MATRIKS PERBEDAAN ANTARA PERATURAN PRESIDEN No. 54/2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH dengan KEPUTUSAN PRESIDEN No No.80/2003 80/2003
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
I. KETENTUAN UMUM 1. Peraturan tentang Tatacara Pengadaan
a. Lampiran I : • Persiapan • Pelaksanaan • Swakelola • Lain-lain • Pelaksanaan Penilaian Kualifikasi b Lampiran II : b. Formulir kualifikasi .
a. Lampiran I : Perencanaan Umum Pengadaan b. LLampiran b p II : Pengadaan g Barang c. Lampiran III : Pengadaan j Konstruksi Pekerjaan d. Lampiran IV : IVa. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha IVb Pengadaan Jasa g Konsultansi Perorangan e. Lampiran V : Jasa Lainnya f. Lampiran VI : Swakelola
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
2. Jumlah Bab dan Pasal
9 Bab 54 Pasal
19 Bab 134 Pasal
3. Perencanaan Pengadaan
Pembagian tanggung jawab dalam perencanaan pengadaan p g antara PA/KPA dan PPK atau Panitia belum diatur dengan jelas
Lingkup perencanaan: a. PA/KPA membuat rencana umum dan pembiayaan pengadaan; b. PPK membuat rencana (teknis) pengadaan; d c. ULP membuat rencana pelaksanaan (pelelangan/seleksi) pengadaan.
KET
NO
TOPIK
4. Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN)
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
Jika bertentangan, • Pada prinsipnya maka mengikuti mengikuti Perpres; aturan pemberi • Jika terdapat perbedaan, pinjaman/hibah maka dilakukan k kesepakatan k t (utk ( tk menggunakan Perpres atau aturan pemberi pinjaman/hibah). i j /hib h)
5. Jenis a. Barang Pengadaan g b Jasa b. Pemborongan c. Jasa K Konsultansi lt i d. Jasa Lainnya
a. Barang b Pekerjaan Konstruksi b. c. Jasa Konsultansi d. Jasa Lainnya
KET
NO
TOPIK
6. Definisi
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
Barang adalah benda dalam berbagai g bentuk dan uraian,, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/ peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa P Pengguna A Anggaran.
Barang adalah setiap benda baik berwujud j maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh P Pengguna B Barang
Belum diatur
Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan k j yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
Definisi Jasa Konsultansi adalah (cont’) layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan kontruksi, kontruksi jasa pengawasan kontruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya dalam rangka lainnya, mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat
Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.
PERPRES 54/10 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware)
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
Definisi Jasa Lainnya adalah (cont’) segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, p g , dan pemasokan barang.
PERPRES 54/10 Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yyangg telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan p j atau segala g pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03 /
Definisi Belum diatur (cont’)
PERPRES 54/10 / Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan p Barang/benda g tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang g y y tidak dapat harga/biayanya ditetapkan berdasarkan harga satuan
KET Baran gnya belum ada
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
7. Pelelangan /Seleksi sebelum tahun anggaran
Proses pengadaan dpt dilakukan sblm dokumen anggaran disahkan
Proses pengadaan dpt dilakukan stlh rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD
8 Pekerjaan 8. Kompleks
Untuk pekerjaan diatas Rp. 50 M
9 Materai 9.
Digunakan untuk: • surat penawaran • Formulir isian kualifikasi • Kontrak
KET Keppres 42/2002 telah direvisi menjadi Perpres 53/ 2010 (ttg penunjukan k PPK dsb)
Untuk pekerjaan diatas Rp. 100 M Digunakan hanya untuk dokumen kontrak
Diatur dalam Lampiran
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 II. ORGANISASI PENGADAAN 10. Organisasi Organisasi 1. PA/KPA; Pengadaan belum di 2. PPK; kelompokkan 3 ULP/Pejabat 3. jelas Pengadaan; 4. Panitia/Pejabat P Penerima i H il Hasil Pekerjaan 11. Perangkat Belum diatur a. Kepala; organisasi b. Sekretariat; ULP c. Staf pendukung; d Kelompok d. K l k kkerja j .
