Tim khusus yang menangani Qlue, terdiri dari Satpol PP dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU),” ujar Sri Suhartini, Lurah Warakas. Sesuai tugasnya, ujar Sri Suhartini, 5 petugas tim khusus akan langsung menindak lanjuti laporan masyarakat saat itu juga. “Apabila tak mampu menyelesaikan, mereka langsung lapor ke saya, untuk selanjutnya saya koordinasikan dengan pihak terkait,” ujar Sri Suhartini. (kardi)

BUJK Diharapkan Mendukung Pertumbuhan Industri Baja Dalam Negeri

Jalan Lingkar Darmaraja-Wado Ditargetkan Berfungsi Sebelum Lebaran JAKARTA - Jalan penghubung Sumedang (Darmaraja) menuju Wado tepatnya di Kampung Betok, Desa Sukamenak dalam beberapa hari ini tergenang air hingga setinggi 30 sentimeter (cm). Daerah ini merupakan daerah yang dari awal sudah masuk daerah genangan Waduk Jatigede. Untuk tetap menjaga kelancaran mobillitas masyarakat, Kementerian PUPR telah melakukan pembangunan Jalan Lingkar Barat yang akan menggantikan jalan penghubung yang tergenang saat ini. Penyelesaian pembangunan jalan tersebut ditargetkan akan selesai sebelum lebaran tahun ini, dengan syarat proses pembebasan lahan selesai tepat waktu. ”Kemarin saya sudah ke lokasi dan bertemu dengan pemerintah daerah (Kabupaten Sumedang). Kami targetkan sebelum lebaran jalan lingkar ini sudah harus difungsikan dan diharapkan pemda segera menuntaskan sisa 1 km lahan yang belum dibebaskan,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR), Mudjiadi, Kamis (18/2).

Mudjiadi mengatakan bahwa pembangunan Jalan Lingkar Barat sudah selesai dikerjakan sepanjang 6,4 kilometer dari total panjang 7,4 kilometer. Sementara jalan sepanjang 1 kilometer di daerah Cieunteung belum dikerjakan karena lahannya belum dibebaskan. Menurutnya, pembebasan lahan terhambat karena munculnya “rumah tumbuh” di lokasi tersebut. “Permasalahannya adalah rumah tumbuh, yang satu tahun lalu tidak ada tetapi begitu sekarang mau jadi trase dan mau pembayaran, ada rumah tumbuh baru, kita sudah minta ke Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk jalan keluarnya, kita kan tunggu mereka,” tutur Mudjiadi. Dari hasil pengamatan Mudjiadi kemarin, ada jalan sepanjang 500 meter terendam air dan hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Polres Sumedang untuk rekayasa lalu lintas. “Sementara untuk jarakjarak pendek antar rumah sudah disiapkan perahu karet untuk mobilisasi di sana,”tambah Mudjiadi Saat ini sudah dilakukan koordinasi dengan pihak Polres

Sumedang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan sosialisasi rute jalan alternatif, menyiapkan petugas pengatur lalu lintas dan petugas pengarah jalan. Saat pun ini telah disiapkan jalur alternatif yang dilengkapi dengan petunjuk arah. Pintu Irigasi Dibuka Mudjiadi menjelaskan bahwa tergenangnya ruas jalan tersebut bukan disebabkan lebih cepatnya penggenangan waduk Jatigede. Proses penggenangan saat ini masih sesuai jadwal. Menurutnya, penggenangan waduk Jatigede diprediksikan pada akhir Maret sampai pada ketinggian +260 dan sekarang sudah mencapai +240. “Harusnya kan ditutup supaya cepat penuh, untuk selanjutnya dioperasikan, sekarang pintu irigasi sudah kita buka antara 90-100 meter kubik per detik, sehingga pola tanam di daerah irigasi Rentang tidak terganggu, dan Menteri Pertanian juga akhir Januari minta agar dibuka karena jadwal tanam disana agak terganggu,” ujar Mudjiadi. Berdasarkan data per 18

Februari, ketinggian air sudah mencapai +240,41 dengan total volume 369.236.817 meter kubik, meliputi lahan seluas 2.280 hektar. Seperti diketahui Waduk Jatigede memiliki luas permukaan 41,22 kilometer persegi itu mampu menampung 980 juta meter kubik air. Waduk Jatigede dibangun untuk mengairi persawahan hingga 90.000 hektar dan

penyediaan sumber air baku dengan kapasitas 3,5 meter kubik per detik. Air baku ini bisa digunakan untuk kepentingan wilayah di Sumedang, Majalengka, hingga ke Cirebon. Selain itu juga bermanfaat sebagai sumber tenaga listrik dengan kapasitas 110 megawatt (MW), menjadi objek pariwisata dan pengendali banjir. (pkppu/red)

GRESIK - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yusid Toyib menekankan kepada seluruh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Nasional untuk menggunakan material baja yang diproduksi di Indonesia, karena Indonesia sudah mampu dan sanggup memproduksi material yang berkualitas. Dengan begitu, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri baja sebagai pendukung sektor konstruksi, serta meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia. “Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, disalurkan anggaran melalui Kementerian PUPR di 2016 ini sekitar Rp 104,08 triliun, dan kurang lebih Rp 81,24 triliun atau 78,05 persen untuk belanja modal,” tutur Yusid Toyib, di sela-sela tinjauannya ke beberapa perusahaan baja di Gresik, Kamis (18/02). Menurutnya, hal ini tentu membutuhkan kesiapan material, salah satunya baja. Estimasi kebutuhan material baja pada 2016 ini untuk pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR sekitar 1,3 juta ton. “Kami sangat concern dengan penggunaan material dalam negeri, dalam proses pembangunan infrastruktur PUPR,” ujarnya. Kementerian PUPR, melalui Ditjen Bina Konstruksi sebagai pembina konstruksi nasional berkepentingan dalam membina industri pendukung sektor konstruksi dari sisi rantai pasok dan penggunaan teknologi konstruksi yang efektif, efisien dan produktif serta penggunaan produksi dalam negeri. “Kita dukung penuh produk-produk dalam negeri yang berkualitas, seperti menggunakan material baja kualitas yang terstandar, akan mempengaruhi kualitas infrastruktur itu sendiri,” katanya. Ia menyampaikan, dengan menggunakan material baja berkualitas akan meminimalisir kegagalan bangunan. Terkait penggunaan produk dalam negeri ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi akan membuat aturan bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). “Jika bukan „ Bersambung ke hal.10

SAMBUNGAN

10

Edisi 705| 22-28 Pebruari 2016

LPJK Diharapkan Aktif Mendorong Antisipasi Banjir, PUPR Tangani Sejak Hulu Pembinaan Tenaga Ahli K3 Konstruksi Di Bogor Hingga Hilir di Utara Jakarta

BANJARMASIN - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) provinsi, asosiasi profesi maupun asosiasi badan usaha, diharapkan terlibat aktif mendorong pembinaan terhadap tenaga ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Rachman Arief Dienaputra saat membuka acara “Pembekalan dan Uji Kompetensi K3 Konstruksi” di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. “Kepada LPJK provinsi, asosiasi profesi maupun asosiasi badan usaha, kami berharap keterlibatan aktifnya agar mampu menjadi motor pendorong dalam melakukan pembinaan terhadap tenaga ahli K3 terutama bagi anggotanya,” ujar Rachman. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, pengguna jasa, penyedia jasa, dan seluruh pihak terkait, akan lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan penyelenggaraan konstruksi nasional. Rachman mengatakan pembangunan infrastruktur nasional menjadi salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia periode 20152019. Dalam bidang pekerjaan umum dan perumahaan rakyat, infrastruktur yang akan dibangun dalam periode tersebut antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 2.350 kilometer dan jalan tol sepanjang 1.000 kilometer, penyediaan 1 juta rumah. Lalu dalam bidang infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) ditargetkan pembangunan 65 waduk/bendungan. Menurutnya, berbagai rencana

pembangunan infrastruktur tersebut tentu harus didukung oleh Tenaga Ahli K3 yang memiliki kesiapan sebagai pendukung jasa konstruksi nasional, dalam rangka menghasilkan infrastruktur yang andal dan berkualitas serta memberikan manfaat keberlanjutan bagi masyarakat. Untuk itu Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah III Banjarmasin, bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Banjarmasin, LPJK Provinsi Kalimantan Selatan, Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (A2K4) Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Pembekalan dan Uji Kompetensi Ahli K3 Konstruksi. Dengan pelatihan ini, kedepannya diharapkan akan meningkatkan kepedulian para pekerja konstruksi terhadap pentingnya menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). “Tingkatkan terus kompetensi, daya saing, dan produktivitas saudara (tenaga ahli K3), sehingga mampu menjadikan infrastrutkur nasional kita andal dan berkualitas, setara dengan bangsa maju,” katanya. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi adalah wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Ia mengatakan beberapa kasus kecelakan kerja dan kegagalan

