PEDOMAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK BPBL AMBON

PEDOMAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK BPBL AMBON I. PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga mengamanatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Disamping itu sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya. Sistem Informasi Pelayanan Publik BPBL Ambon diperlukan sebagai media sosialisasi kepada khalayak ihwal kegiatan layanan apa saja yang tersedia. Dengan menampilkan informasi layanan, pengguna layanan tidak lagi bertanya-tanya seputar layanan sehingga penyelenggara bisa lebih maksimal dalam melaksanakan layanan yang baik dan profesional. Pedoman ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi: 1. Dasar hukum 2. Visi dan misi 3. Motto 4. Ruang lingkup Tupoksi BPBL Ambon 5. profil penyelenggara, 6. profil pelaksana, 7. standar pelayanan, 8. maklumat pelayanan, 9. pengelolaan pengaduan dan 10. penilaian kinerja.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar pelayanan minimal. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M. PAN/4/2009 tentang Pdoman Umum Pnanganan Pngaduan Masyarakat Bagi Intansi Pmrintah.

III.

VISI DAN MISI

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT AMBON

VISI Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015

MISI Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan Dan Perikanan

VISI DAN MISI PELAYANAN BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT AMBON

VISI “ MENJADIKAN BALAI SEBAGAI PUSAT PELAYANAN PERIKANAN BUDIDAYA YANG PRIMA “

MISI 1. MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN RAMAH, CERMAT, DAN PROFESIONAL; 2. MENJALANKAN TUGAS SESUAI DENGAN SOP 3. MENCIPTAKAN SUASANA PELAYANAN YANG PRIMA DAN SEPENUH HATI 4. SIAP MEMENUHI KEBUTUHAN BENIH IKAN KERAPU DAN IKAN HIAS

IV.

MOTTO PELAYANAN

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT AMBON

“ CEPAT, TANGGAP, AKURAT DAN BERKUALITAS ”

V.

RUANG LINGKUP TUGAS / TUPOKSI BPBL

Tugas BPBL Ambon adalah melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama,

produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut (Pasal 62 PER.6/PERMENKP/2014 tentang organisasi dan tata kerja Balai perikanan budidaya air tawar, perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air laut) dan Fungsi dari BPBL Ambon (pasal 63 PER.6/PERMEN-KP/2014 tentang organisasi dan tata kerja Balai perikanan budidaya air tawar, perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air laut) yaitu : a) penyusunan rencana kegiatan teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan; b) pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut; c) pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya laut; d) pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut; e) pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya laut; f) pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya laut; g) pelaksanaan

layanan

pengujian

laboratorium

persyaratan

kelayakan teknis perikanan budidaya laut; h) pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut; i) pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya laut; j) pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut; dan k) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

VI. PRINSIP PELAYANAN PUBLIK Dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip - prinsip: 1. Prinsip Kesederhanaan: Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 2. Prinsip Kejelasan: Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 3. Prinsip Kepastian Waktu: Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 4. Prinsip Akurasi: Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 5. Prinsip Keamanan: Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. 6. Prinsip Tanggung Jawab: Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 7. Prinsip Kelengkapan Sarana dan Prasarana: Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). 8. Prinsip Kemudahan Akses: Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. 9. Prinsip Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan : Pelaksana pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 10. Prinsip Kenyamanan : Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

