KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 01 /KPA-SM/Kp/I/2012 TANGGAL : 10 Januari 2012 PEJABAT PENGELOLA APBN SATKER SEKRETARIAT KEMENTARIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2012 NO.
NAMA
NIP
JABATAN
1
2
3
4
A.
SEKRETARIS KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
1
Mujianto
B.
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
1
19590523.198603.1.002
Sekretaris KPA
Fitri Suhariyadi
19751006.200604.1.016
PPK pada Deputi Bidang Kelembagaan Iptek
2
Arsiadi
19600215.198203.1.001
PPK pada Deputi Bidang Sumber Daya Iptek dan Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek
3
Satria El Karimun
19630718.198903.1.003
PPK pada Deputi Bidang Jaringan Iptek dan Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek
4
Arzaini Zachri
19681128.199603.1.001
PPK pada Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi
C.
PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
1
Mujianto
D.
BENDAHARA PENGELUARAN (BP)
1
Maryunis
E.
BENDAHARA PENERIMA
19590523.198603.1.002
Pejabat Penandatangan SPM
19681002 200701 2 001
Bendahara Pengeluaran (BP)
NO.
NAMA
NIP
JABATAN
1
2
3
4
1
Radiwan
19680104.199203.1.001
Bendahara Penerima
F.
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
1
Naili Rokhmi
19841022.200912.2.001
BPP pada Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi
2
Irvan Aji Setiawan
19781022.200910.1.001
BPP pada Deputi Bidang Kelembagaan Iptek
3
Widi Astuti
19690729.200712.2.002
BPP pada Deputi Bidang Sumber Daya Iptek
4
Retno Indrati
19750522.200811.2.001
BPP pada Deputi Bidang Jaringan Iptek
5
Ulfah Widyastuti
19750315.200811.2.001
BPP pada Deputi Relevansi dan Produktivitas Iptek
6.
Susanti
19770505.200811.2.001
BPP pada Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek
G.
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
G.1
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN IPTEK DAN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA IPTEK
1
Andy Suryandi
19751230.200604.1.013
Ketua
2
Galuh Ajeng Rashika
19810620.200910.2.001
Sekretaris
3
Yunus Khomaeni
19800524.200712.1.002
Anggota
G.2
DEPUTI BIDANG JARINGAN IPTEK DAN DEPUTI BIDANG RELEVANSI DAN PRODUKTIVITAS IPTEK
1
Supriyadi
19620530.198603.1.004
Ketua
2
Rusnadi
19580526.198303.1.001
Sekretaris
NO.
NAMA
NIP
JABATAN
1
2
3
4
3 G.3
M. Fadholy A.
19740828.199803.1.006
Anggota
DEPUTI BIDANG PENDAYAGUNAAN IPTEK DAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
1
Gatot Pancoro
19650401.198903.1.002
Ketua
2
Lia Putri Handayani
19870903.200812.2.001
Sekretaris
3
Wyka Ari Cahyanti
19860111.200812.2.001
Anggota
4
Achmad Syauqi
19710131.199203.1.001
Anggota
5
Ana Rohmatul Zulfa
19860615.200812.2.001
Anggota Ditetapkan di Jakarta KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TTD. MULYANTO
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER SEKRETARIAT KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 01 /KPA-SM/Kp/I/2012 Tanggal : 10 Januari 2012 PEJABAT PENGELOLA APBN SATKER SEKRETARIAT KEMENTERIAN RISTEK TAHUN ANGGARAN 2012 No.
Jabatan
1 2 1. Sekretaris Kuasa Pengguna Anggaran
Tugas 3 I.
Tugas Pokok:
a. Menyusun dan mengusulkan Rencana Umum Pengadaan kepada KPA; b. Menyusun dan mengusulkan Rencana Umum Pengadaan; c. Mengusulkan nama-nama calon PPK; d. Mengusulkan nama-nama calonPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; e. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran; f. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Mengidentifikasi dan menganalisa jika ada perselisihan antara PPK dengan kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan menyampaikan kepada KPA; h. Melakukan pembinaan terhadap penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; i.