BUJK ... kita, siapa lagi yang pakai produk dalam negeri,” katanya. Selain menonjolkan kualitas produk dalam negeri, Kementerian PUPR pun mendorong agar industri lokal pendukung sektor konstruksi lebih dapat menguasai pasar domestik tidak tergantung impor serta mendorong penggunaan komponen lokal dengan kapasitas yang sudah terbangun. Dari data Kementerian Perindustrian sektor konstruksi merupakan key driver industri baja nasional. Persentase konsumsi sektor konstruksi terhadap konsumsi baja nasional

Sambungan dari Hal.9 terhitung tinggi, yaitu sebesar 78 persen, sedangkan sektor lain seperti transportasi sekitar 8 persen, Minyak dan Gas Bumi sekitar 7 persen, permesinan 4 persen. Terdapat pandangan yang penting namun masih awam diketahui masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa baja Standar Nasional Indonesia (SNI) ada dua yaitu SNI BJKU (Baja Keperluan Umum) dan SNI BJKK (Baja Keperluan Konstruksi). Kenyataan di lapangan BJKU seringkali digunakan pada elemen struktur, terutama pekerjaan konstruksi yang diselenggarakan masyarakat

Kejaksaan ... Sendiri (HPS) Rp.4.986.883.575 yang dimenangkan PT.KAK dengan nilai penawaran Rp.4.379.717.973. Diduga kuat ada beberapa item pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, melanggar Bill of Quantity (BOQ) serta tidak sesuai spesifikasi, antara lain : pekerjaan pagar pengaman sementara dari seng gelombang setinggi 2 meter plus banner dengan volume 6000 m2 diduga tidak dikerjakan sampai batas waktu perjanjian kontrak. Pada perpanjangan waktu pun tak mampu diselesaikan.Item pekerjaan pembuatan pagar pengaman sementara terbuat dari seng bergelombang pun sudah merugikan keuangan Negara. Begitu pun menyangkut ketebalan lantai turap beton tulang readymix K 175 slump 12 ukuran tinggi 1,5 m dengan tebal 20 cm sisi kanan dan kiri tidak sama. Lantai untuk pemasangan turap beton tulang readymix hanya berupa adukan pasir dan semen.Kemudian diratakan dalam genangan air.Selain itu, kedalaman galian tanah kuran dari 1 meter. Galian tanah pada saluran penghubung Jalan Raya Halim Perdana Kusuma di sisi kanan dan kiri hanya digali sekitar 10 cm dan cenderung tidak berkualitas dan titahan

konstruksi yang terjadi beberapa tahun terakhir seperti robohnya Jembatan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur pada November 2011 yang terjadi pada saat pekerjaan pemeliharaan dilakukan. Kemudian runtuhnya kanopi stadion tenis di Riau pada September 2012, runtuhnya plat tangga pada proyek GOR Koja di Jakarta pada September 2013. Lalu runtuhnya plat lantai pada proyek ruko di Samarinda pada Juni, 2014, runtuhnya plat lantai pada proyek jembatan penghubung Taman Ismail Marzuki (TIM) pada tahap pelaksanaan konstruksi pada Oktober 2014, serta runtuhnya hanggar bandara udara Sultan Hasanudin pada Maret 2015 yang menimbulkan korban dan kerugian jiwa, harta benda, serta lingkungan yang besar. Beberapa kasus kecelakaan kerja dan kegagalan konstruksi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepedulian terhadap K3 masih sangat rendah. Berbagai upaya bersama dari pemerintah, dunia usaha dan pemangku kepentingan terkait lainnya, sangat diperlukan untuk dapat menekan kecelakaan kerja konstruksi. Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pelaksanaan K3 tersebut adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/ PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Kemudian Peraturan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri PUPR No.66/SE/M/2015 tentang Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi. (pkppu/red)

umum, membangun rumah contohnya. Menurutnya, ketidaktahuan masyarakat akan istilah BJKU BJKK ini sangat membahayakan. Karena masyarakat membangun rumah menggunakan rangka besi/baja tulangan untuk keperluan umum/ BJKU bukan khusus konstruksi sehingga jika terjadi gempa, banyak rumah yang mudah roboh. “Kami menjalin komunikasi dalam hal ini dengan Kementerian Perindustrian agar SNI tersebut dapat sesuaikan dengan pemahaman masyarakat”, ujar Yusid. (pkppu/red)

Sambungan dari Hal.1

Proyek Saluran Halim Perdana Kusuma

getaran gempa dan tekanan air. Seharusnya, lantai untuk tulip beton tulang readymix digali sedalam 1 meter, kemudian dimasukkan batu kali dan campuran semen.Sebelum dimasukkan batu kali dan campuran semen, galian tidak bisa digenangi air dan galian harus kering. Pekerjaan pembuatan tulip beton tulangreadymix K 175 slump 12 ukuran tinggi 1,5 m dengan tebal 20

cm pengerjaan tidak sesuai BOQ, sehingga patut diduga terjadi penyusutan volume pekerjaan sebab tulip beton tulang readymix K175 dengan bekisting ringan exposed multiplex tebal 9 mm (2x pakai) ditambah bauplang tidak dikerjakan hingga batas jembatan. Sampai saat ini masih berantakan dan tak kunjung rampung. Sangat diharapkan terkait hal itu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang dipimpin Sudung Situmorang,SH.MH dapat mencermati kinerja Kasudin Tata Air Jakarta Timur, terutama terkait banyak pekerjaan, tapi tak satu pun mampu diselesaikan tepat waktu. Yang mengherankan, semua dibayar berdasarkan tandatangani bobot pekerjaan ditandatangani pihak Sudin Tata Air Jakarta Timur. Belum lagi sejauh ini tak ada satu pun Rekanan diberi sanksi administratif seperti masuk dalam daftar blacklist. Bukan tidak mungkin semua itu terjadi karena Kasudin Tata Air Jakarta Timur H.Ahmad Yazied Bustomi diam-diam telah menerima upeti dari kalangan Rekanan yang mengerjakan kegiatan pembangunan saluran di Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta pun perlu memantau kinerja H.Ahmad Yazied Bustomi. (muller)

JAKARTA - Pemerintah menempuh strategi yang bersifat antisipatif dalam menangani banjir di Provinsi DKI Jakarta akibat curah hujan yang meningkat. Langkah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) difokuskan untuk mengelola sisi hulu sungai di kawasan Bogor dan sekitarnya, melakukan revitalisasi situ-situ sebagai tempat penampungan dan resapan air di kawasan Bogor, Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, maupun normalisasi sungai dan pengaman pantai di utara Jakarta. Untuk mengelola hal itu, Balai Besar Wilayah Sungai CiliwungCisadane (BBWS Cilicis) menjadi salah satu ujung tombak Kementerian PUPR. Di kawasan Bogor, pada tahun 2015 BBWS Cilicis telah melaksanakan revitalisasi Situ Kebantenan yang mampu meningkatkan kapasitas tampung dari semula 139 ribu meter kubik menjadi 180 ribu meter kubik. Situ lainnya yang direvitalisasi di Bogor yakni Situ Cikaret, Situ Gedong, dan Situ Cimanggis. Sementara di Kabupaten Tangerang ada dua yaitu Situ Cipondoh dan Situ Kelapa Dua serta satu di Kota Tangerang yaitu Situ Cangkring. Ketiga Situ tersebut dapat menambah tampungan debit banjir 120 ribu meter kubik. Di lokasi lainnya, dilakukan pemeliharaan berkala di sejumlah Situ, antara lain Situ Ceper di Kabupaten Bekasi, Situ Parigi di Kota Tangerang Selatan. Sementara itu, ada 3 Situ di Kabupaten Bogor dipelihara berkala, yakni Situ Tamansari, Situ Cicadas, dan Situ Tarogong. Revitalisasi Situ merupakan salah satu upaya dari Kementerian PUPR untuk menanggulangi banjir, dengan kondisi Situ yang baik tentunya dapat menahan lebih banyak air yang masuk aliran sungai. Revitalisasi Situ di Bogor akan dilanjutkan pada tahun ini dengan menyasar Situ Cilala, Situ Cibodas, dan Situ Singabangsa. “Kita lakukan juga normalisasi Kali-Kali besar dan pembuatan tanggul di beberapa segmen Kali. Melalui alokasi dari Balai Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, kita kucurkan dana untuk normalisasi dan perkuatan tanggul Kali Bekasi, normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Cisadane dalam skema tahun jamak,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kemen-

