PEER REVIEW atas Indonesia pada
The Tenth UNCTAD
Intergovernmental Group of Expert Meeting laporan khusus:
Deklarasi Pakta Pro Persaingan Sehat
www.kppu.go.id
EDISI 17 n 2009
editorial Dewan Pakar Benny Pasaribu, PhD. Didik Ahmadi, AK, M.Com. Tresna P. Soemardi, SE, MM Erwin Syahril, SH Ir. H. Tadjuddin Noersaid Ir. M. Nawir Messi, MSc DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, MH Yoyo Arifardhani, SH, MM, LLM DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS IR. Dedie S. Martadisastra, SE, MM DR. Sukarmi, SH, MH Kurnia Sya’ranie, SH, MH Drs. Mokhamad Syuhadak, MPA Ismed Fadillah, SH, MSi Ir. Taufik Ahmad, MM Ir. Ani Pudyastuti, MM Penanggung Jawab/ Pemimpin Umum Ahmad Junaidi
T
ahun 2009 merupakan momentum yang berharga dalam implementasi hukum persaingan, tahun ini merupakan satu dasawarsa lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan juga sembilan tahun lahirnya KPPU. Untuk menyambut satu dasawarsa KPPU, beragam kegiatan seminar diselenggakan secara serentak di wilayah kerja kantor perwakilan daerah dengan antusiasme dan partisipasi aktif peserta. Persaingan sehat tampaknya juga telah menjadi kebutuhan dan keniscayaan dalam rangka membangun perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk juga kesadaran pentingnya peran serta KPPU sebagai komisi negara pengawas persaingan usaha. Hal ini disadari pula oleh Calon Presiden sebagaimana dapat dilihat dari penandatanganan Deklarasi Komitmen Pro Persaingan Usaha yang Sehat. Terkait dengan kinerja kelembagaan, KPPU sendiri telah mengeluarkan 7 Pedoman Pasal dan 3 Peraturan Internal. Dan dalam rentang waktu 2000-2009, KPPU telah menyampaikan 71 saran dan pertimbangan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan persaingan, serta mengeluarkan 132 Putusan, dan 43 Penetapan. Dari putusan tersebut, 34% diantaranya diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, dengan persentase Putusan yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri adalah 53% dan persentase Putusan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung adalah 75%. Sementara itu, meskipun tidak menjadi tujuan penegakan hukum, KPPU telah mengenakan denda dan ganti rugi sebesar Rp 1.000.500.624.077,- yang berpotensi menjadi pendapatan negara bukan pajak. Untuk itulah tidak mengherankan apabila kinerja KPPU diakui oleh otoritas persaingan usaha internasional pada saat diadakannya sidang 10th Intergovernmental Group of Expert and Development (IGE) Meeting di Jenewa, Swiss pada tanggal 7-9 Juli 2009. Dari hasil peer review atas Indonesia tersebut, KPPU memperoleh apresiasi dari Badan PBB yang menangani persaingan usaha, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Bahkan Indonesia dinilai sebagai lembaga terbaik dari 16 lembaga yang telah di-review UNCTAD sebelumnya. Disamping itu, upaya advokasi kebijakan persaingan memerlukan instrumen analisa persaingan. Oleh karena itu, KPPU bekerjasama dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyelenggarakan workshop yang menjelaskan mengenai metode analisa dampak kebijakan pemerintah dari sisi persaingan usaha, workshop tersebut juga menjelaskan pengalaman Amerika dan Canada dalam melakukan analisa tersebut, serta bagaimana menggunakan data dan informasi yang terbatas dalam penegakan hukum persaingan. Pemimpin Redaksi
Pemimpin Redaksi Helli Nurcahyo
Redaktur Pelaksana Retno Wiranti
Penyunting/Editor Zaki Zein Badroen
Designer/Fotografer Ika Sarastri Sekretariat Redaksi Santy Evita Irianti, Fintri Hapsari
Reporter Santy Evita Irianti, Fintri Hapsari, Alia Saputri, Ahmad Adi Nugroho, Yossi Yusnidar, Nuzul Qur’aini Mardiya, Aru Armando
Desain cover: Gatot M. Sutejo Foto: Dokumentasi KPPU
KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA Alamat Redaksi: Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 JAKARTA PUSAT 10120 Telp. 021-3507015, 3507043 Fax. 021-3507008 E-mail:
[email protected] Website: www.kppu.go.id
ISSN 1979 - 1259
Edisi 17 2009
daftar isi laporan utama 4
Peer Review atas Indonesia pada The Tenth UNCTAD Intergovernmental Group of Export Meeting Indonesia dinilai berhasil dan konsiten mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingan. Bahkan, dari seluruh negara yang telah di review, peer review atas Indonesia merupakan review yang terbaik dari sisi pelaksanaan dan substansi laporan yang pernah dilakukan UNCTAD atas berbagai negara berkembang. Pendapat tersebut disampaikan badan Perserikatan BangsaBangsa, khususnya UNCTAD di sela penutupan Intergovemernmental Group of Expert yang dilaksanakan di Jenewa pada awal Juli 2009.
wawancara 7
Wawancara dengan Ketua KPPU Mengenai Peer Review atas Indonesia laporan khusus 9
Deklarasi Pakta Pro Persaingan Sehat UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) ini pada dasarnya adalah produk reformasi yang sejalan dengan amanat UU 1945 yang menggariskan sistem perekonomian nasional berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
aktifitas 12
kebijakan 17
Sembilan Tahun Perjalanan KPPU dalam Rangka Mewujudkan Persaingan Sehat
BRT Sebagai Salah Satu Solusi Permasalahan dalam Sektor Transportasi Angkutan Darat
Draft Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Sebagai salah satu moda transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia, angkutan darat memiliki peranan strategis dalam menggerakkan perekonomian. Kelancaran perpindahan orang dan barang antar kota dan dalam kota akan dapat menghemat biaya distribusi sehingga harga barang dapat ditekan dan pada akhirnya bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Apabila efisiensi transportasi ini bisa diciptakan, maka akan mengurangi biaya ekonomi secara signifikan.
internasional 13
Mengetahui Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Persaingan Usaha
highlight 11 - Pembacaan Putusan terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 /1999 berkaitan dengan Persekongkolan dalam Tender Kegiatan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kota Pontianak - Pembacaan Putusan terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 berkaitan dengan Persekongkolan dalam Tender Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLJ pada Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan Dana APBN Tahun 2007 - Pembacaan Putusan terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 berkaitan dengan Persekongkolan dalam Tender Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVI di Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 - Jawaban Walikota Makassar atas Saran dan Pertimbangan KPPU
Timothy Muris, mantan Ketua US Federal Trade Commisison, pernah menggarisbawahi bahwa “For competition to prevail, competition agencies must succeed on both fronts. Lose one and we lose the war”. Ini mengartikan bahwa hukum persaingan usaha (competition law) dan kebijakan persaingan usaha (competition policy) merupakan dua pedang yang harus berimbang dan saling melengkapi. Apabila salah satu pedang rusak atau patah, upaya penciptaan persaingan usaha yang sehat tidak akan tercapai secara optimal.
hukum 15
Pelaksanaan Eksekusi Putusan KPPU yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Monitoring putusan dan litigasi adalah suatu cara yang dilakukan KPPU untuk menindaklanjuti perkembangan Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap. Monitoring dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha atas Putusan KPPU yang telah dikenakannya, objek dari monitoring itu sendiri adalah perubahan atas perilaku pelaku usaha.
kolom 20
Persaingan Usaha Bukan Cerminan Neoliberal liputan 22
Lika-liku Di Balik Pengelolaan Taksi Bandara Juanda KPPU sebagai lembaga independen yang mengawasi jalannya UU No. 5/1999 secara konsisten melakukan berbagai monitoring dan pembahasan menuju terwujudnya iklim usaha yang sehat di Indonesia. Salah satu kegiatan yaitu public hearing (dengar pendapat) mengenai monitoring Taksi Bandara Juanda yang diselenggarakan tim monitoring KPPU bekerja sama dengan KPD KPPU di Surabaya. Acara diselenggarakan di Hotel Bumi Surabaya pada hari Kamis, 4 Juni 2009.
aktifitas KPD 24 - Balikpapan - Batam - Makassar - Medan - Surabaya Edisi 17 2009
laporan utama
PEER REVIEW The Tenth UNCTAD Intergovernmental Group of Expert Meeting atas Indonesia pada
Deswin Nur *) Indonesia dinilai berhasil dan konsiten mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingan. Bahkan, dari seluruh negara yang telah direview, peer review atas Indonesia merupakan review yang terbaik dari sisi pelaksanaan dan substansi laporan yang pernah dilakukan UNCTAD atas berbagai negara berkembang. Pendapat tersebut disampaikan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya UNCTAD di sela penutupan Intergovernmental Group of Expert yang dilaksanakan di Jenewa pada awal Juli 2009.
U
nited Nation Conference on Trade a n d D e v e l o p m e n t ( U N C TA D ) merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang berfokus kepada pertukaran pengetahuan dalam mendukung perkembangan berbagai negara. Intergovernmental meeting merupakan pertemuan utama yang berperan penting
Edisi 17 2009
dalam pengambilan keputusan. Khusus bagi bidang kebijakan persaingan, intergovernmental group of expert on competition policy and law merupakan perkumpulan berbagai lembaga persaingan di tingkat dunia. Dalam pertemuan tahunan tersebut, berbagai isu terbaru dibahas untuk ditemukan solusi terbaik dalam menghadapi
persoalan tersebut. Selain bertukar informasi, pertemuan ini juga selalu menganalisa (review) berbagai lembaga persaingan (khususnya dari negara berkembang) untuk mengetahui status implementasi dan memberikan rekomendasi perbaikan serta bantuan teknis yang dibutuhkan dalam menunjang rekomendasi tersebut. UNCTAD Peer Review of Conditional Law and Policy merupakan evaluasi sukarela yang dilakukan oleh UNCTAD atas implementasi hukum dan kebijakan persaingan di suatu negara. Evaluasi ini sangat berbeda dengan evaluasi yang dilakukan Badan Perdagangan Dunia (WTO) dan Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD). Evaluasi UNCTAD ditujukan khususnya bagi lembaga
laporan utama
persaingan di negara berkembang dan tidak bersifat paksaan. Evaluasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan pertukaran pengalaman dan praktek terbaik dan sebagai penilaian kebutuhan atas pembangunan kapasitas dan bantuan teknis yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu lembaga persaingan. Suatu peer review membutuhkan prosedur yang cukup panjang, khususnya dalam mempersiapkan laporan review tersebut. Laporan disusun oleh konsultan independen berdasakan masukan negara yang direview. Data dan informasi tersebut diperoleh dari lembaga persaingan terkait serta berdasarkan konsultasi dengan regulator sektoral, pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, pelaku usaha, dan akademisi. Setiap perkembangan hasil laporan selalu dikonsultasikan dengan lembaga persaingan untuk mendapatkan masukan dan persetujuan. Dalam proses review atas Indonesia, laporan disusun oleh Prof. Elizabeth Farina (mantan Ketua lembaga persaingan Brazil) dan masukan independen dari Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dan Faisal Basri sebagai perwakilan akademisi. Peer review atas Indonesia dilakukan dalam the Tenth UNCTAD Intergovernmental Group of Experts (IGE) Meeting yang
diselengggarakan di Markas PBB di Jenewa, 7-9 Juli 2009. Proses review dalam sidang tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penyampaian laporan oleh konsultan independen, tanggapan dari negara yang direview, diskusi dengan negara yang berpartisipasi melalui berbagai pertanyaan yang disampaikan sebelumnya, dan rekomendasi bantuan teknis yang cocok bagi negara yang direview. Prof. Elizabeth Farina dalam laporannya menyampaikan bahwa Indonesia mengalami perkembangan yang positif di bidang persaingan usaha, baik dari sisi penanganan perkara dan kebijakan persaingan. KPPU dilihat sebagai suatu lembaga persaingan yang relative baru, namun dengan perkembangan yang sangat cepat dan signifikan dalam mengawasi implementasi hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia. Jumlah kasus yang ditangani memang relatif masih sedikit, namun jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Sebagian besar kasus yang ditangani adalah kasus dalam pengadaan, sehingga sering berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus yang berkaitan dengan korupsi dalam pengadaan. Dari sisi advokasi persaingan, jumlah saran kebijakan yang disampaikan dan ditanggapi positif oleh pemerintah juga mengalami peningkatan. Ini menunjukkan semakin baiknya kesadaran pembuat kebijakan atas pentingnya persaingan usaha yang sehat. Publikasi juga dilakukan dengan intensif melalui berbagai produk, antara lain majalah,
brosur, website, dan sebagainya. Untuk internasional, website dan newsletter bulanan berbahasa Inggris dinilai memberikan media promosi yang signifikan menginformasikan hukum dan kebijakan persaingan Indonesia ke mata dunia. Dari sisi penegak hukum lain, KPPU juga menunjukan perkembangan yang baik seiring dengan tingginya jumlah putusan yang dimenangkan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Namun demikian beberapa tantangan masih dihadapi oleh Indonesia, khususnya terkait dengan kelemahan UU No. 5 tahun 1999. Kelemahan tersebut meliputi tujuan undang-undang yang beragam (multiple objectives), yaitu perlindungan kepentingan publik, kesejahteraan konsumen, efisiensi, dan penyetaraan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Multiple objective dalam undang-undang dinilai dapat mengakibatkan konflik antara tujuan-tujuan tersebut dan kurang fokusnya tujuan UU No.5 Tahun 1999. Selain itu juga perlu diperhatikan mengenai posisi hukum persaingan yang paralel dengan hukum lainnya (yaitu hukum pidana, perdata, dan niaga), pengecualian yang perlu diperdalam, dan masalah definisi pasal. Definisi pasal yang diberikan kadang terlalu luas dan kadang terlalu sempit serta belum memberikan kejelasan mengenai makna suatu terminologi dalam UU No.5 Tahun 1999. Salah satunya adalah pendekatan per se illegal dan rule of reason yang kadang berbeda dengan pendekatan yang selama ini digunakan Edisi 17 2009
Foto-foto: Dokumentasi KPPU
laporan utama
dalam hukum persaingan usaha. Untuk itu, Prof. Farina mengusulkan beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam implementasi hukum persaingan Indonesia. Hal tersebut meliputi tingginya jumlah anggota komisi, tingginya jumlah kasus terkait pengadaan dibandingkan kasus lainnya, rendahnya jumlah denda yang dibayarkan pelaku usaha, penerapan aturan penggabungan usaha, dan diperlukannya evaluasi atas beberapa pasal di undangundang. Batasan maksimum sanksi yang diberikan oleh UU No.5 Tahun 1999 juga dipandang terlalu kecil untuk dapat memberantas praktek anti persaingan yang biasanya dilakukan oleh pelaku usaha besar dan menyangkut jumlah yang besar. Untuk itu maka perlu adanya besaran sanksi yang cukup memadai untuk menggantikan kerugian yang terjadi dan memberikan efek jera. Hal yang sama juga dilihat oleh para panelis dan peserta sidang atas laporan yang disampaikan. Melengkapi laporan tersebut, KPPU juga menambahkan mengenai perkembangan terakhir persaingan usaha yang belum tercakup dalam laporan, khususnya mengenai penguatan instrumen hukum persaingan, perbaikan sistem anggaran, dan peraturan internal, serta upaya melakukan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepolisian. Laporan tersebut mendapat sambutan baik dari berbagai negara anggota seiring menariknya berbagai komentar dan pertanyaan lanjutan yang disampaikan. Komentar tersebut umumnya terkait dengan upaya KPPU dalam mengendalikan merger dan akuisisi, efektifitas pengenaan sanksi, proses penanganan perkara dan keberatan di pengadilan, independensi kelembagaan dikaitkan dengan besarnya pengaruh politik, keterkaitan kebijakan persaingan dengan
Edisi 17 2009
kebijakan sektoral, dan terkait strategi advokasi yang dilancarkan KPPU. Secara keseluruhan, dipandang bahwa peer review ini tidak hanya memberikan rekomendasi terbaik bagi implementasi hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia, juga dapat dianggap suatu kegiatan promosi kepada seluruh lembaga persaingan sekaligus meningkatkan pengakuan dunia internasional terhadap KPPU dan penegakan hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia. Hasil review ini nantinya akan ditransformasi ke dalam berbagai bentuk bantuan teknis dalam mendukung dan mengatasi berbagai tantangan yang digariskan. Diharapkan hasil review ini juga dapat dideseminasikan kepada berbagai stakeholder untuk menunjukkan besarnya dukungan negara internasional atas keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingannya.
