PEDOM MAN PENYUSUNAN L P P D TAHUN 2015 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENYUSUNAN

LTAHUN PP D 2015 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, harus bertolak dan bermuara pada tujuan EKPPD yakni menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) Undangundang 32 tahun 2004. Melihat urgensi dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan pembangunan di daerah, Pasal 27 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sebuah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang merupakan hasil evaluasi mandiri Pemda (self-assessment) terhadap berbagai dimensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD ini kemudian akan dievaluasi lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat dalam proses Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dilaksanakan setiap tahunnya. Hasil evaluasi kemudian akan dikembalikan kepada masingmasing Pemda sebagai masukan dalam proses perencanaan, penganggaran hingga pengembangan kapasitas kebijakan, kelembagaan dan aparatur Pemerintah Daerah. Tata cara penyusunan LPPD dimaksud di atas, diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Laporan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, yang akan menjadi agenda pembahasan utama dalam pertemuan hari ini. Secara spesifik, pertemuan sosialisasi hari ini akan membahas berbagai aspek yang menyangkut penyusunan LPPD Tahun 2015 antara lain format, instrumen hingga petunjuk pengisian capaian kinerja yang digunakan dalam LPPD.

Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2014

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

………………………………………………………………………..

i

DAFTAR ISI

………………………………………………………………………..

II

1.

SE Mendagri Nomor 120.04/5043/OTDA, tanggal 10 Desember 2014 ……………...

2.

SE Mendagri Nomor 120.04/385/OTDA, tanggal 3 Februari 2014 ……………………

3.

SE Mendagri Nomor 120.04/7303/OTDA, tanggal 26 Desember 2012 ………………

4.

Lampiran SE 120.04/7307/OTDA/2012, tanggal 26 Desember 2012 ………………...

5.

SE Mendagri Nomor 120.04/1050/OTDA, tanggal 15 Februari 2012 ...………………

6.

SE Mendagri Nomor 120/313/OTDA, tanggal 24 Januari 2011 ……………………….

7.

Format Penyusunan LPPD (Format sampul) ……………………………...…………….

1

8.

Petunjuk Pengisian IKK …………………………………………………………………….

11

9.

Program Nasional……………………………………………………………………………

29

10.

Lampiran: …………………………………………………………………………………....

48

a. Prioritas Pembangunan Nasional ……………………………………………………...

48

b. Template Provinsi ……………………………………………………………………….

49

c. Template Kota …………………………………………………………………………...

72

d. Template Kabupaten ……………………………………………………………………

91

11.

Modul Pengisian IKK


PETUNJUK PENGISIAN IKK

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8 JAKARTA PUSAT 10110

Jakarta, 31 Desember 2015 No mor Sifat Lam Peal

:

Kepada Yth.

: Sangat Segera : : Pedoman Penyusunan LPPD

Sdr. Gubernur Sdr. Bupati Sdr. Walikota diSELURUH INDONESIA

Surat Edaran Nomor : 120.04./7504/OTDA Tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2015 Sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat, bersama ini dengan hormat dimohon perhatian Saudara Gubernur, Bupati dan Walikota terkait dengan penyusunan LPPD tahun 2015, hal-hal sebagai berikut : 1. Format penyusunan LPPD tahun 2015 untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota secara prinsip, baik substansi maupun teknis perhitungan, agar tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/5043/OTDA tanggal 10 Desember 2014 perihal Penyusunan LPPD Tahun 2014; 2. Dalam penyusunan LPPD tahun 2015 agar memperhatikan penyesuaian dan penyempurnaan redaksional pada Tataran Pengambil Kebijakan, Tataran Pelaksana Kebijakan dan Pelaksanaan Urusan; (terlampir) 3. Mengingat LPPD tahun 2015 akan menjadi pedoman pelaksanaan EKPPD tahun 2016 dan rujukan Kementerian/Lembaga maka agar setiap capaian kinerja dalam LPPD harus didukung dengan data yang objektif, akuntabel dan disusun secara rapih dan baik;

-2

4. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah bahwa LPPD Tahun 2015 disampaikan kepada Pemerintah secara berjenjang, yaitu LPPD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dan LPPD Kabupaten dan Kota melalui Gubernur paling lambat tanggal 31 Maret 2015; 5. Terhadap capaian kinerja provinsi yang berasal dari hasil agregrasi capaian kinerja kab/kota agar dikoordinasikan oleh SKPD-SKPD terkait supaya tidak terjadi perbedaan capaian kinerja; 6. Seluruh elemen data kinerja tahun 2015 harus bersumber pada data kinerja dari masing-masing SKPD (tidak bersumber dari BPS kecuali data PDRB) dan disampaikan kepada Tim Penyusun LPPD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk didokumentasikan sebagai data pendukung. Apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Merdeka Utara No. 7 - 8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/faxmile (021) 3440783 atau email [email protected]. Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

a.n MENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH

DR. SUMARSONO, MDM

Tembusan, disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan; Para Anggota Tim Nasional EPPD; Sdr. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sdr. Kepala BPKP Pusat; Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI


KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Desember 2014 Yth.

Kepada 1. Sdr. Gubernur 2. Sdr. Bupati 3. Sdr. Walikota diSELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN NOMOR: SE.120.04/5043/OTDA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2014 Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD kepada masyarakat, yang digunakan sebagai data Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara Gubernur, Bupati, dan Walikota hal-hal sebagai berikut: 1.

2. 3. 4. 5.

Penyusunan LPPD dan pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk LPPD provinsi, kabupaten dan kota Tahun 2014 agar mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/385/OTDA tanggal 3 Februari 2014 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2013, terlampir; Sesuai ketentuan yang berlaku, LPPD Tahun 2014 disampaikan kepada Pemerintah secara berjenjang, yaitu untuk LPPD Provinsi melalui Menteri Dalam Negeri, dan untuk LPPD Kabupaten dan Kota melalui Gubernur paling lambat tanggal 31 Maret 2015; Capaian kinerja dalam LPPD Tahun 2014 harus bersumber pada elemen data kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan bukan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kecuali elemen data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Menugaskan Kepala Unit Kerja yang menangani penyusunan LPPD untuk mengkonsolidasikan capaian kinerja masing-masing SKPD dan mendokumentasikan data pendukung dari masing-masing elemen data capaian kinerja tersebut; dan Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2014 disampaikan dalam bentuk compact disc (CD) kepada para gubernur di 34 (tiga puluh empat) provinsi, melalui kantor perwakilan masing-masing provinsi di Jakarta, sebagaimana terlampir.

Apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No.7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/ faximile: (021) 344 0783 dan email: [email protected]. Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Tembusan, disampaikan Kepada Yth,: 1. 2. 3. 4. 5.

Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan; Bapak Kepala BPKP Pusat di Jakarta; Sdr. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD di seluruh Indonesia.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 3 Februari 2014 Nomor Sifat Lampiran Perihal

: 120.04/385/OTDA : SEGERA : : Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2013.

Kepada Yth. 1. Sdr. Gubernur 2. Sdr. Bupati 3. Sdr. Walikota diSELURUH INDONESIA


Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD kepada masyarakat, untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara Gubernur, Bupati, dan Walikotahalhal sebagai berikut : 1. LPPD dan pengisian IKK Tahun 2013 agar disusun dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/7303/OTDA tanggal 26 Desember 2012 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2012; 2. Format LPPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) disampaikan kepada Pemerintah tepat waktu sesuai dengan ketentuan atau paling lambat tanggal 31 Maret 2014. Perlu kami sampaikan bahwa “ketepatan waktu” penyampaian LPPD merupakan salah satu IKK dalam LPPD; 3. Seluruh elemen data kinerja Tahun 2013 harus bersumber dari data kinerja masingmasing SKPD (tidak bersumber dari data BPS kecuali data PDRB); 4. Menugaskan Kepala Biro Pemerintahan untuk bertanggung jawab mengkonsolidasikan LPPD dan IKK Tahun 2013 yang disampaikan oleh Bupati dan Walikota untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah melalui Gubernur; 5. Menugaskan pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada butir 4 (empat) untuk meneliti kelengkapan dokumen LPPD; 6. Pemerintah Kabupaten dan Kota yang diharapkan menyusun dan menyerahkan LPPD, karena disamping untuk mengetahui kinerja masing-masing, juga akan mempengaruhi capaian kinerja Pemerintah Provinsi.


3

Apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/faximile (021) 344 0783 dan email @kemendagri.go.id. Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. : 1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan; 2. Para Anggota Tim Nasional EPPD; 3. Sdri. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 4. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 5. Sdr. Kepala BPKP Pusat di Jakarta; 6. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD diseluruh Indonesia; 7. Sdr. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 26 Desember 2012 Nomor Sifat Lampiran Perihal




Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara Gubernur, Bupati, dan Walikotahal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa penyusunan LPPD Tahun 2012 untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota secara prinsip, baik substansi maupun teknis perhitungan, agar tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120.04/1050/OTDA tanggal 15 Februari 2012 perihal penyusunan LPPD Tahun 2014, dalam rangka EKPPD beserta lampirannya. 2. Namun demikian ada penyesuaian/penyempurnaan beberapa IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan dan Tataran Pelaksana Kebijakan, yang rinciannya sebagaimana terlampir pada Surat Edaran ini. 3. Penyampaian LPPD Tahun 2012 kepada Pemerintah paling lambat tanggal 31 Maret 2013 baik untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu diharapkan ada koordinasi yang lebih baik antara SKPD teknis provinsi dengan SKPD teknis Kabupaten dan Kota. 4. Seluruh elemen data kinerja tahun 2012 harus bersumber pada data kinerja dari masing-masing SKPD (tidak bersumber dari data BPS kecuali data PDRB). 5. Pemerintah Kabupaten dan Kota yang diharapkan menyusun dan menyerahkan LPPD, karena disamping untuk mengetahui kinerja masing-masing, juga akan mempengaruhi capaian kinerja Pemerintah Provinsi.


5

Apabila dianggap perlu penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/faximile (021) 344 0783. Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya,

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. : 1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan; 2. Para Anggota Tim Nasional EPPD; 3. Sdri. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 4. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 5. Sdr. Kepala BPKP Pusat di Jakarta; 6. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD diseluruh Indonesia; 7. Sdr. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat.


6

LAMPIRAN SE MENDAGRI NOMOR 120.04/7303/OTDA/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 PENYEMPURNAAN IKK PEMERINTAHAN KOTA PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Lampiran II.1 Pengambil Kebijakan NO (1) 1.

ASPEK (2) KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

FOKUS

NO

(3) Peraturan Tentang Kependudukan

(4) 4

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

(5) Pengurusan E-KTP

(6) Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP

Jenis Data (Tahun 2012) -

(7) Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP Jumlah penduduk yang wajib berKTP

Lampiran II.3 Urusan Pemerintahan NO

URUSAN

NO

IKK

(1) 3

(2) Lingkungan Hidup

(3) 24

12

Ketenagakerjaan

46

Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh

15

KB & KS

54

Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan

22

Sosial

68

(5) Kebersihan

Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan


RUMUS/PERHITUNGAN (6) Jumlah pasar tradisional tergolong baik ------------------------------------------------------ x 100% Jumlah seluruh pasar tradisional Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif ------------------------------------------------------ x 100% Jumlah pekerja/buruh Jumlah desa/kelurahan --------------------------------PLKB/PKB

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun -------------------------------------------------------- 100% Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan social dalam satu tahun

Capaian Kinerja (8) …………%

…………%

…………%

Capaian Kinerja (8)

Keterangan (9)

Keterangan (9) - Tergolong baik sesuai dengan kriteria Adipura - Jumlah pekerja/buruh diperoleh dari Dinas Provinsi dan Kab Kota - Target 2016 adalah 50% - Petugas lapangan KB (PLKB) adalah PNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh pejabat berkompeten, sedangkan Penyuluh KB (PKB) adalah PNS yang memiliki jabatan fungsional. - Laporan instansi teknis terkait antara lain dinas sosila/kesejahteraan social kabupaten

…………%

7

LAMPIRAN SE MENDAGRI NOMOR 120.04/7303/OTDA/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 PENYEMPURNAAN IKK PEMERINTAHAN KABUPATEN PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Lampiran III.1 Pengambil Kebijakan NO (1) 1.

ASPEK (2) KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

FOKUS

NO

(3) Peraturan Tentang Kependudukan

(4) 4

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

(5) Pengurusan E-KTP

(6) Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP

Jenis Data (Tahun 2012) -

(7) Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP Jumlah penduduk yang wajib berKTP

Lampiran III.3 Urusan Pemerintahan NO

URUSAN

NO

IKK

(1) 3


(3) 24

12

Ketenagakerjaan

47


15

KB & KS

55


22

Sosial

69

(5) Kebersihan

Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan



Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun -------------------------------------------------------- 100% Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan social dalam satu tahun


…………%

…………%

Capaian Kinerja (8)

Keterangan (9)

Keterangan (9) - Tergolong baik sesuai dengan kriteria Adipura - Jumlah pekerja/buruh diperoleh dari Dinas Provinsi dan Kab Kota - Target 2016 adalah 50% - Petugas lapangan KB (PLKB) adalah PNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh pejabat berkompeten, sedangkan Penyuluh KB (PKB) adalah PNS yang memiliki jabatan fungsional. - Laporan instansi teknis terkait antara lain dinas sosila/kesejahteraan social kabupaten

…………%

8

LAMPIRAN SE MENDAGRI NOMOR 120.04/7303/OTDA/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 PENYEMPURNAAN IKK PEMERINTAHAN PROVINSI PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Lampiran I.3 Urusan Pemerintahan NO

URUSAN

NO

(1) 3


(3) 17

12

Ketenagakerjaan

36

15

KB & KS

43

IKK (4) Kebersihan

Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan




…………%

…………%

Keterangan (7) - Tergolong baik sesuai dengan kriteria Adipura - Jumlah pekerja/buruh diperoleh dari Dinas Provinsi dan Kab Kota - Target 2016 adalah 50% - Petugas lapangan KB (PLKB) adalah PNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh pejabat berkompeten, sedangkan Penyuluh KB (PKB) adalah PNS yang memiliki jabatan fungsional.

9

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 15 Februari 2012 Nomor Sifat Lampiran Perihal




Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara Gubernur, Bupati, dan Walikotahal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa penyusunan LPPD Tahun 2014 untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota secara prinsip baik substansi maupun teknis perhitungan, agar tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/313/OTDA tanggal 24 Januari 2014 perihal penyusunan LPPD Tahun 2013, dalam rangka EKPPD beserta lampirannya. 2. Namun demikian ada sedikit perubahan teknis perhitungan yang perlu dicermati dalam penyusunan LPPD untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2014, yaitu IKK No. 19 pada lampiran I.2, II.2, dan III.2, semula data diisikan dalam bentuk satuan aset, diubah dalam bentuk satuan Rupiah (Nominal). 3. Untuk IKK No. 2, urusan pilihan pada lampiran I.3 (ekspor hasil perikanan) semula data diisikan dalam bentuk Rupiah, diubah dalam bentuk ton per tahun; 4. Selanjutnya IKK No: 1, urusan pilihan pada lampiran II.3, dan III.3 (produksi perikanan), semula data diisikan dalam bentuk Rupiah, diubah dalam bentuk ton per tahun.


10

Apabila dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/faximile (021) 344 0783. Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya,

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. : 1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan; 2. Para Anggota Tim Nasional EPPD; 3. Sdri. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 4. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 5. Sdr. Kepala BPKP Pusat di Jakarta; 6. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD diseluruh Indonesia; dan 7. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia


11

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 24 Januari 2011 Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : : :

120/313/OTDA SEGERA 1 (Satu) berkas Penyusunan LPPD Tahun 2010.



Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE.120.04/256/OTDA Tanggal 19 Februari 2009 perihal IKK untuk LPPD Tahun 2008 dalam rangka EKPPD, yang digunakan sebagai format LPPD tahun 2008 dan 2009, perlu disempurnakan kembali guna kelancaran teknis operasional penyusunan LPPD tahun 2010 dan IKK-IKK nya. 2. Format IKK yang digunakan untuk LPPD tahun 2010 pada Tataran Pengambil Kebijakan dan Tataran Pelaksana Kebijakan, sebagai berikut: a. Format IKK untuk Tataran pengambil Kebijakan dan Tataran Pelaksana Kebijakan disesuaikan untuk menyajikan elemen-elemen data kinerja. b. Format IKK untuk Tataran Pelaksana Kebijakan (8 aspek) Administrasi Umum, disesuaikan terhadap banyak urusan yang diselenggarakan oleh SKPD. Dengan demikian, dibedakan dengan format IKK untuk SKPD yang menyelenggarakan 1 (satu) urusan, dan format IKK untuk SKPD yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) urusan. 3. Dalam rangka penyediaan data informasi kinerja yang handal, akurat dan akuntabel, meminta Saudara/i Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan evaluasi pengukuran kinerja mandiri (self assessment) terhadap IKK, sebelum diintegrasikan atau disinkronisasikan ke dalam LPPD tahun 2010. 4. Format LPPD tahun 2010, petunjuk pengisian LPPD, format IKK, petunjuk pengisian IKK sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) serta Program Nasional tahun 2010 terlampir.

Apabila dibutuhkan penjelasan lebih Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Pusat, atau melalui telepon/faximile (021) 344 [email protected]. Dan [email protected]

lanjut dapat menghubungi Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta 0783 atau melalui email address:

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. : 1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan; 2. Para Anggota Tim Nasional EPPD; 3. Sdri. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 4. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 5. Sdr. Kepala BPKP Pusat di Jakarta; 6. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD diseluruh Indonesia; dan 7. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia


FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) Provinsi .................................... TAHUN 2015

Halaman baru, mengikuti sampul. Kata Pengantar .................. (maksimum 2 halaman)

Halaman baru, mengikuti Kata Pengantar. Daftar Isi.

Buku Panduan Manual Tata Cara

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) Kabupaten .................................... Provinsi…………………… TAHUN 2015




2

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) Kota .................................... Provinsi…………… TAHUN 2015




3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum (dijelaskan undang–undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan) B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu 2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan 3. Kondisi Ekonomi ; a. Potensi Unggulan Daerah b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir)

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD). A.

Visi dan Misi

B.

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

C.

Prioritas Daerah

BAB III URUSAN DESENTRALISASI A.

Ringkasan Urusan Desentralisasi. 1.

Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib. Rincian anggaran belanja, realisasi, dan pelaksana untuk masing-masing urusan wajib.

2.

Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan Rincian anggaran belanja, realisasi, dan pelaksana untuk masing-masing urusan pilihan.

3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana. Ringkasan perangkat daerah yang memuat nama atau nomenklatur, susunan organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor, rumah sakit daerah dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan daerah.


4

B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan 1. Program dan Kegiatan 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran 6. Proses Perencanaan Pembangunan 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 8. Permasalahan dan Solusi 9. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan 1. Program dan Kegiatan 2. Realisasi Program dan Kegiatan 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan 5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 6. Alokasi Realisasi Anggaran 7. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan 8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 9. Permasalahan dan Solusi 10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

D. Indikator kinerja kunci 1. Tataran Pengambil Kebijakan. Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK-IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan tersebut untuk pemerintah provinsi menggunakan

5

Format Lampiran I.1. pemerintah kota Lampiran II.1, dan pemerintah kabupaten Lampiran III. 1. (terlampir)

2. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum. Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan, untuk pemerintah provinsi menggunakan Format Lampiran I.2, pemerintah kota Lampiran II.2, dan pemerintah kabupaten Lampiran III. 2. (terlampir)

3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan. Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan Tingkat Capaian Kinerja Urusan wajib dan pilihan untuk pemerintah provinsi menggunakan Format Lampiran I.3, pemerintah kota Lampiran II.3 dan pemerintah kabupaten Lampiran III. 3 (terlampir)

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN A. Tugas Pembantuan yang Diterima 1. Dasar Hukum 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 3. Program dan Kegiatan 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan 7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 9. Permasalahan dan Solusi 10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan


6

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan 1. Dasar Hukum 2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada Kabupaten/Kota dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Sarana dan Prasarana BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah 1. Daerah yang Diajak Kerjasama 2. Dasar Hukum 3. Bidang Kerjasama 4. Nama Kegiatan 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat danGolongan 7. Sumber dan Jumlah Anggaran 8. Jangka Waktu Kerjasama 9. Hasil (Output) dari Kerjasama 10. Permasalahan dan Solusi 11. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 1. Mitra yang Diajak Kerjasama 2. Dasar Hukum 3. Bidang Kerjasama 4. Nama Kegiatan 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 7. Sumber dan Jumlah Anggaran 8. Jangka Waktu Kerjasama

7

9. Hasil (Output) dari Kerjasama 10. Permasalahan dan Solusi 11. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 1. Forum Koordinasi 2. Materi Koordinasi 3. Instansi Vertikal yang Terlibat 4. Sumber dan Jumlah Anggaran 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan 8. Hasil dan Manfaat Koordinasi 9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi 10. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

D. Pembinaan Batas Wilayah 1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi (apabila ada) 2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut) 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya 2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/ Kota). 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015

8

7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana (apabila ada) 8. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

F. Pengelolaan Kawasan Khusus 1. Jenis Kawasan Khusus 2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya 3. Sumber Anggaran 4. Permasalahan yang Dihadapi 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 4. Penanggulangan dan Kendalanya 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan 6. Sumber dan Jumlah Anggaran

BAB VI PENUTUP Manual ini merupakan alat panduan bagi Pemerintah Daerah, khususnya para penyusun LPPD agar penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota lebih terstruktur dan dapat menyajikan sebuah data yang dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur kinerja Pemerintahan Daerah.


9

PETUNJUK PENGISIAN IKK


10

BAB I PENGISIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Format IKK yang akan dikerjakan, harap dibaca dengan teliti dan seksama. Dari cara pengisiannya, IKK dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu : 1. IKK Yang Menggunakan Rumus Persamaan; Capaian kinerja IKK yang menggunakan rumus persamaan dengan satuan “persentase” dan “rasio”, dll. 2. IKK Yang Tidak Menggunakan Rumus Persamaan; Capaian kinerja yang tidak menggunakan rumus persamaan dengan pernyataan “Ada atau tidak ada” ,“tepat atau tidak tepat” ; “sesuai atau tidak sesuai”, jumlah, lama waktu, dll. 1.1. IKK YANG MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN. 1. Perhatikan, baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Apa dan bagaimana rumus persamaan IKK diuraikan. Pastikan jawabannya. 2. Tulis data daninformasi (angka) dari masing-masing elemen persamaan, mengikuti tulisan rumus dan hitung pada kolom 6 (Rumus/Perhitungan). 3. Tulis elemen-elemen data dan informasi kinerja pada kolom “Jenis data”. 4. Tulis hasil perhitungan capaian kinerja, pada kolom “Capaian Kinerja”. 5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan” Contoh 1 : Hasil Pengisian IKK no 2: Rasio Rumah Ber IMB. Rasio Rumah ber – IMB =

Jumlah Rumah ber IMB X 100 = - % Jumlah Rumah seluruhnya

Rasio Rumah ber-IMB = …… % adalah capaian kinerja yang diminta/diisi. Elemen data Contoh: Jumlah Rumah ber IMB = 20.000 unit Jumlah Rumah seluruhnya = 100.000 unit Catatan: Elemen data ini diperoleh dari sumber SKPD yang bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya. Rasio Rumah ber – IMB =

20.000 X 100 = 20 % 100.000


11

Berdasarkan elemen data yang diperoleh, dapat dihitung dengan menggunakan rumus persamaan, maka diperoleh hasil perhitungan IKK- Rasio Rumah ber- IMB = 20%. Contoh 1 : Lampiran IKK no 2 : Rasio Rumah Ber-IMB No (4) 2

IKK (5)

Rumus/Perhitungan (6)

Jenis Data

Capaian Kinerja

Ket.

(7)

(8) 20% (20.000 x100% = 20%) 10.000

(9)

Rasio Jumlah rumah ber IMB x 100% Jumlah Rumah Rumah ber Jumlah seluruh rumah ber IMB = 20.000 IMB unit Jumlah Rumah seluruhnya = 100.000 unit

1.2. IKK YANG TIDAK MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN 1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta. 2. Tulis pernyataan hasil perumusan pada kolom “Rumus/Perhitungan”. 3. Tulis elemen data dan informasi dukungan pernyataan pada kolom “Jenis data”. 4. Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja. 5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”. Contoh 2: Hasil Pengisian IKK Nomor 9: Ketepatan waktu penyampaian. Rumus/ Perhitungan

Jenis Data Tahun 2013*)

No

IKK

(4)

(5)

(6)

Ketepatan waktu penyampai an LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007

Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan

9

(7)

Capaian Kinerja

Keterang an

(8)

Bukti pengiriman : TEPAT LPPD tahun 2013 disampaikan pada tanggal -----sesuai dengan bukti copy surat tanda terima nomor --------

*) Kolom Jenis Data. Dilengkapi dengan uraian informasi kapan diserahkan.


12

(9)

Contoh 3: Hasil Pengisian IKK Nomor 11 Urusan yang sudah diterapkan SPM nya. No

IKK

(4) 1

(5) Urusan yang sudah diterapkan SPMnya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah

Jenis Data Tahun 2013*)

Rumus/Perhitungan (6) Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan penetapan oleh Menteri/Pimpinan LPND 3 Urusan

Capaian Kinerja

Keterangan

(7) (8) Urusan yang sudah 3 urusan ada SPM nya sesuai dengan Perkada nomor ….. tahun ….. ttg… sebanyak 3 urusan, sbb : 1) Urusan Pendidikan; 2) Urusan Kesehatan; dan 3) Urusan Kependudukan dan Capil

*) Kolom Jenis Data. Dilengkapi dengan uraian urusan apa yang dilaksanakan.


13

(9)

BAB II

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

IKK Tataran Pengambil Kebijakan, diberikan dalam format dengan Judul: Lampiran I.1. Lampiran II.1. dan Lampiran III.1 Format IKK untuk provinsi, kabupaten dan kota, dengan judul “Tataran Pengambil Kebijakan Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2015. Contoh : Lampiran III. 1 : Format IKK untuk Kabupaten, sebagai berikut. LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 Kabupaten: ---------No (1)

ASPEK (2)

FOKUS

No

IKK

(3)

(4)

(5)

Rumus/ Perhitunga n (6)

Jenis Data

Capaian Kinerja

Keterangan

(7)

(8)

(9)

2.1. PENJELASAN FORMAT Format IKK Untuk Kabupaten, “Tataran Pengambil Kebijakan Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2015 (Lampiran III.1), terdiri dari beberapa baris/lajur dan kolom. Masing-masing baris menujukkan aspek, focus dan IKK. Setiap baris/lajur IKK dijelaskan oleh kolom-kolom atau sel isian. Format terdiri dari 9 kolom. 1. Kolom (1), (2), (3), (4) dan, (5) IKK, adalah kolom tentang aspek, fokus dan IKK. Kolom tersebut tidak perlu diisi, ditambah dan dikurangi. 2. Kolom isian adalah kolom (6), (7), (8), dan (9). 3. Kolom (6) Rumus/Perhitungan. Sel pada kolom ini, memuat rumus/perhitungan atau persamaan IKK, pertanyaan atau pernyataan, sebagai dasar untuk menghitung capaian kinerja pada kolom (8). 4. Kolom (7) Jenis data, sel pada kolom ini diisi dengan penjelasan atau uraian data informasi tentang IKK yang bersangkutan. Misalnya, Informasi keberadaan Perda nomor --- tahun --- tentang ----. Uraian elemen-elemen (penyebut dan pembilang) data capaian kinerja dari IKK yang menggunakan persamaan. 14

5. Kolom (8) Capaian Kinerja. Sel pada kolom ini diisi dengan capaian kinerja hasil perhitungan, atau pernyataan berdasarkan perhitungan pada kolom (6). 6. Kolom (9) Keterangan, merupakan informasi penjelasan jika diperlukan. 2.2. PETUNJUK UMUM PENGISIAN 1. Format ini terdiri dari aspek-aspek, masing-masing aspek dibagi ke dalam focus, dan focus terdiri IKK-IKK. Keseluruhan Tataran Pengambil Kebijakan untuk Kabupaten sebanyak 43 IKK. 2. Data dan informasi capaian kinerja IKK, bersumber dari dan diisi SKPD yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 3. IKK yang data dan informasi capaian kinerjanya bersumber dari beberapa SKPD sesuai dengan tupoksinya, pengisian dilakukan secara koordinatif. 4. Hasil pengisian format/IKK, agar disampaikan kepada Bagian Tata Pemerintahan atau SKPD yang bertanggung jawab menyusun LPPD, untuk diolah menjadi LPPD. 2.3. PETUNJUK PENGISIAN 1. Perhatikan IKK yang akan diisi, apakah IKK tersebut menggunakan rumus persamaan, atau tidak menggunakan rumus persamaan. 2. IKK yang Menggunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK yang Menggunakan Rumus Persamaan. 3. IKK yang Tidak Menggunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK yang Tidak Menggunakan Rumus Persamaan. 2.3.1. IKK YANG MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN 1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data capaian kinerja yang diminta. 2. Masukkan elemen-elemen data mengikuti rumus persamaan dan hitung, pada kolom “Rumus/Perhitungan”. Rumus jangan dirubah atau dihapus, biarkan sesuai seperti aslinya. 3. Tulis elemen-elemen data kinerja pada kolom “Jenis data”. 4. Tulis hasil perhitungan pada kolom “Capaian Kinerja”. 5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”.


15

Contoh 4: Hasil Pengisian IKK nomor 18 Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan Rumus/ Capaian No IKK Jenis Data Ket. Perhitungan Kinerja (4) (5) (6) (7) (8) (9) 18

Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan

Jumlah Belanja untuk pendidikan dan kesehatan dibagi jumlah Belanja APBD x 100%=

Realisasi Belanja Pendidikan = Rp. 10 M Realisasi Belanja Kesehatan = Rp. 11 M

21 % (21M x 100 M = 100 M 21%)

Jumlah belanja = Rp. 21 M Jumlah Belanja APBD = Rp. 100 M 2.3.2. IKK YANG TIDAK MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN. 1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data capaian kinerja yang diminta. 2. Tulis pernyataan kinerjamengikuti rumus perhitungan pada kolom “Rumus/Perhitungan”. 3. Tulis pernyataan kinerja pada kolom “Capaian Kinerja”. 4. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”. Contoh 5 : Hasil Pengisian IKK nomor 21 Sistem Informasi Kepegawaian. No

IKK

(4)

(5)

21

Sistem Informasi Kepegawai an

Rumus/ Perhitungan (6) Ada atau tidaknya data base kepegawaian

Jenis Data (7) Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten ---------


16

Capaian Kinerja (8) Ada

Keterangan (9)

BAB 3

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN IKK untuk Tataran Pelaksana Kebijakan, diberikan dalam format dengan Judul: Lampiran I.2. (provinsi), Lampiran II.2. (kabupaten) dan Lampiran III.2. (kota). Contoh: Lampiran III. 2 Format Isian Kabupaten, sebagai berikut : LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 KABUPATEN: ............................................ NAMA SKPD: (Sebutkan nama SKPD). URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (sebutkan urusan yang diselenggarakan oleh SKPD ybs). No ASPEK FOKUS

No

IKK

(1)

(4)

(5)

(2)

(3)

Rumus/ Perhitungan (6)

Jenis Data (7)

Capaian Kinerja (8)

Keterangan (9)

Format IKK untuk Tataran Pelaksana Kebijakan, terdiri dari beberapa bentuk yaitu untuk SKPD yang menyelenggarakan 1 urusan dan untuk SKPD yang menyelenggarakan lebih dari 1 urusan. Contoh tabel di atas adalah untuk SKPD yang menyelenggarakan 1 urusan. 3.1. PENJELASAN FORMAT Format IKK terdiri dari beberapa kolom dan baris/lajur. Masing-masing baris menunjukkan aspek, fokus dan IKK. Setiap baris/lajur IKK dijelaskan oleh kolomkolom isian. Format isian terdiri dari 21 IKK pada baris dan 9 kolom. 1. Kolom (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) adalah kolom tentang aspek, fokus, IKK dan rumus. Kolom tersebut tidak perlu diisi, ditambah dan dikurangi. 2. Kolom isian adalah kolom (7), (8), dan (9). 3. Kolom (6): Rumus/Perhitungan. Pada kolom ini, memuat rumus/perhitungan atau persamaan IKK, pertanyaan atau pernyataan, sebagai dasar untuk menghitung capaian kinerja pada kolom (8).


17

4. Kolom (7) Jenis data, pada kolom ini diisi dengan penjelasan atau uraian data informasi tentang IKK yang bersangkutan. Misalnya, Informasi keberadaan Perda nomor --- tahun --- tentang ---. Uraian elemen-elemen (penyebut dan pembilang) data capaian kinerja dari IKK yang menggunakan persamaaan. 5. Kolom (8) Capaian Kinerja. Pada kolom ini diisi dengan capaian kinerja hasil perhitungan atau pernyataan, berdasarkan perhitungan pada kolom (6). 6. Kolom (9) merupakan informasi tambahan penjelasan, jika diperlukan. 3.2. PETUNJUK UMUM 1. Format IKK pada 8 Aspek Administrasi Umum, diisi oleh seluruh SKPD yang ada. 2. SKPD ada yang menyelenggarakan 1 (satu) urusan saja, atau 1 sub bidang urusan, atau yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) urusan. 3. Pada bagian kiri atas diisi dengan penjelasan sebagai berikut: KABUPATEN: diisi sesuai dengan nama kabupaten NAMA SKPD: diisi dengan nama SKPD URUSAN-URUSAN YANG DILAKSANAKAN: tulis urusan yang dilaksanakan oleh SKPD. Contoh: Hasil Pengisian KABUPATEN: BANTUL NAMA SKPD: DINAS KESEHATAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KESEHATAN 4. Format ini diisi oleh seluruh SKPD yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Karena yang dinilai adalah kinerja SKPD selaku pelaksana urusan wajib atau pilihan, sehingga data dan informasi kinerja yang diminta adalah hasil pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. SKPD wajib mengisi capaian kinerja. 5. Sebelum pengisian IKK harap memperhatikan jenis IKK yang akan diisi. Apakah masuk IKK yang menggunakan rumus persamaan atau IKK yang tidak menggunakan rumus persamaan. 6. Setelah selesai diisi, diminta agar Kepala atau Pimpinan SKPD yang bersangkutan melakukan reviu terhadap kebenaran hasil pengisian untuk persetujuan. SKPD diminta mendokumentasikan data informasi yang diserahkan. 7. Hasil pengisian diserahkan secepatnya kepada bagian tata pemerintahan atau SKPD yang bertanggung jawab menyusun LPPD. Perlu diketahui bahwa penyusun LPPD masih memerlukan waktu klarifikasi, penggabungan dan lainnya ke dalam LPPD. 18

8. Kontrol bagi penyusun LPPD: jumlah format isian Lampiran III.2 Tataran Pelaksana Kebijakan yang terdiri dari 8 Aspek Administrasi Umum harus sama dengan jumlah SKPD dan Bagian yang menangani urusan yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah. 9. BAGI SKPD YANG MELAKSANAKAN LEBIH DARI 1 URUSAN. SKPD yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) urusan, maka Format isian dapat dimodifikasi dengan menambah/menyisip/insert kolom baru pada masing-masing kolom (jenis data) dan kolom (capaian kinerja) sesuai dengan banyak urusan yang diselengarakan. Untuk SKPD yang menyelenggarakan 2 urusan dapat dilihat format hasil modifikasinya, sedangkan untuk SKPD yang menyelenggarakan lebih 2 urusan agar dimodifikasi sendiri. Pada bagian kiri atas diisi dengan penjelasan sebagai berikut : KABUPATEN : diisi sesuai dengan nama pemerintah kabupaten Nama SKPD : diisi dengan nama SKPD URUSAN-URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1) Urusan ----------------------------------------2) Urusan ----------------------------------------- dst, bila masih ada. 3) Urusan ----------------------------------------Contoh hasil modifikasi LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 KABUPATEN: TANGERANG NAMA SKPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN-URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1) PERINDUSTRIAN, 2) PERDAGANGAN Jenis Data No ASPEK FOKUS No (1)

(2)

(3)

(4)

Rumus/ IKK Perhitungan (5)

Perindu strian

(6)

(7A)


19

Capaian Kinerja

Perdagan Perindus Perdagang gan trian an (7B)

(8A)

(8B)

Keterangan

(9)

3.3. PETUNJUK PENGISIAN: 1. Perhatikan IKK yang akan diisi, apakah IKK menggunakan rumus persamaan, atau tidak menggunakan rumus persamaan. 2. IKK yang Menggunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK yang menggunakan rumus persamaan. 3. IKK yang Tidak Menggunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK yang Tidak Menggunakan Rumus Persamaan. 3.3.1. IKK YANG MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN. 1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data capaian kinerja yang diminta. 2. Masukkan elemen-elemen data mengikuti rumus persamaan. Rumus jangan dirubah atau dihapus, biarkan sesuai seperti aslinya. 3. Tulis elemen-elemen data kinerja pada kolom “Jenis data”. 4. Tulis proses dan hasil perhitungannya pada kolom “Capaian Kinerja”. 5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”. Contoh 6: (contoh pengisian 1 SKPD melaksanakan 1 urusan): Hasil Pengisian IKK nomor 13, Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD. Rumus/Perhitungan

Capaian Kinerja

No

IKK

Jenis Data

(4)

(5)

(6)

(7)

13

Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

Alokasi anggaran SKPD dibagi total Belanja APBD x 100%

Anggaran belanja SKPD = Rp. 2 M

Ket

(8)

Total APBD = Rp. 350 M

(9)

0,571%

Unit Keuangan

(2 M x 100% 350 M = 0,571%)

Contoh 7 : Pengisian IKK nomor 13. Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD.