VII. PROFIL PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK BPBL Ambon merupakan Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPBL Ambon dibentuk berdasarkan PERMEN 6 tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Balai Perikanan Budidaya Air Laut,Perikanan Air Tawar, Perikanan Air Payau. BPBL Ambon terdiri dari Lima divisi, yaitu divisi Pembenihan, divisi Pembesaran, divisi HPI, divisi ikan hias, divisi hatchery mutiara keempat divisi berlokasi utama di desa Hunuth Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, sekitar 19 km dari Kota Ambon dan divisi mutiara berada di dusun Masika Jaya Kabupaten Seram Bagian Barat. Luas areal BPBL Ambon adalah 4 ha yang sebagiannya dimiliki oleh Pemda dengan status pemanfaatan sejak 1991 dan sebagiannya lagi baru diperoleh pada 2008 – 2011. Fasilitas yang ada terdiri dari perkantoran, perpustakaan, aula, asrama, perumahan karyawan, bak induk, hangar pendederan, tandon (reservoir), hatchery, laboratorium, bak – bak, gudang dan karamba jaring apung. Selanjutnya BPBL Ambon terus membudidayakan beberapa spesies ikan laut yang benilai ekonomis. Beberapa spesies yang telah dikuasai teknologi pembudidayaannya antara lain adalah ikan kerapu bebek, kerapu macan,kerapu sunu, kerapu napoleon, kakap putih, Kuwe/bubara, Bawal bintang Selain itu juga BPBL Ambon mulai membudidayakan udang vanamei dan menjadi andalan yang merupakan ikonnya BPBL Ambon yaitu ikan hias dengan Mandarin fish, Clown fish, banggai cardinal fish, angel fish, betok ambon yang secara keseluruhan teknologi pembenihannya sudah dikuasai Alamat BPBL Ambon adalah sebagai berikut :  Alamat : Jl.Laksdya Leo Watimena, Desa Waiheru Kota Ambon  Telepon : +62-911 - 362947.  Faximili : +62-911 - 3616161.  E-Mail : [email protected]

VIII. PROFIL PELAKSANA Pelaksana yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pelayanan umum / publik adalah pegawai yang secara khusus sebagai petugas layanan yang setiap saat pada hari-hari kerja selalu siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rentang waktu / jam kerja . pelaksana yang ada dalam setiap alur proses pelayanan diawali dari petugas loket sebagai penerima tamu dan kemudian diarahkan kepada petugas pelayanan umum. Identitas petugas pelayanan harus jelas dikenakan hal ini dapat dibuktikan dengan ID / tanda pengenal yang dicantumkan pada seragam mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. komponen kompetensi pelaksana untuk memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan petugas pelayanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana atau petugas dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pelayanan. Penyelenggara wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan publik, sebagai berikut: a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional; b. bertindak adil dan non diskriminatif; c. peduli, teliti dan cermat; d. bersikap ramah dan bersahabat dan tersenyum; e. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang tidak berbelitbelit; f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan g. perilaku lain yang menunjang terlaksananya penyelenggaranpelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat.

IX. STANDAR PELAYANAN Sebagai tolok ukur, standar pelayanan perlu disusun. Variabel ini bisa menjadi acuan penilaian kualitas layanan kepada masyarakat. Tujuannya tentu saja adalah layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Unsur yang harus ada dalam standar layanan sebagaimana UU 25/2009 tentang pelayanan pub;ik Penyelenggara wajib

menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Komponen standar pelayanan paling kurang meliputi: a. Dasar Hukum Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. b. Persyaratan Persyaratan adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang diperlukan (harus dipenuhi/dilakukan) dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Persyaratan pelayanan dapat berupa kelengkapan dokumen, barang, dan jasa tergantung kebutuhan masing-masing jenis pelayanan. c. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, yang mengandung tahapan kegiatan yang harus dilakukan atau dilalui dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan. d. Jangka Waktu Penyelesaian Jangka waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. e. Biaya/Tarif Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari Penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. f. Produk Pelayanan Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa penyediaan atau pengadaan barang, jasa dan/atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pemohon/masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang telah ditetapkan. g. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan. h. Kompetensi Pelaksana Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. Penyusunan komponen kompetensi pelaksana untuk memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan petugas pelayanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana atau petugas dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pelayanan. i. Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang difokuskan sebagai manajemen pengendalian internal yang berperan untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. j. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut. Merupakan mekanisme pengelolaan pengaduan, masukan berupa kritikan, saran/usulan dari masyarakat sebagai reaksi terhadap permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan. Masukan masyarakat penting untuk dikelola secara proporsional sebagai bahan untuk koreksi dan upaya perbaikan kebijakan pelayanan ke depan. k. Jumlah Pelaksana Jumlah pelaksana adalah informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya. l. Jaminan Pelayanan Jaminan pelayanan adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan. n. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN KARYA WISATA NO

KOMPONEN

1

Dasar Hukum

2 3

Tujuan Persyaratan Pelayanan

4

Sistem , Mekanisme dan Prosedur

URAIAN 1. 2. 3.