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
KET
A. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN 12. Tugas dan d kewenangan
Belum l d diatur dengan tegas
• mengumumkan k Rencana Umum Pengadaan • menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
13 Penetapan 13. pemenang /penyedia oleh PA/KPA di K/L/I atau Kep.Daerah di Daerah
Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 50M
1 Paket pengadaan 1. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp. Rp 100M 2. Paket pengadaan Jasa K ns ltansi diatas Rp. Konsultansi Rp 10 M
NO
TOPIK
14 Kuasa 14. Pengguna Anggaran (KPA)
KEPPRES 80/03 Tidak diatur dengan jelas
PERPRES 54/10 - Dpt diangkat lebih dari 1 (satu) orang sesuai beban pekerjaan/rentang kendali PA PA. - Di angkat oleh PA (tgkt Pusat) - Ditetapkan oleh Kepala Daerah (tgkt Daerah) - KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan diangkat oleh PA atas usul Kepala Daerah
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 15. Tugas dan - Menetapkan fungsi dokumen pengadaan; pe gadaa ; - Menetapkan pemenang;
- menyusun dan menetapkan rencana pengadaan: Spesifikasi teknis; Rincian HPS Rancangan kontrak - tidak menetapkan pemenang - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
16. Kewenang Belum diatur an lain dengan jelas
PERPRES 54/10 • dapat mengusulkan perubahan paket dan jadwal pekerjaan kpd PA • dapat menetapkan 9tim pendukung 9tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer)
17. Persyarat- - Pendidikan min. - Pendidikan min S1 an D3 - Tid Tidakk ada d persyaratan t DP3 manajeri- - DP3 untuk masa al 3 tahun terakhir d dengan nilai il i minimal “Baik”.
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
18 Kewajiban Dalam masa 18. aa. PPK pada K/L/I bersertifikat transisi, sebelum bersertifikat sejak Perpres memiliki sertifikat, ini berlaku; s s ran yang seseorang an b. PPK pada K/L/I yang telah diangkat ditugaskan di Unit menjadi PPK harus Pelaksana Teknis (UPT) mengikuti ik ti Pusat/Kab/Kota paling pelatihan. lambat 1 Januari 2012; dan c. PPK pada Pemerintah Prop/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012.
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
C. ULP/PEJABAT PENGADAAN 19. Kewenangan Pembentukan ULP
Belum diatur
Menteri/pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/pimpinan Institusi.
g ULP 20. Fungsi
Sama dengan g panitia, utk pengadaan Barang/jasa > Rp.50 jt
• Pengadaan g Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya > Rp. Rp 100 jt • Pengadaan Jasa Konsultansi > Rp.50 jt
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
21. Kelompok kerja ULP
Sama dengan • Berjumlah gasal panitia panitia, minimal 3 (tiga) orang berjumlah gasal, • Dapat ditambah sesuai min 3 (tiga) dg kompleksitas orang sesuaii pekerjaan. k j besaran nilai • Dapat dibantu aanwijzer pekerjaan
22. Pejabat Pengadaan
Melaksanakan Penunjukan Langsung g g utk pengadaan Barang/jasa ≤ 50 jjt
• melaksanakan Pengadaan Langsung • Pengadaan g Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp. 100 jt • Pengadaan Jasa Konsultansi ≤Rp.50 jt
KET
NO
TOPIK
23. Tugas, wewenang dan tanggung j jawab b ULP
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
- menyusun - menetapkan Dok. Dok. Pengadaan; Pengadaan; - menetapkan pemenang utk - mengusulkan ¾Pengadaan pemenang Barang/Pek.Konstruksi/J asa Lainnya ≤ Rp.100 M; g JJasa ¾Pengadaan Konsultansi ≤ Rp. 10 M - menjawab sanggahan
24. Kewenangan Belum diatur lain dengan jelas