Kegiatan terkait Masih dalam rangkaian kegiatan sidang yang sama, Ketua KPPU juga mendapat kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai hubungan antara kebijakan dan hukum persaingan pada sesi Roundtable on the Relationship between Industrial and Competition Policies in Promoting Economic Development. Selain KPPU, beberapa pakar hukum persaingan dari Perancis, Brazil, Thailand, dan Amerika juga menyampaikan pandangannya atas substansi terkait. Ketua KPPU, Dr. Benny Pasaribu, menyampaikan bahwa selama ini kebijakan industri dan kebijakan persaingan cenderung saling bertentangan dan tidak jarang menimbulkan konflik. Padahal dalam praktek, mereka memiliki tujuan yang berbeda, yaitu kebijakan industri untuk mendorong industri tertentu agar mengalokasikan resourcesnya
secara optimal, dan kebijakan persiangan untuk mendorong efisiensi dan produktifitas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Kedua kebijakan ini memiliki tujuan utama yang sama, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam mencapai standar hidup masyarakat. Berbagai instrumen kebijakan industri, khususnya proteksi, sering digunakan negara dalam membangun industrinya. Hal ini terbukti berhasil di beberapa negara, seperti Jepang dengan industri baja dan otomotifnya; Korea dengan industri konglemerasinya; Cina dengan kawasan ekspornya; Taiwan dengan UKMnya; Amerika dengan industri baja dan agrikulturnya; dan Jerman/Perancis dengan industri agrikulturnya. Tidak jarang, alat kebijakan industri lain seperti instrumen tarif, insentif pajak, dan persyaratan kandungan lokal; serta pemberian hak monopoli dan konsensi kepada pelaku usaha tertentu juga diberikan. Sebagai contoh dalam mengatasi krisis ekonomi 2008, instrumen proteksi dijadikan pilihan utama, tidak terkecuali negara maju seperti Amerika dengan “the Buy American”-nya, Kanada dengan kebijakan boikot atas produk Amerika, dan Australia dengan kebijakan preferensinya dalam pengadaan tertentu. Untuk mengatasi pertentangan antar kedua kebijakan tersebut, beberapa rekomendasi dibahas dalam diskusi. KPPU merekomendasikan model ekonomi tertentu yang dapat digunakan dalam membantu pemerintah untuk menetapkan fokus kebijakan industri dan kebijakan persaingannya untuk mencapai hasil yang optimal. Lebih lanjut, koordinasi antar kedua kebijakan, baik melalui suatu badan penengah maupun melalui kerjasama resmi antar dua lembaga yang bertanggung jawab juga penting dalam mengharmoniskan kedua kebijakan tersebut. Advokasi kebijakan juga diutamakan dalam menjamin bahwa proteksi tersebut tidak mengganggu persaingan usaha secara luas. Untuk itu, lembaga persaingan diharapkan mampu menyediakan berbagai solusi terbaik dalam mencegah hal tersebut. n
Deswin Nur, SE, ME
Kasubdit Kerjasama Kelembagaan Direktorat Komunikasi KPPU-RI
wawancara
Wawancara dengan Ketua KPPU Mengenai Peer Review atas Indonesia Indonesia diakui sebagai salah satu negara berkembang dengan lembaga pengawas persaingan usaha yang efektif seiring dengan telah dilaksanakannya evaluasi atas implementasi hukum dan kebijakan persaingan (Peer Review) oleh UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development). Untuk memperoleh informasi lengkap atas evaluasi tersebut, Redaksi Majalah Kompetisi melakukan wawancara dengan Dr. Benny Pasaribu, Ketua KPPU, yang secara aktif mengikuti Peer Review dimaksud. Berikut petikan hasil wawancara tersebut. Kapan tepatnya peer review atas KPPU dilaksanakan? Pada tanggal 8 Juli 2009 lalu, KPPU telah dievaluasi oleh (UNCTAD) dalam sidang tahunan UNCTAD Intergovernmental Group of Expert ke-sepuluh yang diselenggarakan pada tanggal 7-9 Juli 2009 di Markas PBB Jenewa. Hal yang membanggakan adalah, mereka mengakui bahwa review atas Indonesia merupakan review terbaik dari 16 peer review yang pernah mereka laksanakan. Sebelumnya bisa dijelaskan apa pengertian dari peer review tersebut? Nama lengkapnya sebenarnya adalah UNCTAD Peer Review of Competition Law and Policy. Kita biasa menyebutnya peer review supaya lebih gampang diingat. Peer review ini merupakan evaluasi menyeluruh atas implementasi hukum dan kebijakan persaingan di suatu negara, baik dari sisi kebijakan maupun kelembagaannya. Peer review ini dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari rentetan kegiatan dalam sidang tersebut. Bagaimana sifat peer review itu sendiri, apakah mengikat pada negara bersangkutan? Peer review ini bersifat voluntary atau sukarela, sehingga berbeda dengan peer review sejenis yang dilaksanakan di Badan Perdagangan Dunia (WTO) dan Organisasi Pengembangan dan Kerjasama Ekonomi (OECD). Review ini ditujukan bagi lembaga persaingan di negara berkembang dengan tujuan bertukar pengalaman dan praktek terbaik sekaligus inventarisir kebutuhan bagi pembangunan kapasitas dan bantuan teknis kepada lembaga tersebut.
Dokumentasi KPPU
Kenapa KPPU bersedia untuk dilakukan review atasnya? Dalam artian, apa yang KPPU harapkan dari review tersebut? Keputusan Indonesia (khususnya KPPU) ditunjuk sebagai negara dan institusi yang direview, ditetapkan pada sidang tahunan serupa tahun lalu, dimana Indonesia ditawarkan oleh UNCTAD agar dapat dilakukan review atasnya. KPPU tentu saja menerima tawaran tersebut, mengingat bahwa sudah saatnya kita memperkuat posisi kita sebagai lembaga persaingan usaha tingkat dunia. Kami mengharapkan review tersebut menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan institusi sekaligus hukum dan kebijakan persaingan Edisi 17 2009
wawancara di Indonesia, serta dapat meningkatkan kesadaran pemerintah maupun stakeholder terkait di Indonesia akan pentingnya peranan hukum, kebijakan, dan institusi persaingan usaha, dan hal tersebut telah kita dapatkan. Bisa dijelaskan bagaimana proses yang dilalui dalam melakukan review tersebut? Apakah KPPU sendiri yang menyusun laporan untuk disampaikan? Proses persiapan peer review membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kalau tidak salah, kita menghabiskan waktu sekitar 7 bulan untuk mempersiapkan laporan sebelum disampaikan pada sidang tahunan tersebut. Kenapa proses ini cukup panjang? Karena peer review itu dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu penyusunan laporan review tersebut dan pelaksanaan review di sidang itu sendiri. Penyusunan laporan review didasarkan pada kunjungan misi pada lembaga yang direview, dan konsultasi dengan beberapa stakeholder terkait, antara lain regulator sektoral, pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, akademisi, pengadilan, dan sebagainya. Khusus untuk review Indonesia, konsultasi dilakukan dengan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, KADIN, dan kalangan akademisi. Nah, seluruh masukan dari stakeholder ini serta data dan informasi dari KPPU dianalisa oleh seorang konsultan, Prof. Elizabeth Farina, akademisi dan mantan Ketua Lembaga Persaingan Brazil. Untuk mengendalikan mutu laporan tersebut, laporan akan direview oleh UNCTAD dan disampaikan kepada KPPU untuk mendapatkan usulan perbaikan. Proses selanjutnya adalah pelaksanaan peer review dalam sidang tahunan itu sendiri. Review ini menghabiskan waktu sekitar 3 (tiga) jam penuh, tanpa istirahat. Dalam tiga jam tersebut, beberapa tahapan harus dilalui, yaitu pertama, penyampaian laporan oleh konsultan independen, kemudian tanggapan dari negara yang direview, diskusi dengan negara yang berpartisipasi, dan rekomendasi bantuan teknis yang cocok bagi negara yang direview. Sepengetahuan kami, kebijakan persaingan secara aktual membutuhkan peranan lembaga pemerintah lainnya
Edisi 17 2009
agar mencapai hasil yang optimal. Apakah pemerintah juga dilibatkan dalam proses review tersebut? Apakah bisa dijelaskan bentuk koordinasi yang dilakukan KPPU? Sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya, kami melibatkan beberapa pihak terkait dalam review, termasuk Misi Permanen Indonesia untuk Jenewa. Misi tersebut sangat bangga dengan dilaksanakannya peer review atas Indonesia di organisasi terkemuka tersebut. Atas implementasi hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia, rekomendasi apa yang diperoleh KPPU? Bisa dijelaskan hal-hal baru yang diperoleh KPPU dalam diskusi yang berkembang? Laporan dan perkembangan diskusi menghasilkan beberapa rekomendasi perbaikan yang kebetulan sama dengan apa yang selama ini kita lihat, antara lain tingginya jumlah Anggota Komisi, banyaknya kasus pengadaan, rendahnya sanksi denda, aturan merjer, dan evaluasi atas beberapa pasal di undang-undang. Seluruh rekomendasi itu hanya bisa dilakukan melalui proses amandemen. Yang membedakan adalah secara intersession setelah sidang, kita melakukan pertemuan dengan UNCTAD untuk berdiskusi tentang strategi mengatasi tantangan yang dihadapi KPPU, sementara menunggu proses amandemen dilaksanakan.