Undang –undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 25 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Keputusan Kepala Balai Perikanan budidaya Laut Ambon Nomor : 45/BPBLA/X/Tahun 2014 tentang standar pelayanan. Pengenalan kegiatan budidaya ikan laut kepada pengunjung 1.Membawa Surat Permohonan 2.secara lisan,/ kunjungan langsung 3. via telpon / fax

PEMOHON 1. 2.

Konsultasi atau observasi lapangan Mengajukan surat resmi ke kepala BPBL Ambon

KASI UTTKS Menindaklanjuti dengan mendampingi pemohon selama karya wisata berlangsung.

UNIT PELAYANAN UMUM Memberikan Informasi ke pemohon tentang pelayanan karya wisata

KEPALA BALAI Mendisposisikan persetujuan karya wisata

PEMOHON Melaksanakan karya wisata 1. 2. 3. 4. 5.

6.

5 6 7 8

Jangka Waktu Biaya / tariff Produk layanan Sarana Prasarana

9

Pengawasan Internal

10

Penanganan Pengaduan, saran dan Massukan

11 12

Jumlah petugas Evaluasi Kinerja Pelaksana

Membawa surat permohonan pengujian Sampel/ Lisan; Petugas layanan mengarahkan ke Divisi HPI Kesling BPBL Ambon; Petugas HPI menyerahkan blanko/ form pengujian sampel untuk diisi oleh pemohon; Petugasmendata dan memeriksa sampel yang akan di Uji ; Petugas memberikan informasi tentang kegiatan teknis dan mengenalkan jenis biota laut yang ada di BPBL Ambon;

Siswa pengunjung mendapatkan informasi tentang kegiatan yang ada di BPBL Ambon 3 jam Tidak dipungut Biaya Mendapatkan informasi, pengetahuan, tentang komoditas, laut - Kartu Pengunjung - Surat Permohonan Kunjungan Karya Wisata - Mikrofon - Kamera - Leaflet / Brosur - Hatchery ikan hias dan kerapu - KJA 1. Supervisi atasan langsung; 2. Sistem Pengendalian Internal 1. Pengaduan ,saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui blangko pengaduan dan kotak pengaduan yang ada; 2. Menyampaikan pengaduan, saran,dan masukan melalui Telpon 0911- 361616, sms, 082199258180/ 085243828215; 3. Email : [email protected] Maksimal 3 orang petugas Evaluasi penerapan standar Pelayanan ini dilakukan minima 1 kali dalam 3 bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

STANDAR PELAYANAN JASA LABORATORIUM NO

KOMPONEN

1

Dasar Hukum

2

Tujuan

3

Persyaratan Pelayanan

4


URAIAN 1. Undang –undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi; 2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 25 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Keputusan Kepala Balai Perikanan budidaya Laut Ambon Nomor : 45/BPBLA/X/Tahun 2014 tentang standar pelayanan. Meningkatkan pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan dalam pengendalian penyakit dan kualitas lingkungan budidaya 1.Membawa Surat Permohonan, secara lisan,/ kunjung langsung 2.Membawa sampel Uji 3.Mengisi Form Pengujian Sampel

PENGGUNA JASA Datang langsung ke Unit Pelayanan Umum BBL Ambon

UNIT PELAYANAN UMUM Memberikan Informasi ke pengguna Jasa tentang pelayanan jasa Uji Lab. Meliputi

ADMINISTRATOR LAB Menerima Sampel dan mencatat dalam FPPC

Menerima Hasil pengujian Lab

1. 2.

5 6 7 8


9

Pengawasan Internal

ANALIS Pengujian Sampel

Pemohon mengajukan surat permohonan/ datang langsung ke BPBL Ambon; Unit Pelayanan Umum memberikan informasi ke pengguna jasa tentang jenis layanan uji laboratorium; 3. Pengguna jasa selanjutnya diarahkan ke bagian administrator lab; 4. Administrator lab menerima sampel kemudian mencatat dalam FPPC; 5. Analis melakukan pengujian sampel; 6. Pengguna jasa/ pemohon menerima sampel yang telah diuji. 3 jam Biaya Sesuai tarif yang ditetapkan Hasil Uji sampel - Ruang penerimaan Sampel - Ruang Tunggu - Formulir Isian sampel uji - Ruang Kualitas Air - Ruang Mikrobiologi - Ruang Parasit - Ruang PCR - Ruang Bahan - Ruang sterilisasi - Ruang Staf - Peralatan Uji sampel - Laporan Hasil Uji 1. Supervisi atasan langsung

