Pelaksanaan dan. anduan. elaporan Program Beasiswa STAR. Reporting and Implementation Manual. (Loan#2927-INO- Asian Development Bank) Revisi

P

anduan elaksanaan dan elaporan Program Beasiswa STAR Reporting and Implementation Manual PROGRAM PENDIDIKAN S1 DAN S2 BIDANG AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA 2013 – 2017

Revisi

(Loan #2927-INO - Asian Development Bank)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Financial and Development Supervisory Agency Secretariat: Jl. Pramuka No. 33 Lt .1, Jakarta Timur 13120

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Manual for Implementation and Financial Accountability

DESKRIPSI DESCRIPTION

PROGRAM BEASISWA STRATA 1 DAN STRATA 2 BIDANG AKUNTANSI/KEUANGAN SEKTOR PUBLIK STATE ACCOUNTABILITY REVITALIZATION (STAR) TAHUN 2013- 2017 SCHOLARSHIP PROGRAM FOR BACHELOR AND MASTER PROGRAM IN PUBLIC SECTOR ACCOUNTING OR AUDITING STATE ACCOUNTABILITY REVITALIZATION (STAR) YEAR 2013-2017

1

Kode Program

Number 2927-INO-Asian Development Bank

Program Code 2

Nama Program

Program Beasiswa S1/D-IV Dan S2 Kekhususan Akuntansi Pemerintahan atau Pengawasan Keuangan Negara

Program Name

Scholarship Program for Bachelor Degree (S1/D-IV) and for Master Degree (S2) In Public Sector Accounting or Auditing

3

Penerima Manfaat

Prioritas kepada pegawai pengelola keuangan (P K N) dan auditor internal (APIP) di pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga

Program Recipients Prioritize on the public finance officer or internal audit working in the Local Governments and the Ministries/Agencies

4

Tujuan

1. Meningkatkan kompetensi penerima program beasiswa; 2. Membuka kesempatan dan akses pendidikan di bidang ilmu akuntansi dan audit sektor publik; 3. Menciptakan lulusan akuntansi dan audit sektor publik


di lembaga pemerintahan daerah dan K/L; 4. Mendukung

perbaikan

dan penguatan pengelolaan

keuangan daerah dan pusat melalui pengembangan SDM

pengelola

keuangan

dan

internal

auditor

pemerintahan. Purpose

1. Increase competency of the scholarship recipients; 2. Open opportunities and access to education in the public sector accounting and auditing; 3. Produce graduates in public sector accounting and auditing

for

the

local

governments

and

ministries/agencies; 4. Support the capacity of government internal auditor and public finance officer. 5

Sasaran

Terciptanya

2.500 pegawai pengelola keuangan dan

internal auditor pemerintahan yang ahli dalam penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di pusat dan daerah.

Target

Availability of 2,500 public finance officer and internal auditor capable of strengthening the accountability of the public financial management of the central and the local governments.

6

Peruntukan dana

Diperuntukkan mahasiswa,

bagi

dan

biaya biaya

pendidikan, lain

biaya

berkaitan

hidup

dengan

penyelenggaraan program beasiswa STAR Intended use of fund 7

Laporan

For tuition fees, living expenses, and other costs associated with the implementation of the STAR scholarship program. Berisi

perkembangan

pelaksanaan

dan

penggunaan/

penyaluran dana program beasiswa STAR pendidikan S1 dan S2 bidang akuntansi/keuangan sektor publik Report

Implementation Progress and funds utilization of STAR’s scholarship program for Bachelor and Master Degree in Accounting/ Finance of Public Sector

ii


DAFTAR ISTILAH GLOSSARY ADB

Asian Development Bank

BPKP

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Financial and Development Supervisory Agency

DGHE

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Directorate General of Higher Education

K/L/Pemda

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Ministries/Agencies/Local Government

Kontrak

Perjanjian kerjasama penyelenggaraan program beasiswa

Contract

STAR antara BPKP dan Perguruan Tinggi penyelenggara Implementation of cooperation agreements between the BPKP STAR scholarship program and university organizers

Mahasiswa

Staf pengelola

keuangan

dan internal auditor di instansi

pemerintahan daerah dan kementerian/lembaga penerima program beasiswa STAR Student

MoU

Financial managementstaff and internal auditors in local governments and ministries/agencies as recipients of STAR scholarship Memorandum of Understanding - Kesepakatan kerjasama pelaksanaan program beasiswa STAR antara pemerintah daerah/kementerian/lembaga

dengan

Perguruan

Tinggi

penyelenggara dan dengan BPKP

PIU

Memorandum of Understanding - Cooperative agreement for the execution of the STAR scholarship program between the local betwen governments/ministries/agencies with universities providing the scholarship program and BPKP as well Unit Pelaksanaan Proyek Project Implementation Unit

PKN-APIP

Pengelola

keuangan

negara

(mis.

pengelola

keuangan

instansi, pengelola barang, penyusun laporan keuangan, bendahara,

dan

pembantu

bendahara)

dan

aparat

pengawasan intern pemerintahan Public finance officer (e.g. public finance in government agency, goods management officer, financial statement officer, treasury, and treasury assistance) and government internal auditor PT Penyelenggara

Perguruan Tinggi Penyelenggara

University/Colleges

Universities/colleges providing the Degree Program

SPM

Surat Perintah Membayar Payment Order iii


SP2D

Surat Perintah Penarikan Dana Warrant for Withdrawal

STAR

State Accountability Revitalization

TPP-PT

Tim Pengelola Program yang ditetapkan oleh Rektor untuk menangani penyelenggaraan program beasiswa STAR di setiap Perguruan Tinggi

STAR-Managing

A

Team

established

Team

implementation

of the

by STAR

the

Rector

scholarship

to

handle

program

the

at the

university

iv


KATA PENGANTAR INTRODUCTION

Pengelolaan keuangan Negara dan pengawasan yang efektif merupakan faktor penentu

dalam menciptakan

tata kepemerintahan

yang baik (good public

governance). Dalam rangka itu, peningkatan profesionalisme pegawai pengelola keuangan

negara

dan aparat

pengawasan

intern

pemerintahan

(PKN-APIP)

merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian. Untuk itu, pemerintah, dalam hal

ini

Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan

(BPKP)

dengan

dukungan Loan Number 2927-INO dari Asian Development Bank (ADB) melalui program

State

Accountability

Revitalization

(STAR),

diantaranya

meningkatkan kapasitas pegawai PKN-APIP melalui penyelenggaraan

berupaya program

beasiswa pendidikan formal S1/D-IV dan S2. Financial management and effective supervision is a key factor in creating good public governance. In this context, improving the professionalism of public finance officers and internal audit on the government (PKN-APIP) is a prerequisition. To that end, the government, in this sense the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) with the finance support of The Loan Number 2927-INO from the Asian Development Bank (ADB) through a program called the State Accountability Revitalization (STAR), is seeking to increase the capacity of those employees through a Scholarship for: S1/D4 (Bachelor Degree) Program and and S2 (Master Degree) Program. Tujuan utama penyelengaraan program The STAR’s scholarship program mainly beasiswa STAR adalah untuk mewujudkan aim to help build (1) the equality and expansion of access for bachelor and (1) pemerataan dan perluasan akses master degree education in public program beasiswa pendidikan S1/D-IV accounting or auditing, (2) competencies dan S2 akuntansi atau pengawasan of public finance officers and internal audit on the government, and (3) the sektor publik, (2) pegawai PKN-APIP serta quality of the state financial (3) peningkatan kualitas akuntabilitas accountability. pengelolaan keuangan negara. Secara umum penyelenggaran program In general, the delivery of the scholarship beasiswa langsung Program

merupakan bantuan

dana

penyaluran program pendidikan education

is

a fund

direct to

distribution

of

universities/college

Beasiswa STAR ke Perguruan providing the STAR Scholarship Program.

Tinggi (PT) penyelenggara untuk dikelola The fund is independently managed by secara mandiri. PT diharapkan mengelola the Universities. dana bantuan secara

Universities/college are

expected to manage the funds in a

v


transparan

dan

akuntabel

sehingga transparent

and

accountable

manner

memiliki dampak atau manfaat yang that it will have an impact or benefit langsung menyentuh pada kebutuhan directly touching on the need for the pelaksanaan program pendidikan yang

implementation of specifically designed

dirancang khusus untuk itu.

education programs.

Untuk

mempermudah

monitoring,

BPKP

koordinasi

menyusun

dan BPKP

prepares

Panduan Implementation

Pelaksanaan Program dan Pertanggung- Accountability: jawaban

Keuangan.

menjelaskan

Panduan

program

The

ini Scholarship

Manual

and

Financial

Bachelor

Program

in

organisasi

and

Master

Public

Sector

beasiswa, Accounting and Auditing. This manual

persyaratan yang harus dipenuhi oleh explains the scholarship mahasiswa,

for

program, the

pelaksana, requirements for universities and students

mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan eligibel for the degree program, and all dana, ketentuan pertanggungjawaban units

implementing

the

program.

The

keuangan, dan sistem pelaporan hasil manual also describes mechanisms for pelaksanaan. Oleh karena itu, setiap PT implementation, yang akan menyelenggarakan program financial

utilization, provision of

accountability

and

pendidikan bidang akuntansi/keuangan systems implementation. sektor publik ini, harus memahami dan providing memedomani menjamin

panduan

keberhasilan

ini

the

reporting

All universities

program

must

fully

untuk understand the manual to ensure the

pelaksanaan successful implementation of the program

program agar lebih efektif, efisien, dan to make it more effective, efficient, and akuntabel.

accountable.

Jakarta,

Maret 2014

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam BPKP Selaku Pengarah Harian STAR BPKP

Binsar H. Simanjuntak

vi


DAFTAR ISI Table of Contents DESKRIPSI . ...................................................................................................................................................

i

DESCRIPTION ..............................................................................................................................................

i

DAFTAR ISTILAH .......................................................................................................................................... iii GLOSSARY ................................................................................................................................................... iii KATA PENGANTAR .................................................................................................................................... v INTRODUCTION .......................................................................................................................................... v DAFTAR ISI ................................................................................................................................................... vii Table of Contents .................................................................................................................................... vii CHAPTER I . PENDAHULUAN .................................................................................................................. 1 INTRODUCTION .......................................................................................................................................... 1 Latar Belakang .................................................................................................................... 1

A.

Background ........................................................................................................................................ 1 B.

Tujuan .................................................................................................................................................... 2 Goals .................................................................................................................................................... 2 Dasar Hukum ........................................................................................................................ 3

C.

Legal Basis ........................................................................................................................................... 3 D. Penerima Manfaat Program Beasiswa ..................................................................................... 4 Beneficiaries of the Scholarship Program ............................................................................... 4 Hasil yang Diharapkan ..................................................................................................... 4

E.

Expected Result ................................................................................................................................ 4 F.

Sumber Pendanaan ........................................................................................................................ 5 Source of Funding ............................................................................................................................ 5

G. Pendekatan Program Beasiswa .................................................................................... 5 Scholarship Program Approach ............................................................................................... 5 CHAPTER II. KRITERIA DAN MEKANISME SELEKSI ............................................................................. 6 SELECTION CRITERIA AND MECHANISM ........................................................................................... 6 Kriteria Penerima dan Penyelenggara Program Beasiswa ................................ 6

A.

Beneficiaries’s Criteria of the Scholarship Program ............................................................. 6 1.

Program Beasiswa S1/D-IV .................................................................................................... 6 S1/D-IV Scholarship Program ............................................................................................... 6

2.

Program Beasiswa S2 .............................................................................................................. 7 Master Scholarship Program ................................................................................................ 7

3.

Kriteria PT Penyelenggara Program Beasiswa S-1/D-IV ............................................. 8 Criteria for Universities Providing Bachelor Scholarship Program .......................... 8

4.

Kriteria PT Penyelenggara Program Beasiswa S2 ........................................................ 8 Criteria for Universities Providing S2 Degree Program ................................................ 8 vii vii


B.

Mekanisme Seleksi Penerima Program Beasiswa ................................................................ 8 Selection Mechanism of the Scholarship Program ............................................................. 8 1.

Seleksi Peserta Beasiswa S1/D-IV dan S2 .................................................................... 9 Selection Process for Participant of Scholarship Programs ...................................... 9

2.

Seleksi Perguruan Tinggi Penyelenggara .................................................................. 10 Universities Selection Process .............................................................................................. 10

CHAPTER III. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ................................................................................ 11 ORGANIZATION, DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF PARTIES ............................................. 11 A. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ....................................................... 11 Financial and Development Supervisory Agency .............................................................. 11 B.

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah ....................................................................... 13 K/L/Local Government ................................................................................................................... 13

C. Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan .................................................... 14 Universities/College Providing Degree Program .................................................................. 14 D. Mahasiswa Penerima Program Beasiswa ............................................................................... 16 Beneficiaries of the Scholarship Program ................................................................................ 16 CHAPTER IV. PENYALURAN DANA ..................................................................................................... 17 THE MECHANISM OF FUNDS DISTRIBUTION ....................................................................................... 17 A. Struktur Biaya Program Beasiswa ............................................................................................... 17 Cost Structure of the Scholarship Program ............................................................................ 17 B.

Proses Penyaluran Dana Program Beasiswa ......................................................................... 18 Disbursement Process of the Scholarship Fund .................................................................... 18 1.

Perguruan Tinggi ...................................................................................................................... 19 University/College .................................................................................................................... 19

2.

Proses Pengajuan SPP dan NOL di PMU-STAR ............................................................... 20 SPP Filing Process and Request for NOL in PMU-STAR ................................................ 20

3.

Proses Penerbitan SPM dan SP2D ...................................................................................... 21 Processes of Issuance of SPM and SP2D ......................................................................... 21

4.

Proses Transfer ke Rekening Perguruan Tinggi .............................................................. 21 Fund Transfer Process to University/College Account ............................................... 21

5.

Proses Pengajuan Replenishment ...................................................................................... 21 Filing Process for Replenishment ......................................................................................... 21

6.

Proses Replenishment ............................................................................................................. 22 Replenishment Process .......................................................................................................... 22

B.

Jadwal Pencairan Dana Program Beasiswa ........................................................... 22 Disbursement Schedule of the Scholarship Fund ................................................................ 22

viii viii


CHAPTER V. MANAJEMEN KEUANGAN ............................................................................................. 23 FINANCIAL MANAGEMENT .................................................................................................................... 23 A.

Distribusi Dana ................................................................................................................................ 23 Distribution of Funds ...................................................................................................................... 23

B.

Administrasi Penggunaan Dana ............................................................................................. 25 Administration of Funds Utilization ............................................................................................ 25

CHAPTER VI. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ........................................................................ 27 SUPERVISION AND AUDIT ....................................................................................................................... 27 A.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern ................................................................ 27 Implementation of Internal Control System ........................................................................ 27

B.

Monitoring dan Evaluasi ............................................................................................

28

Monitoring and Evaluation ........................................................................................................ 28 C.

Pemeriksaan ..................................................................................................................................... 28 Audit ................................................................................................................................................... 28

CHAPTER VII. PELAPORAN ................................................................................................................... 29 REPORTING .................................................................................................................................................. 29 A.

Perkembangan Pelaksanaan Penerimaan Beasiswa ..................................................... 29 Technical Report of Scholarship Program ........................................................................... 29

B.

Laporan Keuangan ....................................................................................................................... 30 Financial Report ............................................................................................................................. 30

CHAPTER VIII . SANKSI .............................................................................................................................. 32 SANCTIONS ............................................................................................................................ 32 A.

Tim Pengelola Program Beasiswa ........................................................................................... 32 Scholarship Program Management Team .......................................................................... 32

B.

Mahasiswa Penerima Beasiswa ............................................................................................... 33 The Recipients of Scholarship ................................................................................................... 33

CHAPTER IX. PENUTUP ............................................................................................................................. 34 CLOSING ................................................................................................................................................... 34 LAMPIRAN ................................................................................................................................................... 35 APPENDIX .................................................................................................................................................... 35

ix ix


CHAPTER I PENDAHULUAN INTRODUCTION

A. Latar Belakang Background Sejalan dengan upaya reformasi di bidang pengawasan dan audit sektor publik, BPKP

ditugaskan

membina

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

termasuk di dalamnya membina Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Efektif. In line with efforts to reform the public sector accounting and auditing, BPKP is assigned to foster the Government Internal Control System which include the empowerment of the government internal audit institutions (APIP). State Accountability Revitalization (STAR) State Project

merupakan

ditujukan

untuk meningkatkan

akuntabilitas negara

kegiatan

pengelolaan

yang

didanai

Accountability

Revitalization

yang (STAR) Project is intended to improve kualitas the

quality

of the

public

finance

keuangan management accountability, funded

dengan

Loan by Asian Development Bank (ADB)

Number 2927-INO Asian Development

Loan Number 2927-INO.

Bank (ADB). STAR merupakan kegiatan yang diinisiasi STAR is an activity initiated by the Pemerintah

Republik

mendukung

Indonesia

penguatan

dalam Government

akuntabilitas Indonesia,

of

the

BPKP

in

Republic this

sense,

negara. STAR mengemban tugas yang support the strengthening berat,

khususnya

efisiensi

dan

penguatan

keuangan sektor

publik,

lembaga/institusi

rintah yang menjalankan keuangan publik.

meningkatkan accountability.

efektivitas

pengelolaan pengawasan

untuk

dan

fungsi heavy,

especially

tends

to

melalui public

finance

peme- audit

to

improve

through of

be the

of the

management

functions,

to

of state

dan efficiency and effectiveness

pengelolaan strengthening

pengawasan

STAR

of

and the

government

sektor institutions running the public finance management and audit.

MANUAL COUNTABILITY

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Manual for Implementation and Financial Accountability STAR ini dapat disebut STAR II, dengan STAR

with

BPKP

as

the

Executing

BPKP sebagai Executing Agency, karena Agency, is frequently called as STAR II, merupakan

kelanjutan

dari

STAR for its intensification of the previous

sebelumnya dengan nama State Audit STAR, Reform-Sector (STAR-SDP). lembaga

Development BPKP

dalam

meningkatkan

kompetensi

pengelola

keuangan

STAR

upaya

ini as the Executing Agency (EA), where staf to further improve

dan

ada,

khususnya

competences

finance

officer

and government internal auditors.

berkoordinasi

a continuity

the

ADB

program studi yang implementation penambahan

with the

secara STAR-SDP, BPKP intensively coordinate

intensif dengan ADB menyempurnakan with penyelenggaraan

the

internal of the public

Untuk menjaga kesinambungan dengan To maintain BPKP

Reform

untuk the STAR will concentrate in an effort

auditor pemerintahan.

STAR-SDP,

Audit

sebagai SDP). BPKP assumed the responsibility

dimana

berkonsentrasi

State

Program Sector Development Program (STAR-

berperan

pelaksana

namely

bahan especially

to

enhance

of existing

the

addition

ajar/silabus yang berbasis pada disiplin materials/syllabus

which

the

courses, of

study

are based

ilmu akuntansi dan pengawasan sektor on the disciplines of public sector publik.

accounting and auditing.

B. Tujuan Goals Secara

umum

tujuan

dari

program The goal of this scholarship program

beasiswa ini adalah memperkuat kinerja is to strengthen the accountability of akuntabilitas

pengelolaan

negara melalui peningkatan

keuangan public finance management (in public kapasitas sector

institutions)

through

the

SDM PKN-APIP antara lain dalam bidang capacity building of public finance penganggaran,

pelaporan

keuangan, officers

internal audit dan manajemen aset.

and

budgeting, internal

internal

auditors,

financial audit

and

in

reporting, asset

management.

2


C. Dasar Hukum Legal Basis Dasar

hukum

beasiswa

ini

program This scholarship program is based on the of the following ketentuan provisions

pemberian dilandasi

perundangan sebagai berikut:

legislation/laws:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 1. Tentang Pendidikan Tinggi; 2.

2.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

National Education System; 3.

Law Number 17 of 2003 on Public Finance;

4.

Law Number 32 of Regional Autonomy;

5.

Law Number 1 of 2004 on State Treasury;

6.

Law Number 15 of 2004 on the

3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah; 5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6.

Audit

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan

Jawab Keuangan Negara; 7. Undang-undang

Pembangunan Nasional;

7.

Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010 – 2014; 9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

on

Government

Management

and

Law Number 25 Year 2005 on National

Development

Planning

System; 8.

Presidential Regulation Number 5 of 2010

8. Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana

the

2004

Financial Accountability;

Nomor 25 Tahun

2005, tentang Sistem Perencanaan

of

Intervention,

Penyeleng-

garaan, Pengelolaan dan Tanggung

Law Number 12 of 2012 on the Higher Education; Law Number 20 of 2003 on the

on the

Medium

Term

Development Plan 2010 – 2014. 9.

Government Regulation Number 19 of 2005 on National Education Standards; 10. Government Regulation Number 60 of 2008 on the Government Internal Control System;

of State Apparatus 10. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 11. Ministry 2008 tentang Sistem Pengendalian Empowerment and Bureaucracy Intern Pemerintah (SPIP); Reform Number 4 of 2013 on the 11. Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. Learning Task and Permit for the Civil 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Servant; Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS); 12. BPKP’s Strategic Plan of 2010–2014 12. Renstra BPKP Tahun 2010 – 2014

3


D. Penerima Manfaat Program Beasiswa Beneficiaries of the Scholarship Program Penerima manfaat program beasiswa adalah: Beneficiaries of the scholarship program are: 1.

1. SDM pengelola keuangan negara

P ublic finance officer and government

dan APIP di lingkungan K/L dan

internal

pemerintah daerah

agencies and local governments;

2.a.

auditor

in

the

ministries/

(PTN)

2. a.State Universities who have study

yang memiliki program studi S1/D-

program of Bachelor (S1/D-IV) and

IV dan S2 di bidang akuntansi

Master

sektor publik atau untuk S2 bidang

Sector

manajemen

program

Perguruan

Tinggi

Negeri

konsentrasi

Program

(S2)

Accounting of

in

Public

or

study

management

with

yang

concentration in public finance for

disahkan oleh Direktorat Jenderal

Master Program registered at the

Pendidikan Tinggi; dan

DGHE; and

keuangan

sektor

publik

b. Program studi dengan akreditasi minimal “B”untuk program S2, dan akreditasi S1/D-IV,

“A” atau

untuk

b. S uch study program being assigned

at least a “B” accreditation for

program

Sekolah

Master

Tinggi

Program

and

“A”

hasil

acrcreditation for S1/D-IV Program

inception mission yang tertuang

or its equivalent from BAN – PT, or

dalam

of

Higher

28

public sector accounting as stated

Akuntansi

Negara

sesuai

Memorandum

Understanding

tertanggal

in

2013;

c. Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi

institution

in MOU dated 28 March – 14 May

Maret – 14 May 2013; status

Education

institusi

sebagaimana tercantum dalam

c. State

universities

who

have

accreditation status of institution as

UU No. 12 Tahun 2012.

regulated in the Law No. 12 of 2012.

E. Hasil yang Diharapkan Expected Output Hasil yang diharapkan dari pemberian The

expected

bantuan beasiswa program Kekhususan assistance

result

program

of

scholarship

is

graduates

ini adalah lulusan S1/D-IV dan S2 yang holding bachelor (S1/D-IV) and master memiliki

kapasitas

pengelolaan

dan

keuangan

kemampuan (S2) degrees whith a capacity and publik

dan ability to carry out a reliable public

kemampuan melaksanakan audit intern finance di

lingkungan

pemerintahan

management

and

internal

yang audit functions within the government.

handal.

4


F.