Dapat mengusulkan kpd PPK: • perubahan HPS; • Perubahan P b h spesifikasi. ifik i
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
D. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN 25. Ketentuan umum
Belum diatur
- Ditetapkan oleh PA/KPA - Dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli yg ditetapkan PA/KPA
26. Tugas dan fungsi
Belum diatur
- Memeriksa hasil pekerjaan p j - Menerima hasil pekerjaan - Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
E. PENYEDIA BARANG/JASA 27. Persyaratan
- KD diberlakukan untuk - KD untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi semua jenis pengadaan dan Jasa Lainnya - SKP untuk pengadaan Jasa Pemborongan
28. Kemampuan Dasar (KD)
- SKP untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya
- Utk Jasa Pemborongan KD=2 NPt
- Utk Pek. Konstruksi, KD = 3 NPt
- Utk Barang/Jasa g J Lainnya, KD= 5 NPt
- Utk JJasa Lainnya y KD = 5 NPt
- Utk Jasa Konsultansi KD=3NPt
- NPt utk 10 tahun terakhir
- NPt utk 7 tahun terakhir
KET
NO
TOPIK
29 Nilai KD 29. minimum 30. Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) 31. Dukungan Keuangan dari Bank
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
Tidak tegas batasan sama dengan nilai total minimum nilai KD HPS Persyaratan Penyedia Jasa Pemborongan
Tidak diwajibkan lagi adanya SKK
• 10 % untuk jasa Minimal 10 % dari nilai pemborongan kontrak untuk • 5% untuk selain pekerjaan konstruksi jasa pemborongan b
KET Dulu nilai Pekerjaa n
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
. Hanya 32 Sisa 32. - Pekerjaan konstruksi Kemampuan diberlakukan dan Jasa Lainnya Paket untuk Jasa - Usaha kecil KP =5 Pemborongan - Usaha non kecil - Nilai SKP tidak KP = 6 atau 1,2 N disebutkan - N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada d saatt bersamaan b selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
KET Tercantum di Lampiran
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
III. RENCANA UMUM PENGADAAN 33. Ketentuan umum
Belum diatur dengan jelas
- disusun oleh PA - meliputi kegiatan dan anggaran yg akan ¾dibiayai oleh K/L/D/I sendiri ¾dibiayai dengan co co-
financing 34. Biaya pelaksanaan l k pengadaan
Belum diatur d dengan j l jelas pada tahap mana biaya tersebut b disiapkan
Biaya pelaksanaan pengadaan d merupakan k bagian dari Rencana Umum Pengadaan yang di disusun dan d ditetapkan di k oleh PA/KPA
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
IV. SWAKELOLA j Terdapat p 8 Ditambah 4 jjenis 35. Pekerjaan yang dapat di pekerjaan yang pekerjaan baru: swakelolakan dapat pekerjaan survey, diswakelolakan Pekerjaan P k j i d industri i kreatif, inovatif, budaya dan penelitian laboratorium Penelitian dan pengembangan p g g dalam negeri. Pengembangan industri pertahanan alutsista pertahanan, dan almatsus dalam negeri
KET
NO
TOPIK
36 Pelaksana 36. Swakelola
KEPPRES 80/03 a Pejabat Pembuat a. Komitmen; b. instansi pemerintah lain non swadana; p c. kelompok masyarakat/ lembaga swadaya masyarakat penerima hibah.
PERPRES 54/10 aa.K/L/D/I K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; b.Instansi Pemerintah Lain pelaksana Swakelola; c.Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
KET Hibah akan diatur tersendiri
NO
TOPIK
37. Penyaluran danaa da swakelola kpd kel. masyarakat
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
Khusus untuk pekerjaan pe e jaa konstruksi: o st u s : 1. 50% apabila organisasi pelaksanaan p penerima hibah telah siap; 2. 50% sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30%.