terian PUPR, Mudjiadi. Antisipasi banjir di Barat dan Selatan Jakarta dilakukan salah satunya melalui normalisasi Kali PAS (Pesanggrahan, Angke dan Sunter) dengan progres panjang tanggul yang sudah selesai dikerjakan yakni di Kali Pesanggrahan sepanjang 22,85 Km dari target 42,7 Km, Kali Angke sepanjang 26,4 dari 39,8 Km dan Kali Sunter 28 Km dari target 35 Km. Penyelesaian target normalisasi Kali PAS masih mengalami kendala pembebasan lahan. Dalam konteks skema anggaran tahun jamak, di tahun 2016 ini Kementerian PUPR alokasikan sekitar Rp 115 Milyar untuk kelanjutan pembangunan sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) dan pembangunan inlet dan outlet sudetan Kali Ciliwung ke KBT dengan anggaran sekitar Rp 80 Milyar. Selain itu untuk paket Upper Sunter dan West Canal Floodway (Kanal Banjir Barat) dengan skema tahun jamak dialokasikan Rp 69,6 Miliar. Pemeliharaan berkala juga dilakukan di Kanal Banjir Timur dan Kanal Banjir Barat, dijelaskan rinci oleh Dirjen SDA Mudjiadi. Antisipasi banjir juga dilakukan di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu dengan menyiagakan 6 unit pompa tepatnya di RW 01, 02 dan 03. Secara total BBWS Cilicis bersama Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah menyiagakan pompa-pompa di Jakarta Timur sebanyak 101 pompa, Jakarta Barat 106 pompa, Jakarta Timur 34 pompa, Jakarta Utara 101 pompa dan Jakarta Selatan 77 pompa. Sedangkan di sisi hilir sungai yang berada di kawasan utara Jakarta, Kementerian PUPR memberikan perha-

Penyerahan ... “Maksud dan tujuan penyampaian SPPT PBB-P2 pada hari ini adalah agar SPPT PBB-P2 dapat segera diterima wajib pajak sehingga wajib pajak mempunyai kelonggaran waktu dalam memenuhi kewajibannya sebelum jatuh tempo,” ujar Selkiansyah. Selkiansyah menambahkan, realisasi penerimaan PBB di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu 2015 mencapai Rp.1.601.380.395.360 atau 96,66 % dari target yang ditentukan sebesar Rp.1.656.791.000.000. Pada tahun 2016 sekitar 281.270 SPPT dengan nilai ketetapan mencapai Rp.1.676.908.977.444 akan diberikan kepada 6 UPPD di wilayah Jakarta Utara dan 1 UPPD Kepulauan Seribu. Adapun rinciannya sebagai berikut

Sambungan dari Hal.5 UPPD Penjaringan dengan jumlah SPPT 61.961, Pademangan (36.857), Tanjung Priok (57.641), Kelapa Gading (48.955), Koja (30.473), Cilincing (41.140) dan Kepulauan Seribu (4.243). Wakil Walikota Jakarta Utara, Wahyu Haryadi meminta kepada seluruh Camat dan Lurah untuk bersinergi dengan UPPD untuk dapat segera menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada badan dan tokoh masyarakat wajib pajak. “Kepada para wajib pajak dalam membayar pajak diberikan kemudahan salah satunya cukup dengan sms banking,” kata Wahyu, saat memberikan sambutan dalam kegiatan penyampaian SPPT PBN-

Lift ... harinya banyak para pemohon yang ingin mengurus sartifikat di kantor pertanahan yang menggunakan lift sampai ke lantai empat. Kepada TEROPONG, Yanti (37) warga Tarumajaya, salah satu pemohon mengeluhkan kondisi lift yang rusak akibatnya dirinya terpaksa menggunakan anak tangga sampai ke lantai empat sehingga membuat dia dan pemohon

P2 Tahun 2016 kepada wajib pajak dan tokoh masayarakat secara simbolis oleh Walikota Jakarta Utara dan Bupati Kepulauan Seribu. Bupati Kepulauan Seribu, Budi Utomo yang turut hadir dalam kesempatan itu menambahkan, tahun lalu target PBB-P2 di Kepulauan Seribu hanya Rp.8 miliar, tapi sekarang mencapai Rp.40 miliar dari target Rp.42 miliar. “Dengan besarnya pendapatan pajak di Kepulauan Seribu, tentu saja mendukung pembenahan yang akan dilakukan diantaranya, system transportasi, pembangunan dermaga, dan pembenahan tempat wisata,” ujar Budi Utomo. (kardi)

Sambungan dari Hal.5 lainnya kelehan dan tidak nyaman. “Sebenarnya capek dan pegal sih naik turun tangga, tapi mau bagaimana lagi Mas, harusnya kondisi yang tidak nyaman ini, pihak terkait cepat tanggap dan secepatnya diperbaiki,” kata Yanti, Selasa (16/2). Hal serupa juga dikatakan Rachmawati (53), salah satu pegawai pertanahan Kabupaten Bekasi. Ia

IBI dan PKK ... memotivasi kepada semua ibu hamil untuk melahirkan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, Klinik dan Rumah Sakit). “Di 17 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas belum semua ibu-ibu hamil sadar akan pentingnya secara aktif memeriksa kehamilannya untuk dideteksi secara detail. Dan saya menghimbau untuk kader-kader dan para bidan-bidan desa untuk jemput bola memberikan edukasi kepada para ibu-ibu hamil akan pentingnya kesehatan ibu dan anak,” himbaunya. Selain itu, peran lainnya adalah menganjurkan kepada Pasangan Usia Subur (PUS) untuk merencanakan kehamilannya (Ber KB) dan penerti-

tian ke pembangunan 2 paket pengaman pantai di utara Jakarta masingmasing dengan dikucurkan dana sekitar Rp 72 Milyar dan Rp 77 Milyar di tahun 2016. Dalam konteks jangka panjang, Kementerian PUPR akan membangun 2 bendungan, yakni Bendungan Ciawi dengan alokasi dana Rp 43,1 Milyar dan dana Rp 36,6 Milyar untuk Bendungan Sukamahi. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, Mudjiadi, menjelaskan volume Bendungan Ciawi sebesar 6,45 juta m3 dan mereduksi banjir 160 m3/detik. Sedangkan bendungan Sukamahi dapat mengurangi banjir 29 m3/detik dan volume air 1,68 juta m3. Dalam perencanaannya, kedua bendungan memerlukan lahan sekitar 89,42 Ha (Bendungan Ciawi) dan 49,82 Ha (Bendungan Sukamahi). Sosialisasi awal kebutuhan tanah untuk pembangunan kedua bendungan tersebut telah dilakukan Kementerian PUPR bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pihak Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, dan Panitia Pembebasan Lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 11-12 Februari 2016 lalu di Kecamatan Megamendung, Bogor. Kementerian PUPR juga telah bekerjasama dengan Pemerintah Belanda dan Korea Selatan untuk mencegah banjir dan pengembangan kawasan perkotaan. Strategi atasi banjir ini menjadi bagian dari kerjasama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda dalam konteks realisasi master plan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara. (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD. (pkppu/red)

mengaku khawatir dengan keselamatan dirinya saat menggunakan lift yang sudah rusak. Apalagi lift tersebut hingga saat ini belum diperbaiki. “Kalau lift tersebut tidak langsung diperbaiki, akan menyulitkan warga yang nantinya ingin mengurus sartifikat dikantor pertanahan,” ucapnya. (norton)