Sumber Pendanaan Source of Funding Sumber pendanaan program beasiswa Source

of

fund

of

the

scholarship

ini adalah pinjaman Nomor 2927-INO dari program is the Number 2927-INO loan Asian

Development

dikelola

oleh

agency

BPKP

melalui

Bank. selaku

DIPA

Dana

ini from

yang

pendidikan,

BPKP

penelitian

mencakup

biaya dan

biaya

Asian

Development

Bank.

executing The fund is managed by the BPKP as the tahun executing agency through the budget

anggaran 2013–2017. Penyaluran dana year beasiswa

the

buku, hidup

DIPA

biaya scholarships biaya books

and

BPKP

2013

–

2017.

The

fund covers tuition fees, limitied

living

expenses,

bagi research cost. The beneficiaries' fund will

peserta. Dana yang diperuntukkan bagi be distributed by the selected university peserta akan didistribusikan via bank atau via bank or cash to students. tunai

oleh

Perguruan

Tinggi

penyelenggara program beasiswa STAR.

G. Pendekatan Program Beasiswa Scholarship Program Approach 1) Penyelenggaraan program beasiswa STAR untuk pendidikan program ekstensi (S1) dan S2 menggunakan pendekatan pola tugas belajar; 2) Program beasiswa STAR untuk pendidikan S1 ekstensi/lintas jalur/alih program dan S2 yang dilengkapi dengan referensi bahan ajar di bidang akuntansi publik dan audit bagi Perguruan Tinggi (lihat Lampiran 1). 3) Biaya pendidikan program beasiswa STAR diutamakan mengacu pada pendekatan biaya yang telah ada sebelumnya dan telah dipublikasikan melalui SK Rektor; 4) Total biaya pendidikan adalah biaya kuliah di tambah biaya pengelolaan (mis. pelaporan dan M & E). Biaya pengelolaan adalah 5% dari nilai biaya kuliah (setelah dikurangi biaya matrikulasi). Biaya pengelolaan diterapkan berdasarkan hasil negosiasi yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi antara Perguruan Tinggi dan BPKP.

1) Implementation of STAR’s scholarship program for bachelor and master degree program must use learning task approach. 2) STAR’s scholarship program for the bachelor and master degree program have been complemented with modules/teaching materials related to accounting in public sector and audit. The modules could be used by universities in the teaching activity. 3) Tuition fee of the scholarship program will refer to the reguler price approach which have existed and published in the Rector’s Decree. 4) Total tuition fee is tuition fee plus other cost (e.g. reporting, monitoring and evaluation). The other cost is 5% of tuition fee (excluding matriculation fee).

5


CHAPTER II KRITERIA DAN SELEKSI SELECTION CRITERIA AND MECHANISM A. Kriteria Penerima dan Penyelenggara Program Beasiswa The Criteria for Recipients and Provider of the Scholarship Program Baik mahasiswa penerima program beasiswa maupun PT Penyelenggara Program Beasiswa diseleksi dengan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan dalam pedoman ini. Both students receiving scholarships or universities providing scholarship program were selected by the criteria and mechanisms set out in these manual or guidelines. Kriteria penerima dan penyelenggara program beasiswa S1/D-IV dan S2 adalah sebagai berikut: Criteria for the bachelor (S-1/D-IV) and master (S2) scholarship program recipients and providers are as follows:

1. Program Beasiswa S1/D-IV S1/D-IV Scholarship Program a. PNS yang bekerja sebagai PKN-APIP pada instansi pemerintah; b. Lulus seleksi administrasi di Pengelola Kepegawaian K/L/BKD; c. Disetujui oleh atasan langsung setingkat eselon 2 di instansi K/L/ Pemda dimana peserta bekerja (lihat Lampiran 2) d. Pada saat pendaftaran telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), minimal 1 tahun; e. Pada saat pendaftaran (ditetapkan setiap periode) umur maksimal 37 tahun; f. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur (II/c); g. Memiliki ijazah D3 dan atau setara D3, diutamakan jurusan Akuntansi, Bisnis, Ekonomi Perusahaan, Manajemen Keuangan/Perpajakan; h. Lulus tes akademik Perguruan Tinggi; i. Ditetapkan dan diumumkan sebagai peserta penerima program beasiswa oleh BPKP; j. Bersedia bekerja kembali minimal 2 tahun sebagai PKN-APIP di instansinya dengan menandatangani surat pernyataan (lihat Lampiran 3).

a. Civil servants working as the PKNAPIP; b. Passed the administrative selection in Human Resources Management Unit at K/L/Pemda; c. Approved by the K/L/local government agency where the participants work; d. At the time of registration has been appointed as a civil servant (PNS) for a minimum of 1 year; e. Maximum age at the time of enrollment is 37 years; f. Minimum rank level is Pengatur (II/c); g. Have a D3 diploma or majoring in Accounting, Business, Corporate Management, Financial Management/Taxation; h. Passed the academic test of universities; i. Officially stated and announced as a participant of scholarship program by BPKP j. Required to work in his or her employing institution for at least 2 years proven by signing a written statement.

6


2. Program Beasiswa Pendidikan S2 Master Degree Program a. b. c.

PNS yang bekerja sebagai PKNAPIP pada instansi pemerintah; Lulus seleksi administrasi di Pengelola Kepegawaian K/L/BKD; Disetujui oleh atasan langsung setingkat eselon 2 di instansi K/L/ Pemda dimana peserta bekerja (lihat Lampiran 2)

d.

telah Pada saat pendaftaran diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), minimal 1 tahun;

e.

Pada saat pendaftaran (ditetapkan setiap periode) umur maksimal 42 tahun;

f. g.

Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a); Memiliki ijazah Sarjana (S1) atau setara S1, diutamakan yang berlatar belakang ekonomi/ akuntansi;

h.

Lulus tes akademik Perguruan Tinggi;

i.

Ditetapkan dan diumumkan sebagai peserta penerima program beasiswa oleh BPKP. Bersedia bekerja kembali minimal 2 tahun sebagai PKN-APIP di instansinya dengan menandatangani surat pernyataan (Lampiran 3);

j.

a. Civil servants working as public finance officer or government internal auditor; b. Passed the administrative selection in Personalia Division in K/L/BKD; c. Approved by the K/L/local government agency where the participants work; d . At the time of registration has been appointed as a civil servant (PNS) for a minimum of 1 year; e. Maximum age at the time of enrollment (will be determined for each period) is 42 years; f. Minimum rank level is Penata Muda (III/a); g. Have a bachelor (S1/D-IV), preferably with a background major in economic/accounting; h.Passed the universities; i.

academic

test

of

Officiall y stated and announced as a participant of scholarship program by BPKP;

j. Required to work in in his or her employing institution for at least 2 years proven by signing a written statement.

7


3. Kriteria PT Penyelenggara Program Beasiswa S1/D-IV Criteria for Universities Providing Bachelor Scholarship Program a. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang memiliki program studi S1/D-IV di bidang akuntansi sektor publik yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara; dan b. Program studi yang akreditasi “A”. c. Perguruan Tinggi yang memiliki status akreditasi institusi sebagaimana tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2012.

a. State Universities who have study program of Bachelor (S1/D-IV) in Public Sector Accounting registered at the DGHE or Higher School of State Accounting; and b. Study program with the accreditation status is "A" for S1/D-IV Program or its equivalent from BAN – PT; c. State universities who have accreditation status of institution as regulated in the Law No. 12 of 2012.

4. Kriteria PT Penyelenggara Program Beasiswa S2 Universities’ Criteria for Master Degree Program a. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang memiliki program studi S2 di bidang akuntansi sektor publik atau bidang manajemen konsentrasi keuangan publik yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; b. Program studi yang terakreditasi minimal “B”; c. Perguruan Tinggi yang memiliki status akreditasi institusi sebagaimana tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2012.

a. State Universities who have Master Program (S2) in Public Sector Accounting or study program of management with concentration in public finance for Master Program registered at the DGHE; and b. such study program being assigned at least a “B” accreditation or its equivalent from BAN – PT; c. State universities who have accreditation status of institution as regulated in the Law No. 12 of 2012.

B. Mekanisme Seleksi Program Beasiswa STAR Selection Mechanism for the STAR’s Scholarship Program Mekanisme untuk menyeleksi peserta maupun PT penyelenggara program beasiswa adalah sebagai berikut: Mechanism for selecting program is as follows:

participants and universities/college providing the

8


a. Seleksi Peserta Beasiswa S1/D-IV dan S2 Selection Process for Participant of Bachelor and Master Scholarship Programs Calon peserta lamaran mengajukan untuk mengikuti program pada Pengelola Kepegawaian di K/L/ Pemda 2) Unit pengelola kepegawaian pada K/L/Pemda melakukan seleksi administrasi sesuai dengan kriteria penerima program beasiswa; 3) Unit pengelola kepegawaian K/L/ Pemda memberikan surat rekomendasi mengikuti program beasiswa STAR kepada calon peserta yang memenuhi syarat administrasi; 4) Calon peserta melakukan upload data dan mengisi form pendaftaran di website BPKP; 5) Website BPKP secara otomatis menginformasikan nomor registrasi dan menyebutkan bahwa data yang di upload oleh peserta telah lengkap; 6) Hasil cetak nomor registrasi digunakan peserta pada saat pendaftaran di Perguruan Tinggi; 7) Perguruan Tinggi melakukan tes akademik; 8) Perguruan Tinggi menyerahkan hasil o

1) The candidates submit an application to join the program to human resources management unit at K/L/ Pemda; 2) Human resources management unit checks the application as the administrative criteria for scholarship apply; 3) Human resources management unit distributes recommendation letter to eligible participants in or de r to participate in the STAR’s scholarship program; 4) The eligible participants have to upload their data and fill the registration form in website BPKP; 5) BPKP’s website will inform automatically to the eligible participant regarding registration number and completeness of the uploaded data; 6) Printout of registration number will be used by participant to conduct registration in the universities; 7) University will implement academic tests to the eligible candidate; 8) University give result of academic test and proposes to BPKP the list

tes akademik kepada BPKP dan

candidate passing admission test

mengajukan calon

yang

(list of participants who attended

seleksi (daftar peserta yang

the selection along with the score

lulus

peserta

mengikuti seleksi beserta nilai hasil seleksi);

9) Especifically

9) Khusus untuk program beasiswa S2, STAR

BPKP/BPKP

results);

Perwakilan

dan

Perguruan Tinggi melakukan seleksi terakhir dalam bentuk wawancara; 10) BPKP menetapkan peserta yang lulus seleksi dan telah memenuhi persyaratan administrasi peserta program beasiswa, sesuai dengan alokasi peserta per PT penyelenggara.

scholarship

for

master

program,

BPKP

(S2) or

Representative and universities will do final interview; 10) BPKP officially announces and publishes candidate students passing the admission criteria for the scholarship program, and meet the allocation of participants for all provider of program.

Secara detail, mekanisme seleksi peserta program beasiswa STAR dapat dilihat pada Lampiran 4. For detail, the participant’s selection mechanism of STAR’s scholarship program can be seen on the Appendix 4.

9


b. Seleksi Perguruan Tinggi (PT) Penyelenggara Universities Selection

1) BPKP

membuat

memenuhi

daftar

PT

kriteria

yang

1) BPKP lists the universities elligibel

penerima

as provider for the Bachelor and

program beasiswa; 2) BPKP

Master Degree Program;

mengundang

PT

yang

2) BPKP invites eligible universities/

memenuhi kriteria untuk mengajukan

college to submit proposals to

proposal

pelaksanaan

program

implement the STAR scholarship

beasiswa

STAR

dengan

program (in accordance with the

(sesuai

aturan SSS ADB); 3) PT

rules of SSS ADB);

mengajukan

proposal

untuk

3) Universities submit a proposal as a

menjadi

kandidat

penyelenggara

provider the degree program to

program

beasiswa

kepada

BPKP

BPKP,

sesuai dengan format proposal yang

in

accordance

to

the

specified proposal;

ditentukan (lihat Lampiran 5); 4) BPKP conducts selection of the 4)

BPKP

melakukan

reviu

terhadap

university's proposal including the

proposal yang diajukan oleh PT;

cost proposed by the university;

5) BPKP melakukan negosiasi dengan

5) BPKP will negotiate the proposal

calon

6)

PT

penyelenggara

me-

with the prospective universities or

nyangkut biaya pendidikan, materi

college concerning the costs of

khusus,

education, special materials in

dan

hal-hal

lain

terkait

administrasi pelaksanaan program;

the curricullum, and other matters

BPKP

related

menetapkan

memenuhi

PT

kriteria

Penyelenggara

yang sebagai

Program

Beasiswa

per batch; 7)

BPKP

program

administration; 6) BPKP officially states universities that qualify as provider of the

mengajukan

memenuhi

PT

kriteria

Penyelenggara

8)

to

sebagai

scholarship program; 7) BPKP

proposes

the

list

of

Beasiswa

universities elligibel as provider of

kepada ADB untuk mendapatkan No

the scholarship program to the

Objection Letter (NOL);

ADB in order to requestthe ADB’s

BPKP kontrak

dan

PT

Program

yang

menandatangani

pelaksanaan

beasiswa S1/D-IV dan S2.

program

approval (NOL); 8) BPKP and the universities/ college sign a contract for implementing the

bachelor

(S1/D-

IV)

and

master (S2) scholarship Program.

10


CHAPTER III PENGORGANISASIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANIZATION, DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF PARTIES

Pelaksanaan Program Beasiswa STAR melibatkan beberapa pihak antara lain (1) BPKP; (2) K/L/Pemda; (3) PT Penyelenggara; dan (4) Mahasiswa penerima program beasiswa, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: STAR Scholarship Program implementation involves several parties, among others, (1) BPKP, (2) K/L/Pemda; (3) Universities/College providing program, and (4) Students receiving the scholarship, with duties and responsibilities as follows:

A. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Financial and Development Supervisory Agency BPKP

bertanggung

jawab

dalam BPKP is responsible for managing the

mengelola kegiatan program beasiswa activities of STAR scholarship program, STAR,

dan

mengkoordinasikan and

penyelenggaraan pihak-pihak

pendidikan

terkait

yang

dengan process with

the

education

related parties, which

mencakup include the following tasks:

tugas-tugas berikut: 1. Mengalokasikan

coordinating

1. Allocate funds of the scholarship anggaran program

program

in

the

BPKP

budget

beasiswa di DIPA BPKP baik dana

document both from ADB loan or

pinjaman ADB maupun rupiah murni

Rupiah;

pendamping;

2.

2. Menetapkan kebijakan dan menyusun Panduan

Pelaksanaan

Program

Beasiswa STAR untuk pendidikan S1/

Implementation of the Bachelor and

dan

menandatangani

kontrak kerjasama antara BPKP dan PT Penyelenggara (Lampiran 6); 4. Menuangkan dan menandatangani amandemen atau adendum kontrak jika terjadi perubahan atau penyesuaian kontrak bersama PT penyelenggara; 6. Menandatangani

Surat

Perjanjian

Master

(S2)

Scholarship

Programs; 3. Draft

D-IV dan S2; 3. Menyusun

Establish policies and manual for

and

sign

cooperation

contract with universities providing the degree program; 4. Make

and

sign amendment or

addendum had any change or adjustment

needed

in

the

contract with universities/college;

6. Sign

the

Learning Task of

ACCOUNTABILITY

11


Tugas Belajar antara BPKP dengan

Agreement

penerima

scholarship program and provide

program

beasiswa

(lihat

Lampiran 7) dan menginformasikannya

with

recipients

of

the information to K/L/Pemda;

kepada K/L/ Pemda; 7. Merevisi kurikulum dan modul/bahan

7. Revise curriculum and teaching materials/module related to the

ajar terkait program beasiswa;

scholarship program;

8. Menyusun instrument monitoring dan 8. Develop melaksanakan evaluasi

monitoring

tentang

dan

out

perkembangan

yang ada di Perguruan Tinggi. 11. Mengelola

data

peserta

internal

evaluation

pelaksanaan program beasiswa; 9. Reviu efektifitas program pendidikan

and

carry

monitoring

and

on

implementation

the

progress of the

scholarship program; 9. Review

the

educational

effectiveness program

of at

universities.

Program

11. Manage

Beasiswa;

instruments

the

data

of

the

scholarship program participants;

12. Mendistribusikan termin pembayaran

program beasiswa kepada Perguruan 12. Manage the disbursement procces of the scholarship program to the Tinggi; selected universities; 13. Menyusun Laporan secara berkala/per 13. Develop regular report regarding the progress of Scholarship semester mengenai perkembangan Program Implementation. Pelaksanaan Program Beasiswa STAR.

Program beasiswa STAR akan dikelola STAR’s scholarship program will be oleh PIU Program Gelar STAR BPKP melalui managed by PIU of Degree Program through coordination with PMU STAR arahan dari PMU STAR BPKP sebagai BPKP as project manager of STAR in penanggungjawab STAR BPKP. Peran PMU BPKP. Roles of PMU and PIU of Degree STAR dan PIU Program Gelar STAR dalam Program in relation to contracting proses perjanjian/kontrak, pembayaran, process, disbursement, and reporting dan pelaporan dapat dilihat pada SOP di can be shown in the SOP as stated on Lampiran 8a dan 8b. the Appendix 8.

Untuk

efektifitas

penyelenggaraan

program beasiswa, dalam pelaksanaan tugas tersebut BPKP akan dibantu oleh tim konsultan.

For

the

scholarship

effectiveness program,

of

the

in

the

executionof the task BPKP could be assisted by a team of consultant.

12


B. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah K/L/Pemda Tanggung

jawab

K/L/Pemda

dalam K/L/Pemda

is

responsible

program beasiswa ini adalah sebagai administration berikut:

of

this

for

the

scholarship

program as follow

1. Menyebarluaskan program

informasi tentang 1. Disseminate

beasiswa

STAR

kepada

pegawai di instansi masing-masing; 2. Pengelola

Kepegawaian

information

about

the STAR scholarship program to the employees in each agency;

K/L//BKPD 2. Check the administrative criteria of

melakukan seleksi administrasi calon

the candidates for the scholarship

peserta program beasiswa;

program;

3. Penglola

Kepegawaian

K/L//BKPD 3. Inform

the

menyampaikan informasi berupa surat

administrative

rekomendasi mengenai hasil seleksi

employees

administrasi kepada pegawai yang

scholarship;

bersangkutan;

of

selection

the

to

the

applying

the

4. Give permision to or assign the

4. Mengeluarkan

surat

pernyataan

persetujuan bagi pegawai yang akan mengikuti

result

tugas

belajar

employees to take the academic selection in universities/college;

program 5. Issue learning task or permit letter

beasiswa STAR;

the employee participating in the

5. Menandatangani

Surat

Pernyataan


pegawai tentang Bekerja Kembali di 6. According to its financial ability, instansi asal tempat bekerja; 6. Sesuai

dengan

anggaran,

K/L/Pemda

kemampuan

K/L/Pemda

dapat

could

provide

additional funding for participant of scholarship program;

menyediakan dana tambahan bagi 7. Monitor the progress of studies of peserta program beasiswa; 7.

employee

Memonitor perkembangan studi dari

in

the


pegawai yang ikut dalam program 8. Provide beasiswa;

participating support

to

the

universities providing the program

8. Memberikan

dukungan

Penyelenggara

kepada PT

sehingga

memung-

that

enable

students

be

graduated timely manner;

kinkan pegawai penerima beasiswa dapat

menyelesaikan

pendidikan 9. Support STAR BPKP in the refund

tepat waktu;

process of the scholarship had

9. Mendukung STAR BPKP dalam proses pengembalian beasiswa,

dana

apabila

bersangkutan

program

pegawai

mengalami

yang

any participant dropped out of the program caused by his/her own negligence;

drop-out

dari program karena kelalaiannya;

13


C. Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Universities/College Providing Degree Program Penyelenggara The responsibilities of universities/college Program Beasiswa adalah sebagai berikut: providing the degree program are as 1. Menyusun dan menyerahkan proposal follows: Tanggung

jawab

PT

penyelenggaraan

beasiswa 1. Develop and submit the proposal of scholarship program implementation;

program

STAR (lihat Lampiran 5);

2. Menyelenggarakan program beasiswa 2. Conduct a degree program in accordance with the agreement with sesuai perjanjian dengan STAR BPKP; STAR BPKP;

3. Melakukan tes akademik bagi calon

3. Perform

peserta program; dengan

BPKP/BPKP 4.

STAR

Especially

for

the

Perwakilan melakukan seleksi terakhir

program,

dalam bentuk wawancara;

BPKP/Representative ,

5. Mematuhi

Panduan

the

S2

along

scholarship with

the

conduct

final

5. Comply with the STAR Scholarship

6. Menandatangani kontrak kerja sama menerima

to

selection interview;

Pelaksanaan

Program Beasiswa STAR; dan

test

candidates;

4. Khusus untuk program beasiswa S2, bersama

academic

program 6.

dana

Program Implementation Manual; Signed a cooperation contract and received a scholarship program funds;

beasiswa;

Perguruan 7. Fulfill the universities/college obligations as stated in the Contract; Tinggi seperti yang tercantum dalam 8. Form a Managing Team of the STAR kontrak; Program with a rector decree, which 8. Membentuk Tim Pengelola Program has duties and responsibilities as (TPP) STAR melalui Keputusan Rektor,* 7. Melaksanakan

kewajiban

dengan tugas dan tanggung jawab

follows:

sebagai berikut (Lampiran 9):

a. Prepare

a. Menyusun

dan

melaksanakan

and

Disbursement

Plan

serta

make regular reports to BPKP;

jadwal

pelaksanaan

keuangan

dan

pelaksanaan program beasiswa; d. Menjamin

pelaksanaan

and

degree program; c. Manage

program pendidikan gelar; c. Mengelola

Fund,

b. Make implementation schedule of the

secara reguler ke BPKP; b. Menyusun

the

Degree

Program

realisasinya

STAR

for

rencana penggunaan dana STAR, melaporkan

using

formalize

program

the

financial

aspects and

the implementation of the scholarship program d. Ensure the implementation of the

beasiswa sesuai dengan rencana

scholarship program as prevoiusly

kegiatan yang sudah disusun;

planned;

*atau Keputusan Dekan sesuai kebijakan Perguruan Tinggi bersangkutan

14


e. Menyiapkan beasiswa; f.

Laporan

program

e.

dana

bantuan

f.

Menyalurkan beasiswa

kepada

mahasiswa

dengan bukti p emberian sesuai

format

yang

Prepare the pr o gr ess repo r t of scholarship program; Distribute

scholarships

funds, the

living allowance, for the students

dana

with proof of fund disbursement in

berlaku

the agreed format.

(Lampiran 10); 8. Melaporkan perkembangan program 8. Report the progress of the scholarship beasiswa,

termasuk

penggunaan/

program, including the use of the

penyaluran dana program beasiswa

scholarships program funds, to BPKP;

kepada BPKP; 9.

Melakukan komunikasi dan koordinasi 9. dengan

K/L/Pemda

pegawainya

yang

berpartisipasi

dalam

Communicate

the K/L/Pemda which the employees have

participated

10. To implement Melaksanakan

masukan

dari

BPKP

terkait materi pendidikan di bidang akuntansi/keuangan

in

the

STAR

from

BPKP


program beasiswa STAR; 10.

and coordinate with

sektor

inputs

relating to educational materials in public sector accounting or auditing.

publik

dalam program beasiswa.