Apa tindak lanjut yang akan dilakukan KPPU atas hasil peer review tersebut? Yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan hasil peer review tersebut bagi Indonesia. Untuk itu KPPU telah meminta UNCTAD agar menyampaikan hasil tersebut kepada pihak terkait di Indonesia, termasuk Presiden, DPR, dan beberapa Menteri Kabinet. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kebijakan persaingan di Indonesia telah dilaksanakan dalam koridor yang tepat. Untuk penguatan kelembagaan, kita akan mengajukan berbagai program bantuan teknis kepada beberapa negara yang telah setuju memberikan komitmennya, antara lain Swiss, Kanada, dan Australia. Terakhir, bagaimana negara dan rakyat diuntungkan dengan dilaksanakannya peer review tersebut? Tindak lanjut peer review akan memperkuat kelembagaan persaingan usaha dan kapasitas KPPU dalam penegakan hukum. Ini akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya secara adil. Hal ini tentu saja akan bermuara pada peningkatan kualitas dan harga wajar yang menguntungkan rakyat atau konsumen. Calon investor juga akan semakin tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Adanya persaingan yang sehat, akan mendorong pelaku usaha domestik dan asing untuk lebih efisien. Semuanya ini tentu saja akan menjadi bagian dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam kesempatan wawancara ini, saya pribadi mendorong para pembaca Kompetisi untuk terus mendukung KPPU melalui berbagai kritikan yang membangun demi perbaikan institusi, sekaligus menjadi partner KPPU dalam mengawasi praktek usaha pelaku usaha yang berpotensi merugikan masyarakat. Terima kasih! n
laporan khusus
DEKLARASI Pakta
Pro Persaingan Sehat
UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) ini pada dasarnya adalah produk reformasi yang sejalan dengan amanat UU 1945 yang menggariskan sistem perekonomian nasional berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang berorientasi pada sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
I
tulah sebabnya, tujuan pembentukan UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam pasal 3 (a) adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dapat dimaklumi, apabila tidak ada penegakan UU No.5/1999 ini, maka
perekonomian nasional akan diwarnai oleh praktek monopoli, kartel, akuisisi, serta persekongkolan tender yang mengakibatkan struktur ekonomi makin rapuh sehingga pada akhirnya ekonomi rakyat semakin terpinggirkan dan pada akhirnya kemiskinan, serta kesenjangan pengangguran semakin meningkat. Padahal, pasal 27 UUD 1945 bermakna bahwa negara menjamin hak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, campur tangan negara harus dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam usia satu dasawarsa pemberlakuan UU No.5/1999, KPPU telah menangani 2094 laporan, mengadakan pemeriksaan sebanyak 229 perkara, memutus 186 putusan serta 43 Penetapan. Sebagian besar perkara yang ditangani adalah menyangkut tender pengadaan barang/jasa pemerintah. Sementara untuk penyampaian saran, KPPU telah menyampaikan 64 pertimbangan kepada pemerintah. Di bidang kelembagaan, KPPU telah berhasil menyempurnakan sejumlah ketentuan internal, yaitu antara lain terbitnya Peraturan Komisi tentang Kode Etik KPPU, Kelompok Edisi 17 2009
laporan khusus
Foto-foto: Dokumentasi KPPU
Melalui penandatanganan Pakta ini, siapapun yang terpilih dari Capres saat ini bersama seluruh rakyat Indonesia memberikan rasa optimis kepada kita bahwa negara Indonesia ke depan akan lebih maju dan sejahtera di tengah persaingan global dengan tegaknya hukum persaingan usaha yang sehat. (redaksi) Kerja (Pokja) dan Tata Tertib Komisi. Selain itu, KPPU juga telah menyelesaikan 7 buah Pedoman pelaksanaan UU No.5/1999 yaitu pedoman pasal 22 (persekongkolan tender), pasal 47 (sanksi), pasal 50 a (Pengecualian perundangundangan), pasal 51 (monopoli BUMN), pasal 1 angka 10 (pasar bersangkutan), pasal 50 b (Hak Milik Intelektual) dan pasal 28-29 (pra notifikasi merger). Meskipun demikian, KPPU menyadari bahwa pelaksanaan UU No.5/1999 selama 10 tahun ini masih menghadapi kendala dan tantangan. Beberapa agenda yang masih memerlukan perhatian dari UU ini adalah belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang merger, akuisisi dan konsolidasi meskipun telah diperintahkan secara tegas dalam pasal 28-29, tiadanya kewenangan penyitaan alat bukti yang menjadi hambatan pemeriksaan serta belum kuatnya status kelembagaan KPPU. Oleh karena itu, KPPU telah mendorong adanya amandemen UU No.5/1999 untuk memperkuat kewenangan, hukum acara serta posisi kelembagaan KPPU agar peran KPPU dan upaya pembentukan persaingan sehat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat lebih optimal. Penciptaan iklim persaingan yang sehat dibutuhkan komitmen dan dukungan dari para pemimpin negara. Untuk itu, KPPU menggagas konsep pakta Pro Persaingan Sehat sebagai bentuk komitmen para Calon Presiden Republik Indonesia dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Pakta Pro Persaingan Sehat oleh Calon Presiden Republik Indonesia ini menunjukkan betapa pentingnya komitmen dan dukungan dari Presiden terpilih untuk menjaga terwujudnya ekonomi kekeluargaan dalam bentuk demokrasi ekonomi yang menempatkan persaingan sehat pada posisi sentral dalam menggerakkan seluruh sumber daya ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
10
Edisi 17 2009
highlight Pembacaan Putusan terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 /1999 berkaitan dengan Persekongkolan dalam Tender Kegiatan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kota Pontianak
K
omisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 64/KPPU-L/2008 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Kegiatan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kota Pontianak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat lima pelaku usaha ditetapkan sebagai terlapor. Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan dan mempertimbangkan alat bukti yang ada, KPPU melalui Majelis Komisi memutuskan bersalah terhadap lima terlapor dan empat terlapor lainnya dihukum untuk tidak mengikuti tender yang diselenggarakan di Kota Pontianak selama 1 (satu) tahun. Selain itu, KPPU memberikan saran kepada Walikota Pontianak untuk memberikan sanksi kepada Panitia Tender (Terlapor I) dan meminta kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Panitia Tender. KPPU juga meminta agar Walikota Pontianak untuk menginstruksikan kepada jajaran instansi dibawahnya untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
Pembacaan Putusan terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 berkaitan dengan Persekongkolan dalam Tender Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLJ pada Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan Dana APBN Tahun 2007
K
omisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 67/KPPU-L/2008 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999). Dugaan pelanggaran tersebut terjadi dalam Tender Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLJ pada Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan dana APBN Tahun 2007. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat tujuh pelaku usaha yang ditetapkan sebagai terlapor. Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan dan mempertimbangkan alat bukti yang ada, KPPU melalui Majelis Komisi memutuskan bersalah terhadap lima terlapor dan satu terlapor lainnya dinyatakan tidak bersalah. KPPU menghukum satu terlapor dengan hukuman berupa sanksi membayar denda sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan empat terlapor dengan hukuman berupa sanksi membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
Pembacaan Putusan terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 berkaitan dengan Persekongkolan dalam Tender Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVI di Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008
K
omisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 66/KPPU-L/2008 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVI Tahun 2008 pada Paket Pekerjaan Pembuatan Arena Gantole di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat sepuluh pelaku usaha ditetapkan sebagai terlapor. Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan dan mempertimbangkan alat bukti yang ada, KPPU melalui Majelis Komisi memutuskan bersalah terhadap empat terlapor dan enam terlapor lainnya dinyatakan tidak bersalah. KPPU menghukum empat terlapor tersebut dengan hukuman berupa larangan mengikuti proses tender pengadaan barang dan/atau jasa disetiap instansi pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara selama jangka waktu 1 (satu) tahun.
Jawaban Walikota Makassar atas Saran dan Pertimbangan KPPU
K
PPU melakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak yang diantaranya operator pembangun menara telekomunikasi di Makassar maupun pemerintah kota Makassar terkait dengan surat jawaban Walikota Makassar perihal saran pertimbangan KPPU tentang menara bersama. Regulasi yang mengatur pembangunan menara telekomunikasi di kota Makassar adalah Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2006. Regulasi tersebut secara efektif menghalangi operator telekomunikasi untuk membangun menara telekomunikasi baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk dipergunakan secara bersama dengan operator telekomunikasi lainnya. Hal ini menjadi hambatan untuk masuk bagi pelaku usaha yang telah berada di sektor pembangunan menara maupun pelaku usaha yang potensial akan masuk. Jumlah pelaku usaha yang berkurang secara signifikan akan mengakibatkan peningkatan potensi praktek monopoli di sektor tersebut. Agar selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, maka KPPU memberikan saran pertimbangan untuk memperbaiki substansi pengaturan tentang menara bersama yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar No. 19 Tahun 2006. Beberapa substansi tersebut adalah: 1. Tidak perlunya membatasi pelaku usaha penyedia menara hanya terbatas pada perusahaan pembangun menara saja. 2. Untuk mencegah eksklusifitas penguasaan titik menara telekomunikasi tertentu oleh operator telekomunikasi tertentu, maka pemkot Makassar mewajibkan penyedia menara telekomunikasi untuk menerapkan prinsip open access untuk dipergunakan secara bersama oleh seluruh operatir telekomunikasi.
3. Jika pemerintah bermaksud membatasi titik lokasi menara bersama atas dasar kebijakan tata ruang, maka: - penentuan titik tersebut seharusnya dapat memenuhi kebutuhan teknis seluruh operator telekomunikasi dalam melayani hak masyarakat dalam mendapatkan akses telekomunikasi. Penetuannya dapat dilakukan melalui kajian teknis independen yang informasinya terbuka bagi seluruh penyedia menara - pada titik yang telah terdapat menara telekomunikasi, maka disarankan agar menara eksisting dapat tetap dipertahankan selama memenuhi aspek teknis dengan tetap menerapkan prinsip open access. - Pada titik yang belum terdapat menara telekomunikasi, maka perlu dilakukan proses seleksi penentuan pemenang hak pengelolaan titik lokasi menara. Proses tersebut dilakukan dengan tender/lelang izin dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Untuk menghindari terjadinya potensi praktek monopoli atas pengelolaan menara telekomunikasi di kota Makassar, patut dipertimbangkan untuk tidak menghasilkan satu pemenang yang menguasai seluruh titik lokasi di kota Makassar. - Pemerintah disarankan untuk mengatur batas atas tarif sewa, kualitas layanan minimum dan persyaratan perjanjian.
Edisi 17 2009
11
aktifitas Sembilan Tahun Perjalanan KPPU dalam Rangka Mewujudkan Persaingan
T
ahun 2009 merupakan momentum yang berharga dalam implementasi hukum persaingan, tahun ini merupakan satu dasawarsa lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat dan juga sembilan tahun lahirnya KPPU. Sepanjang tahun 2000-2009 KPPU sudah menerima 1082 laporan, selanjutnya setelah diklarifikasi maka ada 190 yang ditindaklanjuti menjadi perkara. Dari laporan tersebut sebagian besar laporan mengenai persekongkolan tender selebihnya mengenai monopoli, penyalahgunaan posisi dominan dan kartel. Tercatat, sepanjang tahun 2000 sampai saat ini KPPU telah mengeluarkan 125 putusan, 43 penetapan dan sedang menangani 17 perkara. Dari perkara yang telah diputuskan oleh KPPU sebanyak 40 (empat puluh) persen diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan peningkatan pemahaman akan proses hukum persaingan di Indonesia. Selanjutnya selama 9 tahun, KPPU telah mengenakan denda dan ganti rugi sebesar Rp 740.429.507.146. Sedangkan terkait dengan kewenangan KPPU menyampaikan saran pertimbangan kepada pemerintah maka KPPU telah mengeluarkan 68 saran dan pertimbangan terhadap kinerja berbagai sektor industri dan evaluasi kebijakan terkait. Saran dan pertimbangan yang telah diberikan menyangkut bidang jasa, minyak dan gas, transportasi, penyiaran, telekomunikasi, ritel/ distribusi dan agro industri. Selain itu untuk mendukung implementasi hukum persaingan secara komprehensif, pada tahun 2009 KPPU sudah mengeluarkan beberapa peraturan yaitu: (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor
Sehat
1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan per tanggal 13 Mei 2009, (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjannjian yang Berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual per tanggal 13 Mei 2009, (3) Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 89/KPPU/Kep/III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan pasal 51 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat per tanggal 31 Maret 2009 dan (4) Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 57/KPPU/Kep/III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan pasal 50 huruf b tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba per tanggal 12 Maret 2009. Akhirnya, kinerja KPPU selalu mengacu pada tujuan UU No. 5/1999 yang tercantum dalam pasal 3 yaitu untuk meningkatkan kepentingan umum dan meningkatkan ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan juga terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat (welfare improvement). n
Draft Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
U
ntuk menjamin persaingan usaha yang sehat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerbitkan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelaksanaan UU No. 5/1999 yang efektif diharapkan dapat memupuk budaya berbisnis yang sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing diantara pelaku usaha. Salah satu tujuan diberlakukannya UndangUndang Hukum Persaingan adalah untuk memastikan bahwa mekanisme pasar bekerja dengan baik dan konsumen menikmati hasil dari proses persaingan atau surplus konsumen. Dalam UU No. 5/1999 diatur mengenai larangan perjanjian, kegiatan dan penyalahgunaan 12
Edisi 17 2009
posisi dominan yang dapat mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Salah satu kegiatan yang dilarang adalah penguasaan pasar sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (10). Perlu dipahami bahwa tujuan dari setiap pelaku usaha yang rasional adalah untuk dapat mengembangkan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidang usahanya. Idealnya tujuan ini akan mendorong setiap pelaku usaha berupaya meningkatkan kinerja dan daya saingnya melalui inovasi dan efisiensi sehingga lebih unggul dari pesaingnya. Apabila berhasil, sebagai konsekuensi logisnya adalah pelaku usaha tersebut akan memperoleh kedudukan yang kuat (posisi dominan), dan atau memiliki kekuatan pasar (market power) yang signifikan di
pasar bersangkutan. Dengan keunggulan relatif ini, pelaku usaha mampu untuk menguasai pasar bersangkutan atau dapat mempertahankan kedudukannya yang kuat di pasar bersangkutan. Agar pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1 ayat (10) tersebut tetap sejalan dengan semangat dan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dipandang perlu adanya penjelasan yang lebih rinci mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pada ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, disusunlah Pedoman Pasal tentang Ketentuan Pasal 1 ayat (10). n Keterangan: Draft Pedoman Pasal 1 ayat (10) mengenai Pasar Bersangkutan dapat diunduh melalui www.kppu.go.id
internasional Mengetahui Dampak Kebijakan Pemerintah
terhadap Persaingan Usaha Deswin Nur *)
melakukan analisa tersebut, serta bagaimana menggunakan data dan informasi yang terbatas dalam penegakan hukum persaingan. Workshop tersebut diikuti oleh staf KPPU serta perwakilan Pemerintah dan akademisi.
Indikasi awal adanya dampak atas persaingan
Timothy Muris, mantan Ketua US Federal Trade Commisison, pernah menggarisbawahi bahwa “For competition to prevail, competition agencies must succeed on both fronts. Lose one and we lose the war”. Ini mengartikan bahwa hukum persaingan usaha (competition law) dan kebijakan persaingan usaha (competition policy) merupakan dua pedang yang harus berimbang dan saling melengkapi. Apabila salah satu pedang rusak atau patah, upaya penciptaan persaingan usaha yang sehat tidak akan tercapai secara optimal.