No

IKK

(4) (5) 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

Rumus/ Perhitungan (6) Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%

Jenis Data

Capaian Kinerja

Perindus trian (7A) Anggaran SKPD = Rp. 2M

Perdagang an (7B) Anggaran SKPD = Rp. 1M

0,571%



(2 M x 100% (2 M x 100% 350 M 350 M = 0,571%) = 0,571%)


20

Perindus trian (8A)

Perdag angan (8B) 0,571%

Ket. (9) Dispenda

3.3.2. IKK YANG TIDAK MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN 1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan apa jawaban atau data informasi capaian kinerja yang diminta. 2. Tulis pernyataan kinerja mengikuti rumus perhitungan pada kolom “Rumus/Perhitungan”. 3. Tulis pernyataan kinerja pada kolom “Capaian Kinerja”. 4. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”. Contoh 8: IKK nomor 2: Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) No

IKK

Rumus/ Perhitungan

Jenis Data

Capaian Kinerja

Keterangan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Jumlah SOP ...... buah

SOP : Perijinan

1

2

Contoh 8: IKK nomor 2: Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Jenis Data No

IKK

(4) (5) 13 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Rumus/ Perhitungan

Capaian Kinerja

Perindustri an

perdagan gan

Perindus trian

perdagan gan

(6) (7A) Jumlah SOP SOP : ..... .buah 1. Ijin Industri

(7B) SOP : 1. Ijin Usaha Perdag angan

(8A) 1

(8B) 1

Ket (9)

3.4. PENJELASAN KHUSUS. 1. Untuk membantu penyusun LPPD, perlu penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi, kaitannya dengan urusan yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan. Informasi ini dapat dilihat pada dokumen perencanaan dan penganggaran, APBD serta Laporan Keuangan Daerah (unaudited). 2. Bagi SKPD yang menyelenggarakan lebih dari 1 urusan, melakukan pemilahan atas urusan yang menjadi tanggung jawabnya. a. SKPD harus memilih dan memisahkan jabatan-jabatan yang menangani langsung masing-masing urusan, sehingga didapatkan secara pasti, berapa jumlah jabatan struktural dan jabatan fungsional yang menangani masing-masing urusan. Untuk Kepala SKPD, Pejabat Sruktural di bidang Kesekretariatan dan bidang lain yang sulit dipisahkan dimasukkan ke dalam urusan yang dominan. Data informasi tentang jabatan tersebut lebih lanjut disesuaikan dengan kondisi akhir tahun 2015 (updated). Nama, jabatan, kepangkatan, pendidikan terakhir, pendidikan dan pelatihan struktural, dan lainnya sesuai dengan perumusan IKK-nya. 21

b. Contoh: Bagaimana menghitung struktur jabatan yang terisi. Misalnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang menangani 2 urusan. Ka. SKPD

Kasubag 1 Sekretaris

Kasubag 2 Kasubag 3

Kabid B

Kabid A

Kasi A1

Kasi A2

Kasi B1

Kabid C

Kasi B2

Kasi C1

Kasi C2

Berdasarkan struktur organisasi di atas, dimisalkan urusan bidang perdagangan lebih dominan daripada urusan perindustrian, maka untuk pembagian pejabat struktural dapat diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini. Perdagangan

Industri

Kepala SKPD

Sekretaris Kasubag 1

Kasubbag 2

Kasubbag 3

Kabid A Kasi A1

Kabid B Kasi A2

Kasi B1

Kabid C Kasi B2

Kasi C1

Kasi C2

Jumlah Pejabat yang menanggani perdagangan, sebanyak 11 pejabat, dan industri sebanyak 3 Pejabat, sebagai berikut : Pejabat Kepala SKPD Sekretaris Kabid Kasubag/Kasi Jumlah

Perdagangan 1 1 2 7 11

22

Industri

1 2 3

Contoh 10 : IKK nomor 7 : Pejabat yang memenuhi persyaratan diklat kepemimpinan. No

(4) 7

IKK

Rumus/ Perhitungan

(5)

(6)

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

Jenis Data Perindus trian (7A)

Capaian Kinerja Perda gangan (7B)

• Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim = 3 orang

• Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim = 11 orang

Jumlah pejabat SKPD yang ada = 3orang

Jumlah pejabat SKPD yang ada = 11 orang

Perindu strian (8A)

perdag angan (8B)

100%

100%

(3/3 x 100 = 100%)

(11/11 x 100 = 100%)

Ket

(9)

c. SKPD harus memilah dan memisahkan anggaran belanja dan atau realisasi belanja untuk masing- masing urusan yang dilaksanakan, sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk masing-masing urusan yang menjadi tanggungjawab SKPD yang bersangkutan. d. Dalam hal inventarisasi barang dan asset, bilamana SKPD tidak memilah dan memisahkan menurut urusan maka dilakukan dengan mencantumkan pada salah satu kolom isian urusan yang tersedia saja. Contoh 11: IKK nomor 19: Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD No

(4) 19 .

IKK

(5) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD

Rumus/ Perhitungan

Jenis Data

Perindustrian (6) (7A) Jumlah asset yang Jumlah asset tidak digunakan yang tidak SKPD dibagi total digunakan = asset yang Rp. 0,dikuasai SKPD x 100% Total Asset yang dikuasai SKPD = Rp. 10.M


23

perdagangan (7B) Tidak ada pemisahan asset SKPD

Capaian Kinerja Perindus trian (8A) 0% (0/10 M x 100% = 0)

perdag angan (8B) Tidak ada pemisa han asset SKPD

Ket

(9)

BAB 4

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK CAPAIAN SPM IKK u ntuk Tataran Pelaksana Kebijakan, diberikan judul format IKK untuk provinsi (lampiran I.3), kabupaten (lampiran II.3 dan kota (lampiran III.3) yaitu: “Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan”. Contoh. Lampiran III. 3: Format IKK untuk Kabupaten, sebagai berikut: LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN KABUPATEN: ............................ No

URUSAN

(1) (1) URUSAN WAJIB 1. Pendidikan

2.

No

IKK

(3)

(4)

Rumus/ Perhitungan (5)

Capaian Kinerja (6)

Keterangan (7)

1 2 3 4

Dst ……

26. URUSAN PILIHAN 1.

1 2 3

2. 8.

Catatan: Urusan Otonomi Daerah mencakup: otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Format IKK terbagi dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Masing-masing urusan wajib dan pilihan terdiri dari beberapa IKK. IKK untuk masing-masing urusan diisi oleh SKPD yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya.


24

4.1. PENJELASAN FORMAT. 1. Format dibagi menurut urusan yaitu URUSAN WAJIB dan URUSAN PILIHAN. 2. Masing-masing urusan wajib dan urusan pilihan, dibagi dengan individu urusan. 3. Urusan wajib ada sebanyak 26 urusan dan masing-masing dikuti dengan IKK. 4. Urusan pilihan ada sebanyak 8 urusan dan masing-masing dikuti dengan IKK. 5. Bagi pemerintah daerah yang tidak menyelenggarakan satu atau beberapa dari urusan pilihan tertentu tulis BUP (Bukan Urusan Pilihan). Misalnya: Pemerintah Daerah tertentu tidak menyelenggarakan Urusan Transmigrasi, maka Urusan Transmigrasi ditulis BUP. 6. Kolom (1), (2), dan (3) adalah kolom tentang urusan dan IKK. Kolom tersebut tidak perlu diisi, ditambah dan dikurangi. 7. Kolom isian adalah kolom (5), (6), dan (7). 8. Kolom (5) Rumus/Perhitungan. K olom ini, memuat rumus/perhitungan atau persamaan IKK, pertanyaan atau pernyataan, sebagai dasar untuk menghitung capaian kinerja pada kolom (6). 9. Kolom (6) Capaian Kinerja. Kolom ini diisi dengan capaian kinerja berdasarkan hasil perhitungan dari kolom (5); dan 10. Kolom (7) Keterangan, merupakan informasi penjelasan jika diperlukan. 4.2. PETUNJUK UMUM 1. SKPD, hanya mengisi IKK urusan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 2. SKPD yang menyelenggarakan beberapa urusan, mengisi IKK-nya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk satu urusan atau IKK yang diselenggarakan oleh beberapa SKPD, melakukan koordinasi pengisian IKK-nya. Catatan: IKK telah disepakati dengan lintas sektor. 3. Setelah diisi oleh SKPD yang bersangkutan, hasil pengisian diserahkan kembali ke Bagian Pemerintahan atau SKPD yang bertanggung jawab menyusun LPPD. 4. Setelah menerima isian, SKPD yang bertanggung jawab menyusun LPPD melakukan klarifikasi dan menyusun ke dalam LPPD. 5. SKPD diminta untuk mendokumentasikan data informasi yang diserahkan, sebagai bukti dan akuntabilitas kinerja bilamana ada klarifikasi dan validasi kemudian.


25

4.3. PETUNJUK PENGISIAN 1. Perhatikan IKK yang akan diisi, apakah IKK yang menggunakan rumus persamaan, atau yang tidak menggunakan rumus persamaan. 2. IKK yang menggunakan rumus persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK yang menggunakan rumus persamaan. 3. IKK yang tidak menggunakan rumus persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK tidak menggunakan rumus persamaan. 4.3.1. IKK YANG MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN 1) 2)

3) 4)

Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan, data capaian kinerja yang diminta. Tulis elemen-elemen data informasi IKK mengikuti rumus persamaan pada kolom “Rumus/Perhitungan”. Rumus jangan dirubah atau dihapus, biarkan sesuai seperti aslinya. Masukkan data angka hasil perhitungan pada kolom “Capaian Kinerja”. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”.

Contoh 12: Pengisian IKK nomor 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) No

URUSAN

No

IKK

Rumus/Perhitungan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Pendidikan

1

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Capaian Kinerja

Ket

(6)

(7)

Jml Siswa pd jjg TK/RA/PA x 100% 2% Jumlah anak usia 4 – 6 tahun (50/2500 x 100% = 2%)

4.3.2. IKK YANG TIDAK MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN 1) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan, data informasi capaian kinerja yang diminta. 2) Tuliskan pernyataan hasil mengikuti rumus perhitungan pada kolom “Rumus/Perhitungan”. 3) Tulis pernyataan kinerja pada kolom “Capaian Kinerja”. 4) Tuliskan informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”. Contoh 13: Pengisian IKK nomor 17. Website No (1)

17

URUSAN (2)

Komunikasi dan Informasi

No

IKK

(3)

(4)

57

Website milik Pemerintah Daerah


Ada/Tidak Ada website milik pemerintah kabupaten….


26

Capaian Kinerja

Ket

(6)

(7)

Ada

Contoh 14 : Pengisian IKK Urusan Pilihan yang tidak dilaksanakan “BUP No (1)

8.

URUSAN (2)

Transmigrasi

No

IKK

(3)

(4)

15

Transmigrasi swakarsa


Jml trans. swakarsa x 100% = Jumlah transmigran

Capaian Kinerja

Ket

(6)

(7)

BUP

4.4. PETUNJUK KHUSUS: 1. Bagi IKK untuk provinsi yang capaian kinerja merupakan rata-rata dari capaian kinerja kabupaten dan kota di wilayahnya, diminta agar diantisipasi dengan segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten dan kota. 2. Sesuai dengan ketentuan peraturan, batas waktu penyampaian LPPD provinsi, kabupaten dan kota paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dari aspek waktu penyampaian LPPD, tidak ada pembedaan antara provinsi, kabupaten dan kota. Oleh karena itu, diminta agar data informasi capaian kinerja kabupaten dan kota dapat diinformasikan kepada pemerintah provinsi secepatnya, agar penyusunan LPPD provinsi, tidak mengalami keterlambatan. 3. Pemerintah kabupaten dan kota diminta menyerahkan LPPD Tahun 2015 secara lengkap kepada Gubernur, dan pemerintah provinsi yang menerima, menyerahkan tanda terima (resmi) kepada pemerintah kabupaten dan kota. Yang dimaksud dengan lengkap adalah LPPD dan lampiran (Isian IKK) dalam bentuk hard copy dan soft copy. 4. Pemerintah provinsi dihimbau agar segera mengirim “Softcopy-LPPD kabupaten dan kota yang lengkap” kepada Ditjen OTDA, Direktorat PKEKD melalui alamat email: d i t. [email protected].

SELAMAT BEKERJA


27

PROGRAM NASIONAL


28

PROGRAM NASIONAL BERDASARKAN RKP TAHUN 2010 A. URUSAN WAJIB 1.PENDIDIKAN PROGRAM NASIONAL

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Jumlah

PROVINSI

V V V

KABUPATEN/ KOTA V V V V

V V

V

V 6

5

2. KESEHATAN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM NASIONAL Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Lingkungan Sehat Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Sumber Daya Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Jumlah

29

PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

V V V V

V V V V

V V V V V

V V V V V

V

V

V

V

V

V

12

12

3. LINGKUNGAN HIDUP No 1 2 3 4

PROGRAM NASIONAL Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Jumlah

PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

V

V

V V

V

V 4

V 3

PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V V

V

V

8

8

4. Pekerjaan Umum No 1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM NASIONAL Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Ekonomi Lokal Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Jumlah

5. Penataan Ruang No 1

PROGRAM NASIONAL

PROVINSI V 1

Program Penataan Ruang Jumlah

30

KABUPATEN/ KOTA V 1

6. Perencanaan Pembangunan PROGRAM NASIONAL

No Tidak Ada

PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

Jumlah

7. Perumahan No 1 2 3

PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

Program Pengembangan Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase Jumlah

V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

V 3

V 3

8. Kepemudaan & Olah Raga No 1 2 3 4 5

PROGRAM NASIONAL Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Jumlah

V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

V

V

V

V

PROVINSI

V 5

9. Penanaman Modal No 1 2 3

PROGRAM NASIONAL Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Jumlah


31

4

V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

V

V

3

3

PROVINSI

10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Jumlah

V V

KABUPATEN/ KOTA V V

V

V

V V

V V

5

5

No 1 2 3 4 5

11. Kependudukan dan Catatan Sipil PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

Program Keserasian Kebijakan Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan Jumlah

V V

KABUPATEN/ KOTA V V

2

2

PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

V

V

V

V

V

V

3

3

No 1 2

12. Ketenagakerjaan No 1 2 3

PROGRAM NASIONAL Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Jumlah

13. Ketahanan Pangan No 1

PROGRAM NASIONAL Program Peningkatan Ketahanan Pangan Jumlah


32

PROVINSI V 1

KABUPATEN/ KOTA V 1

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 1 2 3

PROGRAM NASIONAL Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Jumlah

V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

V

V

3

3

PROVINSI

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera No 1 2 3 4

PROGRAM NASIONAL Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Jumlah

V V V

KABUPATEN/ KOTA V V V

V

V

4

4

PROVINSI

16. Perhubungan No 1 2 3 4 5 6

PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ: Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau, dan Penyebrangan Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP Jumlah

V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

6

6


33

17. Komunikasi dan Informatika PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan informasi Publik Jumlah

V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

2

2

PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

No 1 2

18. Pertanahan No

PROGRAM NASIONAL

1

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri No 1 2

PROGRAM NASIONAL Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Pemeliharaan Kamtibmas Jumlah

V

KABUPATEN/ KOTA V

V 2

V 2

PROVINSI

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian KABUPATEN/ No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KOTA 1 Program Peningkatan Kapasitas V V Kelembagaan Pemerintah Daerah 2 Program Peningkatan Profesionalisme V V Aparatur Pemerintah Daerah 3 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan V V Daerah 4. Program Peningkatan Kerja sama antar V Daerah Jumlah 4 3


34

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No 1 2 3

PROGRAM NASIONAL Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pengembangan Ekonomi Lokal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan Jumlah

PROVINSI V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V V

2

3

22. Sosial PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Jumlah

V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

V

V

V

V

V

V

5

5

No 1 2

3 4 5

23. Budaya 1 2 3 4

V V V V

KABUPATEN/ KOTA V V V V

Jumlah

4

4

PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

PROGRAM NASIONAL

No

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Kemitraan

PROVINSI

24. Statistik No 1

Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik Jumlah


35

V

KABUPATEN/ KOTA V

1

1

25. Kearsipan PROGRAM NASIONAL

No -

PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

Jumlah

26. Perpustakaan PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan Nilai Budaya

V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

Jumlah

2

2

No 1 2

B. URUSAN PILIHAN 1. Kelautan dan Perikanan No 1 2

PROGRAM NASIONAL Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Jumlah

V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

2

2

PROVINSI

2. Pertanian No 1 2

PROGRAM NASIONAL Program Pengembangan Agribisnis Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Jumlah


36

V V

KABUPATEN/ KOTA V V

2

2

PROVINSI

3. Kehutanan No 1 2 3 4

PROGRAM NASIONAL Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Jumlah

PROVINSI V V V

KABUPATEN/ KOTA V V V

V 4

3

4. Energi dan Sumber Daya Mineral PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

1

Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

V

KABUPATEN/ KOTA V

2

Progam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan aksebilitas Pemda dan Koperasi Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasana Energi . Jumlah

V

V

V

V

3

3

No

3

5. Pariwisata No 1 2 3

PROGRAM NASIONAL Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah


37

V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

V

V

3

3

PROVINSI

6. Industri No 1 2 3

Program Nasional

V

Kabupaten/ Kota V

V

V

V 3

2

Provinsi

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri Jumlah

7. Perdagangan No 1 2 3 4

PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Persaingan Usaha

V V

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Jumlah

V

V

4

4

V

8. Transmigrasi No 1

KABUPATEN/ KOTA V V

PROGRAM NASIONAL Program Pengembangan Wilayah Tertinggal Jumlah


38

PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA V 1

PROVINSI: -------

(1)

LAMPIRAN: I.1 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jenis Data (Tahun 2015)

Capaian Kinerja

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

Peraturan ttg ketertiban penataan ruang

Peraturan ttg kependudukan

Personil (Kebijakan ketersediaan alat tramtib) 2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN Penyampaian laporan ANTARA kepada Pemerintah PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH Penyampaian laporan keuangan dan kinerja

1

Kab/kota memiliki Perda IMB

Kab/kota memiliki 2 perda tentang kependudukan

Kab/Kota memiliki perda IMB, sebanyak -Jumlah kab/kota memiliki perda --- daerah IMB dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD Kab/kota usia di atas 3 tahun dan Kepala dalam provinsi Daerah terpilih. Kab/Kota yang memiliki perda Jumlah kab/kota memiliki perda kependudukan , sebanyak -----daerah. kependudukan dibagi jumlah kab/kota yang wajib Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, menyampaikan LPPD x 100 % sebanyak ----- daerah.

Rasio personil SATPOL 3 PP terhadap jumlah penduduk

Jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2015 dibagi jumlah penduduk kali 50.000.

Ketepatan waktu penyampaian LPPD 4 berdasarkan PP 3 Thn 2015

Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan

Ketepatan waktu penyampaian Lapkeu 5 dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006

Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan

Jumlah personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2015= ----- orang Jumlah penduduk pada akhir tahun 2015 = -----orang Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2015 disampaikan pada tanggal ------ 2016 sesuai surat pengantar Nomor------ tanggal ------------- 2016. Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2015, disampaikan pada tanggal ------ 2016 sesuai surat pengantar Nomor------ tanggal ------2016 - Laporan Kinerja tahun 2015. disampaiakan pada tanggal ----------2016 sesuai surat pengantar Nomor--------- tanggal ------------- 2016

Keterangan (9)

...... %

Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau PTSP

...... %

Sumber data dari Dinas Dukcapil

... per 50.000 penduduk

Sumber data dari BKD

Tepat / Tidak

- Tepat/ tidak

Sumber data dari Bagian Pemerintahan/Otda

Sumber data dari Bagian Keuangan

- Tepat/ tidak

1

ASPEK

FOKUS

Implementasi Pelayanan (SPM)

No.

Standar Minimal

Hubungan antar daerah

3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

Kewenangan

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Total urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD X 100%

Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya 6 berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah Rata-rata= ………urusan = ……. Kab/kota

7

Kerjasama dengan daerah lain

8

Kesesuaian prioritas pembangunan

9

Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2017) X 100%

Jumlah MOU pemprov dengan daerah lain ( yang masih berlaku tahun 2015)

Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas 1 pembangunan nasional Total urusan yang dilaksanakan seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD X 100% Rata-rata= ………urusan = ……. Kab/kota


1) 2) 3) 4) 5)

Kab/Kota -------- = ----- urusan. Kab/Kota -------- = ----- urusan. Kab/Kota -------- = ----- urusan. Kab/Kota -------- = ----- urusan. Dst .. . Jumlah = ----- urusan

Capaian Kinerja

1. 2. 3. 4. 5. ....... urusan 6.

Keterangan

SPM Kesehatan SPM Sosial SPM Pendidikan SPM Lingkungan Hidup SPM BKKBN SPM Pemberdayaan Perempuan

Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ----- Kab/Kot. Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2015, sebanyak ------ MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ------- tentang kerjasama ------. 2) MOU dengan ------- tentang kerjasama -------. 3) Dst---

Sumber data dari Bagian Pemerintahan ..... MOU

- Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD), sebanyak ------ program. - Prioritas Pembangunan Nasional (RKP), sebanyak ----- program 1) 2) 3) 4) 5)

Kab/Kota -------- = ----- urusan. Kab/Kota -------- = ----- urusan. Kab/Kota -------- = ----- urusan. Kab/Kota -------- = ----- urusan. Dst .. . Jumlah = ----- urusan Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ----- Kab/Kot.

...... %

Sumber data dari BAPPEDA/SKPD yang bersangkutan

...... %

1

Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata PP Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi

2

ASPEK

FOKUS

No.

10

IKK

Waktu penetapan perda APBD 2015

Keberadaan Perda tentang pengelolaan 11 keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005

Keuangan 12

Belanja untuk pelayanan dasar

RUMUS/ PERHITUNGAN Tepat atau tidak tepat waktu penetapan perda APBD 2015 (31 Desember 2014)

Jenis Data (Tahun 2015) Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang -----APBD 2015

Capaian Kinerja

Keterangan

Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD. Tepat/tidak Tidak tepat, apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2014. Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD

Apabila ADA: Ada atau tidak ada perda Sebutkan dasar hukumnya. tentang pengelolaan keuangan PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang -- Ada/tidak daerah berdasarkan PP 58/2005 ------------------------ ( pengelolaan keuangan daerah)

Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%

Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2015. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----2) Urusan Kesehatan Rp. ----3) Urusan Lingkungan hidup Rp. ----4) Urusan PU Rp. ----5) Urusan Sosial Rp. ----6) Urusan Tenaga Kerja Rp. ----...... % 7) Urusan Koperasi Rp. ----8) Urusan Satpol PP Rp. -----9) Urusan Kependudukan & Capil Rp. ---Total Belanja pelayanan dasar Rp. -----

Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).

Total Belanja APBD 2015, sebesar Rp. -----

Belanja untuk urusan 13 pendidikan dan kesehatan

Jumlah belanja untuk kesehatan/ pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%

Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2015. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----------2) Urusan Kesehatan Rp. ----------Total Belanja Pend & Kes Rp. ----------

...... %

Total Belanja APBD 2015, sebesar Rp. ----Pelayanan Publik

14 Keberadaan Perda

Ada atau tidak ada standar

Apabila ADA:

Ada/tidak

Sumber data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah. Data Diambil dari : - Dinas Pendidikan - SKPD lain yang melaksanakan urusan pendidikan Sumber data dari Bagian

3

ASPEK

FOKUS

No.

IKK tentang Standar 2 Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan

15

Ratio PNS terhadap penduduk

RUMUS/ PERHITUNGAN pelayanan publik

Jumlah PNS Provinsi dibagi jumlah penduduk


Capaian Kinerja

Sebutkan dasar hukum, Perda Nomor -----Tahun------- tentang -------- (standar pelayanan publik’)

Jumlah PNS Provinsi tahun 2015 sebanyak -------- orang. Jumlah penduduk provinsi tahun 2015 sebanyak -------- orang.

Hukum

Pembilang : Sumber data dari BKD ----Penyebut : Sumber data dari Bagian Dukcapil

Kepegawaian

16

Kelembagaan

Sistem Informasi Kepegawaian

17 Penataan SKPD

Ada atau tidak ada database kepegawaian

Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007

4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN Produk peraturan Jumlah perda yang ditetapkan 18 Perda yang ditetapkan DPRD perundangan dalam tahun 2015

Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ------- (tentang kepegawaian) Jumlah SKPD, sbb: 1) Biro (Setda) 2) Dinas 3) Badan 4) Kantor 5) Rumah Sakit 6) Lembaga Teknis lainya Jumlah SKPD

= ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit

Perda yang ditetapkan dalam Tahun 2015, sebanyak ----- Perda ( Daftar Perda terlampir)

Keterangan

Sumber data dari BKD Ada/tidak

Sumber data dari Ortala

------- unit

…..… Perda

Sumber data dari Bagian Hukum

2

Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri Departemen/ Pimpinan LPND.

4

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jumlah Raperda yang disetujui Raperda yang disetujui Raperda yang diajukan DPRD tahun 2015 dibagi Jumlah 19 DPRD tahun 2015 tahun berjalan Raperda yang diusulkan tahun 2015 5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT Keputusan DPRD yang Keputusan DPRD yang 20 PELAKSANAAN ditindak lanjuti ditindaklanjuti KEPUTUSAN

6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN Tindak lanjut keputusan Keputusan Gubernur KEPUTUSAN OLEH 21 Gubernur (KepGub) yang ditindaklanjuti KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN Tindaklanjut Peraturan Gubernur (PerGub)

7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANGPerda yang dibatalkan UNDANGAN

22

Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti

Jumlah PERDA yang 23 dibatalkan

Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2015 X 100%

Jumlah KepGub yang ditindaklanjuti dibagi jumlah KepGub dalam tahun 2015 X 100%

Jumlah PerGub yang ditindaklanjuti dibagi jumlah PerGub dalam tahun 2015 X 100%

Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi X 100%

Jenis Data (Tahun 2015) - RAPERDA yang diusulkan tahun 2015, sebanyak -----RAPERDA. - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015, sebanyak ----- PERDA.

Capaian Kinerja

Sumber data dari Bagiajn Hukum …%

- Keputusan DPRD yang disampaikan kepada Pemda dalam tahun 2015, sebanyak------keputusan. - Keputusan yang ditindaklanjuti oleh DPR dalam tahun 2015, sebanyak----keputusan. - Keputusan Gubernur dalam tahun 2015, sebanyak ----- keputusan. - Keputusan yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- keputusan. - Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- Pergub. - Peraturan Gubernur dalam tahun 2015, sebanyak ------ Pergub. Perda yang dibatalkan, sebanyak ---------- , yang terdiri dari: 1) Perda Nomor ------ Tahun 2015 tentang -----2) Perda Nomor ------ Tahun 2015 tentang -----3) Dst.

Keterangan

Sumber data dari Setwan DPRD ......%

Sumber data dari Bagian Hukum .... %

Sumber data dari Bagian Hukum .... %

Sumber data dari Bagian hukum

.... %

Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ------- Perda.

5

ASPEK 8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH

FOKUS

No.

IKK

PERDA atau PerGub Keberadaan PERDA tentang konsultasi 24 atau PerGub tentang publik konsultasi publik

RUMUS/ PERHITUNGAN

Ada atau tidak ada PERDA atau PerGub

Adanya media informasi PEMDA yang Media informasi PEMDA Ada atau tidak ada media dapat diakses oleh yang dapat diakses oleh 25 Informasi. yang ditetapkan publik (website, publik dengan PerGub kotakpos, bag/biro humas, leaflet/brosur)

9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN Serapan PENYERAPAN DAU, DAK perimbangan DAN BAGI HASIL

Alokasi Belanja APBD dari DAU

Alokasi APBD

Belanja

Dana perimbangan dana yang terserap 26 dibanding yang direncanakan

pada

Belanja Publik 27 terhadap DAU

Belanja Langsung pada 28 terhadap total APBD

Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan X 100%

Total belanja langsung dibagi DAU X 100%

Jumlah belanja langsung dibagi APBD X 100%

10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI Besaran PAD terhadap PEMUNGUTAN SUMBER- Besaran Pendapatan Jumlah PAD dibagi jumlah total 29 seluruh pendapatan SUMBER PAD DAN Asli Daerah (PAD) pendapatan APBD X 100% dlm APBD (Realisasi) PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH


Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau Pergub Nomor Tahun -----tentang ------ (konsultasi publik) Apabila Ada, - Sebutkan nama media informasinya ------dan. - Sebutkan dasar hukumnya Pergub Nomor : ------Tahun ------ tentang ------

Capaian Kinerja

Sumber data dari Bagian Hukum/BAPPEDA Ada/tidak

Ada/tidak

- Dana perimbangan yang terserap Tahun 2015 sebesar Rp. -----....... % - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2015 sebesar Rp. ------ Belanja langsung APBD tahun 2015, sebesar Rp-----...... % - DAU Tahun 2015, sebesar Rp. -----Belanja langsung APBD tahun 2015, sebesar Rp-----Total Belanja APBD Tahun 2015, sebesar Rp. ------ PAD APBD Tahun 2015, sebesar Rp ---- Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2015 (Realisasi), sebesar Rp. -----

Keterangan

...... %

....... %

Sumber data dari Dinas Kominfo

Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)

Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD) Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)

Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)

6

ASPEK 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD

FOKUS

No.

Opini BPK terhadap Kewajaran Laporan 30 LapKeu Daerah Keuangan (Lapkeu)

Rasio SILPA thdp total pendapatan

Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir

Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan X 100%

Besaran SILPA

31

Realisasi Pendapatan

Rasio realisasi PAD thd Realisasi PAD dibagi total 32 anggaran pendapatan pendapatan APBD X 100%

Realisasi belanja

33

Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja

Pengawasan Inspektorat Rasio temuan BPK RI 34 Provinsi yang ditindaklanjuti

12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH Peta potensi daerah

Realisasi belanja dibagi total belanja APBD X 100%

jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2015

Rasio realisasi PAD Jumlah realisasi PAD 2015 35 2015 terhadap potensi dibagi dengan potensi PAD 3 PAD X 100%

Peningkatan 36 Peningkatan PAD Pendapatan Asli Daerah 3

RUMUS/ PERHITUNGAN

IKK

Kenaikan atau penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu X 100%


- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014, dengan opini: ------------- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015, dengan opini: ------

- SILPA Tahun 2015, sebesar Rp ----- Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2015, sebesar Rp. ----- Realisasi PAD Tahun 2015, sebesar Rp ----- Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2015, sebesar Rp. -----

Capaian Kinerja Opini tahun 1) 2014 = ----2) 3) Opini tahun 2015= -----4)

.... %

.... %

- Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak ----- temuan. - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2015, sebanyak ----- temuan. - Realisasi PAD Tahun 2015, sebesar Rp. ----- Potensi PAD pada APBD Tahun 2015 , sebesar Rp------ Total PAD pada Tahun 2015 sebesar Rp. -----

Opini,: WTP/ unqualified opinion); WDP/ qualified opinion); TMP/ disclaimer opinion), atau TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion).

Sumber data dari Realisasi Laporan ............ % Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)

- Realisasi Belanja Tahun 2015, sebesar Rp ------ Total Belanja dalam APBD Tahun 2015, sebesar Rp. ------

Keterangan

..... %

Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD) Pembilang : Sumber data dari Laporan Realisasi Belanja/LRA Penyebut : Sumber data berasal dari total anggaran APBD Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti Sumber data dari BPKAD

.... %

.... %

Sumber data dari BPKAD (target tahunan dalam

Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD

7

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

(PAD) 13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH Penghargaan

atau (PAD 2015- PAD 2014) : PAD 2014 X 100% Penghargaan dari Pemerintah yang 37 diterima oleh Pemda dalam tahun 2015.

Pengadaan barang dan Keberadaan 38 jasa E-procurement

Daya saing daerah

RUMUS/ PERHITUNGAN

39

Jumlah persetujuan investasi

Jumlah penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2015


Capaian Kinerja

- Total PAD pada Tahun 2014 sebesar Rp.-----

Keterangan RPJMD)

Sumber data dari Bagian Penghargaan yang diterima, sebanyak ---Humas dan SKPD yang - yang terdiri dari menerima penghargaan 1) -------. .... 2) ---------. Penghargaan 3) ----------. 4) Dst ---------.

Ada atau tidak ada Eprocurement

Apabila ADA Sebutkan Penerapan e-procurement mulai operasi pada bulan ----- tahun -----.

Jumlah Realisasi ijin investasi dalam tahun 2015

Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2015, sebanyak ------- ijin dengan total nilai investasi sebesar Rp -----

Ada/Tidak

... ijin

Sumber data dari ULP. Data berupa proses eprocurement Sumber data dari Kantor PTSP

8


TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

PROVINSI : ………………… NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,) URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (Sebutkan urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs)

ASPEK (1)

(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan

Jumlah program Nasional Jumlah Program yang dapat dilaksanakan 1 Nasional yg oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD program Nasional x 100%

Keberadaan Standard Operating Procedure 2 (SOP)

Ada atau tidak ada

Jenis Data (7) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ---- program Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. 2. 3. 4. -

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada 3 terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang 4 terisi

-

Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan 5 fungsional dalam fungsional dalam struktur struktur organisasi SKPD organisasi SKPD

SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst ----PERDA pelaksanaan sebanyak -----. PERDA yang sehatusnya, sebanyak -----

KETERANGAN

(8)

(9)

............. %

Ada -----------SOP / Tidak Ada :

............. %

Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masing-masing urusan, terlampir.

SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

Normalisasi

Jabatan yang ada sebanyak ---

Jabatan yang harus ada, sebanyak ----Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------. -

Capaian Kinerja

.......% Ada/tidak ada

Sumber data BKD/DUK SKPD Sumber data BKD/SKPD. Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015.

1

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6 Rasio PNS Provinsi

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

Rumus

Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi

Jenis Data

- PNS SKPD , sebanyak -----. personil

Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak ----- org. pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada, sebanyak ---jumlah total pejabat SKPD ------org. yang ada x 100% - Pejabat yang memenuhi Jumlah pejabat yang kepangkatan, sebanyak ----Pejabat yang telah memenuhi persyaratan org. 8 memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah kepangkatan total pejabat SKPD yang - Jabatan yang ada, sebanyak --ada x 100% ---------- jbt.

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya

KETERANGAN

.........

Sumber data Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015/ BKD.

............. %

Sumber data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.

............. %

Sumber Data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.

- Total PNS Provinsi, sebanyak ----------- personil

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan 7 pendidikan pelatihan kepemimpinan

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD 9 -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

Capaian Kinerja

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada ............. jenis tahun 2015, sebanyak ----- jenis, dokumen yg terdiri dari: 1. ............. 2. ............

Sumber data BAPPEDA/SKPD yang bersangkutan

3. .............

- Jumlah Program RKPD yang Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, diakomodir dalam RENJA sebanyak -------- program. Jumlah Program RKPD SKPD dibagi jumlah 10 yang diakomodir dalam program dalam RENJA - Jumlah Program Renja SKPD RENJA SKPD SKPD yang ditetapkan yang ditetapkan dalam RPJMD, pada RPJMD x 100% sebanyak -------

............. %

Sumber data SKPD Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.

2

ASPEK

6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program.

Capaian Kinerja

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir 11 SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi dalam RKA SKPD jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir 12 SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi ........... % dalam DPA SKPD jumlah program dalam DPA - Jumlah Program dalam DPA SKPD x 100% SKPD, sebanyak ----- program.

Alokasi anggaran

Anggaran SKPD 13 terhadap total belanja APBD

Besaran belanja modal

Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total 14 total belanja SKPD belanja SKPD x 100%

Besaran belanja pemeliharaan

Laporan keuangan SKPD

Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program.

Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%

- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, ----- Total Belanja APBD, sebesar Rp ----- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ------

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. ----dari total belanja barang 15 pemeliharaan dari total dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. ----16 pemeliharaan dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar belanja SKPD Rp. -----Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, Ada atau tidak ada laporan sebanyak ----- jenis, sbb: Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut 17 keuangan SKPD (LRA, komponen yang ada (LRA, 1……………... Neraca, Calk) Neraca, Calk) 2……………… 3………………

............. %

............. %

KETERANGAN

Sumber data SKPD. Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.

Sumber data dari dokumen RKASKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015.

Sumber data dari APBD tahun 2015 terakhir. (anggran)

............. %

Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015

............. %

Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015 terakhir.

............. %

Tidak Ada/ Ada sebanyak ------ jenis :


Sumber data dari Laporan Keuangan SKPD. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)

3

ASPEK 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

FOKUS

Manajemen asset SKPD

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Apabila Ada, Ada atau tidak ada Adanya inventarisasi Sebutkan jenis dokumennya. 18 inventarisasi barang atau barang atau asset SKPD asset SKPD - Asset yang tidak digunakan, sebesark Rp ------ .