15


D. Mahasiswa Penerima Program Beasiswa Student Recipients of the Scholarship Program Tugas dan tanggung jawab mahasiswa Duties and responsibilities of students penerima

program

beasiswa

adalah receiving scholarships program are as

sebagai berikut:

follows:

1. Menandatangani perjanjian

dan

tugas

beasiswa

mematuhi 1. Sign and adhere to the agreement

belajar

dengan

program

STAR

BPKP

(Lampiran 7);

program; 2. Sign and abide the commitment

2. Menandatangani Surat

signed with the BPKP scholarship

dan

Pernyataan

mematuhi

letter concerning its participation in

Komitmen

the scholarship program;

mengenai keikutsertaannya dalam 3. Follow all educational program and program beasiswa (Lampiran 11);

comply with regulatory requirements

3. Mengikuti program pendidikan dan mematuhi

ketentuan

di

in universities/college;

PT 4. After graduating, students should

Penyelenggara; 4. Setelah

lulus

return and work at the K/L/Pemda kembali

mengimplementasikan

agency,

bekerja,

hasil

agency concerned;

dikannya dalam lingkungan kerja di 5. Dalam

hal

mahasiswa

peserta

the

educational outcomes in the the

pendi-

instansi bersangkutan (Lampiran 3);

implementing

5.

In the case that a particular student fails, or resigns,

or be drop-out,

program beasiswa tidak lulus atau

hereby agreed to return the funds

lalai

of the scholarship program to the

sehingga

tidak

melanjutkan

proses perkuliahan, mengundurkan

State

diri,

bersedia

calculation determined by the EA

program

STAR BPKP;

atau

drop-out,

mengembalikan

dana

Treasury

with

appropriate

sesuai 6. In the case that the study plan cannot be completed after the perhitungan yang akan ditentukan scholarship period ends, then the oleh EA STAR BPKP ; student will bear the cost of 6. Dalam hal belum bisa menyelesaikan education and other expenses to pendidikan sampai dengan masa beasiswa

ke

Kas

Negara

beasiswa berakhir, maka menanggung dan

biaya

biaya-biaya

rangka

complete the degree program.

pendidikan

lainnya

penyelesaian

bersedia dalam program

pendidikan.

16

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Manual for Implementation and Financial Accountability Program Beasiswa S1 dan S2 Kekhususan Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara 20132017

CHAPTER IV MEKANISME PENYALURAN DANA THE MECHANISM OF FUNDS DISTRIBUTION A. Struktur Biaya Program Beasiswa Cost Structure of the Scholarship Program Biaya penyelenggaraan

program beasiswa yang ditanggung oleh STAR-BPKP

meliputi biaya pendidikan dan biaya hidup maupun operasional yang terkait sebagaimana tercantum pada tabel 4.1. The cost of the scholarship allowances

program

that will be paid by STAR-BPKP

include

for Tuition Fees and Non tuition fees including living cost and related

operational cost as stated in table 4.1. Tabel 4.1 Struktur Biaya Program Beasiswa STAR Table 4.1 Cost Structure of the STAR’s Scholarship Program N o 1.

Description Keterangan Biaya Pendidikan / Education Cost* Matrikulasi / Matriculation Biaya Operasional Pendidikan/Education Operational Cost Dana Pengembangan/Development Fund

Unit Price (Rp) Harga Satuan

Remarks Keterangan

Program

At cost

Program Rp 1,000,000 per semester Rp 1,500,000 per bulan Rp 500,000 per bulan Rp 4,500,000 per package Program

At cost Lumpsum Lumpsum Lumpsum

Biaya Pengelolaan Program 5% x biaya pendidikan, setelah dikurangi biaya matrikulasi

2

Biaya Non Pendidikan / Non Education Cost** Biaya Pendaftaran/Registration Fee Tunjangan Buku/ Books Allowance Tunjangan Hidup/Living Allowance*** Tunjangan Domisili/ Housing Allowance Tunjanggan Penelitian/Research Allowance 1) Biaya Yudisium/Yudicium Ceremony

Lumpsum At cost

Cost Structure Amount Total Struktur Biaya Note: Disesuaikan dengan jumlah peserta yang tercantum dalam kontrak based on number of participants as stated in the contract **) Disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang SBU (standar biaya umum)/Minister of Finance Decree regarding to the standar of general cost. *)

***) Biaya Domisili adalah biaya non pendidikan diperuntukkan bagi peserta yang lokasi tempat bekerjanya tidak berada di kota yang sama dengan lokasi PT penyelenggara berada/berdomisili. 1) Tunjangan Penelitian hanya untuk program pendidikan Strata-2 (S2)

17

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Manual for Implementation and Financial Accountability Program Beasiswa S1 dan S2 Kekhususan Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara 20132017 Dalam

hal

standar

biaya

lebih

rendah

atau

belum

mencakup

seluruh

komponen standar biaya yang berlaku di K/L/Pemda, maka K/L/Pemda dapat memberikan tambahan biaya kepada mahasiswa peserta program beasiswa STAR sesuai dengan kemampuan anggaran K/L/Pemda. Mekanisme penyaluran dana tambahan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan K/L/Pemda dan tidak diatur dalam panduan ini. In the case that the standard costs are lower or do not completely cover all the cost standard components applied by respective K/L/Pemdas, those institutions may give additional

allowance

accordance

their

to

for participant

financial

capabilities.

of the scholarship program

in

The mechanism for distributing the

additional allowance will fully be the authority of K/L/Pemda and will not be regulated in this manual.

B. Proses Penyaluran Dana Program Beasiswa Disbursement Process of the Scholarship Fund Mekanisme

penyaluran

mekanisme

rekening

dana khusus

pelaksanaanya dipandang

untuk di

program

Bank

beasiswa

Indonesia.

STAR

Namun,

menggunakan apabila

dalam

perlu menggunakan metode pembayaran langsung

(direct payment), maka hal ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mechanism special

for disbursement

of funds

for the STAR’s scholarship

will use the

account mechanism. However, in its implementation, if it is deemed

necessary to use direct

payment method, then

this

will be implemented in

accordance with applicable regulations. Penyaluran dana ke mahasiswa atau PT Penyelenggara dilakukan secara periodik setelah memenuhi persyaratan, baik persyaratan yang tertuang dalam kontrak maupun Asian Development Bank. Distribution

of funds to the student

or universities/college

will be conducted

periodically after fulfilling the requirements as stipulated in the contract as well as required by the Asian Development Bank. Penyaluran

dana

program

beasiswa

dari STAR

ini

dilaksanakan

melalui

rekening perguruan tinggi yang dicantumkan dalam kontrak. Penyaluran dana biaya pendidikan

dapat langsung

dikelola oleh TPP Perguruan Tinggi,

sesuai

dengan rencana kerja yang sudah disusun sebelumnya. Sedangkan dana biaya hidup

bagi

mahasiswa

dapat

didistribusikan

oleh

TPP PT melalui cara

pembayaran tunai atau ditransfer oleh Perguruan Tinggi ke rekening masing-masing mahasiswa.

18


The scholarship fund from STAR is disbursed to university/college accounts as stated in the

contracts.

Disbursements

of tuition

fees

can

be

directly managed by

University/College in accordance with the work plan prepared previously. Students’ living costs, if possible, will be distributed by University/College through cash payment or transferred by the university/college to the account of each student.

1. Perguruan Tinggi University/College PT

After signing contract, university/college

rencana

sends the Funds Disbursement Plan to

penggunaan dana kepada PIU program

STAR BPKP. This plan includes the budget

gelar

needed for the implementation of the

Setelah

penandatanganan

Penyelenggara

menyertakan

beasiswa

penggunaan

kontrak,

ini

STAR

BPKP.

memuat

Rencana kebutuhan

study process for one semester.

anggaran untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar selama satu semester.

19


Rencana

penggunaan

kurangnya

memuat

ini

sekurang-

hal-hal

sebagai

berikut: •

least the following items: •

Rekapitulasi

biaya tuition fee per

mahasiswa Rincian pembayaran selama 6 bulan

•

Rekapitulasi

living

biaya

buku per mahasiswa

The recapitulation of books allowance per student

•

Rekapitulasi pembayaran biaya riset

The details of living cost payments for 6 months

cost •

pembayaran

The recapitulation of tuition fee per student

•

•

•

The disbursement plan shall contain at

The

recapitulation

of

research

allowance per student

per mahasiswa Rencana

penggunaan

dengan

invoice

ini

dilampirkan

senilai

rencana

penggunaan.

The plan should be accompanied by invoice with similar value to use of funds plan.

2. Proses Pengajuan SPP dan NOL di PMU- STAR SPP Filing Process and Request for NOL in PMU-STAR Berdasarkan kontrak dan rencana penggunaan Based

on

the

contract,

dan invoice dari PT Penyelenggara maka BPKP disbursement plan, and invoice mengajukan

request NOL kepada ADB untuk from university/college providing

mendapatkan NOL. Atas request ini ADB akan the

program,

BPKP files the

menerbitkan NOL beserta nomor Procurement request to ADB to get NOL. Contract Summary Sheet (PCSS).

answer

the

To

request, ADB will

PPK kemudian menyiapkan Surat Permintaan issue NOL along with number of Pembayaran

(SPP)

kepada

ADB

dengan Procurement Contract Summary

melampirkan:

Sheet (PCSS).

•

Invoice dari PT Penyelenggara;

PPK then prepare a Letter of

•

Berita Acara Pembayaran dari PPK;

Request for Payment (SPP) to

•

•

Fotocopy

rekening

Bank

PT

ADB attached with:

Penyelenggara;

•

Invoice

Ringkasan kontrak.

•

Payment Minutes from the

from

university;

PPK; •

Copy of university/college bank accounts;

•

Summary of contract.

20


3. Proses Penerbitan SPM dan SP2D Processes of Issuance of SPM and SP2D PPK

SPP

ini

diserahkan

oleh

PPK

kepada PPK at PMU submit the SSP to

verifikator Biro Keuangan BPKP. Setelah melalui the verification at BPKP Finance proses verifikasi maka Pejabat Pembuat SPM Bureau. kantor pusat BPKP menerbitkan Membayar

(SPM)

After

a

verification

Surat Perintah process, Officer responsible for

dengan

melampirkan issuance

ringkasan kontrak lalu mengajukan

kepada (SPM)

KPPN Jakarta IV.

of

Payment

issues

SPM,

Order

with

a

summary of the contract and then submit them to the Jakarta

Berdasarkan SPM yang diajukan, KPPN Jakarta IV Treasury Office (KPPN). IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Based on the SPM, KPPN Jakarta (SP2D).

IV will issue a Warrant Disbursements (SP2D).

for

4. Proses Transfer ke Rekening Perguruan Tinggi Fund Transfer Process to University/College Account Berdasarkan SP2D yang diterbitkan KPPN Jakarta IV maka Bank Indonesia akan mentransfer uang dari Rekening Khusus sejumlah nilai yang diajukan di dalam SP2D ke rekening perguruan tinggi. Based on SP2D from KPPNs Jakarta IV, Bank Indonesia will transfer the fund from the Special Account, and credit the university/college account as much as the proposed value in SP2D.

5. Proses Pengajuan Replenishment Filing Process for Replenishment Berdasarkan SP2D yang diterbitkan KPPN Jakarta

IV,

financial

ke

pada

nomor

dalam

NOL

oleh

konsultan

KPPNs

on

the

Jakarta

SP2D IV,

PMU

issued

by

STAR BPKP,

by specialist financial BPKP assisted submits Withdrawal withdrawal application consultants, ADB dengan mengacu Application (WA) to ADB along with

specialist,

mengajukan (WA)

dibantu

Based

PMU

STAR

which refers to the number yang dicantumkan PCSS specified in the NOL by attaching: dengan melampirkan: PCSS

• Fotocopy SP2D;

•

Copy of SP2D;

• Fotocopy SPM;

•

Copy of SPM;

• Fotocopy Berita Acara Pembayaran.

•

Copy of BAP.

21


6. Proses Replenishment Replenishment Process Berdasarkan WA yang diajukan oleh BPKP, maka ADB akan mentransfer uang senilai yang tercantum dalam WA ke Rekening Khusus STAR BPKP yang ada di Bank Indonesia. Based on the WA proposed by BPKP, the ADB will transfer the fund to the Special Account of STAR at Bank Indonesia, as much as the amount listed at SP2D.

C. Jadwal Pencairan Dana Program Beasiswa Disbursement Schedule of the Scholarship Fund Penyaluran beasiswa dilakukan

dan

pembayaran

untuk

S1/D-IV

secara

dan

bertahap.

dana PMU S2

STAR

STAR scholarship

will funds

distribute for

the

bachelor

Tahapan degree and master degree at a

pembayaran dana program beasiswa STAR gradual ini dituangkan dalam kontrak.

payment.

Installment

of

payment is stipulated in the contract. The distributions of the scholarship

Penyaluran program

atau beasiswa

Penyelenggara, kedisiplinan

dari

sangat dan

Penyelenggara

dana funds

pembayaran BPKP

ke


shall

PT depend on the time report of the

tergantung dari universities/college

komitmen dalam

to

delivered

to

TPP-PT BPKP in accordance with prevailing

mengirimkan regulations.

laporannya sesuai ketentuan yang berlaku. Keterlambatan akan

dari

berimplikasi

pengiriman Laporan Delay in delivery of the report will pada

keterlambatan delay in the next disbursement by

pencairan dana tahap berikutnya di BPKP BPKP (see Chapter VII of the report). (lihat Chapter VII tentang pelaporan).

22


CHAPTER V MANAJEMEN KEUANGAN FINANCIAL MANAGEMENT Manajemen

keuangan

internal

dana program

beasiswa,

diserahkan

kepada

masing-masing PT Penyelenggara dan penerima beasiswa namun pelaporan dan pertanggungjawabannya wajib mengikuti ketentuan. Internal

financial

management

accountability of

each

of

scholarship

beneficiaries and

the

program

fund

becomes

the

university/college providing the

program. The reporting and accountability must follow provisions here in. program beasiswa STAR adalah:

A. Distribusi Dana Distribution of Funds Dana

program

beasiswa

mencakup

biaya Fund for the scholarship program hidup serta biaya lain yang berkaitan covers tuition and living expenses and other costs related to the scholarship dengan program beasiswa. dana

biaya

pendidikan

dan

dana biaya program. pendidikan sepenuhnya diserahkan Disposition for the internal use of tuition kepada TPP-PT. Penggunaan dana funds is fully managed by STAR Ketentuan

beasiswa

penggunaan

ini

rencana

harus

yang

diserahkan

sudah

oleh

dengan managing team. fund disusun dan scholarship

sesuai

kepada BPKP. dana

biaya

sepenuhnya

diserahkan

use

should

of

this

be

in

Tinggi accordance with the plans that have been prepared and submitted by the

Perguruan

Penggunaan

The

hidup university/college to the BPKP. kepada The use of cost of living fund is left

program entirely to discretion at beneficiaries of beasiswa. Biaya hidup Mahasiswa sesuai the scholarship program. The students’ dengan Standar Biaya Umum yang living expense costs in accordance with ditetapkan oleh Menteri Keuangan the standard of established by the masing-masing

penerima

Minister of Finance every year.

setiap tahunnya.

oleh Requirements the university/college Perguruan Tinggi penyelenggara terkait must comply in association financial dengan manajemen keuangan management of the STAR scholarship program include: Hal-hal

yang

wajib

dipenuhi

MANUAL FINANCIAL ACCOUNTABILITY

23


1. Pengelola/Pemilik tercantum

Rekening

dalam

dianjurkan

terlibat

yang

1. The account owner as stated in

kontrak,

contract have to involved on the TPP

sebagai

PT of STAR’s scholarship program;

tim

pengelola program (TPP) beasiswa

2. TPP-PT

STAR;

must

have

specific

administration in relation with STAR’s

2. TPP-PT

wajib

menyelenggarakan

funds;

pembukuan yang mencatat semua 3. TPP of universities shall distribute the aktivitas penerimaan dan cost of living to student right after pengeluaran/penyaluran (Lampiran receiving the funds transfer. 12); 3. TPP-PT biaya

wajib hidup

menerima

Payment will be paid monthly; mendistribusikan 4. Cost of living given segera setelah beneficiaries should not transfer dana. burdened with the cost

Pembayaran dilakukan per bulan; 4.

to be of

management or other expenses;

Biaya hidup yang diberikan kepada 5. Universities/college providing the penerima program beasiswa tidak program are obliged to prepare boleh dibebani dengan biaya the financial statements on a pengelolaan/biaya lainnya;

5. TPP-PT

wajib

secara

menyusun

berkala,

yaitu

regular basis, in this case, before Laporan

the next stage of disbursement;

sebelum 6.

Management Team shall make the

pencairan tahap berikutnya; 6.

TPP-PT

wajib

membuat

report Laporan

correctly

accountable

and

be

for the contents of

tersebut dengan benar dan bersedia

the

mempertanggungjawabkan laporan

between the plan and the actual

tersebut,

use of fund;

terutama

ketidaksesuaian

bila

adanya

report

had

any

mismatch

rencana 7. Submission of the financial reports to dengan realisasi penggunaan dana; the BPKP is a necessary condition for 7. Penyerahan Laporan kepada BPKP the next disbursement of funds; merupakan pencairan

antara

syarat dana

mutlak

untuk 8. The financial accountability report is tahap made at least in 2 (two), copies,

pada

berikutnya;

each for:

8. Laporan dibuat minimal rangkap

•

2 (dua), masing-masing untuk: • • 9.

Perguruan Tinggi (dokumen asli) BPKP Laporan

tersebut

ditandatangani

oleh

sah

apabila

rektor

atau

University (original)

• BPKP; 9. The Report is considered valid if it is signed by the rector or the

Head of

PIU PT and

seal

with

official

of

the university concerned.

ketua TPP-PT serta dilengkapi dengan stempel PT bersangkutan.

24


B. Administrasi Penggunaan Dana Administration of Funds Utilization Dalam mengelola penggunaan dana In managing scholarship fund program team needs program beasiswa STAR, TPP-PT perlu the STAR management memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

pay attention to the following:

1. Dana disalurkan oleh BPKP secara 1. The Fund is transferred by BPKP from pemindahbukuan dari Kas Umum the State Treasury Account (Central Negara (Pemerintah Pusat – KPPN c.q Government - the Ministry of Kementerian Keuangan) atas beban

Finance

Rekening

Khusus

expense of the Special Account at

Indonesia

ke

STAR

di

Bank

Rekening

PT

Indonesia

to

at

the

Universities/

college’s account (should not be a

pribadi),

sesuai

rekening

yang

dengan

nomor

personal account), as listed in the

tercantum

dalam

contract.

2. Setiap penerimaan dan pengeluaran uang harus disertai dengan bukti yang

sah,

penerima penerima

ditandatangani (ketua

TPP-PT

program).

Untuk

pihak atau dana

biaya hidup mahasiswa: Bukti penyaluran dana biaya hidup kepada penerima dapat berupa: • Kuitansi, untuk pembayaran tunai dan

ditandatangani

mahasiswa,

atau; • Bukti

setoran

pembayaran

bank melalui

untuk nomor

rekening mahasiswa. b.

Office)

Penyelenggara (bukan atas nama

kontrak.

a.

Bank

Treasury

Laporan dibuat oleh TPP-PT dalam bentuk

seperti

disebutkan

dalam

Sub-Bab Manajemen Keuangan di atas;

2. Each receipt and expenditure must be accompanied by a valid proof, signed

by

the

management

recipient

team).

(STAR

For

the

students’ cost of living: a. Funds transfer of student's cost of

living

should

be

supported

by: Receipts, for cash payment, signed by the student, or; Proof of bank deposit

for

payments made through a student account. b. Accountability

report

of

the

distribution of the students’ cost of living funds and the tuition funds are prepared by the management team

in

the

report mentioned

previously.

25


3.

4.

Seluruh data keuangan dan bukti- 3. The whole original financial data and bukti pengeluaran yang asli wajib evidence of the expenditures must disimpan selama 5 tahun. Apabila be kept for 5 years. They should diperlukan dapat mudah disajikan

be

oleh Perguruan Tinggi,

khususnya

management team for monitoring

pada saat monitoring dan audit

and especially at the time of the

dari BPKP, BPK RI, atau ADB.

audit

Pemberhentian

atau

pembayaran

beasiswa

of

prestasi

akademik

mahasiswa menunjukkan prestasi yang melewati IPK

yang

batas toleransi

ditetapkan

BPKP,

by

Supreme

the

Audit

4. Termination or suspension of payment

Pengelola, apabila: a. Indeks

by

presented

Institution, or ADB.

penundaan oleh

easily

dalam

scholarship

by

management

team, if: a. There

is

student

evidence

decline

in

that academic

performance, over the GPA limit of tolerance, specified in the

kontrak; b. Mahasiswa menerima beasiswa

contract; b. The students receive scholarships

dari sumber dana lain;

from other funding sources; c. Mahasiswa

mengundurkan

diri

atau drop out; d. Mahasiswa melewati masa studi yang sudah ditetapkan. 5.

c. The student withdraws from the program or drop out; d. Student passes a period of the predefined study.

Bila terjadi kelebihan pembayaran 5. dikarenakan penurunan jumlah

Any

mahasiswa seperti yang disebutkan

point 4, must be returned to the

pada butir 4, maka kelebihan dana

State

tersebut harus dikembalikan ke Kas

management team of universities/

Negara oleh TPP-PT Penyelenggara.

college. Copies of evidence are

Bukti

submitted to EA STAR BPKP.

pengembalian

kepada

diserahkan

overpayment

due

to

the

decline of students mentioned in Treasury

by

the

STAR

EA STAR BPKP. Prosedur

pengembalian dana ke kas negara secara detail dapat dilihat pada Peraturan

Direktur

Perbendaharaan Keuangan

No.

Jenderal Kementerian

Per-36/PB/2013

(ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/p eraturan/perdirjen/2013/per_36_pb_ 2013.pdf).

26


CHAPTER VI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN SUPERVISION AND AUDIT

Untuk

menjaga

transparansi

dan

mempromosikan

akuntabilitas

penyelenggaraan umum Program STAR, penyelenggaraan Program Beasiswa STAR dibangun dalam suatu kerangka pengendalian intern yang didukung oleh mekanisme pemantauan yang efektif mendukung pemeriksaan eksternal yang efisien. To maintain transparency

and promote the accountability

operation of the STAR Program, the implementation

of the over-all

of the STAR Scholarship

Program is built on an internal control system that is supported by effective mechanisms and monitoring in order to support an efficient external audit.

A. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Implementation of Internal Control System Sistem

pengendalian

intern

menuntut

penyelenggaraan

dibangun

dengan

pengendalian program

dasar

program the implementation of program is

lingkungan built

yang memadai.

menyeluruh

STAR STAR’s internal control system requires

maupun

on

an

Risiko environment.

adequate

control

Overall program risks

risiko and risk of each main activity should

masing-masing kegiatan pokok wajib

be identified.

diidentifikasi. Risiko-risiko yang ada harus dimitigasi All Risks dengan kebijakan dan prosedur tetap policies

must

be

and

mitigated

with

standardized

atau sering disebut sebagai standard procedures usually referred to as Operating Procedures operating procedures (SOP). Tujuan, Standard Targets, risk in and risiko dan SOP STAR harus diukur dan (SOP). dipantau pelaksanaannya sehingga implementation of SOPs must be dapat dievaluasi secara internal.

measured

and monitored

so they

can be evaluated internally. Pengukuran, pemantauan dan evaluasi Measurement,

monitoring

and

dimaksud wajib dilakukan oleh setiap evaluation shall be carried out by any organisasi yang terkait, termasuk oleh PT organization Penyelenggara,

PIU

program

concerned,

gelar universities/college,

PIU,

including PMU

beasiswa STAR, Sekretariat PMU atau Secretariat or other units that are unit lain yang tergabung dalam Satgas members of the Executing Agency Executing Agency STAR.