O
leh karenanya, lembaga penegak hukum persaingan usaha dan lembaga yang berwenang atas kebijakan persaingan harus senantiasa bahu-membahu dalam mengawasi dan menata iklim usaha di negara bersangkutan. Bagaimana mengharmoniskan kedua pedang tersebut, apabila mereka berada di dua tangan yang berbeda? Advokasi kebijakan persaingan berdasarkan analisa dampak kebijakan dari sisi persaingan usaha merupakan jawabannya. Ada tiga kunci utama yang digunakan lembaga persaingan dalam menilai apakah suatu kebijakan pemerintah berdampak atas persaingan usaha yang sehat. Ketiga kunci tersebut adalah; apakah suatu kebijakan pemerintah membatasi jumlah atau keberagaman pelaku usaha suatu barang atau jasa; apakah suatu kebijakan pemerintah membatasi kemampuan pelaku usaha untuk bersaing, dan; apakah suatu kebijakan pemerintah mengurangi insentif pelaku usaha untuk bersaing. Apabila suatu
kebijakan menunjukkan adanya salah satu kunci tersebut, maka adalah tugas suatu lembaga persaingan untuk menilai kebijakan tersebut secara mendalam, khususnya pada sisi pasar bersangkutan yang terpengaruh dan alasan ekonomis dibalik penetapan tersebut. Bagaimana melakukan analisa dampak kebijakan tersebut, dijelaskan secara mendalam melalui suatu workshop yang dilakukan oleh KPPU melalui kerjasamanya dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Workshop yang dilaksanakan pada tanggal 22-24 Juni 2009 tersebut menghadirkan tiga pembicara internasional, yaitu RexDeighton Smith (OECD), Timothy Hughes (US Federal Trade Commission), dan David Teal (Competition Commission of Canada). Selain menjelaskan mengenai metode analisa dampak kebijakan pemerintah dari sisi persaingan usaha, workshop tersebut juga menjelaskan pengalaman Amerika dan Canada dalam
Sebagaimana telah dinyatakan di atas, tiga kunci utama dalam menganalisa apakah suatu kebijakan pemerintah berdampak atas persaingan usaha, adalah adanya pembatasan jumlah pelaku usaha, mengurangi kemampuan bersaing pelaku usaha, dan mengurangi insentif pelaku usaha untuk bersaing. Pembatasan pelaku usaha dapat diindikasikan oleh beberapa hal, antara lain dalam bentuk pemberian hak ekslusif kepada pelaku usaha tertentu, adanya kewajiban perizinan atau sertifikasi tertentu yang tidak dapat dijelaskan secara ekonomis, pembatasan cakupan atau jenis pelaku usaha, kebijakan yang menaikkan biaya masuk dan biaya keluar dari pasar, atau melalui penciptaan hambatan geografis. Pembatasan kemampuan bersaing pelaku usaha dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mengambil alih kendali atas penetapan harga, kebijakan yang membatasi kemampuan untuk melakukan promosi, penetapan standar produk yang menguntungkan pelaku usaha tertentu, atau kebijakan yang menimbulkan kenaikan biaya produksi bagi pelaku usaha tertentu dibandingkan pelaku usaha lain di pasar yang sama. Kebijakan yang mengurangi insentif untuk bersaing dapat diciptakan oleh kebijakan yang mengarah kepada sentralisasi; kebijakan yang mewajibkan pengungkapan informasi output, penjualan, dan biaya kepada publik; pengecualian suatu industri dari hukum persaingan; dan kebijakan yang mengurangi mobilitas konsumen untuk berpindah dari satu pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya. Adanya kebijakan yang berpotensi menciptakan distorsi pasar dapat mengurangi insentif bagi pelaku pasar untuk melakukan efisiensi serta mengurangi inovasi dalam industri. Hal tersebut tidak hanya merugikan perkembangan ekonomi nasional, namun juga memperlemah daya saing Indonesia Edisi 17 2009
13
menghadapi globalisasi akibat berbagai perjanjian perdagangan bebas antar negara dan kawasan. Untuk mencegah terciptanya hal tersebut, integrasi analisa persaingan usaha (competition assessment) dalam analisa dampak kebijakan (Regulatory Impact Assessment/RIA) merupakan hal yang perlu dipertimbangkan.
Analisa persaingan usaha dan analisa dampak kebijakan (RIA) Analisa dampak kebijakan (RIA) merupakan suatu rangkaian metode analisa biaya dan manfaat yang digunakan dalam menentukan dampak suatu kebijakan dari berbagai sisi, antara lain dampak terhadap indikator makro, sosial, dan persaingan usaha. Biasanya dampak suatu kebijakan dalam metode ini berorientasi kepada masa depan dengan memperhatikan kondisi pasar demi mencapai efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ekonomi yang mulai berkembang, analisa kebijakan dapat merupakan bagian terpenting dalam analisa kebijakan (RIA) secara menyeluruh. Karena melalui analisa tersebut, Pemerintah dapat menghindari kebijakan yang membatasi kegiatan bisnis serta mengidentifikasi pelaku usaha atau industri yang paling terpengaruh secara langsung maupun tidak langsung oleh suatu kebijakan. Integrasi analisa persaingan usaha dengan RIA dilakukan dalam melaksanakan analisa persaingan usaha secara menyeluruh, apabila ditemukan berbagai indikasi awal dampak suatu kebijakan terhadap persaingan usaha yang sehat. Terdapat tiga tahapan dalam menggunakan analisa mendalam tersebut. Cara pertama adalah dengan meng indentifikasi latar belakang atau tujuan kebijakan (lama dan baru) dan mempelajari tingkat kepatutan kebijakan tersebut. Cara kedua adalah dengan melakukan identifikasi dan analisa atas kebijakan sebelumnya dalam menganalisa kebijakan yang baru. Penilaian ini akan membutuhkan suatu analisa pendefinisian pasar bersangkutan yang mendalam, dimana pasar tersebut akan diidentifikasi melalui tingkat subtitusi antar produk yang ada dalam pasar tersebut. Cara ketiga adalah melalui pengukuran dampak persaingan atas alternatif pilihan kebijakan yang harus dinilai dan diperbandingkan. Dampak persaingan (competitive effect) yang sering dijadikan landasan bagi penerapan prinsip “rule of reason”, dapat diukur me lalui serangkaian pertanyaan yang akan menunjukkan tingkat atau derajat dampak persaingan suatu kebijakan. Pertanyaanpertanyaan tersebut melibatkan beberapa hal, yaitu apakah kebijakan tersebut: akan mempengaruhi persaingan usaha antar pelaku usaha lama; mengurangi masuknya pelaku usaha baru; memiliki dampak signifikan atas 14
Edisi 17 2009
harga dan produksi; mempengaruhi kualitas dan variasi barang dan jasa di pasar; memiliki dampak negatif atas inovasi; dan membatasi pertumbuhan pasar; dan menyebabkan dampak materi atas pasar terkait. Selain itu juga perlu diperhatikan dampak keseluruhan yang diharapkan dan alternatif kebijakan lain tersedia bagi kebijakan tersebut.
Contoh implementasi di negara lain Terdapat dua perwakilan lembaga per saingan internasional yang turut berbagi pemikiran dalam implementasi competition assessment dalam workshop, yaitu US Federal Trade Commission dan Canada Competition Commission. Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga persaingan usaha yang telah lama melakukan penerapan hukum persaingan. Kanada merupakan negara yang pertama yang menerapkan hukum persaingan usaha di dunia, yaitu pada tahun 1889, satu tahun sebelum Amerika mengeluarkan kebijakan yang sama. Analisa kebijakan merupakan metode yang selalu digunakan oleh lembaga persaingan dalam mengetahui dampak suatu kebijakan dalam melakukan kewenangan intervensinya atas kebijakan pemerintah. Salah satu contoh menarik dalam pengukuran dampak kebijakan yang pernah dilaksanakan lembaga tersebut adalah pada kebijakan pemerintah atas obat generik. Dalam mengukur dampak kebijakan, lembaga persaingan Kanada melakukan dua kajian atas penjualan obat generik di Kanada dan menemukan bahwa walaupun terdapat persaingan dalam pasokan obat generik, namun manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk harga yang rendah. Berdasarkan analisa, ditemukan bahwa hampir $ 800 juta per tahun dana yang sebenarnya tersedia untuk diinvestasikan kembali kepada sistem jaminan kesehatan Kanada apabila obat tersebut dijual melalui proses yang kompetitif. Beberapa rekomendasi diberikan oleh lembaga dalam meningkatkan persaingan usaha dalam sektor tersebut, antara lain melalui penawaran potongan harga bagi penyedia dengan bergabung dalam jaringan farmasi yang memperkenankan pasiennya membeli obat resepnya sendiri; memberikan insentif bagi pasien untuk mencari harga yang lebih
Foto-foto: Dokumentasi KPPU
internasional
rendah; transparansi harga obat generik; dan kebijakan lain seperti penghapusan hambatan profesi dalam sektor farmasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah. US FTC memberikan contoh kasus kebijakan pemerintah pada sektor optometri. Kebijakan tersebut membatasi pelaku usaha sektor tersebut dalam hal promosi, nama dagang, lokasi, kantor cabang, dan penggunaan ahli optometri oleh optik. Kebijakan tersebut dilandasi oleh promosi harga yang kurang sehat dan mengakibatkan persaingan lebih kepada harga dibandingkan kualitas jasa layanan. Dalam mengukur dampak kebijakan tersebut, US FTC melakukan survei pasar atas daerah yang dan tidak melakukan pelarangan. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa harga kacamata lebih rendah di daerah yang memperkenankan iklan harga kacamata; dan tidak ditemukannya hubungan antara promosi dan kualitas layanan. Namun demikian, promosi harga dapat memberikan skala ekonomis bagi perusahaan melalui penerapan harga yang rendah. Oleh karenanya konsumen akan semakin diuntungkan apabila perusahaan diperkenankan melakukan promosi. Memperhatikan substansi analisa kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisa dampak kebijakan dibutuhkan dalam memberikan solusi terbaik bagi kebijakan yang baik, efisien, dan memberikan dampak optimal bagi industri dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan analisa dampak disatu sisi memang membutuhkan usaha yang tidak mudah, khususnya dalam memperoleh data yang akurat dan dapat diandalkan, namun disisi lain akan membantu pemerintah dan lembaga persaingan dalam menetapkan arah kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi di masa mendatang. n
Deswin Nur, SE, ME Kasubdit Kerjasama Kelembagaan Direktorat Komunikasi KPPU-RI
Dokumentasi KPPU
hukum
Pelaksanaan Eksekusi Putusan KPPU yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Nuzul Qur’aini Mardiya *) Monitoring putusan dan litigasi adalah suatu cara yang dilakukan KPPU untuk menindaklanjuti perkembangan Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap. Monitoring dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha atas Putusan KPPU yang telah dikenakannya, objek dari monitoring itu sendiri adalah perubahan atas perilaku pelaku usaha.
H
ingga tahun 2008, KPPU sendiri telah menjatuhkan sebanyak 124 Putusan. Dari 124 Putusan, sebesar 73% menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dan sisanya sebanyak 33 Putusan KPPU menyatakan tidak terjadi pelanggaran atau tidak cukup bukti adanya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Tidak seluruh Putusan KPPU yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 menjatuhkan
sanksi denda, dari total 91 Putusan KPPU yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999, terdapat 59 Putusan KPPU yang menjatuhkan sanksi denda (termasuk didalamnya ganti rugi dan denda bersyarat). Selebihnya, sebanyak 32 Putusan tidak menjatuhkan sanksi denda. Sampai dengan bulan Juni 2009, sebanyak 48 Putusan KPPU telah diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri oleh pelaku usaha yang tidak menerima Putusan KPPU. Dari 44 Putusan Pengadilan Negeri, sebesar
52% Putusan Pengadilan Negeri menyatakan menguatkan Putusan KPPU. Pihak yang tidak puas dengan Putusan Pengadilan Negeri, dapat mengajukan keberatannya ke Mahkamah Agung, dan pada periode semester pertama tahun 2009 terdapat 39 Putusan PN yang diajukan ke MA. Sedangkan 4 lainnya telah diterima oleh 4 Terlapor dalam perkara tersebut yang saat ini sedang dalam proses eksekusi karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dari 39 keberatan yang diajukan ke Mahkamah Agung, terdapat 18 perkara yang telah diputuskan. Selebihnya masih dalam proses karena terdapat beberapa Putusan MA yang telah diputus namun belum diberitahukan kepada para pihak oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Edisi 17 2009
15
Clipart Gallery
hukum
Pelaksanaan Putusan KPPU Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan atas Putusan KPPU dalam kurun waktu 14 hari sejak diterimanya Petikan Putusan Komisi dan Salinan Putusan Komisi tersebut, dianggap telah menerima dan bersedia melaksanakan putusan tersebut untuk kemudian menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi. Pelaksanaan Putusan KPPU diawasi oleh Tim Monitoring Pelaksanaan Putusan. Dalam hal Komisi menilai bahwa Terlapor telah melaksanakan Putusan Komisi, maka Komisi menetapkan untuk menghentikan monitoring pelaksanaan putusan tersebut. Namun apabila Komisi menilai bahwa Terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi, maka Komisi dapat menetapkan untuk mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan/atau menyerahkan Putusan tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan. Sementara pada tingkat kasasi, apabila putusan hakim menguatkan Putusan KPPU maka atas upaya hukum tersebut KPPU dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi. Saat ini KPPU masih terus berupaya melakukan penagihan atas Putusan KPPU dengan cara memberitahukan kepada Terlapor untuk membayar secara sukarela dan 16
Edisi 17 2009
mengajukan permohonan penetapan eksekusi melalui Pengadilan Negeri. Menurut penjelasan Mohammad Reza, SH selaku Kasubdit Litigasi dan Monitoring Putusan, banyaknya pelaku usaha yang mengajukan keberatan atas Putusan KPPU dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena kultur dan mentalitas masyarakat Indonesia yang “tidak mau mengakui kesalahan”, walaupun berdasarkan hasil pemeriksaan yang dijalankan oleh KPPU telah didapatkan bukti-bukti yang menunjukkan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Tetapi, para Terlapor yang telah dihukum oleh KPPU lebih bersikukuh untuk menghabiskan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit untuk beracara di Pengadilan daripada melaksanakan Putusan KPPU dengan sebaik-baiknya. Kedua, masih ada ketidakpercayaan atas Putusan yang dijatuhkan KPPU, hal ini disebabkan KPPU sebagai lembaga independen yang mengawal tegaknya hukum persaingan usaha ini memang masih terbilang baru sehingga masyarakat khususnya pelaku usaha yang dihukum oleh KPPU meragukan output Putusan yang dihasilkan oleh KPPU. Ketiga, sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU hendaknya lebih proporsional agar lebih mendukung pelaku usaha untuk patuh menjalankan Putusan KPPU. Sebagaimana diketahui, upaya penegakan
hukum persaingan usaha yang dilaksanakan oleh KPPU telah berhasil membangun kesadaran dari masyarakat khususnya pelaku usaha mengenai pentingnya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Diharapkan para Terlapor dalam hal ini pelaku usaha yang dihukum oleh KPPU karena telah melanggar dan mencederai persaingan usaha yang sehat dapat menyadari hal ini, dan dengan kesadaran penuh dapat dengan sukarela melaksanakan Putusan KPPU dengan sebaik-baiknya. Para pelaku usaha yang sadar pentingnya fair competition dengan sendirinya akan mengeliminir praktek bisnis curang yang dijalankan oleh sesama pelaku usaha. n
Nuzul Qur’aini Mardiya, SH, MH Staf Subdirektorat Penanganan Perkara Direktorat Hukum KPPU-RI
kebijakan
BRT
Sebagai Salah Satu Solusi Permasalahan dalam Sektor
Transportasi Angkutan Darat
www.hino.co.id
Yossi Yusnidar *)
Peran Sektor Angkutan Darat dalam Perekonomian
Gambaran Situasi Angkutan Darat di Indonesia
ebagai salah satu moda transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia, angkutan darat memiliki peranan strategis dalam menggerakkan perekonomian. Kelancaran perpindahan orang dan barang antar kota dan dalam kota akan dapat menghemat biaya distribusi sehingga harga barang dapat ditekan dan pada akhirnya bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Apabila efisiensi transportasi ini bisa diciptakan, maka akan mengurangi biaya ekonomi secara signifikan. Salah satu penyebab rendahnya daya saing produk lokal dibandingkan produk impor adalah karena mahalnya biaya distribusi/ transportasi akibat kemacetan dan sarana transportasi yang tidak memadai. Dengan menciptakan sarana dan moda transportasi umum yang efisien kita juga dapat menghemat penggunaan bahan bakar secara signifikan karena masyarakat akan beralih dari penggunaan kendaraan pribadi kepada kendaraan umum.