10


11 12


2. Sistem Pengendalian Internal 1. Pengaduan ,saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui blangko pengaduan dan kotak pengaduan yang ada; 2. Menyampaikan pengaduan, saran,dan masukan melalui Telpon 0911- 361616, sms, 082199258180/ 085243828215; 3. Email : [email protected] Maksimal 2 orang petugas Evaluasi penerapan standar Pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 3 bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

STANDAR PELAYANAN MAGANG, PKL, PRAKERIN NO

KOMPONEN

1

Dasar Hukum

2

Tujuan

3


4


URAIAN 1. Undang –undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. 2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 25 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Keputusan Kepala Balai Perikanan budidaya Laut Ambon Nomor : 45/BPBLA/X/Tahun 2014 tentang standar pelayanan. Meningkatkan kompetensi siswa, Mahasiswa, Petugas Teknis & Masyarakat tentang Cara Budidaya ikan yang baik 1.Konsultasi, survey lapangan tentang kegiatan yang ada diBPBL Ambon 2. Membawa Surat Permohonan, 3. Membuat Proposal ( PKL /Penelitian) 4. Melaksanakan Seminar (Pkl/ Penelitian) 5.Menyerahkan Laporan Singkat PKL & Penelitian 6. Menyerahkan Skripsi PEMOHON Ke unit pelayanan umum BPBL ambon untuk mencari informasi kegiatan PKL Magang, Prakerin

UNIT PELAYANAN UMUM Memberikan blanko konsultasi untuk diisi dan mengarahkan ke koord. Divisi untuk konsultasi

Tidak Koord. Divisi Memberikan informasi

Ya PEMOHON Menerima surat keterangan Selesai………… 1. KEPALA BALAI menandatangani surat keterangan selesai penelitian, PKL, Magang, Prakerin

PEMOHON 1. Melaksanakan Pkl/Magang,/ Prakerin 2. Membuat laporan hasil kegiatan 3. Mengumpulkan Laporan hasil kegiatan di Perpustakaan

2. 3.

PEMOHON Mengembalikan blanko konsultasi ke unit pelayanan umum Membuat proposal Mengajukan surat resmi ke kepala BPBLA

Pengadmin. Surat/arsiparis Memproses surat sesuai SOP

KEPALA BALAI Mendisposisikan persetujuan pkl/ Magang/ Prakerin ke kasi pengujian & duktek

KASI PENGUJIAN DAN DUKTEK Menindaklanjuti dengan memberi arahan kepada pemohon, dan menunjuk pembimbing lapangan, berkoordinasi dengan koord. Divisi (tembusan ke kasubbag TU (cq. Pengadmin. Persuratan / arsiparis)

1. 2. 3. 4. 5.

Pemohon berkunjung ke BPBL, petugas Loket mengarahkan ke Unit Pelayanan Umum; Petugas Pelayanan umum menerima,mendata Pemohon; Petugas Pelayanan memberikan Informasi sesuai dengan yang dibutuhkan; Petugas pelayanan umum Mengisi form memo pengantar; Memo Pengantar dan kartu pengunjung diserahkan kepada Sipemohon dan

diarahkan ke divisi yang dituju; Petugas teknis / Koordinator lapangan mengisi memo Pengantar, menjelaskan dan memberikan informasi kepada sipemohon terkait dengan rencana kegiatan PKL/ Penelitian,Magang; 7. Pemohon mengembalikan kartu pengunjung dan Memo pengantar kebagian Pelayanan umum; 8. Petugas pelayanan umum menerima dan menyarankan agar sipemohon membuat surat penelitian yang dilampiri dengan Proposal kegiatan; 9. Surat diproses dan ditujukan ke Kasie Pengujian dan Duktek, kegiatan siap dilaksnakan dengan Seminar PraPenelitian dan dilanjutkan dengan kegiatan ; 10. Pemohon melakukan Seminar hasil Peneltian setelah Selesai kegiatan; 11. Pemohon menyerahkan Laporan penelitian/ PKL/Prakerin/magang; 12. Kasi Pengujian dan Duktek menyerahkan Sertifikat/ surat keterangan 1-2 jam Sesuai tariff yang ditetapkan Hasil Uji sampel - Ruang Tunggu, - Ruang Pelayanan - Formulir pengunjung, - Buku Tamu - Kartu Pengunjung - Sarana prasarana teknis ( bak Induk,hatchery,Ikan Hias,KJA, Laboratorium) - Memo Pengantar - Surat Permohonan, PKL, Prakerin, Penelitian, & Magang 1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem Pengendalian Internal 1.Pengaduan ,saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui blangko pengaduan dan kotak pengaduan yang ada 2. Menyampaikan pengaduan, saran,dan masukan melalui Telpon 0911- 361616, sms, 082199258180/085243828215 3. Email : [email protected] 1 orang ( dikondisikan dengan kegaiatn yang diikuti) Evaluasi penerapan standar Pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 3 bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 6.