STAR task force.

27


B. Monitoring dan Evaluasi ADB Monitoring and Evaluation by ADB Monitoring dan evaluasi atau monev

Monitoring

merupakan

activity

kegiatan

memantau

and

evaluation

to measure

is an

whether

the

progress kegiatan apakah sudah sesuai

progress of activities is in line with its

dengan

milestones. It can be performed by

milestonenya

dilakukan

oleh

pengelola program oleh

lembaga

STAR.

evaluasi

beasiswa

dapat di

Monitoring

terhadap

lembaga

juga

an

dan

agencies, among others:

ADB

•

BPKP

or

ADB

dilakukan

•

BPKP

berkompeten,

•

Independent

other

competent

Monitoring

Team

appointed by the BPKP.

antara lain: •

agency

•

pelaksanaan

dapat

yang

luar

• Tim Monitoring Independen yang ditunjuk oleh BPKP.

C. Pemeriksaan Audit Pemeriksaan atau audit atas Laporan Audit of the financial statements of program beasiswa STAR di Perguruan the

STAR

Tinggi penyelenggara akan dilakukan scholarship oleh

Badan

Pemeriksa

Republik Indonesia (BPK RI).

Program degree

including

in universities/

Keuangan college will be carried out by the Supreme Audit Board.

28


CHAPTER VII PELAPORAN REPORTING Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program beasiswa, tim pengelola

di PT Penyelenggara

wajib melaporkan

perkembangan

dan hasil

kegiatan penyelenggaraan program beasiswa kepada EA STAR BPKP. As a form of accountability in the scholarship program, the Managing Team at University shall report the progress and results of the scholarship program to the EA STAR BPKP. Laporan program beasiswa dari PT Penyelenggara harus dapat memberikan data dan informasi lengkap tentang perkembangan pelaksanaan program beasiswa di PT Penyelenggaran termasuk realisasi penggunaan dan penyaluran dana. Secara umum, Laporan program beasiswa yang disusun akan mencakup: (lihat Lampiran 13). Reports of scholarship program from the university/college must provide data and information about the progress of the scholarship program the universities/college including the realization and use of funds. In general, the Report of scholarship programs will include:

A. Perkembangan Pelaksanaan Penerimaan Beasiswa Technical Report of Scholarship Program Implementation Laporan ini terdiri dari: • Perkembangan mahasiswa

The report consists of:

aktivitas

akademis • The progress of students' academic kehadiran

activities (include: student attendance,

Mahasiswa, perkembangan nilai studi

the score of the student academic

Mahasiswa,

kepatuhan

performance,

mengerjakan

tugas,

dan

(meliputi:

jadwal

mata

dalam kuliah

perkuliahan,

jumlah tenaga pengajar yang terlibat, akses

terhadap

compliance

to

given, courses and lectures schedule, the

number of teachers

involved,

access to education facilities);

fasilitas • Internal

analysis

and

evaluation

perkuliahan);

from university/college.

Hasil analisis dan evaluasi internal PT

includes

Penyelenggara,

development, the ability to

termasuk

perkembangan studi terkait serap

analisis daya

tasks

the

student

materials

The analysis academic

modules,

study the

mahasiswa terhadap modul/

29


bahan

ajar

yang

ada,

informasi

information on fund aid for students

bantuan dana studi bagi Mahasiswa

from

dari

and the creativity of students, such

instansi

kreatifitas

pemerintahan,

penerima tulisan

misalnya

program,

yang

dibuat

mahasiswa; masalah,

hasil rekapitulasi di

Perguruan

yang

Tinggi

oleh

agencies,

Complaints, include recapitulation of occurred


mencakup

pengaduan

government

as postings made by the students; complaints

Pengaduan terjadi

any

to

the

by students or

K/L/ Pemdas, and their effort of the universities/college

to handle

the

penerima atau instansi pemerintah,

complaint.

The reports include the

danpenanganannya oleh Perguruan

information

about

Tinggi.

cases, the scal of cases, treatment

Laporan

mencakup kasus,

ini

antara

lain

informasi tentang jenis

skala

penanganan,

kasus,

kemajuan

dan

status

the

types

of

progress, and completion status; Next academic schedule.

penyelesaian; Rencana perkuliahan berikutnya.

B. Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Beasiswa Financial Report of Scholarship Program Implementation Laporan ini

mengacu pada

Manajemen

Keuangan

Bab

ya ng

V

wajib

This report should refer to Chapter V Financial

This

report

will

be

diserahkan kepada Sekretariat STAR BPKP

referenced to Chapter V and shall be

termasuk di dalamnya:

submitted to the EA of

STAR

BPKP.

The report includes:

SK Rektor Pembentukan TPP-PT; Rencana Penggunaan Dana Program

Rector decree on formation of the

Beasiswa STAR;

Management Team;

Rekapitulasi Penyaluran Dana Biaya lain

Penyelenggaran

tentang Program

Pelaporan Beasiswa

program

Penyelenggara

berjalan,

wajib

Laporan sesuai banyaknya pembayaran;

Summary of the Student

of

the

PT

membuat tahapan

Cost of

Living disbursement. Other

adalah sebagai berikut: Selama

Plan

STAR Scholarship Program;

Hidup penerima program. Ketentuan

Disbursement

provisions

about

the

Scholarship Program Reporting are as follows: During the scholarship program, the university/college will report to EA BPKP the activity three times as the stage of payments;

30


Laporan akhir pelaksanaan program

The

wajib disusun oleh PT Penyelenggara.

prepare final report of the program.

Laporan

This report is prepared as the third

dengan

ini

dibuat

laporan

bersamaan

ke-tiga/ke-empat

university/college

The

activity

and

Laporan diserahkan sebelum tahap

accountability

report

pembayaran berikutnya, yaitu satu

submitted

bulan

payment, which

jadwal

pencairan

dana;

also

report is made.

dari tim pengelola;

sebelum

must

before is

financial should

be

the

next

one

month

before the schedule disbursement

Semua dokumen

pelaksanaan dan

of funds;

pertanggungjawaban

yang

me-

All documents related to financial

nyangkut

administrasi

and administrative aspects, as well

keuangan maupun data pendukung

as all supporting data must be

harus diadministrasikan dengan baik

administered

oleh

management team at universities/

aspek

Tim

Pengelola

PT

Penyelenggara. Laporan program beasiswa dikirim ke: STAR-BPKP Gedung

properly

by

the

college. The Reports of scholarship

program

shall be sent to:

BPKP Lantai 1,

STAR-BPKP

Jln. Pramuka Raya No. 33, Matraman

BPKP Building 1st Floor

Jakarta Timur 13120

Jln. Pramuka Raya No. 33, Matraman

Telepon:021 – 85910031

East Jakarta 13120 Phone: 021 - 85910031

31


CHAPTER VIII SANKSI SANCTIONS

Pelanggaran terhadap ketentuan maupun penyalahgunaan

wewenang yang

dapat

dalam

merugikan

negara

diterapkan

baik

bagi

personel

organisasi

penyelenggara program beasiswa maupun bagi penerima program beasiswa. Any violation of the provisions or abuse of authority that may put cost burden to the state can be applied to both personnel within the organization executing the scholarship program as well for students receiving the scholarship program.

A. Tim Pengelola Program Beasiswa Scholarship Program Management Team Sanksi

terhadap

terhadap

ketentuan

penyalahgunaan dapat

pelanggaran Penalties on violation of the provisions or maupun the abuse of authority or fraud can be

wewenang

merugikan

negara

yang given in the form of, but not limited to: dapat

diberikan dalam bentuk, namun tidak terbatas pada: 1. Penerapan sesuai

sanksi

dengan

kepegawaian 1. Implementation of sanctions stated in peraturan

perundang-undangan

dan

(pemberhen-

tian, penurunan pangkat); 2. Penerapan

tuntutan

civil service

rules

regulations

(termination, demotion); 2. Application

perbendaha-

and

of

treasury

and

compensation claims;

raan dan ganti rugi; 3. Penerapan proses hukum;

3. Implementation of the legal process;

4. Pemblokiran dana untuk penyaluran 4. The suspension of funds for the next periode

berikutnya

penghentian bantuan

sementara

pada

tahun

kepada

PT

bilamana

terbukti

dan

distribution period and suspension of

seluruh

all aid in the following year to the

berikutnya

universities/college, if any proof that

Penyelenggara, pelanggaran

tersebut dilakukan secara sengaja dan

tersistem

untuk

the

offense

deliberately

was

committed

and systematically

for

the shake of personal, or group gain.

memperoleh

keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

32


B. Mahasiswa Penerima Beasiswa The Recipients of Scholarship Dalam kasus tertentu, bila mahasiswa In certain case, when student violate penerima program melanggar ketentuan the provisions and agreements, such dan perjanjian seperti mengundurkan diri as students resign during the program selama waktu proses perkuliahan masih period or does not study any longer or berlangsung

atau

tidak

melanjutkan drop-out, then the student must return

kegiatan perkuliahannya lagi atau drop- or pay all cost of education and living out, maka mahasiswa

tersebut

harus expenses to the State Treasury. The

mengganti atau mengembalikan pendidikan dan biaya Negara,

Perhitungan

biaya calculation

of

sudah

Penyelenggara.

will

hidup

ke Kas compensate the value of funds that

kerugian

negara have been used and paid by the

dilakukan dengan memperhitungkan nilai university/college. dana yang

payment

dikeluarkan Ketentuan

PT provision

does

not

This

sanctions

apply

on force

sanksi majeur factors.

dimaksud tidak berlaku di luar faktor keadaan kahar (force majeur).

33


CHAPTER IX PENUTUP CLOSING

Panduan pelaksanaan dan pelaporan program beasiswa ini terutama dimaksudkan memberikan panduan agar Perguruan Tinggi penyelenggara dapat

secara

baik

dan

bertanggung

jawab

melaksanakan program

beasiswa STAR sesuai ketentuan dan kesepakatan bersama. The Manual for Implementation is primarily intended

and reporting

to provide guidance

of Scholarship Program

so that universities/college

providing the program can implement the program and be responsible for in accordance to the mutually agreed provisions and agreement. Jika terjadi kekeliruan atau adanya beragam interpretasi dalam panduan ini, maka akan diperbaiki kembali dan diumumkan secara tertulis. Any misinterpretation of the manual will be corrected and stated in a written publication.

34


LAMPIRAN

35


Lampiran 1 REFERENSI MODUL/BAHAN AJAR PENDIDIKAN MAGISTER AKUNTANSI/MANAJEMEN BIDANG AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA

NO.

JUDUL MODUL

1

Akuntansi Keuangan (Financial Accounting)

2

Statistika ((Statistics)

3

Auditing (Auditing)

4

Manajemen Keuangan (Financial Management)

5

Teori Ekonomi Makro (Macroeconomics Theory)

6

Akuntansi Sektor Publik (Public Accounting)

7

Governance & Sistem Pengelolaan Keuangan Negara (Governance and Public Financial Management System)

8

Audit Keuangan Negara (Government Financial Audit)

9

Perpajakan Sektor Publik ((Public Tax)

10

Sistem Akuntansi Pemerintahan (Governmental Accounting System)

11

Pilihan (Optional)

12

Karya Akhir (Thesis) Pilihan (Optional) Analisa Kebijakan Publik ((Public Policy Analysis) Manajemen Sektor Publik (Public Sector Management) Manajemen Stratejik Sektor Publik (Public Sector Strategic Management) Pemeriksaan Internal Pemerintah (Government Internal Investigation) Kepemimpinan dan Supervisi Audit (Leadership and Audit Supervision) Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Expenditures and Salary Management)

36


REFERENSI MODUL/BAHAN AJAR PENDIDIKAN AKUNTANSI BIDANG AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA

NO.

JUDUL MODUL

1

Pengantar Ekonomi 1 (Introduction of the Economic I)

2

Pengantar Manajemen (Introduction of the Management)

3

Academic English 1 (Academic English 1)

4

Pengantar Akuntansi 1 (Introduction of the Accounting I)

5

Matematika Keuangan & Ekonomi (Economic & Financial Mathematic)

6

Statistika 1 (Statistics 1)

1

Pengantar Ekonomi 2 (Introduction of the Economic 2)

2

Pengantar Akuntansi 2 (Introduction of the Accounting 2)

3

Manajemen Pemerintahan (Public Management)

4

Manajemen Keuangan (Financial Management)

5

Akuntansi Pemerintahan (Governmental Accounting)

1

Akuntansi Keuangan 1 (Financial Accounting 1)

2

Akuntansi Biaya (Cost Accounting)

3

Sistem Informasi Akuntansi (Accounting Information System)

4

Auditing 1 (Auditing 1)

5

Akuntansi Sektor Publik (Public Sector Accounting)

6

Pengelolaan Keuangan Negara (State Finance Management)

1

Akuntansi Manajemen (Management Accounting)

2

Akuntansi Keuangan 2 (Financial Accounting 2)

3

Sistem Informasi Manajemen (Management Information System)

4

Anggaran Sektor Publik (Public Budgeting)

37

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Manual for Implementation and Financial Accountability NO.

JUDUL MODUL

5

Perpajakan (Tax)

6

Auditing 2 (Auditing 2)

1

Analisis Proyek Publik (Public Project Analysis)

2

Sistem Anggaran & Perbendaharaan Negara (State Treasury & Budgeting System)

3

Perpajakan Sektor Publik (Public Tax)

4

Pengantar Hukum Administrasi Publik (Introduction of Public Law Administration)

5

Teori Akuntansi (Accounting Theory)

6

Governance dan Pengendalian Internal Pemerintahan (Governance & Governmental Internal Control)

1

Ekonomi Sektor Publik (Public Economic)

2

Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Public Procurement Management)

3

Audit Keuangan Negara (State Finance Audit)

4

Perekonomian Indonesia (Economy of Indonesia)

5

Pilihan 1 (Optional 1)

6


1

Audit Manajemen Sektor Publik (Public Audit Management)

2

Manajemen Kinerja Pemerintahan (Governmental Performance Management)

3

Perpajakan Lanjutan (Intermediate Tax)

1


2


Pilihan (Optional) Manajemen Administrasi dan Kebijakan Publik (Public Policy & Administration Management) Manajemen Aset Sektor Publik (Public Asset Management) Manajemen Keuangan Sektor Publik (Public Finance Management) Akuntansi Manajemen Pemerintahan (Public Accounting Management)

38

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Manual for Implementation and Financial Accountability NO.

JUDUL MODUL

Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (Central Government Accounting System) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (Local Government Accounting System) Audit Berbasis Komputer (Computer Based Audit/EDP) Audit atas Pengendalian Internal Pemerintah (Audit of Government Internal Control) Psikologi dan Teknik Komunikasi (Communication Technical & Psychology) Audit Investigasi (Forensic Accounting and Fraud Audit)

39


Lampiran 2 CONTOH SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TUGAS BELAJAR DARI ATASAN LANGSUNG SETINGKAT ESELON II

Logo instansi .................. , 2014 Nomor Perihal

: :

Surat Persetujuan Tugas Belajar Program Beasiswa STAR

Pada hari ini, …….. tanggal ........... bulan ........ tahun dua ribu empat belas (../.../2014), saya yang bertandatangan di bawah ini bertindak mewakili Instansi ........................dengan alamat di .............., memberikan persetujuan kepada staf kami: Nama

:

NIP.

:

Jabatan

:

Unit Kerja : Untuk ikut berpartisipasi sebagai penerima program beasiswa STAR BPKP melalui jalur pendidikan tugas belajar pada tingkat pendidikan program gelar (sarjana-S1/master-S2)*. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

(nama kota),..................2014 Jabatan (minimal Eselon II) ttd +stempel (nama pejabat) NIP. Tembusan Yth; 1. 2. 3.

Gubernur/Bupati/Walikota (sebagai laporan); Sekretaris Daerah Provinsi/Kab/Kota Kepala BKD Prov/Kab/Kota;

40

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Manual for Implementation and Financial Accountability * pilih salah satu

Lampiran 3 CONTOH SURAT PERNYATAAN UNTUK BEKERJA KEMBALI SEBAGAI PKN-APIP DI INSTANSINYA

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Lengkap : NIP

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

Instansi

:

Alamat Kantor : Rumah

:

Telp. / HP

:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri:

MENYATAKAN A.

Bersedia bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat bekerja semula dengan kewajiban kerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B.

Bersedia mematuhi konsekuensi yang akan dihadapi apabila tidak menjalankan ketentuan kewajiban kerja yang berlaku dalam Program Beasiswa STAR sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Tugas Belajar.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. ........................... 2014 Yang membuat Pernyataan,

Mengetahui,

Materai Rp 6000,-

................................................ .

................................................. Pimpinan Instansi/NIP 41


Lampiran 4

SOP Seleksi Peserta Program Beasiswa STAR

42


FORM 1 – DOKUMEN PENDAFTARAN 1.

Photo 4 x 6 (Latar belakang merah)

Lengkap

Blm Lengkap

2.

Copy Ijazah dilegalisir

Lengkap

Blm Lengkap

3.

Copy transkrip dilegalisir

Lengkap

Blm Lengkap

4.

Surat Pernyataan Untuk Mengizinkan Peserta Mengikuti Tugas Belajar dari atasan langsung setingkat Eselon II

Lengkap

Blm Lengkap

5.

Copy SK PNS dan SK Pangkat terakhir

Lengkap

Blm Lengkap

6.

Surat Keterangan Sehat

Lengkap

Blm Lengkap

7.

Surat pernyataan untuk bekerja kembali sebagai PKN-APIP di instansinya

Lengkap

Blm Lengkap

FORM 2 – FORMULIR PENDAFTARAN DAN AUTOMATISASI PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN DOKUMEN UPLOAD SERTA TANDA BUKTI REGISTRASI Dapat dilihat pada website BPKP

43


FORM 3 – SURAT TANGGAPAN TERHADAP JADWAL WAWANCARA KE PT DAN TUGAS TIM PEWAWANCARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN STATE ACCOUNTABILITY REVITALIZATION (STAR) Secretariat: Jl. Pramuka No. 33 Lt .1, Jakarta Timur 13120 Phone: 021-85910031

................................. 2014 Nomor Lampiran Hal

: : :

Wawancara Seleksi Peserta Program Beasiswa STAR State Accountability Revitalization (STAR) 2927 INO

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi di .....................PT.......................... Menindaklanjuti Surat Dekan No........................tanggal........., kami akan melaksanakan wawancara seleksi peserta program beasiswa pendidikan S2 yang akan diselenggarakan di ................................, pada tanggal..............................., dengan susunan tim sebagaimana tertuang dalam Surat Tugas terlampir. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, Kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Selaku Penanggungjawab STAR BPKP Justan R. Siahaan NIP 19600220 198203 1 001

Cc: Deputi Politik, Sosial dan Keamanan – BPKP

44


FORM 4 – SURAT PENYELENGGARAAN RAPAT PANEL ANTARA PIU PROGRAM DEGREE DAN PMU STAR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN STATE ACCOUNTABILITY REVITALIZATION (STAR) Secretariat: Jl. Pramuka No. 33 Lt .1, Jakarta Timur 13120 Phone: 021-85910031

Nomor Lampiran Hal

: : :

................................. 2014 Pembahasan Usulan Peserta Program Beasiswa STAR State Accountability Revitalization (STAR) 2927 INO

Kepada Yth. ................................................................. Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Selaku Penanggung Jawab STAR BPKP

Dalam rangka menindaklanjuti hasil kegiatan wawancara seleksi peserta S2 di beberapa Perguruan Tinggi daerah pada tanggal ........ – ...........2014, kami bermaksud mengundang Bapak untuk membahas usulan calon penerima beasiswa tersebut pada: Tanggal: Tempat: Waktu: Atas perhatian dan kerja sama yang baik, Kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Selaku Ketua PIU Program Gelar STAR BPKP,

..................................................... NIP ...............................................

45


FORM 5 – SURAT PENETAPAN PENERIMA PROGRAM BEASISWA STAR

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN STATE ACCOUNTABILITY REVITALIZATION (STAR) Secretariat: Jl. Pramuka No. 33 Lt .1, Jakarta Timur 13120 Phone: 021-85910031

Nomor Lampiran Hal

: : :

................................. 2014 Penetapan Penerima Program Beasiswa STAR BPKP State Accountability Revitalization (STAR) 2927 INO

Kepada Yth. Bapak/Ibu..................... ................jabatan.................... di .....................PT..........................

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu......... dalam membantu kelancaran proses seleksi peserta program beasiswa STAR BPKP di Universitas.................. . Berdasarkan surat Ketua Penanggung Jawab STAR/PIU Program Gelar STAR Nomor...........tanggal ...........Tentang Hasil Pembahasan Calon Penerima Beasiswa STAR untuk pendidikan S2, terlampir Kami tetapkan sebanyak........(angka).............orang yang akan menempuh pendidikan S2 program beasiswa STAR, untuk diproses lebih lanjut sesuai prosedur Universitas................ . Selain itu, dalam rangka menjaga kualitas ketepatan waktu penerima program beasiswa dalam menyelesaikan proses pendidikannya, kami mengharapkan bantuan Tim Pengelola STAR di Universitas.................... untuk memfasilitasi penandatanganan Surat Perjanjian Tugas Belajar dan Surat Pernyataan Komitmen oleh penerima program beasiswa STAR sebelum proses pendidikan berjalan. Atas kerja sama yang baik, Kami ucapkan terima kasih.

Deputi Kepala Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Selaku Pengarah Harian STAR BPKP,

Binsar H. Simanjuntak 46


NIP ...............................................

Lampiran 5

PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN S1 DAN S2 STAR DAFTAR ISI Memuat daftar tabel dan daftar singkatan. RINGKASAN EKSEKUTIF Berisi penjelasan ringkas dengan memuat profile perguruan Tinggi (PT), visi dan misi PT, dan pengalaman PT dalam penyelenggaraan program beasiswa sejenis baik pendidikan S1 maupun S2, terutama pada program akuntansi pemerintahan (bila ada). Ditambah lagi informasi akurat mengenai perkembangan status akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi (prodi) dimana program beasiswa tersebut akan dilaksanakan, termasuk melampirkan bukti status akreditasi prodi dan institusi. 1.

Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan tentang pemahaman Perguruan Tinggi itu sendiri terhadap maksud dan tujuan dari penyelenggaraan program beasiswa pendidikan S1 dan S2 STAR. Ditambah juga, penjelasan terhadap minat Perguruan Tinggi untuk menjadi penyelenggara program basiswa pendidikan S2 atau S1, atau pun keduanya. Bagian ini juga berkaitan dengan informasi sejauhmana pemahaman Perguruan Tinggi atas tujuan dan hasil (outcome) yang akan dicapai dari penyelenggaraan program beasiswa STAR. 2.

Fasilitas KBM (Kegiatan Belajar Mengajar)

2.1.

Staf/Tenaga Pengajar

Penjelasan tentang jumlah staf pengajar yang ada berdasarkan mata kuliah yang akan diajarkan. Ditambah juga, jumlah tenaga pengajar dari luar yang akan direkrut pada mata kuliah tertentu (bila ada). Sub-bab ini juga menjelaskan tentang kapasitas dan keahlian tenaga pengajar dalam mata kuliah yang diajarkan. Dalam hal ini Perguruan Tinggi perlu melampirkan CV dari masing-masing tenaga pengajar, terutama berkaitan dengan mata kuliah akuntansi pemerintahan dan sektor audit publik.