Sambungan dari Hal.8 ban Kartu Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) pada setiap rumah ibu hamil. “Baik PKK, IBI dan lembaga kesehatan lainnya adalah dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap kita secara bersamasama memberikan dukungan dengan meningkatkan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kapuas,”kata isteri orang nomor satu di Kabupaten Kapuas tersebut. Sementara itu, ditempat yang sama, Pakar Gizi UI Ahmad Syafiq dalam pemaparannya mengatakan stanting adalah keadaan balita yang lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya, yang tentu mengakibatkan anak itu menjadi anak pendek dari

tinggi standar sampai dia dewasa. Adapun akibat jangka panjang stanting adalah perkembangan otak dan fisik terhambat, sulit berprestasi, rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa mudah mengalami kegemukan. Ia menegaskan pentingnya peran masing-masing unsur yaitu lintas sektor dalam Pemerintah Daerah, sektor pangan dalam menggerakan sumber pangan yang bergizi tersedia secara lokal, DPRD, sektor swasta, LSM, Tokoh Masyarakat, masyarakat terpencil, kader posyandu dan kader PKK serta dukungan penganggaran Pemerintah Daerah dan Anggaran Dana Desa dalam mempersiapkan generasi muda yang unggul dan berkualitas. (nordin)

Edisi 705| 22-28 Pebruari 2016

Pemkab ...

Ketua KPKS melihat tambat labuh

lama tidak tersentuh perbaikan sama sekali. Hal ini disampaikan sejumlah pemilik perahu yang setiap harinya melayani penumpang antar pulau. Diant-aranya Pulau Sapeken, Pulau Sepanjang dan sejumlah pulau kecil yang ada di wilayah Kecamatan Kepulauan Sapeken. Menurut mereka, hancurnya pelabuhan rakyat ini sejak dua tahun lalu. Namun, dibiarkan begitu saja oleh pemerintah kabupaten (pemkab) Sumenep. “Entah mengapa pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep diam saja,” ucapnya. Menurut pemilik perahu, baik yang dari pulau Sapeken maupun Pulau Kangian berharap pemkab melalui Dishub agar pelabuhan rakyat ini diperhatikan. “Saya ini adalah masyarakat Sumenep. Selama ini, masyarakat kepulauan

Polsek ... menghabisi nyawa Uswatun Khasanah. Dalam rekontruksi tersebut, Mas,ud memperagakan adegan menjemput Uswatun dari Terminal Purabaya, Rabu (3/2). Saat itu, korban yang akrab disapa Uus ini diperkenalkan kepada pemilik kos. Dirumah itu pula, dia menginap. Pada adegan ketiga, Mas,ud sempat mengajak berhubungan intim dengan korban Uus. Namun pada adegan ke tujuh, merupakan awal percecokan antara tersangka dan korban, terang Kanit Reskrim Polsek Wonokromo, AKP Agung Widyoko sambil memantau proses rekontruksi. Cekcok pada kamis (4/2) malam itu ditengarai rasa cemburu. Mas,ud memergoki Uus komunikasi dengan pria lain melalui handphone miliknya. Setelah terjerembab, uus berteriak tetapi dengan sigap Mas,ud menindih tubuh Uus sekaligus membekap dengan mengunakan bantal. Tidak puas dengan itu, pada adegan ke tiga belas, Mas,ud mencekik leher korban. Saat Uus sekarat, tersangka masih tega menyiksa Uus. Akhir rekontruksi sangat lancar meskipun pihak keluarga korban berhalangan datang untuk tidak menyaksikan rekontruksi pembunuhan tersebut, ucap AKP Agung Wketika mengakhiri proses rekontruksi.

Peralatan ... peralatan PLTS yang dicuri orang. Khususnya peralatan accu yang dinilai sangat mudah untuk dicuri orang. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak Pemkab Sumenep bersama masyarakat harus sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk menjaga peralatan PLTS tersebut. Menurut Gaffar, akhir-akhir ini selalu terjadi pencurian yang dianggap mudah, termasuk pencurian motor dan mobil. Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Energi Sumber Daya dan Meneral (ESDM) Pemkab Sumenep, Abdul Kahir, SE, M.Si menyatakan, pihaknya dalam waktu dekat ini akan mengupayakan pengadaan accu PLTS. Sehingga nantinya bisa berfungsi kembali sebagai penerangan jalan, khususnya malam hari. Diakuinya pula, padamnya sejumlah penerangan lampu Penerangan Jalan Umum (JPU), khususnya sepanjang jalan Sumenep-Pamekasan tepatnya di Desa Nambakor Kecamatan Saronggi. Terlihat dua bulan belakangan ini, sempat padam akibat peralatan Accu PLTS diembat maling. Seharusnya, pihak Pemkab segera menindak lanjuti secepat mungkin untuk mengatasi hal ini. Terpenting, anggaran untuk pembelian Accu lampu tersebut bisa tersedia. Sementara itu, Abdul Kahir, mantan Kabag Humus dan Protokol Setda Kab. Sumenep mengatakan, pengguna

DPRD ... masyarakat khususnya di kecamatan-kecamatan terpencil yang berada di daratan Kalimantan, selama ini belum bisa menikmati fasilitas aliran listrik dari PLN,” kata Syairi. Kondisi tersebut menurut dia, diperparah lagi dengan adanya surat edaran dari PLN yang intinya ada pembatasan penyambungan bagi konsumen baru mengingat terbatasnya kapasitas tegangan yang ada saat ini. Bahkan dari jumlah pelanggan yang ada sekarang, cenderung terjadi overload sehingga sering terjadi pemadaman bergilir. Dikatakan Syairi, dari penjelasan PLN Cabang Kotabaru mengakui defisitnya pasokan listrik di Kotabaru sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, hal itu disebabkan kapasitas produksi dari pembangkit yang terbatas. Namun politisi Partai PDIP menyayangkan belum diketahuinya secara pasti berapa defisit dan berapa jumlah sambungan yang masih belum terlayani, untuk itu legislatif mendesak kepada PLN dan pemerintah daerah berjalan bersama dan bersinergis dalam mengatasi masalah krisis listrik ini. “Jangan masing-masing (pemda dan PLN) jalan sendiri-sendiri, harusnya bersama-sama memetakan dan membuat master plan yang jelas, agar dapat mengetahui secara pasti berapa kapasitas pasokan listrik yang dapat diproduksi dan berapa jumlah sambungan yang diperlukan,” terangnya. Hal itu perlu ditegaskan, karena menurut Syairi selama ini terkesan jalan sendiri-sendiri, seperti yang telah dilaku-

Pembangunan Rusun ... dari pejabat Kepala Panti Sosial DKI, termasuk Ika Lestari sendiri. Hal ini membuat pengawasan bobot pelaksanaan bangunan menjadi tidak maksimal. Salah satu proyek 2015 yang disorot adalah Pembangunan Rusun Pinus Elok 1 Blok (pelaksanaan fisik). Pembangunan gedung ini, menurut sumber TEROPONG, mempunyai anggaran HPS senilai Rp.12.035.011.411,75, dengan nomor rekening 5.2.3.26.14, kode lelang 27768127 tanggal 03 Agustus 2015 oleh LKPP Pemprov DKI Jakarta, Pemenang lelang PT.Tirta Dhea Addonics Pratama, dengan penawaran