Penggunaan Asset SKPD

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI Bentuk-bentuk fasilitas / MASYARAKAT prasarana partisipasi masyarakat

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

Jumlah asset yang tidak - Asset yang dikuasai SKPD, Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi 19 sebesar Rp. ----digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai SKPD x 100 %

Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 20 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media

Sebutkan jenisnya 1. .............. Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi

Keberadaan Survey 21 Kepuasan Masyarakat

Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Apabila Ada, sebutkan survey Masyarakat terhadap kepuasan tentang ----Pelayanan publik

2. ..............

Capaian Kinerja Ada/ tidak ada

............. %

Jumlah sebanyak ------ jenis.

3. ..............

KETERANGAN Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.) Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan

Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)

4. .............. 5. ............. Ada/tidak ada

Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

4



Provinsi : ………………… NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,) URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Urusan -----2. Urusan ------- (Sebutkan urusan-urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs) No

(1)

ASPEK

(2)

KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR A AN URUSAN PEMERINTAHA N

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN

FOKUS

(3)

NO

(4)

Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

1

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND

2

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

3

3 PENATAAN Pengisian struktur KELEMBAGAAN jabatan DAERAH

4

IKK

(5)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

Jenis Data

Rumus/Persamaan

(6)

Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD

Capaian Kinerja

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

KETERANGAN

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

(9)

Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan (RKP), sebanyak ----oleh SKPD dibagi jumlah program. program Nasional x 100% - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Apabila Ada, Operating Procedure sebutkan ada banyak ----(SOP) yang terdiri dari:

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%

Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang dan eselonering yang terisi dibagi jumlah terisi jabatan yang ada x 100%

1. 2. 3. 4. -

-

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----Lihat Program Nasional program. ....... % ........ % RKP 2015 untuk masing- Jumlah program nasional masing urusan, terlampir. yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----SOP yang dimaksud adalah yang terdiri dari: Ada --------- Ada --------SOP teknis. SOP harus --SOP / --SOP / memenuhi Norma Standar SOP ttg ----5. SOP ttg ----Tidak Ada : Tidak Ada : Prosedure Kriteria (NSPK) SOP ttg ----6. SOP ttg ----yang ditetapkan oleh SOP ttg ----7. SOP ttg ----Menteri pembina teknis Dst ----8. Dst ----PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan sebanyak -----. sebanyak -----. ...... % ....... % PERDA yang seharusnya, - PERDA yang Normalisasi sebanyak 6 SPM sehatusnya, sebanyak ----

-

Jabatan yang terisi sebanyak -----

-


-

Jabatan yang ada, sebanyak -----

-

Jabatan yang ada, sebanyak -----

....... %

....... %

Sumber data BKD/DUK SKPD

1

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

5

4 PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan DAERAH tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

6

(5)

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Rasio PNS Provinsi

Jenis Data

Rumus/Persamaan

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

(6)

Ada atau tidak ada Apabila Ada, jabatan fungsional dalam sebutkan nama struktur organisasi SKPD bidang/jabatan fungsional, -------. Jumlah PNS SKPD - PNS yang menangani terhadap Total PNS urusan (1) SKPD , sebanyak Provinsi -----. personil

8

9

Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan


Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% -

Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada perencanaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD berikut jumlahnya SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

Capaian Kinerja

Urusan (1) ------

- Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil 7

5 PERENCANAAN Kelengkapan dokumen PEMBANGUNA perencanaan N DAERAH pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

IKK

(8A)

(8B)

(9)

........ %

....... %


....... %

....... %


- Pejabat yang ada, sebanyak -----org.

Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---kepangkatan, sebanyak --- org. -- org. Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.

Urusan (1) ---- Urusan (2) ------

Apabila Ada, Ada/tidak Ada/tidak Sumber data BKD/SKPD. sebutkan nama ada ada Mengacu kondisi SKPD bidang/jabatan fungsional, -terakhir/updated Tahun ------. 2015. - PNS yang menangani urusan (2) SKPD , Sumber data Mengacu sebanyak -----. personil ........ ........ kondisi SKPD terakhir/updated Tahun - Total PNS Provinsi, 2015/ BKD. sebanyak ----- personil

Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak syarat diklatpim, ----- org. sebanyak ----- org. Pejabat yang ada, sebanyak -----org.

KETERANGAN

- Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak ----jenis, yg terdiri dari: 1. .............

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada ........ jenis ....... jenis tahun 2015, sebanyak ----- dokumen dokumen jenis, yg terdiri dari: 1. .............

2. ............

2. ............

3. .............

3. ............. .

Sumber BAPPEDA/SKPD bersangkutan

data yang

2

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)


NO

(4)

10


11


12

6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran Besaran belanja modal


13 14

15

IKK

(5)

Jenis Data

Rumus/Persamaan

(6)

Capaian Kinerja

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Jumlah Program RKPD - Jumlah Program RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam dalam RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi Renja SKPD, sebanyak -----Renja SKPD, sebanyak ---jumlah program dalam -- program. ---- program. RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x - Jumlah Program Renja - Jumlah Program Renja 100% SKPD yang ditetapkan SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak --dalam RPJMD, sebanyak --------Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD

Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Belanja modal terhadap total belanja SKPD Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----program. Jumlah Program RENJA - Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi dalam DPA SKPD, jumlah program dalam sebanyak ----- program. DPA SKPD x 100% - Jumlah Program dalam DPA SKPD, sebanyak ----program. - Total Anggaran SKPD, Alokasi anggaran SKPD sebesar Rp, ----dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar Rp ----- Belanja Modal SKPD, Belanja modal dibagi sebesar Rp. -----total belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----total belanja pemeliharaan dari total - Total belanja belanja barang dan jasa pemeliharaan SKPD,

- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----program. - Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam DPA KPD, sebanyak ----program. - Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, ----- Total Belanja APBD, sebesar Rp ----- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ------ Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- Total belanja pemeliharaan SKPD,

KETERANGAN

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

..... %

...... %

(8B)

..... %

...... %

….. %

....... %

...... %

...... %

........ %

........ %

........ %

....... %

(9)

Sumber data SKPD Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan RenjaSKPD ybs.

Sumber data SKPD. Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.

Sumber data dari dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2015.


Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015 Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015 terakhir. 3

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

IKK

(4)

(5)

dan jasa

Jenis Data

Rumus/Persamaan

(6)

SKPD) x 100%

Capaian Kinerja

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

sebesar Rp. -----

KETERANGAN

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

........ %

........ %

(9)

sebesar Rp. -----

- Total belanja barang dan - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----jasa SKPD, sebesar Rp. ---16


17

7 PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD BARANG MILIK DAERAH

18


19

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

20

- total belanja pemeliharaan - total belanja total belanja SKPD, sebesar Rp. ----pemeliharaan SKPD, Total Belanja pemeliharaan dibagi total sebesar Rp. ----pemeliharaan dari belanja SKPD x 100% - Total belanja SKPD, total belanja SKPD sebesar Rp. ------ Total belanja SKPD, sebesar Rp. -----Keberadaan laporan Ada atau tidak ada keuangan SKPD laporan keuangan SKPD Apabila Ada, Apabila Ada, (Neraca,LRA, Calk) berikut komponen yang Lapaoran keuangan ada, Lapaoran keuangan ada, ada (Neraca, LRA, Calk) sebanyak ----- jenis, sbb: sebanyak ----- jenis, sbb: 1. .............. 1. .............. 2. .............. 2. .............. 3. .............. 3. .............. Adanya inventarisasi Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada, barang atau asset inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. Sebutkan jenis dokumennya. SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD

Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan SKPD dibagi digunakan, Rp. ………. total asset yang dikuasai SKPD x 100 % - Asset yang dikuasai SKPD, Rp………. Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : prasarana partisipasi 1. .............. 1. Papan Pengumuman 2. .............. 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 3. .............. 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di 4. .............. Mass Media 5. ...............

- Asset yang tidak digunakan,Rp ------. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. ….. Sebutkan jenisnya 1. .............. 2. ..............

Tidak Ada/ Tidak Ada/ Ada Ada sebanyak -- sebanyak ------ jenis : ----- jenis : Ada/ tidak ada

....... %

Ada/ tidak ada

..... %

Jumlah Jumlah sebanyak -- sebanyak ----- jenis. ---- jenis.


Sumber data dari Laporan Keuangan SKPD. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK) Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.) Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.) Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)

3. .............. 4. .............. 5. .............. 4

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)


NO

(4)

21

IKK

(5)

Jenis Data

Rumus/Persamaan

(6)

Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Capaian Kinerja

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

KETERANGAN

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

Apabila Ada, sebutkan survey Apabila Ada, sebutkan Ada/tidak Ada/tidak kepuasan tentang ----survey kepuasan tentang ---ada ada -

(9)


5

LAMPIRAN: I.3 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI TATARAN PELAKSANAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015.

PROVINSI ------------NO

URUSAN

NO

IKK

RUMUS

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

............%

Sumber data dari Dinas Pendidikan/Dina s Sosial

............%


............%


URUSAN WAJIB 1

Pendidikan

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI

Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI

2

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS

Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS

3

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA

Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA /SMK/MA ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA

1

4

Pembinaan Guru jenjang SD/MI

Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Guru jenjang SD/MI

5

Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS

Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Guru jenjang SMP/MTS

6

Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA

Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA

7

Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan

Peta penjaminan mutu pendidikan

Sumber data dari Dinas Pendidikan ............%

............%

............%

Ada/ tidak*)

Sumber data dari Dinas Pendidikan



1

URUSAN

NO 2

Kesehatan

NO

IKK

RUMUS Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

8

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

9

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

10

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan


12

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA


13

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD


Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin


11

14

CAPAIAN KINERJA

-----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

............%

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota -----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota






............%

............%

............%

............%

............%

............%

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota 15

Cakupan kunjungan bayi


............%

KETERANGAN Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

2

URUSAN

NO 3

Lingkungan Hidup

NO

16

17

18

4

Pekerjaan Umum

IKK

Pencemaran Udara

Kebersihan

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

RUMUS Jumlah Kabupaten dan kota yg dipantau mutu udara ambient Dikawasan pemukiman atau industri ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh kabupaten dan kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota -----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota -----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

19

Penegakan hukum lingkungan

20

Jalan provinsi dalam kondisi baik

Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik ------------------------------------------------------- x 100 % Panjang seluruh jalan provinsi

Rumah tangga Persanitasi


21

------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

CAPAIAN KINERJA ............%

5

Tata Ruang

Kawasan kumuh


23

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

Sumber data dari Dinas LH

Sumber data dari Dinas LH

............%

..............

............%

..............%

Tergolong baik sesuai dengan criteria Adipura

Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari Dinas PU

............%

Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

............%


............%


Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota 22

KETERANGAN

3

URUSAN

NO

6

Perencanaan Pembangunan

NO

IKK

CAPAIAN KINERJA

RUMUS

24

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD

Ada/tidak

Ada/ tidak*)

25

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD

Ada/tidak

Ada/ tidak*)

26

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD

Ada/tidak

Ada/ tidak*)

27

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Jumlah program RKPD tahun berkenaan

7

Perumahan 28

Rumah tangga pengguna air bersih

------------------------------------------------------------Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan

x 100 %

..........%


............%


8

Kepemudaan & Olahraga

29

Rumah layak huni


30

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)


............%

............%


9

Penanaman Modal

31

Lapangan olahraga

-----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Realisasi PMDN thn 2015 – Realisasi PMDN 2014

32

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

------------------------------------------------------------ x 100 % Realisasi PMDN 2014

............%

.........%

KETERANGAN Sumber data dari BAPPEDA/SKPD Sumber data dari BAPPEDA/SKPD Sumber data dari BAPPEDA/SKPD Sumber data dari BAPPEDA/SKPD

Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari Dinas Penanaman Modal

4

URUSAN

NO 10

Koperasi & UKM

NO

33

IKK

Koperasi aktif

RUMUS Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota -----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

............%



11

Kependudukan & Catatan Sipil

12

Ketenagakerjaan

13

Ketahanan Pangan

34

Usaha Mikro dan Kecil

35

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

36

Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/buruh

37

Pencari kerja yang sudah ditempatkan

38

Regulasi ketahanan pangan

39

Ketersediaan pangan utama

40

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

-----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Ada/tidak ada

............% . Ada/ tidak ada

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota -----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota -----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Ada/Tidak

............%

............%

. Ada/ tidak ada


14

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

41

15

KB & KS

42


............%

Pekerja perempuan di lembaga pemerintah ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah pekerja perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan


Tingkat prevalensi peserta KB aktif




Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari Dukcaoil Sumber data dari Jumlah pekerja/buruh pese agregasi -----------------------------------Kabupaten dan Jumlah pekerja/buruh Kota Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari Dinas Ketahanan Pangan Sumber data dari agregasi

........%

Sumber data dari Dinas Tenaga Kerja/PPA

............%


............%


5

URUSAN

NO

16

17

18

19

Perhubungan

Komunikasi & Informatika

Pertanahan

Kesbang & Politik

NO

43


44

Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang


45

Web site milik pemerintah daerah

46

Pameran/expo

47

Luas lahan bersertifikat

48

Otonomi Daerah 50

51

21

22

Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Sosial

RUMUS

Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan

49 20

IKK

Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP



CAPAIAN KINERJA ............

............%

Ada/Tidak Menunjukkan jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per tahun Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota -----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

……….

............%

Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah

……….

Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

……….

Sistim Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi

Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi

……….

Tapal batas

Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang diselesaikan --------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang dilaporkan

52

PKK aktif

53

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota -----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah

……….%

............%

……….

KETERANGAN

Sumber data dari agregasi Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten dan -----------------------------------Kota Jumlah PLKB/PKB Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari Dinas Kominfo Sumber data dari Dinas Kominfo Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari Kesbangpol Sumber data dari Kesbangpol Sumber data dari Dinas Kominfo/Biro Pemerintahan Sumber data dari Biro Pemerintahan Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari Dinas Sosial

6

URUSAN

NO

23

Budaya

NO

IKK

54

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

55 56

24

25

26

Statistik

Kearsipan

Perpustakaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

RUMUS

CAPAIAN KINERJA

Jumlah PMKS yg diberikan bantuan ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan

……….%

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

……….

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

……….

57

Buku ”propinsi dalam angka”

Ada/Tidak

Ada/ tidak*)

58

Buku ”PDRB provinsi”

Ada/Tidak

Ada/ tidak*)

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku 59

Pengelolaan arsip secara baku

------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah SKPD

60

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

……….

Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah

……….

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani

……….

61

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

62

Pengunjung perpustakaan

……….%

KETERANGAN Sumber data dari Dinas Sosial Sumber data dari Dinas Budpar Sumber data dari Dinas Budpar Sumber data dari BAPPEDA Sumber data dari BAPPEDA Sumber data dari Badan/Dinas Kearsipan Sumber data dari Badan/Dinas Kearsipan Sumber data dari Badan/Dinas Perpustakaan Normalisasi

URUSAN PILIHAN 1

Kelautan & perikanan

............%

Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan

............%


Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota penghasil perikanan 1

2

Produksi perikanan

Ekspor hasil perikanan

-----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota penghasil perikanan Nilai export hasil perikanan (ton pertahun) -----------------------------------------------Target daerah

7

URUSAN

NO

2

3

Pertanian

Kehutanan

NO

5

Energi dan SDM

Pariwisata

RUMUS Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

3

Konsumsi ikan


4

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

5

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2015

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

6

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

7

4

IKK

Kerusakan Kawasan Hutan

-----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota -----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

............%


............%

……….%

Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi ------------------------------------------------------------ x 100% Luas total hutan dan lahan kritis Luas Kerusakan Kawasan Hutan --------------------------------------------- x 100% Luas Kawasan Hutan

……….%

Sumber data dari Dinas Kehutanan

……….%


Luas Penambangan Liar yang ditertibkan 8

Pertambangan tanpa ijin

------------------------------------------------------------ x 100% Luas area penambangan yang liar

9

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2015

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

10

Kunjungan wisata

……….%

……….%


11

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2015

-----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari buku PDRB sector pertanian (harga berlaku)

............%

……….%

Sumber data dari Dinas Pertambangan/E SDM Sumber data dari buku PDRB sector pertambangan (harga berlaku) Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari buku PDRB sektor jasa, hotel, restoran (harga berlaku)

8

URUSAN

NO 6

7

8

Industri

Perdagangan

Transmigrasi

NO

IKK

12

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2015

13

Pertumbuhan Industri secara keseluruhan

RUMUS Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota -----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

14

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

15

Ekspor Bersih Perdagangan

nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor

16

Transmigran swakarsa

CAPAIAN KINERJA ……….%

............%

……….%

US$.........


KETERANGAN Sumber data dari buku PDRB sektor industri (harga berlaku) Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Sumber data dari buku PDRB sektor perdagangan (harga berlaku) Sumber data dari Dinas Perdagangan Normalisasi

............%

9


KABUPATEN: ------------------

(1)

LAMPIRAN: III.1 FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

ASPEK

FOKUS

(2)

(3)


No. (4)

1


IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Keberadaan PERDA IMB

Ada/tidak ada PERDA

2

Rasio Rumah ber IMB

Jumlah Rumah ber IMB 1 dibagi jumlah rumah seluruhnya

3

Keberadaan PERDA RTRW

Ada/tidak ada PERDA RTRW

Pengurusan E-KTP

Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam EKTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib berKTP

4 Peraturan ttg kependudukan

Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)

Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ------ Tahun ------ tentang ------

Ada/tidak

Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP

........ %


-

Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2015, sebanyak ----- unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2015, sebanyak ------ Unit. Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : -----Tahun ------ tentang -----

Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP

Dasar hukum: PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ------

5

Biaya KTP

Biaya KTP dalam PERDA

6

Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk

- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2015, Jumlah personil Satpol PP sebanyak = ----- orang pada akhir tahun 2015 dibagi 10.000 penduduk x - Penduduk pada akhir tahun 2015, 100 % berjumlah = ----- orang

Ada/tidak

Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota

...... Hr

Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil.

Rp. .........../ Tidak dipungut

Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.

... per 10.000 Sumber data dari BKD penduduk

1

ASPEK

FOKUS

Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS. Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten 2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

Penyampaian laporan kepada pemerintah

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.

7

IKK Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS

RUMUS/ PERHITUNGAN


Apabila ADA: Ada atau tidak ada PERDA Sebutkan dasar hukumnya. PSK dan PKL PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ----(yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS)

Keterangan Sumber data dari Dinas Sosial atau Biro Hukum

Ada/tidak ada

Apabila ADA: Sumber data dari Badan Ada atau tidak ada PERDA Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : ---Lingkungan Hidup atau Badan Ada/ tidak ada Kebersihan Kabupaten --Tahun ------ tentang ----yang menangani kebersihan

8

Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten

9

Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2015,

Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan

10

Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006

Bukti Pengiriman: Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai - Laporan Keuangan 2015, disampaikan jadwal yang telah pada tanggal ----- 2016 sesuai surat ditetapkan oleh peraturan pengantar Nomor ----- tanggal ------- 2016 perundangan

11

Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006

Tepat atau tidak tepat penyampaian Laporan Kinerja sesuai jadual yg telah ditetapkan oleh peraturan

Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak Jumlah urusan wajib yang -------- urusan, yang terdiri dari: sudah diterapkan SPM nya 1) Urusan ----berdasarkan Penetapan 2) Urusan -----oleh Menteri/ Pimpinan 3) Urusan -----LPND. 4) Urusan -----5) Urusan -----6) Urusan ------

12

Capaian KInerja

Sumber data dari Bagian Bukti Pengiriman : Pemerintahan/Otonomi LPPD Tahun 2015 disampaikan pada tanggal --Daerah ---- 2016 sesuai surat pengantar Nomor------Tepat / tidak tanggal ------ 2016.

Tepat/tidak

Sumber data dari Bagian Keuangan

Normalisasi Bukti Pengiriman: Laporan Kinerja tahun 2015. disampaiakan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor-------tanggal ------ 2016

Tepat/tidak

....... Urusan

SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2015,sebanyak 6 urusan.

2

ASPEK

FOKUS


3

Sinkronisasi KESELARASAN ANTARA Pelaksanaan KEBIJAKAN PEMERINTAHAN pembangunan DAERAH DENGAN nasional dan KEBIJAKAN PEMERINTAH daerah

Kewenangan

Keuangan

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

13

Jumlah MOU yang masih Kerjasama dengan daerah berlaku per tahun 2015 lain

14


Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas 2 pembangunan nasional

15

Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%

16

Tepat atau tidak tepat Waktu penetapan PERDA waktu penetapan PERDA APBD 2015 APBD 2015

17

18

Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Belanja untuk pelayanan dasar

Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%

Jenis Data (Tahun 2015) Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2015, sebanyak ------ MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ------- tentang kerjasama ------. 2) MOU dengan ------- tentang kerjasama -------. 3) Dst--- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak ------ prioritas.

Capaian KInerja

Keterangan Sumber data Pemerintahan

dari

Bagian

..... MOU

...... %


- Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program/agenda prioritas. Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2015 (APBD) = ------ urusan.

Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ----APBD 2015. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2014). Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ----- ( pengelolaan keuangan daerah) Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2015. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----2) Urusan Kesehatan Rp. -----3) Urusan Lingkungan hidup Rp.----4) Urusan PU Rp. ------

...... %

Tepat/ tidak

Ada/tidak

...... %

Sumber data : sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2015.

Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD


Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi belanja per-urusan(saat

2

Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknlogi 3

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

5) Urusan Sosial Rp. -----6) Urusan Tenaga Kerja Rp. -----7) Urusan Koperasi Rp. -----8) Urusan Satpol PP Rp. -----9) Urusan Kependudukan & Capil Rp. ------Total Belanja pelayanan dasar Rp. -------

Keterangan evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).

Total Belanja APBD 2015, sebesar Rp. -------

Pelayanan Publik

19

Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Jumlah belanja untuk Tahun 2015. Belanja untuk urusan kesehatan dan pendidikan 1) Urusan Pendidikan Rp. ------pendidikan dan kesehatan dibagi Jumlah total belanja 2) Urusan Kesehatan Rp. -------X 100% Total Belanja Pend & Kes Rp. -------

20

Keberadaan PERDA tentang Standar Ada atau tidak adanya 3 Pelayanan Publik sesuai standar pelayanan publik dengan peraturan perundang-undangan

21


Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk

22


Ada atau tidak adanya data base kepegawaian

Kepegawaian

Apabila ADA: Sebutkan hukumnya, PERDA Nomor -----Tahun ------- tentang -------- (standar pelayanan publik) Jumlah PNS kabupaten tahun 2015 sebanyak ------- orang. Jumlah penduduk kabupaten tahun 2015 sebanyak -------- orang. Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ------- (tentang kepegawaian)

...... %

Ada/tidak

-----

Sumber data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data diambil dari : - Dinas Pendidikan - SKPD lain yang melaksanakan urusan pendidikan Sumber Hukum

data

dari

Bagian

Pembilang : Sumber data dari BKD Penyebut : Sumber data dari Bagian Dukcapil Sumber data dari BKD

Ada/tidak

3

Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.

4

ASPEK

FOKUS

Kelembagaan

4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD Produk peraturan perundangan RAPERDA yang diajukan tahun berjalan 5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA Keputusan DPRD TINDAK LANJUT yang PELAKSANAAN KEPUTUSAN ditindaklanjuti

6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN Tindaklanjut OLEH KEPALA DAERAH keputusan Bupati BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN Tindaklanjut Peraturan Bupati

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Penataan SKPD

. Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007

Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) 2) Dinas 3) Badan 4) Kantor 5) Rumah Sakit 6) Lembaga Teknis lainya 7) Kecamatan/Distrik Jumlah SKPD

24

PERDA yang ditetapkan

Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2015

PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2015, sebanyak ------ Perda ( Daftar terlampir)

25

RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015

23

26

27

28

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .

= ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit

Jumlah RAPERDA yang - RAPERDA yang diusulkan tahun 2015, disetujui DPRD tahun 2015 sebanyak ------ RAPERDA. dibagi Jumlah RAPERDA - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015, yang diusulkan tahun 2015 sebanyak --------- PERDA. - Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Jumlah keputusan DPRD DPRD dalam tahun 2015, sebanyak-----yang ditindaklanjuti oleh keputusan. DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang - Keputusan DPRD dalam tahun 2015, dihasilkan dalam tahun sebanyak------ keputusan. 2015 x 100%

Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti

Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2015 x 100%

Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti

Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Kabupaten dalam tahun 2015 x 100%

- Keputusan Bupati tahun 2015, sebanyak ----- keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2015 yang ditindaklanjuti, sebanyak ------- keputusan. - Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak ------ Perbup. - Peraturan Bupati dalam tahun 2015, sebanyak ------ Perbup.

Keterangan Sumber Ortala

data

dari

Bagian

Sumber Hukum

data

dari

Bagian

------- unit

… PERDA

…%


Sumber data dari Setwan DPRD ... %

Sumber Hukum

data

dari

Bagian

Sumber Hukum

data

dari

Bagian

.... %

.... %

5

ASPEK 7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH 9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL

FOKUS

PERDA yang dibatalkan

PERDA tentang konsultasi publik

Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik

Serapan dana perimbangan

Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

Alokasi Belanja pada APBD

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%

Jenis Data (Tahun 2015) Perda yang dibatalkan, sebanyak ------- , yang terdiri dari: 1) Perda Nomor -------- Tahun 2015 tentang ---2) Perda Nomor -------- Tahun 2015 tentang ---3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ------

29

Jumlah PERDA yang dibatalkan

30

Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik

31

Apabila ADA, Adanya media informasi pemda yang dapat diakses Ada atau tidak ada media - Sebutkan Nama Medianya :-----oleh publik (website Informasi yang ditetapkan - Sebutkan Perbup nomor ------- tahun ------Kabupaten, pos, bag/biro dengan PerBup tentang ------. humas, leaflet/brosur)

32

33

34

Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. Ada/tidak PERDA/PerBup PERDA atau Perbup Nomor Tahun -------tentang ------------- (konsultasi publik)

Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi Dana perimbangan yang direncanakan jumlah dana perimbangan sesuai dengan APBD Tahun 2015 sebesar Rp. x 100% -------

Belanja Publik terhadap DAU

Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%

Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%

- Belanja langsung APBD tahun 2015, sebesar Rp------

- Total Belanja APBD Tahun 2015, sebesar Rp. --------

data

dari

Bagian

Sumber data dari Hukum/BAPPEDA

Bagian

.... %

Ada/tidak

Sumber data Kominfo

dari

Dinas

Ada/tidak

.... %

.... %

- DAU Tahun 2015, sebesar Rp. -------- Total Belanja langsung APBD tahun 2015, sebesar Rp------

Keterangan Sumber Hukum

Dana perimbangan yang terserap Tahun 2015 sebesar Rp. ---------

Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

Belanja Langsung terhadap total APBD

Capaian KInerja

.... %

Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).

Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD). Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).

6

ASPEK 10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBERSUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD

FOKUS

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)

Besaran SILPA

Realisasi belanja

Pengawasan Inspektorat Kabupaten

12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

4

Peta potensi daerah

No.

35

36

37

38

39

40

IKK

Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)

Opini BPK terhadap LapKeu Daerah


RUMUS/ PERHITUNGAN

Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%


Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%

Rasio realisasi belanja thd Realisasi belanja dibagi anggaran belanja total anggaran belanja APBD X 100%

Jenis Data (Tahun 2015) - PAD APBD (Realisasi) Tahun 2015, sebesar Rp ------ Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2015, sebesar Rp. ----- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015, dengan opini: -------- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini: --------

Opini tahun 2015 = ------Opini tahun 2016= ------

..... %

- Realisasi Belanja Tahun 2015, sebesar Rp ------- Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2015, sebesar Rp. ------

.... %

- Realisasi PAD Tahun 2015, sebesar Rp. -----Jumlah realisasi PAD 2015 dibagi dengan potensi PAD - Potensi PAD pada APBD Tahun 2015 X 100% APBD

Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD

.... %

- SILPA Tahun 2015, sebesar Rp ------- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2015, sebesar Rp. --------

- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2015, sebanyak ------Jumlah temuan BPK RI temuan. yang ditindaklanjuti dibagi Rasio temuan BPK RI yang dengan temuan BPK RI ditindaklanjuti - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun sampai dengan akhir 2015 sebanyak ------- temuan. tahun 2015

Rasio realisasi PAD 2015 4 terhadap potensi PAD

Capaian KInerja

..... %

.... %

Keterangan Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD). Opini,: 1) WTP/ unqualified opinion); 2) WDP/ qualified opinion); 3) TMP/ disclaimer opinion), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion). Opini LHP Tahun 2015, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda

Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD). Pembilang : Sumber data berasal dari Laporan Realisasi Belanja /LRA Penyebut : sumber data berasal dari total anggaran APBD Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti.

Sumber data dari BPKAD , angka pembagi menggunakan potensi PAD dalam target tahunan dalam RPJMD

7

ASPEK

FOKUS

Peningkatan PAD

13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penghargaan

No.

41

42

IKK

Peningkatan PAD

Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2015.

RUMUS/ PERHITUNGAN


Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x - Total PAD pada Tahun 2015 sebesar Rp. ---100% (PAD 2015 - PAD 2014) : - Total PAD pada Tahun 2014 sebesar Rp.---PAD 2014 X 100% Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2015

Penghargaan yang diterima, sebanyak ----yang terdiri dari 1) -------. 2) ---------. 3) ----------. 4) Dst ---------. Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan -------- tahun ------.

Pengadaan barang dan jasa

43

Keberadaan E-procurement

Ada/Tidak

Daya saing daerah

44


Jumlah ijin investasi dalam Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2015, tahun 2015 sebanyak ------- ijin

Capaian KInerja

Keterangan Sumber data dari BPKAD

.... %

.... Penghargaan

Ada/Tidak

... ijin

Sumber data dari Bagian Humas dan SKPD yang menerima penghargaan

Sumber data dari ULP. Data berupa proses Eprocurement Sumber data dari Kantor PTSP

8

LAMPIRAN: III.2 FORMAT IKKUNTUK KABUPATEN


KABUPATEN : ………………… NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,) URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (Sebutkan urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs)

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 1 yang harus dilaksanakan oleh SKPD

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 2 pemerintah cq Kementerian / LPNK


Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut 3 Peraturan Menteri (PERMEN)

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

4 Pengisian struktur jabatan 5

1


Jenis Data

Capaian Kinerja

(7) (8) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak ----- program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang ............. % oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak -program Nasional x 100% --- program

Keberadaan Standard Operating Procedure Ada atau tidak ada (SOP)

Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. 2. 3. 4. -

SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst ----PERDA pelaksanaan Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan sebanyak -----. pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi - PERDA yang seharusnya, terhadap PERDA yang jumlah PERDA yang harus sebanyak ----harus dilaksanakan dilaksanakan menurut menurut PERMEN PERMEN x 100% Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak --dan eselonering yang (yang diisi) dibagi -terisi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak ----Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur sebutkan nama bidang/jabatan struktur organisasi SKPD organisasi SKPD fungsional, --------.

Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.


............. %


KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masing-masing urusan, terlampir. SOP yg dimaksudàdalh SOP tehnis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Normalisasi


1

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan 7 tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

8

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan 9 yang dimiliki oleh SKPD

Sinkronisasi Program RENJA 10 SKPD dengan Program RKPD

Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program RENJA

Rasio PNS kabupaten

Rumus

Jumlah PNS terhadap Total Kabupaten

Jenis Data

SKPD PNS


Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org.


............. %


............. %


Pejabat yang ada, sebanyak ----org. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----org. Jabatan yang ada, sebanyak ---- jbt.

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada ............. jenis tahun 2015, sebanyak ----- jenis, dokumen Keberadaan dokumen yg terdiri dari: perencanaan Ada atau tidak ada 1. ............. pembangunan di SKPD dokumen perencanaan -RENSTRA SKPD SKPD berikut jumlahnya 2. ............ -RENJA SKPD -RKA-SKPD 3. ............. . - Jumlah Program RKPD yang Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, diakomodir dalam RENJA sebanyak -------- program. Jumlah Program RKPD SKPD dibagi jumlah yang diakomodir dalam program dalam RENJA - Jumlah Program Renja SKPD RENJA SKPD SKPD yang ditetapkan yang ditetapkan dalam RPJMD, pada RPJMD x 100% sebanyak ------Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Jumlah Program RENJA RKPD RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam RKA

KETERANGAN

.........

- Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Jumlah pejabat yang Pejabat yang telah memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah kepangkatan total pejabat SKPD yang ada x 100% Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Capaian Kinerja

............. %



Sumber data SKPD. Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 2

ASPEK

FOKUS

NO

SKPD

Alokasi anggaran

13


14

15 Besaran belanja pemeliharaan 16


Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

dalam RKA SKPD

Perencanaan Pelaksanaan 12 Program dan Anggaran 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

IKK

17

dalam RKA SKPD dibagi SKPD, sebanyak ----- program. jumlah program dalam RKA - Jumlah Program dalam RKA ............. % SKPD x 100% SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program RENJA SKPD Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam DPA Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD, sebanyak ----- program. SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi - Jumlah Program dalam DPA ........... % dalam DPA SKPD jumlah program dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. SKPD x 100% - Total Anggaran SKPD, sebesar ............. % Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp, ----terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar Rp APBD ----- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Rp. -----Belanja modal dibagi total total belanja SKPD ............. % belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. ----dari total belanja barang pemeliharaan dari total ............. % dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----- total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. ----............. % dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan dari total 100% belanja SKPD - Total belanja SKPD, sebesar Rp. -----Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, Tidak Ada/ sebanyak ----- jenis, sbb: Ada atau tidak ada laporan Ada sebanyak ---Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut 1……………... --- jenis : keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada , LRA, Calk) (Neraca, LRA, Calk) 2………………

KETERANGAN dan Renja-SKPD ybs.






Sumber data dari Laporan Keuangan SKPD. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

3………………

3


FOKUS



8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI Bentuk-bentuk MASYARAKAT prasarana masyarakat

NO

18

19

fasilitas / partisipasi 20

Responsivitas terhadap 21 partisipasi masyarakat

IKK

Rumus

Jenis Data

Apabila Ada, Keberadaan Ada atau tidak ada Sebutkan jenis dokumennya. inventarisasi barang inventarisasi barang atau atau asset SKPD asset SKPD - Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ---. Jumlah asset yang tidak - Asset yang dikuasai SKPD, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi Sebesar Rp. -----. digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai SKPD x 100 %

Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : 1. .............. 1. Papan Pengumuman 2. .............. Jumlah fasilitas / prasarana 2. Pos Pengaduan partisipasi 3. Leaflet 3. .............. 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di 4. .............. Mass Media 5. ............. Ada atau tidak adanya Keberadaan Survey Hasil Survey Kepuasan Apabila Ada, sebutkan survey Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap kepuasan tentang ----Pelayanan publik


............. %


Ada/tidak ada


Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)


4


LAMPIRAN III.2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : ………………… NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,) URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1.Urusan -----2.Urusan ------- (Sebutkan urusan-urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs) No

(1)

ASPEK

(2)



FOKUS

(3)

NO

(4)


1


2

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )

3

3 PENATAAN Pengisian struktur KELEMBAGAAN jabatan

IKK

(5)


Jenis Data

Rumus/Persamaan

(6)

4

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)


Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan (RKP), sebanyak ----oleh SKPD dibagi jumlah program. program Nasional x 100% - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Apabila Ada, Operating Procedure sebutkan ada banyak ----(SOP) yang terdiri dari: 1. 2. 3. 4.

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM


Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang dan eselonering yang terisi dibagi jumlah

SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst -----

PERDA pelaksanaan sebanyak -----.

-

PERDA yang seharusnya, sebanyak 6 SPM


-

-

PERDA pelaksanaan sebanyak -----. PERDA yang sehatusnya, sebanyak ---Jabatan yang terisi sebanyak -----

KETERANGAN

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----program. ....... % ........ % - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----yang terdiri dari: Ada --------- Ada ----------SOP / --SOP / 5. SOP ttg ----Tidak Ada : Tidak Ada : 6. SOP ttg ----7. SOP ttg ----8. Dst -----

-

-

Capaian Kinerja

...... %

....... %

(9)

Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masingmasing urusan, terlampir. SOP yg dimaksudàdalh SOP tehnis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Normalisasi

Sumber data BKD/DUK SKPD 1

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

IKK

(4)

DAERAH

(5)

terisi

Jenis Data

Rumus/Persamaan

(6)

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

jabatan yang ada x 100%

Jabatan yang ada, sebanyak ----Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada Apabila Ada, fungsional dalam jabatan fungsional dalam sebutkan nama struktur organisasi struktur organisasi SKPD bidang/jabatan fungsional, --SKPD -----. Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD - PNS yang menangani terhadap Total PNS urusan (1) SKPD , sebanyak Kabupaten -----. personil -

5


6

- Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil 7

8


9






Capaian Kinerja

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak ----jenis, yg terdiri dari: 1. ............. 2. ............ 3. .............