Kualitas transportasi publik khususnya di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan dalam perencanaannya. Kelemahan perencanaan ini dapat ditinjau dari segi kelemahan perencanaan teknis dan kelemahan perencanaan secara ekonomi. Secara teknis, perencanaan operasional transportasi publik perkotaan belum mencakup semua aspek-aspek seperti pola tata guna lahan, pola jaringan jalan, pola penyebaran penduduk, pola pergerakan, sistem operasi (rute/trayek) dan tingkat pelayanan, sehingga bukannya menjadi solusi transportasi, angkutan umum justru dianggap menjadi salah satu sumber permasalahan lalu lintas perkotaan. Secara ekonomi, kelemahan perencanaan terjadi dalam estimasi biaya dan manfaat operasional perusahaan penyedia jasa transportasi. Indikator yang paling mudah dilihat adalah terjadinya kegagalan pasar dalam industri angkutan umum perkotaan karena
S
terlalu kuatnya peran pengusaha angkutan dalam penentuan tarif. Peran konsumen dalam penentuan tarif angkutan umum terpinggirkan dalam menjaga keseimbangan harga. Penentuan tarif angkutan yang cenderung monopolistis serta kualitas pelayanan jasa angkutan umum yang statis dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun membuat transportasi publik kehilangan daya tariknya di mata masyarakat perkotaan. Efek lanjutan dari angkutan umum yang semakin minim penumpang adalah pendapatan perusahaan dalam indusri transportasi publik menurun, dan investasi di sektor ini menjadi tidak menarik. Pada dewasa ini tingkat isian penumpang kendaraan umum semakin menurun dari tahun ke tahun, tidak sebanding dengan jumlah moda transportasi massal yang ada. Misalnya tingkat isian angkutan bis dan angkutan kota mengalami penurunan hingga rataratanya hanya 30%. Warga kota lebih senang menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor. Edisi 17 2009
17
kebijakan Sepeda motor yang lebih efisien dari segi biaya dan fleksibilitas jangkauan kendaraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan umum menjadi favorit kendaraan bagi masyarakat kelas menengah-bawah. Apabila fenomena pesatnya pertumbuhan kendaraan pribadi dibiarkan maka bisa dipastikan akan timbul berbagai macam masalah yang akan membebani lalu lintas Kota. Kemacetan yang selama ini dipandang sebagai sumber masalah transportasi perkotaan sebenarnya adalah dampak dari ketidakmampuan jalan menampung pertumbuhan kendaraan. Efek lanjutan dari kemacetan akan membuat kinerja ekonomi dan kualitas lingkungan kota menurun. Dengan demikian perlu dicarikan solusi yang bisa mengatasi permasalahan ini secara tuntas agar Kota memiliki angkutan umum yang layak dan manusiawi.
Masyarakat tidak bisa disalahkan atas kondisi ini karena biaya transportasi umum yang mahal serta kurangnya keamanan, kenyamanan, dan daya jangkau moda transportasi yang terbatas. Akibatnya penggunaan angkutan umum jauh lebih mahal biayanya dibandingkan dengan menggunakan sepeda motor.
Pengembangan BRT sebagai Salah Satu Solusi Kebijakan Angkutan Darat Indonesia Sebagai bentuk pelaksanaan undangundang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan transportasi umum. Selanjutnya dalam Pasal 141 diatur tentang standar layanan transportasi yaitu keamanan, keselamatan, kenyamanan,
keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Sebagai pemecahan masalah kemacetan dalam kota salah satu alternatif yang paling murah adalah dengan membangun Bus Rapid Transit (BRT) yang pilot project-nya sudah dilakukan di Jakarta dengan meniru BRT di Kota Bogota, Kolombia. BRT di Jakarta yang lebih dikenal dengan istilah Trans Jakarta atau Busway memberikan harapan pemecahan terhadap masalah transportasi umum, dan bisa mengatasi kemacetan yang kerap menghantui Jakarta. Daya angkutnya yang besar dan jalan khusus yang membuatnya anti-macet menjadi pilihan favorit warga. Kebijakan pembuatan BRT di Jakarta yang dianggap berhasil dijadikan patokan bagi Departemen Perhubungan (Dephub) untuk mengembangkan BRT di daerah agar apabila kota-kota di daerah sudah menjadi metropolitan seperti Jakarta, sistem transportasi kota sudah siap untuk mengatasi masalah transportasi umum. Dephub memberi batuan bus ke beberapa kota diantaranya Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Pekanbaru. Diharapkan kota-kota yang mendapat bantuan bus dari Dephub dapat segera mengambangkan BRT sebagai tulang punggung transportasi dalam kota.
Isu Persaingan Usaha dalam Pengembangan BRT
skyscrapercity.com
Terdapat berbagai penyikapan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam membangun BRT karena tidak ada aturan yang menjadi acuan global dan standar dari Pemerintah Pusat dalam menangani BRT. Sebagian Pemkot menerapkan subsidi dalam pelaksanaan operasional BRT berdasarkan perhitungan biaya operasional per-kilometer. Penetapan tarif dan besaran subsidi ditetapkan Pemda dengan mengacu pada perhitungan biaya operasional tersebut di atas. Karena disubsidi, maka penentuan operator swasta yang menyelenggarakan BRT dilakukan berdasarkan tender terbatas yang hanya bisa diikuti oleh perusahaan pemilik angkutan umum yang beroperasi di wilayah kota tersebut. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi dampak sosial akibat BRT yang dikhawatirkan mengurangi pendapatan pengusaha angkutan lokal. Pemda yang lainnya melakukan pola non-subsidi, sehingga operator swasta sepenuhnya menanggung biaya operasional dan risiko kerugian. Penetapan tarif BRT dilakukan dengan negosiasi tanpa memperhitungkan biaya operasional riil perkilometer. Pemda yang bersangkutan juga meniadakan tender pengelolaan BRT dan langsung menunjuk konsorsium yang terdiri dari beberapa pengusaha angkutan yang trayeknya berimpitan dengan koridor BRT.
18
Edisi 17 2009
krisosa.files.wordpress.com
kebijakan
Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk mengatasi gejolak sosial akibat gesekan kepentingan dengan masyarakat yang bergerak di bidang usaha transportasi. Pemberian penunjukan langsung kepada konsorsium ini dapat menjadi permasalahan di kemudian hari apabila tidak memperhatikan hitung-hitungan ekonomi dalam penentuan tariff angkutan BRT berdasarkan perhitungan biaya operasional riil per-kilometer. Apabila penentuan tariff ini dilakukan dengan tanpa memperhitungkan secara akurat maka sangat mungkin terjadi pembengkakan subsidi terhadap operator BRT. Di lain pihak apabila tidak diberikan subsidi maka operator hampir dipastikan akan merugi dalam operasinya karena tingkat pendapatan dari tiket tidak akan mampu memenuhi biaya transportasi per-kilometer, apalagi diharapkan memberikan keuntungan bagi operator maupun Pemda.
Kesimpulan Pengembangan transportasi darat perlu melibatkan pihak swasta agar dapat meningkatkan efisiensi. Dalam pelibatan pihak swasta perlu diperhatikan perencanaannya dan kajian feasibilitasnya secara bisnis agar jangan sampai terjadi kerugian atau kegagalan proyek karena salah perhitungan. Biaya subsidi harus benar-benar diperhitungkan berdasarkan biaya operasional per-kilometer
yang sebenarnya. Pengelolaan transportasi angkutan darat pada dasarnya merupakan proyek yang kecil kemungkinan mendapat keuntungan, akan tetapi dengan metode pengelolaan yang baik dan efisien diharapkan dapat meminimalkan subsidi. Dalam hal BRT juga dapat dikembangkan usaha layanan lainnya misalnya pemanfaatan ruang iklan di halte/ shelter dan badan bus BRT. Hak pembangunan dan pengelolaan infrastruktur transportasi massal harus dilakukan dengan kompetisi berupa tender terbuka diantara para pelaku usaha yang tertarik untuk berinvestasi di sektor ini agar dapat diperoleh operator yang kapabel dan dengan biaya yang efisien. Pengecualian atas pelaksanaan tender terbuka dengan mempertimbangkan aspek sosial harus benar-benar didasarkan pada kajian yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah (Pemda) harus mempertimbangkan manfaat dari penunjukan konsorsium terhadap masyarakat dan tidak semata-mata memperhatikan kepentingan operator. Pemberian subsidi terhadap kekurangan biaya operasional dari hasil penjualan tiket harus benar-benar berdasarkan biaya riil per-kilometer sehingga tidak terjadi pembengkakan subsidi. Sebagai suatu jenis usaha yang dikategorikan natural monopoly, penyelenggara BRT harus menerapkan standar layanan yang disertai
dengan mekanisme evaluasi terhadap operator. Apabila terjadi inefisiensi dan ketidakpatuhan terhadap standar layanan, maka Pemda berhak menghentikan kerjasama operasional BRT tanpa kompensasi. Hak pengelolaan BRT harus dibatasi dan ditentukan jangka waktunya. Penetapan jangka waktu pengelolaan BRT harus memperhitungkan kesempatan bagi operator untuk mengembalikan investasinya dan memperoleh laba. Sesudah jangka waktu habis maka dapat dilakukan tender ulang terhadap pengoperasian BRT. Dengan mekanisme evaluasi dan tender maka kinerja operator akan dapat dioptimalkan dari segi pelayanan, maupun efisiensi biaya subsidi yang harus dikeluarkan. n Tulisan ini merupakan pendapat pribadi, dan tidak mencerminkan pendapat institusi.