SAMBUNGAN Sambungan dari Hal.12

terkesan dianak tirikan oleh Pemkab Sumenep. Saya berharap untuk anggaran 2016 ini supaya diperhatikan dengan serius,” pintanya. Hal senada diungkapkan oleh salah seorang Tokoh Ulama Kepulauan Kangayan KH. Hosien Jamat. Sejak dibangun Tambat Labuh beberapa tahun yang lalu, hingga saat ini tidak ada perhatian lagi dari pemkab. Padahal Tambak labuh ini satu-satunya yang ada di Kecamatan Kangayan, bahkan bisa dikata Tambak Labuh akases terutama para nelayan yang ada di sekitar pulau tersebut. Diharapkannya, ada perhatian dari pmkab Sumenep, karena Tambak Labuh ini selalu dikeluhkan oleh para nelayan maupun masyrakat penumpang. Hasil pantauan Komunitas Peduli Kabupaten Sumenep (KPKS) ketika terjun kelapangan, ternyata benar apa yang dikeluhkan sejumlah masyarakat sekitar. Hal ini terbukti takkurang 50 meter Tambak Labuh tersebut sudah hancur berantakan. Baik struktur pondasi maupun tambatan perahu, bahkan terlihat Lantai Tambat labuh ambruk. Terutama di bagian depan. Menurut salah seorang konsultan diprediksi perbaikan Tambak labuh tersebut bisa menelan dana setidak tidaknya Rp 200 juta. Menurutnya, Tambak labuh ini sudah rusak berat, bahkan kalau terus dibiarkan, bisa menghabiskan dana yang lebih besar, karena terlihat bangunannya hampir putus. (gaffar,koko)

Sambungan dari Hal.12

Pembangunan ... terkait penyerapan anggaran tersebut dan meminta memeriksa Kadis Perindustrian dan Energi Yuli Hartono sebagai orang yang bertanggung jawab. Sebelum Yuli Hartono menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, yang bersangkutan tahun 2012/2013 menjabat sebagai Kepala UPT Instalasi Pengelolaan Limbah Septictank (IPLS) Dinas Kebersihan. Sumber TEROPONG Ketua LSM SISIR M.Sitanggang mengatakan, bahwa modifikasi IPLS tersebut dikerjakan mulai tahun 2012 dengan anggaran, pagu IPLS Duri Kosambi Rp.20 miliar dikerjakan PT.Tirtadaya Sakti dengan penawaran Rp.18.941.455.000; pagu IPLS Pulogebang senilai Rp.20 miliar dikerjakan PT.Joglo Multi Ayu dengan penawaran Rp.18.792.757.124.

Resah ... fee yang dipatok hingga 10 persen merupakan sebagai uang pelicin untuk mendapat proyek di Dinas Bina Marga dan Tata Air. Ada dugaan kongkalikong penguasaan proyek tersebut sehingga terjadi monopoli terorganisir yang memberatkan para rekanan Disbimarta. Salah satu sumber mengatakan, jika para rekanan tidak memberikan fee terlebih dahulu, rekanan tidak akan mendapat proyek dari dinas terkait. “Dulu fee proyek bisa disetor belakangan, tapi sekarang fee wajib disetorkan sebelum proyek diproses,” kata sumber yang tidak mau namanya disebutkan. Bahkan lanjut sumber, dalam penerimaan fee tersebut pihak Disbimarta juga memanfaatkan beberapa orang staf untuk mengakomodir penerimaan fee (komisi) dari rekanan”. Emang bukti tertulis gak ada, tapi realitanya jika fee tidak langsung di setor, jangan harap dapat proyek,” kata sumber tersebut.

Perkara ...

Sementara itu Kapolsek Wonokromo, Kompol Arief Kristanto mengatakan bahwa rekontruksi ini bertujuan untuk memperjelas keterangan para saksi maupun tersangka dan sekaligus melengkapi pemberkasan oleh penyidik sebelum dikirim ke Kejaksaaan. Ini jelas pembunuhan murni, dan kami kenakan pasal 338 KUHP dengan hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara, tegas Arif Kristanto. (bhayu)

Sambungan dari Hal.12 jalan tentunya sangat perlu dan membutuhkan penerangan lampu. Khususnya jalur Sumenep-Pamekasan Desa Nambakor Kecamatan Saronggi, karena lampu sepanjang jalan tersebut dipergunakan tidak hanya malam hari saja, tetapi juga pada siang hari. Penerangan nyala nonstop 24 jam. Masih kata Abdul Kahir, karena anggaran yang diajukan hanya sebesar Rp 175 juta, yang diperkirakan dana tersebut hanya cukup untuk 50 unit. Padahal yang sangat dibutuhkan accu yang hilang sebanyak 145 unit. Dijelaskannya, yang perlu diprioritaskan adalah Jalan Sumenep – Pamekasan, sehingga nantinya bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Karena jalan tersebut bisa dikata “Jalur Tengkorak”. Apalagi akhir-akhir ini sepanjang jalan tersebut, sering kali terjadi kecelakaan, yang mengakibatkan banyak menelan korban. “Inilah yang menjadi pemikiran kami saat ini,” ucapnya. Hasil pantauan wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG di lapangan, sempat menemui sejumlah masyarakat, baik sepanjang jalan Sumenep-Pamekasan, Sepanjang Jalan perempatan keutara Lapangan Terbang Trunojoyo, yang susah terjangkau aliran listrik. “Lazimnya, pencuri yang beraksi pada malam hari tidak sendirian. Ada yang mencuri naik ke tiang listrik. Sedangkan, pencuri lainnya berjaga-jaga dan mengawasi pengguna jalan,” katanya. (gatot,koko)

Sepengetahuan pihak lembaganya, pihak PT.Kasid Sinar Abadi selaku penerima kontrak hukum senilai Rp 1.864.500 miliar dari HPS Rp.1.947 miliar juga serta merta diperiksa. Jakarta Corruption Watch selaku pelibatan dan partisipasi di pemberantasan korupsi termasuk perkara dugaan korupsi yang diduga diperistiwakan Irwan tersebut, secara hak sipil dan hukum dalam fungsi pemerintahan bernegara, akan mengadukan perkara mangkraknya kasus ini ke Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung yang serta merta ke pihak Komisi Kejaksaan

Inspektorat ... Bahkan Inspektorat diduga terbawa arus, sehingga muncul anggapan bahwa Inspektorat itu impoten dan mandul. Bahkan Pemkab Bondowoso patut diduga masih banyak terjadi korupsi yang teroganisir bagaikan siluman. Seakan-akan di tubuh Pemkab Bondowoso ini, telah dipatenkan menjadi suatu budaya. Hal ini terlihat munculnya istilah korupsi berjamaah dan tampaknya masyarakat Kab. Bondowoso mentolerir dan memakluminya. Buktinya, hingga saat ini tidak ada gebrakan yang berarti untuk menghentikan praktik KKN itu. Semuanya diserahkan kepada pemkab. Semakin banyaknya lembaga negara yang mengawasi seperti BPK, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP, Satgas Korupsi, dan sebagainya. Namun, tampaknya pelaku KKN tidak merasa takut bahkan tumbuh subur. Meskipun sudah ada kepanjangan dari lembaga pengawas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Pembangunan Menara BTS (Base Transceiver Station ) bodong yang berada di Kel. Taman Sari Kec. Bondowoso. Ini mengingat sejak awal pembangunan sudah tidak mengan-

Kemana ... Menurut M.Sitanggang bahwa pengadaan barang tersebut terkesan tidak masuk akal,dikarenakan Dinas Sosial DKI Jakarta yang notabene memilik Panti yang khusus untuk membantu yang Lanjut Usia serta Pemerintah Pusat pun sudah ada Kementerian Sosial dan Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Bermasalah Sosial sudah ada di Dinas Sosial DKI Jakarta.

Sejumlah ...