Untuk semua jenis pekerjaan: pe e jaa : 1. 40% apabila kel.masy. telah siap melaksanakan Swakelola;; 2. 30% apabila pekerjaan telah mencapai 30%; dan p p pekerjaan j 3. 30% apabila telah mencapai 60%
38. Dasar Belum diatur Pelaksanaan swakelola oleh Kelompok masyarakt
Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
KET
NO
TOPIK
39. Pelaksanaan Swakelola oleh kelompok masyarakat
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
j yyangg • Kelompok p Masyarakat y Pekerjaan dapat yang mampu dilaksanakan melaksanakan pekerjaan; oleh kelompok • Pekerjaan Konstruksi masyarakat hanya dapat berbentuk belum diatur rehabilitasi, renovasi dan secara jelas. jelas konstruksi sederhana; • konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran ---- diserahkan kepada kelompok masyarakat
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
KET
V. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA A. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA 40. Pengadaan g Barang/ Jasa Lainnya
1. 2 2. 3. 4.
41. Pengadaan 1. Pekerjaan 2. Konstruksi 3. 4.
1. Pelelangan Pelelangan Umum • Pelelangan g Umum Pelelangan Terbatas • Pelelangan Pemilihan Langsung Sederhana Penunjukan Langsung 2. Penunjukan Langsung 3. Pengadaan Langsung 4. Sayembara/Kontes 1. Pelelangan Umum Pelelangan Umum 2. Pelelangan Terbatas Pelelangan Terbatas 3. Pemilihan Langsung Pemilihan Langsung j Langsung g g 4. Penunjukan Langsung Penunjukan 5. Pengadaan d Langsung
Disesuai kan dengan PP29 thn 2000
NO
TOPIK
42 Pengadaan 42. Jasa Konsultansi
43. Pelelangan /Seleksi Sederhana
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10 1 Seleksi 1 Seleksi Umum 1. 1. • Seleksi Umum 2. Seleksi Terbatas • Seleksi Sederhana 3. Seleksi 2. Penunjukan j Langsung g g Langsung 3. Pengadaan Langsung 4. Penunjukan 4. Sayembara Langsung Tidak diatur
• Untuk pengadaan Barang/Jasa yang: a. tidak kompleks, atau bersifat sederhana b.Bernilai ≤ Rp. 200 jt. • Pasca kualifikasi • Pengumuman min 3 hari
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03 44. Pengadaan Tidak diatur 44 Langsung
PERPRES 54/10 a Utk peng. a. peng Barang/ Pek. Pek Kons/ Jasa Lainnya Untuk pengadaan ≤ Rp. 100 jt Keb. Operasional K/L/D/I Teknologi sederhana Risiko kecil Penyedia orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil b. utk peng. Jasa Konsultansi: Keb operasional K/L/D/I Untukk pengadaan d ≤ Rp. 50 jt
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
45. Sayembara/ Tidak diatur K t Kontes
46. Batasan Penunjukan Langsung
¾Keadaan tertentu, a/l: batasan nilai ≤ Rp 50 juta ¾Barang khusus
PERPRES 54/10 • Sayembara : memperlombakan gagasan, gagasan ide dll • Kontes: memperlombakan sesuatu yyangg sudah ada. • Persyaratan penyedia lebih sederhana • Tidak perlu HPS, cukup menggunakan k Pagu P Anggaran • Evaluasi oleh tim juri/tim ahli Tanpa batasan nilai untuk pengadaan dalam keadaan tertentu dan barang khusus
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
47. Penunjukan a. Keadaan Langsung tertentu adalah: d l h 1) penanganan darurat – dst (kalimat dst.....(kalimat dianggap kurang jelas)
PERPRES 54/10 a. Keadaan tertentu adalah: 1) p penanganan g darurat yyangg tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera, untuk: a) pertahanan negara negara, dan/atau b) keamanan masyarakat, dan/atau c) keselamatan/perlindungan masyarakat: k t (1) akibat adanya bencana alam dan/atau, bencana non-alam dan/atau bencana sosial; dan/atau (2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau (3) akibat kerusakan infrastruktur yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
48. Penunjuk b. keadaan an khusus Langsung adalah: dst.... hanya ada 5 jenis, diantara-nya: - Pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia
PERPRES 54/10 b. barang/pekerjaan khusus adalah....dst (ditambahkan 3 jenis barang/pekerjaan): 5) pekerjaan pengadaan mobil, sepeda motor dan/atau kendaraan bermotor lainnya dengan harga khusus untuk pemerintah (Government Sales Operation/ GSO); 6) sewa penginapan/ hotel; atau 7) lanjutan sewa gedung/kantor, dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya. lainnya - Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rahasia tidak lagi termasuk g barang/jasa g j yyang g dalam kategori dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung
KET
Harga GSO hrs tercantum dlm website penyedia dan website pengadaan nasional
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
B. METODE PEMASUKAN DOKUMEN t sampull 49. SSatu utk pengadaan Jasa Konsultansi
Untuk U t k metode t d tk pelaksanaan l k S l ki Seleksi - utk evaluasi Penunjukan Sederhana Langsung - utk metode evaluasi pagu anggaran dan biaya terendah - utk Seleksi Konsultan Perorangan dg evaluasi kualitas
50. Dua sampul
Dapat digunakan untuk t k semua jenis j i pengadaan
u Tahap p 51 Dua 51.