(8A)

(8B)

(9)

....... % ....... % Jabatan yang ada, sebanyak ----Apabila Ada, Ada/tidak Ada/tidak Sumber data BKD/SKPD. sebutkan nama ada ada Mengacu kondisi SKPD bidang/jabatan fungsional, -terakhir/updated Tahun ------. 2015. - PNS yang menangani urusan (2) SKPD , Sumber data Mengacu sebanyak -----. personil ........ ........ kondisi SKPD terakhir/updated Tahun - Total PNS Kabupaten, 2015/ BKD. sebanyak ----- personil

........ %

....... %


....... %

....... %




Urusan (1) ---- Urusan (2) ------

-


KETERANGAN

- Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt. Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada ........ jenis ....... jenis tahun 2015, sebanyak ----- dokumen dokumen jenis, yg terdiri dari: 1. ............. 2. ............ 3. .............


data yang

2

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)


NO

(4)

10


11


12

6 PENGELOLAAN Realisasi anggaran KEUANGAN DAERAH Besaran belanja modal


13

14

15

IKK

(5)

Jenis Data

Rumus/Persamaan

(6)

Capaian Kinerja

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Jumlahb Program RKPD - Jumlah Program RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam dalam RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi Renja SKPD, sebanyak -----Renja SKPD, sebanyak ---jumlah program dalam -- program. ---- program. RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x - Jumlah Program Renja - Jumlah Program Renja 100% SKPD yang ditetapkan SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak --dalam RPJMD, sebanyak --------Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----program. Jumlah Program Jumlah Program RENJA - Jumlah Program RENJA RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir diakomodir dalam dalam DPA SKPD dibagi dalam DPA SKPD, DPA SKPD jumlah program dalam sebanyak ----- program. DPA SKPD x 100% - Jumalh Program dalam DPA SKPD, sebanyak ----program. Realisasi belanja SKPD Realisasi belanja SKPD - Total realisasi belanja terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% SKPD, sebesar Rp, ----APBD - Total Belanja APBD, sebesar ----Belanja modal Belanja modal dibagi - Belanja Modal SKPD, terhadap total belanja total belanja SKPD x sebesar Rp. -----SKPD (realisasi) 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----Total Belanja total belanja pemeliharaan dari pemeliharaan dari total - Total belanja total belanja barang belanja barang dan jasa pemeliharaan SKPD,

- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----program. - Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam DPA KPD, sebanyak ----program. - Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp, ----- Total Belanja APBD, sebesar ----- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ------ Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- Total belanja pemeliharaan SKPD,

KETERANGAN

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

(9)

Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan RenjaSKPD ybs. ..... %

...... %

..... %

...... %

….. %

....... %

...... %

...... %

........ %

........ %

........ %

....... %

Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.

Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015..

Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2015. Mengacu LKD tahun 2015.

Mengacu LKD tahun 2015. 3

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

IKK

(5)

dan jasa (realisasi)

Jenis Data

Rumus/Persamaan

(6)

SKPD) x 100%

Capaian Kinerja

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

sebesar Rp. -----

KETERANGAN

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

........ %

........ %

(9)

sebesar Rp. -----

- Total belanja barang dan - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----jasa SKPD, sebesar Rp. ----


16

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)

17

Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

7 PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD BARANG MILIK DAERAH Penggunaan Asset SKPD

18


20


19

total belanja - total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total SKPD, sebesar Rp. ----pemeliharaan SKPD, belanja SKPD x 100% sebesar Rp. ----- Total belanja SKPD, sebesar Rp. ------ Total belanja SKPD, sebesar Rp. -----Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD Apabila Ada, Apabila Ada, berikut komponen yang Lapaoran keuangan ada, Lapaoran keuangan ada, ada (Neraca, Calk) sebanyak ----- jenis, sbb: sebanyak ----- jenis, sbb:

1. .............. 2. .............. 3. .............. Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD Jumlah yang tidak Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan digunakan oleh SKPD digunakan SKPD dibagi sebesar Rp -----total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebesar Rp -----. Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : prasarana partisipasi 1. .............. 1. Papan Pengumuman 2. .............. 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 3. .............. 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di 4. .............. Mass Media 5. ..............

Tidak Ada/ Tidak Ada/ Ada Ada sebanyak -- sebanyak ------ jenis : ----- jenis :

1. .............. 2. .............. 3. .............. Apabila Ada, Ada/ Sebutkan jenis dokumennya. tidak ada

Mengacu APBD tahun 2015.

Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

Ada/ tidak ada

- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp---- Asset yang dikuasai ....... % ..... % SKPD, sebesar Rp. ----Sebutkan jenisnya 1. .............. Jumlah Jumlah sebanyak -- sebanyak -2. .............. ---- jenis. ---- jenis.

Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun. Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

3. .............. 4. .............. 5. .............. 4

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)


NO

(4)

21

IKK

(5)

Jenis Data

Rumus/Persamaan

(6)


Capaian Kinerja

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

KETERANGAN

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)


(9)

Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

5

LAMPIRAN: III.3 LAMPIRAN IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

KABUPATEN:---------NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

..........%

Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil

URUSAN WAJIB 1

Pendidikan

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak

1


2

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

3

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn

..........%

4

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn

..........%

5

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn

..........%

-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas

..........%

Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI 6

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

--------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI

..........%

Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan

..........%


pd tahun ajaran sebelumnya Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs 7

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

--------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs

Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil

1

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

..........%


Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA 8

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

--------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI

9

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI

..........%


..........%


..........%


..........%


..........%


..........%


pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs 10

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA

11

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya

12

13

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

------------------------------------------------------------ x 100 %

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA

Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya

------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV

14

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

-----------------------------------------------------------Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

x 100 %

2

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2

Kesehatan

15


16


17


18


19


20


21


22


Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama Jumlah Desa / Kelurahan UCI x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn -----------------------------------------------------------x 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama

..........%

Pembilang dan Penyebut berasal dari DInas Kesehatan

..........%


..........%


..........%


..........%


..........%


..........%


..........%


3

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3

Lingkungan Hidup

Volume sampah yang ditangani (m3) 23

Penanganan sampah

------------------------------------------------------------ x 100 % Volume produksi sampah (m3)

Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh pasar tradisional

24

Kebersihan

25

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

26


------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada

27

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

------------------------------------------------------------ x 100 % Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut

28

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

................%

................%

Jumlah daya tampung TPS (m3) ------------------------------------------------ x 1000 Jumlah penduduk

................

Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda

4

Pekerjaan Umum

...............%

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) ................%

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

29

Rumah Tangga Per-sanitasi

------------------------------------------------------------ x 100 % Luas irigasi kabupaten

Jumlah rumah tangga ber sanitasi ------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga

Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan. Tergolong baik sesuai kriteria Adipura Pembilang berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah/Dinas Kebersihan dan Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (klasifikasi kondisi seluruh panjang jalan)

..............%

Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum

..............%

Pembilang (satuan KK yaitu jumlah KK yang tinggal dirumah bersanitasi) dan Penyebut (jumlah seluruh KK yang tinggal di Kab/Kota) sumber data berasal dari Dinas Pekerjaan Umum 4

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

30

Kawasan Kumuh

Luas Kawasan Kumuh ---------------------------------------------------- x 100 %

................%

Luas Wilayah 5

Tata Ruang

6


31

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

32

Luas ruang terbuka hijau ---------------------------------------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB

................%

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada/tidak

Ada/tidak *)

33

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada/tidak

Ada/tidak *)

34

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada/tidak

*)

Ada/tidak

Jumlah program RKPD tahun berkenaan 35

7


----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan

..............%

Perumahan Jumlah rumah tangga pengguna air bersih 36

Rumah tangga pengguna air bersih

---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga

..............%

Luas lingkungan permukiman kumuh 37

Lingkungan pemukiman kumuh

38

Rumah layak huni

---------------------------------------------------------- x 100 % Luas wilayah Jumlah rumah layak huni ---------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.

..............%

..............%

Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Pembilang dan penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sumber data dari BAPPEDA Sumber data dari BAPPEDA Sumber data dari BAPPEDA

Sumber data pembilang dan Penyebut dari BAPPEDA Pembilang (satuan KK yaitu jumlah KK yang tinggal dirumah bersanitasi) dan Penyebut (jumlah seluruh KK yang tinggal di Kab/Kota) berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Pembilang dan penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sumber data dari Dinas PU 5

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

8


Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten 39


--------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk

................

Pembilang Sumber data dari Dispora Penyebut sumber data dari Dukcapil

Jumlah lapangan olahraga di kabupaten --------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk 40

9

10

Penanaman Modal

Koperasi & UKM

Lapangan olahraga .

Lapangan olah raga adalah: 1. lap sepakbola, = ------ lap 2. lap basket, = ----- lap 3. lap volley, , = ----- lap 4. lap. bulu tangkis, = ----- lap 5. kolam renang. , = ----- lap Jumlah = ------ lap

................

Realisasi PMDN thn 2015 – Realisasi PMDN 2014 41


-------------------------------------------------------- x 100 % Realisasi PMDN 2014

...............%

Sumber data dari Dinas/ Badan Penanaman Modal daerah (BPMD)

..............%

Sumber data Dinas Koperasi

...............%

Sumber data dari Pelayanan Administrasi Terpadau Kecamatan (PATEN) dengan melampirkan rekap SIUP kecil

...............%

Sumber data Dinas Duk Capil

Jumlah Koperasi aktif 42

Koperasi aktif

---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi Jumlah usaha mikro dan kecil

43

11


44


Kepemilikan KTP

--------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh UKM

Jumlah Penduduk yang memiliki KTP ----------------------------------------------------x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)

Jumlah sarana Olah Raga yg dikelola pemerintah termasuk yg dikelola oleh Sekolah Negeri

6

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

12

Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran

45

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

46

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

sudah/belum

47


Jumlah pekerja/buruh peserta pogram Jamsostek aktif

----------------------------------------------------Jumah penduduk

x 1000

------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pekerja/buruh

................


Sudah/ Belum *)


..............%

Sumber data dari Dinas Ketenagakerjaan

...............%

Sumber data dari Dinas Tenaga Kerja (melampirkan rekap Surat Pengantar Rekrut)

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 48

13

Pencari kerja yang ditempatkan

Ketahanan Pangan 49


------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pencari kerja yang mendaftar

Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.

Ada/tidak*)

Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) 50

14



-------------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk

.............

Pekerja perempuan di lembaga pemerintah 51


------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pekerja perempuan

..............%

Melampirkan rekap data pekerja perempuan

..............%

Sumber data dari Dinas PPA/Dinas Pendidikan

Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf 52

Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas

------------------------------------------------ x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun

Sumber data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura atau Dinas/Badan yang menangani ketahanan pangan Sumber data pembilang dari Dinas Ketahanan Pangan Jenis pangan utama : padi, jagung, Sagu, Umbi), sedangkan sumber data penyebut dari Dinas/Bagian Dukcapil

7

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 53


------------------------------------------------ x 100 %

..............%

Sumber data dari Dinas PPA/Dukcapil

..............%

Sumber data dari BKKBN

..............%

Sumber data dari BKKBN/ DInas Sosial/ Dinas PPPA/ KBKS

Jumlah angkatan kerja perempuan 15

KB & KS

16

Perhubungan

17


18

Pertanahan

Jumlah peserta program KB aktif 54

Prevalensi peserta KB aktif

------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pasangan usia subur

55


Jumlah desa/kelurahan ------------------------------------------------------------- x 100 % PLKB/PKB Jumlah angkutan darat

56

Angkutan darat

-----------------------------------------------Jumlah penumpang angkutan darat

..............

57


Ada / tidak

Ada/tidak *)

58

Pameran/expo

59


Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun Luas lahan bersertifikat di suatu daerah ---------------------------------------------------------------- x 100 %

...........kali

.............%

Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah 60

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Jumlah kasus yang diselesaikan ------------------------------------------------ x 100 %

.............%

Jumlah kasus yang terdaftar 61

Penyelesaian Ijin Lokasi

Jumlah Ijin Lokasi -------------------------------- x 100 %

.............%

Sumber data dari dinas perhubungan

Sumber Data dari Biro Humas/ Dinas Kominfo Sumber Data dari (Penyelenggara Kegiatan) Biro Humas/ Dinas Kominfo Sumber Data dari Dinas Pertanahan (dengan melampirkan rekap Sertifikat) Sumber data dari Dinas Pertanahan dengan melampirkan rekap surat permasalahan Sumber data dari Dinas Pertanahan

Permohonan Ijin Lokasi 19

Kesbang & Politik

62

Kegiatan pembinaan politik daerah


...........Keg.

Sumber data dari Kantor Kesbangpol

8

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

20

21

22

Otonomi Daerah


Sosial

...........Keg.


Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs

..........buah


Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda

Ada/tidak*)

Sumber data dari Kantor PTSP / BP2TPM

63

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP


64

Sistem Informasi Manajemen Pemda

65

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

66

PKK aktif

Jumlah PKK aktif -------------------------------- x 100 % Jumlah PKK

67

Posyandu

Jumlah Posyandu Aktif -------------------------------- x 100 % Total Posyandu

68


69

Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social dalam satu tahun ---------------------------------------- x 100 % Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan social dalam satu tahun

............%

Sumber data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

............%


........ .buah

Sumber data dari Dinas Sosial

..............%


..............%


Jumlah PMKS yg diberikan bantuan 70

23

Budaya


------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan

71

Penyelenggaraan festival seni dan budaya


......... kali

72

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya


......... buah

Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani 9

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

24

25

26

Statistik

73

74

Buku ”kabupaten dalam angka”

Ada atau tidak

75

Buku ”PDRB kabupaten”

Ada atau tidak

Kearsipan

Perpustakaan

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan ------------------------------------------------------------ x 100 % Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah SKPD

..............%

Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani Sumber data dari Bappeda Sumber data dari Bappeda  Sumber data pembilang dari Kearsipan / instansi yang menangani arsip  Sumber data penyebut dari Bagian Organisasi Sumber data dari Kearsipan / instansi yang menangani arsip

76

Penerapan pengelolaan arsip secara baku

77

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan

............


Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah -------------------------------------------------------------Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah

............

Sumber data dari Kantor perpustakaan daerah

................

 Sumber data pembilang dari Kantor perpustakaan daerah  Sumber data penyebut dari Dukcapil

78

..............%

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun ------------------------------------------------------------------------Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani (10–58 thn)

79


1

Produksi perikanan

Jumlah Produksi Ikan (Ton) --------------------------------------------- x 100% Target Daerah (Ton)

.............%


2

Konsumsi ikan

Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) --------------------------------------------- x 100% Target Daerah (Kg)

.............%


3

Produktivitas padi atau bahan pangan utama

Produksi tanaman padi/bahan

URUSAN PILIHAN. 1

Kelautan dan Perikanan

................

Sumber data dari Dinas 10

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2

Pertanian

lokal lainnya per hektar

pangan utama lokal lainya (ton)

Pertanian

--------------------------------------------Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha)

3

4

5

Kehutanan

4


5


6


Energi dan SDM

Pariwisata

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi --------------------------------------------- x 100% Luas total hutan dan lahan kritis Luas Kerusakan Kawasan Hutan -------------------------------------------------------- x 100% Luas Kawasan Hutan

..............%

..............%


..............%


Luas Penambangan Liar yang ditertibkan ------------------------------------------------------- x 100% luas area penambangan yang liar

Sumber data dari Dinas Pertanian atau dari buku PDRB Sektor pertanian (harga berlaku)

Sumber data dari Dinas ESDM. Apabila tidak ada penambangan liar agar dibuatkan surat pernyataan oleh pejabat yang berwenang. Sumber data dari Dinas ESDM atau buku PDRB sector Pertambangan dan Penggalian (harga berlaku)

7


8


Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

...............%

9

Kunjungan wisata

Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun

.........orang

Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata

.............%

Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata atau buku PDRB sub sector Perdagangan (jasa, hotel, restoran) dg menggunakan harga berlaku

10


Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

...............%

11

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

6

7

8

Industri

Perdagangan

Transmigrasi

..............%

Sumber data dari Dinas Perindustrian atau buku PDRB sector Industri Pengolahan (harga berlaku)

.............%

Sumber data dari Dinas Perindustrian

11


Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri ------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

12

Pertumbuhan Industri

Jumlah Industri tahun 2015 - Jumlah Industri tahun 2014 ------------------------------------------------------- x 100% Jumlah Industri s/d tahun 2015

13

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2015


.............%

14


Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor

US$ ...........

15


Jumlah transmigran swakarsa --------------------------------------------- x 100% Jumlah transmigran

..............%

Sumber data dari Dinas Perdagangan atau buku PDRB sub sector Perdagangan (harga berlaku) Sumber data dari Dinas Perdagangan Sumber data`Dinas Transmigarasi

12

13


KOTA : ------------------

(1)

LAMPIRAN: II.1 FORMAT IKK UNTUK KOTA

ASPEK

FOKUS

(2)

(3)


No. (4)

1


IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Keberadaan PERDA IMB

Ada/tidak ada PERDA

2

Rasio Rumah ber IMB

Jumlah Rumah ber IMB 1 dibagi jumlah rumah seluruhnya

3

Keberadaan PERDA RTRW

Ada/tidak ada PERDA RTRW

Pengurusan E-KTP

Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam EKTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib berKTP

4 Peraturan ttg kependudukan

Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)

Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ------ Tahun ------ tentang ------

Ada/tidak


........ %


-

Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2015, sebanyak ----- unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2015, sebanyak ------ Unit. Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : -----Tahun ------ tentang -----

Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP

Ada/tidak

...... %

Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil.

Rp. .........../ Tidak dipungut

Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.

Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP

Dasar hukum: PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ------

5

Biaya KTP

Biaya KTP dalam PERDA

6

Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk

- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2015, Jumlah personil Satpol PP sebanyak = ----- orang pada akhir tahun 2015 dibagi 10.000 penduduk x - Penduduk pada akhir tahun 2015, 100 % berjumlah = ----- orang

Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota

... per 10.000 Sumber data dari BKD penduduk

1

ASPEK

FOKUS

Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS. Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten 2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

Penyampaian laporan kepada pemerintah

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.

7

IKK Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS

8

Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota

9

Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2015,

RUMUS/ PERHITUNGAN


Apabila ADA: Ada atau tidak ada PERDA Sebutkan dasar hukumnya. PSK dan PKL PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ----(yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS)

Keterangan Sumber data dari Dinas Sosial atau Biro Hukum

Ada/tidak ada

Apabila ADA: Sumber data dari Badan Ada atau tidak ada PERDA Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : ---Lingkungan Hidup atau Badan Ada/ tidak ada Kebersihan Kota --Tahun ------ tentang ----yang menangani kebersihan Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan

Sumber data dari Bagian Bukti Pengiriman : Pemerintahan/Otonomi LPPD Tahun 2015 disampaikan pada tanggal --Daerah ---- 2016 sesuai surat pengantar Nomor------Tepat / tidak tanggal ------ 2016. Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2015, disampaikan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor ----- tanggal ------- 2016

10

Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006

Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan

11

Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja berdasarkan PP Nomor 8 tahun 2006

Tepat atau tidak tepat penyampaian laporan kinerja sesuai jadual yang telah ditetapkan oleh peratutan

Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak Jumlah urusan wajib yang -------- urusan, yang terdiri dari: sudah diterapkan SPM nya 1) Urusan ----berdasarkan Penetapan 2) Urusan -----oleh Menteri/ Pimpinan 3) Urusan -----LPND. 4) Urusan -----5) Urusan -----6) Urusan ------

12

Capaian KInerja

- Laporan Kinerja tahun 2015. disampaiakan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor------tanggal ------ 2016

Bukti Pengiriman: Laporan Kinerja tahun 2015. disampaiakan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor-------tanggal ------ 2016

Sumber data dari Bagian Keuangan Tepat/tidak

Tepat/tidak

....... Urusan

Normalisasi

SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2015,sebanyak 6 urusan.

2

ASPEK

FOKUS


3

Sinkronisasi KESELARASAN ANTARA Pelaksanaan KEBIJAKAN PEMERINTAHAN pembangunan DAERAH DENGAN nasional dan KEBIJAKAN PEMERINTAH daerah

Kewenangan

Keuangan

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

13

Jumlah MOU yang masih Kerjasama dengan daerah berlaku per tahun 2015 lain

14


Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas 2 pembangunan nasional

15

Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%

16

Tepat atau tidak tepat Waktu penetapan PERDA waktu penetapan PERDA APBD 2015 APBD 2015

17

18

Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Belanja untuk pelayanan dasar

Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%

Jenis Data (Tahun 2015) Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2015, sebanyak ------ MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ------- tentang kerjasama ------. 2) MOU dengan ------- tentang kerjasama -------. 3) Dst--- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak ------ prioritas.

Capaian KInerja

Keterangan Sumber data Pemerintahan

dari

Bagian

..... MOU

...... %


- Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program/agenda prioritas. Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2015 (APBD) = ------ urusan.

Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ----APBD 2015. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2014). Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ----- ( pengelolaan keuangan daerah) Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2015. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----2) Urusan Kesehatan Rp. -----3) Urusan Lingkungan hidup Rp.----4) Urusan PU Rp. ------

...... %

Tepat/ tidak

Ada/tidak

...... %

Sumber data : sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2015.



Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi

2

Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknlogi 3

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

5) Urusan Sosial Rp. -----6) Urusan Tenaga Kerja Rp. -----7) Urusan Koperasi Rp. -----8) Urusan Satpol PP Rp. -----9) Urusan Kependudukan & Capil Rp. ------Total Belanja pelayanan dasar Rp. -------

Keterangan menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).

Total Belanja APBD 2015, sebesar Rp. -------

Pelayanan Publik

19

Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Jumlah belanja untuk Tahun 2015. Belanja untuk urusan kesehatan dan pendidikan 1) Urusan Pendidikan Rp. ------pendidikan dan kesehatan dibagi Jumlah total belanja 2) Urusan Kesehatan Rp. -------X 100% Total Belanja Pend & Kes Rp. -------

20

Keberadaan PERDA tentang Standar Ada atau tidak adanya 3 Pelayanan Publik sesuai standar pelayanan publik dengan peraturan perundang-undangan

21


Jumlah PNS Kota dibagi jumlah penduduk

22


Ada atau tidak adanya data base kepegawaian

Kepegawaian

Apabila ADA: Sebutkan hukumnya, PERDA Nomor -----Tahun ------- tentang -------- (standar pelayanan publik) Jumlah PNS Kota tahun 2015 sebanyak -------orang. Jumlah penduduk Kota tahun 2015 sebanyak ------- orang. Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ------- (tentang kepegawaian)

...... %

Ada/tidak

-----

Sumber data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data diambil dari : - Dinas Pendidikan - SKPD lain yang melaksanakan urusan pendidikan Sumber Hukum

data

dari

Bagian

Pembilang : Sumber data dari BKD Penyebut : Sumber data dari Bagian Dukcapil Sumber data dari BKD

Ada/tidak

3

Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.

4

ASPEK

FOKUS

Kelembagaan

4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD Produk peraturan perundangan RAPERDA yang diajukan tahun berjalan 5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA Keputusan DPRD TINDAK LANJUT yang PELAKSANAAN KEPUTUSAN ditindaklanjuti

6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN Tindaklanjut OLEH KEPALA DAERAH keputusan BESERTA TINDAK LANJUT Walikota PELAKSANAAN KEPUTUSAN Tindaklanjut Peraturan Bupati

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Penataan SKPD

. Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007

Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) 2) Dinas 3) Badan 4) Kantor 5) Rumah Sakit 6) Lembaga Teknis lainya 7) Kecamatan/Distrik Jumlah SKPD

24

PERDA yang ditetapkan

Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2015

PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2015, sebanyak ------ Perda ( Daftar terlampir)

25

RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015

23

= ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit

Jumlah RAPERDA yang - RAPERDA yang diusulkan tahun 2015, disetujui DPRD tahun 2015 sebanyak ------ RAPERDA. dibagi Jumlah RAPERDA - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015, yang diusulkan tahun 2015 sebanyak --------- PERDA. - Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Jumlah keputusan DPRD DPRD dalam tahun 2015, sebanyak-----yang ditindaklanjuti oleh keputusan. DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang - Keputusan DPRD dalam tahun 2015, dihasilkan dalam tahun sebanyak------ keputusan. 2015 x 100%

26

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .

27

- Keputusan Walikota tahun 2015, sebanyak Jumlah keputusan yang ------ keputusan. Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti dibagi - Keputusan walikota tahun 2015 yang ditindaklanjuti jumlah keputusan walikota ditindaklanjuti, sebanyak ------- keputusan. dalam tahun 2015 x 100%

28

Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti

Jumlah Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Peraturan Walikota dalam tahun 2015 x 100%

- Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti, sebanyak ------ Per-Walikota. - Peraturan Walikota dalam tahun 2015, sebanyak ------ Per-Walikota.

Keterangan Sumber Ortala

data

dari

Bagian

Sumber Hukum

data

dari

Bagian

------- unit

… PERDA

…%


Sumber data dari Setwan DPRD ... %

Sumber Hukum

data

dari

Bagian

Sumber Hukum

data

dari

Bagian

.... %

.... %

5

ASPEK 7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH 9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL

FOKUS

PERDA yang dibatalkan

PERDA tentang konsultasi publik

Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik

Serapan dana perimbangan

Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

Alokasi Belanja pada APBD

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%

Jenis Data (Tahun 2015) Perda yang dibatalkan, sebanyak ------- , yang terdiri dari: 1) Perda Nomor -------- Tahun 2015 tentang ---2) Perda Nomor -------- Tahun 2015 tentang ---3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ------

29

Jumlah PERDA yang dibatalkan

30

Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik

31

Apabila ADA, Adanya media informasi pemda yang dapat diakses Ada atau tidak ada media - Sebutkan Nama Medianya :-----oleh publik (website Kota, Informasi yang ditetapkan - Sebutkan Perbup nomor ------- tahun ------pos, bag/biro humas, dengan PerBup tentang ------. leaflet/brosur)

32

33

34

Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. Ada/tidak PERDA/PerBup PERDA atau Perbup Nomor Tahun -------tentang ------------- (konsultasi publik)

Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi Dana perimbangan yang direncanakan jumlah dana perimbangan sesuai dengan APBD Tahun 2015 sebesar Rp. x 100% -------

Belanja Publik terhadap DAU

Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%

Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%

- Belanja langsung APBD tahun 2015, sebesar Rp------

- Total Belanja APBD Tahun 2015, sebesar Rp. --------

data

dari

Bagian

Sumber data dari Hukum/BAPPEDA

Bagian

.... %

Ada/tidak

Sumber data Kominfo

dari

Dinas

Ada/tidak

.... %

.... %

- DAU Tahun 2015, sebesar Rp. -------- Total Belanja langsung APBD tahun 2015, sebesar Rp------

Keterangan Sumber Hukum

Dana perimbangan yang terserap Tahun 2015 sebesar Rp. ---------

Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

Belanja Langsung terhadap total APBD

Capaian KInerja

.... %

Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).

Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD). Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).

6

ASPEK 10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBERSUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD

FOKUS

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)

Besaran SILPA

Realisasi belanja

No.

35

36

37

38

IKK

Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)

Opini BPK terhadap LapKeu Daerah


RUMUS/ PERHITUNGAN

Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%


Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%

Rasio realisasi belanja thd Realisasi belanja dibagi anggaran belanja total anggaran belanja APBD X 100%

Jenis Data (Tahun 2015) - PAD APBD (Realisasi) Tahun 2015, sebesar Rp ------ Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2015, sebesar Rp. ----- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015, dengan opini: -------- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini: --------

Capaian KInerja

.... %

Opini tahun 2015 = ------Opini tahun 2016= ------

- SILPA Tahun 2015, sebesar Rp ------- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2015, sebesar Rp. --------

..... %

- Realisasi Belanja Tahun 2015, sebesar Rp ------- Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2015, sebesar Rp. ------

.... %

- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2015, sebanyak ------temuan.

Pengawasan Inspektorat Kota

12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

4

Peta potensi daerah

39

Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi Rasio temuan BPK RI yang dengan temuan BPK RI ditindaklanjuti - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun sampai dengan akhir 2015 sebanyak ------- temuan. tahun 2015

40

Rasio realisasi PAD 2015 4 terhadap potensi PAD

- Realisasi PAD Tahun 2015, sebesar Rp. -----Jumlah realisasi PAD 2015 dibagi dengan potensi PAD - Potensi PAD pada APBD Tahun 2015 X 100% APBD

Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD

..... %

.... %

Keterangan Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD). Opini,: 1) WTP/ unqualified opinion); 2) WDP/ qualified opinion); 3) TMP/ disclaimer opinion), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion). Opini LHP Tahun 2015, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda

Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD). Pembilang : Sumber data berasal dari Laporan Realisasi Belanja /LRA Penyebut : sumber data berasal dari total anggaran APBD Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti.

Sumber data dari BPKAD (target tahunan dalam RPJMD)

7

ASPEK

FOKUS

Peningkatan PAD

13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penghargaan

No.

41

42

IKK

Peningkatan PAD

Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2015.

RUMUS/ PERHITUNGAN


Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x - Total PAD pada Tahun 2015 sebesar Rp. ---100% (PAD 2015 - PAD 2014) : - Total PAD pada Tahun 2014 sebesar Rp.---PAD 2014 X 100% Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2015

Penghargaan yang diterima, sebanyak ----yang terdiri dari 1) -------. 2) ---------. 3) ----------. 4) Dst ---------. Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan -------- tahun ------.

Pengadaan barang dan jasa

43

Keberadaan E-procurement

Ada/Tidak

Daya saing daerah

44


Jumlah ijin investasi dalam Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2015, tahun 2015 sebanyak ------- ijin

Capaian KInerja

Keterangan Sumber data dari BPKAD

.... %

.... Penghargaan

Ada/Tidak

... ijin

Sumber data dari Bagian Humas dan SKPD yang menerima penghargaan

Sumber data dari ULP. Data berupa proses Eprocurement Sumber data dari Kantor PTSP

8



KOTA : ………………… NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,) URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (Sebutkan urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs)

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 1 yang harus dilaksanakan oleh SKPD

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 2 pemerintah cq Kementerian / LPNK


Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut 3 Peraturan Menteri (PERMEN)

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

4 Pengisian struktur jabatan 5

1


Jenis Data

Capaian Kinerja

(7) (8) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. Jumlah Program yang dapat dilaksanakan ............. % Nasional yg oleh SKPD dibagi jumlah - Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD program Nasional x 100% dilaksanakan SKPD, sebanyak ---- program

Keberadaan Standard Operating Procedure Ada atau tidak ada (SOP)

Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. 2. 3. 4. -

Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi terhadap PERDA yang jumlah PERDA yang harus harus dilaksanakan dilaksanakan menurut menurut PERMEN PERMEN x 100%

SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst ----PERDA pelaksanaan sebanyak -----. PERDA yang seharusnya, sebanyak -----

Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak --dan eselonering yang (yang diisi) dibagi -terisi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak ----Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur sebutkan nama bidang/jabatan struktur organisasi SKPD organisasi SKPD fungsional, --------.

Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.


............. %


KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masing-masing urusan, terlampir. SOP yg dimaksudàdalh SOP tehnis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Normalisasi


1

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan 7 tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

8

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan 9 yang dimiliki oleh SKPD

Sinkronisasi Program RENJA 10 SKPD dengan Program RKPD

Rasio PNS Kota

Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota

Jenis Data


Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org.


............. %


............. %


Pejabat yang ada, sebanyak ----org. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---- org. Jabatan yang ada, sebanyak ---- jbt.

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada ............. jenis tahun 2015, sebanyak ----- jenis, dokumen Keberadaan dokumen yg terdiri dari: perencanaan Ada atau tidak ada 1. ............. pembangunan di SKPD dokumen perencanaan -RENSTRA SKPD SKPD berikut jumlahnya 2. ............ -RENJA SKPD -RKA-SKPD 3. ............. . - Jumlah Program RKPD yang Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, diakomodir dalam RENJA sebanyak -------- program. Jumlah Program RKPD SKPD dibagi jumlah yang diakomodir dalam program dalam RENJA - Jumlah Program dalam Renja RENJA SKPD SKPD yang ditetapkan SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% sebanyak -------

KETERANGAN

.........

- Total PNS Kota, sebanyak ----personil

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Jumlah pejabat yang Pejabat yang telah memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah kepangkatan total pejabat SKPD yang ada x 100% Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Capaian Kinerja

............. %



2

ASPEK

FOKUS

NO

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA 11 SKPD

Perencanaan Pelaksanaan 12 Program dan Anggaran

6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alokasi anggaran

13


14

15 Besaran belanja pemeliharaan 16


17

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA SKPD, RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi sebanyak ----- program. dalam RKA SKPD jumlah program dalam RKA - Program dalam RKA SKPD, ............. % SKPD x 100% sebanyak ----- program. - Jumlah Program RENJA SKPD Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam DPA Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD, sebanyak ----- program. SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi ........... % dalam DPA SKPD jumlah program dalam DPA - Jumlah Program dalam DPA SKPD x 100% SKPD, sebanyak ----- program. - Total Anggaran SKPD, sebesar ............. % Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp, ----terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar Rp APBD ----- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Rp. -----Belanja modal dibagi total total belanja SKPD ............. % belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. ----dari total belanja barang pemeliharaan dari total ............. % dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----- total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. ----............. % dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan dari total 100% belanja SKPD - Total belanja SKPD, sebesar Rp. -----Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, Tidak Ada/ Ada atau tidak ada laporan sebanyak ----- jenis, sbb: Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut Ada sebanyak ---keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1……………... --- jenis : , LRA, Calk) (Neraca, LRA, Calk) 2……………… 3………………

KETERANGAN Sumber data SKPD. Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.






Sumber data dari Laporan Keuangan SKPD. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

3


FOKUS



8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI Bentuk-bentuk MASYARAKAT prasarana masyarakat

NO

18

19

fasilitas / partisipasi 20

Responsivitas terhadap 21 partisipasi masyarakat

IKK

Rumus

Jenis Data

Apabila Ada, Ada atau tidak ada Adanya inventarisasi Sebutkan jenis dokumennya. inventarisasi barang/asset barang/asset SKPD SKPD - Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ---. Jumlah asset yang tidak - Asset yang dikuasai SKPD, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi Sebesar Rp. -----. digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai SKPD x 100 %

Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : 1. .............. 1. Papan Pengumuman 2. .............. Jumlah fasilitas / prasarana 2. Pos Pengaduan partisipasi 3. Leaflet 3. .............. 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di 4. .............. Mass Media 5. ............. Ada atau tidak adanya Keberadaan Survey Hasil Survey Kepuasan Apabila Ada, sebutkan survey Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap kepuasan tentang ----Pelayanan publik


............. %


Ada/tidak ada


Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (data foto dilampirkan)

Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda/SKPD.

4



KOTA : ………………… NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,) URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Urusan -----2. Urusan ------- (Sebutkan urusan-urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs) No

(1)

ASPEK

(2)



FOKUS

(3)

NO

(4)


1


2

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )

3

3 PENATAAN Pengisian struktur KELEMBAGAAN jabatan

IKK

(5)


Jenis Data

Rumus/Persamaan

(6)

4

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)


Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan (RKP), sebanyak ----oleh SKPD dibagi jumlah program. program Nasional x 100% - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Apabila Ada, Operating Procedure sebutkan ada banyak ----(SOP) yang terdiri dari: 1. 2. 3. 4.

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM


Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang dan eselonering yang terisi dibagi jumlah

SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst -----

PERDA pelaksanaan sebanyak -----.

-

PERDA yang seharusnya, sebanyak 6 SPM


-

-

PERDA pelaksanaan sebanyak -----. PERDA yang sehatusnya, sebanyak ---Jabatan yang terisi sebanyak -----

KETERANGAN

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----program. ....... % ........ % - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----yang terdiri dari: Ada --------- Ada ----------SOP / --SOP / 5. SOP ttg ----Tidak Ada : Tidak Ada : 6. SOP ttg ----7. SOP ttg ----8. Dst -----

-

-

Capaian Kinerja

...... %

....... %

(9)

Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masingmasing urusan, terlampir. SOP yg dimaksudàdalh SOP tehnis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Normalisasi

Sumber data BKD/DUK SKPD 1

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

IKK

(4)

DAERAH

(5)

terisi

Jenis Data

Rumus/Persamaan

(6)

jabatan yang ada x 100%

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)


6

7

8


9

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Rasio PNS Kota






KETERANGAN

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

(9)

....... % ....... % Jabatan yang ada, sebanyak ----Apabila Ada, Ada/tidak Ada/tidak Sumber data BKD/SKPD. sebutkan nama ada ada Mengacu kondisi SKPD bidang/jabatan fungsional, -terakhir/updated Tahun ------. 2015. - PNS yang menangani urusan (2) SKPD , Sumber data Mengacu sebanyak -----. personil ........ ........ kondisi SKPD terakhir/updated Tahun - Total PNS Kota, sebanyak - - Total PNS Kota, sebanyak 2015/ BKD. ---- personil ----- personil

Jabatan yang ada, sebanyak ----Ada atau tidak ada Apabila Ada, jabatan fungsional dalam sebutkan nama struktur organisasi SKPD bidang/jabatan fungsional, -------. Jumlah PNS SKPD - PNS yang menangani terhadap Total PNS Kota urusan (1) SKPD , sebanyak -----. personil -

5

Capaian Kinerja

-


Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak ----jenis, yg terdiri dari: 1. ............. 2. ............ 3. .............