47


2.2. Fasilitas Ruang Perkuliahan Penjelasan tentang fasilitas ruang perkuliahan, dan potensi daya tampung fasilitas ruang perkuliahan yang ada, beserta jumlah ruang perkuliahan yang berpotensi dapat digunakan. Melampirkan gambar (foto) fasilitas ruang perkuliahan yang akan digunakan untuk KBM bagi penerima program beasiswa. 2.3. Fasilitas lainnya Penjelasan fasilitas lainnya yang ditawarkan dalam mendukung kemudahan proses pendidikan bagi penerima program beasiswa STAR, misalnya fasilitas IT, Perpustakaan dan akses buku referensi, tutor, fasilitas konsultasi, magang (bila ada), dan lain-lain. 4. Monitoring dan Evaluasi Berisi penjelasan mengenai metode dan mekanisme monev (monitoring dan evaluasi) yang digunakan Perguruan Tinggi dalam memantau perkembangan pendidikan penerima program beasiswa STAR, terutama berkaitan dengan rencana inovasi Perguruan Tinggi dalam rangka mendukung ketepatan waktu penyelesaian proses pendidikan peserta program beasiswa STAR. 5.

Rencana Kegiatan Perkuliahan dan Bahan Ajar

Pada bagian ini berisi penjelasan mengenai jadwal kegiatan perkuliahan dan rencana bahan ajar untuk kegiatan program beasiswa STAR. Komposisi bahan ajar program beasiswa STAR adalah 70 persen berkaitan bidang akuntansi sektor publik/manajemen keuangan daerah dan 30 persen bahan ajar reguler. Selain itu, adanya penjelasan mengenai kesediaan Perguruan Tinggi untuk menggunakan mata ajar yang ada sebagai “payung” bagi materi bahan ajar terkait dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Anggaran berbasis kinerja. 6. Struktur dan Komposisi Tim Pengelola Program (TPP)Beasiswa STAR di PT Pada bagian ini, Perguruan Tinggi harus menyusun Tim Pengelola Program Beasiswa STAR yang dituangkan dalam SK Rektor. Selain itu, pemegang/pemilik nomor rekening yang tercantum dalam kontrak, harus dimasukkan dalam struktur TPP-PT.

7. Proposal Keuangan Program Beasiswa Pendidikan STAR Pada bagian ini berisi penjelasan mengenai rencana penggunaan dana untuk program pendidikan STAR. Acuan yang dapat digunakan dalam mengajukan proposal keuangan program pendidikan STAR adalah biaya pendidikan yang sudah berlaku dan dipublikasikan sebelumnya untuk umum pada program pendidikan S1 dan S2 di Perguruan Tinggi masing-masing. Referensi biaya pendidikan yang digunakan sebagai dasar penyusunan proposal keuangan harus dilengkapi dengan SK Rektor (termasuk media publikasi yang digunakan atas SK Rektor tersebut).

48


Lampiran 6

Logo PT FINANCE AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA

STATE ACCOUNTABILITY REVITALIZATION (STAR)


ADB LOAN No: 2927-INO


AGREEMENT

PERJANJIAN

IMPLEMENTATION OF SCHOLARSHIP PROGRAM FOR MASTER DEGREE IN PUBLIC SECTOR ACCOUNTING/PUBLIC SECTOR AUDITING

PENYELENGGARAAN PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN MAGISTER BIDANG AKUNTANSI PEMERINTAHAN/PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA

BETWEEN

ANTARA

FINANCE AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY REPUBLIC OF INDONESIA


AND

DENGAN

........................................

.....................................

NUMBER : dari BPKP NUMBER : ___/PKS/WRII/....../2014 DATE :………………….

NOMOR : dari BPKP NOMOR : ___/PKS/WRII/......./2014 TANGGAL :………………….

This Agreement of Implementation of Scholarship Program for Master Degree in Public Sector Accounting/Public Sector Auditing is made and signed in Jakarta on […], [……-2013] (“The Agreement”) by and between: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), address at Jl. Pramuka No. 33 - Jakarta, represented by .................. as Pejabat Pembuat Komitmen STAR PROJECT ADB 2927-INO (hereinafter will be referred as the “FIRST PARTY”). II. (NAMA PT), having its address in ................., represented by ................ in his capacity as the..........., based on Rector’s Decree No. ............., therefore lawfully acts for and behalf of (nama PT) (hereinafter referred to as the “SECOND PARTY”).

Perjanjian Penyelenggaraan Program Beasiswa Pendidikan Magister Bidang Akuntansi Pemerintahan/ Pengawasan Keuangan Negara ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari […], tanggal […-...-2013] (“Perjanjian”) oleh dan antara :

I.

I. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), beralamat di Jl. Pramuka No. 33, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh .................. selaku Pejabat Pembuat Komitmen STAR PROJECT ADB 2927-INO (selanjutnya disebut sebagai ”PIHAK PERTAMA”). II. (NAMA PT), beralamat di ...................., dalam hal ini diwakili oleh ................... dalam kapasitasnya selaku ................. berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. ........., oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama (nama PT) (selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”).

49

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Manual for Implementation and Financial Accountability The FIRST PARTY and the SECOND PARTY hereinafter individually will be referred as “PARTY” and collectively referred as the “PARTIES”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri akan disebut sebagai “PIHAK” dan secara bersama-sama akan disebut sebagai “PARA PIHAK”.

The PARTIES define the following:

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

A.

B.

WHEREAS the effectiveness and efficiency of the state and regional goverments implementation of financial supervision, is highly dependent on the quality and the quantity of the goverment internal auditors and public finance officer. WHEREAS the Government of Indonesia aware of the weaknesses in the financial supervision therefore it initiates to improve the knowledge and the skill of government internal auditors and public finance officer by means of Master Degree Program in Public Sector Accounting/Public Sector Auditing.

A.

BAHWA efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan keuangan negara/daerah antara lain tergantung pada kualitas dan kuantitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan aparat pengelola keuangan negara (PKN).

B.

BAHWA, Pemerintah Republik Indonesia menyadari akan lemahnya pengawasan tersebut sehingga pengetahuan dan kemampuan APIP dan PKN perlu ditingkatkan melalui Pendidikan Magister Bidang Akuntansi Pemerintahan/ Pengawasan Keuangan Negara.

C.

WHEREAS Government of the Republic of Indonesia and Asian Development Bank (ADB), have signed a Loan Agreement #2927-INO to improve the government accountability trough strengthening the capacity of Government Internal Auditors and Public Finance Officers.

C.

BAHWA Pemerintah Republik Indonesia, dan Asian Development Bank (ADB), telah menandatangani Perjanjian Pinjaman ADB LOAN Nomor: 2927-INO untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah melalui penguatan kapasitas APIP dan PKN.

D.

WHEREAS, in order to strengthen the capacity of Government Internal Auditors and Public Finance Officers, The Government of the Republic of Indonesia through the FIRST PARTY, will make use the ADB loan to finance the Scholarship Program for Master Degree in Public Sector Accounting/Public Sector Auditing.

D.

BAHWA, dalam rangka penguatan kapasitas APIP dan PKN, Pemerintah Republik Indonesia melalui PIHAK PERTAMA, akan memanfaatkan bantuan pinjaman tersebut untuk menyelenggarakan Program Beasiswa Pendidikan Magister Bidang Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara.

E.

WHEREAS the FIRST PARTY supported by a team of consultant, will conduct monitoring and review on the implementation of the program, including but not limited to, the adequacy of teaching material in strengthening the capacity of government internal auditors and public finance officers.

E.

BAHWA, PIHAK PERTAMA, dengan didukung oleh tim konsultan akan melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan program antara lain, tapi tidak terbatas pada, kecukupan materi ajar untuk penguatan kapasitas APIP dan PKN.

F. F.

WHEREAS the SECOND PARTY is state university that has fulfilled the criteria required by the FIRST PARTY to perform a Master Degree Scholarship Program in Public Sector Accounting/Public Sector Auditing.

BAHWA PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi negeri yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dalam penyelenggaraan Program Beasiswa Pendidikan Magister Bidang Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara.

G.

WHEREAS, the FIRST PARTY has selected and assigned the SECOND PARTY to perform Master Degree Scholarship Program

G.

BAHWA, PIHAK PERTAMA dengan ini telah setuju untuk menentukan dan menugaskan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan

in Public Sector Accounting/Public Sector Auditing. pursuant to the terms and condition in this Agreement.

Program Beasiswa Pendidikan Magister Bidang Akuntansi Pemerintahan/ Pengawasan Keuangan Negara berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini.

50

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Manual for Implementation and Financial Accountability The PARTIES agree on some of the following : Para PIHAK dengan ini menyepakati sebagai berikut : Pasal 1 Article 1 DEFINISI DEFINITION 1.1 Program adalah penyelenggaraan Program 1.1. Program is the scholarship program for Beasiswa Pendidikan Magister Bidang Master Degree in Public Sector Akuntansi Pemerintahan/ Pengawasan Accounting/Public Sector Auditing. Keuangan Negara. 1.2

S2 Akuntansi adalah Program Studi Magister Akuntansi Bidang Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara

1.3

Tujuan Program i. Meningkatkan kompetensi penerima Program; ii. Membuka kesempatan dan akses pendidikan di bidang ilmu akuntansi dan audit sektor publik; iii. Menghasilkan lulusan S2 di bidang akuntansi dan audit sektor publik bagi lembaga pemerintahan daerah dan K/L; iv. Mendukung perbaikan dan penguatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan pusat melalui pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan internal auditor pemerintahan.

1.4

Peserta Beasiswa adalah pegawai di lingkungan APIP dan pengelola keuangan di instansi pemerintah daerah dan Kementerian /Lembaga yang telah dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai peserta beasiswa dalam Seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (daftar nama) Perjanjian ini.

1.5

Proses Pendidikan adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan proses belajar mengajar S2 Akuntansi bagi Peserta Beasiswa, yang dimulai sejak pelaksanaan matrikulasi sampai dengan pencapaian gelar akademik Magister, termasuk upacara yudisium sesuai dengan peraturan akademik di lingkungan PIHAK KEDUA.

1.6

Periode Program adalah waktu pelaksanaan Proses Pendidikan.

1.7

Jadwal Akademik adalah jadwal perkuliahan sesueai dengan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA

1.8

Struktur Biaya, adalah komponen biaya yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan Program. Komponen tersebut terbagi menjadi Biaya Pendidikan dan Biaya Non Pendidikan. Biaya Pendidikan terdiri dari Biaya Operasional Pendidikan dan Dana Pengembangan. Biaya

1.2. Master of Accounting is Master Degree Program in Accounting in Public Sector Accounting or Public Sector Auditing. 1.3. Program Purpose i. To improve the competency of the Program awardees; ii. To open opportunites and access to education in the field of the public sector accounting and auditing; iii. To produce master graduate in public sector accounting and auditing for the local governments and ministries/agencies; iv. To support the improvement and empowerment of the state and regional goverment financial management through development of the government internal auditor and public finance human resources. 1.4. Awardees are internal auditor and public finance officers in units in local governments and the ministries/agencies who have been announced and declared as scholarship awardees as stated in the Appendix 1 (name list) of this Agreement. 1.5. The Learning Process is the whole activities related to the teaching and learning process within the Master of Accounting for the scholarship awardees, It commences from the matriculation until the earning of the Master Degree including the yudicium ceremony in accordance to the academic regulations in the SECOND PARTY entity. 1.6. Program Period is implementation period

the

Program

1.7. Academic Schedule is the study schedule in accordance with the academic regulations that apply in the SECOND PARTY. 1.8. Cost Structure is the cost component to be paid by the FIRST PARTY in the implementation of the Program. The Cost components are categorized into Education Cost and Non Education Cost. Education Cost consists of Education Operational Cost and

51


Development Cost. Non Education Cost consists of registration fee, housing ,living, book, and research allowances, and yudicium cost. 1.9. Equalization Class is the teaching and learning activities hosted by the SECOND PARTY to equalize the competence of the scholarship awardees, or often referred as a matriculation class of Financial Accounting and Reporting Assistance.

Non Pendidikan terdiri dari biaya pendaftaran, tunjangan domisili, tunjangan biaya hidup, tunjangan buku, biaya penelitian dan biaya yudisium. 1.9

Kelas Penyetaraan, adalah kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA untuk menyetarakan kompetensi penerima beasiswa, dengan mengikuti kelas Asistensi Pelaporan dan Akuntansi Keuangan

1.10

Kurikulum adalah satuan mata ajaran bidang Akuntansi Pemerintahan/ Pengawasan Keuangan Negara yang meliputi pengetahuan teoritis dan praktis yang dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS)

1.11

Silabus adalah rancangan mata ajaran dalam kurikulum yang memuat informasi mengenai mata ajaran, staff pengajar, jadwal kuliah, buku referensi, bahan bacaan, materi pelengkap, kebijakan akademik, kehadiran, partisipasi di dalam kelas, ujian dan tugas serta hal-hal lainnya yang terkait.

1.10. Curriculum is units of learning subject in the major of Public Sector Accounting or Public Sector Auditing that cover theoritical and practical knowledge implemented in a Semester Credit System. 1.11. Syllabus is an outline of each subject within the curriculum covering information of: the subjects, the lectures, the schedule, book reference, other required literatures, academic policies, attendance requirement, and class participation, test and assignments and others related matters.

1.12 Pengelola

Program STAR Perguruan Tinggi adalah Tim yang ditetapkan oleh Rektor untuk menangani penyelenggaraan program pada instansi PIHAK KEDUA

1.12. University (STAR) Management Team is a team appointed by the Rector to manage the Program within the SECOND PARTY entity.

1.13 Laporan adalah laporan pertanggungjawaban 1.13. Report is the accountability report from the SECOND PARTY that covers the implementation progress and fund utilization of STAR’s scholarship program as further described in Article 6 and the Manual for Implementation and Reporting. 1.14. Force Majeure is the unpredicted and irremediable event caused by conditions beyond the control of PARTIES including, but not limited to acts of God, Government restrictions, wars, insurrections and/or any other cause beyond the reasonable control of the party whose is affected by the event. 1.15. STAR Secretariat is a Project Management Unit (PMU) in the Executing Agency which is responsible for monitoring, evaluating and reporting the progress and the performance program reported to Chief Deputy of BPKP for Supervision of Politics, Social and Security Agencies acting as project Steering Committee.

PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Program, yang terdiri dari perkembangan pelaksanaan dan penggunaan/penyaluran dana program beasiswa STAR sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 dan Panduan Pelaksanaan dan Pelaporan.

1.14 Keadaan Kahar adalah keadaan yang tidak dapat diprediksi dan diatasi akibat dari kondisi-kondisi di luar kendali Para PIHAK termasuk, tetapi tidak terbatas pada Kekuasaan Tuhan, pembatasan oleh Pemerintah, perang, pemberontakan dan/atau akibat lain di luar kendali Para PIHAK yang terkena akibat dari kejadian tersebut. 1.15

Sekretariat STAR adalah pihak manajemen dan pelaksana proyek yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program dan melaporkannya kepada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam BPKP.

52


Article 2 PROGRAM IMPLEMENTATION

Pasal 2 PELAKSANAAN PROGRAM

2.1.

In general, program implementation is the distribution of scholarship fund to SECOND PARTY for providing the Master of Accounting.

2.1 Pelaksanaan Program secara umum adalah penyaluran bantuan dana pendidikan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka penyelenggaraan S2 Akuntansi.

2.2.

Scholarship fund distributed by the FIRST PARTY is independently managed by the STAR Management Team in Universities to implement the Master of Accounting.

2.2 Dana Beasiswa yang disalurkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dikelola oleh Pengelola Program STAR Perguruan Tinggi untuk pelaksanaan S2 Akuntansi.

2.3.

To manage the fund for the purpose of the program, the FIRST PARTY hereby appoints and assigns the SECOND PARTY to conduct the Learning Process for the Awardees.

2.3 Untuk mengelola dana tersebut untuk kepentingan Program, PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk dan menugaskan PIHAK KEDUA dalam rangka penyelenggarakan Proses Pendidikan bagi Penerima Beasiswa .

2.4.

The SECOND PARTY hereby agree to the appointment and assignment, and responsibilities to carry out the Learning Process for the Awardees pursuant to the provisions of this Agreement.

2.4 PIHAK KEDUA dengan ini menerima penunjukan dan penugasan tersebut serta tanggung jawab untuk melaksanakan Proses Pendidikan bagi Peserta Beasiswa berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

2.5.

The FIRST PARTY has the obligation to provide the Cost Structure as stated in the Article 8.

2.5 PIHAK PERTAMA berkewajiban menanggung Struktur Biaya sebagaimana tertuang dalam Pasal 8.

2.6.

The Program will implemented within the Program Period.

2.6 Pelaksanaan Program akan selama Periode Program.

Article 3 RESPONSIBILITIES AND RIGHT OF THE FIRST PARTY 3.1. The responsibilities of the FIRST PARTY includes: a. Allocate funds for the Program in the Budget Document of BPKP bound to be financed the ADB Loan #2927-INO.

Pasal 3 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA 3.1 Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi: a. Mengalokasikan anggaran Program pada DIPA BPKP melalui pendanaan pinjaman ADB 2927-INO.

b.

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program.

c.

Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas seluruh Struktur Biaya sebagaimana jadwal pada Lampiran 2 Perjanjian ini.

d.

Mematuhi ketentuan Akademik Administrasi PIHAK KEDUA

b. Perform monitoring and evaluation of the Program implementation. c. Pay the Cost Structure to the SECOND PARTY as stipulated in the schedule at Appendix 2 of this Agreement. d. Comply the academic and administration provisions of the SECOND PARTY. 3.2

The rights of the FIRST PARTY include: a. To receive written reports concerning the study results of the Awardees and the realization of Education Cost and Non

berlangsung

dan

3.2 Hak PIHAK PERTAMA meliputi: a. Menerima Laporan tertulis mengenai hasil studi Peserta Beasiswa dan realisasi penggunaan dana Biaya Pendidkan dan

53

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Manual for Implementation and Financial Accountability Non Pendidikan.

Education Cost.

b.

Provide verbal and/or written warning to the SECOND PARTY, in the event that the implementation of the Program fails to meet the provisions of the Master of Accounting.

b.

Pasal 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

Article 4 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SECOND PARTY 4.1 The obligations of SECOND PARTY include: a. Provide all necessary educational facility needed for the implementation of the Master of Accounting.

Memberikan teguran lisan dan atau tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan Program terdapat halhal yang tidak sesuai persyaratan S2 Akuntansi.

4.1 Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi: a. Menyediakan seluruh fasilitas infrastruktur pendidikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan S2 Akuntansi. b.

Menyelenggarakan Magister Akuntansi/ Magister Manajemen Konsentrasi Keuangan Sektor Publik sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau peraturan akademik yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.

c.

Menyediakan tambahan asistensi untuk mendukung penyelenggaraan Program antara lain asistensi khusus, penyuluhan (counseling), tutorial, dan konsultasi bagi Peserta Beasisiswa apabila diperlukan.

d.

Melaksanakan Beasiswa.

e.

Menyampaikan pemberitahuan kepada mahasiswa yang tidak menyelesaikan proses pendidikan (termasuk drop out), tembusan kepada instansi terkait dan PIHAK PERTAMA.

Submit the Reports as required for each Semester and Progress Report on the awardees who is still delayed to complete the education process after the project ended.

f.

Menyampaikan Laporan setiap semester dan Laporan kemajuan penerima beasiswa yang masih terlambat untuk menyelesaikan proses pendidikan setelah proyek berakhir.

g.

Forward Non Education Cost paid by the FIRST PARTY to the SECOND PARTY for the Awardees as the schedule pursuant at the Appendix 2 of this Agreement.

g.

Menyalurkan Biaya Non Pendidikan kepada Peserta Beasiswa yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai jadwal pada Lampiran 2 Perjanjian ini.

h.

Allow access for the FIRST PARTY and official auditor for the interest of Program accountability.

h.

Provide the Program innovation in order to support the timeliness of Learning Process completion by the Awardees in accordance to the prevailing Program Period

Memberikan akses kepada PIHAK PERTAMA dan pihak auditor untuk kepentingan penyelenggaraan akuntabilitas Program.

i.

Melaksanakan inovasi Program dalam rangka mendukung ketepatan waktu penyelesaian Proses Pendidikan oleh Peserta Beasiswa sesuai dengan Periode

b.

Perform the Master of Accounting/Master of Management (concentration in finance of public sector) in accordance with the provisions in this Agreement and /or any other academic regulations applied within the SECOND PARTY entity.

c.

Provides any additional assisstance toward the smooth implementation of the Program, i,e: specific assisstance, counseling, tutorial and consultation for Awardees.

d.

Provide judicium Awardees.

e.

Submit the notification in the form of commemoration to the drop out student and will inform this notification to the related institutions and the FIRST PARTY.

f.

i.

ceremony

for

the

yudisium

54

bagi

Peserta

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Manual for Implementation and Financial Accountability Program yang berlaku.

4.2 Rights of the SECOND PARTY : a. Receive payments from the FIRST PARTY for all the Cost Structure components. b.

Perform the Learning Process in accordance to the prevailing legislation and other academic regulations within the SECOND PARTY.

c.

May possibly offer the Master of Accounting to others than the Awardees at a cost offered to Program.

d.

Impose a sanction to the Awardees in the event they disobey any academic regulation within the SECOND PARTY.

4.2

Hak PIHAK KEDUA : a. Menerima pembayaran atas seluruh komponen Struktur Biaya dari PIHAK PERTAMA. b. Menyelenggarakan Proses Pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan akademik di lingkungan PIHAK KEDUA. c.

Dapat menawarkan pendidikan S2 Akuntansi bagi peserta didik selain Peserta Beasiswa dengan biaya sesuai nilai yang ditawarkan kepada Program.

d.

Memberikan sanksi apabila Peserta Beasiswa melanggar peraturan akademik yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.

Article 5 CURRICULUM

Pasal 5 KURIKULUM

5.1 The SECOND PARTY shall perform the Program by using both the Curriculum and Education Process that have been agreed upon by the PARTIES as stated in the Scholarship Program Manual for Implementation and Reporting.

5.1 Kurikulum yang digunakan PIHAK KEDUA dalam menyelenggarakan Program adalah kurikulum dan proses pendidikan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan dan Pelaporan.

5.2 Awardees are required to comply with the academic and administrative provisions of the SECOND PARTY.

5.2 Peserta Beasiswa yang mengikuti program pendidikan wajib mematuhi ketentuan akademik dan administrasi PIHAK KEDUA.

5.3 The Awardees, shall complete at least 41 (fourty one) credits for the graduation requirements.

5.3 Peserta Beasiswa yang mengikuti S2 Akuntansi harus menyelesaikan sedikitnya 41 (empat puluh satu) SKS untuk dapat dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Magister Akuntansi.

5.4 The SECOND PARTY may add up the Credits intended to enhance the quality of its graduate in accordance to the prevailing legislation.

5.4 PIHAK KEDUA dapat menambahkan jumlah SKS dengan tujuan meningkatkan kualitas lulusan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

5.5 Adding Up the Credit other than as stipulated in Clause 5.5 will not incur additional cost for THE FIRST PARTY. Awardees shall bear for such cost.

5.5 Penambahan SKS di luar seperti disebutkan pada pasal 5.5 tidak akan menimbulkan biaya tambahan bagi PIHAK PERTAMA. Peserta Beasiswa yang akan membayar jika ada penambahan SKS tersebut.