• Dapat p digunakan gu • tidak dapat p digunakan gu u utk untuk semua jenis pengadaan Jasa pengadaan Konsultansi
Tidak dapat digunakan t k pengadaan d Pekerjaan P k j untuk Konstruksi.
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
C. METODE EVALUASI d 52. Metode evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis
Penggunaan metode evaluasi tergantung pertimbangan panitia
Hanya untukk pengadaan d Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
53. Persyaratan Penggunaan Sistem Nilai
Belum diatur
a. besaran bobot biaya antara 70% s/d 90% dari total bobot keseluruhan; b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan c. tata cara dan d kriteria k i i ----jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan
bersifat kompleks. kompleks
KET
NO
TOPIK 54. Metode evaluasi pengadaan Jasa Konsultansi
KEPPRES 80/03 1. Kualitas; 2 Kualitas 2. K lit teknis t k i dan biaya; 3. Pagu anggaran; 4 Biaya 4. Bi terendah; t d h 5. Penunjukkan Langsung
Tidak diatur 55. Metode evaluasi utk Seleksi Sederhana 56. Metode evaluasi Tidak diatur Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan
PERPRES 54/10 1. Kualitas; 2 Kualitas 2. K lit tteknis k i dan d biaya; bi 3. Pagu anggaran; 4. Biaya terendah; (Metode evaluasi penunjukkan langsung, dihilangkan karena merupakan metode pemilihan b k metode bukan t d evaluasi) l i) 1. Pagu Anggaran 2. Biaya terendah
Kualitas
KET
NO
TOPIK KEPPRES 80/03 D. KUALIFIKASI
57 Penggunaan Belum dirinci 57. Prakualifikasi
58. Penggunaan Pasca Kualifikasi
Belum dirinci
PERPRES 54/10 aa. Jasa Konsultansi (Badan Usaha); b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan g Umum;; c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat. 1. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks; 2. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; 3 Pemilihan Penyedia Jasa 3. Konsultansi Perorangan.
KET Dikuran gi prakuali fikasi
NO
TOPIK 59. Penilaian Prakualifikasi
KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 - Utk pengadaan Belum diatur Barang/Pek.Konstruksi/Jasa secara jelas L i Lainnya ---- sistem i t gugur - Utk pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha---- sistem nilai
E KONTRAK E. 60. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang didanai APBN
a. Menteri Keuangan untuk kegiatan Menteri yang nilainya diatas Rp10.M; Keuangan b Pimpinan K/L/I untuk kegiatan yang b. nilai kontraknya sampai dengan Rp10 M bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis i ti laut/udara, l t/ d makanan k dan d obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.
KET
NO 61.