5 6 7 8


9

Pengawasan Internal

10


11 12


STANDAR PELAYANAN PENGADAAN INDUK DAN BENIH NO

KOMPONEN

1

Dasar Hukum

2

Tujuan

3


4


URAIAN 1. Undang –undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. 2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 25 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Keputusan Kepala Balai Perikanan budidaya Laut Ambon Nomor : 45/BPBLA/X/Tahun 2014 tentang standar pelayanan. Meningkatkan pelayanan prima kepada para pembeli induk, benih, & telur ikan secara cepat dan mudah 1. Membawa Surat Permohonan 2. Secara lisan,/ kunjungan langsung 3. Via telpon / fax PEMBELI/KONSUMEN Datang langsung ke Unit Pelayanan Umum BBL Ambon

UNIT PELAYANAN UMUM Memberikan Informasi ke pembeli tentang ketersediaan/kesesuaian jenis, jumlah, harga komoditas yang akan dibeli , kemudian menyerahkan Memo

Pengantar Pelayanan untuk diisi

Negosiasi tentang Jumlah komoditas, transportasi, pembayaran.

PEMBELI/KONSUMEN 1. 2.

5 6 7 8


9

Pengawasan Internal

10


11 12


UNIT PENJUALAN Negosiasi tentang Jumlah & jenis Komoditas, Packing, Trasportasi, dan Pembayaran

Unit Produksi

Pemohon Membawa surat permohonan / Lisan Petugas layanan memberikan informasi dan menjelaskan ketersediaan Benih, telur dan induk di BPBL Ambon; 3. Petugas mengarahkan ke Unit Penjualan / tim Penjualan; 4. Tim Penjualan/ unit penjualan melakukan negosiasi tentang ketersediaan komoditas, proses packing, dan transportasi; 5. Pemohon mendapatkan Komoditas yang diinginkan. 2 – 4 jam Biaya sesuai tariff yang ditetapkan Mendapatkan komoditas benih, induk dan telur yang diinginkan Buku Tamu, Ruang Tunggu, Ruang Pelayanan, Kartu Pengunjung, Memo Pengantar, Kwitansi, Daftar Harga Jual , Komoditas Hasil Budidaya BBL Ambon, Perlengkapan Packing, Transportasi 1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem Pengendalian Internal 1. Pengaduan ,saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui blangko pengaduan dan kotak pengaduan yang ada 2. Menyampaikan pengaduan, saran,dan masukan melalui Telpon 0911- 361616, sms, 082199258180 /085243828215. 3. Email : [email protected] Maksimal 3 orang petugas Evaluasi penerapan standar Pelayanan ini dilakukan minima 1 kali dalam 3 bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

2 3


4


1. 2. 3.

Undang –undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 25 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Keputusan Kepala Balai Budidaya Laut Ambon Nomor 4.71/BBLA/KPTS/ I/ 2013 tentang Penunjukkan Tim Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat. 6. Keputusan Kepala Balai Perikanan budidaya Laut Ambon Nomor : 45/BPBLA/X/Tahun 2014 tentang standar pelayanan. Meningkatkan perbaikan layanan masyarakat 1. Pengunjung, Stake holder, masyarakat / pengguna layanan jasa; 2. Mengisi Blanko pengaduan PENGGUNA LAYANAN Menyampaikan laporan pengaduan secara lisan dan tertulis Via Telepon, Fax, Kotak pengaduan, Email