Sambungan dari Hal.12 kan pemerintah daerah dengan pembangunan PLTU di Sigam, kemudian kerjasama dengan perusahaan dengan pembangunan simelter dan lain-lain, kenyataannya masih membuahkan hasil. Faktanya rakyat masih harus prihatin karena untuk mendapatkan fasilitas penerangan dan listrik di tempat tinggal mereka kelihatannya hanya berupa angan-angan. “Kami harapkan sekarang semua pihak bersinergis, momentumnya tepat yakni program pemerintah pusat yang akan membangun pembangkit berkapasitas 35.000 MW, diharapkan kita (Kotabaru) juga mendapatkan bagian untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat Kotabaru,” kata Syairi seraya menyebut kesanggupan legislatif untuk memback-up melalui lobi atau permohonan ke pemerintah pusat. Lebih lanjut diungkapkan, usaha tersebut merupakan masuk dalam program jangka panjang, namun demikian program jangka pendek juga tetap diupayakan, dan menjadi kabar baik, dari penjelasan PLN Cabang Kotabaru dalam waktu dekat ada penambahan tiga unit generator yang akan diperuntukkan di Kecamatan Kerayaan, Sebanti Pulau Laut Tengah dan Sebelimbingan Pulau Laut Utara. Meski belum semua teratasi, namun setidaknya penambahan generator ini dapat mengurangi besarnya defisit pasokan listrik, khususnya dapat menambah jumlah sambungan baru bagi masyarakat yang selama ini sudah lama menunggu giliran. (ani)

Sambungan dari Hal.12 terkoreksi Rp.10.111.751.000,00. Ketua LSM SISIR M.Sitanggang mengatakan kepada TEROPONG, bahwa pembangunan gedung Rusun Pinus Elok 1 Blok ini diduga tidak sesuai speck. Bahkan, Ketua LSM SISIR meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Ahok, meilhat langsung ke lokasi di Jalan Komarudin, Jakarta Timur. Sebelum berita ini direlease, Wartawan Koran ini berusaha menemui Kadis Perumged Ika Lestari dan Kabid Pembangunan Sukmana, tapi yang besangkutan tidak dapat dihubungi. (benny/kardi)

Amir menilai, Penyidik KPK sudah mulai paham menelusuri kasus RS Sumber Waras. Penyidik, lanjutnya, sangat berhati-hati karena akan berkaitan dengan stabilitas keamanan dan politik Ibukota. “Saya yakin, dalam minggu-minggu ini pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait akan terus berkembang. Ahok juga harus siap-siap menyusul”, pesan Amir. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana juga menyebutkan, terkait kasus RS Sumber Waras ada beberapa pejabat DKI yang sudah diperiksa KPK. “Yang saya dengar kalau enggak salah ada tiga pejabat DKI yang sudah dipanggil”, ujar Lulung sapaannya di DPRD DKI. Namun, Lulung tidak mau menyebut rinci nama-nama pejabat yang sudah dipanggil KPK terkait RS Sumber

Terindikasi ... kebenaran penerimaan sejumlah uang ratusan juta seperti sudah tersirat pada salah satu harian ibukota pada Senin, (15/02) dan Selasa (16/02). Sementara, dalam rangka maksud dan tujuan yang sama, lembaga pihak kami sedang persiapan pelaporan hukum korupsi terkait pendirian dan penyelenggaraan 10 unit klaster (town house) Jalan Kecapi V Rt.001/Rw.05 Jagakarsa. Bangunan gedung itu di segel, tetapi lestari pembangunannya. Penelusuran nomor blad, kontrak blok plan, advis planning bersandingkan KRK sedang diujikan JCW keabsahannya ke pihak SKPD di Balai Kota DKI.

11 Sambungan dari Hal.12 Untuk penyelesaian pekerjaan Duri Kosambi tahun 2013, pagu anggaran modifikasi IPLS Rp.15.745.200.000 dikerjakan PT.Brahmakerta Adiwira dengan penawaran Rp.15.182.062.000; Peningkatan fasilitas IPLS Duri Kosambi pagu anggaran Rp.5.879.450.000 dikerjakan PT.Tirtadaya Sakti dengan penawaran Rp.5.496.607.000. Ketua LSM SISIR mengatakan, bahwa anggaran tersebut diduga mark-up, ini terbukti bahwa pengelolaan IPLS Pulogebang dan Duri Kosambi tidak maksimal (abal-abal). M.Sitanggang juga mengatakan, masih mendalami markup tersebut untuk dibuatkan laporan kepada Aparat Penegak Hukum. Sebelum berita ini direlease, Wartawan Koran ini berusaha konfirmasi kepada Kepala Dinas Yuli Hartono, tapi tidak dapat ditemui. (benny/kardi)

Sambungan dari Hal.12 Menanggapi hal ini, Direktur Investigasi LSM Coruption Inquiry Prevent Society (CIPS) DPP Pusat, Baskoro mengatakan terkait dugaan fee 10 persen ini, Disbimimarta bisa dikenakan proses hokum. Karena dalam Keppres 54/2010 dan perubahan Perpres 04/2015 disebutkan tidak ada kewajiban bagi rekanan memberikan fee untuk mendapat proyek artinya apa yang dilakukan oleh disbimarta bisa dikatagorikan gratifikasi. Karena itu, dia menghimbau Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, untuk menindaklanjuti kasus ini. Dan jika terbukti benar, Walikota wajib melaporkan hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan. Tapi pertanyaannya, beranikah Walikota melaporkan hal ini?. “Jika Walikota mendukung pemberantasan korupsi di Kota Bekasi, wajib hukumnya Walikota Bekasi melaporkan hal ini keranah hukum,” tegas Baskoro. (norton)

Sambungan dari Hal.12 Republik Indonesia (KKRI). Sebab, dua Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta sudah tergolong tidak pencerminan kaidah-kaidah yang baik dalam mengawal hati nuraninya sendiri terhadap azas penyelenggara negara harus melakukan hukum. “Melakukan hukum yakni, prinsip lima azas penanganan perkara dugaan korupsi seperti disebutkan di atas. Semestinya, Sudung Situmorang selaku penyidik tertinggi di Kejaksaan DKI Jakarta turun ke bawah,” tegasnya Manat. (tim)

Sambungan dari Hal.12 tongi izin resmi. Sehingga Menara BTS itu, saat ini diduga telah beroperasi dan hal itu sungguh disayangkan. Mengingat tidak adanya tindakan dan sikap tegas dari Pemkab. Bondowoso. Masih kata Muhammad Affan Abaedillah, akibatnya masyarakat Kab. Bondowoso menjadi bingung dan tidak tahu lagi harus bagaimana caranya untuk mengurangi adanya KKN. Yang justru muncul adalah rasa skeptis, pesimis dan apatis dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkab Bondowoso. Utamanya pemberantasan KKN. Apakah Inspektorat sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan audit internal terhadap program-program kegiatan yang dilaksanakan SKPDSKPD. Ini tentu saja mampu menemukan pelanggaranpelanggaran. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan apakah Inspektorat “berani” menyatakan kepada kepala daerah, bahwa Kepala SKPD dan kroni-kroninya yang telah melakukan pelanggaran hukum dengan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan. (bambang/edy)

Sambungan dari Hal.12 Anggaran yang mana, Pemda DKI Jakarta bisa minta bantuan dari Kemensos. “Kenapa ini ada anggaran sampai Rp.2 milyar. Diminta juga Ahok Gubernur DKI Jakarta supaya Kasubag TU dan Kasi Dayasos Sosial Jakarta Selatan dicopot,” ujar M.Sitanggang kepada TEROPONG. (benny)

Sambungan dari Hal.12 Waras itu. Saat disinggung dari mana informasi itu didapat, dia hanya menjawab singkat, “Ya, adalah”. Lulung juga mengabarkan, kalau DPRD DKI akan berkunjung ke KPK. “Kita cuma mau koordinasi saja dengan para Pimpinan KPK. Kan tempo hari pas DPRD ke sana (KPK) komisionernya masih yang lama, yang Paka Ruki (Taufiequrachman Ruki)”, ujarnya. Lulung menambahkan, koordinasi ke KPK dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemprov DKI, khususnya di DPRD. “Kita mau wanti-wanti supaya kasus-kasus korupsi pada APBD-P 2014 enggak terulang. Apalagi, menjelang Pilkada. Kan rawan penyelewengan tuh”, jelasnya. Lulung tak menampik kemungkinan di pertemuan itu juga bakal ikut membahas perkembangan penyelidikan dugaan korupsi di Pembelian Lahan RS Sumber Waras. “Kita mau tahu, sampai sekarang KPK sudah secepat apa mengusut kasus itu. Apalagi kemarin sempat jadi trending topic kan di twitter””, ucapnya. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano Ahmada menilai, kasus RS Sumber Waras membuat Ahok panik. Dia mensinyalir, rencana penertiban lokalisasi Kalijodo yang digembor-gemborkan Ahok hanya untuk mengalihkan isu kasus tersebut. “Permasalahan Kalijodo yang dibesar-besarkan, jangan-jangan akal bulus Ahok untuk mengalihkan isu RS Sumber Waras. Kan bisa saja, supaya semua orang larut dalam permasalahan Kalijodo dan lupa dengan kasus RS Sumber Waras”, ketusnya. (tim)