....... %


....... %

....... %




........ %

- Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt. Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada ........ jenis ....... jenis tahun 2015, sebanyak ----- dokumen dokumen jenis, yg terdiri dari: 1. ............. 2. ............ 3. .............


data yang

2

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)


NO

(4)

10


11


12

6 PENGELOLAAN Realisasi anggaran KEUANGAN DAERAH Besaran belanja modal


13

14

15

IKK

(5)

(6)

Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam dalam RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

Jenis Data

Rumus/Persamaan

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

Capaian Kinerja

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

- Jumlah Program RKPD - Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak -----Renja SKPD, sebanyak ----- program. ---- program. - Jumlah Program Renja SKPD yang ditetapkan , sebanyak -------

- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----program. Jumlah Program Jumlah Program RENJA - Jumlah Program RENJA RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir diakomodir dalam dalam DPA SKPD dibagi dalam DPA SKPD, DPA SKPD jumlah program dalam sebanyak ----- program. DPA SKPD x 100% - Jumlah Program dalam DPA SKPD, sebanyak ----program. Anggaran belanja Alokasi anggaran belanja - Total belanja SKPD, SKPD terhadap total SKPD dibagi total APBD x sebesar Rp, ----belanja APBD 100% - Total Belanja APBD, sebesar ----Belanja modal Belanja modal dibagi - Belanja Modal SKPD, terhadap total belanja total belanja SKPD x sebesar Rp. -----SKPD (realisasi) 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----Total Belanja total belanja pemeliharaan dari pemeliharaan dari total - Total belanja total belanja barang belanja barang dan jasa pemeliharaan SKPD, dan jasa (realisasi) SKPD) x 100% sebesar Rp. -----

- Jumlah Program Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak ------- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----program. - Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam DPA KPD, sebanyak ----program. - Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp, ----- Total Belanja APBD, sebesar ----- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ------ Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. -----

KETERANGAN

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

(9)

Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan RenjaSKPD ybs. ..... %

...... %

..... %

...... %

….. %

....... %

...... %

...... %

........ %

........ %

........ %

....... %

Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.

Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015..



Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015 terakhir. 3

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

IKK

(5)

Jenis Data

Rumus/Persamaan

(6)

Capaian Kinerja

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

KETERANGAN

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

........ %

........ %

(9)

- Total belanja barang dan - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----jasa SKPD, sebesar Rp. ----


16

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)

17

Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

total belanja - total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total SKPD, sebesar Rp. ----pemeliharaan SKPD, belanja SKPD x 100% sebesar Rp. ----- Total belanja SKPD, sebesar Rp. ------ Total belanja SKPD, sebesar Rp. -----Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD Apabila Ada, Apabila Ada, berikut komponen yang Lapaoran keuangan ada, Lapaoran keuangan ada, ada (Neraca, Calk) sebanyak ----- jenis, sbb: sebanyak ----- jenis, sbb: 1. .............. 2. .............. 3. .............. Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.

Tidak Ada/ Tidak Ada/ Ada Ada sebanyak -- sebanyak ------ jenis : ----- jenis :

1. .............. 2. .............. 3. .............. Apabila Ada, Ada/ Sebutkan jenis dokumennya. tidak ada

7 PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD BARANG MILIK DAERAH

18

Adanya inventarisasi barang/ asset SKPD


19


20

Jumlah asset yang Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan - Asset yang tidak tidak digunakan oleh digunakan SKPD dibagi sebesar Rp -----digunakan, sebanyak -----SKPD total asset yang dikuasai asset. ....... % ..... % SKPD x 100 % - Asset yang dikuasai SKPD, - Asset yang dikuasai sebesar Rp -----. SKPD, sebanyak ----asset. Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya Sebutkan jenisnya prasarana informasi : prasarana partisipasi 1. .............. 1. .............. Jumlah Jumlah 1. Papan sebanyak -- sebanyak -Pengumuman 2. .............. 2. .............. ---- jenis. ---- jenis. 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 3. .............. 3. .............. 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di 4. .............. 4. .............. Mass Media


Ada atau tidak ada inventarisasi barang/ asset SKPD

Ada/ tidak ada


Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.) Sumber data dari BPKAD

Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (data lampirkan foto)

4

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

IKK

(5)

Jenis Data

Rumus/Persamaan Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

(6)

5. .............. Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

21


Capaian Kinerja

KETERANGAN

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

(9)

5. ..............


Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda/ SKPD

5


TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

KOTA: ---------NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

URUSAN WAJIB 1

Pendidikan

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak

1


2

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

3

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn

..........%

4

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn

..........%

5

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn

..........%

-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun

..........%

Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas

..........%

Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI 6

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

--------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI


..........%


Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

--------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs

Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil

..........%

pd tahun ajaran sebelumnya

7

Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil

1

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA 8

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

--------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya

..........%

Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI 9

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI


..........%


..........%


..........%


..........%


..........%


..........%


pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs 10

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA

11

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya

12

13

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

------------------------------------------------------------ x 100 %

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA

Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya

------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV

14

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

-----------------------------------------------------------Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

x 100 %

2

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2

Kesehatan

15


16


17


18


19


20


21


22


Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama Jumlah Desa / Kelurahan UCI x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn -----------------------------------------------------------x 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh maskin di Kota Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama

..........%


..........%


..........%


..........%


..........%


..........%


..........%


..........%


3

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3

Lingkungan Hidup

Volume sampah yang ditangani (m3) 23

Penanganan sampah

------------------------------------------------------------ x 100 % Volume produksi sampah (m3)

Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh pasar tradisional

24

Kebersihan

25

Tempat pembuangan sampah (TPS) per s atuan penduduk

26


------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada

27

Panjang jalan Kota dalam kondisi baik

------------------------------------------------------------ x 100 % Panjang seluruh jalan Kota di daerah tersebut

28

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

................%

................%

Jumlah daya tampung TPS (m3) ------------------------------------------------ x 1000 Jumlah penduduk

................

Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda

4

Pekerjaan Umum

...............%

Panjang jalan Kota dalam kondisi mantap (baik dan sedang) ................%

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

29

Rumah Tangga Per-sanitasi

------------------------------------------------------------ x 100 % Luas irigasi kabupaten

Jumlah rumah tangga ber sanitasi ------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga

..............%

..............%

Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan. Tergolong baik sesuai kriteria Adipura Pembilang berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah/Dinas Kebersihan dan Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (klasifikasi kondisi seluruh panjang jalan) Normalisasi Pembilang ( jumlah KK yang tinggal dirumah bersanitasi) dan Penyebut (jumlah seluruh KK yang tinggal di Kota) sumber data berasal dari Dinas Pekerjaan Umum 4

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

30

Kawasan Kumuh

Luas Kawasan Kumuh ---------------------------------------------------- x 100 %

................%

Luas Wilayah 5

Tata Ruang

6


31

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

32

Luas ruang terbuka hijau ---------------------------------------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB

................%

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada/tidak

Ada/tidak *)

33

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada/tidak

Ada/tidak *)

34

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada/tidak

*)

Ada/tidak

Jumlah program RKPD tahun berkenaan 35

7


----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan

37

Lingkungan pemukiman kumuh

38

Rumah layak huni

---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga

Luas lingkungan permukiman kumuh ---------------------------------------------------------- x 100 % Luas wilayah Jumlah rumah layak huni

Sumber data dari BAPPEDA Sumber data dari BAPPEDA

Sumber data pembilang dan Penyebut dari BAPPEDA

..............%

Pembilang (satuan KK yaitu jumlah KK yang tinggal dirumah bersanitasi) dan Penyebut (jumlah seluruh KK yang tinggal di Kab/Kota) berasal dari Dinas Pekerjaan Umum

..............%

Pembilang dan penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)

..............%

Sumber data dari Dinas PU

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga pengguna air bersih

Pembilang dan penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) tdk termasuk hutan lindung Sumber data dari BAPPEDA

..............%

Perumahan 36

Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum

5

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

---------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs. 8


Jumlah gelanggang/balai remaja di Kota 39


--------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk

................

Jumlah lapangan olahraga di Kota --------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk 40

9

10

Penanaman Modal

Koperasi & UKM

Lapangan olahraga .

Lapangan olah raga adalah: 1. lap sepakbola, = ------ lap 2. lap basket, = ----- lap 3. lap volley, , = ----- lap 4. lap. bulu tangkis, = ----- lap 5. kolam renang. , = ----- lap Jumlah = ------ lap

................

Realisasi PMDN thn 2015 – Realisasi PMDN 2014 41


-------------------------------------------------------- x 100 % Realisasi PMDN 2015

Koperasi aktif

---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi

...............%

..............%

Sumber data Dinas Koperasi

...............%

Sumber data dari Pelayanan Administrasi Terpadau Kecamatan (PATEN) dengan melampirkan rekap SIUP kecil

...............%

Sumber data Dinas Duk Capil

Jumlah usaha mikro dan kecil 43

11


44


Kepemilikan KTP

--------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh UKM

Jumlah Penduduk yang memiliki KTP ----------------------------------------------------x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)

Jumlah sarana Olah Raga yg dikelola pemerintah termasuk yg dikelola oleh Sekolah Negeri

Sumber data dari Dinas/ Badan Penanaman Modal daerah (BPMD)

Jumlah Koperasi aktif 42

Pembilang Sumber data dari Dispora Penyebut sumber data dari Dukcapil

6

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

12

Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran

45

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

46

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

sudah/belum

47


Jumlah pekerja/buruh peserta pogram Jamsostek aktif

----------------------------------------------------Jumah penduduk

x 1000

------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pekerja/buruh

................


Sudah/ Belum *)


..............%

Sumber data dari Dinas Ketenagakerjaan

...............%

Sumber data dari Dinas Tenaga Kerja (melampirkan rekap Surat Pengantar Rekrut)

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 48

13

Pencari kerja yang ditempatkan

Ketahanan Pangan 49


------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pencari kerja yang mendaftar

Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.

Ada/tidak*)

Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) 50

14



-------------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk

.............

Pekerja perempuan di lembaga pemerintah 51


------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pekerja perempuan

..............%

Melampirkan rekap data pekerja perempuan

..............%

Sumber data dari Dinas PPA/Dinas Pendidikan

Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf 52

Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas

------------------------------------------------ x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun

Sumber data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura atau Dinas/Badan yang menangani ketahanan pangan Sumber data pembilang dari Dinas Ketahanan Pangan Jenis pangan utama : padi, jagung, Sagu, Umbi), sedangkan sumber data penyebut dari Dinas/Bagian Dukcapil

7

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 53


------------------------------------------------ x 100 %

..............%

Sumber data dari Dinas PPA/Dukcapil

..............%

Sumber data dari BKKBN

..............%

Sumber data dari BKKBN/ DInas Sosial/ Dinas PPPA/ KBKS

Jumlah angkatan kerja perempuan 15

KB & KS

16

Perhubungan

17


18

Pertanahan

Jumlah peserta program KB aktif 54

Prevalensi peserta KB aktif

------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pasangan usia subur

55


Jumlah desa/kelurahan ------------------------------------------------------------- x 100 % PLKB/PKB Jumlah angkutan darat

56

Angkutan darat

-----------------------------------------------Jumlah penumpang angkutan darat

..............

57


Ada / tidak

Ada/tidak *)

58

Pameran/expo

59


Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun Luas lahan bersertifikat di suatu daerah ---------------------------------------------------------------- x 100 %

...........kali

.............%

Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah 60

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Jumlah kasus yang diselesaikan ------------------------------------------------ x 100 %

.............%

Jumlah kasus yang terdaftar 61

Penyelesaian Ijin Lokasi

Jumlah Ijin Lokasi -------------------------------- x 100 %

.............%

Sumber data Dians Perhubungan

Sumber Data dari Biro Humas/ Dinas Kominfo Sumber Data dari (Penyelenggara Kegiatan) Biro Humas/ Dinas Kominfo Sumber Data dari Dinas Pertanahan (dengan melampirkan rekap Sertifikat) Sumber data dari Dinas Pertanahan dengan melampirkan rekap surat permasalahan Sumber data dari Dinas Pertanahan

Permohonan Ijin Lokasi 19

Kesbang & Politik

62

Kegiatan pembinaan politik daerah


...........Keg.


8

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

20

21

22

Otonomi Daerah


Sosial

...........Keg.


Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs

..........buah


Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda

Ada/tidak*)

Sumber data dari Kantor PTSP / BP2TPM

63

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP


64

Sistem Informasi Manajemen Pemda

65

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

66

PKK aktif

Jumlah PKK aktif -------------------------------- x 100 % Jumlah PKK

67

Posyandu

Jumlah Posyandu Aktif -------------------------------- x 100 % Total Posyandu

68


69

Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social dalam satu tahun ---------------------------------------- x 100 % Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan social dalam satu tahun

............%


............%


........ .buah


..............%


..............%


Jumlah PMKS yg diberikan bantuan 70

23

Budaya


------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan

71

Penyelenggaraan festival seni dan budaya


......... kali

72

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya


......... buah

Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani 9

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

24

25

26

Statistik

73

74

Buku ”Kota dalam angka”

Ada atau tidak

75

Buku ”PDRB Kota”

Ada atau tidak

Kearsipan

Perpustakaan

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan ------------------------------------------------------------ x 100 % Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah SKPD

..............%

Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani Sumber data dari Bappeda Sumber data dari Bappeda  Sumber data pembilang dari Kearsipan / instansi yang menangani arsip  Sumber data penyebut dari Bagian Organisasi Sumber data dari Kearsipan / instansi yang menangani arsip

76

Penerapan pengelolaan arsip secara baku

77

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan

............


Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah -------------------------------------------------------------Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah

............

Sumber data dari Kantor perpustakaan daerah

................

 Sumber data pembilang dari Kantor perpustakaan daerah  Sumber data penyebut dari Dukcapil

78

..............%

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun ------------------------------------------------------------------------Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani (10–58 thn)

79


1

Produksi perikanan

Jumlah Produksi Ikan (Ton/tahun) --------------------------------------------- x 100% Target Daerah (Ton/tahun)

.............%


Konsumsi ikan

Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) --------------------------------------------- x 100% Target Daerah (Kg)

.............%


URUSAN PILIHAN. 1

Kelautan dan Perikanan

2

10

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2

3

4

5

Pertanian

Kehutanan

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ton) --------------------------------------------Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha)

4


Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

5


6


3

Energi dan SDM

Pariwisata

Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi --------------------------------------------- x 100% Luas total hutan dan lahan kritis Luas Kerusakan Kawasan Hutan -------------------------------------------------------- x 100% Luas Kawasan Hutan

..............

..............%

Sumber data dari Dinas Pertanian atau dari buku PDRB Sektor pertanian (harga berlaku)

..............%


..............%


Luas Penambangan Liar yang ditertibkan ------------------------------------------------------- x 100% luas area penambangan yang liar

Sumber data dari Dinas Pertanian

Sumber data dari Dinas ESDM. Apabila tidak ada penambangan liar agar dibuatkan surat pernyataan oleh pejabat yang berwenang. Sumber data dari Dinas ESDM atau buku PDRB sector Pertambangan dan Penggalian (harga berlaku)

7


8


Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

...............%

9

Kunjungan wisata

Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun

.........orang

Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata


Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

.............%

Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata atau buku PDRB sub sector Perdagangan (jasa, hotel, restoran) dg menggunakan harga

10

...............%

11

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

6

7

8

Industri

Perdagangan

Transmigrasi

11


Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri ------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

12

Pertumbuhan Industri

Jumlah Industri tahun 2015 - Jumlah Industri tahun 2014 ------------------------------------------------------- x 100% Jumlah Industri s/d tahun 2015

13

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2015


.............%

14


Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor

US$ ...........

15


Jumlah transmigran swakarsa --------------------------------------------- x 100% Jumlah transmigran

..............%

..............%

.............%

berlaku Sumber data dari Dinas Perindustrian atau buku PDRB sector Industri Pengolahan (harga berlaku) Sumber data dari Dinas Perindustrian Sumber data dari Dinas Perdagangan atau buku PDRB sub sector Perdagangan (harga berlaku) Sumber data dari Dinas Perdagangan Sumber data Dinas Transmigrasi

12

13

PETUNJUK PENGISIAN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH PROVINSI

1. Keberadaan PERDA IMB Perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan

untuk

membangun

mengurangi,

dan/atau

persyaratan

administratif

baru,

merawat

mengubah,

bangunan

dan

memperluas,

sesuai

persyaratan

dengan

teknis

yang

berlaku. PP 36/2005 Pasal 112, ayat (1): "Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan daerah di bidang

bangunan

gedung

melalui

mekanisme

penerbitan

izin

mendirikan bangunan gedung dan sertifikasi kelaikan fungsi bangunan

gedung,

serta

surat

persetujuan

dan

penetapan

pembongkaran bangunan gedung." Prosedur pengisian: Capaian kinerja untuk IKK Keberadaan PERDA IMB

dihasilkan

dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, dibagi jumlah seluruh kab/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut.

2. Peraturan Daerah Tentang Kependudukan Regulasi

yang

mengatur

penataan

penerbitan dokumen dan Data Penduduk,

Pencatatan

dan

penertiban

dalam

Kependudukan melalui Pendaftaran

Sipil,

pengelolaan

informasi

Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Prosedur pengisian: Capaian

kinerja

dihasilkan

untuk

dari

kabupaten/kota

yang

IKK

agregasi berada

Perda

tentang

terhadap di

kependudukan

capaian

wilayah

kinerja

provinsi

yang

bersangkutan, dibagi jumlah seluruh kab/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut.

1

3. Rasio Personil SatpoL PP Terhadap Jumlah Penduduk. Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah diangkat menjadi PNS,

bertugas

sebagai

penegak

perda

dan

penyelenggara

ketertiban umum dan kententraman masyarakat di luar tenaga administrasi/kesekretariatan. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data PNS Satpol PP (PNS) per tanggal 31 Desember tahun 2015 pada Kantor Polisi Pamongpraja atau instansi terkait. 2)Dapatkan

pula

data

jumlah

penduduk

sampai

tanggal

31

Desember 2015. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

4. Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007, Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD)

yang

disampaikan

oleh

kepala

daerah

kepada

Pemerintah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

tanda

terima

penyampaian

LPPD

Provinsi

dari

Ditjen Otda. 2)Tuliskan

pernyataan

“Tepat/Tidak

Tepat

pada

kolom

yang

tersedia. 3)Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penyampaian LPPD sesuai tanda terima.

5.

Ketepatan

waktu

penyampaian

Laporan

Keuangan

dan

Laporan

kinerja berdasarkan PP 8/2006 Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

Negara/daerah

(APBN/APBD)

selama

suatu

periode,

disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun 2

anggaran berakhir. Laporan Keuangan yang setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran;Neraca;Laporan Arus Kas; dan (CALK)

Catatan

atas

Laporan

Keuangan.

Laporan

tersebut

disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret 2015. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan tanda terima penyampaian Lapkeu dari Kementerian Keuangan. 2)Dapatkan tanda terima penyampaian Lakip dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. 3)Tuliskan

pernyataan

Tepat/Tidak

Tepat

pada

kolom

yang


6. Urusan yang sudah diterapkan SPM-nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah. Prosedur pengisian: Capaian

kinerja

terhadap

untuk

capaian

IKK

kinerja

ini

dihasilkan

kabupaten/kota

wilayah provinsi yang bersangkutan,

dari

yang

agregasi

berada

di

dibagi jumlah seluruh

kab/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut.

7. Kerjasama Dengan Daerah Lain Kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data jumlah MoU atau kerjasama antar daerah yang masih

berlaku

pada

tahun

2015

dari

Biro

Hukum

Setda

Pemerintah Provinsi. 2)Tuliskan Judul, Nomor berserta tanggal MoU. 8. Kesesuaian Prioritas Pembangunan 3

Sinkronisasi pemerintah

kebijakan

yang

(RKP)dengan

pemerintah

tertuang

dalam

memperhatikan

daerah

Rencana

sasaran

dengan

kebijakan

Kerja

Pemerintah

dan

Prioritas

utama

Pembangunan Nasional. Sasaran utama dan Prioritas Pembangunan Nasional

dapat

dilihat

di

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun 2015 yang setiap tahun dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

data

jumlah

prioritas

pembangunan

daerah

dari

Bapedda atau instansi terkait. 2)Dapatkan pula data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun 2015. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

pada

seluruh

kinerjanya.

9. Rata-rata

urusan

wajib

yang

dilaksanakan

kab/kota. Prosedur pengisian: Capaian

kinerja

terhadap

untuk

capaian

IKK

kinerja

ini

dihasilkan

kabupaten/kota

wilayah provinsi yang bersangkutan,

dari

yang

agregasi

berada

di

dibagi jumlah seluruh

kab/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut.

10. Waktu penetapan Penetapan

Perda APBD 2015

rancangan

peraturan

daerah

tentang

APBD

dan

peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pasal 116 ayat (1) Permendagri 37 Tahun 2014 tentang Pedum

Penyusunan

APBD

Tahun

2015

dilakukan

paling

lambat

tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya”. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan tanggal penetapan Perda APBD yang tertera pada lampiran pengesahan Perda APBD dimaksud. 2)Tuliskan

pernyataan

“Tepat/Tidak

Tepat

pada

kolom

yang

tersedia. 4

3)Isikan

atau

tuliskan

nomor

dan

tanggal

penetapan

Perda

APBD.

11. Keberadaan

Perda

tentang

pengelolaan

keuangan

daerah

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah. 2)Tuliskan

pernyataan

“Ada/Tidak

Ada”

pada

kolom

yang

tanggal

perda

atau

tersedia. 3)Isikan

atau

tuliskan

nomor

dan

peraturan Kepala Daerah lainnya.

12. Belanja Untuk Pelayanan Dasar Belanja Pelayanan dasar didapatkan dari total belanja per urusan

dari

seluruh

SKPD.

Contoh

Belanja

pelayanan

dasar

untuk urusan pendidikan diambil dari semua belanja pendidikan yang ada diseluruh SKPD. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

data

belanja

Pertanggungjawaban

pelayanan

Keuangan

dasar

Kepala

dari

Daerah

Laporan

yang

telah

diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bapedda atau instansi terkait. (Urusan pendidikan, kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum,

Sosial,

Ketenagakerjaan,

Koperasi,

Satpol

PP,

Kependudukan dan Catatan Sipil.) 2)Dapatkan

pula

Pertanggungjawaban

Total

Belanja

Keuangan

APBD

Kepala

dari

Daerah

yang

Laporan telah

diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bapedda atau instansi terkait. 3)Tuliskan

Belanja

per

urusan

kedalam

kolom

yang

sudah

tersedia.

13. Belanja Untuk Urusan Pendidikan Dan Kesehatan Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh 5

persen)

dari

belanja

daerah,

sesuai

amanat

peraturan

perundangundangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD dan Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah

secara

mengalokasikan

konsisten anggaran

dan

berkesinambungan

kesehatan

minimal

10%

harus (sepuluh

persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal

171

ayat

(2)

Undang-Undang

36

Tahun

2009

tentang

untuk

urusan

Kesehatan. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

data

belanja

pelayanan

dasar

pendidikan dan kesehatan dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bapedda atau instansi terkait. 2)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 3)Tuliskan

Belanja

per

urusan

kedalam

kolom

yang

sudah

tersedia.

14. Keberadaan Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik. 2)Tuliskan

pernyataan

“Ada/Tidak

Ada

pada

kolom

yang

tanggal

perda

atau

tersedia. 3)Isikan

atau

tuliskan

nomor

dan


15. Rasio PNS terhadap penduduk. Perbandingan antara jumlah PNS terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah provinsi. Idealnya persentase jumlah PNS adalah dua

atau

tiga

persen

dari

jumlah

penduduk.

dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara

Hal

tersebut

beban kerja

dengan kuantitas dan kualitas aparat yang bertanggung jawab melaksanakannya. Di samping variabel jumlah penduduk, faktor 6

luas

wilayah,

karakteristik

daerah

dan

kondisi

APBN/APDB

turut menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah PNS yang ideal. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data jumlah PNS s.d 31 Desember 2015 dari BKD atau instansi terkait. 2)Dapatkan pula data jumlah Penduduk s.d 31 Desember tahun 2015. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

16. Sistem Informasi Kepegawaian Aplikasi berbasis proses

database yang

administrasi

kepegawaian

digunakan untuk menunjang di

lingkungan

pemerintah

daerah yang bertujuan untuk membuat manajemen sumber daya manusia menjadi terintegrasi, cara

memberikan

potret

terpadu dan reliable dengan

kondisi

kepegawaian

terakhir

sebagaimana diamanatkan dalam Kepmendagri Nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

bukti

dilaksanakan

kepemilikan

pemerintah

Sistem

daerah

Kepegawaian

dari

Badan

Ada

pada

yang

Kepegawaian

Daerah. 2)Tuliskan

pernyataan

“Ada/Tidak

kolom

yang

tersedia.

17. Jumlah Pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007 Perangkat

Daerah

berdasarkan kebutuhan

dibentuk

pertimbangan

Daerah.

Pemerintah.

masing-masing

karakteristik,

Organisasi

dengan Peraturan Daerah Peraturan

oleh

Perangkat

Daerah

potensi,

Daerah

dan

ditetapkan

setempat dengan berpedoman kepada Pengendalian

organisasi

perangkat

daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan

7

oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan

berpedoman pada

Peraturan Pemerintah. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data dari Biro Organisasi atau instansi terkait. 2)Isikan dan rinci jumlah per SKPD data tersebut pada kolom yang sudah tersedia.

18. Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2015 Produk Hukum Daerah berdasarkan Permendagri No 16 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi permendagri NO. 1 tahun 2014 tentang daerah

Pembentukan yang

Produk

diterbitkan

Hukum

oleh

Daerah

kepala

adalah

daerah

peraturan

dalam

rangka

pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 2). Produk Hukum Daerah diterbitkan oleh kepala daerah dalam pengaturan atau regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang telah mendapat persetujuan DPRD. Prosedur pengisian : 1)Dapatkan

data

jumlah

Perda

yang

ditetapkan

dalam

tahun

2015 dari Biro Hukum Setda Pemerintah Provinsi. 2)Tuliskan nomor dan tanggal perda yang ditetapkan.

19. Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2015 Mengacu tentang

ayat

(2)

Pasal

Pembentukan

penyusunan

Prolegda

disepakati

menjadi

14

Permendagri

Produk antara prolegda

Hukum

No.

Daerah

pemerintah dan

1

Tahun

bahwa

daerah

ditetapkan

dan

2014 Hasil DPRD

dalam

rapat

DPRD

tahun

paripurna DPRD. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan 2015

data

dari

jumlah

Biro

Raperda

Hukum,

yang

Sekretariat

disetujui Dewan

atau

instansi

terkait. 2)Dapatkan

pula

data

jumlah

rancangan

perda-perda

yang

diusulkan dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 8

4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

20. Keputusan DPRD yang

ditindaklanjuti.

Dalam rangka efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

data

jumlah

Keputusan

DPRD

yang

telah

ditindaklanjuti pada tahun 2015 dari Sekretariat Dewan atau instansi terkait. 2)Dapatkan

pula

data

jumlah

seluruh

Keputusan

DPRD

yang

dikeluarkan pada tahun 2015 dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

21. Keputusan Gubernur Penilaian

IKK

pengambilan

yang

ini

ditindaklanjuti.

terkait

keputusan

oleh

aspek

kepala

efektivitas

daerah

proses

beserta

tindak

Gubernur

yang

lanjut pelaksanaan keputusan. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

data

ditindaklanjuti

jumlah pada

Keputusan

tahun

2015

dari

Biro

Hukum,

Sekretariat Dewan atau instansi terkait. 2)Dapatkan

pula

data

jumlah

Keputusan

Gubernur

yang


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

9

22. Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti Penilaian

IKK

pengambilan

ini

terkait

keputusan

oleh

aspek

kepala

efektivitas

daerah

proses

beserta

tindak

Gubernur

yang


data

jumlah

ditindaklanjuti

pada

Peraturan

tahun

2015

dari

Biro

Hukum,


pula

data

jumlah

Peraturan

Gubernur

yang


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

23. Jumlah PERDA yang dibatalkan Prosedur

pembatalan

perda

diatur

dalam

Bab

VII

Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data

mengenai perda-perda yang dibatalkan

dari

Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait. 2)Dapatkan

pula

data

perda-perda

yang

dikirimkan

untuk

dievaluasi dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

24. Keberadaan

perda

atau

PerGub

terkait

dengan

konsultasi

publik. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintahan

daerah

dengan

masyarakat

atas

penetapan

kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah. Prosedur pengisian: 10

1)Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang konsultasi publik dalam rangka penyusunan kebijakan daerah. 2)Sebutkan legal formalnya. 3)Isikan

atau

tuliskan

nomor

dan

tanggal

perda

atau


25. Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotak pos, leaflet/brosur). Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

bukti

kepemilikan

media

informasi

yang

dilaksanakan pemerintah daerah dan telah ditetapkan dengan Perda atau Peraturan Gubernur dari Dinas Komunikasi dan Informasi, Biro Humas atau instansi terkait. 2)Tuliskan

pernyataan

“Ada/Tidak

Ada

pada

kolom

yang

tersedia.

26. Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

data

realisasi

Dana

perimbangan

dalam

Laporan

Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait. 2)Dapatkan pula anggaran dana perimbangan (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

27. Belanja Publik terhadap Dana Alokasi Umum Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

data

total

realisasi

belanja

langsung

dalam

Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban 11

Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait. 2)Dapatkan

pula

data

realisasi

Dana

Alokasi

Umum

dalam

Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

28. Belanja Langsung terhadap total APBD Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

data

realisasi

total

belanja

langsung

dalam

Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait. 2)Dapatkan pula data belanja APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

29. Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD Prosedur pengisian: 1)Dapatkan dalam

data

jumlah

Laporan

Pertanggungjawaban diaudit

oleh

BPK

realisasi

Realisasi Keuangan tahun

2015

Pendapatan

Anggaran Kepala dari

Asli

pada

Daerah BPKAD

Laporan

yang

atau

Daerah

telah

instansi

terkait. 2)Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam

Laporan

Pertanggungjawaban

Realisasi Keuangan

Anggaran Kepala

pada

Daerah

yang

Laporan telah

12

diaudit

oleh

BPK

tahun

2015

dari

BPKAD

atau

instansi

pada

capaian

terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

kinerjanya.

30. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Prosedur pengisian: 1)Dapatkan kesimpulan hasil pemeriksa BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah

tahun

anggaran

2015

dari

BPKAD

atau

instansi

BPK

mengenai

terkait. 2)Dapatkan

pula

kesimpulan

hasil

pemeriksa

tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

daerah

tahun

anggaran

2014

dari

BPKAD

atau

instansi terkait. 3)Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

31. SILPA terhadap total pendapatan Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

data

jumlah

SILPA

dalam

Laporan

Realisasi

Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait. 2)Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam

Laporan


oleh

BPK


2015

Anggaran Kepala dari

pada

Daerah BPKAD

Laporan

yang

telah

atau

instansi

pada

capaian


rumus

tersebut

dan

isikan

kinerjanya.

32. Rasio realisasi PAD terhadap anggaran pendapatan. Prosedur pengisian: 13

1)Dapatkan data jumlah Realisasi PAD dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait. 2)Dapatkan

pula

data

anggaran

pendapatan

dalam

Laporan

Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

33. Realisasi belanja terhadap anggaran belanja Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data jumlah Realisasi belanja APBD dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait. 2)Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam

Laporan


oleh

BPK


Anggaran Kepala

2015

dari

pada

Daerah BPKAD

Laporan

yang

telah

atau

instansi

pada

capaian


rumus

tersebut

dan

isikan

kinerjanya.

34. Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti Prosedur pengisian: 1)Dapatkan Hasil Rekonsialiasi Rekomendasi/Temuan BPK dalam LHP

terhadap

Daerah

tahun

Laporan anggaran

Pertanggungjawaban 2015

yang

telah

Keuangan

Kepala

ditindaklanjuti

pemda, data didapat dari inspektorat Provinsi atau instansi terkait.

14

2)Dapatkan pula jumlah seluruh rekomendasi/temuan BPK RI per 31 Desember 2015 dari Inspektorat Provinsi atau instansi terkait. 3)Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

35. Realisasi PAD 2015 terhadap potensi PAD Prosedur pengisian: 1)Dapatkan dalam

data

jumlah

Laporan


oleh

BPK

realisasi


Pendapatan

Anggaran Kepala

2015

dari

Asli

pada

Daerah BPKAD,

Daerah Laporan

yang

telah

Bappeda

atau

instansi terkait. 2)Dapatkan pula data potensi PAD dalam RPJMD tahun 2014 2019 dari BPKAD, Bappeda atau instansi terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

36. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data total PAD tahun 2015 dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD atau instansi terkait. 2)Dapatkan pula data total PAD tahun 2014 dalam LRA Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan

Kepala

Daerah

yang

telah

diaudit oleh BPK dari BPKAD atau instansi terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

37. Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2015. Prosedur pengisian :

15

1)Dapatkan data jumlah Penghargaan yang diterima oleh Pemda dari pemerintah, data berasal dari Biro Humas, protokol Setda Pemerintah Provinsi. 2)Tuliskan

nama

dan

jenis

penghargaan

yang

diterima

pada

kolom LPPD.

38. Keberadaan E-procurement Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau E-Procurement di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan melalui peraturan daerah. Prosedur pengisian : 1)Dapatkan

fotokopi

peraturan

daerah

yang

mengatur

pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa. 2)IKK ini capaian kinerjanya diisi tidak menggunakan rumus persamaan melainkan pernyataan “ada atau tidak ada”). 3)Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta; 4)Tulis

hasil

atau

pernyataan

capaian

kinerja

pada

kolom

(nilai

izin

Capaian Kinerja.

39. Jumlah persetujuan investasi Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

data

jumlah

izin

investasi

investasinya > 200 juta) dari PTSP, Kantor Peizinan, Badan Penanaman Modal Daerah atau instansi terkait. 2)Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

16

PETUNJUK PENGISIAN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH PROVINSI

1. Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data program nasional per urusan yg dilaksanakan oleh

masing-masing

SKPD

berdasarkan

RKP

tahun

2015

sebagaimana Perpres 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. 2)Dapatkan

pula

data

jumlah

program

nasional

per

urusan

yang sudah ditetapkan Pemerintah. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

2. Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Prosedur pengisian : 1)Dapatkan teknis

data

yang

SOP-SOP

ditetapkan

teknis oleh

sesuai

dengan

pemerintah

cq

kebijakan

Kementerian/

LPNK dari masing-masing SKPD. 2)Pilahlah berdasarkan urusan sesuai lembar kertas kerja. 3)Tuliskan Judul SOP pada kolom yang tersedia.

3. Jumlah PERDA

pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus

dilaksanakan menurut PERMEN. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data masing

SKPD

Perda-Perda yg dilaksanakan oleh per

urusan

berdasarkan

Peraturan

masingMenteri

terkait. 2)Dapatkan pula jumlah Seluruh Peraturan Menteri per urusan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya. 17

4. Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi Prosedur pengisian : 1)Dapatkan data jumlah jabatan yang ada (yang diisi) per urusan dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau SOTK pada masing-masing SKPD. (apabila jabatan diisi tidak definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung) 2)Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi SKPD. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya. 5)Apabila SKPD dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.

5. Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Prosedur Pengisian : 1)Dapatkan data jabatan fungsional teknis dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK). 2)Pilahlah berdasarkan urusan sesuai lembar kertas kerja. 3)Tuliskan

nama

jabatan

fungsional

pada

kolom

yang

Daftar

Urut

tersedia.

6. Rasio PNS Kabupaten Prosedur pengisian : 1)Dapatkan

data

jumlah

PNS

per

urusan

pada

Kepangkatan (DUK) SKPD atau data kepegawaian BKD. 2)Dapatkan

pula

data

jumlah

total

seluruh

PNS

per

31

Desember 2015 dari SKPD atau BKD. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

7. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan. 18

Syarat

pengangkatan

PNS

dalam

jabatan

struktural

dalam PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan

diatur

PNS Dalam

Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Th 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002. Prosedur pengisian : 1)Dapatkan

data

jumlah

Pejabat

yang

memenuhi

syarat

diklatpim per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

masing-masing

SKPD.

(apabila

jabatan

diisi

tidak

definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung) 2)Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi SKPD. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian


8. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan. Syarat

pengangkatan

PNS

dalam

jabatan

struktural


diatur

PNS Dalam

Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Th 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002. Prosedur pengisian : 1)Dapatkan data per

urusan

jumlah Pejabat yang memenuhi kepangkatan

berdasarkan

Daftar

Urut

Kepangkatan

(DUK)

masing-masing SKPD. (apabila jabatan diisi tidak definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung)

19

2)Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi SKPD. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian


9. Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD. Prosedur Pengisian : 1)Dapatkan

data

dokumen

perencanaan

SKPD

(RENSTRA

SKPD,

RENJA SKPD, RKA-SKPD) dari masing-masing SKPD. 2)Tuliskan

pernyataan

“ada/Tidak

ada”

pada

kolom

yang

tersedia.

10. Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

data

program

RKPD

per

urusan

yang

diakomodir

dalam RENJA SKPD. 2)Dapatkan pula data jumlah seluruh program RKPD per urusan dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

11. Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

data

Program

RENJA

RKPD

per

urusan

yang

diakomodir dalam RKA SKPD. 2)Dapatkan

pula

data

jumlah

Program

dalam

RKA

SKPD

per

urusan. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya. 20

12. Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

data

Program

RENJA

RKPD

per

urusan

yang

diakomodir dalam DPA SKPD. 2)Dapatkan

pula

data

jumlah

Program

dalam

DPA

SKPD

per


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

13. Total Anggaran SKPD. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data total anggaran SKPD dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah

yang

telah

diaudit

oleh

BPK

dari

SKPD

yang

bersangkutan. 2)Dapatkan pula data total belanja APBD dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

dalam

Laporan

kinerjanya.