55

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Manual for Implementation and Financial Accountability Article 6 REPORTS

PASAL 6 LAPORAN

6.1 Pursuant to the Article No. 1 and No. 5, the SECOND PARTY shall submit the Report to the FIRST PARTY.

6.1 Sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan kepada PIHAK PERTAMA.

6.2

6.2 Laporan memuat tentang penyelenggaraaan proses pendidikan, silabus semester yang akan datang dan hasil studi semester berjalan bagi Peserta Beasiswa, dan perkembangan realisasi biaya pendidikan serta penyaluran dana non pendidikan kepada Peserta Beasiswa oleh PIHAK KEDUA.

The Report shall cover at least the implementation of the education process, the sylabuss for the subsequent semester and result of the Awardees’ study within current semester, and the realization of education cost’s expenditures and funds distribution regarding Non Education Cost for the Awardees

6.3 The Report shall be submitted to the FIRST PARTY at least 10 days after the month of the semester period ends.

6.3 Laporan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya tanggal 10 setelah satu bulan berakhirnya semester berjalan berdasarkan Kalender Akademik PIHAK KEDUA.

6.4 The Report is a requirement for the SECOND PARTY in submiting payment request, and in implementation of accountability of the Program.

6.4 Laporan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi PIHAK KEDUA untuk pengajuan permintaan pembayaran tahap kedua, ketiga dan ke-empat serta untuk penyelenggaraan akuntabilitas Program.

6.5 Exclusive for the Reports for payment at first stage, the SECOND PARTY shall submit the Report to the PARTY FIRST before the Semester 2 classes begins.

6.5 Khusus untuk Laporan untuk pembayaran tahap pertama, maka PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan kepada PIHAK PERTAMA sebelum perkuliahan Semester 2 dimulai.

Article 7 THE PROGRAM

Pasal 7 PERIODE PROGRAM

7.1 In accordance with the Article 1 of this agreement, the Program Period refer to the Program Implementation Schedule as attached in Appendix 2 which is an integral part of the Agreement.

7.1 Dengan mengacu kepada Pasal 1 Perjanjian ini, Periode Program mengacu pada Jadwal Pelaksanaan Program pada Lampiran 2 yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

7.2 The Program Period commence at the matriculation date on (ddmmyyyy) up to the time the Awardees supposedly earn the Master Degree at the latest (ddmmyyyy).

7.3 Periode Program dimulai sejak pelaksanaan matrikulasi pada (ddmmyyyy) dan berakhir setelah menempuh masa studi normal selama .......(.......) semester selambat-lambatnya tanggal (ddmmyyyy).

7.3 The implementation of the Program is conform to the academic schedule of the SECOND PARTY.

7.3

Pelaksanaan Program akademik PIHAK KEDUA.

mengikuti

jadwal

Article 8 COST STRUCTURE

Pasal 8 STRUKTUR BIAYA

8.1 The FIRST PARTY will pay the Program’s Cost Structure at the total amount of Rp ............... (........) with the following details:

8.1 PIHAK PERTAMA akan membayar Struktur Biaya Program sebesar total Rp. ............... (........) dengan uraian sebagai berikut:

56


No

1

2

No

Description Keterangan

Unit Satuan

Biaya Pendidikan / Education Cost Biaya Operasional person Pendidikan / semester Education Operational Cost Dana Pengembangan / person Development Fund Biaya Pengelolaan Program 5% x (BOP + DP) Biaya Non Pendidikan / Non Education Cost Biaya Pendaftaran/ person Registration Fee Description Unit Keterangan Satuan Tunjangan Biaya Buku/ Books Allowance Tunjangan Biaya Hidup/ Living Allowance Tunjangan Biaya Domisili/ Housing Allowance Tunjanggan Biaya Penelitian/ Research Allowance Biaya Yudisium/ Yudicium Ceremony Cost Structure Amount Total Struktur Biaya

Volume Volume

Unit Price Harga Satuan (Rp)

Volume


Volume

Total Amount Total Harga (Rp)


person semester Person month Person month Paket (package) Paket (package) (Component 1 +2)

Article 9 PROCEDURE OF PAYMENT

Pasal 9 TATA CARA PEMBAYARAN

9.1. The FIRST PARTY is obliged to pay the Cost Structure in installments (per semester) as follows, further described in Appendix 2: a 1 st Payment :Rp .......................... b 2 nd Payment :Rp .......................... c 3 rd Payment :Rp ......................... d 4 th payment :Rp ..........................

9.1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pembayaran Struktur Biaya secara bertahap (per semester) sebagai berikut (lihat Lampiran 2): a Pembayaran I :Rp .......................... b Pembayaran II :Rp .......................... c Pembayaran III :Rp .......................... d Pembayaran IV :Rp ..........................

9.2. The FIRST PARTY is obliged to pay, subsequent to SECOND PARTY complete the requirement stated in Appendix 3.

9.2. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pembayaran jika PIHAK KEDUA telah memenuhi kelengkapan sesuai yang tertera pada Lampiran 3 Perjanjian ini.

9.3. The payment of each phase will be transfered by the KPPN Jakarta IV office to the Bank Account of the SECOND PARTY as follows:

9.3. Pembayaran masing-masing tahap akan melalui transfer oleh Kantor KPPN Jakarta IV ke Rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Bank Name Bank Address Payee Bank Account

: .............................. : .............................. : .............................. : ..............................

Nama Bank Alamat Bank Nama Rekening Nomor Rekening

: .............................. : .............................. : .............................. : ..............................

57


9.4. In the event that a particular Awardee can not continue education because of health reason, death, and/or can not fulfill academic obligation in accordance to the SECOND PARTY’s rules, the FIRST PARTY will discontinue the payment of tuition fee, housing allowance, living allowance, book allowance, and research allowance for Awardee based on the report from the SECOND PARTY. 9.5. If there is excess payment to universities due to reduced number of Awardee, SECOND PARTY must return the excess payment to the State Treasury.

9.4. Apabila Peserta Beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena alasan kesehatan, meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kewajiban melaksanakan perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan menghentikan pembayaran biaya pendidikan, Tunjangan Biaya Domisili, Tunjangan Biaya Hidup, Tunjangan Biaya Buku dan Tunjanggan Biaya Penelitian kepada Peserta Beasiswa berdasarkan laporan dari PIHAK KEDUA. 9.5. Bila terjadi kelebihan pembayaran dikarenakan penurunan jumlah mahasiswa, maka kelebihan dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara oleh PIHAK KEDUA.

Article 10 MONITORING AND EVALUATION

Pasal 10 MONITORING DAN EVALUASI

10.1.

The SECOND PARTY shall cooperate with the FISRT PARTY in monitoring and evaluating processes of the Program periodically.

10.1. PIHAK KEDUA akan bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA dalam proses pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan Program.

10.2.

The SECOND PARTY is willing to be reviewed by the Asian Development Bank (ADB) in support of the Program implementation.

10.2. PIHAK KEDUA bersedia untuk ditelaah oleh Asian Development Bank (ADB) untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Program.

Article 11 SUPERVISION

Pasal 11 PENGAWASAN

11.1. The PARTIES will be supervised by both of internal and external bodies.

11.1. PARA PIHAK akan diawasi, baik oleh pihak internal maupun eksternal sesuai ketentuan.

11.2. The internal supervision is the supervision carried out by the internal audit of each PARTIES.

11.2. Pengawasan oleh pihak internal yang dimaksud adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal masingmasing PIHAK.

11.3. The external supervision is the supervision carried out by the external audior, wether by the Badan Pemeriksa Keuangan or by the other audit instituition.

11.3. Pengawasan oleh pihak eksternal dimaksud adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga audit lainnya.

Article 12 GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

12.1. This Agreement shall be governed and construed in accordance to the prevailing law and regulation of the Republic of Indonesia.

12.2. The PARTIES concur to resolve any dispute that might arise in performing this Agreement in amicable solution.

Pasal 12 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN 12.1.

Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12.2.

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan mengenai Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat

58

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Manual for Implementation and Financial Accountability untuk menyelesaikannya secara musyawarah. 12.3. If the solution meant by point 12.2 is not reached, The PARTIES concur to resolve any dispute beneath the regulation of the State Court.

12.3.

Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksudkan dalam butir 12.2 di atas tidak berhasil, maka para PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri.

Article 13 TERMINATION

Pasal 13 PEMBATALAN PERJANJIAN

13.1. If the SECOND PARTY does not comply to provisions of this Agreement, the FIRST PARTY might terminate the Agreement unilaterally. Subsequently, the FIRST PARTY may appoint a THIRD PARTY to implement the Program. Any cost that might emerge as result of the termination is the responsibility of the SECOND PARTY.

13.1. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan Perjanjian ini secara sepihak. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana Program, dan PIHAK KEDUA diwajibkan menanggung semua biaya sebagai akibat dari pembatalan Perjanjian.

13.2. The PARTIES concur to disregard the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code, therefore the approval of the District Court will not be required to terminated this agreement.

13.2. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga persetujuan dari Pengadilan Negeri tidak diperlukan untuk membatalkan Perjanjian ini.

Article 14 PENALTY ON DELAYS

Pasal 14 DENDA KETERLAMBATAN

14.1. “Delay” means the condition where the SECOND PARTY can not conduct the Program in accordance to the period as mentioned in Article 7 of this Agreement.

14.1. Yang dimaksud dengan “Keterlambatan” adalah apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelenggarakan Program sesuai jangka waktu yang disepakati pada Pasal 7 Perjanjian ini.

14.2. In the event where the SECOND PARTY failed to accomplish the Program in accordance to Article 7, the SECOND PARTY shall be charged with a penalty of 1/1000 (one per mile) of each delaying day for maximum of 5% (five percent) of total Cost Structure.

14.2. Apabila PIHAK KEDUA terlambat dalam menyelenggarakan Program sesuai Pasal 7, PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan sebesar-besarnya 5% (lima persen) dari total Struktur Biaya.

Article 15 FORCE MAJEURE

Pasal 15 KEADAAN KAHAR

The PARTIES can postpone or release its obligations pursuant to this Agreement in the event of Force Majeure, that should be notified in written to the other PARTY in 7 (seven) calendar days after the Force Majeure started.

PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini apabila terjadi Keadaan Kahar, yang harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

Article 16 NOTICE

Pasal 16 PEMBERITAHUAN

Every notification to the PARTIES in this Agreement shall be notified in written or in a written post to

Setiap pemberitahuan kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis atau

59

the addresses as follows :

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Manual for Implementation and Financial Accountability surat tercatat kepada alamat sebagai berikut:

The FIRST PARTY Finance dan Development Supervisory Agency of the Republic of Indonesia Jl. Pramuka No. 33 – Jakarta Timur, Jakarta, 13120 Tlp : 021-858-4862 Attn. : Chief Deputy of BPKP for Supervision of Politics, Social and Security Agencies The SECOND PARTY (nama PT) Alamat Telp : Facsimile : U.p. : CC Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi (nama PT) Gedung ............................................ Jl......................................................... Telp : ............................. Facsimile : ............................ U.p. : ............................ E-mail : ..............................

Article 17 MISCELLANEOUS

PIHAK PERTAMA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Jl. Pramuka No. 33 – Jakarta Timur, Jakarta, 13120 Telp : 021-858-4862 U.p. : Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam BPKP. PIHAK KEDUA (nama PT) Alamat Telp : Facsimile : U.p. : Tembusan Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi (nama PT) Gedung ............................................ Jl......................................................... Telp : ............................. Facsimile : ............................ U.p. : ............................ E-mail : ..............................

Pasal 17 HAL-HAL LAIN

17.1.

Any issue that has not been regulated in this Agreement or if any amendments is necessary by the PARTIES, it will be further regulated as the inseparable part of this Agreement.

17.1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari Perjanjian ini.

17.2.

Any amendments of this Agreement could only be performed in written based on the consent of the PARTIES.

17.2. Perubahan terhadap isi Perjanjian ini hanya dapat dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

17.3.

This Agreement is executed in English and Indonesian language. However, in the event that there is a different interpretation of the provisions in this Agreement, the Indonesian language shall be prevailed as the official language of this Agreement.

17.3. Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Namun demikian dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Perjanjian ini, Bahasa Indonesia akan berlaku sebagai bahasa resmi dari Perjanjian.

17.4.

This Agreement may be executed in 6 (six) copies that each will be added with a sufficient stamp duty and have the same legal power.

17.4. Perjanjian ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap yang masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama

60


IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is made and signed at the place, day, and date as mentioned in the beginning of this Agreement. UNIVERSITAS INDONESIA

DEMIKIAN PERJANJIAN INI dibuat dan ditandatangani pada tempat, hari, dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA

Materai Rp. 6.000,Stamp duty of Rp. 6.000,____________________________ Nama/Name : ................................ Selaku/as ..............................

___________________ Nama/Name : ........................ Selaku/as Pejabat Pembuat Komitmen STAR PROJECT ADB 2927-INO

Acknowledge/Mengetahui, Penanggung Jawab STAR PROJECT ADB 2927-INO Project Manager STAR PROJECT ADB 2927-INO

Justan R Siahaan Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan BPKP Head of Planning and Supervision Bureau BPKP

61


Lampiran Kontrak: Daftar Nama Penerima Beasiswa List of Scholarship Awardees (nama PT)

No No

Nama Penerima Beasiswa

NIP

List of Awardee

Employee ID

Nomor Pokok Mahasiswa Student ID Number

Institusi Organization

Jenis Pekerjaan Type of Job

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

62

Gender


63


LAMPIRAN KONTRAK: DOKUMEN PENDUKUNG No

Dokumen

Jumlah

Termin Pembayaran 1

1 Copy Kontrak 2 ⓪ 2 Copy Nomor Rekening Bank 2 ⓪ 3 Copy SK Rector Tentang TPP Beasiswa STAR di Perguruan Tinggi 2 ⓪ 4 Silabus/Bahan Ajar Untuk Semester berikutnya 2 ⓪ 5 Rencana Disbursement Untuk 6 bulan ke depan 2 ⓪ 6 Invoice 2 ⓪ 7 Reimbursement – Bukti Biaya Registrasi 2 ⓪ 8 Bukti Biaya Hidup 2 9 Bukti biaya buku 2 10 Bukti biaya tempat tinggal 2 11 Bukti Biaya Penelitian 2 12 Laporan Kemajuan Program Beasiswa ditandatangani Kepala TPP-PT 2 13 Berita Acara Serah Terima Peserta Program Beasiswa STAR 2 ⓪ 14 Berita Acara Pembayaran 2 ⓪ Catatan: 1) Bukti tanda terima semester 3 untuk point 8,9,10,11 disampaikan bersamaan dengan Laporan Pelaksanaan Program 2) Dibuat untuk kebutuhan pelaksanaan pembayaran

2

3

⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪

⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪

⓪ ⓪ ⓪ ⓪

⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪

⓪

⓪

64


Logo PT FINANCE AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY REPUBLIC OF INDONESIA






AGREEMENT

PERJANJIAN

IMPLEMENTATION OF SCHOLARSHIP PROGRAM FOR BACHELOR DEGREE IN PUBLIC SECTOR ACCOUNTING/PUBLIC SECTOR AUDITING

PENYELENGGARAAN PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN SARJANA/D-IV BIDANG AKUNTANSI PEMERINTAHAN/PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA

BETWEEN

ANTARA

FINANCE AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY REPUBLIC OF INDONESIA


AND

DENGAN

....................................................

.....................................

NUMBER : dari BPKP NUMBER : ___/PKS/WRII/....../2014 DATE :………………….

NOMOR : dari BPKP NOMOR : ___/PKS/WRII/......./2014 TANGGAL :………………….

This Agreement of Implementation of Scholarship Program for Bachelor Degree in Public Sector Accounting/Public Sector Auditing is made and signed in Jakarta on […], [……-2013] (“The Agreement”) by and between: III. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), address at Jl. Pramuka No. 33 - Jakarta, represented by .................. as Pejabat Pembuat Komitmen STAR PROJECT ADB 2927-INO (hereinafter will be referred as the “FIRST PARTY”).

IV. (NAMA PT), having its address in ................., represented by ................ in his capacity as the..........., based on Rector’s Decree No. ............., therefore lawfully acts for and behalf of (nama PT) (hereinafter referred to as the “SECOND PARTY”).

Perjanjian Penyelenggaraan Program Beasiswa Pendidikan Sarjana/D-IV Bidang Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari […], tanggal […-...-2013] (“Perjanjian”) oleh dan antara : III. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), beralamat di Jl. Pramuka No. 33, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh .................. selaku Pejabat Pembuat Komitmen STAR PROJECT ADB 2927-INO (selanjutnya disebut sebagai ”PIHAK PERTAMA”). IV. (NAMA PT), beralamat di ...................., dalam hal ini diwakili oleh ................... dalam kapasitasnya selaku ................. berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. ........., oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama (nama PT) (selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”).

65


The FIRST PARTY and the SECOND PARTY hereinafter individually will be referred as “PARTY” and collectively referred as the “PARTIES”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri akan disebut sebagai “PIHAK” dan secara bersama-sama akan disebut sebagai “PARA PIHAK”.

The PARTIES define the following:

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

H.

I.

J.

K.

L.

WHEREAS the effectiveness and efficiency of the state and regional goverments implementation of financial supervision, is highly dependent on the quality and the quantity of the goverment internal auditors and public finance officer. WHEREAS the Government of Indonesia aware of the weaknesses in the financial supervision therefore it initiates to improve the knowledge and the skill of government internal auditors and public finance officer by means of Bachelor Degree Program in Public Sector Accounting/Public Sector Auditing. WHEREAS Government of the Republic of Indonesia and Asian Development Bank (ADB), have signed a Loan Agreement #2927-INO to improve the government accountability trough strengthening the capacity of Government Internal Auditors and Public Finance Officers. WHEREAS, in order to strengthen the capacity of Government Internal Auditors and Public Finance Officers, The Government of the Republic of Indonesia through the FIRST PARTY, will make use the ADB loan to finance the Scholarship Program for Bachelor Degree in Public Sector Accounting/Public Sector Auditing. WHEREAS the FIRST PARTY supported by a team of consultant, will conduct monitoring and review on the implementation of the program, including but not limited to, the adequacy of teaching material in strengthening the capacity of government internal auditors and public finance officers.

M.

WHEREAS the SECOND PARTY is state university that has fulfilled the criteria required by the FIRST PARTY to perform a Bachelor Degree in Public Sector Accounting/Public Sector Auditing.

N.

WHEREAS, the FIRST PARTY has selected and assigned the SECOND PARTY to perform Bachelor Degree Scholarship Program in Public Sector Accounting/Public Sector Auditing. pursuant to the terms and condition in this Agreement.

H.

BAHWA efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan keuangan negara/daerah antara lain tergantung pada kualitas dan kuantitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan aparat pengelola keuangan negara (PKN).

I.

BAHWA, Pemerintah Republik Indonesia menyadari akan lemahnya pengawasan tersebut sehingga pengetahuan dan kemampuan APIP dan PKN perlu ditingkatkan melalui Pendidikan Sarjana/D-IV Bidang Akuntansi Pemerintahan/ Pengawasan Keuangan Negara.

J.

BAHWA Pemerintah Republik Indonesia, dan Asian Development Bank (ADB), telah menandatangani Perjanjian Pinjaman ADB LOAN Nomor: 2927-INO untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah melalui penguatan kapasitas APIP dan PKN.

K.

BAHWA, dalam rangka penguatan kapasitas APIP dan PKN, Pemerintah Republik Indonesia melalui PIHAK PERTAMA, akan memanfaatkan bantuan pinjaman tersebut untuk menyelenggarakan Program Beasiswa Pendidikan Sarjana/D-IV Bidang Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara.

L.

BAHWA, PIHAK PERTAMA, dengan didukung oleh tim konsultan akan melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan program antara lain, tapi tidak terbatas pada, kecukupan materi ajar untuk penguatan kapasitas APIP dan PKN.

M.

BAHWA PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi negeri yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dalam penyelenggaraan Program Beasiswa Pendidikan Sarjana/D-IV Bidang Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara.

N.

BAHWA, PIHAK PERTAMA dengan ini telah setuju untuk menentukan dan menugaskan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Program Beasiswa Pendidikan Sarjana/D-IV Bidang Akuntansi Pemerintahan/ Pengawasan Keuangan Negara berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini.

66

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Manual for Implementation and Financial Accountability The PARTIES agree on some of the following : Article 1 DEFINITION

Para PIHAK dengan ini menyepakati sebagai berikut : Pasal 1 DEFINISI 1.16

Program adalah penyelenggaraan Program Beasiswa Pendidikan Sarjana/D-IV Bidang Akuntansi Pemerintahan/ Pengawasan Keuangan Negara.

1.17. Accounting Program is Bachelor Degree Program in Accounting in Public Sector Accounting or Public Sector Auditing.

1.17

Program Akuntansi adalah Program Studi Akuntansi Bidang Akuntansi Pemerintahan/ Pengawasan Keuangan Negara

1.18. Program Purpose i. To improve the competency of the Program awardees; ii. To open opportunites and access to education in the field of the public sector accounting and auditing; iii. To produce Bachelor graduate in public sector accounting and auditing for the local governments and ministries/agencies; iv. To support the improvement and empowerment of the state and regional goverment financial management through development of the government internal auditor and public finance human resources.

1.18 Tujuan Program

1.16. Program is the scholarship program for Bachelor Degree in Public Sector Accounting/Public Sector Auditing.

i. Meningkatkan kompetensi penerima Program; ii. Membuka kesempatan dan akses pendidikan di bidang ilmu akuntansi dan audit sektor publik; iii. Menghasilkan lulusan Sarjana di bidang akuntansi dan audit sektor publik bagi lembaga pemerintahan daerah dan K/L; iv. Mendukung perbaikan dan penguatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan pusat melalui pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan internal auditor pemerintahan. 1.19

Peserta Beasiswa adalah pegawai di lingkungan APIP dan pengelola keuangan di instansi pemerintah daerah dan Kementerian /Lembaga yang telah dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai peserta beasiswa dalam Seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (daftar nama) Perjanjian ini.

1.20

Proses Pendidikan adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan proses belajar mengajar Program Akuntansi bagi Peserta Beasiswa, yang dimulai sejak pelaksanaan matrikulasi sampai dengan pencapaian gelar akademik Magister, termasuk upacara yudisium sesuai dengan peraturan akademik di lingkungan PIHAK KEDUA.

1.19. Awardees are internal auditor and public finance officers in units in local governments and the ministries/agencies who have been announced and declared as scholarship awardees as stated in the Appendix 1 (name list) of this Agreement. 1.20. The Learning Process is the whole activities related to the teaching and learning process within the Accounting Program for the scholarship awardees, It commences from the matriculation until the earning of the Master Degree including the yudicium ceremony in accordance to the academic regulations in the SECOND PARTY entity. 1.21. Program Period is implementation period

1.21 Periode Program adalah waktu pelaksanaan the

Program

Proses Pendidikan. 1.22

Jadwal Akademik adalah jadwal perkuliahan sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA

1.23

Struktur Biaya, adalah komponen biaya yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan Program. Komponen tersebut terbagi menjadi Biaya Pendidikan dan Biaya Non Pendidikan. Biaya Pendidikan terdiri dari Biaya Operasional Pendidikan dan Dana Pengembangan. Biaya

1.22. Academic Schedule is the study schedule in accordance with the academic regulations that apply in the SECOND PARTY. 1.23. Cost Structure is the cost component to be paid by the FIRST PARTY in the implementation of the Program. The Cost components are categorized into Education Cost and Non Education Cost. Education Cost consists of Education Operational Cost and

67


Development Cost. Non Education Cost consists of registration fee, housing ,living, book, and research allowances, and yudicium cost. 1.24. Equalization Class is the teaching and learning activities hosted by the SECOND PARTY to equalize the competence of the scholarship awardees, or often referred as a matriculation class of Financial Accounting and Reporting Assistance.