Yossi Yusnidar, SE Staf Subdirektorat Regulasi Direktorat Kebijakan Persaingan KPPU-RI
Edisi 17 2009
19
kolom
Persaingan Usaha Bukan Cerminan Neoliberal
Gatot M. Sutejo
Fintri Hapsari *)
M
araknya wacana paham neoliberal pada masa kampanye pilpres saat ini turut melahirkan persepsi negatif bagi KPPU. Timbulnya persepsi tersebut dimungkinkan karena adanya ketidaktahuan sekaligus ketakutan yang berlebih bagi kalangan tertentu. Bagi mereka, ketakutan akan neoliberalisme didasarkan pada alasan bahwa paham tersebut dapat mengancam kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan pada ekonomi kerakyatan. Seiring dengan rasa takut akan ancaman diterapkannya neoliberalisme di Indonesia, KPPU turut pula menuai tudingan serupa. Tudingan yang tidak berdasar mengatakan bahwa KPPU adalah perpanjangan tangan dari International Monetary Fund (IMF). Hal serupa juga telah disampaikan dalam kolom “Nasionalisme Persaingan” pada majalah Kompetisi edisi 15/2009. Lahirnya tudingan negatif terhadap KPPU dikarenakan adanya kesamaan tahun antara lahirnya UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan efektifnya Letter of Intent (LoI) IMF. IMF sebagai lembaga keuangan internasional dianggap sebagai organisasi neoliberal. Dimana neoliberalisme mengagungkan persaingan bebas dalam pasar (free market). Adanya jargon “persaingan” dalam pasar inilah yang kemungkinan melahirkan pula adanya benang merah antara KPPU dengan paham neoliberal. KPPU sendiri sejatinya mengusung semangat “persaingan usaha” berdasarkan amanat UU No.5/1999. Hanya saja, pemaknaan “persaingan” tersebut dapat disalahartikan menjadi persaingan yang sebebas-bebasnya. Perlu ditegaskan bahwa persaingan usaha yang dijunjung KPPU adalah persaingan secara sehat berdasarkan UU No.5/1999. Berlawanan dengan neoliberalisme yang mendewakan persaingan yang sebebas-bebasnya tanpa adanya campur tangan pemerintah melalui regulasi. Jantung dari gagasan ekonomi-politik neo-liberalisme adalah 20
Edisi 17 2009
argumen bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal jika lalu lintas perekonomian tidak dikontrol oleh regulasi apapun. Ekonomi neoliberal merupakan filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Ekonomi neoliberal fokus pada metode pasar bebas dan sangat sedikit membatasi perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Pemaknaan “persaingan” yang ditawarkan neoliberal jelas sangat berbeda dengan “persaingan” yang diusung oleh KPPU. Oleh sebab itu, persaingan usaha berdasarkan UU No.5/1999 bukanlah kebebasan berusaha tanpa batas. Justru UU Anti Monopoli itu sendiri yang membatasi perilaku pasar. KPPU lahir sebagai respon atas kondisi ekonomi yang carut marut karena hubungan perselingkuhan antara negara dengan pasar. Hubungan tersebut berupa konspirasi antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha khususnya para pemodal besar. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapat kemudahan yang berlebih. Hubungan tidak sehat inilah yang memicu lahirnya kebijakan pemerintah yang kurang tepat karena diwarnai dengan nuansa diskriminasi. Sebagai contoh, pada zaman ORBA (Orde Baru), pelaku usaha besar dipermudah untuk memperoleh pinjaman modal. Sedangkan pelaku usaha kecil/UKM hanya memperoleh kucuran dana yang rendah. Hal tersebut tentu tidak sebanding dengan jumlah usaha kecil menengah di Indonesia yang mendominasi (mencapai 90%) dari total keseluruhan pengusaha di Indonesia. Adanya perselingkuhan antara negara-pasar pada titik tertentu menjadikan negara kehilangan independensinya, serta mengakibatkan fungsi-fungsi tertentu tidak berjalan. Negara sebagai regulator, negara sebagai pengontrol, dan negara sebagai eksekutor tidak dapat berfungsi secara optimal. Ketidakpuasan rakyat Indonesia dalam menghadapi kondisi ekonomi yang
kolom demikian mendorong Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melalui hak inisiatifnya. Keberadaan UU No. 5/1999 membuka peluang investasi. Hal tersebut dikarenakan UU No.5/1999 menjamin terciptanya iklim berusaha yang kondusif, sehat dan berdaya saing sehingga terbuka pasar yang luas. Banyaknya investasi yang hadir dan luasnya pasar menyadarkan KPPU untuk hadir dan bertanggungjawab sebagai pengawasnya. Manfaat UU No.5/1999 tidak hanya dirasakan oleh produsen, namun konsumen menjadi prioritas utama sesuai dengan tujuan UU No.5/1999 Pasal 2 dan 3 yaitu kesejahteraan rakyat. Adanya keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan. Konsumen
mewujudkan demokrasi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa UU No.5/1999 ingin mewujudkan sistem ekonomi yang menekankan pada dimensi keadilan dalam penguasaan sumber daya ekonomi, proses produksi dan konsumsi, sehingga kemakmuran rakyat lebih diutamakan daripada kemakmuran orang perorang. Adapun neoliberalisme menjunjung hakhak pribadi (privat) seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya. Ketiga, neoliberal menjunjung kepentingan pasar bebas, sedangkan KPPU mengutamakan kepentingan konsumen (rakyat) sebagai tujuan dari UU No.5/1999 Pasal 2. Keempat, neoliberalisme menjunjung free entry-free exit dalam pasar. KPPU hadir sebagai pengawas kondisi pasar yang sebelumnya telah dibuka oleh
istimewa
Pemaknaan “persaingan” yang ditawarkan neoliberal jelas sangat berbeda dengan “persaingan” yang diusung oleh KPPU. Oleh sebab itu, persaingan usaha berdasarkan UU No.5/1999 bukanlah kebebasan berusaha tanpa batas. Justru UU Anti Monopoli itu sendiri yang membatasi perilaku pasar.
tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas seadanya, yang lazim ditemui pada pasar monopoli. Konsumen tidak lagi menjadi korban atas posisi produsen sebagai ”price taker” sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Tudingan bahwa KPPU adalah salah satu embrio lahirnya persaingan bebas ala neoliberal dapat terbantahkan, yaitu ketika kita dapat memahami perbedaan atas karakteristiknya itu sendiri. Pertama, Neoliberalisme menolak campur tangan pemerintah (negara) dalam perekonomian, sedangkan KPPU merupakan perpanjangan tangan negara yang hadir mengawasi dan memberikan batasan terhadap perilaku pelaku usaha. KPPU mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar. Kedua, asas dan tujuan UU No.5/1999 adalah
pemerintah. Oleh sebab itu, KPPU dapat dikatakan sebagai bagian dari regulator yang membatasi gerak pelaku usaha sehingga kebebasan mutlak (free market) dalam konsep neoliberal tidak tercipta. Kelima, sistem neoliberalisme pada dasarnya memberikan kebebasan pada pasar tanpa adanya sanksi, adapun KPPU menerapkan sanksi tegas terhadap para pelanggar UU No.5/1999. Keenam, salah satu agenda neoliberalisme adalah deregulasi sebab neoliberalisme memberikan batasanbatasan yang sangat kecil bagi pelaku usaha, sedangkan KPPU sendiri lahir berdasarkan regulasi dan mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut yaitu UU No.5/1999. Ketujuh, agenda lain neoliberalisme adalan privatisasi BUMN, sedangkan KPPU melindungi BUMN dan mengecualikannya dalam UU No.5/1999, yaitu Bab Ketentuan Lain Pasal 51 serta Pasal 50 poin (h) yang menyatakan bahwa UU dan KPPU melindungi pelaku usaha kecil. n
Fintri Hapsari, S.Sos. Staf Subdirektorat Publikasi dan Perpustakaan Direktorat Komunikasi KPPU-RI
Edisi 17 2009
21
liputan
Lika-liku Di Balik Pengelolaan Taksi Bandara Juanda Nurul Fauzia *) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang mengawasi jalannya UU.No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, secara konsisten melakukan berbagai monitoring dan pembahasan menuju terwujudnya iklim usaha yang sehat di Indonesia. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan hal tersebut yaitu kegiatan public hearing (dengar pendapat) mengenai monitoring Taksi Bandara Juanda yang diselenggarakan tim monitoring KPPU bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU di Surabaya. Acara diselenggarakan di Hotel Bumi Surabaya (d/h Hotel Hyatt) pada hari Kamis, 4 Juni 2009.
P
ublic Hearing ini dihadiri oleh 53 peserta yang berasal dari perwakilan Dinas Fasilitas Pangkalan TNI Angakatan Laut (DISFASLANAL), Dirjen Perhubungan Udara, PT. (Persero) Angkasa Pura I, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Surabaya, Organda Jawa Timur, Operator Taksi di Surabaya, serta rekan-rekan dari media baik itu media lokal Surabaya maupun media Nasional.
Kondisi Bandara Juanda Saat Ini Bandara udara Juanda merupakan salah satu bandara internasional di Indonesia yang keberadaannya melayani Kota Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya. Untuk tahun 2008 jumlah penumpang pesawat yang dilayani oleh Bandara Juanda adalah 9.979.296 orang dengan ratarata tiap bulan mencapai 821 ribu penumpang atau sekitar 27 ribu penumpang setiap harinya. Sehingga keberadaan transportasi angkutan darat menjadi kebutuhan yang penting sebagai
sarana penunjang keberadaan Bandara Juanda. Untuk itulah pengelola bandara dituntut untuk meningkatkan pelayanan penumpang pesawat udara yang akan menggunakan jasa angkutan umum darat khususnya taksi bandara sebagai salah satu moda angkutan lanjutan. Pada saat ini bandara Juanda dilayani oleh beberapa jenis armada angkutan darat yang meliputi taksi bandara, bus Damri, dan angkutan sewa. Berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur Nomor 551.21/2555/105/2008 tentang izin operasi bandara, dinyatakan bahwa taksi yang beroperasi di area Bandara Juanda adalah taksi Prima dan taksi Wig yang memberlakukan tarif berdasarkan zoning, berbeda dengan tarif argo di Kota Surabaya. Selain itu, tidak ada satupun dari perusahaan taksi tersebut yang dapat menempatkan armada taksinya untuk berpangkalan atau beroperasi di kawasan Bandara Juanda. Saat ini terdapat dua pasar taksi yang beroperasi di Bandara Juanda, yaitu taksi bandara
dan taksi non bandara. Taksi bandara hanya diperbolehkan mengangkut penumpang keluar bandara, dan dilarang membawa penumpang masuk ke bandara. Sedangkan taksi non bandara dilarang mengangkut penumpang keluar bandara, namun diperbolehkan membawa masuk penumpang ke dalam bandara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa taksi bandara yang beroperasi sebanyak 516 unit, bus Damri sebanyak 17 unit, Kaha Travel sebanyak 25 unit dan taksi Golden Bird sebanyak 20 unit. Keberadaan angkutanangkutan tersebut menggunakan sistem sewa atau tarif zona. Hal ini diberlakukan untuk mempermudah kontrol pihak PT. (Persero) Angkasa Pura I dalam pembagian konsesi yang tertuang pada kontrak Perjanjian Kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dengan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Nomor: KTR/02/X/2006 dan Nomor: AU/5483/ KUM.177/X/2006 tentang Tindak Lanjut Keputusan bersama 3 Menteri Tahun 1981 tanggal 26 Oktober 1981 yang tertuang dalam pasal 4 ayat 1 huruf h yang berbunyi: “Mendapatkan fasilitas usaha untuk koperasi TNI AL di Lingkungan Bandar Udara Juanda yang baru meliputi usaha unit taksi, pengelolaan parkir, porlap dan kantin jalasenastri”.
Legalitas Penyelenggaraan Taksi Bandara di Bandara Juanda • Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur No.551.21/137/105/2007 tentang izin Operasi Angkutan Taksi Bandara • Perjanjian Kerja sama antara TNI Angkatan Laut dengan Dirjen Hubungan Udara Departemen Perhubungan No.KTR/02/X/2006 dan No.AU/5483/KUM.177/X/2006 pasal 4 (1) huruf h: Mendapatkan fasiltas usaha untuk koperasi TNI AL di Lingkungan Bandara Udara Juanda yang batu meliputi unit Taksi, pengelolaan parkir, porlap dan kantin.