14. Belanja Modal SKPD Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

data

Realisasi

realisasi

Anggaran

pada

belanja

modal

Laporan

Pertanggungjawaban

Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari SKPD yang bersangkutan. 2)Dapatkan

pula

data

realisasi

total

belanja

SKPD

dari

BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

21

15. Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

data

realisasi

belanja

pemeliharaan

dalam

Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari SKPD yang bersangkutan. 2)Dapatkan dalam

pula

data

Laporan

realisasi

Realisasi

Pertanggungjawaban

Keuangan

belanja

barang

Anggaran

pada

Kepala

Daerah

dan

jasa

Laporan

yang

telah

diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

16. Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

data

realisasi

belanja

pemeliharaan

dalam

Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari SKPD yang bersangkutan. 2)Dapatkan

pula

data

total

realisasi

belanja

SKPD

dalam

Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

17. Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk). Prosedur Pengisian : 1)Dapatkan data laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk) dari masing-masing SKPD. 22

2)Tuliskan

pernyataan

“ada/Tidak

ada”

pada

kolom

yang

tersedia.

18. Adanya Inventaris Barang atau Asset SKPD. Inventarisasi pencatatan,

adalah

dan

kegiatan

pelaporan

untuk

hasil

melakukan

pendataan

pendataan,

barang

milik

daerah. Rekonsiliasi hasil inventarisasi aset SKPD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca. Dalam

akuntansi,

termasuk

dalam

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang diatur dengan PP No.24/2005, istilah barang disebut aset. Dalam pelaporan barang di Neraca oleh SKPD dan Pemda, istilah barang diganti dengan aset, yang terbagi ke dalam aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data hasil inventarisasi barang/asset SKPD yang dilakukan paling lambat 5 tahun sekali. 2)Isikan

pernyataan

“ada/Tidak

ada

pada

kolom

yang

tersedia.

19. Jumlah Asset yang tidak digunakan. Asset yang tidak digunakan adalah asset yang dalam kondisi baik tapi tidak dimanfaatkan untuk operasional SKPD. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data asset yang tidak digunakan per urusan dari masing-masing SKPD dalam satuan rupiah. 2)Dapatkan

pula

Asset

yang

dikuasai

SKPD

dalam

satuan

rupiah. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

20. Jumlah fasilitas / prasarana informasi. Prosedur pengisian:

23

1)Dapatkan data terkait kepemilikan fasilitas / prasarana informasi. 2)Isikan

pernyataan

“ada/Tidak

ada

pada

kolom

yang

tersedia.

21. Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat. Survey

Kepuasan

kepuasaan

Masyarakat

terhadap

suatu

yang

layanan

dimaksud kepada

adalah

survey

masyarakat

yang

dilaksanakan oleh penyelenggara layanan (SKPD) dengan atau tidak melibatkan pihak akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang

berguna

untuk

mengukur

kepuasan

masyarakat

atau

keberhasilan suatu layanan. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data laporan hasil survey kepuasaan dari masingmasing SKPD. 2)Tuliskan

pernyataan

“ada/tidak

ada”

pada

kolom

yang

tersedia.

24

PETUNJUK PENGISIAN PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH PROVINSI “Prosedur

kerja

disajikan

hanya

untuk

menghitung

sebagian

capaian

urusan

saja

kinerja

sedangkan

urusan lainnya dapat mencontoh pada prosedur kerja yang ada, karena pada prinsipnya untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator kinerja menggunakan prosedur yang sama”.

1. URUSAN PENDIDIKAN a. Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Prosedur Kerja: a. Dapatkan

data

jumlah

siswa

penyandang

ketunaan

yang

bersekolah di

tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA

dari

atau Laporan yang terdapat pada Dinas

Daftar

Pendidikan b. Dapatkan pula data jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA c. Isikan data tersebut pada rumus yang ada d. Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya. b. Pembinaan Guru jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Prosedur Kerja: a. Dapatkan data jumlah Guru SMA/SMK/MA

yang

Kompetensi dari

telah Daftar

jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan memenuhi

kualifikasi

dan

atau Laporan yang terdapat

pada Dinas Pendidikan b. Dapatkan pula data jumlah guru jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA c. Isikan data tersebut pada rumus yang ada

25

d. Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya c. Fasilitasi

dan

Asistensi

Pengelolaan

Penjaminan

Mutu

Pendidikan Prosedur Kerja: a. Dapatkan data mengenai peta penjaminan mutu pendidikan dari Dinas Pendidikan b. Bila ada isikan pada pada kolom capaian kinerja

2. URUSAN KESEHATAN Capaian

kinerja

dihasilkan

untuk

dari

kabupaten/kota

provinsi

agregasi

yang

yang

terdiri

terhadap

berada

di

dari

capaian

wilayah

8

IKK

kinerja

provinsi

yang

bersangkutan. Contoh: Pada suatu Provinsi terdapat 3 kabupaten dan 1 kota, dengan demikian jumlah pemda di provinsi tersebut adalah 4 pemda. Capaian kinerja A masing-masing pemda adalah 70%, 80%, 60%, dan 70%. Dengan demikian perhitungannya:

Capaian kinerja A Provinsi =

70% + 80% + 60% + 70% 4

= 280%

= 70%

4 Untuk

7

capaian

kinerja

lainnya

diberlakukan

rumus

seperti di atas.

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP a. Pencemaran Udara Prosedur Kerja: a. Dapatkan

data

mengenai

Jumlah

kab

dan

kota

yang

dipantau mutu udara ambient-nya di kawasan permukiman atau

industri

dari

Dinas

Lingkungan

Hidup

atau

Bapedalda atau unit yang terkait. 26

b. Dapatkan pula data mengenai jumlah kabupaten dan kota yang berada pada Provinsi yang bersangkutan c. Isikan data tersebut pada rumus yang ada d. Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya b. Kebersihan Prosedur Kerja: Capaian

kinerja

untuk

agregasi

terhadap

berada

di

capaian

wilayah

perhitungannya

IKK

lihat

Kebersihan kinerja

provinsi cara

dihasilkan

dari

kabupaten/kota

yang

yang

perhitungan

bersangkutan, capaian

kinerja

urusan kesehatan. c. Tempat pembuangan sampah (TPS) Capaian

kinerja

menggunakan

agregasi,

perhitungannya

lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan. d. Penegakan hukum lingkungan Prosedur Kerja: Capaian

kinerja

dihasilkan

untuk

dari

IKK

agregasi

kabupaten/kota

yang

berada

bersangkutan,

perhitungannya

Penegakan

hukum

terhadap

capaian

di

wilayah lihat

lingkungan kinerja

provinsi

cara

yang

perhitungan

capaian kinerja urusan kesehatan.

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM a. Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik Prosedur Kerja: a. Dapatkan data panjang jalan provinsi dalam kondisi baik dan

sedang

dengan

kriteria

bahwa

setiap

ruas

jalan

harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi

kendaraan

untuk

dapat

dilalui

oleh

kendaraan

dengan cepat, aman, nyaman, memiliki drainase, memiliki rambu-rambu lalu lintas, dan memiliki penerangan. Data bersumber

dari

Dinas

Pekerjaan

Umum

atau

unit

yang

terkait. 27

b. Dapatkan pula data panjang seluruh jalan provinsi di provinsi tersebut c. Isikan data tersebut pada rumus yang ada d. Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya b. Rumah Tangga Per Sanitasi Capaian

kinerja

menggunakan

agregasi,

perhitungannya

lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan. c. Kawasan Kumuh Capaian

kinerja

menggunakan

agregasi,

perhitungannya

lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.

5. URUSAN TATA RUANG a. Rasio Ruang Terbuka Hijau Prosedur Kerja: Capaian

kinerja

untuk

agregasi

terhadap

berada

di

capaian

wilayah

perhitungannya

IKK

lihat

Kebersihan kinerja

provinsi cara

dihasilkan

dari

kabupaten/kota

yang

yang

perhitungan

bersangkutan, capaian

kinerja

urusan kesehatan.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN a. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD Prosedur Kerja: a. IKK

ini

capaian

kinerjanya

diisi

tidak

menggunakan

rumus persamaan (pernyataan “ada atau tidak ada, tepat atau tidak tepat”); b. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta. c. Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja. b. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Prosedur Kerja: 28

1) Dapatkan

data

mengenai

Jumlah

program

RKPD

tahun

berkenaan dari Dinas Bappeda atau unit yang terkait. 2) Dapatkan pula data mengenai Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

7. URUSAN PERUMAHAN Prosedur Kerja : Capaian kinerja untuk IKK rumah tangga pengguna air bersih dihasilkan

dari

kabupaten/kota

agregasi

yang

berada

terhadap di

capaian

wilayah

kinerja

provinsi

yang

bersangkutan, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.

8. KEPEMUDAAN & OLAHRAGA Prosedur Kerja : Capaian

kinerja

untuk

Lapangan

olahraga

dihasilkan

dari

agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.

9. URUSAN PENANAMAN MODAL Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN Prosedur Kerja : a. Dapatkan tahun

data

2015

kenaikan/penurunan

dalam

milyar

rupiah

nilai

realisasi

PMDN

dari

Dinas

Penanaman

kenaikan/penurunan

nilai

realisasi

Modal, PTSP atau unit yang terkait. b. Dapatkan

pula

data

PMDN tahun 2014 dalam milyar rupiah dari Dinas Penanaman Modal, PTSP atau unit yang terkait. c. Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

29

d. Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya 10. URUSAN KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Prosedur Kerja: a. IKK ini capaian kinerjanya diisi tidak menggunakan rumus persamaan (pernyataan “ada atau tidak ada, tepat atau tidak tepat”); b. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta. c. Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

11. URUSAN KETAHANAN PANGAN Regulasi Ketahanan Pangan Prosedur Kerja: a. IKK ini capaian kinerjanya diisi tidak menggunakan rumus persamaan

melainkan

pernyataan

(“ada

atau

tidak

ada,

tepat atau tidak tepat”); b. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta. c. Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

12. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.Web site milik pemerintah daerah Prosedur Kerja: Tulis jenis dan nama website milii pemerintah daerah pada kolom Capaian Kinerja. 2.Pameran/expo Prosedur pengisian : 30

1) Dapatkan data jumlah kegiatan politik selama tahun 2015 di Kantor Kesbanglinmas. 2) Isikan

pada

kolom

capaian

kinerja

dengan

jumlah

kegiatan pembinaan politik daerah dalam satuan kali.

13. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK a.Kegiatan pembinaan politik daerah Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data jumlah kegiatan politik selama tahun 2015 di Kantor Kesbanglinmas. 2) Isikan

pada

kolom

capaian

kinerja

dengan

jumlah

kegiatan pembinaan politik daerah dalam satuan kali. b. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

jumlah

kegiatan

pembinaan

terhadap

LSM, Ormas, dan OKP selama tahun 2015 di Kantor Kesbanglinmas. 2) Isikan

pada

kegiatan

kolom

pembinaan

capaian terhadap

kinerja LSM,

dengan

Ormas,

jumlah

dan

OKP

dalam satuan kali.

14. URUSAN OTONOMI DAERAH a. Sistim Informasi Manajemen Pemda Prosedur Pengisian : 1) Dapatkan data jumlah sistem informasi manajemen Pemda yang diimplementasikan di Pemda melalui sekretariat daerah dan BPKD. 2) Isikan

pada

sistem

kolom

informasi

capaian

kinerja

manajemen

dengan pemda

jumlah yang

dimplementasikan di pemda dalam satuan buah. b. Tapal Batas Prosedur Pengisian : 1) Dapatkan data jumlah permasalahan perbatasan antar kabupaten/kota yang diselesaikan. 31

2) Dapatkan pula jumlah permasalahan perbatasan antar kabupaten/kota yang dilaporkan. 3) Isikan butir 1) dan 2) pada rumus.

15. URUSAN SOSIAL a. Sarana

sosial

seperti

panti

asuhan,

panti

jompo

dan

panti rehabilitasi. Prosedur Pengisian : 1) Dapatkan data jumlah sarana sosial di Dinas Sosial. 2) Masukan

jumlah

sarana

sosial

kolom

capain

kinerja

dalam satuan buah. b. PMKS yang memperoleh bantuan sosial Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS)

yang

seharusnya

memperoleh

bantuan

sosial dan data PMKS yang telah memperoleh bantuan sosial di Dinas Sosial. 2) Isikan hasil perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

16. URUSAN BUDAYA a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya Prosedur Pengisian : 1) Dapatkan data jumlah penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2015 di Dinas Pariwisata. 2) Isikan hasil perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %. b. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Prosedur pengisian :

32

1) Dapatkan data jumlah sarana penyelenggaraanseni dan budaya di Dinas Pariwisata. 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

17. URUSAN STATISTIK a. Penyusunan buku ”Provinsi dalam angka” Prosedur Pengisian : 1) Dapatkan buku “Provinsi dalam angka” tahun 2015 di Kantor Statistik atau Bappeda. 2) Masukan ke kolom capain kinerja, apabila pemda telah memiliki

buku

“Provinsi

dalam

angka”

tahun

2015

isikan “Ada” dan apabila belum isikan “Tidak”.

b. Penyusunan buku ”PDRB Provinsi” Prosedur Pengisian : 1) Dapatkan

buku

PDRB

Provinsi

tahun

2015

di

Kantor

Statistik atau Bappeda. 2) Masukan ke kolom capain kinerja, apabila pemda telah memiliki buku PDRB Provinsi dalam angka tahun 2015 isikan “Ada” dan apabila belum isikan “Tidak”.

18. URUSAN KEARSIPAN a. Pengelolaan arsip secara baku Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

jumlah

SKPD

dan

jumlah

SKPD

yang

menerapkan pengelolaan arsip secara baku di Kantor arsip daerah. 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %. 33

b. Peningkatan SDM pengelola kearsipan Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

jumlah

kegiatan

pembinaan

kepada

petugas pengelola pengarsipan di Kantor arsip daerah. 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

19. URUSAN PERPUSTAKAAN a. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data jumlah koleksi judul buku dan koleksi jumlah buku di perpustakaan daerah. 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %. b. Pengunjung perpustakaan Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data jumlah pengunjung perpustakaan selama tahun

2015

dan

jumlah

populasi

orang

yang

harus

dilayani di perpustakaan daerah. 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

URUSAN PILIHAN 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN a. Produksi perikanan Capaian

kinerja

menggunakan

aggregasi,

perhitungannya

lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan. b. Ekspor hasil perikanan 34

Capaian

kinerja

menggunakan

aggregasi,

perhitungannya

lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan. c. Konsumsi ikan Capaian

kinerja

menggunakan

aggregasi,

perhitungannya


2. URUSAN PERTANIAN a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Capaian

kinerja

menggunakan

aggregasi,

perhitungannya

lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan. b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Prosedur pengisian 1) Dapatkan

data

total

PDRB

tahun

2015

dan

data

PDRB

khusus sektor pertanian di Kantor Statistik. 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

3. URUSAN KEHUTANAN a. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Prosedur pengisian 1) Dapatkan data total lahan kritis dan lahan kritis yang berhasil direhabilitasi di Dinas Kehutanan. 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

b. Kerusakan Kawasan Hutan Prosedur pengisian 1) Dapatkan data luas kawasan hutan dan luas kerusakan kawasan hutan di Dinas Kehutanan. 35

2) Isikan data pada perhitungan IKK

dengan menggunakan

rumus yang ada . 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

4. URUSAN ENERGI DAN SDM a. Pertambangan tanpa ijin/liar Prosedur pengisian 1) Dapatkan

data

penambangan

luas

liar

area yang

penambangan ditertibkan

dan di

luas Dinas

Pertambangan dan Energi. 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada . 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan % b. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Prosedur pengisian 1) Dapatkan

data

total

PDRB

tahun

2015

dan

data

PDRB

khusus sektor pertambangan di Kantor Statistik. 2) Isikan data pada perhitungan IKK

dengan menggunakan


5. URUSAN PARIWISATA a. Kunjungan wisata Capaian

kinerja

menggunakan

aggregasi,

perhitungannya


b. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Prosedur pengisian 1) Dapatkan

data

total

PDRB

tahun

2015

dan

data

PDRB

khusus sektor pariwisata di Kantor Statistik.

36


dengan menggunakan


6. URUSAN INDUSTRI a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Prosedur pengisian 1) Dapatkan

data

total

PDRB

tahun

2015

dan

data

PDRB

khusus sektor industri di Kantor Statistik. 2) Isikan data pada perhitungan IKK

dengan menggunakan


b. Pertumbuhan industri secara keseluruhan. Capaian

kinerja

menggunakan

aggregasi,

perhitungannya


7. URUSAN PERDAGANGAN a. Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB Prosedur pengisian 1) Dapatkan

data

total

PDRB

tahun

2015

dan

data

PDRB

khusus sektor perdagangan di Kantor Statistik. 2) Isikan data pada perhitungan IKK

dengan menggunakan

rumus yang ada . 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %

b. Ekspor bersih perdagangan Prosedur pengisian 1) Dapatkan

data

realisasi

ekspor

(Rp)

dan

realisasi

impor (Rp) di Kantor Statistik atau Dinas Perdagangan.

37


dengan menggunakan


8. URUSAN TRANSMIGRASI Transmigran swakarsa Capaian kinerja menggunakan aggregasi, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.

38

PETUNJUK PENGISIAN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN


untuk

membangun

mengurangi,

dan/atau

persyaratan

administratif

baru,

merawat

mengubah,

bangunan

dan

memperluas,

sesuai

persyaratan

dengan

teknis

yang


bangunan

gedung

melalui

mekanisme

penerbitan

izin


gedung,

serta

surat

persetujuan

dan

penetapan

pembongkaran bangunan gedung." Prosedur pengisian: 1)Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur perizinan tentang izin mendirikan bangunan (bukan perda yang mengatur biaya atau restribusinya). 2)Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya. 3)Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

2. Rasio Rumah ber-IMB Perbandingan jumlah seluruh rumah yang memiliki IMB dengan jumlah total seluruh rumah di wilayah kabupaten dari tahun pembentukan daerah sampai dengan 31 Desember 2015. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data jumlah rumah ber IMB sd. akhir tahun (31 Desember 2015) penyusunan LPPD dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan atau instansi terkait. 2)Dapatkan pula data jumlah seluruh rumah sd. akhir tahun penyusunan LPPD. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada 39

4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

3. Keberadaan PERDA RTRW. Aspek yang dinilai mengenai ketentraman dan ketertiban umum daerah terkait Peraturan tentang ketertiban penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang ketertiban penataan ruang. 2)Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya. 3)Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

4. Pengurusan E-KTP Dalam

rangka

Tahun

2011

menindaklanjuti tentang

Kependudukan

dan

Peraturan

Penerapan

Permendagri

KTP

Nomor

Presiden

Berbasis 10

Tahun

Nomor

Nomor 2011

67

Induk tentang

Penertiban Dokumen Pendaftaran Penduduk. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam EKTP pada Dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi terkait. 2)Dapatkan

pula

data

jumlah

penduduk

yang

wajib

ber-KTP

pada

capaian

2013

tentang

sampai akhir tahun (31 Desember 2015). 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

kinerjanya.

5. Biaya KTP Berdasarkan Perubahan

Undang-Undang

atas

Administrasi

Nomor

Undang-Undang Kependudukan

24

Nomor Pada

23

Tahun Tahun

Pasal

2006

79A

tentang

berbunyi: 40

“Pengurusan

dan

penerbitan

Dokumen

Kependudukan

tidak

dipungut biaya”. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur

Pengurusan

dan

penerbitan

Dokumen

Kependudukan

tidak dipungut biaya. 2)Sebutkan legal formalnya. 3)Isikan

atau

tuliskan

nomor

dan

tanggal

perda

atau



bertugas

sebagai

penegak

perda

dan

penyelenggara

ketertiban umum dan kententeraman masyarakat di luar tenaga administrasi/kesekretariatan. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data PNS Satpol PP (PNS) pada tahun penyusunan LPPD pada Kantor Polisi Pamongpraja atau instansi terkait. 2)Dapatkan

pula

data

jumlah

penduduk

sampai

akhir

tahun

penyusunan LPPD. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

7. Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS. Aspek yang dinilai mengenai ketentraman dan ketertiban umum daerah terkait Kebijakan bidang penanganan PSK,PKL,atau PMKS. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang PSK, PKL, atau PMKS. 2)Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya. 3)Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

41

8. Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten. Aspek yang dinilai mengenai ketentraman dan ketertiban umum daerah terkait Kebijakan bidang kebersihan Kabupaten. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang kebersihan Kabupaten. 2)Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya. 3)Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

9. Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007. Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD)

yang

disampaikan

oleh

kepala

daerah

kepada

Pemerintah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret 2015. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

tanda

terima

penyampaian

LPPD

Kabupaten

/Kota

dari Biro Pemerintah Setda Provinsi. 2)Tuliskan tanggal penyampaian LPPD sesuai tanda terima. 3)Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penyampaian LPPD.

10. Ketepatan

waktu

penyampaian

Laporan

Keuangan

dan

Laporan

kinerja berdasarkan PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

Negara/daerah

(APBN/APBD)

selama

suatu

periode,

disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan yang setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran;Neraca;Laporan Arus Kas; dan (CALK)

Catatan

atas

Laporan

Keuangan.

Laporan

tersebut

disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret. Prosedur pengisian: 42

1)Dapatkan tanda terima penyampaian Lapkeu dari Kementerian Keuangan. 2)Dapatkan tanda terima penyampaian Lakip dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. 3)Tuliskan

pernyataan

Tepat/Tidak

Tepat

pada

kolom

yang


11. Urusan yang sudah diterapkan SPM-nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data masing-masing indikator SPM

yang tertuang

dalam program per urusan yang sudah diterapkan SPMnya dalam RKA SKPD atau DPA SKPD

tahun 2015

sebagai elemen data

pengisian IKK tersebut. 2)Isikan urusan yang sudah diterapkan SPMnya oleh Pemerintah Kaupaten/Kota.


berlaku

pada

tahun

2015

dari

Biro

Hukum

Setda

Pemerintah Kabupaten/Kota. 2)Tuliskan Judul, Nomor berserta tanggal MoU.

13. Kesesuaian Prioritas Pembangunan Sinkronisasi pemerintah

kebijakan

yang

pemerintah

tertuang

dalam

daerah

Rencana

dengan Kerja

kebijakan Pemerintah 43

(RKP)dengan

memperhatikan

sasaran

utama

dan

Prioritas


dapat

dilihat

di

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri


data

jumlah

prioritas

pembangunan

daerah

dari


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

14. Urusan wajib yang diselenggarakan daerah. Pelaksanaan

Urusan

wajib

dan

urusan

pilihan

diatur

dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

data

jumlah

urusan

wajib

yang

dilaksanakan

pemerintah daerah Sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran

pada

APBD

tahun

2015.

Data

berasal

dari


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

15. Waktu penetapan Perda APBD 2015. Penetapan

rancangan

peraturan

daerah

tentang

APBD

dan

peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pasal 116 ayat (1) Permendagri 37 Tahun 2014 tentang

44

Pedum

Penyusunan

APBD

Tahun

2015

dilakukan

paling

lambat


pernyataan

“Tepat/Tidak

Tepat

pada

kolom

yang

tersedia. 3)Isikan

atau

tuliskan

nomor

dan

tanggal

penetapan

Perda

APBD.

16. Keberadaan

Perda

tentang

pengelolaan

keuangan

daerah

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah. 2)Tuliskan pernyataan “Ada atau Tidak ada” pada kolom yang tersedia. 3)Isikan

atau

tuliskan

nomor

dan

tanggal

perda

atau



dari

seluruh

SKPD.

Contoh

Belanja

pelayanan

dasar


data

belanja

Pertanggungjawaban

pelayanan

Keuangan

dasar

Kepala

dari

Daerah

yang

Laporan telah

diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bapedda atau instansi terkait. 2)Dapatkan pula data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun 2015. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya. 45

18. Belanja Untuk Urusan Pendidikan Dan Kesehatan Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen)

dari

belanja

daerah,

sesuai

amanat

peraturan


secara

mengalokasikan

konsisten anggaran

dan

berkesinambungan

kesehatan

minimal

10%

harus (sepuluh


171

ayat

(2)

Undang-Undang

36

Tahun

2009

tentang

untuk

urusan


data

belanja

pelayanan

dasar


Belanja

per

urusan

kedalam

kolom

yang

sudah

tersedia.

19. Keberadaan Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik. 2)Tuliskan

pernyataan

“Ada/Tidak

Ada

pada

kolom

yang

tanggal

perda

atau

tersedia. 3)Isikan

atau

tuliskan

nomor

dan


20. Rasio PNS terhadap penduduk

46

Perbandingan antara jumlah PNS terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah provinsi. Idealnya persentase jumlah PNS adalah dua

atau

tiga

persen

dari

jumlah

penduduk.

Hal

dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara

tersebut

beban kerja

dengan kuantitas dan kualitas aparat yang bertanggung jawab melaksanakannya. Di samping variabel jumlah penduduk, faktor luas

wilayah,

karakteristik

daerah

dan

kondisi

APBN/APDB


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


database yang

administrasi

kepegawaian


lingkungan

pemerintah


memberikan

potret


kondisi

kepegawaian

terakhir


bukti

dilaksanakan

kepemilikan

pemerintah

Sistem

daerah

Kepegawaian

dari

Badan

Ada

pada

yang

Kepegawaian

Daerah. 2)Tuliskan

pernyataan

“Ada/Tidak

kolom

yang

tersedia.

22. Jumlah Pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007 47

Perangkat

Daerah


dibentuk

pertimbangan

Daerah.

Pemerintah.

masing-masing

karakteristik,

Organisasi


oleh

Perangkat

Daerah

potensi,

Daerah

dan

ditetapkan

setempat dengan berpedoman kepada Pengendalian

organisasi

perangkat

daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data dari Biro Organisasi atau instansi terkait. 2)Isikan dan rinci jumlah per SKPD data tersebut pada kolom yang sudah tersedia.

23. Jumlah PERDA yang ditetapkan pada tahun 2015 Produk Hukum Daerah berdasarkan Permendagri No 16 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi permendagri NO. 1 tahun 2014 tentang daerah

Pembentukan yang

Produk

diterbitkan

Hukum

oleh

Daerah

kepala

adalah

daerah

peraturan

dalam

rangka


data

jumlah

Perda

yang

ditetapkan

dalam

tahun



ayat

(2)

Pasal

Pembentukan

penyusunan

Prolegda

disepakati

menjadi

14


Permendagri Hukum

Daerah

pemerintah dan

No.

1

Tahun

bahwa

daerah

ditetapkan

dan

dalam

2014 Hasil DPRD rapat

paripurna DPRD. Prosedur pengisian: 48

1)Dapatkan 2015

data

dari

jumlah

Biro

Raperda

Hukum,

yang

disetujui

Sekretariat

Dewan

DPRD

atau

tahun

instansi

terkait. 2)Dapatkan

pula

data

jumlah

rancangan

perda-perda

yang

diusulkan dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

25. Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan. Prosedur Pengisian : 1)Dapatkan data jumlah Keputusan yang dikeluarkan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD pada tahun 2015 dari Sekretariat Dewan atau instansi terkait. 2)Dapatkan pula data jumlah Keputusan yang dikeluarkan DPRD pada

tahun

2015

dari

Sekretariat

Dewan

atau

instansi

pada

capaian


rumus

tersebut

dan

isikan

kinerjanya.

26. Keputusan Bupati Penilaian pengambilan

IKK

yang ini

keputusan

ditindaklanjuti terkait oleh

aspek

kepala

efektivitas

daerah

beserta

proses tindak

lanjut pelaksanaan keputusan. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data jumlah Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.

49

2)Dapatkan

pula

data

jumlah

Keputusan

Bupati

yang

dikeluarkan pada tahun 2015 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

27. Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti. Penilaian

IKK

pengambilan

ini

terkait

keputusan

oleh

aspek

kepala

efektivitas

daerah

proses

beserta

tindak

lanjut pelaksanaan keputusan. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data jumlah Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait. 2)Dapatkan

pula

data

jumlah

Peraturan

Bupati

yang


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


pembatalan

perda

diatur

dalam

Bab

VII

Peraturan


mengenai perda-perda yang dibatalkan dari


pula

data

perda-perda

yang

dikirimkan

untuk

dievaluasi dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

50

4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

29. Keberadaan PERDA/Perbup terkait dengan konsultasi publik Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintahan

daerah

dengan

masyarakat

atas

penetapan

kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang konsultasi publik dalam rangka penyusunan kebijakan daerah. 2)Sebutkan legal formalnya. 3)Isikan

atau

tuliskan

nomor

dan

tanggal

perda

atau



bukti

kepemilikan

media

informasi

yang

dilaksanakan pemerintah daerah dan telah ditetapkan dengan Perda

adatu

Peraturan

Bupati

dari

Dinas

Komunikasi

dan

Informasi, Biro Humas atau instansi terkait. 2)Tuliskan

pernyataan

“Ada/Tidak

Ada

pada

kolom

yang

tersedia.


data

realisasi

Dana

perimbangan

dalam

Laporan

Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait. 2)Dapatkan pula anggaran dana perimbangan (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban

51

Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


data

total

realisasi

belanja

langsung

dalam

Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait. 2)Dapatkan

pula

data

realisasi

Dana

Alokasi

Umum

dalam


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


data

realisasi

total

belanja

langsung

dalam


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

52


data

jumlah

Laporan

Realisasi


oleh

realisasi

BPK

Anggaran

Keuangan tahun

Pendapatan

Kepala

2015

Asli

pada

Daerah

dari

Daerah

BPKAD

Laporan

yang

atau

telah

instansi


Laporan

Realisasi


oleh

BPK

Anggaran

Keuangan tahun

Kepala

2015

pada

Daerah

dari

BPKAD

Laporan

yang

telah

atau

instansi

pada

capaian


rumus

tersebut

dan

isikan

kinerjanya.


tahun

anggaran

2015

dari

BPKAD

atau

instansi

BPK

mengenai

terkait. 2)Dapatkan

pula

kesimpulan

hasil

pemeriksa


daerah

tahun

anggaran

2014

dari

BPKAD

atau

instansi terkait. 3) Isikan data tersebut pada kolom yang ada.


data

jumlah

SILPA

dalam

Laporan

Realisasi

Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait. 53

2)Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam

Laporan


oleh

BPK


Anggaran Kepala

2015

dari

pada

Daerah BPKAD

Laporan

yang

telah

atau

instansi

pada

capaian


rumus

tersebut

dan

isikan

kinerjanya.


Laporan


oleh

BPK


Anggaran Kepala

2015

dari

pada

Daerah BPKAD

Laporan

yang

telah

atau

instansi

pada

capaian


rumus

tersebut

dan

isikan

kinerjanya.


terhadap

Daerah

tahun

Laporan anggaran


yang

telah

Keuangan

Kepala

ditindaklanjuti

pemda, data didapat dari inspektorat Provinsi atau instansi terkait. 2)Dapatkan pula jumlah seluruh rekomendasi/temuan BPK RI per 31 Desember 2015 dari Inspektorat Provinsi atau instansi terkait. 54

3)Isikan data tersebut pada kolom yang ada.


data

jumlah

Laporan


oleh

BPK

realisasi


Pendapatan

Anggaran Kepala

2015

dari

Asli

pada

Daerah BPKAD,

Daerah Laporan

yang

telah

Bappeda

atau


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


Keuangan

Kepala

Daerah

yang

telah


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

41. Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2015. Prosedur pengisian : 1)Dapatkan data jumlah Penghargaan yang diterima oleh Pemda dari pemerintah, data berasal dari Biro Humas, protokol Setda Pemerintah Provinsi. 55

2)Tuliskan

nama

dan

jenis

penghargaan

yang

diterima

pada

kolom LPPD.


fotokopi

peraturan

daerah

yang

mengatur


hasil

atau

pernyataan

capaian

kinerja

pada

kolom

(nilai

izin

Capaian Kinerja.


data

jumlah

izin

investasi


56

PETUNJUK PENGISIAN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN


masing-masing

SKPD

berdasarkan

RKP

tahun

2015


pula

data

jumlah

program

nasional

per

urusan


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


data

yang

SOP-SOP

ditetapkan

teknis oleh

sesuai

dengan

pemerintah

cq

kebijakan

Kementerian/


3. Jumlah PERDA



SKPD


urusan

berdasarkan

Peraturan

masingMenteri


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya. 57


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian



nama

jabatan

fungsional

pada

kolom

yang

Daftar

Urut

tersedia.


data

jumlah

PNS

per

urusan

pada


pula

data

jumlah

total

seluruh

PNS

per

31


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


Syarat

pengangkatan

PNS

dalam

jabatan

struktural


diatur

PNS Dalam


data

jumlah

Pejabat

yang

memenuhi

syarat


masing-masing

SKPD.

(apabila

jabatan

diisi

tidak


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian



pengangkatan

PNS

dalam

jabatan

struktural


diatur

PNS Dalam

Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Th 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002. Prosedur pengisian : 1)Dapatkan data per

urusan

jumlah Pejabat yang memenuhi kepangkatan

berdasarkan

Daftar

Urut

Kepangkatan

(DUK)


59


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian



data

dokumen

perencanaan

SKPD

(RENSTRA

SKPD,


pernyataan

“ada/Tidak

ada”

pada

kolom

yang

tersedia.


data

program

RKPD

per

urusan

yang

diakomodir


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


data

Program

RENJA

RKPD

per

urusan

yang


pula

data

jumlah

Program

dalam

RKA

SKPD

per


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya. 60


data

Program

RENJA

RKPD

per

urusan

yang


pula

data

jumlah

Program

dalam

DPA

SKPD

per


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


yang

telah

diaudit

oleh

BPK

dari

SKPD

yang


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

dalam

Laporan

kinerjanya.


data

Realisasi

realisasi

Anggaran

pada

belanja

modal

Laporan

Pertanggungjawaban


pula

data

realisasi

total

belanja

SKPD

dari


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

61


data

realisasi

belanja

pemeliharaan

dalam


pula

data

Laporan

realisasi

Realisasi

Pertanggungjawaban

Keuangan

belanja

barang

Anggaran

pada

Kepala

Daerah

dan

jasa

Laporan

yang

telah


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


data

realisasi

belanja

pemeliharaan

dalam


pula

data

total

realisasi

belanja

SKPD

dalam


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


2)Tuliskan

pernyataan

“ada/Tidak

ada”

pada

kolom

yang

tersedia.


adalah

dan

kegiatan

pelaporan

untuk

hasil

melakukan

pendataan

pendataan,

barang

milik


akuntansi,

termasuk

dalam

Standar

Akuntansi


pernyataan

“ada/Tidak

ada

pada

kolom

yang

tersedia.


pula

Asset

yang

dikuasai

SKPD

dalam

satuan


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


63


pernyataan

“ada/Tidak

ada

pada

kolom

yang

tersedia.


Kepuasan

kepuasaan

Masyarakat

terhadap

suatu

yang

layanan

dimaksud kepada

adalah

survey

masyarakat

yang


berguna

untuk

mengukur

kepuasan

masyarakat

atau


pernyataan

“ada/tidak

ada”

pada

kolom

yang

tersedia.

64

PETUNJUK PENGISIAN PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN “Prosedur

pengisian

disajikan

hanya

untuk

sebagian

menghitung

urusan

saja

capaian

kinerja

sedangkan

urusan

lainnya dapat mencontoh pada prosedur pengisian yang ada, karena pada prinsipnya untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator kinerja menggunakan prosedur yang sama”.