Melakukan pembinaan terhadap penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
k. Jika diperlukan, memberikan pertimbangan atas usulan kelompok kerja ULP tentang penyedia barang/jasa untuk: 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2. Pejabat Pembuat Komitmen I Tugas Pokok: (PPK) a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) Rancangan Kontrak.
b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c. Menandatangani Kontrak; d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak; f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA; g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA setiap triwulan; dan i.
Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
II. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada poin I dalam hal diperlukan, PPK dapat: a. Mengusulkan kepada KPA: 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan. b. Menetapkan tim pendukung; c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas kelompok kerja ULP; dan d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. 3. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar
a. Melakukan pengujian Substansi, meliputi: 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran; 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran; 3) Menguji ketersediaan dana dalam DIPA pada Kegiatan dan MAK yang ditunjuk dalam SPP; 4) Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan; 5) Memeriksa kontrak/SPK pengadaan barang/jasa; 6) Memeriksa bukti pengeluaran dan/atau Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dari Pejabat Pembuat Komitmen terhadap kebenaran dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban; 7) Memeriksa kebenaran perhitungan pajak beserta Surat Setoran Pajaknya. b. Melakukan Pengujian Formal, meliputi: 1) Memeriksa tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran/BPP;
2) Memeriksa penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf dalam kuitansi. c. Wajib mencatat SPM yang diterbitkan dalam buku pengawasan, dan mengadministrasikan seluruh dokumen SPM secara tertib; d. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) apabila SPP telah memenuhi persyaratan, atau menolak SPP apabila belum sesuai dengan persyaratan. 4. Bendahara Pengeluaran (BP) a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN atas anggaran yang dikelolanya; b. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran; c. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; d. Menguji ketersediaan dana dalam DIPA pada Kegiatan dan MAK yang ditunjuk dalam SPP; e. Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada butir b,c,d tidak terpenuhi; f. Menandatangani kuitansi atas pembayaran yang dilakukan yang membebani anggaran yang dikelolanya; g. Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang ada di bawah pengelolaannya; h. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan daftar rincian jumlah UP yang dikelola masing-masing BPP pada saat pengajuan SPM-UP/SPM-TUP ke KPPN; i.
Menandatangani cek atas beban anggaran Satuan Kerja yang dipimpinnya;
j. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya; k. Pada akhir anggaran, menyetorkan seluruh sisa UP/TUP ke Kas Negara. 5. Bendahara Penerima
a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya; b. Membukukan semua transaksi keuangan yang dikelolanya kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya; c. Membuat laporan penerimaan dan menyetorkannya ke kas negara; d. Membuat laporan keadaan kas atas mutasi keuangan yang dilakukan setiap bulan; e. Menandatangani cek atas beban anggaran Satuan Kerja yang dipimpin; f. Bertanggungjawab secara pribadi atas penerimaan dan penyetoran yang dilaksanakan.
6.
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
a. Membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu;
b. Melakukan pembukuan atas seluruh uang yang berada dalam pengelolaannya, dan oleh karena itu BPP wajib melakukan pembukuan sebagaimana pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran; c. BPP wajib menyampaikan daftar rincian jumlah UP yang dikelolanya ke Bendahara Pengeluaran; d. Melakukan penatausahaan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ); e. Pembukuan LPJ BPP dilakukan berdasarkan nilai yang tercantum dalam LPJ BPP; f. LPJ BPP disusun berdasarkan Buku Kas Umum, buku-buku pembantu, buku pengawasan anggaran yang telah diperiksa dan diuji oleh Pejabat Pembuat Komitmen; g. LPJ BPP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran secara bulanan paling lambat 5 (lima) hari kerja berikutnya disertai salinan rekening koran dari Bank/Pos untuk bulan berkenaan. 7. Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan
a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Ditetapkan di Jakarta KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI, TTD. MULYANTO