Sambungan dari Hal.12 Mudah- mudahan secepatnya metologis data diperoleh atau dimiliki JCW. Pasti dilapor, janji ke pihak TEROPONG. Bentuk anomali hukum bangunan lainnya yang akan dilaporkan yakni 16 unit rumah tinggal bertipe klaster berlapis dua Jalan Pepaya Raya Rt. 003/05 Kelurahan Jagakarsa. Dengan hanya satu penerbitan IMB, jelas mengangkangi Undang-undang berlaku. Delik hukum ditimbulkan kiranya menjadi absolut hukum pelaporan dalam bahagian pelibatan atau partisipasi JCW membantu penyidikan pelanggaran hukum bersejajarkan gratifikasi berhadiah “silih korupsi” bangunan gedung. (tim)

Suratkabar Nasional

12

"Investigasi, Hukum & Kriminalitas"

Edisi 705| Th.XV Minggu IV| 22-28 Pebruari 2016|

email: [email protected]

email:[email protected] P. Jawa Rp. 5.000,- [Luar Jawa Tambah Ongkos Kirim]

Pembangunan IPAL Dinas Kebersihan TA 2012/2013 Disorot Resah, Rekanan Disbimarta Ditarik Fee Hingga 10%? Perkara Dugaan Korupsi Irwan di Kejati Sayup-Sayup?

Yuli Hartono

M. Sitanggang

JAKARTA, TEROPONG - MUNCULNYA pemberitaan beberapa media Ibukota yang menyoroti pekerjaan Pembangunan Peningkatan IPAL Dinas Kebersihan, Pulogebang dan Duri Kosambi, membuat narasumber dari LSM SISIR di konfirmasi. Ketua LSM SISIR M.Sitanggang mengatakan, seharusnya BPK tanggap

BEKASI, TEROPONG - Lagi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi menjadi sorotan dari sejumlah kalangan. Pasalnya, untuk mendapatkan proyek, para rekanan dipatok fee hingga 10 persen. Para rekanan pun mengaku resah lantaran besaran fee tersebut sangat memberatkan dan merugikan rekanan atau kontraktor, sehingga berdampak pada kualitas pekerjaan proyek di Kota Bekasi. Hal itu disebabkan maraknya pungutan-pungutan liar yang dilakukan pihak oknum Disbimarta. Menurut informasi yang dikumpulkan Wartawan TEROPONG, besaran

„ Bersambung ke hal.11

„ Bersambung ke hal.11

Kejagung Diminta Periksa Proyek Koridor Transjakarta Rp.12 Miliar JAKARTA, TEROPONG J A K A RTA Corruption Watch (JCW) dalam pelibatan dan partisipasinya sebagai salah satu LSM di Ibukota bidang antikorupsi telah pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket)dengan Juaini Yusuf Ir. Yusmada Faisal data-data diperoleh/dimiliki tentang proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi DKI Jakarta terhadap program Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013. Proyek bernilai pagu pekerjaan diatas Rp.12 miliar tersebut, menurut Koordinator JCW Manat Gultom kepada TEROPONG Kamis (19/11) di Gedung bundar Kejaksaan Agung menyatakan, bahwa dugaan penyelewengan anggaran Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta pada koridor satu hingga

Kondisi Pelabuhan Rakyat Memprihatinkan

Pemkab Terkesan ‘Anak-Tirikan” Masyarakat Kepulauan

koridor sepuluh itu sudah didiskusikan pihaknya dengan jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejagung. Sesuai prinsip penatausahaan pelaporan dugaan peristiwa tindak pidana korupsi, jelas Manat, bahwa kedatangan elemen masyarakat kepada Penyidik Hukum korupsi dalam rangka pengujian materi data dan bukti hukum pelaporan memang diperbolehkan Undang-Undang. Dalam rangka peningkatan materi pelaporan dugaan peristiwa tindak pidan korupsi pada Dinas PU DKI Jakarta pada proyek Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta tersebut, sesuai data dan dokumen dinyatakan memenuhi penanganan perkara korupsi. Dengan demikian, tegasnya Manat, pulbaket dengan data dokumen terkait kekuasaan atas pengeloaan dana sebesar Rp.12.421.805.400 sesuai Harga Penawaran Sendiri (HPS) atau pagu kontrak hukum senilai Rp.9,8 miliar oleh Kadis PU dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah rentan dikorupsikan. Pembuktian data/dokumen bahwa sejak penyusunan mata anggaran hingga penerapan paket pekerjaan terjadi unsur pasif maupun bentuk-bentuk korupsi yakni terpenuhi dalam pelaporan JCW.Dan secepatnya, JCW menyampaikan perkara dugaan korupsi tersebut ke pihak Jampidsus Kejagung. “Kita komit terhadap pertemuan Kamis (19/11) dengan pihak jajaran Gedung Bundar”, tegasnya. (tim)

Polsek Wonokromo Ungkap Pembunuhan di Jalan Brawijaya

SUMENEP, TEROPONG – PELABUHAN Rakyat yang panjangnya kurang lebih 100 meter dan lebar 1,2 meter hampir separuh bangunan dermaganya ambruk. Penyebabnya adalah terjangan ombak besar pada musim tertentu. Kini, kondisi dermaga yang dipergunakan untuk tambat labuh (TL) para nelayan di Kecamatan Kangayan, yang terletak di Dusun Payanassamm Desa Kangayan, Kecamatan Kangayan, itu sangat memprihatinkan. Para nelayan yang menurunkan hasil tangkapan dan barang di pelabuhan rakyat ini, kini dihinggapi perasaan khawatir. Lokasi tambat labuh dengan type Urugan Batu ini sudah

S U R A B AYA , TEROPONG - MAS.UD Suryadi, tersangka kasus pembunuhan Uswatun Khasanah, Rabu (17/2) kemarin menjalani rekontruksi. Pria yang berumur 28 tahun itu memperagakan 18 adegan. Polisi yakin pembunuhan tersebut dilakukan secara spontan, tidak ada unsur Rekonstruksi pembunuhan kesengajaan. Rekontruksi itu dilakukan di rumah kos Mas.ud, di Jalan Brawijaya, Gang Kedurus no 4 Surabaya. Tak pelak, rekontruksi tersebut juga mengundang perhatian warga sekitar, ingin melihat bagaiman tersangka

„ Bersambung ke hal.11

„ Bersambung ke hal.11

Peralatan PLTS Rawan Pencurian Jalur Sumenep – Pamekasan Diprioritaskan

DPRD Desak Pemkab Kotabaru Atasi Masalah Listrik di Daerah Terpencil

SUMENEP TEROPONG – KARENA banyaknya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang kini telah hilang dan dicuri orang, khususnya jalur Sumenep – Pamekasan untuk segera diperbaiki, karena jalur tersebut dipandang rawan. Rawannya jalur tersebut disamping jaringan listrik yang telah habis diembat maling, juga jalan tersebut banyak yang berlubang di sana-sini. Padahal Jalur Sumenep-Pamekasan itu adalah Jalan Nasional. Untuk menghindari hal yang tidak ingin terjadi dan membahayakan masyarakat, pihak Pemkab Sumenep segera memperbaiki. Demikian disampaikan Ketua Komunitas Peduli Kabupaten Sumenep KPKS, R. Abd. Gaffar Rifai kepada wartawan di kediamannya, pekan lalu. Seperti yang dilansir pada edisi 704 minggu ke-III, terkait banyaknya