22
Edisi 17 2009
Dugaan Praktek Monopoli terhadap Pengelolaan Taksi Bandara Juanda Indikasi adanya dugaan praktek monopoli di Bandara Juanda merupakan sebuah permasalahan yang perlu dicarikan titik temunya, karena terdapat pro dan kontra dalam hal ini. Di satu sisi, ada pihak yang merasa bahwa praktek monopoli memang berlangsung di bandara ini, namun di pihak lain ada yang merasa tidak ada praktek monopoli yang berlangsung di sana. Oleh karena itu, moderator yang dalam kesempatan kali ini adalah Moh.Noor Rofiq selaku Kepala Sub Direktorat Monitoring Pelaku Usaha, diawal acara menegaskan bahwa penyelenggaraan public hearing ini dimaksudkan untuk mendengarkan semua permasalahan tentang pengelolaan Taksi Bandara Juanda sekaligus dalam rangka menawarkan solusi guna terwujudnya iklim usaha yang sehat. Yoyo Arifardhani, selaku Anggota Komisi yang menjadi pembicara dalam public hearing ini lebih lanjut menegaskan bahwa penyelenggaraan public hearing ini bertujuan untuk: 1) Memperoleh gambaran dan atau informasi mengenai iklim persaingan usaha beserta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan taksi Bandara Juanda (terutama isu dalam kebebasan memilih bagi konsumen; 2) Memperoleh gambaran mengenai kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan Taksi Bandara Juanda; 3) Memperoleh gambaran yang jelas mengenai perilaku usaha pengelolaan Taksi Bandara Juanda yang terkait dengan substansi Hukum Persaingan Usaha berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam kesempatan ini hadir juga sebagai pembicara yaitu Kol. Subaryoto dari Dinas Fasilitas Pangkalan TNI Angkatan Laut (DISFASLANAL) dan Abdul Hani dari Dinas Perhubungan. Kol Subaryoto menegaskan bahwa tidak ada indikasi monopoli di Bandara Juanda, karena sudah ada 18 unit Damri yang setiap saat bisa mendukung dan melayani, Kaha travel 21 unit, Golden Bird 32 unit, Indo Rent 16 unit dan tersedia juga Travel Rahayu. Sedangkan Abdul Hani tidak mengeluarkan statement apakah ada indikasi monopoli atau tidak di sana. Dijelaskan bahwa untuk pengaturan taksi, wewenang perhubungan udara adalah mengatur operasi bandara terutama dari sisi keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, masalah penyelenggaraan taksi di bandara, regulasi mengenai taksi bandara, dan penyelenggaraan berdasarkan komersial yang memiliki kewenangan mengatur adalah PT.(Persero) Angkasa Pura I. PT (Persero) Angkasa Pura I sendiri menjelaskan bahwa pengelolaan taksi di Bandara pada prinsipnya tidak melarang siapapun untuk turut berpartisipasi, yang menjadi pertimbangan adalah dari segi kapasitas. Saat ini kapasitas parkir yang dimiliki memuat 4000 unit, sehingga bandara lebih
hati-hati memfilter siapa saja yang boleh beroperasi di Bandara Juanda. Kebijakannya adalah bahwa angkutan yang beroperasi di bandara harus memiliki pasar tertentu, perusahaannya legal (punya legal sertifikat), dan pasarnya jelas dimana tidak perlu lagi mencari-cari penumpang, karena model mencari-cari penumpang sangat menyulitkan dan menimbulkan ketidaknyamanan. Selain dari segi kapasitas, pertimbangan selanjutnya juga berdasarkan keamanan, ketertiban, dan kenyaman. Dalam hal ini pihak PT (Persero) Angkasa Pura I juga menambahkan bahwa keberadaan taksi Prima yang dianggap memonopoli di Bandara Juanda sudah ada sejak dulu. PT (Persero) Angkasa Pura I juga mencari alternatif pilihan bagi pengguna jasa melalui beauty contest. Hasil dari beauty contest tersebut menempatkan Kaha Travel di jalur Internasional, dan Indo Rent di jalur domestik. Adanya indikasi praktek monopoli di Bandara Juanda ditegaskan oleh pihak Organda Surabaya. Menurutnya, praktek monopoli terjadi di sini, karena konsumen tidak bisa menggunakan fasilitas taksi argo. Pihak Organda sudah pernah mengirim surat pada tahun 2006, dibalas oleh PT (Persero) Angkasa Pura I pada Desember 2006 yang intinya belum bisa menerima taksi Surabaya untuk beroperasi di sana karena keberadaan taksi dirasa mencukupi. Dari pihak Organda pada dasarnya menginginkan agar pengelolaan taksi bisa diberlakukan seperti di bandara SoekarnoHatta yang menyediakan banyak pilihan taksi. Mereka menginginkan agar keinginan tersebut terwujud, meskipun dengan syarat-syarat yang diberlakukan oleh PT (Persero) Angkasa Pura I. Sama halnya dengan pihak Organda, para pengusaha taksi di Surabaya juga menginginkan diberi kesempatan agar dapat beroperasi di sana. Tetapi Pihak Lanudal memberikan penjelasan bahwa saat ini jumlah penerbangan menurun, sehingga mengalami kesulitan memperoleh penumpang. Jika ditambah taksi baru, akan menambah masalah baru karena tidak sebanding dengan jumlah penumpang. Selanjutnya Dinas Perhubungan menambahkan bahwa Taksi di Bandara Juanda hanya membawa penumpang dari Juanda keluar, sedangkan taksi yang lain dari luar ke dalam. Jadi dilihat dari peranannya tidak ada yang dirugikan. Menyangkut masalah Taksi Prima, itu berkaitan dengan kesempatan. Yang menginginkan selain Taksi Prima, mungkin untuk saat ini belum ada kesempatan. Untuk saat ini jumlah taksi sudah bisa dikatakan berlebihan. Jika dirubah pola operasinya, bisa menyebabkan
Dokumentasi KPPU
liputan
kelebihan supply. Jika semuanya ingin masuk, dibutuhkan perhitungan-perhitungan lagi yang tidak mungkin direalisasikan dalam waktu dekat karena banyak hal yang harus dievaluasi. Untuk mengetahui apakah keberadaan taksi di Bandara Juanda di kategorikan praktek monopoli atau tidak, maka kita harus berpedoman pada Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagaimana diatur dalam: • Pasal 17 ayat 1: “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. • Pasal 19 huruf a: “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.” • Pasal 19 huruf b: “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: menghalangi konsumen untuk pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.” n
Nurul Fauzia, S.Sos. Staf Subdirektorat Publikasi dan Perpustakaan Direktorat Komunikasi KPPU-RI
Edisi 17 2009
23
aktifitas KPD
MEDAN
KPD BALIKPAPAN Peringatan Satu Dasawarsa UU No. 5 Tahun 1999 dan 9 Tahun KPPU di Kalimantan
T
anggal 7 Juni adalah salah satu hari penting bagi KPPU, karena pada tanggal inilah, tepatnya di tahun 2000 KPPU lahir sebagai lembaga yang mengawal implementasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 di Indonesia. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun tersebut, pada tanggal 25 Juni 2009 KPD KPPU Balikpapan bersama dengan Direktorat Komunikasi menyelenggarakan forum diskusi mengenai waralaba yang diselenggarakan di Hotel Sagita, Balikpapan. Acara tersebut dihadiri Direktur Eksekutif KPPU R. Kurnia Syaranie, Kasubdit Advokasi Zaki Zein Badroen dan Kepala KPD KPPU Balikpapan Anang Triyono, serta para staf Sekretariat KPPU. Pada forum diskusi kali ini juga dihadiri oleh perwakilan instansi dari Propinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan, pelaku usaha, akademisi dari Samarinda dan Balikpapan, serta media massa. Acara dibuka oleh Direktur Eksekutif KPPU, dan pemaparan materi disampaikan oleh Kasubdit Advokasi KPPU. Dalam pemaparannya menjelaskan secara sekilas mengenai KPPU, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai definisi waralaba dan waralaba pada sudut pandang KPPU. Disebutkan juga bahwa dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999, waralaba dikecualikan tetapi tidak berlaku secara mutlak. Dalam guideline waralaba, diatur mengenai perjanjian waralaba seperti apa yang dapat dikecualikan dari ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. Dijelaskan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai persaingan usaha yang sehat yang bertujuan untuk mengatur pasar yang kompetitif. Terkait dengan adanya pengecualian dalam pasal 50 UU No.5 Tahun 1999, KPPU mengeluarkan pedoman pasal 50 b. Pedoman tersebut dikeluarkan melalui keputusan KPPU Nomor: 57/KPPU/Kep/III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 huruf b tentang Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Dijelaskan pula bahwa perjanjian antara pemberi dan penerima waralaba serta isi perjanjian tidak berpotensi melanggar UU No 5 tahun 1999. Terdapat beberapa hal yang menjadi bahan untuk dikaji lebih jauh oleh KPPU, seperti adanya beberapa persyaratan dalam perjanjian waralaba yaitu untuk membeli pasokan dari pemberi
24
Edisi 17 2009
BATAM SURABAYA
MAKASSAR BALIKPAPAN
waralaba, penetapan harga jual kembali. Hal tersebut yang diteliti oleh KPPU agar sesuai dengan nilai-nilai persaingan usaha sehat, sehingga tidak menghilangkan persaingan diantara penerima waralaba. Secara garis besar hasil dari forum diskusi ini adalah sesuai dengan kewenangannya pengawasan terhadap franchise tidak perlu dilakukan langsung oleh KPPU. Inti utama dari perjanjian waralaba adalah kejelian dalam melihat kontrak sehingga hal ini dapat dilakukan oleh penasehat hukum ataupun akademisi yang mempunyai kompetensi. Sedangkan KPPU akan masuk ketika perjanjian waralaba sudah mulai bersinggungan dengan hukum persaingan usaha. Pada pelaksanaan forum diskusi ini, banyak menghadirkan pertanyaanpertanyaan dari para peserta forum diskusi yang diajukan kepada para narasumber. Para peserta terlihat antusias, terlihat dari banyaknya penanya pada sesi tanya jawab. Seorang penanya yang mewakili Gubernur Kalimantan Timur, yaitu Asisten II Gubernur Bidang Perekonomian, menanyakan tentang pengadaan daya listrik ditinjau dari hukum persaingan usaha. Hal tersebut ditanyakan mengingat keterbatasan sumber energi listrik di Kalimantan meskipun Kalimantan memiliki sumber bahan baku energi listrik (batubara) terbesar di Indonesia. Permasalahan ini perlu dilakukan public hearing tentang ketenagalistrikan ditinjau dari hukum persaingan usaha. Diskusi ini memperlihatkan antusiasme peserta, sehingga KPPU yakin bahwa proses komunikasi antara KPPU dengan pihak luar memang harus selalu dijaga dan terus ditingkatkan. P e m a h a m a n masyarakat akan KPPU mulai dipahami oleh publik di Pulau Kalimantan, sehingga akan selalu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap tugas dan wewenang KPPU. Sebagai perwakilan untuk wilayah Kalimantan, maka hal ini menjadi tanggung jawab bagi KPD KPPU Balikpapan. n
Dok. KOMPETISI
Aktifitas KPD berisi laporan kegiatan dan temuan-temuan masalah persaingan usaha di lima wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yang berpusat di Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan dan Batam. Informasi yang disajikan dihimpun dari rangkaian kegiatan KPPU di daerah dan laporan rutin Kepala KPD yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU di berbagai daerah di tanah air.
aktifitas KPD KPD BATAM
S
epanjang bulan Juni 2009, KPD KPPU Batam telah menjalankan tugas sebagai representasi KPPU untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Riau. Pelaksanaan tugas tersebut dikoordinasikan dengan tiap Direktorat di Sekretariat KPPU Jakarta. Beberapa aktivitas yang telah dilakukan KPD KPPU terbagi menjadi tiga bidang yaitu penegakan hukum, kebijakan persaingan dan komunikasi.
Penegakan Hukum KPD KPPU Batam telah melaksanakan serangkaian tugas Penegakan Hukum. Tugas penanganan pelaporan KPD KPPU Batam berkoordinasi dengan Sub Direktorat Penanganan Pelaporan dalam menangani laporan yang masuk. Sepanjang bulan Juni 2009, KPD KPPU Batam menangani 3 (tiga) laporan. Selanjutnya, KPD KPPU Batam berkoordinasi dengan Sub Direktorat Penanganan Perkara dalam menangani 4 (empat) perkara di wilayah kerja KPD KPPU Batam. Terkait dengan monitoring putusan, KPD KPPU Batam terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan Sub Direktorat Monitoring Putusan dan Litigasi. Hingga Juni 2009 terdapat 12 (dua belas) Putusan Perkara di wilayah kerja KDP KPPU Batam. Salah satunya adalah Putusan Perkara Nomor: 28/KPPU-I/2007 mengenai Jasa Pelayanan Taksi di Batam yang akan segera dilakukan eksekusi terhadap para Terlapor.
Kebijakan Persaingan Terkait dengan Pelaksanaan tugas Kebijakan Persaingan sepanjang bulan Juni 2009, KPD KPPU Batam telah melakukan pelaksanaan tugas Monitoring Pelaku Usaha. KPD KPPU Batam saat ini sedang melakukan tahapan klarifikasi dan penelitian dokumen pada Monitoring Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha. Pada tanggal 26 Juni 2009 telah dibentuk Tim Evaluasi Kebijakan Daerah melalui Keputusan Komisi Nomor 159/KPPU/Kep/VI/2009 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan Free Trade Zone (FTZ) Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Tim tersebut dibentuk guna melaksanakan tugas dalam bidang evaluasi kebijakan daerah. Selanjutnya, KPD KPPU Batam yang merupakan bagian dari Tim Evaluasi akan melakukan pengumpulan data dan informasi terhadap permasalahan FTZ BBK. Dalam rangka menyelenggarakan kajian industri di daerah, maka pada tanggal 26 Juni 2009 telah dibentuk Tim Kajian Industri melalui Keputusan Komisi Nomor 153/KPPU/KEP/VI/2009 tentang Pembentukan Tim Kajian Industri dan Perdagangan Daerah Sektor Ketenagalistrikan. Selanjutnya KPD KPPU Batam juga akan melakukan pengumpulan data dan informasi untuk mencermati perkembangan persaingan usaha disektor kelistrikan di Batam.
Komunikasi KPD KPPU Batam berkoordinasi dengan SubDirektorat Advokasi Sekretariat KPPU melaksanakan Forum Diskusi yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2009 di Hotel Goodway Batam, Kepulauan Riau. Diskusi tersebut bertemakan “Persaingan Sehat di Sektor Waralaba.” Bertindak sebagai pembicara Ibu Sukarmi dengan moderator Bapak Ramli Simanjuntak. Pada kesempatan tersebut juga telah dilaksanakan pemotongan tumpeng sebagai perayaan ulang tahun KPPU. Pemotongan tumpeng dilakukan oleh Ibu Sukarmi dan dibagikan secara simbolis kepada tamu undangan dari unsur pemerintahan, akademisi, pelaku usaha dan media massa. Terdapat beberapa informasi yang diperoleh dari kegiatan Forum
Diskusi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Keselarasan antara peraturan atau kebijakan daerah sangat penting, untuk itu diperlukan pemahaman yang sama antar lembaga terkait agar terdapat kepastian hukum yang sama. 2. Penegakan hukum persaingan usaha harus melahirkan kepastian berusaha. n
KPD MAKASSAR Pencapaian Target Sosialisasi di Wilayah Kerja KPD Makassar
K
egiatan Sosialisasi di daerah merupakan salah satu media untuk memperkenalkan KPPU kepada masyarakat. Pada umumnya Sosialisasi KPPU di daerah dilaksanakan dalam bentuk seminar dengan mengundang para stakeholder. Kegiatan seperti ini dapat meningkatkan pemahaman para peserta mengenai UU No. 5/1999 dan KPPU sebagai Pengawas pelaksanaan Undang-Undang. KPPU juga berharap kegiatan ini dapat menjadi sumber informasi untuk mencermati kegiatan usaha dan atau kebijakan pemerintah yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. KPD Makassar, sebagai Kantor Perwakilan KPPU di daerah mempunyai wilayah kerja meliputi 10 provinsi yang terdiri dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Luasnya wilayah kerja merupakan tantangan yang cukup besar dalam melaksanakan program sosialisasi, baik dari sisi keterbatasan jumlah SDM maupun finansial. Tercatat sejak tahun 2006 sampai dengan akhir tahun 2008, KPD Makassar baru melaksanakan sosialisasi secara langsung di 7 (tujuh) ibu kota provinsi di wilayah kerjanya. Namun, berkat dukungan dari Sekretariat KPPU Pusat dan Pemerintah Daerah setempat serta para stakeholder di daerah, sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2009 ini, KPD Makassar dapat menyelesaikan agenda sosialisasi diseluruh ibukota provinsi di wilayah kerjanya. Wilayah tersebut yaitu sosialisasi di 3 (tiga) daerah yang belum pernah terjangkau kegiatan sosialisasi secara langsung, meliputi Maluku Utara (Ternate), Sulawesi Barat (Mamuju), dan Papua Barat (Manokwari).
Pelaksanaan Sosialisasi Pada tanggal 16 April 2009, KPD Makassar telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Seminar Persaingan Usaha bertempat di hotel Amara Beach kota Ternate, Maluku Utara. Seminar yang diikuti oleh kurang lebih 60 orang peserta dari kalangan akademisi dan SKPD Maluku Utara ini dibuka secara resmi oleh KH. Abdul Gani Kasuba, Lc selaku Wakil Gubernur Maluku Utara. Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini adalah Bpk. Abdullah Malla (Sekretaris Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi / BKPMP Maluku Utara) dan Bpk. Ahmad Ramadhan Siregar (Komisioner KPPU), dengan didampingi oleh Bpk. Dendy R. Sutrisno (Kepala KPD Makassar) sebagai moderator. Dalam presentasinya, BKPMP Maluku Utara melihat bahwa saat ini Maluku Utara belum mampu berkompetisi dengan pelaku usaha diluar daerah karena kurangnya investasi. Oleh karena itu, BKPMP Maluku Utara mengembangkan beberapa strategi untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif, diantaranya adalah penuntasan regulasi dan birokrasi (prosedur perizinan yang lebih pendek), menjamin kepastian hukum dalam berusaha, penyelesaian konflik bagi konsumen dan pelaku usaha, menciptakan iklim usaha melalui penataan kelembagaan (antara lain persaingan usaha), dan peningkatan daya saing serta mutu produk. Edisi 17 2009
25
aktifitas KPD Kajian tentang Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan pada Wilayah Kerja KPD KPPU Medan
Dalam sesi diskusi, peserta mempertanyakan beberapa hal seperti bagaimana peranan KPPU dalam mengatasi persekongkolan tender, apakah menunggu laporan ataukah juga melakukan inisiatif pemeriksaan. Selain itu juga ditanyakan tentang tindak lanjut yang dilakukan KPPU atas temuan atau laporan yang diterimanya. Dalam kesempatan ini pula peserta diskusi mengungkap adanya hambatan masuk bagi taksi Bella untuk menjadi angkutan taksi di bandara Sultan Babullah Ternate. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut kami kemudian menjelaskan secara singkat tentang tata cara penanganan laporan dan perkara di KPPU, beberapa hasil kerja KPPU, serta penanganan taksi bandara di Makassar dan Batam. *** Pada tanggal 25 Mei 2009 kami telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Seminar Persaingan Usaha dengan tema “Perspektif Persaingan Usaha yang Sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa” bertempat di Hotel Srikandi kota Mamuju, Sulawesi Barat. Kegiatan Seminar Persaingan Usaha tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, Bpk. Arsyad Hafid, dan dihadiri oleh kurang lebih 60 peserta yang berasal dari seluruh SKPD Provinsi Sulawesi Barat. Dalam sambutan pembukaannya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, menyampaikan apresiasi kepada KPPU atas kesediaannya menyelenggarakan seminar. Sekda juga berharap agar kerjasama dapat terus terjalin untuk mensinergikan kegiatan KPPU dengan program pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat, misalnya pengawasan implementasi kebijakan pemerintah pusat pada sektor revitalisasi kakao. Selain itu, diharapkan KPPU dapat memberikan informasi atau masukan mengenai pemahaman tender dikalangan SKPD, serta melibatkan para pelaku usaha dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi. n
F
okus dalam kajian ini adalah jasa bongkar muat di pelabuhan wilayah kerja KPPU KPD Medan. Perjanjian pengangkutan barang melalui kapal laut merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan pengangkutan menyeberang laut. Pada pengangkutan barang di laut disamping menggunakan sistem konvensional, penyelenggaraan angkutan laut juga dengan menggunakan sistem peti kemas (container). Muatan dalam angkutan laut dengan menggunakan sistem container harus disesuaikan dengan jenis barang yang diangkut. Termasuk besarnya biaya pada setiap pengangkutan tergantung dari apa dan jumlah barang yang diangkut. n
Monitoring Pelaku Usaha terhadap Industri Pengolahan Kopi di NAD, Sumatera Utara dan Sumatera Barat
K
Forum Diskusi ”Persaingan Sehat di Sektor Waralaba”
P
ada Bulan Juni 2009 ini, KPPU KPD Medan mengadakan kegiatan forum diskusi dengan tema ”Persaingan Sehat di Sektor Waralaba”. Kegiatan ini diadakan untuk memperingati 10 (sepuluh tahun) tahun Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan sembilan tahun KPPU RI sebagai lembaga yang menjalankan amanah UU. Tema ini diangkat mengingat bahwa sektor waralaba mengalami perkembangan yang sangat cepat. Pada prakteknya sering dijumpai hal-hal yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Terkait dengan hal ini, hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Forum diskusi ini dilaksanakan pada Rabu, 11 Juni 2009, bertempat di Balai rama, Hotel Tiara Medan. Acara dibuka oleh Didik Akhmadi (Wakil Ketua KPPU RI) dan sekaligus sebagai narasumber, didampingi oleh Nur Aisyah Amini (Analis kebijakan Persaingan). Adapun bertindak sebagai moderator adalah Verry Iskandar ( Kepala KPD Medan). Sebagai salah satu bentuk upaya advokasi, kegiatan forum diskusi cukup berjalan dengan lancar, namun pertanyaan yang banyak mengemuka dari peserta lebih pada tugas dan wewenang KPPU dalam menyikapi perkembangan dunia usaha. Evaluasi dari hasil kegiatan tersebut yaitu peningkatan upaya adokasi dan sosialisasi agar masyarakat dan khususnya stakeholder KPPU lebih memahami KPPU. Upaya advokasi dan sosialisasi tersebut diharapkan Sehingga penegakan hukum persaingan dapat terlaksana dengan baik dan tercipta persaingan usaha yang sehat. n 26
Edisi 17 2009
Clipart Gallery
KPD MEDAN
egiatan monitoring ini dimulai ketika adanya keluahan dari masyarakat, khususnya pengepul biji kopi mengenai industi pengelolaan kopi yang dimiliki oleh perusahaanperusahaan lokal, bermodal besar dan juga perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang melakukan pembelian langsung biji merah (red cherry) dari petani. Hal ini memang menguntungkan para petani karena dapat menjual langsung biji kopi yang baru dipetik. Namun, dilain pihak ada beberapa hal negatif yang terjadi dari pembelian langsung tersebut, yaitu: 1. Industri kopi milik rakyat terutama industri penggilingan dan pengeringan mengalami kerugian; 2. Harga di pasar menjadi lebih fluktuatif; 3. Penguasaan pangsa pasar yang besar sekitar 70% oleh para pengusaha asing karena kemudahan membeli sampai sektor hulu (petani), sehingga pengusaha kopi daerah harus bersaing dengan pengusaha asing; 4. Harga yang dibeli lebih murah karena perusahaan PMA membeli langsung ke petani dengan bekerja sama melalui beberapa anggota AEKI (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia), sehingga merugikan petani dan pemerintah daerah; dan 5. Pencurian biji kopi menjadi meningkat karena bisa langsung dijual tanpa digiling. Berdasarkan alasan diatas, maka diduga bahwa dengan masuknya perusahaan-perusahaan dengan modal besar sebagai industri pengolahan kopi justru merugikan rakyat. Untuk itu, KPPU KPD Medan mengusulkan penelitian dan kajian mengenai industri pengelolaan kopi di wilayah Sumatera Utara. Kajian tersebut bertujuan untuk mengetahui struktur industri kopi dari hulu sampai hilir, serta potensi praktek persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha didalam struktur industri kopi. n
aktifitas KPD Kajian Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Industri Ritel Modern Adanya kecenderungan masuknya pusat perbelanjaan dan toko modern dengan konsep ritel di daerah, dapat berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi terhadap keberadaan pasar tradisional. Hal tersebut terjadi karena tanpa didukung perangkat peraturan daerah yang mengatur keberadaannya. Terlebih apabila pusat perbelanjaan dibangun tanpa memperhatikan tata ruang dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Diperlukan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dalam menfasilitasi keberadaaan pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional. Keselarasan kebijakan bertujuan agar tidak menimbulkan ketimpangan, serta masing-masing pasar dapat hadir memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan pangsa pasarnya. KPPU berupaya untuk melakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengaturan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Kajian tersebut dituangkan dalam bentuk evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam industri ritel modern. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka KPD Medan sebagai representasi KPPU di daerah melakukan kajian evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam industri ritel modern di wilayah kerja KPD Medan yaitu Nanggroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. n
KPD SURABAYA
L
aporan yang masuk melalui KPD Surabaya masih didominasi kasus tender, hal ini wajar terjadi karena wilayah kerja KPD Surabaya, yang meliputi Propinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, bukan merupakan basis kota industri (kecuali Surabaya). Namun hal ini tidak menyurutkan langkah kami dalam upaya untuk mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat di wilayah KPD Surabaya. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi ke daerah-daerah dengan tujuan semakin membuat masyarakat aware (sadar) akan persaingan usaha yang sehat serta mengerti tugas dan wewenang lembaga KPPU.
Kegiatan Sosialisasi Kegiatan sosialisasi yang kami lakukan bekerja sama dengan Direktorat Komunikasi adalah sosialisasi dengan tema “Pengendalian Merger Melalui Pra Notifikasi”. Acara ini dilaksanakan di Hotel Santika Surabaya dengan pembicara Direktur Komunikasi, Bapak A. Junaidi, S.H, M.H, LL.M, M.Kn dan Kepala Subdirektorat Merger, Saudara Farid F. Nasution. Dalam acara ini kami mengundang para pelaku usaha, pemerintah daerah, akademisi dan perwakilan pers. Kegiatan ini kami laksanakan untuk mensosialisasikan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2009 tentang Pra-notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Petunjuk Pelaksanaan Pra-notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Selain dalam bentuk seminar, kami juga melakukan kegiatan sosialisasi dengan menerima kelompok mahasiswa yang melakukan kegiatan magang di KPD Surabaya. Para mahasiswa tersebut berasal dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Bentuk magang yang kami berikan kepada para mahasiswa adalah dengan memberikan materi-materi terkait dengan tugas dan wewenang KPPU tanpa melibatkan mereka pada substansi pekerjaan harian. Hal ini kami lakukan mengingat banyak substansi pekerjaan yang bersifat
confidential (rahasia). Adapun materi-materi yang kami sampaikan meliputi struktur organisasi, prinsip rule of reason dan per se illegal, predatory pricing, kartel, merger, pola administrasi penanganan beracara di KPPU, dan studi kasus.
Kegiatan Monitoring Pelimpahan wewenang untuk melakukan kegiatan monitoring yang diberikan oleh KPPU pusat kami tindaklanjuti dengan melakukan monitoring monopoli taksi di Bandar Udara Juanda. Bandara Juanda merupakan salah satu bandara international di Indonesia yang keberadaannya melayani Kota Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya. Tahun 2008, jumlah penumpang pesawat yang dilayani oleh bandara Juanda adalah 9.979.296 orang, dengan rata-rata tiap bulan mencapai 821 ribu penumpang atau sekitar 27 ribu penumpang setiap harinya. Oleh sebab itu, keberadaan transportasi angkutan darat menjadi kebutuhan yang penting sebagai sarana penunjang keberadaan Bandara Juanda. Pada saat ini, Bandara Juanda dilayani oleh beberapa jenis armada angkutan darat yang meliputi taksi bandara, bus Damri, dan angkutan sewa. Berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur nomor 551.21/2555/105/2008 tentang izin operasi taksi bandara, dinyatakan bahwa taksi yang beroperasi di area Bandara Juanda adalah taksi Prima dan taksi Wing yang memberlakukan tarif berdasarkan zoning yang berbeda dengan tarif argo layaknya taksi lain. Perlu diketahui bahwa saat ini taksi argo yang beroperasi di Kota Surabaya berjumlah lebih dari 4706 unit, yang dikelola oleh 27 perusahaan operator taksi. Tidak satupun dari perusahaan taksi tersebut yang dapat menempatkan armada taksinya untuk beroperasi di kawasan Bandara Juanda. Selain kegiatan klarifikasi dengan para pihak terkait, kami juga melakukan kegiatan Public Hearing berkaitan dengan kegiatan monitoring yang kami lakukan. Kegiatan Public Hearing ini bertujuan memfasilitasi para pihak untuk menyelesaikan persoalan monopoli taksi bandara agar kasus ini tidak masuk menjadi perkara di KPPU, dengan harapan dapat diselesaikan dengan adanya perubahan perilaku bagi para pihak. Dalam acara tersebut hadir Komisioner KPPU Bapak Yoyo Arifardhani selaku Pengarah Tim Monitoring taksi serta Saudara M. Noor Rofieq selaku Kepala Subdirektorat Monitoring Pelaku Usaha yang diikuti oleh perwakilan operator taksi di Surabaya, Organda Surabaya, Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kota Surabaya, operator taksi bandara, perwakilan Angkasa Pura, perwakilan TNI Angkatan Laut, serta perwakilan Departemen Perhubungan. n
Edisi 17 2009
27
(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 28 UU No.5 Tahun 1999
KPPU
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA Gedung KPPU, Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120 Telp.: 62-21-3507015, 3507016, 3507043 Faks.: 62-21-3507008 www.kppu.go.id n e-mail :
[email protected]
Kantor Perwakilan Daerah KPPU SURABAYA Bumi Mandiri, Jl. Basuki Rahmat No. 129-137 Surabaya 60271 - JAWA TIMUR Telp.: 62-31-5454146, Faks : 62-31-5454146 e-mail:
[email protected]
MAKASSAR Menara Makassar Lt. 1, Jl. Nusantara No. 1 Makassar - SULAWESI SELATAN Telp.: 62-411-310733, Faks. : 62-411-310733 e-mail:
[email protected]
MEDAN Jl. Ir. H. Juanda No. 9A Medan - SUMATERA UTARA Telp.: 62-61-4558133, Fax. : 62-61-4148603 e-mail:
[email protected]
BATAM Gedung Graha Pena Lt. 3A, Jl. Raya Batam Center Teluk Teriring, Nongsa Batam 29461 - KEPULAUAN RIAU Telp.: 62-778-469337, Faks.: 62-778-469337 e-mail:
[email protected]
BALIKPAPAN Gedung BRI Lantai 8, Jl. Sudirman No. 37 Balikpapan 76112 - KALIMANTAN TIMUR Telp.: 62-542-730373, Faks: 62-542-415939 e-mail:
[email protected]