Non Pendidikan terdiri dari biaya pendaftaran, tunjangan domisili, tunjangan biaya hidup, tunjangan buku, biaya penelitian dan biaya yudisium. 1.24

Kelas Penyetaraan, adalah kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA untuk menyetarakan kompetensi penerima beasiswa, dengan mengikuti kelas Asistensi Pelaporan dan Akuntansi Keuangan

1.25

Kurikulum adalah satuan mata ajaran bidang Akuntansi Pemerintahan/ Pengawasan Keuangan Negara yang meliputi pengetahuan teoritis dan praktis yang dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS)

1.26. Syllabus is an outline of each subject within the curriculum covering information of: the subjects, the lectures, the schedule, book reference, other required literatures, academic policies, attendance requirement, and class participation, test and assignments and others related matters.

1.26

Silabus adalah rancangan mata ajaran dalam kurikulum yang memuat informasi mengenai mata ajaran, staff pengajar, jadwal kuliah, buku referensi, bahan bacaan, materi pelengkap, kebijakan akademik, kehadiran, partisipasi di dalam kelas, ujian dan tugas serta hal-hal lainnya yang terkait.

1.27. University (STAR) Management Team is a team appointed by the Rector to manage the Program within the SECOND PARTY entity.

1.27 Pengelola

1.28. Report is the accountability report from the SECOND PARTY that covers the implementation progress and funds utilization of STAR’s scholarship program as further described in Article 6 and the Manual for Implementation and Reporting.

1.28 Laporan adalah laporan pertanggungjawaban

1.29. Force Majeure is the unpredicted and irremediable event caused by conditions beyond the control of PARTIES including, but not limited to acts of God, Government restrictions, wars, insurrections and/or any other cause beyond the reasonable control of the party whose is affected by the event.

1.29 Keadaan Kahar adalah keadaan yang tidak

1.25. Curriculum is units of learning subject in the major of Public Sector Accounting or Public Sector Auditing that cover theoritical and practical knowledge implemented in a Semester Credit System.

1.30. STAR Secretariat is a Project Management Unit (PMU) in the Executing Agency which is responsible for monitoring, evaluating and reporting the progress and the performance program reported to Chief Deputy of BPKP for Supervision of Politics, Social and Security Agencies acting as project Steering Committee.

Program STAR Perguruan Tinggi adalah Tim yang ditetapkan oleh Rektor untuk menangani penyelenggaraan program pada instansi PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Program, yang terdiri dari perkembangan pelaksanaan dan penggunaan/penyaluran dana program beasiswa STAR sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 dan Panduan Pelaksanaan dan Pelaporan.

dapat diprediksi dan diatasi akibat dari kondisi-kondisi di luar kendali Para PIHAK termasuk, tetapi tidak terbatas pada Kekuasaan Tuhan, pembatasan oleh Pemerintah, perang, pemberontakan dan/atau akibat lain di luar kendali Para PIHAK yang terkena akibat dari kejadian tersebut. 1.30

Sekretariat STAR adalah pihak manajemen dan pelaksana proyek yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program dan melaporkannya kepada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam BPKP.

68


Article 2 PROGRAM IMPLEMENTATION

Pasal 2 PELAKSANAAN PROGRAM

4.1.

In general, program implementation is the distribution of scholarship fund to SECOND PARTY for providing the Accounting Program.

2.7 Pelaksanaan Program secara umum adalah penyaluran bantuan dana pendidikan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka penyelenggaraan Program Akuntansi.

4.2.

Scholarship fund distributed by the FIRST PARTY is independently managed by the STAR Management Team in Universities to implement the Accounting Program.

2.8 Dana Beasiswa yang disalurkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dikelola oleh Pengelola Program STAR Perguruan Tinggi untuk pelaksanaan Program Akuntansi.

4.3.

To manage the fund for the purpose of the program, the FIRST PARTY hereby appoints and assigns the SECOND PARTY to conduct the Learning Process for the Awardees.

2.9 Untuk mengelola dana tersebut untuk kepentingan Program, PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk dan menugaskan PIHAK KEDUA dalam rangka penyelenggarakan Proses Pendidikan bagi Penerima Beasiswa .

4.4.

The SECOND PARTY hereby agree to the appointment and assignment, and responsibilities to carry out the Learning Process for the Awardees pursuant to the provisions of this Agreement.

2.10 PIHAK KEDUA dengan ini menerima penunjukan dan penugasan tersebut serta tanggung jawab untuk melaksanakan Proses Pendidikan bagi Peserta Beasiswa berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

4.5.

The FIRST PARTY has the obligation to provide the Cost Structure as stated in the Article 8.

2.11 PIHAK PERTAMA berkewajiban menanggung Struktur Biaya sebagaimana tertuang dalam Pasal 8.

4.6.

The Program will implemented within the Program Period.

2.12 Pelaksanaan Program akan selama Periode Program.

berlangsung

Article 3 RESPONSIBILITIES AND RIGHT OF THE FIRST PARTY

Pasal 3 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

3.1. The responsibilities of the FIRST PARTY includes: e. Allocate funds for the Program in the Budget Document of BPKP bound to be financed the ADB Loan #2927-INO.

3.2 Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi: e. Mengalokasikan anggaran Program pada DIPA BPKP melalui pendanaan pinjaman ADB 2927-INO.

f. Perform monitoring and evaluation of the Program implementation.

f.

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program.

g. Pay the Cost Structure to the SECOND PARTY as stipulated in the schedule at Appendix 2 of this Agreement.

g.

Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas seluruh Struktur Biaya sebagaimana jadwal pada Lampiran 2 Perjanjian ini.

h.

Mematuhi ketentuan Akademik Administrasi PIHAK KEDUA

h. Comply the academic and administration provisions of the SECOND PARTY. 3.3

The rights of the FIRST PARTY include: c. To receive reports of STAR’s scholarship program.

dan

3.2 Hak PIHAK PERTAMA meliputi: a. Menerima Laporan program beasiswa STAR.

69


d.

Provide verbal and/or written warning to the SECOND PARTY, in the event that the implementation of the Program fails to meet the provisions of the Accounting Program.

b.

Article 4 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SECOND PARTY 4.3 The obligations of SECOND PARTY include: j. Provide all necessary educational facility needed for the implementation of the Accounting Program. k.

Perform the Accounting Program in accordance with the provisions in this Agreement and /or any other academic regulations applied within the SECOND PARTY entity.

l.

Provides any additional assisstance toward the smooth implementation of the Program, i,e: specific assisstance, counseling, tutorial and consultation for Awardees.

m. Provide judicium Awardees.

ceremony

for

the

Memberikan teguran lisan dan atau tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan Program terdapat halhal yang tidak sesuai persyaratan Program Akuntansi.

Pasal 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA 4.3 Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi: j. Menyediakan seluruh fasilitas infrastruktur pendidikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Program Akuntansi. k.

Menyelenggarakan Program Akuntansi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau peraturan akademik yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.

l.

Menyediakan tambahan asistensi untuk mendukung penyelenggaraan Program antara lain asistensi khusus, penyuluhan (counseling), tutorial, dan konsultasi bagi Peserta Beasisiswa apabila diperlukan.

m. Melaksanakan Beasiswa.

yudisium

bagi

Peserta

n.

Menyampaikan pemberitahuan kepada mahasiswa yang tidak menyelesaikan proses pendidikan (termasuk drop out), tembusan kepada instansi terkait dan PIHAK PERTAMA.

Submit the Reports as required for each Semester and Progress Report on the awardees who is still delayed to complete the education process after the project ended.

o.

Menyampaikan Laporan setiap semester dan Laporan kemajuan penerima beasiswa yang masih terlambat untuk menyelesaikan proses pendidikan setelah proyek berakhir.

p.

Forward Non Education Cost paid by the FIRST PARTY to the SECOND PARTY for the Awardees as the schedule pursuant at the Appendix 2 of this Agreement.

p.

Menyalurkan Biaya Non Pendidikan kepada Peserta Beasiswa yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai jadwal pada Lampiran 2 Perjanjian ini.

q.

Allow access for the FIRST PARTY and official auditor for the interest of Program accountability.

q.

Provide the Program innovation in order to support the timeliness of Learning Process completion by the Awardees in accordance to the prevailing Program Period

Memberikan akses kepada PIHAK PERTAMA dan pihak auditor untuk kepentingan penyelenggaraan akuntabilitas Program.

r.

Melaksanakan inovasi Program dalam rangka mendukung ketepatan waktu penyelesaian Proses Pendidikan oleh Peserta Beasiswa sesuai dengan Periode Program yang berlaku.

n.

Submit the notification in the form of commemoration to the drop out student and will inform this notification to the related institutions and the FIRST PARTY.

o.

r.

70


4.4 Rights of the SECOND PARTY : a. Receive payments from the FIRST PARTY for all the Cost Structure components. b.

c.

d.

Perform the Learning Process in accordance to the prevailing legislation and other academic regulations within the SECOND PARTY. May possibly offer theAccounting Program to others than the Awardees at a cost offered to Program.

Impose a sanction to the Awardees in the event they disobey any academic regulation within the SECOND PARTY.

4.4

Hak PIHAK KEDUA : a. Menerima pembayaran atas seluruh komponen Struktur Biaya dari PIHAK PERTAMA. b. Menyelenggarakan Proses Pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan akademik di lingkungan PIHAK KEDUA. c.

Dapat menawarkan pendidikan Sarjana/DIV Akuntansi bagi peserta didik selain Peserta Beasiswa dengan biaya sesuai nilai yang ditawarkan kepada Program.

d. Memberikan sanksi apabila Peserta Beasiswa melanggar peraturan akademik yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.

Article 5 CURRICULUM

Pasal 5 KURIKULUM

5.4 The SECOND PARTY shall perform the Program by using both the Curriculum and Education Process that have been agreed upon by the PARTIES as stated in the Scholarship Program Manual for Implementation and Reporting.

5.1 Kurikulum yang digunakan PIHAK KEDUA dalam menyelenggarakan Program adalah kurikulum dan proses pendidikan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan dan Pelaporan.

5.5 Awardees are required to comply with the academic and administrative provisions of the SECOND PARTY.

5.4 Peserta Beasiswa yang mengikuti program pendidikan wajib mematuhi ketentuan akademik dan administrasi PIHAK KEDUA.

5.6 The Awardees, shall complete at least 144 (one hundred and fourty four) credits for the graduation requirements.

5.5 Peserta Beasiswa yang mengikuti Program Akuntansi harus menyelesaikan sedikitnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS untuk dapat dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

5.6 The SECOND PARTY may add up the Credits intended to enhance the quality of its graduate in accordance to the prevailing legislation.

5.7 Adding Up the Credit other than as stipulated in Clause 5.5 will not incur additional cost for THE FIRST PARTY. Awardees shall bear for such cost.

5.6 PIHAK KEDUA dapat menambahkan jumlah SKS dengan tujuan meningkatkan kualitas lulusan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku 5.7 Penambahan SKS di luar seperti disebutkan pada pasal 5.5 tidak akan menimbulkan biaya tambahan bagi PIHAK PERTAMA. Peserta Beasiswa yang akan membayar jika ada penambahan SKS tersebut.

Article 6 REPORTS

PASAL 6 LAPORAN

6.1 Pursuant to the Article No. 1 and No. 5, the SECOND PARTY shall submit the Report to the FIRST PARTY.

6.6 Sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan kepada PIHAK PERTAMA.

71


6.2

The Report shall cover at least the implementation of the education process, the sylabuss for the subsequent semester and result of the Awardees’ study within current semester, and the realization of education cost’s expenditures and funds distribution regarding Non Education Cost for the Awardees

6.3 The Report shall be submitted to the FIRST PARTY at least 10 days after the month of the semester period ends.

6.7 Laporan sedikitnya memuat tentang penyelenggaraaan proses pendidikan, silabus semester yang akan datang dan hasil studi semester berjalan bagi Peserta Beasiswa, dan perkembangan realisasi biaya pendidikan serta penyaluran dana non pendidikan kepada Peserta Beasiswa oleh PIHAK KEDUA. 6.8 Laporan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya tanggal 10 setelah satu bulan berakhirnya semester berjalan berdasarkan Kalender Akademik PIHAK KEDUA.

6.4 The Report is a requirement for the SECOND PARTY in submiting payment request, and in implementation of accountability of the Program.

6.9 Laporan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi PIHAK KEDUA untuk pengajuan permintaan pembayaran tahap kedua dan ketiga serta untuk penyelenggaraan akuntabilitas Program.

6.5 Exclusive for the Reports for payment at first stage, the SECOND PARTY shall submit the Report to the PARTY FIRST before the Semester 2 classes begins.

6.10 Khusus untuk Laporan untuk pembayaran tahap pertama, maka PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan kepada PIHAK PERTAMA sebelum perkuliahan Semester 2 dimulai.

Article 7 THE PROGRAM

Pasal 7 PERIODE PROGRAM

7.1 In accordance with the Article 1 of this agreement, the Program Period refer to the Program Implementation Schedule as attached in Appendix 2 which is an integral part of the Agreement.

7.1 Dengan mengacu kepada Pasal 1 Perjanjian ini, Periode Program mengacu pada Jadwal Pelaksanaan Program pada Lampiran 2 yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

7.2 The Program Period commence at the matriculation date on (ddmmyyyy) up to the time the Awardees supposedly earn the Bachelor Degree at the latest (ddmmyyyy).

7.3 Periode Program dimulai sejak pelaksanaan matrikulasi pada (ddmmyyyy) dan berakhir setelah menempuh masa studi normal selama .......(.......) semester selambat-lambatnya tanggal (ddmmyyyy).

7.3 The implementation of the Program is conform to the academic schedule of the SECOND PARTY.

7.3

Pelaksanaan Program akademik PIHAK KEDUA.

mengikuti

jadwal

Article 8 COST STRUCTURE

Pasal 8 STRUKTUR BIAYA

8.2 The FIRST PARTY will pay the Program’s Cost Structure at the total amount of Rp ............... (........) with the following details:

8.1 PIHAK PERTAMA akan membayar Struktur Biaya Program sebesar total Rp. ............... (........) dengan uraian sebagai berikut:

72


No

1

2

No

Description Keterangan

Unit Satuan

Biaya Pendidikan / Education Cost Biaya Operasional person Pendidikan / semester Education Operational Cost Dana Pengembangan / person Development Fund Biaya Pengelolaan Program 5% x (BOP + DP) Biaya Non Pendidikan / Non Education Cost Biaya Pendaftaran/ person Registration Fee Description Unit Keterangan Satuan Tunjangan Biaya Buku/ Books Allowance Tunjangan Biaya Hidup/ Living Allowance Tunjangan Biaya Domisili/ Housing Allowance Tunjanggan Biaya Penelitian/ Research Allowance Biaya Yudisium/ Yudicium Ceremony Cost Structure Amount Total Struktur Biaya

Volume Volume


Volume


Volume



person semester Person month Person month Paket (package) Paket (package) (Component 1 +2)

Article 9 PROCEDURE OF PAYMENT

Pasal 9 TATA CARA PEMBAYARAN

9.6. The FIRST PARTY is obliged to pay the Cost Structure in installments (per semester) as follows, further described in Appendix 2: a 1 st Payment :Rp .......................... b 2 nd Payment :Rp .......................... c 3 rd Payment :Rp ......................... d 4 th payment :Rp ..........................

9.6. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pembayaran Struktur Biaya secara bertahap (per semester) sebagai berikut (lihat Lampiran 2): a Pembayaran I :Rp .......................... b Pembayaran II :Rp .......................... c Pembayaran III :Rp .......................... d Pembayaran IV :Rp ..........................

9.7. The FIRST PARTY is obliged to pay, subsequent to SECOND PARTY complete the requirement stated in Appendix 3.

9.7. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pembayaran jika PIHAK KEDUA telah memenuhi kelengkapan sesuai yang tertera pada Lampiran 3 Perjanjian ini.

9.8. The payment of each phase will be transfered by the KPPN Jakarta IV office to the Bank Account of the SECOND PARTY as follows:

9.8. Pembayaran masing-masing tahap akan melalui transfer oleh Kantor KPPN Jakarta IV ke Rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Bank Name Bank Address Payee Bank Account

: .............................. : .............................. : .............................. : ..............................

Nama Bank Alamat Bank Nama Rekening Nomor Rekening

: .............................. : .............................. : .............................. : ..............................

73


9.9. In the event that a particular Awardee can not continue education because of health reason, death, and/or can not fulfill academic obligation in accordance to the SECOND PARTY’s rules, the FIRST PARTY will discontinue the payment of tuition fee, housing allowance, living allowance, book allowance, and research allowance for Awardee based on the report from the SECOND PARTY. 9.10. If there is excess payment to universities due to reduced number of Awardee, SECOND PARTY must return the excess payment to the State Treasury.

9.9. Apabila Peserta Beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena alasan kesehatan, meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kewajiban melaksanakan perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan menghentikan pembayaran biaya pendidikan, Tunjangan Biaya Domisili, Tunjangan Biaya Hidup, Tunjangan Biaya Buku dan Tunjanggan Biaya Penelitian kepada Peserta Beasiswa berdasarkan laporan dari PIHAK KEDUA. 9.10. Bila terjadi kelebihan pembayaran dikarenakan penurunan jumlah mahasiswa, maka kelebihan dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara oleh PIHAK KEDUA.

Article 10 MONITORING AND EVALUATION

Pasal 10 MONITORING DAN EVALUASI

10.3.

The SECOND PARTY shall cooperate with the FISRT PARTY in monitoring and evaluating processes of the Program periodically.

10.3. PIHAK KEDUA akan bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA dalam proses pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan Program.

10.4.

The SECOND PARTY is willing to be reviewed by the Asian Development Bank (ADB) in support of the Program implementation.

10.4. PIHAK KEDUA bersedia untuk ditelaah oleh Asian Development Bank (ADB) untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Program.

Article 11 SUPERVISION

Pasal 11 PENGAWASAN

11.4. The PARTIES will be supervised by both of internal and external bodies.

11.4. PARA PIHAK akan diawasi, baik oleh pihak internal maupun eksternal sesuai ketentuan.

11.5. The internal supervision is the supervision carried out by the internal audit of each PARTIES.

11.5. Pengawasan oleh pihak internal yang dimaksud adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal masingmasing PIHAK.

11.6. The external supervision is the supervision carried out by the external audior, wether by the Badan Pemeriksa Keuangan or by the other audit instituition.

11.6. Pengawasan oleh pihak eksternal dimaksud adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga audit lainnya. Pasal 12 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Article 12 GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

12.4. This Agreement shall be governed and construed in accordance to the prevailing law and regulation of the Republic of Indonesia.

12.4.

Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12.5. The PARTIES concur to resolve any dispute that might arise in performing this Agreement in amicable solution.

12.5.

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan mengenai Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat

74

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Manual for Implementation and Financial Accountability untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

12.6. If the solution meant by point 12.2 is not reached, The PARTIES concur to resolve any dispute beneath the regulation of the State Court.

12.6.

Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksudkan dalam butir 12.2 di atas tidak berhasil, maka para PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri.

Article 13 TERMINATION

Pasal 13 PEMBATALAN PERJANJIAN

13.3. If the SECOND PARTY does not comply to provisions of this Agreement, the FIRST PARTY might terminate the Agreement unilaterally. Subsequently, the FIRST PARTY may appoint a THIRD PARTY to implement the Program. Any cost that might emerge as result of the termination is the responsibility of the SECOND PARTY.

13.3. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan Perjanjian ini secara sepihak. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana Program, dan PIHAK KEDUA diwajibkan menanggung semua biaya sebagai akibat dari pembatalan Perjanjian.

13.4. The PARTIES concur to disregard the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code, therefore the approval of the District Court will not be required to terminated this agreement.

13.4. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga persetujuan dari Pengadilan Negeri tidak diperlukan untuk membatalkan Perjanjian ini.

Article 14 PENALTY ON DELAYS

Pasal 14 DENDA KETERLAMBATAN

14.3. “Delay” means the condition where the SECOND PARTY can not conduct the Program in accordance to the period as mentioned in Article 7 of this Agreement.

14.3. Yang dimaksud dengan “Keterlambatan” adalah apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelenggarakan Program sesuai jangka waktu yang disepakati pada Pasal 7 Perjanjian ini.

14.4. In the event where the SECOND PARTY failed to accomplish the Program in accordance to Article 7, the SECOND PARTY shall be charged with a penalty of 1/1000 (one per mile) of each delaying day for maximum of 5% (five percent) of total Cost Structure.

14.4. Apabila PIHAK KEDUA terlambat dalam menyelenggarakan Program sesuai Pasal 7, PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan sebesar-besarnya 5% (lima persen) dari total Struktur Biaya.

Article 15 FORCE MAJEURE

Pasal 15 KEADAAN KAHAR

The PARTIES can postpone or release its obligations pursuant to this Agreement in the event of Force Majeure, that should be notified in written to the other PARTY in 7 (seven) calendar days after the Force Majeure started.

PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini apabila terjadi Keadaan Kahar, yang harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

75


Article 16 NOTICE

Pasal 16 PEMBERITAHUAN

Every notification to the PARTIES in this Agreement shall be notified in written or in a written post to the addresses as follows :

Setiap pemberitahuan kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis atau surat tercatat kepada alamat sebagai berikut:

The FIRST PARTY Finance dan Development Supervisory Agency of the Republic of Indonesia Jl. Pramuka No. 33 – Jakarta Timur, Jakarta, 13120 Tlp : 021-858-4862 Attn. : Chief Deputy of BPKP for Supervision of Politics, Social and Security Agencies The SECOND PARTY (nama PT) Alamat Telp : Facsimile : U.p. : CC Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi (nama PT) Gedung ............................................ Jl......................................................... Telp : ............................. Facsimile : ............................ U.p. : ............................ E-mail : ..............................

Article 17 MISCELLANEOUS

PIHAK PERTAMA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Jl. Pramuka No. 33 – Jakarta Timur, Jakarta, 13120 Telp : 021-858-4862 U.p. : Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam BPKP. PIHAK KEDUA (nama PT) Alamat Telp : Facsimile : U.p. : Tembusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi (nama PT) Gedung ............................................ Jl......................................................... Telp : ............................. Facsimile : ............................ U.p. : ............................ E-mail : ..............................

Pasal 17 HAL-HAL LAIN

17.5.

Any issue that has not been regulated in this Agreement or if any amendments is necessary by the PARTIES, it will be further regulated as the inseparable part of this Agreement.

17.5. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari Perjanjian ini.

17.6.

Any amendments of this Agreement could only be performed in written based on the consent of the PARTIES.

17.6. Perubahan terhadap isi Perjanjian ini hanya dapat dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

17.7.

This Agreement is executed in English and Indonesian language. However, in the event that there is a different interpretation of the provisions in this Agreement, the Indonesian language shall be prevailed as the official

17.7. Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Namun demikian dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Perjanjian ini, Bahasa Indonesia akan berlaku sebagai bahasa resmi dari Perjanjian.

76

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Manual for Implementation and Financial Accountability language of this Agreement. 17.8.

This Agreement may be executed in 6 (six) copies that each will be added with a sufficient stamp duty and have the same legal power.

17.8. Perjanjian ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap yang masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is made and signed at the place, day, and date as mentioned in the beginning of this Agreement.

DEMIKIAN PERJANJIAN INI dibuat dan ditandatangani pada tempat, hari, dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini

UNIVERSITAS ......................


Materai Rp. 6.000,Stamp duty of Rp. 6.000,____________________________ Nama/Name : ................................ Selaku/as ..............................

___________________ Nama/Name : ........................ Selaku/as Pejabat Pembuat Komitmen STAR PROJECT ADB 2927-INO

Acknowledge/Mengetahui, Penanggung Jawab STAR PROJECT ADB 2927-INO Project Manager STAR PROJECT ADB 2927-INO

Justan R Siahaan Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan BPKP Head of Planning and Supervision Bureau BPKP

77


Lampiran Kontrak: Daftar Nama Penerima Beasiswa List of Scholarship Awardees (nama PT)

No No

Nama Penerima Beasiswa

NIP

List of Awardee

Employee ID

Nomor Pokok Mahasiswa Student ID Number

Institusi Organization

Jenis Pekerjaan Type of Job

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

78

Gender


LAMPIRAN KONTRAK: DOKUMEN PENDUKUNG No

Dokumen

Jumlah

Termin Pembayaran 1

1 Copy Kontrak 2 ⓪ 2 Copy Nomor Rekening Bank 2 ⓪ 3 Copy SK Rektor Tentang TPP-Perguruan Tinggi 2 ⓪ 4 Silabus/Bahan Ajar Untuk Semester berikutnya 2 ⓪ 5 Rencana Disbursement Untuk 6 bulan ke depan 2 ⓪ 6 Invoice 2 ⓪ 7 Reimbursement – Bukti Biaya Registrasi 2 ⓪ 8 Bukti Biaya Hidup 2 9 Bukti biaya buku 2 10 Bukti biaya tempat tinggal 2 11 Bukti Biaya Penelitian 2 12 Laporan Kemajuan Program Beasiswa ditandatangani Kepala TPP-PT 2 13 Berita Acara Serah Terima Peserta Progran Beasiswa STAR 2 ⓪ 14 Berita Acara Pembayaran 2 ⓪ Catatan: 1) Bukti tanda terima semester 3 untuk point 8,9,10,11 disampaikan bersamaan dengan Laporan Pelaksanaan Program 2) Dibuat untuk kebutuhan pelaksanaan pembayaran

2

3

⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪

⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪

⓪ ⓪ ⓪ ⓪

⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪

⓪

⓪

79


80


Lampiran 7

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERJANJIAN TUGAS BELAJAR ADB Loan No: 2927-INO ANTARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAN PENERIMA PROGRAM BEASISWA D-IV/S1/S2 BIDANG AKUNTANSI PEMERINTAHAN/PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA STATE ACCOUNTABILITY REVITALIZATION (STAR) – BPKP TAHUN 2014 NOMOR

/STAR/2014

Pada hari ini, …….. tanggal ........... bulan ........ tahun dua ribu empat belas (../.../2014), kami yang bertandatangan di bawah ini: 1.

Nama

:

Justan R. Siahaan

NIP.

:

Jabatan

: Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan

Instansi

: Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)

Alamat Kantor : Jalan Pramuka No 33 Jakarta 13120 Dalam hal ini bertindak selaku Penanggung Jawab State Accountability Revitalization Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2.

Nama

:

NIP.

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

Instansi

:

Alamat Kantor

:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai penerima Beasiswa State Accountability Revitalization Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

81


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Tugas Belajar dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890). 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278). 3. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri. 4. Surat Edaran Menpan PAN dan RB Nomor 4 tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam rangka tugas belajar program Beasiswa S1/S2 State Accountability Revitalization Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan : 1. State Accountability Revitalization-Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut STAR-BPKP adalah Executing Agency Program Beasiswa STAR yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan (Project Implementing Unit – PIU) Program Beasiswa S1/D-IV dan S2 Bidang Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Keuangan Negara tahun 2013-2017. 2. Tugas Belajar adalah kegiatan pendidikan pada jenjang S1/S2 Akuntansi yang didanai dari Asian Development Bank (ADB) Loan Nomor 2927 – INO. 3. Instansi Pemerintah adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pemerintah Daerah yang merupakan asal peserta beasiswa STAR. 4. Peserta Beasiswa adalah pegawai negeri instansi pemerintahan yang telah ditetapkan sebagai peserta program beasiswa oleh BPKP dan Perguruan Tinggi. 5. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara Program Beasiswa Pendidikan S1/S2 Akuntansi. 6. Program Akuntansi adalah Program Bachelor/Magister Bidang Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara.

7. Proses Pendidikan adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan proses belajar mengajar S1/S2 Akuntansi bagi Peserta Beasiswa, yang dimulai sejak pelaksanaan matrikulasi sampai dengan pencapaian gelar akademik Magister, termasuk upacara yudisium sesuai dengan peraturan akademik di lingkungan Perguruan Tinggi. 82


8. Keadaan Kahar adalah keadaan yang tidak dapat diprediksi dan diatasi akibat dari kondisikondisi di luar kendali Para PIHAK misalnya alasan kesehatan atau kecelakaan dengan surat keterangan dokter rumah sakit yang dilegalisir oleh IDI, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melanjutkan proses pendidikan; meninggal dunia; pembatasan oleh Pemerintah; perang; pemberontakan dan/atau akibat lain di luar kendali Para PIHAK yang terkena akibat dari kejadian tersebut. BAB II DASAR DAN TUJUAN PERJANJIAN Pasal 2 (1) Perjanjian ini dibuat atas dasar kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam melaksanakan perjanjian. (2) Perjanjian ini disusun dengan mengikat kepentingan bersama dan dijiwai oleh komitmen yang tinggi. Pasal 3 Perjanjian ini bertujuan untuk: a. Meningkatkan mutu dan kompetensi PIHAK KEDUA melalui pemberian beasiswa S1/S2; b. Menjamin agar pemberian beasiswa S1/S2 yang dibiayai oleh negara yang berasal dari ADB Loan Nomor 2927-INO dapat berjalan dengan baik; dan c. Menjamin agar seluruh biaya yang dikeluarkan negara dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. d. Mengingatkan PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan tugas belajar tepat waktu di Perguruan Tinggi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4 (1)PIHAK PERTAMA berhak: a. Memberikan perintah kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar dengan penuh tanggung jawab dan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam program studi yang diikuti oleh PIHAK KEDUA; b. Menerima informasi alamat lengkap domisili PIHAK KEDUA selama pelaksanaan tugas belajar dari PIHAK KEDUA; c. Mendapatkan laporan penyelesaian pelaksanaan tugas belajar dari PIHAK KEDUA; dan d. Mendapatkan laporan penempatan kembali secara kedinasan dari PIHAK KEDUA; e. Menerima surat pernyataan komitmen sebagaimana terlampir dalam perjanjian ini.

(2) PIHAK KEDUA berhak: a. Mendapatkan beasiswa tugas belajar dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan kontrak antara PIHAK PERTAMA dan Perguruan Tinggi yang dapat meliputi: 83


1) Tuition fee; 2) Registration fee; 3) Living allowance; 4) Book allowance; 5) Housing allowance; 6) Research allowance; dan 7) Fee for graduation ceremony b. Mendapatkan pemantauan dan evaluasi yang obyektif dari PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan berlaku; dan c. Mendapatkan pembinaan, petunjuk dan arahan dari PIHAK PERTAMA sesuai ruang lingkup tugas belajar. d. Mendapatkan dana tambahan dari K/L/Pemda dimana peserta bekerja sesuai kemauan atau kebijakan K/L/Pemda bersangkutan.

Pasal 5 (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban: a. Memberikan beasiswa kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kontrak antara PIHAK PERTAMA dan Perguruan Tinggi yang dapat meliputi: 1) Tuition fee; 2) Registration fee; 3) Living allowance; 4) Book allowance; 5) Housing allowance; 6) Research allowance; dan 7) Fee for graduation ceremony b. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang obyektif kepada PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan c. Memberikan pembinaan, petunjuk dan arahan kepada PIHAK KEDUA sesuai ruang lingkup tugas belajar. (2)PIHAK KEDUA berkewajiban: a. Melaksanakan tugas belajar dengan penuh tanggung jawab dan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan jangka waktu program studi yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi; b. Mematuhi ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi; c. Memberitahukan alamat lengkap domisili terakhir (bukti KTP) selama melaksanakan tugas belajar kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan setelah tiba di tempat tugas belajar; d. Memberitahukan/melapor kepada PIHAK PERTAMA perihal penyelesaian pelaksanaan tugas belajar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal PIHAK KEDUA menyelesaikan tugas belajar;

e. Bekerja kembali di Instansi asal PIHAK KEDUA sesuai dengan desain program penempatan kembali (re-entry) sebagaimana yang dimuat dalam Surat Pernyataan untuk bekerja kembali sebagai PKN-APIP di instansi asal. f. Melengkapi persyaratan surat persetujuan tugas belajar dari instansi tempat bekerja. g. Menginformasikan tambahan dana yang diterima dari K/L/Pemda tempat

bekerja kepada PIHAK PERTAMA. 84


BAB IV SANKSI Pasal 6 (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a dan mengakibatkan tugas belajar menjadi terlambat, maka biaya yang timbul karena keterlambatan penyelesaian tugas belajar dimaksud seluruhnya menjadi beban PIHAK KEDUA, dengan batas waktu pembebanan 1 tahun sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimasudkan dalam Pasal 5 Ayat 2 tersebut. (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan Proses Pendidikan (termasuk drop out) karena melakukan pelanggaran pada Pasal 5 Ayat (2) huruf b, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya pelaksanaan tugas belajar yang telah dikeluarkan oleh Negara kepada Kas Negara. (3) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Butir e, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya pelaksanaan tugas belajar yang telah dikeluarkan oleh Negara kepada Kas Negara. (4) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) meliputi biaya seleksi, biaya kuliah, biaya hidup selama pendidikan, dan biaya – biaya lain yang berkaitan dengan tugas belajar PIHAK KEDUA ditambah denda sebesar 100% (seratus persen) dari seluruh biaya yang harus dikembalikan PIHAK KEDUA kepada Kas Negara. (5) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan data berupa dokumen, keterangan, informasi, dan bukti – bukti sah lainnya dari instansi terkait. (6) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak adanya pernyataan dari PIHAK PERTAMA yang menerangkan bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) Butir e.

Pasal 7 PIHAK KEDUA yang tidak menyelesaikan Proses Pendidikan dan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Butir e, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2), juga dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 8 85


(1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini secara musyawarah atau negosiasi. (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri.

BAB VI PERUBAHAN/AMANDEMEN Pasal 9 Apabila diperlukan, perubahan terhadap hal yang dipandang perlu atau belum diatur dalam Perjanjian Tugas Belajar ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/amandemen Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB VII KEADAAN KAHAR Pasal 10 PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini apabila terjadi Keadaan Kahar, yang harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar. BAB VIII PENUTUP Pasal 11 (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di atas materai cukup dalam rangkap 3 (tiga) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Satu copy perjanjian ini dikirimkan kepada pengelola kepegawaian instansi PIHAK KEDUA untuk kebutuhan kepegawaian. (3) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada saat PIHAK KEDUA telah memenuhi seluruh kewajibannya yang dinyatakan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

86


PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Justan R. Siahaan NIP .

NIP.

87


Lampiran 8a

SOP PELAKSANAAN PERJANJIAN/KONTRAK DENGAN PERGURUAN TINGGI PROGRAM BEASISWA STAR

88


Lampiran 8b SOP PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PERGURUAN TINGGI PROGRAM BEASISWA STAR

89


Lampiran 9 Contoh SK Rektor Tentang Pembentukan Tim Pengelola Program (TPP) Beasiswa STAR

KOP UNIVERSITAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ______ NOMOR ___TAHUN 2014 TENTANG TIM PENGELOLA UNIVERSITAS ____ PROGRAM BEASISWA STAR Menimbang :

a.bahwa dalam pelaksanaan program

beasiswa STAR (Revitalisasi

Akuntabilitas Negara) yang didanai oleh Asian Development Bank, dipandang

perlu

menindaklanjuti

dengan

Pembentukan

Tim

PENGELOLA; b.bahwa untuk Tim PENGELOLA STAR pada Universitas ___, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas _____; c.bahwa pejabat tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang perlu dan kompeten untuk ditunjuk sebagai pelaksana Program Beasiswa STAR dilingkungan Universitas _____. Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan nasional; b. Peraturan

Universitas

____

Nomor

___

Tahun

___

tentang

____________. MEMUTUSKAN MENETAPKAN:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ___ TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM BEASISWA STAR

Pertama:

Membentuk Tim PENGELOLA STAR di Universitas _____ untuk mengelola dana Program Beasiswa STAR;

Kedua:

Menunjuk Pegawai

sebagai Tim PENGELOLA Universitas ___ yang

namanya tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini. Ketiga:

Menetapkan

uraian

tugas

masing-masing

Pejabat/Anggota

Tim

PENGELOLA sebagaimana Lampiran II Surat Keputusan ini. Keempat:

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada bulan___sampai dengan program pendidikan berakhir seperti yang tercantum dalam kontrak, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, dengan menerbitkan revisi SK. DITETAPKAN DI : universitas) PADA TANGGAL : 2014

(nama tanggal bulan

Cap/ttd

90

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Manual for Implementation and Financial Accountability Nama Rektor

Contoh Format Susunan TIM PENGELOLA: LAMPIRAN I: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS____ NOMOR: ___ TAHUN 2014 SUSUNAN TIM PENGELOLA UNIVERSITAS _____ PROGRAM BEASISWA REFORMASI AUDIT SEKTOR PUBLIK (STAR-SDP) No

JABATAN DALAM TIM

1

Ketua Tim Pengelola

2

Sekretaris

3

Bendahara

4

Anggota

5

Pengolahan Data dan Pelaporan

DITETAPKAN DI : PADA TANGGAL :

NAMA

JABATAN

(nama universitas) tanggal bulan 2014

REKTOR UNIVERSITAS_____ Cap dan ttd Nama

LAMPIRAN II: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS____ NOMOR: ___ TAHUN 20014 URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA UNIVERSITAS ____________ PROGRAM BEASISWA STAR No. 1 2 3. 4. 5.

JABATAN DALAM TIM Ketua Tim Pengelola Sekretaris Bendahara Anggota Pengolahan Data dan Pelaporan DITETAPKAN DI : PADA TANGGAL :

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB − − − − − − − − − −

(nama universitas) tanggal bulan 2014

REKTOR UNIVERSITAS_____

91

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Manual for Implementation and Financial Accountability Cap dan ttd Nama

Lampiran 10

Contoh: Kwitansi/Tanda Bukti Penerimaan Dana Biaya Hidup Mahasiswa Distribusi Dana Ditransfer

KOP UNIVERSITAS

KUITANSI No. ____ *Berlaku bila dilampiri bukti transfer dana

Sudah dibayar kepada

:

Pemegang Nomor Rekening ___________ Cabang Bank___________ a.n. Bapak/Ibu ____ dengan Nomor identitas Mahasiswa ________

Terbilang

:

_____________________________Rupiah

Untuk Pembayaran:

Dana __________Mahasiswa pada program beasiswa ___S1/S2____STAR-SDP, sesuai dengan rincian, Biaya Hidup: …. x ......... = Rp.………/__bln

Jumlah Rp ___.______ Tanggal ………… Lunas dibayar

Yang Menerima,

Bendahara, Cap Nama

Nama pemegang rekening

Catatan: kuitansi di buat 2 rangkap

92


Distribusi Dana Secara Tunai KOP UNIVERSITAS

KUITANSI No.___ *Berlaku bila Pembayaran Tunai

Sudah dibayar kepada

:

Bapak/Ibu ______________ Nomor Identitas Mahasiswa ______________

Terbilang

:

_______________________ Rupiah

Untuk Pembayaran

:

Dana __________Mahasiswa pada program beasiswa ___S1/S2____STAR-SDP, sesuai dengan rincian, Biaya Hidup: …. x ......... = Rp.………/__bln

Jumlah Rp ___.______

Tanggal ………… Lunas dibayar Bendahara,

Yang Menerima,

Cap Nama

Nama Mahasiswa NIP.

Catatan: kuitansi di buat 2 rangkap

93


Laporan Realisasi Pembayaran Biaya Non Pendidikan Bulan: ......... No.

No. Bukti/ Kuitansi (a)

Nama Mahasiswa (b)

Bentuk Penyaluran Dana (Tunai/Transfer) (dipilih) (c)

Nomor & Nama Rekening/ Bank Cabang* (d)

Jumlah (Rp)

Tanda Tangan

(e)

(f)

1.

1. _______

2.

2. ______

3.

3. _______

4.

4._______

5.

5.________

6.

6._______

7.

7.________

8.

8._______

9.

9._________

10.

10.______

dst.

Mengetahui/menyetujui Ketua Tim Pengelola,

Tanggal ……………………… Bendahara,

cap Nama

Nama

*Bila penyaluran dana dalam bentuk tunai, kolom “d” tidak perlu diisi

94


Lampiran 11

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Lengkap : NIP

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

Instansi

:

Alamat Kantor : Rumah

:

Telp. / HP

:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai penerima Beasiswa State Accountability Revitalization Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): MENYATAKAN A.

Bersedia mengikuti dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam Program Beasiswa STAR sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Tugas Belajar dan Perjanjian dengan instansi dimana saya bekerja.

B.

Bersedia menyelesaikan tugas belajar dan proses pendidikan dengan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi penyelenggara program beasiswa STAR.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. ............., ........................... 2014 Yang membuat Pernyataan, Materai Rp 6000,.................................................

95


Lampiran 12 Format Penerimaan dan Penyaluran Dana Pendidikan Program Beasiswa STAR

LAPORAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM BEASISWA STAR BPKP SEMESTER _______ BATCH (1/2/3/4)* TAHUN_____ PROGRAM PENDIDIKAN (D-IV/SI/S2)* BIDANG AKUNTANSI/KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA UNIVERSITAS __________ Penerimaan Dana Beasiswa I Tanggal : Nomor SP2D : Jumlah : Periode Beasiswa :

Rp. September 2013 s.d Febuari 2014*

Laporan Penggunaan Dana**: - Tuition Fee 1. Biaya Matrikulasi 2. Biaya SPP

: .... mahasiswa x 1 periode x biaya/mahasiswa = XXX : .... mahasiswa x 1 periode x biaya/mahasiswa= XXX Jumlah Tuition Fee = XXXXX

- Non Tuition Fee 1. 2. 3. 4.

Biaya Registrasi Mahasiswa:.... mahasiswa x 1 periode x biaya/mahasiswa = XXX Bantuan Tempat Tinggal:.... mahasiswa x 6 bulan x bantuan/mahasiwa= XXX Bantuan Hidup : .... mahasiswa x 6 bulan x bantuan/mahasiwa = XXX Bantuan Buku :.... mahasiswa x 6 bulanx bantuan/mahasiwa = XXX

Jumlah NonTuition Fee=XXXXX Jumlah penggunaan dana (Tuition fee + Non tuition fee) = XXXXXX Saldo = XXX Penjelasan***: Saldo sebesar Rp.XXX karena ada X mahasiswa yang di dalam kontrak dihitung mendapat bantuan tempat tinggal tetapi seharusnya tidak mendapat bantuan untuk tempat tinggal (housing allowance) karena X mahasiswa tersebut instansi tempat kerjanya berada diwilayah kota; X mahasiswa x 6 bulan x Rp.bantuan / mahasiswa Rp.XXX.

Diketahui /Disetujui oleh

Nama Wakil pengelola Bidang Keuangan****

Disusun

Nama Bagian keuangan MAKSI

96


Keterangan: * Disesuaikan dengan periode pembayaran ** Komponennya disesuaiakan dengan rincian yang ada didalam kontrak masing-masing *** Penjelasan diisi dengan keterangan apabila ada saldo pembayaran **** Yang mengetahui/menyetujui bisa satu orang/ dua orang yang berbeda tergantung Perguruan Tinggi masing-masing

Lampiran: 1. Copy bukti penerimaan biaya pendaftaran dari setiap mahasiswa (bisa berupa daftar tanda tangan penerimaan setiap mahasiwa-untuk pembayaran langsung/ bukti transfer ke rekening setiap mahasiswa) 2. Copy bukti penerimaan biaya hidupdari setiap mahasiswa (bisa berupa daftar tanda tangan penerimaan setiap mahasiwa-untuk pembayaran langsung/ bukti transfer ke rekening setiap mahasiswa) 3. Copy bukti penerimaan bantuan tempat tinggaldari setiap mahasiswa (bisa berupa daftar tanda tangan penerimaan setiap mahasiwa-untuk pembayaran langsung/ bukti transfer ke rekening setiap mahasiswa) 4. Copy bukti penerimaan bantuan tempat tinggaldari setiap mahasiswa (bisa berupa daftar tanda tangan penerimaan setiap mahasiwa-untuk pembayaran langsung/ bukti transfer ke rekening setiap mahasiswa) 5. Rencana penggunaan dana untuk pembayaran termin berikutnya (6 bulan kedepan)

97


Lampiran 13

LAPORAN PELAKSANAAN DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PROGRAM BEASISWA STAR TAHUN___ PROGRAM PENDIDIKAN (D-IV/SI/S2)* BIDANG AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA UNIVERSITAS __________ (laporan pertahap pencairan dana atau akhir pelaksanaan program*)

1.

PENDAHULUAN Menerangkan tentang latar belakang, tujuan, lingkup dan ringkasan kegiatan.

2.

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM Menerangkan tentang perkembangan statistik penerima beasiswa dan indikator pencapaian hasil menurut universitas berdasarkan hasil monev internal universitas tersebut terhadap kemajuan Mahasiswa penerima program beasiswa, penggunaan bahan ajar dan rencana bahan ajar selanjutnya, serta permasalahan dan upaya pemecahan masalah yang didasarkan pada perkembangan pengaduan masalah yang terjadi terkait pelaksanaan program beasiswa ini di lingkungan universitas. Secara detail laporan berisi: a. Rekapitulasi Hasil studi semester berjalan peserta beasiswa STAR dan detail lampiran per peserta; b. Rekapitulasi Perkembangan kehadiran peserta beasiswa STAR dan detail lampirannya per peserta; c. Daftar bahan ajar secara keseluruhan, termasuk bahan ajar semester yang akan datang; d. Daftar tema/topik tugas akhir yang diusulkan oleh peserta beasiswa STAR; e. Perkembangan realisasi stategi universitas penyelenggara dalam mendukung upaya ketepatan waktu dari penyelesaian studi peserta beasiswa STAR; f. Permasalahan yang dihadapi universitas dan peserta beasiswa STAR selama proses pendidikan, beserta solusi yang dijalankan oleh universitas.

3.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PROGRAM

Menerangkan tentang perkembangan penggunaan dana dan kendala yang dihadapi terkait penggunaan dana mencakup dana pendidikan maupun dana non pendidikan, termasuk rekapitulasi distribusi dana non pendidikan ke peserta. 4.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.

LAMPIRAN Hasil kegiatan akademik yang berhubungan dengan proses belajar-mengajar Daftar Tema/Topik penelitian/tugas akhir Detail bukti transfer/bukti setor Biaya Non Pendidikan ke tiap peserta Copi buku kas Berita acara untuk sisa dana yang belum/tidak tersalurkan.

*) pilih salah satu

98

Pelaksanaan dan. anduan. elaporan Program Beasiswa STAR. Reporting and Implementation Manual. (Loan#2927-INO- Asian Development Bank) Revisi

Recommend Documents