KOTABARU, TEROPONG - DPRD Kotabaru melaksanakan rapat kerja, karena adanya tuntutan dari masyarakat kecamatan yang belum mendapatkan fasilitas listrik dari PLN. DPRD juga mendesak pemerintah daerah untuk sama - sama mengatasi permasalahan ini, khususnya PT.PLN saling berkordinasi saling berkoordinasi dan bersinergis dalam mengatasi permasalahan masih banyaknya masyarakat Kotabaru belum terlayani listrik, khususnya di daerah terpencil. Hak itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis usai memimpin rapat kerja bersama PLN Cabang Kotabaru dan para pemangku kepentingan (stakeholder) sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kotabaru, Rabu. “Dilaksanakannya rapat kerja ini bermula dari desakan dan tuntutan

„ Bersambung ke hal.11

„ Bersambung ke hal.11

Ketua KPKS menunjuk tambat labuh yang hancur

JAKARTA, TEROPONG BESARNYA anggaran yang digolontorkan Gubernur DKI Jakarta kepada Pembangunan Rumah Susun (Rusun) di DKI Jakarta membuat Kepala Dinas Perumahan dan Gedung (Perumged) Ika Lestari Aji dan Kepala Bidang Pembangunan Sukmana terlalu percaya diri (pede). Bahkan, untuk pejabat di Dinas Perumged tidak perlu dari Sarjana Pembangunan, cukup pejabat tersebut Asal Bapak Senang (ABS)?. Hal ini mungkin membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Kadis Perumged Ika Lestari Aji memilih pejabat Eselon III dan IV di Dinas Perumahan berasal Ika Lestari Aji

„ Bersambung ke hal.11

„ Bersambung ke hal.11

Inspektorat Kab.Bondowoso Mandul?

BONDOWOSO, TEROPONG - SALAH satu Lembaga Pemerintah Daerah yang diberi tugas fungsi untuk mengurangi terjadinya praktik KKN di Birokrasi Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bondowoso adalah Inspektorat. Inspektorat memiliki 3 (tiga) tugas utama yaitu melakukan pengawasan, pembinaan, dan pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga disebut dengan audit internal, sementara audit eksternal dilaksanakan oleh BPK dan BPKP. Menurut Muhammad Affan Abaedillah, Koordinator Investigasi Ormas Bara JP, idealnya dari hasil melaksanakan tugasnya itu, Inspektorat mampu mengerem para birokrat dan aparaturnya untuk tidak melakukan KKN. Akan tetapi realitanya sangat disayangkan fungsi dan tugas yang diberikan oleh negara dan pemerintah itu, diduga tidak dilaksanakan secara maksimal. „ Bersambung ke hal.11

Kejari Diminta Usut Anggaran Sudin Sosial 2015

Kemana Larinya Anggaran Sampai Rp 2 Miliar JAKARTA, TEROPONG - TERKAIT Anggaran di Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan (Jaksel) Tahun Anggaran 2015, M.Sitanggang Ketua LSM “SISIR” DPW DKI Jakarta, mendesak supaya Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan supaya memeriksa mantan Kasudin Sosial Jakarta Selatan Drs.Kismoyohadi,M.Si serta Kasubag TU Siti Djulaeha,S.Sos, hal terkait anggaran tahun 2015 yang baru saja dilaksanakan.Adapun dugaan korupsi yang yang merebak adalah Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia yang mencapai Rp.2.282.280.200, Siti Djuleha,S.Sos Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Rp.276.607.500, Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Bermasalah Sosial Rp.4.306.304.000. Dan menurut informasi melalui stafnya yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa di Seksi Rehabilitasi Sosial (Rehsos) yang dikomandoi Maria April Astuti,S.Sos.M,Si yang sekarang di KDSK sempat bermasalah juga dan berurusan dengan aparat hukum dan Kepala Kejari Jakarta Selatan juga diminta periksa Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Susiana terkait kegiatan pengadaan pin emas apa betul itu memang emas asli dan apa dilaksanakan juga. „ Bersambung ke hal.11

Terkait Rumah Sakit Sumber Waras

Sejumlah Orang Dekat Gubernur, Sudah Diperiksa

JAKARTA, TEROPONG - PIHAK Jakarta Corruption Watch (JCW) mendesak Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam penatausahaan penanganan perkara pelanggaran hukum dan indikasi suap terkait penyelenggaraan tiga bangunan gedung di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Cilandak dan Pasar Minggu. Prinsip azas kepastian hukum, visible, accessible, akuntable serta, transparan merupakan tuntutan hak sipil dan hukum publik. Koordinator JCW Manat Gultom kepada TEROPONG, Rabu (17/2), di Kejari Jaksel, Tanjung Barat itu, mengungkapkan bahwa pendirian 10 unit klaster lapis dua Jalan Kecapi V Rt.006/005 Jagakarsa, dan rumah kos-kosan puluhan kamar Jalan Villa Jati Padang Rt.001/08 Jati Padang, serta Ruko 4 unit lapis tiga Jalan Lebak Bulus Raya No.33 Blok Z Kavling 14 Lebak Bulus, yakni melanggar Pasal 1 hingga Pasal 8 UUBG 28/2002 serta Pasal 20 Perda Provinsi DKI Nomor 7/2010 tentang IMB, dan Pasal 16 Perda 1/ 2014 terkait zonasi Rencana Detail Tata Ruang wilayah hukum DKI Jakarta. Ironisnya tambah Manat, bahwa Kepala Suku Dinas Penataan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Syukria yang serta merta Kasie Pengawasan dan Penertiban dengan tiga Kepala Seksi DPK Kecamatan tersebut mengetahui pelanggaran KDB, KDH, KTB, KLB, RTBL disertai penipuan peruntukan Ijin Mendirikan Bangunan,” sindirnya. Bentuk anomali hukum dipertunjukkan Kasus DPK Cilandak, Jagakarsa disertai Kasie Penertiban Bangunan Sudin DPK Jaksel yakni pernyataan tersirat SMS membongkar menertibkan bangunan bermasalah hukum, tetapi tidak mewujudkan penertiban adalah mengindikasikan

JAKARTA, TEROPONG NASIB Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diujung tanduk?. Beredar kabar, KPK akan segera memanggilnya. Gerah kerap didemo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mulai menunjukkan taringnya untuk mengusut kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Kabarnya, lembaga antirasuah ini telah menjadwalkan pemanggilan kepada Gubernur Ahok. PemanggBasuki Tjahaja Purnama ilan tersebut setelah KPK mencecar dua orang dekat Ahok beberapa waktu lalu. Keduanya disebut sebagai penyambung lidah antara Ahok dan Yayasan RS Sumber Waras, yang ternyata bermasalah. Hal itu diungkap Pengamat Kebijakan Publik Budgeting Metropolitan (BMW) Amir Hamzah. Ia mengatakan, Satgas KPK Khusus kasus RS Sumber Waras sudah memanggil dua orang dekat Ahok. Kedua orang tersebut adalah bekas pejabat di ring satu Pemprov DKI yaitu mantan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGU-PP) Pemprov DKI Sarwo Handayani dan mantan anggota TU-PP Zainal Musappa. Oleh karenanya, ia meminta publik agar tidak terburu-buru mengkritik KPK. Selama ini, lanjutnya, kinerja Penyidik Komisi Antirasuah itu memang sarat dengan spionase intelejen. “Lihat saja bagaimana gaya Penyidik KPK bekerja, mereka dua orang itu kan bukan nama-nama yang selama ini sering disebut, tapi dengan kecanggihan Penyidik KPK, mereka sisir dari ring satu Balaikota”, ujar Amir kepada Wartawan.

„ Bersambung ke hal.11

„ Bersambung ke hal.11

Pembangunan Rusun Pinus Elok Terindikasi Suap, Gedung Bangunan di Jaksel Dilaporkan ke Jaksa DKI TA 2015 Disorot Kadis Perumged Ikut Tanggung jawab

JAKARTA, TEROPONG - PENATAUSAHAAN penanganan perkara dugaan korupsi terhadap kekuasaan pengelolaan APBD pada Sudin Damkar dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah sayup-sayup. Padahal, penanganannya sudah lama. Dan berproses dengan dua Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI. Sebenarnya, Irwan selaku Kepala Suku Dinas, sudah beberapa kali dipanggil dalam rangka pemeriksaan terkait dugaan bentuk-bentuk korupsi terhadap pengadaan Four Layer Fire Hose itu. Demikian dikatakan kordinator JCW Manat Gultom, baru-baru ini.