UNIT PELAYANAN UMUM Melaporkan Ke Kepala Balai

KEPALA BALAI Mendisposisikan Ke Tim Pengaduan

KEPALA BALAI Mempelajari rumusan tanggapan Menyampaikan tanggapan ke Pengguna Layanan

TIM TEKNIS Melakukan pembahasan dan telaah serta membuat rumusan tanggapan

Perbaikan Kualitas Layanan PENGGUNA LAYANAN Tanggapan Pengaduan UNIT KERJA (Lab. Divisi Produksi, Pelayanan Umum) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5 6 7 8


Pengunjung/ pengguna layanan jasa berkunjung ke BPBL, dan menyampaikan maskud dan tujuan ke petugas loket; Petugas Loket mengarahkan untuk mengisi Blanko pengaduan ; Pengguna jasa mengisi blanko pengaduan dan memasukannya dikotak pengaduan ; Petugas Pelayanan umum minimal sebulan sekali melakukan pengecekan dalam Kotak pengaduan; Petugas pelayanan melaporkan hasil rekapan pengaduan masyarakat dan menyerahkan ke Tim Tindaklanjut pengaduan Masyarakat ; Tim Tindaklanjut pengaduan membahas isi pengaduan mencari solusi / pemecahan masalah dari pengaduan tersebut; Tim Tindaklanjut Pengaduan melaporkan ke Kepala Balai;

7. Kepala Balai memberikan instruksi untuk perbaikan layanan. 1 bulan Tidak kena tariff Peningkatan perbaikan layanan sesuai standar pelayanan - Ruang Tunggu, - Loket

9

Pengawasan Internal

10

Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan

11 12


- Blanko Pengaduan - Kotak Pengaduan - Pena 1. Supervisi atasan langsung; 2. Sistem Pengendalian Internal 1. Pengaduan ,saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui blangko pengaduan dan kotak pengaduan yang ada; 2. Menyampaikan pengaduan, saran,dan masukan melalui Telpon 0911- 361616, sms, 082199258180/ 085243828215; 3. Email : [email protected] 1 orang Evaluasi penerapan standar Pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 3 bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN NO

KOMPONEN

1

Dasar Hukum

2 3


4


URAIAN 1. 2. 3.

Undang –undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 25 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Keputusan Kepala Balai Perikanan budidaya Laut Ambon Nomor : 45/BPBLA/X/Tahun 2014 tentang standar pelayanan. Meningkatkan pengetahuan dan informasi pembaca / pengunjung Perpustakaan 1. Membawa KTP/ Kartu Identitas diri 2. Mengisi Biodata di Buku Pengunjung PENGGUNA LAYANAN Satpam/ petugas loket

PETUGAS PERPUSTAKAAN

Pendataan identitas pengunjung

PENGGUNA LAYANAN - Membaca, menulis, mengcopy , meminjam - Jika meminjam, Kartu identitas pengunjung diserahkan sebagai jaminan selama 3 hari

PETUGAS PERPUSTAKAAN - Menata kembali buku , jurnal, artikel yang dibaca - Mengembalikan Kartu Identitas Pengunjung, jika bku yang dipinjam sudah dikembalikan

1. 2. 3. 4.

5 6 7 8


9

Pengawasan Internal

10


Pemohon berkunjung ke BPBL, petugas Loket mengarahkan ke Unit Pelayanan Umum; Petugas Pelayanan umum menerima,mendata Pemohon; Petugas Pelayanan memberikan Informasi sesuai dengan yang dibutuhkan diarahkan ke Perpustakaan; Petugas perpustakaan mendata diri Pengunjung dibuku pengunjung;Jika terdapat peminjaman Buku , maka petugas perpus meminta Kartu Identitas diri sebagai jaminan ( jangka Waktu peminjaman (3 hari);

5. Jika Buku sudah dikembalikan Kartu Identitas peminjam dikembalikan ; 5 -10 menit Tidak kena tariff Mendapatkan Informasi,Pengetahuan dan refrensi tentang dunia perikanan, dll - Ruang Tunggu, - Ruang Pelayanan - Buku Tamu /pengunjung - Leaflet/brosur - Buku, Jurnal, artikel, majalah 1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem Pengendalian Internal 1. Pengaduan ,saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui blangko pengaduan dan kotak pengaduan yang ada;

2.

Menyampaikan pengaduan, saran,dan masukan melalui Telpon 0911- 361616, sms, 082199258180/085243828215 ; 3. Email : [email protected] 2 orang Evaluasi penerapan standar Pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 3 bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

11 12


X.

MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan bernama lain janji layanan. Isinya adalah kesanggupan dan janji dalam menyelenggarakan layanan. Indikator ini wajib dipampang secara jelas dan luas. Maklumat ini berguna bagi pengguna layanan sebagai bentuk perjanjian sosial antara penyelenggara dan pengguna layanan. Kegunaannya antara lain: 1. Meningkatkan responsivitas penyelenggara layanan terhadap pengguna layanan; 2. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan; 3. Meningkatkan kinerja dan kualitas layanan secara menyeluruh

MAKLUMAT PELAYANAN BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON DENGAN INI KAMI PIMPINAN, KARYAWAN DAN KARYAWATI BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGKAN YANG BERLAKU

XI. PENGELOLAAN PENGADUAN Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut. Merupakan mekanisme pengelolaan pengaduan, masukan berupa kritikan, saran/usulan dari masyarakat sebagai reaksi terhadap permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan. Masukan masyarakat penting untuk dikelola secara proporsional sebagai bahan untuk koreksi dan upaya perbaikan kebijakan pelayanan ke depan. BPBL Ambon menerima dan melayani pengaduan masyarakat dan menyelesaikannya dengan baik. BPBL Ambon mengadakan penelusuran untuk mencari akar permasalahan dari setiap pengaduan, kemudian menyelesaikannya sesuai dengan prosedur tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. BPBL Ambon merekam semua laporan pengaduan dan tindakan perbaikannya.

Garis besar prosedur pengaduan masyarakat adalah sebagai berikut: 1.

Pengguna Jasa melakukan pengaduan secara tertulis (melalui e-mail: [email protected] atau mengisi kotak pengaduan) dan tidak tertulis (melalui telepon di nomor melalui Telpon 0911- 361616, sms, 082199258180/ 085243828215; atau datang langsung).

2.

Petugas Loket mengarahkan untuk mengisi Blanko pengaduan ; Pengguna jasa mengisi blanko pengaduan dan memasukannya dikotak pengaduan ;

3.

Petugas Pelayanan umum minimal sebulan sekali melakukan pengecekan dalam Kotak pengaduan;

4.

Petugas pelayanan melaporkan hasil rekapan pengaduan masyarakat dan menyerahkan ke Tim Tindaklanjut pengaduan Masyarakat ;

5.

Tim Tindaklanjut pengaduan membahas isi pengaduan mencari solusi / pemecahan masalah dari pengaduan tersebut;

6.

Tim Tindaklanjut Pengaduan melaporkan ke Kepala Balai;

7.

Kepala Balai memberikan instruksi untuk perbaikan layanan..

8.

Pengguna jasa menerima hasil tangapan dan selesai.

XII. PENILAIAN KINERJA Ukuran sebuah penyelenggaraan pelayanan publik yang baik Salah satunya adalah penilaian dari pengguna layanan. Dari mereka, penyelenggara layanan akan memperoleh banyak asupan opsi peningkatan layanan. Cara mendapatkan penilaian pelanggan, salah satunya melalui penyediaan sarana penilaian layanan publik dari pengguna. Boleh jadi, sarana itu berupa kotak kepuasan pelanggan atau sarana digital dalam rupa layar sentuh. Poin pentingnya adalah masukan dari pengguna akan memperkaya opsi peningkatan layanan publik. 1. Survey IKM

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan sebuah instrumen sebagai alat ukur atau sebagaiumpan balik kepada masyarakat sebbagai pengguna jasa layanan bahawa pelayanan BPBL Ambon apa telah sesuai dengan atau tidak untuk itu digunakanlah survei indeks kepuasn masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada Balai Budidaya Laut Ambon yaitu pelaksananan kegiatannya berlangsung secara periodik setiap 6 bulan (per smester) terhadap bidang Pelayanan : 1. Magang, kerjasama pelatihan, prakerin, PKL, Penelitian 2. Kunjungan teknis, karya wisata 3. Pelayanan Perpustakaan 4. Pelayanan laboratorium 5. Pelayanan kegiatan hasil produksi dan perekayasaan, 6. Konsultasi budidaya laut 7. informasi teknologi pembenihan dan budidaya.

XIII.

PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Jenis – jenis pelayanan umum/ publik yang disediakan oleh BPBL Ambon adalah : 1) Pelayanan standarisasi  Pelayanan standardisasi meliputi penyediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang akuakultur kepada masyarakat;  Pelayanan standarisasi penerapan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik CPIB  Pelayanan standarisasi penerapan Cara Budidaya ikan Yang Baik (CBIB) 2) Informasi dan publikasi :  Jasa informasi, publikasi dan perpustakaan meliputi penyediaan informasi petunjuk teknis, leaflet, poster, newsletter, booklet dan peminjaman bukubuku 3) Pelayanan Bimbingan teknik budidaya Laut  Jasa magang, pelatihan, di pembenihan udang dan ikan, pengendaliaan hama dan penyakit ikan/udang dan lingkungan budidaya, nutrisi dan teknologi pakan buatan dan produksi pakan alami;  Pelayanan Diseminasi  Denfarm  Pendampingan Kelompok Pembudidaya  Pendampingan Kawasan budidaya / minapolitan  Pendampingan BBIP 4) Jasa hasil produksi meliputi pelayanan hasil produksi di bidang pembenihan ikan antara lain:  Benih Ikan kerapu bebek  Benih Ikan kerapu macan  Ikan kerapu bebek ukuran konsumsi  Ikan kerapu macan ukuran konsumsi  Ikan kuwe / bubara  Ikan Kakap Putih  Udang Vanamei 5) Jasa laboratorium meliputi pelayanan dari tiga laboratorium yaitu : 1) Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yaitu analisa kesehatan ikan, mikrobiologi dan kualitas air;

XIV.

SKEMA ALUR SISTEM INFFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Sistem Informasi Pelayanan Publik BPBL Ambon

Secara Elektronik

Melalui Website BPBL Ambon : www.bpblambon.kkp.org Media sosial Facebook

Secara Langsung

Melalui Petugas Pelayanan Umum

Melalui booklet, leaflet, brosur

XV. PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIT PELAYANAN BPBL AMBON 1. BPBL Ambon memastikan kompetensi semua personel dibidangnya masing-masing, dan memberikan penyeliaan yang memadai bagi personel yang sedang menjalani pelatihan 2. BPBL Ambon mengidentifikasi dan merumuskan sasaran pendidikan, pelatihan dan keterampilan personel. 3. BPBL Ambon melaksanakan pelatihan keterampilan personel secara periodik, baik pelatihan internal maupun eksternal. 4. BPBL Ambon mengevaluasi hasil pelatihan personel. 5. BPBL Ambon melaksanakan penyeliaan/supervisi yang memadai bagi personel baru sampai dinyatakan kompeten untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebijakan BPBL Ambon. 6. BPBL Ambon menetapkan dan memelihara uraian tugas semua personil 7. BPBL Ambon memelihara semua rekaman data personel, meliputi data pendidikan dan pelatihan, ketrampilan, kompetensi dan pengalaman. Prosedur pelaksanaan pelatihan adalah sebagai berikut : 1) Internal Training Internal training meliputi on the job training untuk personel baru. 1) Kepala Seksi UTTKS membuat jadwal pelatihan on the job training. 2) Untuk on the job training bagi personel baru materi pelatihan disampaikan oleh personel senior. 3) Personel yang telah mengikuti pelatihan, diwajibkan membuat laporan tertulis (jurnal kegiatan harian) ditujukan kepada Kepala BPBL Ambon. 2) Eksternal training Pelatihan dilaksanakan karena adanya undangan dari pihak luar. 1) Kepala BPBL Ambon menunjuk personil yang kompeten untuk mengikuti pelatihan dari luar. 2) Bagian administrasi menyiapkan surat tugas kepada personel yang bersangkutan untuk mengikuti pelatihan yang ditandatangani oleh Kepala BPBL Ambon 3) Selama mengikuti pelatihan, personel diberi biaya transportasi dan akomodasi sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. 4) Personel yang telah mengikuti pelatihan, diwajibkan membuat laporan tertulis ditujukan kepada Kepala BPBL Ambon. 5) Semua kegiatan pelatihan personel diarsipkan oleh Bagian Administrasi.

PEDOMAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK BPBL AMBON

Recommend Documents