TOPIK Kontrak Payung
KEPPRES 80/03 Belum diatur
(framework agreement)
62 K 62. Kontrak t k Pengadaan Bersama
SSudah d h di diatur t tapi belum banyak diimplementasikan
PERPRES 54/10
KET
a. Kontrak antara pemerintah dg penyedia b. Kontrak harga satuan c. Untuk barang/jasa yang dibutuhkan berulang d. Volume blm diketahui pada saat tanda tangan kontrak e. Pembayaran oleh msgmsg PPK bahwa b h co-financing fi i dpt d t dilaksanakan oleh bbrp PPK dengan sumber dana yg berbeda (APBN-APBN, (APBN-APBN APBD-APBD, atau APBNAPBD)
PPembagian b i beban dan tanggung jawab diatur dalam kontrak.
NO
TOPIK 63. Kontrak g Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi
KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 Belum diatur merupakan pengadaan pekerjaan p j konstruksi yyang g bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan F. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
g 64. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- diumumkan pada saat
KET Kontrak Pengadaan g Pekerjaan Terintegrasi
- Disusun dan ditetapkan p PPK untuk semua metode pemilihan penyedia barang/jasa, kecuali aanwijzing. - Tidak menjadi kontes/sayembara tidak perlu batas atas HPS penawaran - Diumumkan pada saat pengumuman lelang; - Menjadi batas atas penawaran utk Barang/Pek.Kons/Jasa Lainnya
NO
TOPIK
(cont’)) 65 HPS (cont 65.
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10 • Disusun paling lama 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran • Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS • HPS b bukan k sebagai b i dasar d untuk menentukan besaran kerugian negara
KET
NO
TOPIK
66.
Sumber Data HPS
KEPPRES 80/03 5 sumber data untuk penyusunan HPS
PERPRES 54/10
KET
Ditambahkan 5 sumber data (ada 9): • inflasi tahun sebelumnya, g berjalan j dan/atau suku bunga kurs tengah Bank Indonesia; • hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; • perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); • norma indeks; d k dan/atau d / • informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
Harga g dari agen tunggal tidak lagi menjadi salah satu dasar untuk penyusunan HPS
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
J F . JJAMINAN PENGADAAN BARANG/JASA 67. Persyaratan Jaminan
Belum diatur
Jaminan harus dapat: a. Dicairkan sebesar nilai j jaminan b. Dicairkan dalam waktu 14 hari kerja c. Bersifat unconditional
68. Penerbit Jaminan
Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Belum diatur
Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Asuransi Perusahaan Asuransi Umum yang mempunyai ijin Depkeu/Bapepam -LK untuk menjual produk jaminan (suretyship).
69. Persyaratan Jaminan (Penerbit Asuransi)
KET
NO
TOPIK 70. Besarnya Jaminan P l k Pelaksanaan
71. Pengembalian jaminan pelaksanaan
72. Jaminan sanggahan banding
KEPPRES 80/03 Untuk penawaran dibawah 80% HPS nilai jaminan pelaksanaan l k 5% dikali dik li 80% HPS (4%) Setelah masa pemeliharaan selesai
Belum diatur
PERPRES 54/10 Untuk penawaran dibawah 80% HPS nilai jaminan pelaksanaan l k 5% dari d i HPS
KET
- Setelah berakhirnya masa pelaksanaan; atau - Setelah penyerahan jaminan pemeliharaan 2 perseribu (2‰) dari HPS, maksimal Rp.50 juta
G. GARANSI 73. Sertifikat Garansi
Belum diatur
-
Penyedia barang harus menyerahkan sertifikat garansi S tifik t garansii diterbitkan Sertifikat dit bitk oleh l h produsen atau pihak yang ditunjuk
Barang modal
NO
TOPIK H. PENGUMUMAN
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
• Surat kabar nasional • Surat kabar provinsi • Papan pengumuman resmi
aa. Website K/L/D/I, K/L/D/I b. Papan pengumuman resmi c Portal Pengadaan c. Nasional melalui LPSE
75. Pengumuman a. Pemberitahuan kepada atas peserta penetapan b. Papan pengumuman Penyedia resmi Barang/Jasa
a. Pemberitahuan kepada peserta b. Papan pengumuman resmi c. Website K/L/D/I
74 Media 74. Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa
76. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
Diumumkan melalui Portal Pengadaan Nasional, (www pengadaannasional (www.pengadaannasionalbappenas.go.id)
diumumkan melalui website K/L/D/I dan Portal Pengadaan Nasional,
www.inaproc.lkpp.go.id
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
KET
H. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING 77. Sanggah dan sanggah bandingg
78. Materi sanggah
Sanggah diajukan ke PPK dan sanggah banding p ke PA/Kepala Daerah Sanggahan banding tidak menghentikan proses a.l. termasuk: adanya unsur KKN antara peserta; adanya unsur N aantara ta a KKN peserta dengan Pejabat/ULP
Sanggah ke ULP, dan sanggah banding ke Menteri/Kepala Lembaga/Kepala p Institusi ((dgn g Daerah/Pimpinan tembusan ke PPK, ULP, APIP dan LKPP); Sanggahan banding menghentikan proses pengadaan; Materi sanggah: penyimpangan thd ketentuan dan prosedur pelelangan; rekayasa tertentu yg menghalangi terjadinya persaingan sehat; penyalahgunaan ya a gu aa wewenang wewe a g oleh oe pe ULP/Pejabat berwenang lainnya
Unsur KKN menjadi materi pengape ga duan.