1. URUSAN PENDIDIKAN a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dari

Daftar

atau Laporan yang terdapat pada

Dinas Pendidikan 2) Dapatkan pula data jumlah anak usia 4 – 6 tahun 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya b. Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (buta aksara) Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis dari

Daftar


pada Dinas Pendidikan 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya c. Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SD/MI/Paket A; SMP/MTs/Paket B; SMA/SMK/MA/Paket C Prosedur pengisian: 65

1) Dapatkan data jumlah siswa usia 7-12 tahun

di jenjang

SD/MI/Paket A; SMP/MTs/Paket B; SMA/SMK/MA/Paket C dari Daftar

atau

Laporan

yang

terdapat

pada

Dinas

Pendidikan 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya. d. Angka

Putus

Sekolah

(APS)

jenjang

SD/MI,

SMP/MTs,

dan

SMA/SMK/MA Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dari

Daftar

atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan 2) Dapatkan pula data jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya e. Angka

Kelulusan

(AK)

jenjang

SD/MI,

SMP/MTs,

dan

SMA/SMK/MA Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

jumlah

lulusan

SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dari

pada

Daftar

jenjang

SD/MI,

atau Laporan yang

terdapat pada Dinas Pendidikan 2) Dapatkan pula data jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang

SD/MI,

SMP/MTs,

dan

SMA/SMK/MA

tahun

pada ajaran

sebelumnya 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya f. Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI dan SMP/MTs 66

Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dari

Daftar

atau Laporan yang

terdapat pada Dinas Pendidikan 2) Dapatkan pula data jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs, tahun ajaran sebelumnya 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya g. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV dari

Daftar


Pendidikan 2) Dapatkan

pula

data

jumlah

guru

SD/MI,

SMP/MTs,

dan

SMA/SMK/MA 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

2. URUSAN KESEHATAN a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Definisi Operasional : Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan kesehatan rujukan

definitif terlatih

(Polindes,

sesuai pada

dengan

tingkat

Puskesmas,

standar

oleh

pelayanan Puskesmas

tenaga

dasar

dan

PONED,Rumah

Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Sumber data berasal dari SIMPUS, SIRS dan Laporan Audit Maternal dan Perinatal (AMP). Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

jumlah

penanganan difinitif

komplikasi

kebidanan

yg

mendpt

di satu wilayah kerja pd kurun

waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS, Laporan Audit 67

Maternal Perinatal (AMP) dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan 2) Dapatkan pula data jumlah

ibu dgn komplikasi kebidanan

di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Definisi

operasional:

pertolongan

persalinan

Ibu

bersalin

oleh

tenaga

yang

mendapat

kesehatan

yang

memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.Sumber data berasal dari SIMPUS dan SIRS,

tidak

termasuk

pelayanan

yang

dilakukan

oleh

swasta. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

jumlah

ibu

bersalin

yg

ditolong

oleh

tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya c. Cakupan

Desa/kelurahan

Universal

Child

Immunization

(UCI). Pengertian : UCI (Universal Child Immunization) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (011 bulan), Ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar. Definisi

operasional

: Cakupan

Desa/Kelurahan

Universal

Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. 68

Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

jumlah

desa/kelurahan

UCI

dari

data

SIMPUS, SIRS dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh desa/kelurahan 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya d. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan. Definisi operasional : balita gizi buruk yang ditangani di

sarana

pelayanan

kesehatan

sesuai

tatalaksana

gizi

buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sumber

data

R-1

/gizi,

LB3-SIMPUS,

SIRS,

W-1

(laporan

wabah KLB), laporan KLB gizi buruk Puskesmas, dan atau Rumah Sakit. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

perawatan

di

jumlah sarana

balita

gizi

pelayanan

buruk

kesehatan

wiliyah kerja pd kurun wkt tertentu

mendapat di

satuan

dari data SIMPUS,

SIRS, laporan R1 Gizi, LB3, laporan gizi buruk dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA. Angka

penemuan

Detection

Rate

pasien

baru

(CDR)adalah

TBC

BTA

positif

persentase

jumlah

atau

Case

penderita

baru TBC BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah

perkiraan

kasus/penderita

baru

TB

BTA

positif

69

dalam

wilayah

tertentu

dalam

waktu

satu

tahun.

Sumber

data Pelaporan TB : TB 07, 08, dan 11. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja

selama 1 thn

dari data SIMPUS, SIRS, laporan TB 07,08,11, Laporan W2, Form pelacakan FP.1 dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan. 2) Dapatkan pula data jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun wkt yang sama 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Definisi

operasional

:

Persentase

penderita

DBD

yang

ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu)

tahun

dibandingkan

dengan

jumlah

penderita

DBD

yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Sumber data berasal dari SIMPUS, SIRS, KDRS, dan KD-DBD (+) Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

jumlah

penderita

sesuai SOP di satu wil. Kerja

DBD

yang

ditangani

selama 1 thn dari data

SIMPUS, SIRS, Laporan W2, Form pelacakan FP.1 dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan 2) Dapatkan pula data jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun wkt yang sama 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya g. Cakupan

pelayanan

kesehatan

rujukan

pasien

masyarakat

miskin. Definisi Operasional: Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin (kasus baru dan lama) di sarana kesehatan strata 70

pertama (puskesmas)di satu

wilayah kerja tertentu pada

kurun waktu tertentu. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 dari data Laporan Dinkes dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh maskin di Provinsi ybs. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya h. Cakupan kunjungan bayi Definisi Operasional: Cakupan bayi (anak berumur 29 hari s/d 11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan

standar

oleh

dokter,

bidan,

dan

perawat

yang

memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali

disatu

wilayah

tertentu.sumber data

kerja

pada

kurun

waktu

berasal dari SIMPUS (kohort bayi),

SIRS dan klinik. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan pelayanan

data

jumlah

kesehatan

kunjungan

sesuai

standar

bayi di

memperoleh

satu

wilayah

kerja pd kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS, dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan. 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

dilakukan

melalui

kinerjanya

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP a. Penanganan sampah Kriteria

adalah

Penanganan

sampah

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah rumah tangga 71

ke

TPA

secara

berkala

minimal

2

(dua)

kali

seminggu,

yang

ditangani

pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

mengenai

volume

sampah

dari Dinas Lingkungan Hidup atau unit yang terkait. 2) Dapatkan pula data mengenai volume produksi sampah dari Dinas Lingkungan Hidup atau unit yang terkait. 3) Dapatkan juga data pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dalam 1 hari (M3). 4) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 5) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya b. Kebersihan Kriteria pasar tradisional tergolong baik sesuai Adipura antara

lain

:

pasar

sudah

memiliki

sanitasi,

TPS, pengelompokkan los pedagang, dan

memiliki

terdapat saluran

drainase. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

mengenai

baik

berdasarkan

tergolong

Jumlah

pasar

kriteria

tradisional

tergolong

baik

sesuai dengan kriteria Adipura dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pasar atau unit yang terkait. 2) Dapatkan

pula

tradisional

data yang

mengenai berada

Jumlah pada

seluruh

pasar

Kabupaten

yang

bersangkutan (menghitung jumlah pasar tradisional dan pasar

tradisioanl

kriteria

Adipura

yang

berada

di

kecamatan). 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

c. Tempat pembuangan sampah (TPS)

72

Jumlah penduduk yang terlayani dalam sistem penanganan sampah

terhadap

total

jumlah

penduduk

di

kabupaten

tersebut. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

mengenai

jumlah

daya

tampung

Tempat

Pembuangan Sampah (TPS) dari Dinas Lingkungan Hidup per RT/RW/kecamatan atau Dinas yang membidangi pengelolaan Persampahan. 2) Dapatkan pula data mengenai jumlah penduduk yang berada pada kabupaten yang bersangkutan. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya. d. Penegakan hukum lingkungan Penegakan dan/

kasus

atau

hukum

akibat

pengrusakan

ditindaklanjuti.

adanya

dugaan

lingkungan

Peraturan

Menteri

pencemaran

hidup

Negara

yang

Lingkungan

Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkunagn Hidup daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

mengenai

jumlah

kasus

lingkungan

yang

ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup atau atau unit yang terkait. 2) Dapatkan

pula

data

mengenai

jumlah

kasus

lingkungan

yang harus ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda atau unit yang terkait 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM a. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Prosedur pengisian:

73

1) Dapatkan data panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang dengan kriteria bahwa setiap ruas jalan harus memiliki

kerataan

kendaraan

untuk

permukaan

dapat

jalan

dilalui

yang

oleh

memadai

kendaraan

bagi

dengan

cepat, aman, nyaman, memiliki drainase, memiliki ramburambu

lalu

bersumber

lintas,

dari

dan

Dinas

memiliki

Pekerjaan

penerangan.

Umum

atau

unit

Data yang

terkait. 2) Dapatkan pula data panjang seluruh jalan kabupaten. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya. b. Irigasi kabupaten dalam kondisi baik. 1) Dapatkan data luas irigasi kabupaten kondisi baik dari Dinas

Pekerjaan

Kriterianya

Umum

adalah

atau

kemampuan

unit jaringan

yang

terkait.

untuk

membawa

sejumlah air dari sumbernya ke petak-petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tanam yang telah ditetapkan (data per kecamatan). 2) Dapatkan pula data luas seluruh irigasi kabupaten 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya c. Rumah Tangga Per Sanitasi Kriterianya

rumah

tangga

kurangnya

mempunyai

pembuangan

tinja,

yang

akses

pembuangan

sanitasinya

fasilitas air

limbah

sekurang-

air

bersih,

(air

bekas),

pembuangan sampah. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data mengenai jumlah rumah tangga bersanitasi dari Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait. 2) Dapatkan pula data mengenai jumlah seluruh rumah tangga di kabupaten tersebut 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 74

4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya d. Kawasan Kumuh Kawasan

kumuh

adalah

wilayah

yang

mempunyai

kegiatan

utama (tempat permukiman, pemusatan, distribusi pelayanan sosial

dan

ekonomi)

namun

tidak

sesuai

dengan

susunan

fungsi kawasan. kawasan kumuh dikelompokkan berdasarkan beberapa tata

letak

kepadatan air

kriteria

yaitu

bangunan,

bangunan,

bersih,

kepadatan keadaan

keadaan

pembuangan

penduduk

eksisting,

konstruksi,

ventilasi,

jalan,

limbah

drainase,

manusia,

dan

pemakaian pembuangan

sampah. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data mengenai luas kawasan kumuh di kabupaten tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum atau Bappeda atau unit yang terkait. 2) Dapatkan pula data mengenai luas wilayah di kabupaten tersebut. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

5. URUSAN TATA RUANG Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah

kabupaten

yang

digunakan

untuk

kepentingan

masyarakat secara umum, ditargetkan terpenuhinya RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kabupaten. Kriteria mengacu pada

Peraturan Menteri

Pekerjaan

Umum

No.

05/PRT/M/2008

tentang Pedoman Penyediaan dan Pemamfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

pula

data

mengenai

jumlah

luas

RTH

yang

tersedia di kabupaten tersebut. 75

2) Dapatkan pula data RTH publik yang seharusnya (sebesar 20 persen dari luas wilayah kabupaten tersebut). 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN a. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD Prosedur pengisian: 1) IKK

ini

rumus

capaian

persamaan

kinerjanya tetapi

diisi

tidak

pernyataan

menggunakan

“ada

atau

tidak

ada”); 2) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta. 3) Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja. b. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

mengenai

Jumlah

program

RKPD

tahun


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

7.

URUSAN PERUMAHAN a. Rumah tangga pengguna air bersih Proporsi

jumlah

penduduk

yang

mendapatkan

akses

air

bersih terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Kriteria keperluan

air

Bersih

sehari-hari

adalah

air

(cuci,

yang

mandi

digunakan dan

minum)

untuk yang 76

kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah

dimasak

yang

dapat

berasal

dari

sumber

air

permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan, sumur yang

lokasi

penampungannya

berjarak

meter dari septic tank, dan air

kurang

lebih

20

yang memenuhi baku mutu

tertentu sebagai air baku untuk air minum. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data mengenai Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di kabupaten tersebut dari Dinas Perumahan atau Dinas Pengelola Sumber Daya Air atau unit yang terkait. 2) Dapatkan

pula

data

Jumlah

seluruh

rumah tangga

di

kabupaten tersebut. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

b. Lingkungan pemukiman kumuh Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data mengenai jumlah rumah tangga pengguna air bersih di kabupaten tersebut dari Dinas Perumahan atau Dinas Pengelola Sumber Daya Air atau unit yang terkait. 2) Dapatkan

pula

data

Jumlah

seluruh

rumah tangga

di


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

77

c. Rumah layak huni Rumah

layak

huni

adalah

rumah

yang

memenuhi

kriteria/persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya (ada ventilasi,

penerangan

serta

lantai

yang

terbuat

dari

tanah). Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data mengenai jumlah rumah layak huni di kabupaten

tersebut

dari

Dinas

Perumahan

atau

unit

yang terkait. 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh rumah

di kabupaten

tersebut. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

8.

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA a. Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) Lokasi yang dipergunakan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas

seni,

tari,

dsb

yang

fasilitasnya

milik

pemerintah. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data mengenai Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten tersebut dari Dinas Dispora atau unit yang terkait. 2) Dapatkan

pula

data

Jumlah

seluruh

penduduk

di

kabupaten tersebut. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

9.

URUSAN PENANAMAN MODAL Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 78

Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data mengenai nilai realisasi PMDN tahun 2015 di kabupaten tersebut dari Dinas Penanaman Modal, PTSP atau unit yang terkait. 2) Dapatkan pula data nilai realisasi PMDN tahun 2014 di kabupaten tersebut. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

10. URUSAN KOPERASI DAN UKM a. Koperasi Aktif Koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data mengenai koperasi aktif di kabupaten tersebut dari Dinas Penanaman Modal, PTSP atau unit yang terkait. 2) Dapatkan pula data nilai jumlah seluruh koperasi di kabupaten tersebut. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL a. Kepemilikan KTP perbandingan terhadap

penduduk

penduduk

yang

usia

17

telah tahun

wajib ke

memiliki

atas

dan

KTP atau

sudah/pernah menikah. Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data jumlah penduduk yang memiliki KTP di kabupaten tersebut dari Dinas/Bagian Dukcapil, atau unit yang terkait. 79

2) Dapatkan pula data jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) di kabupaten tersebut. 1) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 2) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya b. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Akta

kelahiran

pencatatan

merupakan

sipil

yang

salah

satu

meregristrasi

dokumen

setiap

hasil

kelahiran

sebagai peristiwa kependudukan. Setiap kelahiran wajib dilaporkan

oleh

pelaksana)

di

penduduk tempat

kepada

pemerintah

(instansi

peristiwa

kelahiran

terjadinya

paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Definisi operasionalnya adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan. Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

jumlah

di

kabupaten

Kelahiran

penduduk

yang

tersebut

memiliki

dari

Akta

Dinas/Bagian

Dukcapil, atau unit yang terkait. 2) Dapatkan

pula

data

jumlah

seluruh

penduduk

di


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja atau penduduk usia kerja (15-64 thn). Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Prosedur pengisian :

80

1) Dapatkan

data

jumlah

angkatan

kerja

di

kabupaten

tersebut dari Dinas Tenaga kerja atau unit yang terkait (sudah memiliki Kartu Pencari Kerja/Kartu Kuning). 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk usia 15 s.d 64 tahun di kabupaten tersebut. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

13. KETAHANAN PANGAN Ketersediaan pangan adalah tersediannya pangan dari hasil produksi

dalam

negeri

dan/atau

sumber

lain.

Berfungsi

menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk

dari

keamanannya. keledai,

segi Jenis

kacang

kauntitas, pangan

tanah,

kualitas,

utama

kacang

yakni

hijau,

ubi

keragaman padi,

dan

jagung,

kayu

dan

ubi

jalar. Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) di kabupaten tersebut dari Dinas Ketahanan Pangan/Bulog atau unit yang terkait. 2) Dapatkan

pula

data

jumlah

penduduk

di

kabupaten


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data pekerja perempuan di lembaga pemerintah di

kabupaten

tersebut

dari

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan atau Dinas Ketenagakerjaan.

81

2) Dapatkan pula data Jumlah pekerja perempuan (PNS dan Non PNS/Swasta) di kabupaten tersebut. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

15. URUSAN KB & KS a. Proporsi antara jumlah peserta KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS). Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 -49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga ) kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20 – 35 tahun dan usia diatas 35 tahun. Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data jumlah peserta program KB aktif per kecamatan di kabupaten tersebut dari BKKBN. 2) Dapatkan pula data jumlah pasangan usia subur (PUS) per kecamatan di kabupaten tersebut. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya. b. Rasio

petugas

lapangan

KB/penyuluh

KB

(PLKB/PKB)

disetiap desa/kelurahan. Perbandingan antara jumlah desa/kelurahan dengan jumlah PLKB/PKB

secara

Nasional

adalah

antara

4-5

desa/kelurahan untuk 1 (satu) petugas. Petugas

Lapangan

Keluarga

Berencana

(PLKB)

adalah

pegawai Negeri Sipil (PNS)atau non PNS yang diangkat oleh

pejabat

jawab

berwenang

untuk

pelaporan, Penyuluh fungsional

melaksanakan

evaluasi Keluarga PNS

yang

dan

diberi

tugas,tanggung

penyuluhan,

pengembangan

Berencana

yang

mempunyai

pelayanan,

KB.

Sedangkan

(PKB)

adalah

tugas,

tanggung

jabatan jawab

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang 82

sebagai pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan,pelayanan,

pelaporan,

evaluasi

dan

pengembangan program Keluarga Berencana Nasional. Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data jumlah desa atau kelurahan di kabupaten tersebut dari BKKBN. 2) Dapatkan pula data jumlah PLKB atau PKB di kabupaten tersebut. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

darat

di

capaian

kinerjanya.

16. URUSAN PERHUBUNGAN Angkutan darat Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

jumlah

angkutan

kabupaten

tersebut dari Dinas Perhubungan atau organda. 2) Dapatkan pula data jumlah penumpang angkutan darat di kabupaten tersebut. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a. Web site milik pemerintah daerah Prosedur pengisian : 1) Dapatkan informasi mengenai website milik pemerintah daerah yang dikelola oleh Bagian Humas (Setda) atau Dinas/Badan/Kantor Komunikasi dan informatika. 2) Isikan pada lampiran suplemen aspek tingkat capaian SPM

dengan

website

dan

isian

“Ada”

“tidak”

bila

bila

pemda pemda

telah tidak

memiliki memiliki

website. b. Pameran/expo 83

Kegiatan Pameran atau Expo yang diselenggarakan oleh pemda

baik

di

daerahnya

maupun

di

daerah

lain

(Penyelenggara). Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

jumlah

pameran

yang

diselenggarakan

selama tahun 2015 oleh pemda di Bagian Humas (setda) atau Dinas/Badan/Kantor Komunikasi dan Informatika. 2) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 18.URUSAN PERTANAHAN a. Lahan bersertifikat Lahan

yang

dimiliki

pemerintah

daerah

(bukan

lahan

milik

pemda

yang

lahan

yang

umum). Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

seharusnya

luas

lahan

bersertifikat

bersertifikat

di

dan

Badan

luas

Pertanahan

Nasional

Kabupaten yang bersangkutan. 2) Isikan

perhitungan

IKK

dengan

menggunakan

rumus

yang ada . 3) Masukan

hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian

kinerja dalam satuan persentase. b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kasus

tanah

Negara

atau

sengketa

antar

pemerintah

daerah dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dengan masyarakat. Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

kasus

menyangkut

permasalahan

tanah

negara dan data kasus yang telah terselesaikan di Sekretariat Daerah/Bagian Pemerintahan. 2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase. 84

c. Penyelesian Ijin Lokasi Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data permohonan perijinan lokasi dan data perijinan

lokasi

yang

disetujui

di

Sekretariat

Daerah/PTSP. 2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

19.KESATUAN BANGSA DAN POLITIK a. Kegiatan pembinaan politik daerah Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data jumlah kegiatan politik selama tahun 2015 di Kantor Kesbanglinmas. 2) Isikan

pada

kegiatan

kolom

pembinaan

capaian

kinerja

dengan

jumlah

daerah

dalam

satuan

politik

kali. b. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

jumlah

kegiatan

pembinaan

terhadap


pada

kegiatan

kolom

pembinaan

capaian

kinerja

terhadap

LSM,

dengan Ormas,

jumlah dan

OKP

dalam satuan kali.

20.OTONOMI DAERAH a. Sistim Informasi Manajemen Pemda Prosedur Pengisian : 1) Dapatkan Pemda

data

yang

jumlah

sistem

diimplementasikan

informasi di

Pemda

manajemen melalui

sekretariat daerah dan BPKD.

85

2) Isikan

pada

system

kolom

capaian

informasi

kinerja

manajemen

dengan

jumlah

pemda

yang

dimplementasikan di pemda dalam satuan buah. b. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Prosedur Pengisian : 1) Dapatkan data indeks kepuasan layanan masyarakat di sekretariat daerah dan BPKD. 2) Isikan pada kolom capaian kinerja sistem

informasi

manajemen

dengan jumlah pemda

yang

dimplementasikan di pemda dalam satuan buah.

21.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA a. PKK aktif Prosedur Pengisian : 1) Dapatkan

data

jumlah

PKK

per

desa/kelurahan/

kecamatan yang ada di pemda dan jumlah PKK yang aktif

(dibina)

di

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa. 2) Isikan

perhitungan

IKK

dengan

menggunakan

rumus

yang ada. 3) Masukan

hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian

kinerja dalam satuan persentase. b. Posyandu Prosedur Pengisian : 1) Dapatkan data jumlah posyandu dan jumlah posyandu per desa/kelurahan yang aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2) Isikan

perhitungan

IKK

dengan

menggunakan

rumus


hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian

kinerja dalam satuan persentase.

22.SOSIAL

86

a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Prosedur Pengisian : 1) Dapatkan data jumlah sarana sosial di Dinas Sosial. 2) Masukan jumlah sarana sosial kolom capaian kinerja dalam satuan buah. b. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami

disfungsi

secara

fisik,psikologis,ekonomi,

sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

kesejahteraan

jumlah

sosial

penyandang

(PMKS)

dan

data

masalah PMKS

yang

tertangani di Dinas Sosial. 2) Isikan

hasil

perhitungan

IKK

dengan

menggunakan

rumus yang ada. 3) Masukan

hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian

kinerja dalam satuan persentase. c. PMKS yg memperoleh bantuan sosial Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

kesejahteraan

jumlah

sosial

penyandang

(PMKS)

yang

masalah seharusnya

memperoleh bantuan social dan data PMKS yang telah memperoleh bantuan sosial di Dinas Sosial. 2) Isikan

hasil

perhitungan

IKK

dengan

menggunakan


hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian


23.URUSAN BUDAYA a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya Prosedur Pengisian :

87

1) Dapatkan

data

jumlah

penyelenggaraan

seni

dan

budaya selama tahun 2015 di Dinas Pariwisata. 2) Isikan

hasil

perhitungan

IKK

dengan

menggunakan


hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian

kinerja dalam satuan persentase. b. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

jumlah

sarana

penyelenggaraan

seni

dan budaya di Dinas Pariwisata. 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan

hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian

kinerja dalam satuan. c. Benda,

Situs

dan

Kawasan

Cagar

Budaya

yang

dilestarikan Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

jumlah

benda,

situs,

dan

kawasan

cagar budaya di Dinas Pariwisata. 2) Masukan

jumlah

benda,

situs,

dan

kawasan

cagar

budaya yang dilestarikan pada kolom capaian kinerja dalam satuan buah.

24.URUSAN STATISTIK a. Buku ” kabupaten dalam angka” Prosedur Pengisian : 1) Dapatkan buku kabupaten dalam angka tahun 2015 di Kantor Statistik atau Bappeda. 2) Masukan telah

ke

kolom

memiliki

capaian

buku

kinerja,

kabupaten

apabila

dalam

angka

pemda tahun

2015 isikan “Ada” dan apabila belum isikan “Tidak”. b. Buku ”PDRB kabupaten” Prosedur Pengisian :

88

1) Dapatkan buku PDRB kabupaten tahun 2015 di Kantor Statistik atau Bappeda. 2) Masukan telah

ke

kolom

memiliki

capaian

buku

PDRB

kinerja, kabupaten

apabila

pemda

dalam

angka

tahun 2015 isikan “Ada” dan apabila belum isikan “Tidak”.

25.URUSAN KEARSIPAN a. Pengelolaan arsip secara baku Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

jumlah

SKPD

dan

jumlah

SKPD

yang

menerapkan pengelolaan arsip secara baku di Kantor arsip daerah. 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan

hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian

kinerja dalam satuan persentase. b. Peningkatan SDM pengelola pengarsipan Prosedur pengisian : 1) Dapatkan petugas

data

jumlah

pengelola

kegiatan

pengarsipan

pembinaan di

kepada

Kantor

arsip

daerah. 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan

hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian


26.URUSAN PERPUSTAKAAN a. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data jumlah koleksi judul buku dan koleksi jumlah buku di perpustakaan daerah. 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 89

3) Masukan

hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian

kinerja dalam satuan persentase. b. Pengunjung perpustakaan Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data jumlah pengunjung perpustakaan selama tahun

2015

dan jumlah

populasi

orang

yang

harus

dilayani di perpustakaan daerah. 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan

hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian


URUSAN PILIHAN 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN a. Produksi perikanan Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data jumlah realisasi produksi perikanan baik darat

maupun

laut

(ton)

dan

data

target

produksi

perikanan (ton) daerah di Dinas Perikanan dan Kelautan 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase. b. Konsumsi ikan Prosedur pengisian 1) Dapatkan data jumlah rata-rata konsumsi ikan (kg) dan data

target

ekspor

hasil

perikanan

daerah

di

Dinas

Perikanan dan Kelautan 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

2. URUSAN PERTANIAN 90

a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Prosedur pengisian 1) Dapatkan

data

produktivitas

padi

atau

bahan

pangan

utama local lainnya dan total luas areal tanaman pada atau

bahan

pangan

utama

local

lainnya

di

Dinas

Pertanian 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada . 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase. b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Prosedur pengisian 1) Dapatkan

data

total

PDRB

tahun

2015

dan

data

PDRB

khusus sektor pertanian di Kantor Statistik. 2) Isikan data pada perhitungan IKK

dengan menggunakan

rumus yang ada. 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

3. URUSAN KEHUTANAN a. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Prosedur pengisian 1) Dapatkan data total lahan kritis dan lahan kritis yang berhasil direhabilitasi di Dinas Kehutanan. 2) Isikan data pada perhitungan IKK

dengan menggunakan

rumus yang ada . 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

b. Kerusakan Kawasan Hutan Prosedur pengisian 1) Dapatkan data luas kawasan hutan dan luas kerusakan kawasan hutan di Dinas Kehutanan. 91


dengan menggunakan



data

penambangan

luas

liar

area yang


dan di

luas Dinas

Pertambangan dan Energi. 2) Isikan data pada perhitungan IKK

dengan menggunakan

rumus yang ada . 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase b. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Prosedur pengisian 1) Dapatkan

data

total

PDRB

tahun

2015

dan

data

PDRB


dengan menggunakan


5. URUSAN PARIWISATA a. Kunjungan wisata Prosedur pengisian 1) Dapatkan maupun

data

jumlah

mancanegara

kunjungan selama

wisatawan

tahun

2015

nusantara di

Dinas

Pariwisata. 2) Isikan data pada perhitungan IKK

dengan menggunakan

rumus yang ada . 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase. 92


data

total

PDRB

tahun

2015

dan

data

PDRB

khusus sektor pariwisata di Kantor Statistik. 2) Isikan data pada perhitungan IKK

dengan menggunakan



data

total

PDRB

tahun

2015

dan

data

PDRB


dengan menggunakan


b. Pertumbuhan industri secara keseluruhan. Prosedur pengisian 1) Dapatkan data jumlah industri 2015 dan jumlah industri tahun 2006 di Dinas Perindustrian. 2) Isikan data pada perhitungan IKK

dengan menggunakan

rumus yang ada . 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase

7. URUSAN PERDAGANGAN a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Prosedur pengisian

93

1) Dapatkan

data

total

PDRB

tahun

2015

dan

data

PDRB

khusus sektor perdagangan di Kantor Statistik. 2) Isikan data pada perhitungan IKK

dengan menggunakan



data

realisasi

ekspor

(Rp)

dan

realisasi

impor (Rp) di Kantor Statistik atau Dinas Perdagangan. 2) Isikan data pada perhitungan IKK

dengan menggunakan


8. URUSAN TRANSMIGRASI Transmigran swakarsa Prosedur pengisian 1) Dapatkan data jumlah trasmigran dan jumlah transmigran swakarsa

di Dinas Transmigrasi.


dengan menggunakan


94

PETUNJUK PENGISIAN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH KOTA


untuk

membangun

mengurangi,

dan/atau

persyaratan

administratif

baru,

merawat

mengubah,

bangunan

dan

memperluas,

sesuai

persyaratan

dengan

teknis

yang


bangunan

gedung

melalui

mekanisme

penerbitan

izin


gedung,

serta

surat

persetujuan

dan

penetapan

pembongkaran bangunan gedung." Prosedur pengisian: 1)Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur perizinan tentang izin mendirikan bangunan (bukan perda yang mengatur biaya atau restribusinya). 2)Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya. 3)Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

2. Rasio Rumah ber-IMB Perbandingan jumlah seluruh rumah yang memiliki IMB dengan jumlah

total

seluruh

rumah

di

wilayah

kota

dari

tahun

pembentukan daerah sampai dengan 31 Desember 2015. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data jumlah rumah ber IMB sd. akhir tahun (31 Desember 2015) penyusunan LPPD dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan atau instansi terkait. 2)Dapatkan pula data jumlah seluruh rumah sd. akhir tahun penyusunan LPPD. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada 95

4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

3. Keberadaan PERDA RTRW. Aspek yang dinilai mengenai ketentraman dan ketertiban umum daerah terkait Peraturan tentang ketertiban penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang ketertiban penataan ruang. 2)Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya. 3)Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

4. Pengurusan E-KTP Dalam

rangka

Tahun

2011

menindaklanjuti tentang

Kependudukan

dan

Peraturan

Penerapan

Permendagri

KTP

Nomor

Presiden

Berbasis 10

Tahun

Nomor

Nomor 2011

67

Induk tentang

Penertiban Dokumen Pendaftaran Penduduk. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam EKTP pada Dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi terkait. 2)Dapatkan

pula

data

jumlah

penduduk

yang

wajib

ber-KTP

pada

capaian

2013

tentang

sampai akhir tahun (31 Desember 2015). 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

kinerjanya.

5. Biaya KTP Berdasarkan Perubahan

Undang-Undang

atas

Administrasi

Nomor

Undang-Undang Kependudukan

24

Nomor Pada

23

Tahun Tahun

Pasal

2006

79A

tentang

berbunyi: 96

“Pengurusan

dan

penerbitan

Dokumen

Kependudukan

tidak

dipungut biaya”. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur

Pengurusan

dan

penerbitan

Dokumen

Kependudukan

tidak dipungut biaya. 2)Sebutkan legal formalnya. 3)Isikan

atau

tuliskan

nomor

dan

tanggal

perda

atau



bertugas

sebagai

penegak

perda

dan

penyelenggara

ketertiban umum dan kententeraman masyarakat di luar tenaga administrasi/kesekretariatan. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data PNS Satpol PP (PNS) pada tahun penyusunan LPPD pada Kantor Polisi Pamongpraja atau instansi terkait. 2)Dapatkan

pula

data

jumlah

penduduk

sampai

akhir

tahun

penyusunan LPPD. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

7. Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS. Aspek yang dinilai mengenai ketentraman dan ketertiban umum daerah terkait Kebijakan bidang penanganan PSK,PKL,atau PMKS. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang PSK, PKL, atau PMKS. 2)Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya. 3)Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

97

8. Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota. Aspek yang dinilai mengenai ketentraman dan ketertiban umum daerah terkait Kebijakan bidang kebersihan Kota. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang kebersihan Kota. 2)Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya. 3)Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

9. Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007. Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD)

yang

disampaikan

oleh

kepala

daerah

kepada

Pemerintah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret 2015. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

tanda

terima

penyampaian

LPPD

Kota

/Kota

dari

Biro Pemerintah Setda Provinsi. 2)Tuliskan tanggal penyampaian LPPD sesuai tanda terima. 3)Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penyampaian LPPD.

10. Ketepatan

waktu

penyampaian

Laporan

Keuangan

dan

Laporan

kinerja berdasarkan PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

Negara/daerah

(APBN/APBD)

selama

suatu

periode,

disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan yang setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran;Neraca;Laporan Arus Kas; dan (CALK)

Catatan

atas

Laporan

Keuangan.

Laporan

tersebut

disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret. Prosedur pengisian: 98

1)Dapatkan tanda terima penyampaian Lapkeu dari Kementerian Keuangan. 2)Dapatkan tanda terima penyampaian Lakip dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. 3)Tuliskan

pernyataan

Tepat/Tidak

Tepat

pada

kolom

yang


11. Urusan yang sudah diterapkan SPM-nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data masing-masing indikator SPM yang tertuang dalam program per urusan yang sudah diterapkan SPMnya dalam RKA SKPD atau DPA SKPD tahun 2015 sebagai elemen data pengisian IKK tersebut. 2)Isikan urusan yang sudah diterapkan SPMnya oleh Pemerintah Kaupaten/Kota.


berlaku

pada

tahun

2015

dari

Biro

Hukum

Setda

Pemerintah Kota/Kota. 2)Tuliskan Judul, Nomor berserta tanggal MoU.

13. Kesesuaian Prioritas Pembangunan Sinkronisasi pemerintah

kebijakan

yang

pemerintah

tertuang

dalam

daerah

Rencana

dengan Kerja

kebijakan Pemerintah 99

(RKP)dengan

memperhatikan

sasaran

utama

dan

Prioritas


dapat

dilihat

di

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri


data

jumlah

prioritas

pembangunan

daerah

dari


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

14. Urusan wajib yang diselenggarakan daerah. Pelaksanaan

Urusan

wajib

dan

urusan

pilihan

diatur

dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan

data

jumlah

urusan

wajib

yang

dilaksanakan

pemerintah daerah Sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran

pada

APBD

tahun

2015.

Data

berasal

dari


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

15. Waktu penetapan Perda APBD 2015. Penetapan

rancangan

peraturan

daerah

tentang

APBD

dan

peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pasal 116 ayat (1) Permendagri 37 Tahun 2014 tentang

100

Pedum

Penyusunan

APBD

Tahun

2015

dilakukan

paling

lambat


pernyataan

“Tepat/Tidak

Tepat

pada

kolom

yang

tersedia. 3)Isikan

atau

tuliskan

nomor

dan

tanggal

penetapan

Perda

APBD.

16. Keberadaan

Perda

tentang

pengelolaan

keuangan

daerah

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah. 2)Tuliskan pernyataan “Ada atau Tidak ada” pada kolom yang tersedia. 3)Isikan

atau

tuliskan

nomor

dan

tanggal

perda

atau



dari

seluruh

SKPD.

Contoh

Belanja

pelayanan

dasar


data

belanja

Pertanggungjawaban

pelayanan

Keuangan

dasar

Kepala

dari

Daerah

yang

Laporan telah

diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bapedda atau instansi terkait. 2)Dapatkan pula data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun 2015. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya. 101

18. Belanja Untuk Urusan Pendidikan Dan Kesehatan Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen)

dari

belanja

daerah,

sesuai

amanat

peraturan


secara

mengalokasikan

konsisten anggaran

dan

berkesinambungan

kesehatan

minimal

10%

harus (sepuluh


171

ayat

(2)

Undang-Undang

36

Tahun

2009

tentang

untuk

urusan


data

belanja

pelayanan

dasar


Belanja

per

urusan

kedalam

kolom

yang

sudah

tersedia.

19. Keberadaan Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik sesuai dengan

peraturan

perundang-undangan. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik. 2)Tuliskan

pernyataan

“Ada/Tidak

Ada

pada

kolom

yang

tanggal

perda

atau

tersedia. 3)Isikan

atau

tuliskan

nomor

dan


20. Rasio PNS terhadap penduduk 102

Perbandingan antara jumlah PNS terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah provinsi. Idealnya persentase jumlah PNS adalah dua

atau

tiga

persen

dimaksudkan agar

dari

jumlah

penduduk.

Hal

terdapat keseimbangan antara

tersebut

beban kerja

dengan kuantitas dan kualitas aparat yang bertanggung jawab melaksanakannya. Di samping variabel jumlah penduduk, faktor luas

wilayah,

karakteristik

daerah

dan

kondisi

APBN/APDB


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


database yang

administrasi

kepegawaian


lingkungan

pemerintah


memberikan

potret


kondisi

kepegawaian

terakhir


bukti

dilaksanakan

kepemilikan

pemerintah

Sistem

daerah

Kepegawaian

dari

Badan

Ada

pada

yang

Kepegawaian

Daerah. 2)Tuliskan

pernyataan

“Ada/Tidak

kolom

yang

tersedia.

22. Jumlah Pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007 103

Perangkat

Daerah


dibentuk

pertimbangan

Daerah.

masing-masing

karakteristik,

Organisasi


oleh

Perangkat

Daerah

potensi,

Daerah

dan

ditetapkan

setempat dengan berpedoman kepada

Pemerintah.

Pengendalian

organisasi

perangkat

daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh

Gubernur

untuk

Kota/Kota

dengan

berpedoman

pada

Peraturan Pemerintah. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan data dari Biro Organisasi atau instansi terkait. 2)Isikan dan rinci jumlah per SKPD data tersebut pada kolom yang sudah tersedia.

23. Jumlah PERDA yang ditetapkan pada tahun 2015 Produk Hukum Daerah berdasarkan Permendagri No 16 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi permendagri NO. 1 tahun 2014 tentang daerah

Pembentukan yang

Produk

diterbitkan

Hukum

oleh

Daerah

kepala

adalah

daerah

peraturan

dalam

rangka


data

jumlah

Perda

yang

ditetapkan

dalam

tahun



ayat

(2)

Pasal

Pembentukan

penyusunan

Prolegda

disepakati

menjadi

14


Permendagri Hukum

Daerah

pemerintah dan

No.

1

Tahun

bahwa

daerah

ditetapkan

dan

dalam

2014 Hasil DPRD rapat

paripurna DPRD. 104

Prosedur pengisian: 1)Dapatkan 2015

data

dari

jumlah

Biro

Raperda

Hukum,

yang

disetujui

Sekretariat

Dewan

DPRD

atau

tahun

instansi

terkait. 2)Dapatkan

pula

data

jumlah

rancangan

perda-perda

yang

diusulkan dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

25. Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan. Prosedur Pengisian : 1)Dapatkan data jumlah Keputusan yang dikeluarkan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD pada tahun 2015 dari Sekretariat Dewan atau instansi terkait. 2)Dapatkan pula data jumlah Keputusan yang dikeluarkan DPRD pada

tahun

2015

dari

Sekretariat

Dewan

atau

instansi

pada

capaian


rumus

tersebut

dan

isikan

kinerjanya.

