PEDOMAN UMUM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA (JALIN MATRA) BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (BRTSM) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR
MAKSUD : Sebagai salah satu bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur TUJUAN : a. Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin melalui optimalisasi peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM); b. Memperluas akses Rumah Tangga Sangat Miskin terhadap usaha produktif untuk peningkatan aset usaha / pendapatan keluarga; c. Membantu meningkatkan ketahanan sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar; d. Mendorong motivasi berusaha (need for achievement) dan kemampuan (life skill) RTS dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
PRINSIP DASAR 1. MEMBANTU DENGAN HATI 2. PARTISIPATORIS DELIBERATIF 3. TRANSPARAN & AKUNTABEL 4. KETERPADUAN 5. KEBERLANJUTAN
RUANG LINGKUP 1
2 3 4
5
VERIFIKASI DATA RTSM KLARIFIKASI & IDENTIFIKASI KEBUTUHAN RTSM BANTUAN RTSM
PENINGKATAN KAPASITAS PENDAMPINGAN PROGRAM
KRITERIA RTSM YANG TIDAK LAYAK 1. Telah meninggal dan tidak memiliki Anggota Rumah Tangga (ART) sebagai ahli waris 2. Tidak berdomisili di desa sasaran program 3. Berdasarkan hasil rembug terbatas dianggap sudah memiliki status sosial ekonomi lebih baik, yang dituangkan dalam Berita Acara mengetahui Kepala Desa dan pendamping desa 4. Menolak bantuan
5. Telah menerima bantuan program Jalin Matra baik dari Provinsi atau pola mandiri
KRITERIA RTSM PENGGANTI 1. RTSM pengganti diprioritaskan berasal dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 Desil 1 yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan
2. Apabila dari hasil pengecekan terhadap data Desil 1 sudah tidak ditemukan RTSM sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan maka dapat memasukkan rumah tangga diluar Desil 1 dengan syarat juga harus sesuai dengan kriteria RTSM sebagaimana ketentuan
LOKASI TAHUN 2017
16
KABUPATEN
36
KECAMATAN
96
DESA
7.720 RTSM
TOTAL BK Rp. 21.745.000.000
PENGANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN Sekretariat Kabupaten
BKK PEMERINTAH DESA Sekretariat Desa
BKK KABUPATEN
70% BOP
(BELANJA BARANG & JASA)
30% HONOR SEKRETARIAT KAB & PANITIA KEGIATAN
(BELANJA PEGAWAI)
PENGGUNAAN BKK KABUPATEN
1. Perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ke Desa lokasi Program Jalin Matra; 2. Sosialisasi/Rapat Koordinasi Program Jalin Matra dan atau pelatihan bagi penerima bantuan, serta tidak diperkenankan diselenggarakan dihotel; 3. Honorarium Narasumber dari Provinsi dan Kabupaten. 4. Alat Tulis Kantor dalam rangka pelaporan dan pelaksanaan kegiatan Program Jalin Matra, dan tidak diperkenankan untuk belanja modal, pengadaan seragam, jaket, tas ataupun seminar kit.
BKK DESA
BANTUAN RTSM
BOP
HONOR
@
SEKRETARIAT DESA
PENDAMPING DESA
Rp. 2.500.000
BANTUAN RTSM : Rp. 2.500.000, Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif meliputi Modal Investasi berupa sarana prasarana usaha dan Modal Kerja minimal 70%; Kegiatan Usaha pendukung misalnya Pertanian Karangkitri (Rumah Pangan Lestari), Usaha ternak Kecil dan Perikanan maksimal 30%; Dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar maksimal 10%.
BOP DESA JUMLAH RTSM
JUMLAH (Rp)
10 s/d 20
7.500.000
21 s/d 40
10.000.000
41 s/d 60
12.500.000
61 s/d 80
15.000.000
81 s/d 100
17.500.000
101 s/d 150
20.000.000
151 s/d 200
22.500.000
BOP DESA PROSENTAS E
PENGGUNAAN
MAX
30 % MIN
70 %
Honorarium sekretariat desa
Biaya kegiatan Jalin Matra di tingkat Desa antara lain digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan rembug warga, verifikasi dan klarifikasi, identifikasi kebutuhan, rembug persiapan pemanfaatan bantuan, pembelian ATK, dan tidak diperkenankan untuk belanja modal
HONORARIUM PENDAMPING DESA
5% dari total jumlah Bantuan RTSM
JUMLAH PENDAMPING DESA RTSM
PD
< 19
1 ORANG
20 s/d 40
2 ORANG
41 s/d 60
3 ORANG
61 s/d 80
4 ORANG
81 s/d 100
5 ORANG
101 s/d 120
6 ORANG
121 s/d 140
7 ORANG
141 s/d 160
8 ORANG
161 s/d 180
9 ORANG
181 s/d 200
10 ORANG
INDIKATOR KEBERHASILAN a. Tepat Sasaran : RTSM sasaran penerima bantuan adalah RTSM sesuai dengan PBDT 2015 setelah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi b. Tepat Jumlah : Diterimanya Bantuan barang oleh RTSM yang nilainya Rp.2.500.000 (termasuk pajak) dan kualitasnya memenuhi unsur kelayakan c. Tepat Manfaat : Dimanfaatkannya bantuan barang oleh RTSM sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan
GUBERNUR
SEKRETARIAT PROVINSI
PENDAMPING PROVINSI (PTN)
Ketua: Sekda Prov
PROVINSI
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
SEKRETARIAT KABUPATEN
PENDAMPING KAB
TIM FASILITASI KECAMATAN
KABUPATEN
BUPATI
KEPALA DESA
SEKERTARIAT DESA
DESA
PENDAMPING DESA
POKMAS
RTS
POKMAS
RTS
RTS
RTS
Dokumen Permohonan Pencairan Dana disampaikan kepada : Gubernur Provinsi Jawa Timur (rangkap 4) dikirimkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten untuk diverifikasi
[1] Rencana Anggaran & Biaya (RAB),
[2] Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, [3] Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Sekretariat Desa, [4] Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pendamping Desa, [5] Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi RTSM, [6] Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Identifikasi Kebutuhan RTSM, [7] Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan dan Pembentukan Kelompok RTSM, [8] Kwitansi, [9] Fotocopy rekening Kas Desa (dilegalisir) di bank jatim atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten dan surat pernyataan kepala desa tentang Rekening Resmi Pemerintah Desa,
[10] Fotocopy KTP kepala desa dan bendahara desa, [11] Fotocopy SK Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dilegalisir, [12] Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (Pakta Integritas) dari Kepala Desa dan Ketua Sekretariat Desa bermaterai Rp. 6.000,-, [13] Fotocopy NPWP Desa, [14] Fotocopy APBDesa.
4. REMBUG PERSIAPAN PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN BARANG Upaya mengendalikan dan memperlancar proses pengadaan dan penyaluran bantuan barang kepada RTSM sesuai hasil identifikasi kebutuhan. Dalam rembug ini disepakati : 1. Waktu penyaluran bantuan barang harus dihadiri oleh Pendamping Kabupaten, dan Pendamping Desa.
2. Tim pengelola kegiatan melakukan pembelanjaan barang sesuai hasil identifikasi kebutuhan RTSM yang mekanismenya mengikuti aturan Perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini juga merupaka forum untuk melakukan review agar program Jalin Matra Bantuan RTSM lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat manfaat. Apabila ada hal-hal yang belum sesuai dengan tujuan program serta indikator keberhasilan, agar dibahas dan dirembugkan dalam pertemuan ini.
5. PENGADAAN BARANG a. Pengadaan barang untuk kebutuhan RTSM harus sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan RTSM; b. Pengadaan barang untuk kebutuhan RTSM dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. c. Pengadaan barang dilakukan Pemerintah desa melalui TPK yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa; d. TPK sebagaimana dimaksud pada poin c terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau sebutan lain pada desa setempat ; e. Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada poin d adalah Kepala Urusan Pembangunan dan/atau Kepala Urusan lainnya yang memiliki kemapuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
5. PENGADAAN BARANG f. TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas : 1) Ketua, berasal dari unsur perangkat desa; 2) Sekretaris, bersal dari unsur LPMD atau sebutan lain; 3) Anggota, 3(tiga) orang berasal dari unsur perangkat desa dan/atau dari unsur LPMD atau sebutan lain; g. Tugas dan tanggung jawab TPK adalah : 1) TPK melaksanakan kegiatan pengadaaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah nomor 13 tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa atau Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa yang berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP; 2) Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan.
6. PENYERAHAN BARANG BANTUAN KEPADA RTSM a. Sekretariat Desa bersama Pendamping Desa melakukan penyerahan bantuan barang kepada RTSM. b. Penyerahan bantuan barang dilaksanakan dalam forum pertemuan pokmas RTSM yang dihadiri oleh RTSM secara langsung. c. Penyerahan bantuan barang dilaksanakan dalam kegiatan rembug pokmas RTSM yang dihadiri oleh RTSM secara langsung. Penyerahan bantuan pada setiap RTSM didokumentasikan disertai bukti tanda terima
7. BIMBINGAN TEKNIS BAGI RTSM 1. Bimbingan teknis dimaksudkan untuk memberikan penyuluhan, bimbingan, konsultasi, asistensi, dan fasilitasi teknis kepada RTSM penerima Bantuan agar dapat memanfaatkan dan mengembangkan bantuan usaha yang diberikan, sehingga memberikan manfaat optimal secara ekonomi. 2. Bimbingan teknis bisa berbentuk pembinaan usaha, peningkatan SDM, manajemen, teknologi, akses pemasaran maupun informasi-informasi lain sesuai kebutuhan. Bantuan teknis dapat pula berbentuk resolusi konflik, yakni penanganan terhadap permasalahan yang terjadi. 3. Pelaksana bimbingan teknis dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Provinsi, Kabupaten, Desa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan atau stakeholder dengan dibantu pendamping Kabupaten. Sasaran bimbingan teknis adalah RTSM, Pendamping Desa, dan/atau stakeholder di tingkat Desa.
8. PERTANGGUNGJAWABAN 1. Pertanggungjawaban disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah realisasi penyerahan barang selesai dilaksanakan. 2. Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang pencairannya dilakukan menjelang akhir tahun anggaran penyampaian laporan penggunaan dana BKK tidak melebihi tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Bukti pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima BKK selaku obyek pemeriksaan.
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENANGANAN PENGADUAN SARAN MASUKAN JALIN MATRA BRTSM
A. PENGAWASAN PUBLIK: PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT BAIK SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG TERHADAP PROSES PELAKSANAAN PROGRAM JALIN MATRA BANTUAN RTSM. FUNGSIONAL: MERUPAKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM JALIN MATRA BANTUAN RTSM YANG DILAKUKAN OLEH INSPEKTORAT PROVINSI DAN KABUPATEN. PENGAWASAN FUNGSIONAL DILAKUKAN DALAM WAKTU-WAKTU TERTENTU UNTUK MEMASTIKAN PENGELOLA PROGRAM JALIN MATRA BANTUAN RTSM TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PEDOMAN DAN ATURAN YANG BERLAKU.
B. PENGENDALIAN Pelaporan
Monitoring dan Evaluasi TUJUAN MONEV
Memastikan proses pelaksanaan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku sebagaimana yang tertuang Pelaksanaan Monev dalam Pedum dan PTO.
Secara berjenjang oleh Pendamping Desa, Pendamping Kabupaten, Pendamping Provinsi, Sekretariat Desa, Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Provinsi
Monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Dapat dibentuk Tim Monev Oleh Gubernur
3 3
C. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
Pengaduan, Saran Dan Masukan dialamatkan ke:
SMS hotline : 0823 3333 6677 Website : www.bapemas.jatimprov.go.id Email :
[email protected] Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten setempat Bapemas Provinsi Jl. A. Yani 152 C Surabaya Telp/Fax. (031) 8292591, 8273699, 8292524.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER MENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG
BELANJA JASA
Pemberian upah, gaji, penghasilan kepada pribadi dengan nama dan bentuk apapun
Pembelian Barang
Pembelanjaan untuk keperluan jasa
kecuali jasa konstruksi Di pungut: PPh Pasal 22
Di potong: PPh Pasal 21/26
NPWP BENDAHARA
NPWP REKANAN
Di potong: PPh Pasal 23 NPWP BENDAHARA
Ph NETO - PTKP
TETAP PEGAWAI
BULANAN
TIDAK TETAP HARIAN
Ph BRUTO - PTKP Ph BRUTO – Rp 450.000 Ph BRUTO(>4,5 jt s.d. 10,2 jt) – PTKP Harian
Ph BRUTO(>10,2 juta) – PTKP
BERKESINAMBUNGAN BUKAN PEGAWAI
BERKESINAMBUNGAN exc Psl 13 (1) TIDAK BERKESINAMBUNGAN
((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan) Kumulatif (50% X Ph Bruto) Kumulatif 50 % x Ph Bruto
HONOR PNS/ PENSIUNAN
DARI APBN/D
KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI
PESERTA KEGIATAN
PNS GOL II (0%) PNS GOL III (5%) PNS GOL IV (15%)
Ph Bruto Kumulatif
Ph Bruto
54
BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22 Keputusan Menkeu No.392/KMk.03/2001 jo. Permenkeu No.154/PMK.03/2010
DITJEN ANGGARAN BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH BENDAHARA BEA & CUKAI YG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG
MEMUNGUT PPh PASAL 22
55
DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp 2.000.000,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAHPECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB
PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB
SAAT PEMUNGUTAN
PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN
TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI PEMBELIAN BARANG
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
57
CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 22
Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 22 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsb dikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka PPh pasal 22 terutang : Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-
BAGAIMANA PERLAKUAN PAJAK ATAS PEMBELIAN KONSUMSI RAPAT?
APABILA PEMBELIAN DILAKUKAN KE PERUSAHAAN/PERORANGAN JASA CATERING MAKA DIKENAKAN PPh 23 (2%) (TANPA ADA MINIMAL TRANSAKSI)
APABILA PEMBELIAN DILAKUKAN KE PIHAK NON CATERING, MAKA DIKENAKAN PPh 22 (1,5%)
(MINIMAL TRANSAKSI 2 JUTA)
MAKANAN MINUMAN TERMASUK NON BKP ---- TIDAK DIPUNGUT PPN
BAGAIMANA PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS FOTOKOPI DOKUMEN? DIKENAKAN PPh 22 (1,5%) (MINIMAL TRANSAKSI 2 JUTA) PPN DIPUNGUT JIKA REKANAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP), DENGAN MINIMAL TRANSAKSI 1 JUTA CONTOH: FOTOKOPI 1,5 JUTA (REKANAN PKP), MAKA….. PPN 150.000 DI SETOR BENDAHARA NOMOR SERI FAKTUR FORMATNYA 020 – XXX.1234567891234
BAGAIMANA PERLAKUKAN PAJAK ATAS PEMBELIAN ATK DI TOKO/UD YANG MENGGUNAKAN NPWP PERORANGAN?
DIKENAKAN PPh 22 (1,5%) (MINIMAL TRANSAKSI 2 JUTA) JIKA REKANAN TDK PUNYA NPWP, MAKA PPh 22 (3%)
PPN DIPUNGUT JIKA REKANAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP), DENGAN MINIMAL TRANSAKSI 1 JUTA
TERIMA KASIH