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
KET
I UANG MUKA I. 79. Besaran uang muka dalam kontrak tahun jamak
Belum diatur dengan jelas
Yang terendah antara : a. 20% dari nilai kontrak tahun pertama; atau b. 15% dari total nilai kontrak
J.J KEADAAN KAHAR 80. Keadaan kahar (force
maj r) majeur)
“Gangguan industri lainn a” lainnya” sering ditafsirkan terlalu luas
“Gangguan industri lainnya” harus din atakan melalui dinyatakan m lal i keputusan bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri Teknis terkait,
Setelah mendapat pertimbangan dari BPS, BPKP/ Inspektorat, dan LKPP).
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
KET
M. PENYESUAIAN HARGA Penghitungan Penghitungan penyesuaian penyesuaian harga harga dimulai dari bulan Adjustment) dimulai dari bulan ke-13 ke-1 VI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI 81 Penyesuaian 81. harga (Price
Belum 82. Tingkat Kandungan diatur Dalam Negeri secara tegas (TKDN)
a. TKDN +BMP> 40 % ---- wajib menggunakan Produksi Dalam Negeri b. Lelang terbuka --- jika kurang dari 3 peserta --- lelang ulang c. TKDN +BMP --- mengacu pada Daftar Inventarisasi g J Produksi Dalam Barang/Jasa Negeri – Kementrian Perindustrian
BMP maks 15%
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
VI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI 83. Pemberlakuan Preferensi Harga
Belum diatur secara tegas
a. untuk Barang/Jasa dalam negeri (dibiayai rupiah murni ))--- bernilai diatas Rp 5 M. b. TKDN >25% --- mendapat preferensi harga p g
84. Pengadaan Barang I Impor
Persyaratan Barang impor b l belum di diatur t dengan jelas
c. Barang produksi dalam negeri ----Daftar Barang Produksi Dalam Negeri Kementrian Perindustrian. Barang impor harus mempunyai sertifikat k li dan keaslian d suratt dukungan pabrik/prinsipal
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
VII. PERAN SERTA USAHA KECIL Sampai dengan 85. Nilai paket pekerjaan utk nilai Rp.1 M usaha kecil
PERPRES 54/10
KET
Sampai dengan nilai Rp.2.5 M
VIII. KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING Perusahaan asing 86. Batas nilai Perusahaan asing p ikut serta : dapat p ikut serta: dapat untuk keikutser- a. Untuk pekerjaan a. Untuk pekerjaan konstruksi di atas taan konstruksi di atas Rp 50 M; perusahaRp 100 M; b Untuk barang/jasa b. an asing i lainnya di atas Rp b. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp 10 M; 20 M; c. Untuk jasa U k jjasa konsultansi di atas c. Untuk konsultansi di atas Rp 5 M. Rp 10 M.
memberi kesempatan p lebih luas kepada pengusaha/ kontraktor nasional.
NO
TOPIK
KEPPRES PERPRES 54/10 KET 80/03 IX. KONSEP RAMAH LINGKUNGAN a. Pengadaan yang ramah lingkungan Bersifat 87. Konsep ramah Tidak lingkungan tercantum adalah suatu proses pemenuhan intro(sustainable kebutuhan barang/jasa KLDI duksi public sehingga keseluruhan tahapan procurement) proses pengadaan memberikan manfaat tidak hanya untuk KLDI tapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. b Konsep pengadaan yang ramah b. lingkungan dapat diterjemahkan dalam dokumen Pemilihan berupa persyaratan yang mengarah kepada pemanfaatan f t sumber b daya d alam l secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup.
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
X. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 88. E-Procurement E-Proc belum b l diwajibkan
di l i 2012 untukk E-Proc dimulai sebagian paket pekerjaan
89. LPSE
Belum diatur
Kepala Daerah wajib membentuk LPSE
90. Sistem e-
Belum diatur
dikembangkan oleh LKPP
procurement 91. e-tendering
Belum diatur
- Mulai dari pengumuman pengadaan smp pemenang - Dilaksanakan dg sistem pengadaan scr elektronik yg diselenggarakan oleh LPSE
92. e-purchasing
Belum diatur
- katalog elektronik - diselenggarakan oleh LKPP - menggunakan kontrak payung - efisiensi biaya dan waktu
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
XI. PENGADAAN KHUSUS & PENGECUALIAN b l belum 1) Pengadaan P d Alutsista Al i TNI ditetapkan di k 93. Pengadaan oleh Menhan dan almatsus Polri khusus untuk diatur ditetapkan oleh Kapolri; TNI dan Polri 2) Pengadaan alutsista dan almatsus serta dilakukan oleh industri DN; pengadaan di 3) Jika pengadaan dari LN maka Luar Negeri pengadaannya langsung dari pabrikan b ik LN yang tterpercaya*; * 4) Tata cara msg-msg pengadaan diatur oleh Menhan dan Kapolri ((berpedoman p p pada tata nilai Perpres). 5) Tatacara pengadaan di Luar Negeri untuk kebutuhan perwakilan RI di LN dapat diatur diat r lebih l bih lanjut lanj t oleh l h Menteri Luar Negeri**:.
KET *Pengadaan *P d dari sumber LN harus j bekerjasama dengan industri dan lembaga riset DN **menyesuaikan diri dengan praktik pengadaan yg sehat h t di negara terkait.
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
XII. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 94 Sertifikat Ahli 94. Pengadaan
Sertifikat Ahli Pengadaan ---- bukti memiliki keahlian dalam Pengadaan g Barang/Jasa
Sertifikat Keahlian pengadaan Barang/Jasa Pemerintah --- bukti memiliki kompetensi dan Kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa
Unit it LLayanan 95 U 95. Pengadaan (ULP)
Bentuk B t k ULP belum b l diatur
ULP harus h dib t k dibentuk paling lambat pada TA 2014
XIII DAFTAR HITAM XIII. 96. Daftar Hitam
Tata cara belum diatur
Daftar Hitam Nasional dalam Website pengadaan nasional i l Akan diatur dalam Peraturan Kepala LKPP
KET
NO
TOPIK
PERPRES 54/10
XIV. LAIN-LAIN 97 Pemberlakuan 97. Perpres
1. Perpres 54/2010 berlaku sejak 6 Agustus 2010; 1 2. Pengadaan yg dilaksanakan sebelum 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keppres 80/2003. 3. Pengadaan yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keppres 80/2003, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keppres 80/2003. 4 Perjanjian/Kontrak yg telah ditandatangani 4. berdasarkan Keppres 80/2003, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak. 5. Keppres pp 80/2003 dicabut mulai 1 JJanuari 2011.
98. Pengumuman Pengumuman di surat kabar nasional dan/atau di Surat Kabar provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar yyangg telah ditetapkan, p , sampai p dengan g berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.
KET