26. Keputusan Walikota Penilaian pengambilan

IKK

yang

ini

ditindaklanjuti

terkait

keputusan

oleh

aspek

kepala

efektivitas

daerah

proses

beserta

tindak

Walikota

yang


data

ditindaklanjuti

jumlah pada

tahun

Keputusan 2015

dari

Bagian

Hukum,

Sekretariat Dewan atau instansi terkait.

105

2)Dapatkan

pula

data

jumlah

Keputusan

Walikota

yang


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

27. Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti. Penilaian

IKK

pengambilan

ini

terkait

keputusan

oleh

aspek

kepala

efektivitas

daerah

proses

beserta

tindak

Walikota

yang


data

jumlah

ditindaklanjuti

pada

Peraturan

tahun

2015

dari

Bagian

Hukum,


pula

data

jumlah

Peraturan

Walikota

yang


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


pembatalan

perda

diatur

dalam

Bab

VII

Peraturan


mengenai perda-perda yang dibatalkan dari


pula

data

perda-perda

yang

dikirimkan

untuk

dievaluasi dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

106

4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

29. Keberadaan PERDA/PerWali terkait dengan konsultasi publik Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintahan

daerah

dengan

masyarakat

atas

penetapan

kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah. Prosedur pengisian: 1)Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang konsultasi publik dalam rangka penyusunan kebijakan daerah. 2)Sebutkan legal formalnya. 3)Isikan

atau

tuliskan

nomor

dan

tanggal

perda

atau



bukti

kepemilikan

media

informasi

yang

dilaksanakan pemerintah daerah dan telah ditetapkan dengan Perda atau Peraturan Walikota dari Dinas Komunikasi dan Informasi, Biro Humas atau instansi terkait. 2)Tuliskan

pernyataan

“Ada/Tidak

Ada

pada

kolom

yang

tersedia.


data

realisasi

Dana

perimbangan

dalam

Laporan

Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait. 2)Dapatkan pula anggaran dana perimbangan (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban

107

Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait. 3)Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4)Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


data

total

realisasi

belanja

langsung

dalam

Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait. 2)Dapatkan

pula

data

realisasi

Dana

Alokasi

Umum

dalam


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


data

realisasi

total

belanja

langsung

dalam


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

108


data

jumlah

Laporan

Realisasi


oleh

realisasi

BPK

Anggaran

Keuangan tahun

Pendapatan

Kepala

2015

Asli

pada

Daerah

dari

Daerah

BPKAD

Laporan

yang

atau

telah

instansi


Laporan

Realisasi


oleh

BPK

Anggaran

Keuangan tahun

Kepala

2015

pada

Daerah

dari

BPKAD

Laporan

yang

telah

atau

instansi

pada

capaian


rumus

tersebut

dan

isikan

kinerjanya.


tahun

anggaran

2015

dari

BPKAD

atau

instansi

BPK

mengenai

terkait. 2)Dapatkan

pula

kesimpulan

hasil

pemeriksa


daerah

tahun

anggaran

2014

dari

BPKAD

atau

instansi terkait. 3) Isikan data tersebut pada kolom yang ada.


data

jumlah

SILPA

dalam

Laporan

Realisasi

Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2015 dari BPKAD atau instansi terkait. 109

2)Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam

Laporan


oleh

BPK


Anggaran Kepala

2015

dari

pada

Daerah BPKAD

Laporan

yang

telah

atau

instansi

pada

capaian


rumus

tersebut

dan

isikan

kinerjanya.


Laporan


oleh

BPK


Anggaran Kepala

2015

dari

pada

Daerah BPKAD

Laporan

yang

telah

atau

instansi

pada

capaian


rumus

tersebut

dan

isikan

kinerjanya.


terhadap

Daerah

tahun

Laporan anggaran


yang

telah

Keuangan

Kepala

ditindaklanjuti

pemda, data didapat dari inspektorat Provinsi atau instansi terkait. 2)Dapatkan pula jumlah seluruh rekomendasi/temuan BPK RI per 31 Desember 2015 dari Inspektorat Provinsi atau instansi terkait. 110

3)Isikan data tersebut pada kolom yang ada.


data

jumlah

Laporan


oleh

BPK

realisasi


Pendapatan

Anggaran Kepala

2015

dari

Asli

pada

Daerah BPKAD,

Daerah Laporan

yang

telah

Bappeda

atau


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


Keuangan

Kepala

Daerah

yang

telah


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

41. Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2015. Prosedur pengisian : 1)Dapatkan data jumlah Penghargaan yang diterima oleh Pemda dari pemerintah, data berasal dari Biro Humas, protokol Setda Pemerintah Provinsi. 111

2)Tuliskan

nama

dan

jenis

penghargaan

yang

diterima

pada

kolom LPPD.


fotokopi

peraturan

daerah

yang

mengatur


hasil

atau

pernyataan

capaian

kinerja

pada

kolom

(nilai

izin

Capaian Kinerja.


data

jumlah

izin

investasi


112

PETUNJUK PENGISIAN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH KOTA


masing-masing

SKPD

berdasarkan

RKP

tahun

2015


pula

data

jumlah

program

nasional

per

urusan


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


data

yang

SOP-SOP

ditetapkan

teknis oleh

sesuai

dengan

pemerintah

cq

kebijakan

Kementerian/


3. Jumlah PERDA



SKPD


urusan

berdasarkan

Peraturan

masingMenteri


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya. 113


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian



nama

jabatan

fungsional

pada

kolom

yang

Daftar

Urut

tersedia.


data

jumlah

PNS

per

urusan

pada


pula

data

jumlah

total

seluruh

PNS

per

31


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


Syarat

pengangkatan

PNS

dalam

jabatan

struktural


diatur

PNS Dalam


data

jumlah

Pejabat

yang

memenuhi

syarat


masing-masing

SKPD.

(apabila

jabatan

diisi

tidak


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian



pengangkatan

PNS

dalam

jabatan

struktural


diatur

PNS Dalam

Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Th 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002. Prosedur pengisian : 1)Dapatkan data jumlah Pejabat yang memenuhi kepangkatan per

urusan

berdasarkan

Daftar

Urut

Kepangkatan

(DUK)


115


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian



data

dokumen

perencanaan

SKPD

(RENSTRA

SKPD,


pernyataan

“ada/Tidak

ada”

pada

kolom

yang

tersedia.


data

program

RKPD

per

urusan

yang

diakomodir


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


data

Program

RENJA

RKPD

per

urusan

yang


pula

data

jumlah

Program

dalam

RKA

SKPD

per


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya. 116


data

Program

RENJA

RKPD

per

urusan

yang


pula

data

jumlah

Program

dalam

DPA

SKPD

per


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


yang

telah

diaudit

oleh

BPK

dari

SKPD

yang


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

dalam

Laporan

kinerjanya.


data

Realisasi

realisasi

Anggaran

pada

belanja

modal

Laporan

Pertanggungjawaban


pula

data

realisasi

total

belanja

SKPD

dari


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

117


data

realisasi

belanja

pemeliharaan

dalam


pula

data

Laporan

realisasi

Realisasi

Pertanggungjawaban

Keuangan

belanja

barang

Anggaran

pada

Kepala

Daerah

dan

jasa

Laporan

yang

telah


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


data

realisasi

belanja

pemeliharaan

dalam


pula

data

total

realisasi

belanja

SKPD

dalam


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


2)Tuliskan

pernyataan

“ada/Tidak

ada”

pada

kolom

yang

tersedia.


adalah

dan

kegiatan

pelaporan

untuk

hasil

melakukan

pendataan

pendataan,

barang

milik


akuntansi,

termasuk

dalam

Standar

Akuntansi


pernyataan

“ada/Tidak

ada

pada

kolom

yang

tersedia.


pula

Asset

yang

dikuasai

SKPD

dalam

satuan


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.


119


pernyataan

“ada/Tidak

ada

pada

kolom

yang

tersedia.


Kepuasan

kepuasaan

Masyarakat

terhadap

suatu

yang

layanan

dimaksud kepada

adalah

survey

masyarakat

yang


berguna

untuk

mengukur

kepuasan

masyarakat

atau


pernyataan

“ada/tidak

ada”

pada

kolom

yang

tersedia.

120

PETUNJUK PENGISIAN PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN “Prosedur

pengisian

disajikan

hanya

untuk

sebagian

menghitung

urusan

saja

capaian

kinerja

sedangkan

urusan

lainnya dapat mencontoh pada prosedur pengisian yang ada, karena pada prinsipnya untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator kinerja menggunakan prosedur yang sama”.

1. URUSAN PENDIDIKAN a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dari

Daftar

atau Laporan yang terdapat pada

Dinas Pendidikan 2) Dapatkan pula data jumlah anak usia 4 – 6 tahun 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya b. Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (buta aksara) Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis dari

Daftar


pada Dinas Pendidikan 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya c. Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SD/MI/Paket A; SMP/MTs/Paket B; SMA/SMK/MA/Paket C Prosedur pengisian: 121

1) Dapatkan data jumlah siswa usia 7-12 tahun

di jenjang

SD/MI/Paket A; SMP/MTs/Paket B; SMA/SMK/MA/Paket C dari Daftar

atau

Laporan

yang

terdapat

pada

Dinas

Pendidikan 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya. d. Angka

Putus

Sekolah

(APS)

jenjang

SD/MI,

SMP/MTs,

dan

SMA/SMK/MA Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dari

Daftar

atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan 2) Dapatkan pula data jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya e. Angka

Kelulusan

(AK)

jenjang

SD/MI,

SMP/MTs,

dan

SMA/SMK/MA Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

jumlah

lulusan

SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dari

pada

Daftar

jenjang

SD/MI,

atau Laporan yang

terdapat pada Dinas Pendidikan 2) Dapatkan pula data jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang

SD/MI,

SMP/MTs,

dan

SMA/SMK/MA

tahun

pada ajaran

sebelumnya 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya f. Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI dan SMP/MTs 122

Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dari

Daftar

atau Laporan yang

terdapat pada Dinas Pendidikan 2) Dapatkan pula data jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs, tahun ajaran sebelumnya 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya g. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV dari

Daftar


Pendidikan 2) Dapatkan

pula

data

jumlah

guru

SD/MI,

SMP/MTs,

dan

SMA/SMK/MA 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

2. URUSAN KESEHATAN a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Definisi Operasional : Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan kesehatan rujukan

definitif terlatih

(Polindes,

sesuai pada

dengan

tingkat

Puskesmas,

standar

oleh

pelayanan Puskesmas

tenaga

dasar

dan

PONED,Rumah

Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Sumber data berasal dari SIMPUS, SIRS dan Laporan Audit Maternal dan Perinatal (AMP). Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

jumlah

penanganan difinitif

komplikasi

kebidanan

yg

mendpt

di satu wilayah kerja pd kurun

waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS, Laporan Audit 123

Maternal Perinatal (AMP) dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan 2) Dapatkan pula data jumlah

ibu dgn komplikasi kebidanan

di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Definisi

operasional:

pertolongan

persalinan

Ibu

bersalin

oleh

tenaga

yang

mendapat

kesehatan

yang

memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.Sumber data berasal dari SIMPUS dan SIRS,

tidak

termasuk

pelayanan

yang

dilakukan

oleh

swasta. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

jumlah

ibu

bersalin

yg

ditolong

oleh

tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya c. Cakupan

Desa/kelurahan

Universal

Child

Immunization

(UCI). Pengertian : UCI (Universal Child Immunization) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (011 bulan), Ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar. Definisi

operasional

: Cakupan

Desa/Kelurahan

Universal

Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. 124

Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

jumlah

desa/kelurahan

UCI

dari

data

SIMPUS, SIRS dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh desa/kelurahan 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya d. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan. Definisi operasional : balita gizi buruk yang ditangani di

sarana

pelayanan

kesehatan

sesuai

tatalaksana

gizi

buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sumber

data

R-1

/gizi,

LB3-SIMPUS,

SIRS,

W-1

(laporan

wabah KLB), laporan KLB gizi buruk Puskesmas, dan atau Rumah Sakit. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

perawatan

di

jumlah sarana

balita

gizi

pelayanan

buruk

kesehatan

wiliyah kerja pd kurun wkt tertentu

mendapat di

satuan

dari data SIMPUS,

SIRS, laporan R1 Gizi, LB3, laporan gizi buruk dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA. Angka

penemuan

Detection

Rate

pasien

baru

(CDR)adalah

TBC

BTA

positif

persentase

jumlah

atau

Case

penderita

baru TBC BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah

perkiraan

kasus/penderita

baru

TB

BTA

positif

125

dalam

wilayah

tertentu

dalam

waktu

satu

tahun.

Sumber

data Pelaporan TB : TB 07, 08, dan 11. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja

selama 1 thn

dari data SIMPUS, SIRS, laporan TB 07,08,11, Laporan W2, Form pelacakan FP.1 dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan. 2) Dapatkan pula data jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun wkt yang sama 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Definisi

operasional

:

Persentase

penderita

DBD

yang

ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu)

tahun

dibandingkan

dengan

jumlah

penderita

DBD

yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Sumber data berasal dari SIMPUS, SIRS, KDRS, dan KD-DBD (+) Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

jumlah

penderita

sesuai SOP di satu wil. Kerja

DBD

yang

ditangani

selama 1 thn dari data

SIMPUS, SIRS, Laporan W2, Form pelacakan FP.1 dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan 2) Dapatkan pula data jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun wkt yang sama 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya g. Cakupan

pelayanan

kesehatan

rujukan

pasien

masyarakat

miskin. Definisi Operasional: Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin (kasus baru dan lama) di sarana kesehatan strata 126

pertama (puskesmas)di satu wilayah

kerja tertentu pada

kurun waktu tertentu. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 dari data Laporan Dinkes dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh maskin di Provinsi ybs. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya h. Cakupan kunjungan bayi Definisi Operasional: Cakupan bayi (anak berumur 29 hari s/d 11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan

standar

oleh

dokter,

bidan,

dan

perawat

yang

memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali

disatu

wilayah

tertentu.sumber data

kerja

pada

kurun

waktu

berasal dari SIMPUS (kohort bayi),

SIRS dan klinik. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan pelayanan

data

jumlah

kesehatan

kunjungan

sesuai

standar

bayi di

memperoleh

satu

wilayah

kerja pd kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS, dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan. 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

dilakukan

melalui

kinerjanya

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP a. Penanganan sampah Kriteria

adalah

Penanganan

sampah

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah rumah tangga 127

ke

TPA

secara

berkala

minimal

2

(dua)

kali

seminggu,

yang

ditangani

pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

mengenai

volume

sampah

dari Dinas Lingkungan Hidup atau unit yang terkait. 2) Dapatkan pula data mengenai volume produksi sampah dari Dinas Lingkungan Hidup atau unit yang terkait. 3) Dapatkan juga data pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dalam 1 hari (M3). 4) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 5) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya b. Kebersihan Kriteria pasar tradisional tergolong baik sesuai Adipura antara

lain

:

pasar

sudah

memiliki

sanitasi,

memiliki

TPS, pengelompokkan los pedagang, dan terdapat saluran drainase. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

mengenai

baik

berdasarkan

tergolong

Jumlah

pasar

kriteria

tradisional

tergolong

baik

sesuai dengan kriteria Adipura dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pasar atau unit yang terkait. 2) Dapatkan

pula

tradisional

data yang

mengenai berada

Jumlah pada

seluruh

pasar

Kabupaten

yang

bersangkutan (menghitung jumlah pasar tradisional dan pasar

tradisioanl

kriteria

Adipura

yang

berada

di

kecamatan). 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

c. Tempat pembuangan sampah (TPS)

128

Jumlah penduduk yang terlayani dalam sistem penanganan sampah

terhadap

total

jumlah

penduduk

di

kabupaten

tersebut. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

mengenai

jumlah

daya

tampung

Tempat

Pembuangan Sampah (TPS) dari Dinas Lingkungan Hidup per RT/RW/kecamatan atau Dinas yang membidangi pengelolaan Persampahan. 2) Dapatkan pula data mengenai jumlah penduduk yang berada pada kabupaten yang bersangkutan. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya. d. Penegakan hukum lingkungan Penegakan dan/

kasus

atau

hukum

akibat

pengrusakan

ditindaklanjuti.

adanya

dugaan

lingkungan

Peraturan

Menteri

pencemaran

hidup

Negara

yang

Lingkungan

Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkunagn Hidup daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

mengenai

jumlah

kasus

lingkungan

yang

ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup atau atau unit yang terkait. 2) Dapatkan

pula

data

mengenai

jumlah

kasus

lingkungan

yang harus ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda atau unit yang terkait 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM a. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Prosedur pengisian:

129

1) Dapatkan data panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang dengan kriteria bahwa setiap ruas jalan harus memiliki

kerataan

kendaraan

untuk

permukaan

dapat

jalan

dilalui

yang

oleh

memadai

kendaraan

bagi

dengan

cepat, aman, nyaman, memiliki drainase, memiliki ramburambu

lalu

bersumber

lintas,

dari

dan

Dinas

memiliki

Pekerjaan

penerangan.

Umum

atau

unit

Data yang

terkait. 2) Dapatkan pula data panjang seluruh jalan kabupaten. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya. b. Rumah Tangga Per Sanitasi Kriterianya

rumah

tangga

kurangnya

mempunyai

pembuangan

tinja,

yang

akses

sanitasinya

fasilitas

pembuangan

air

limbah

sekurang-

air

bersih,

(air

bekas),

pembuangan sampah. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data mengenai jumlah rumah tangga bersanitasi dari Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait. 2) Dapatkan pula data mengenai jumlah seluruh rumah tangga di kabupaten tersebut 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya c. Kawasan Kumuh Kawasan

kumuh

adalah

wilayah

yang

mempunyai

kegiatan

utama (tempat permukiman, pemusatan, distribusi pelayanan sosial

dan

ekonomi)

namun

tidak

sesuai

dengan

susunan

fungsi kawasan. kawasan kumuh dikelompokkan berdasarkan beberapa tata

kriteria

letak

kepadatan

yaitu

bangunan,

bangunan,

kepadatan keadaan

keadaan

penduduk

eksisting,

konstruksi,

ventilasi,

jalan,

drainase,

pemakaian

130

air

bersih,

pembuangan

limbah

manusia,

dan

pembuangan

sampah. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data mengenai luas kawasan kumuh di kabupaten tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum atau Bappeda atau unit yang terkait. 2) Dapatkan pula data mengenai luas wilayah di kabupaten tersebut. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

5. URUSAN TATA RUANG Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah

kabupaten

yang

digunakan

untuk

kepentingan

masyarakat secara umum, ditargetkan terpenuhinya RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kabupaten. Kriteria mengacu pada

Peraturan Menteri

Pekerjaan

Umum

No.

05/PRT/M/2008

tentang Pedoman Penyediaan dan Pemamfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

pula

data

mengenai

jumlah

luas

RTH

yang

tersedia di kabupaten tersebut. 2) Dapatkan pula data RTH publik yang seharusnya (sebesar 20 persen dari luas wilayah kabupaten tersebut). 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN a. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD Prosedur pengisian: 1) IKK

ini

capaian

kinerjanya

diisi

tidak

menggunakan 131

rumus

persamaan

tetapi

pernyataan

“ada

atau

tidak

ada”); 2) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta. 3) Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja. b. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Prosedur pengisian: 1) Dapatkan

data

mengenai

Jumlah

program

RKPD

tahun


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya.

7.

URUSAN PERUMAHAN a. Rumah tangga pengguna air bersih Proporsi

jumlah

penduduk

yang

mendapatkan

akses

air

bersih terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Kriteria

air

keperluan

Bersih

sehari-hari

adalah

air

(cuci,

yang

mandi

digunakan dan

untuk

minum)

yang

kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah

dimasak

yang

dapat

berasal

dari

sumber

air

permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan, sumur yang

lokasi

penampungannya

berjarak

meter dari septic tank, dan air

kurang

lebih

20

yang memenuhi baku mutu

tertentu sebagai air baku untuk air minum. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data mengenai Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di kabupaten tersebut dari Dinas Perumahan 132

atau Dinas Pengelola Sumber Daya Air atau unit yang terkait. 2) Dapatkan

pula

data

Jumlah

seluruh

rumah tangga

di


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

b. Lingkungan pemukiman kumuh Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data mengenai jumlah rumah tangga pengguna air bersih di kabupaten tersebut dari Dinas Perumahan atau Dinas Pengelola Sumber Daya Air atau unit yang terkait. 2) Dapatkan

pula

data

Jumlah

seluruh

rumah tangga

di


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

c. Rumah layak huni Rumah

layak

huni

adalah

rumah

yang

memenuhi

kriteria/persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya (ada ventilasi,

penerangan

serta

lantai

yang

terbuat

dari

tanah). Prosedur pengisian:

133

1) Dapatkan data mengenai jumlah rumah layak huni di kabupaten

tersebut

dari

Dinas

Perumahan

atau

unit

yang terkait. 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh rumah

di kabupaten


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

8.

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA a. Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) Lokasi yang dipergunakan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas

seni,

tari,

dsb

yang

fasilitasnya

milik

pemerintah. Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data mengenai Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten tersebut dari Dinas Dispora atau unit yang terkait. 2) Dapatkan

pula

data

Jumlah

seluruh

penduduk

di


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

9.

URUSAN PENANAMAN MODAL Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Prosedur pengisian: 1) Dapatkan data mengenai nilai realisasi PMDN tahun 2015 di kabupaten tersebut dari Dinas Penanaman Modal, PTSP atau unit yang terkait. 2) Dapatkan pula data nilai realisasi PMDN tahun 2014 di kabupaten tersebut. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

134

4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

10. URUSAN KOPERASI DAN UKM a. Koperasi Aktif Koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data mengenai koperasi aktif di kabupaten tersebut dari Dinas Penanaman Modal, PTSP atau unit yang terkait. 2) Dapatkan pula data nilai jumlah seluruh koperasi di kabupaten tersebut. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL a. Kepemilikan KTP perbandingan terhadap

penduduk

penduduk

yang

usia

17

telah tahun

wajib ke

memiliki

atas

dan

KTP atau

sudah/pernah menikah. Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data jumlah penduduk yang memiliki KTP di kabupaten tersebut dari Dinas/Bagian Dukcapil, atau unit yang terkait. 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) di kabupaten tersebut. 1) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 2) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya b. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

135

Akta

kelahiran

pencatatan

merupakan

sipil

yang

salah

satu

meregristrasi

dokumen

setiap

hasil

kelahiran

sebagai peristiwa kependudukan. Setiap kelahiran wajib dilaporkan

oleh

pelaksana)

di

penduduk tempat

kepada

pemerintah

(instansi

peristiwa

kelahiran

terjadinya

paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Definisi operasionalnya adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan. Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

jumlah

di

kabupaten

Kelahiran

penduduk

yang

tersebut

memiliki

dari

Akta

Dinas/Bagian

Dukcapil, atau unit yang terkait. 2) Dapatkan

pula

data

jumlah

seluruh

penduduk

di


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja atau penduduk usia kerja (15-64 thn). Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

jumlah

angkatan

kerja

di

kabupaten

tersebut dari Dinas Tenaga kerja atau unit yang terkait (sudah memiliki Kartu Pencari Kerja/Kartu Kuning). 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk usia 15 s.d 64 tahun di kabupaten tersebut. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

136

4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

13. KETAHANAN PANGAN Ketersediaan pangan adalah tersediannya pangan dari hasil produksi

dalam

negeri

dan/atau

sumber

lain.

Berfungsi

menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk

dari

keamanannya. keledai,

segi Jenis

kacang

kauntitas, pangan

tanah,

kualitas,

utama

kacang

yakni

hijau,

ubi

keragaman padi,

dan

jagung,

kayu

dan

ubi

jalar. Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) di kabupaten tersebut dari Dinas Ketahanan Pangan/Bulog atau unit yang terkait. 2) Dapatkan

pula

data

jumlah

penduduk

di

kabupaten


rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data pekerja perempuan di lembaga pemerintah di

kabupaten

tersebut

dari

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan atau Dinas Ketenagakerjaan. 2) Dapatkan pula data Jumlah pekerja perempuan (PNS dan Non PNS/Swasta) di kabupaten tersebut. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

15. URUSAN KB & KS 137

a. Proporsi antara jumlah peserta KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS). Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 -49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga ) kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20 – 35 tahun dan usia diatas 35 tahun. Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data jumlah peserta program KB aktif per kecamatan di kabupaten tersebut dari BKKBN. 2) Dapatkan pula data jumlah pasangan usia subur (PUS) per kecamatan di kabupaten tersebut. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya. b. Rasio

petugas

lapangan

KB/penyuluh

KB

(PLKB/PKB)

disetiap desa/kelurahan. Perbandingan antara jumlah desa/kelurahan dengan jumlah PLKB/PKB

secara

Nasional

adalah

antara

4-5

desa/kelurahan untuk 1 (satu) petugas. Petugas

Lapangan

Keluarga

Berencana

(PLKB)

adalah

pegawai Negeri Sipil (PNS)atau non PNS yang diangkat oleh

pejabat

jawab

berwenang

untuk

pelaporan, Penyuluh fungsional

melaksanakan

evaluasi Keluarga PNS

yang

dan

diberi

tugas,tanggung

penyuluhan,

pengembangan

Berencana

yang

mempunyai

pelayanan,

KB.

Sedangkan

(PKB)

adalah

tugas,

tanggung

jabatan jawab

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang sebagai pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan,pelayanan,

pelaporan,

evaluasi

dan

pengembangan program Keluarga Berencana Nasional. Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data jumlah desa atau kelurahan di kabupaten tersebut dari BKKBN.

138

2) Dapatkan pula data jumlah PLKB atau PKB di kabupaten tersebut. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

darat

di

capaian

kinerjanya.

16. URUSAN PERHUBUNGAN Angkutan darat Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

jumlah

angkutan

kabupaten

tersebut dari Dinas Perhubungan atau organda. 2) Dapatkan pula data jumlah penumpang angkutan darat di kabupaten tersebut. 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah

rumus

tersebut

dan

isikan

pada

capaian

kinerjanya

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a. Web site milik pemerintah daerah Prosedur pengisian : 1) Dapatkan informasi mengenai website milik pemerintah daerah yang dikelola oleh Bagian Humas (Setda) atau Dinas/Badan/Kantor Komunikasi dan informatika. 2) Isikan pada lampiran suplemen aspek tingkat capaian SPM

dengan

website

isian

dan

“Ada”

“tidak”

bila

bila

pemda pemda

telah tidak

memiliki memiliki

website. b. Pameran/expo Kegiatan Pameran atau Expo yang diselenggarakan oleh pemda

baik

di

daerahnya

maupun

di

daerah

lain

(Penyelenggara). Prosedur pengisian :

139

1) Dapatkan

data

jumlah

pameran

yang

diselenggarakan

selama tahun 2015 oleh pemda di Bagian Humas (setda) atau Dinas/Badan/Kantor Komunikasi dan Informatika. 2) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 18.URUSAN PERTANAHAN a. Lahan bersertifikat Lahan

yang

dimiliki

pemerintah

daerah

(bukan

lahan

milik

pemda

yang

lahan

yang

umum). Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

seharusnya

luas

lahan

bersertifikat

bersertifikat

di

dan

Badan

luas

Pertanahan

Nasional

Kabupaten yang bersangkutan. 2) Isikan

perhitungan

IKK

dengan

menggunakan

rumus

yang ada . 3) Masukan

hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian

kinerja dalam satuan persentase. b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kasus

tanah

Negara

atau

sengketa

antar

pemerintah

daerah dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dengan masyarakat. Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

kasus

menyangkut

permasalahan

tanah

negara dan data kasus yang telah terselesaikan di Sekretariat Daerah/Bagian Pemerintahan. 2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase. c. Penyelesian Ijin Lokasi Prosedur pengisian :

140

1) Dapatkan data permohonan perijinan lokasi dan data perijinan

lokasi

yang

disetujui

di

Sekretariat

Daerah/PTSP. 2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

19.KESATUAN BANGSA DAN POLITIK a. Kegiatan pembinaan politik daerah Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data jumlah kegiatan politik selama tahun 2015 di Kantor Kesbanglinmas. 2) Isikan

pada

kegiatan

kolom

pembinaan

capaian

kinerja

dengan

jumlah

daerah

dalam

satuan

politik

kali. b. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

jumlah

kegiatan

pembinaan

terhadap


pada

kegiatan

kolom

pembinaan

capaian

kinerja

terhadap

LSM,

dengan Ormas,

jumlah dan

OKP

dalam satuan kali.

20.OTONOMI DAERAH a. Sistim Informasi Manajemen Pemda Prosedur Pengisian : 1) Dapatkan Pemda

data

yang

jumlah

sistem

diimplementasikan

informasi di

manajemen

Pemda

melalui

sekretariat daerah dan BPKD. 2) Isikan system

pada

kolom

informasi

capaian

kinerja

manajemen

dengan pemda

jumlah yang

dimplementasikan di pemda dalam satuan buah. 141

b. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Prosedur Pengisian : 1) Dapatkan data indeks kepuasan layanan masyarakat di sekretariat daerah dan BPKD. 2) Isikan pada kolom capaian kinerja sistem

informasi

manajemen

dengan jumlah pemda

yang

dimplementasikan di pemda dalam satuan buah.

21.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA a. PKK aktif Prosedur Pengisian : 1) Dapatkan

data

jumlah

PKK

per

desa/kelurahan/

kecamatan yang ada di pemda dan jumlah PKK yang aktif

(dibina)

di

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa. 2) Isikan

perhitungan

IKK

dengan

menggunakan

rumus


hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian

kinerja dalam satuan persentase. b. Posyandu Prosedur Pengisian : 1) Dapatkan data jumlah posyandu dan jumlah posyandu per desa/kelurahan yang aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2) Isikan

perhitungan

IKK

dengan

menggunakan

rumus


hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian


22.SOSIAL a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Prosedur Pengisian : 1) Dapatkan data jumlah sarana sosial di Dinas Sosial. 142

2) Masukan jumlah sarana sosial kolom capaian kinerja dalam satuan buah. b. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami

disfungsi

secara

fisik,psikologis,ekonomi,

sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

kesejahteraan

jumlah

sosial

penyandang

(PMKS)

dan

data

masalah PMKS

yang

tertangani di Dinas Sosial. 2) Isikan

hasil

perhitungan

IKK

dengan

menggunakan


hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian

kinerja dalam satuan persentase. c. PMKS yg memperoleh bantuan sosial Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

kesejahteraan

jumlah

sosial

penyandang

(PMKS)

yang

masalah seharusnya

memperoleh bantuan social dan data PMKS yang telah memperoleh bantuan sosial di Dinas Sosial. 2) Isikan

hasil

perhitungan

IKK

dengan

menggunakan


hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian


23.URUSAN BUDAYA a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya Prosedur Pengisian : 1) Dapatkan

data

jumlah

penyelenggaraan

seni

dan

budaya selama tahun 2015 di Dinas Pariwisata. 2) Isikan

hasil

perhitungan

IKK

dengan

menggunakan

rumus yang ada.

143

3) Masukan

hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian

kinerja dalam satuan persentase. b. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

jumlah

sarana

penyelenggaraan

seni

dan budaya di Dinas Pariwisata. 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan

hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian

kinerja dalam satuan. c. Benda,

Situs

dan

Kawasan

Cagar

Budaya

yang

dilestarikan Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

jumlah

benda,

situs,

dan

kawasan

cagar budaya di Dinas Pariwisata. 2) Masukan

jumlah

benda,

situs,

dan

kawasan

cagar

budaya yang dilestarikan pada kolom capaian kinerja dalam satuan buah.

24.URUSAN STATISTIK a. Buku ” kabupaten dalam angka” Prosedur Pengisian : 1) Dapatkan buku kabupaten dalam angka tahun 2015 di Kantor Statistik atau Bappeda. 2) Masukan telah

ke

kolom

memiliki

capaian

buku

kinerja,

kabupaten

apabila

dalam

angka

pemda tahun

2015 isikan “Ada” dan apabila belum isikan “Tidak”. b. Buku ”PDRB kabupaten” Prosedur Pengisian : 1) Dapatkan buku PDRB kabupaten tahun 2015 di Kantor Statistik atau Bappeda. 2) Masukan telah

ke

kolom

memiliki

capaian

buku

PDRB

kinerja, kabupaten

apabila

pemda

dalam

angka

144

tahun 2015 isikan “Ada” dan apabila belum isikan “Tidak”.

25.URUSAN KEARSIPAN a. Pengelolaan arsip secara baku Prosedur pengisian : 1) Dapatkan

data

jumlah

SKPD

dan

jumlah

SKPD

yang

menerapkan pengelolaan arsip secara baku di Kantor arsip daerah. 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan

hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian

kinerja dalam satuan persentase. b. Peningkatan SDM pengelola pengarsipan Prosedur pengisian : 1) Dapatkan petugas

data

jumlah

pengelola

kegiatan

pengarsipan

pembinaan di

kepada

Kantor

arsip

daerah. 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan

hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian


26.URUSAN PERPUSTAKAAN a. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data jumlah koleksi judul buku dan koleksi jumlah buku di perpustakaan daerah. 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan

hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian

kinerja dalam satuan persentase. b. Pengunjung perpustakaan Prosedur pengisian : 145

1) Dapatkan data jumlah pengunjung perpustakaan selama tahun

2015

dan jumlah

populasi

orang

yang

harus

dilayani di perpustakaan daerah. 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan

hasil

perhitungan

pada

kolom

capaian


URUSAN PILIHAN 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN a. Produksi perikanan Prosedur pengisian : 1) Dapatkan data jumlah realisasi produksi perikanan baik darat

maupun

laut

(ton)

dan

data

target

produksi

perikanan (ton) daerah di Dinas Perikanan dan Kelautan 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase. b. Konsumsi ikan Prosedur pengisian 1) Dapatkan data jumlah rata-rata konsumsi ikan (kg) dan data

target

ekspor

hasil

perikanan

daerah

di

Dinas

Perikanan dan Kelautan 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada. 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

2. URUSAN PERTANIAN a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Prosedur pengisian

146

1) Dapatkan

data

produktivitas

padi

atau

bahan

pangan

utama local lainnya dan total luas areal tanaman pada atau

bahan

pangan

utama

local

lainnya

di

Dinas

Pertanian 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada . 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase. b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Prosedur pengisian 1) Dapatkan

data

total

PDRB

tahun

2015

dan

data

PDRB

khusus sektor pertanian di Kantor Statistik. 2) Isikan data pada perhitungan IKK

dengan menggunakan

rumus yang ada. 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

3. URUSAN KEHUTANAN a. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Prosedur pengisian 1) Dapatkan data total lahan kritis dan lahan kritis yang berhasil direhabilitasi di Dinas Kehutanan. 2) Isikan data pada perhitungan IKK

dengan menggunakan


b. Kerusakan Kawasan Hutan Prosedur pengisian 1) Dapatkan data luas kawasan hutan dan luas kerusakan kawasan hutan di Dinas Kehutanan. 2) Isikan data pada perhitungan IKK

dengan menggunakan

rumus yang ada .

147

3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.


data

penambangan

luas

liar

area yang


dan di

luas Dinas

Pertambangan dan Energi. 2) Isikan data pada perhitungan IKK

dengan menggunakan

rumus yang ada . 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase b. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Prosedur pengisian 1) Dapatkan

data

total

PDRB

tahun

2015

dan

data

PDRB


dengan menggunakan


5. URUSAN PARIWISATA a. Kunjungan wisata Prosedur pengisian 1) Dapatkan maupun

data

jumlah

mancanegara

kunjungan selama

wisatawan

tahun

2015

nusantara di

Dinas

Pariwisata. 2) Isikan data pada perhitungan IKK

dengan menggunakan


148


data

total

PDRB

tahun

2015

dan

data

PDRB

khusus sektor pariwisata di Kantor Statistik. 2) Isikan data pada perhitungan IKK

dengan menggunakan



data

total

PDRB

tahun

2015

dan

data

PDRB


dengan menggunakan


b. Pertumbuhan industri secara keseluruhan. Prosedur pengisian 1) Dapatkan data jumlah industri 2015 dan jumlah industri tahun 2006 di Dinas Perindustrian. 2) Isikan data pada perhitungan IKK

dengan menggunakan


7. URUSAN PERDAGANGAN a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Prosedur pengisian 1) Dapatkan

data

total

PDRB

tahun

2015

dan

data

PDRB

khusus sektor perdagangan di Kantor Statistik.

149


dengan menggunakan



data

realisasi

ekspor

(Rp)

dan

realisasi

impor (Rp) di Kantor Statistik atau Dinas Perdagangan. 2) Isikan data pada perhitungan IKK

dengan menggunakan


8. URUSAN TRANSMIGRASI Transmigran swakarsa Prosedur pengisian 1) Dapatkan data jumlah trasmigran dan jumlah transmigran swakarsa

di Dinas Transmigrasi.


dengan menggunakan


150

PEDOM MAN PENYUSUNAN L P P D TAHUN 2015 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents