PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KERINCI
Artikel
OLEH: TIARA RELLY AIZA NPM. 1010013311016
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2014
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KERINCI
Tiara Relly Aiza1, Pebriyenni1, Nurharmi1 Civic Education, Department Of Social Study Faculty of Teacher Training and Education Bung Hatta University E_mail:
[email protected]
1
Abstract The background of this research is the lack of participation and involvement of the community in the handling of waste management, the general public still littering sebarangan and in general in terms of waste management still rely on the activities of the government. This study aims to: 1). To describe community participation in waste management. 2). To describe the challenges and solutions that affect community participation in waste management. 3). To describe the government's policy in raising public awareness of waste management. This type of research is descriptive. Instruments used are observation, questionnaires, interviews, and documentation. The results of this study demonstrate community participation in waste management is not maximized, the public in general still littering, is due to a lack of public awareness and understanding of the rules, laws and regulation on waste management. Constraints affecting community participation in waste management is the lack of a level of service, which is responsible institutional, operational and technical community participation in waste management, while the solution is the issuance of regulations, laws and regulation and improve service quality cangkupan adequate waste management. The government's policy in raising awareness of waste management by reducing waste generation as much as possible and also to socialize / counseling to the middle of the community about waste management.
Keywords: Protection, Environment, Waste Management
sejahtera lahir dan batin, bertempat
I. PENDAHULUAN Permasalahan lingkungan hidup
tinggal,
dan
mendapatkan
ini semakin berkembang dan sudah
lingkungan hidup yang baik dan
menjadi isu global. Berbagai macam
sehat serta berhak memperoleh
kasus
pelayanan kesehatan.
kerusakan
dan
pencemaran
lingkungan hidup menimpa manusia di
2. Pasal 33 ayat (3) menyatakan
berbagai belahan bumi, diantaranya
bahwa bumi dan air dan kekayaan
persoalan sampah, pencemaran air,
alam yang terkandung di dalamnya
kerusakan hutan, banjir, polusi, tanah
dikuasai
longsor dan sebagainya. Jika hal ini
dipergunakan untuk sebesar-besar
terus dibiarkan maka keberlangsungan
kemakmuran rakyat.
lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang semakin terancam.
adalah
wilayah
negara
dan
Dalam hal ini sangat diperlukan peran serta dan partisipasi masyarakat
Indonesia yang dikenal sebagai Nusantara
oleh
dalam perlindungan dan pengelolaan
yang
lingkungan hidup, dimana setiap orang
beraneka jenis kondisi lingkungan dan
atau masyarakat mempunyai hak yang
penghuninya yang beragam. Keadaan
sama atas kondisi lingkungan hidup
alam di Indonesia pada saat ini
yang layak dan baik untuk tinggal dan
mengalami
berkembang biak.
banyak
perubahan
lingkungan, banyak musibah seperti
Di dalam UU No. 32 tahun
banjir, tanah longsor, dan satwa yang
2009
menyerang manusia. Jika dibandingkan
Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1
lingkungan sekarang dengan keadaan
yang dimaksudkan bahwa:
lingkungan pada masa yang lalu, terjadi
1. Perlindungan
perbedaan yang sangat menonjol.
tentang
Perlindungan
dan
dan
pengelolaan
lingkungan hidup adalah upaya
Dalam Undang-Undang Dasar
sistematis
dan
Negara Republik Indonesia Tahun
dilakukan
untuk
1945 tercantum bahwa:
fungsi
1. Pasal 28 H Ayat (1) menyatakan
mencegah terjadinya.pemanfaatan,
bahwa setiap orang berhak hidup
terpadu
lingkungan
yang
melestarikan hidup
dan
pengendalin,
pemeliharaan,
pengawasan dan penegakan hukum. 2. Lingkungan hidup adalah kesatuan
Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian potensi
yang
masalah
ada
di
dalam
masyarakat,
ruang dengan semua benda, daya,
pemilihan dan pengambilan keputusan
keadaan,
tentang
dan
makhluk
hidup,
alternatif
solusi
untuk
termasuk manusia dan perilakunya,
menangani masalah, pelaksanaan upaya
yang
itu
mengatasi masalah, dan keterlibatan
kelangsungan
masyarakat dalam proses mengevaluasi
kesejahteraan
perubahan yang terjadi.
mempengaruhi
sendiri, prikehidupan,
dan
alam
manusia serta makhluk hidup lain. Setiap orang adalah bagian dari
Partisipasi masyarakat
dan
dalam
peran
serta
penanganaan
masyarakat dan masyarakat memiliki
persampahan di Kebupaten Kerinci
hak, kewajiban, peran dan partisipasi
belum maksimal, masyarakat umumnya
yang
masih
sama
dalam
lingkungan.
pengelolaan
Terkadang
program
juga
membuang
sampah
sebarangan dan secara umum dalam hal
pemerintah dalam hal pengelolaan
pengelolaan
lingkungan hidup yang kurang berhasil
mengandalkan
dipicu
bimbingan,
pemerintah baik penyediaan sarana dan
dan
prasarana maupun perawatanya. Jadi
dari
kurangnya
penyuluhan, partisipasi pentingnya
keterlibatan masyarakat
tentang arti
kelestareian
lingkungan
hidup.
mulai
persampahan
masih
kegiatan
dari
dari
pewadahan,
pengumpulan/penyapuan, pengangkutan dan diakhiri di TPA di
Menurut Isbandi, “Partisipasi
Mikkelsen
(dalam
Kecamatan Danau Kerinci cangkupan
2008:228)
mengartikan
layanan persampahan di Kebupaten
adalah
ketelibatan
Kerinci menjangkau di 12 kecamatan.
masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri”. Sedangkan
yang
dimaksud
dengan partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2008:230) adalah:
Permasalahan lain yang terjadi di
Kabupaten
pemahaman
Kerinci masyarakat
kurangnya terhadap
pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini terjadi
dikarenakan
disosialisasikan
dan
tidak dilakukanya
2. Bagaimanakah kendala dan solusi yang
mempengaruhi
masyarakat
dalam
partisipasi perlindungan
penyuluhan dengan baik ke tengah-
dan pengelolaan lingkungan hidup
tengah masyarakat oleh pemerintah
khususnya
yang berwenang mengenai pelaksanaan
sampah di Kabupaten Kerinci?
dalam
pengelolaan
3. Bagaiamanakah
UU tersebut. Sesuai dengan uraian di atas, maka peneliti menulis skripsi dengan judul: Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009
pemerintah
kebijakan
dalam meningkatkan
kesadaran terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya
dalam
pengelolaan
sampah di Kabupaten Kerinci?
dan
Berkaitan dengan masalah yang
Pengelolaan Lingkungan Hidup di
telah dirumuskan di atas, maka tujuan
Kabupaten Kerinci.
dari penelitian ini adalah untuk:
tentang
Perlindungan
Berdasarkan
uraian
diatas,
peneliti tertarik melihat bagaimana partisipasi
masyarakat
dalam
pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: 1. Bagaimanakah masyarakat
dalam
partisipasi perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya
dalam
pengelolaan
sampah di Kabupaten Kerinci?
1. Untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat
dalam
perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya
dalam
pengelolaan
sampah di Kabupaten Kerinci. 2. Untuk
mendeskripsikan
kendala
dan solusi yang mempengaruhi partisipasi perlindungan
masyarakat dan
dalam
pengelolaan
lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci. 3. Untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup
kemudian dari dua Kecamatan tersebut
khususnya
diambil
dalam
pengelolaan
II. METODOLOGI PENELITIAN penelitian
ini
adalah
penelitian deskriptif. menurut Zuriah (2009:94),
“deskriptif data yang
diperoleh (berupa gambar kata-kata, gambar,
prilaku) tidak
melaikan
dalam
adalah
bentuk
dari sekedar angka atau frekuensi peneliti segera melakukan analisis data memaparkan
gambaran
mengenai situasi yang diteliti dalam
jumlah
populasi
yang sangat besar dan terbatasnya kemampuan
peneliti,
dari
12
Kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci,
maka
peneliti
sampel
yang
mewakili
populasi.
menggunakan
teknik
Dengan pengambilan Sampling
yang
mengambil
sampel
Purposive
dilakukan
secara
mempertimbangkan sampel yang akan di ambil, dengan mengambil dua Kecamatan yaitu Kecamatan Danau Kerinci
dan
seluruh
masyarakat
yang dari
jumlah
KK
populasi
sebanyak
masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 1. Observasi Observasi dilakukan pada awal penelitian, observasi ini digunakan untuk
memperoleh
partisipasi
data
tentang
masyarakat
perlindungan
dan
dalam pengelolaan
lingkungan hidup khusunya dalam
bentuk uraian naratif. Mengingat
setiap
membuang sampah yaitu 10%
kualitatif yang memiliki arti lebih kaya
dengan
dari
Sampel dalam penelitian ini
dituangkan
dalam bentuk bilangan atau angka statistik,
Desa
Kecamatan. (Sugiyono, 2012:120).
sampah di Kabupaten Kerinci.
Jenis
satu
Kecamatan
Siulak,
pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci. 2. Angket (Kuesioner) Angket akan diberilan kepada masyarakat
yang berada
di
Desa
Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci sebanyak 40 responden dan Masyarakat Desa Pasar Siulak Gedang Kecamatan Siulak sebanyak 40 responden
dengan
jumlah
semua
responden masyarakat sebanyak 80 responden. 3. Wawancara
Wawancara digunakan untuk
Partisipasi dan peran serta masyarakat
mendapatkan informasi dari Badan
dalam
Lingkungan Hidup bagian kebersihan
sampah di Kebupaten Kerinci belum
dalam
dalam
maksimal, masyarakat umumnya masih
penanganan pengelolaan sampah di
juga membuang sampah sebarangan
Kabupaten Kerinci.
dan
keterlibatanya
Dokumentasi dalam bentuk foto pengisian
masyarakat
secara
Desa
angket Pendung
oleh Talang
pengelolaan
umum
pengelolaan
4. Dokumentasi
sewaktu
penanganaan
dalam
hal
persampahan
masih
kegiatan
dari
mengandalkan
pemerintah baik penyediaan sarana dan prasarana maupun perawatannya. Dari hasil observasi di atas di
Genting dan Desa Pasar Siulak Gedang dan juga proses wawancara dengan
Jelaskan
bahwa
untuk
timbunan
Kepala Bidang Kebersihat di Badan
sampah kemudian dikumpulkan di
Lingkungan Hidup yang dimasukkan
tempat sampah dan ada juga yang
untuk melengkapi dan sebagai bukti
mengumpulkan sampah di halaman
data lapangan pada saat observasi.
rumah
masing-masing.
Setelah
dikumpulkan, kemudian sampah yang III. HASIL
PENELITIAN
DAN
sampah,
PEMBAHASAN Pembahasan didasarkan
pada
diangkut dengan grobak pengangkut
hasil
penelitian
data-data
hasil
mobil
pengangkutan
dan
sampah
yang
motor akan
dibawa ke tempat penampungan akhir.
penelitian yang telah diuraikan di atas
Jadi
yang berhubungan dengan partisipasi
pengumpulan/penyapuan,
masyarakat dalam perlindungan dan
pengangkutan dan diakhiri di TPA di
pengelolaan
Kecamatan
khusunya
lingkungan pengelolaan
hidup
sampah
di
Kabupaten Kerinci.
mulai
dari
Danau
pewadahan,
Kerinci
dan
cangkupan layanan persampahan di Kebupaten Kerinci menjangkau di 12
Hasil observasi yang dilakukan
kecamatan. Tetapi bagi masyarakat
oleh peneliti pada tanggal 15 Juni – 22
tertentu ada juga yang melakukan
Juni 2014 menunjukan bahwa:
pembuangan sampah pada tingkat akhir
dengan
melakukan
penimbunan
dan
ada
pembakaran, juga
yang
bersifat
isidentil
(sewaktu-waktu).
Kemudian adanya teknis operasional
melakukan pembuangan langsung ke
dalam
sungai.
umumnya masih dilaksanakan secara Selanjutnya mengenai kendala
yang
mempengaruhi
partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan sampah
konvesional
disebabkan dengan timbulan sampah yang semakin meningkat terutama diakibatkan
oleh
pertambahan
penduduk
maupun
tingkat
konsumtivitas (kebutuhan penduduk) yang semakin tinggi sementara tingkat pelayanan hingga saat ini masih belum optimal.
Kemudian
adanya
kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah dan adanya jumlah personil yang terbatas dan belum memenuhi kebutuhan.
partisipasi
pasif
(membayar retribusi pada kegiatan pasar pond (pasar mingguan) dan berlaku positif di lingkungannya dan juga dalam hal kegiatan pembinaan masyarakat yang sangat terbatas pada penyuluhan
atau
sosialisasi
pewadahan, pengangkutan,
pengelolaan dan pembuangan akhir. Adapun
solusi
yang
mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan
sampah
yaitu
dengan dikeluarkanya Peraturan (UU dan Perda) yang mengatur tentang persampahan di Kabupaten Kerinci peraturan
yang
digunakan
oleh
pemerintah adalah UU No. 32 Tahun 2009
tentang
Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.
18
Tahun
2008
tentang
Pengelolaan Sampah dan telah di keluarkannya
Peraturan
Daerah
tentang Pengelolaan Sampah.
serta dari masyarakat hal ini lebih pada
yang
Kabupaten Kerinci No. 9 Tahun 2013
kemudian dengan adanya peran
berupa
sampah
melalui
pengumpulan,
yaitu dengan adanya tingkat dari pelayanan penanganan sampah. Hal ini
penanganan
yang
Kemudian
dengan
adanya
komitmen dari pemerintah dalam upaya meningkatkan cangkupan dan kualitas pelayanan secara memadai dalam hal ini dilakukannya penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang
terus
melakukan
meningkat,
seperti
penambahan
mobil
angkutan sampah, personil atau petugas
melakukan
penanganan sampah, penyediaan TPS
pemanfaatan sampah/3R. Kemudian
sesuai dengan kebutuhan dan upaya
dengan melakukan peningkatan peran
peningkatan
aktif masyarakat dalam pengelolaan
kualitas
TPA
secara
mekanisme
dalam
sampah kebijakan pemerintah dalam
maksimal. Dengan pemahaman
cara
meningkatkan
masyarakat,
dilakukan
dengan
sosialisasi
ke
cara
hal
ini
melakukan
tengah-tengah
masyarakat secara menyeluruh, dengan
melakukan kebijakan ini adalah dengan cara meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah kepada generasi muda dan ke tengah-tengah masyarakat umum. Salah
melakukan penyuluhan atau sosialisasi
satunya meningkatkan
tersebut sebagian masyarakat akan
jumlah pembinaan sekolah Adiwiyata
mengatahui bahwa pengelolaan sampah
(sekolah berwawasan lingkungan), dan
akan
mengharuskan setiap usaha/kegiatan
berdampak
pada
masalah
kesehatan lingkungan terutama pada
untuk
generasi muda.
lingkungan.
Selanjutnya kebijakan meningkatkan pengelolaan
dalam
hal
ini
pemerintah
dalam
kesadaran
terhadap
sampah
dengan
dilakukannya pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin yang dimulai dari sumbernya dalam hal kebijakan ini pemerintah melakukan strategi yaitu dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke tengahtengah
masyarakat
mengenai
hal
peningkatan upaya penanganan sestim 3R dan penanganan sampah B3 rumah tangga secara maksimal dan juga
mengurus
izin/rekomendasi
kemudian
melakukan
peningkatan
pelayanan
dan
pengelolaan
sampah
dengan cangkupan
kualitas
sistem
Strategi
yang
dilakukan oleh pemerintah mengenai kebijakan
ini
adalah,
dengan
mengoptimalkan sarana dan prasaran persampahan sesuai dengan kebutuhan dan sasaran pelayanan, meningkatkan cangkupan pelayanan secara terencana dan
berkeadilan,
rehabilitas
TPA
melaksanakan untuk
mencegah
pencemaran lingkungan dan sekaligus melakukan
mekanisime
untuk
pengelolaan lingkungan hidup kawasan
menerbitkan
di sekitar TPA.
peraturan daerah. 4. Dengan
IV. KESIMPULAN
dapat
mengeluarkan
diberlakukanya
Perda,
maka partisipasi masyarakat dalam
Berdasarkan maka
atau
hasil
penelitian
disimpulkan
sebagai
berikut:
hal
pengelolaan
ramah
sampah
lingkungan
yang
merupakan
keharusan di masa yang akan
1. Partisipasi
masyarakat
dalam
datang.
pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup,
pemerintah daerah melalui Badan Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Kerinci secara kontinyu melakukan sosialisasi/penyuluhan
kepada
masyarakat, dunia usaha/kegiatan untuk meningkatkan kesadarannya dalam hal pengelolaan sampah, guna
mewujudkan
kesehatan
lingkungan hidup yang lebih baik. 2. Sosialisasi/penyuluhan oleh Badan Lingkungan Hidup dilakukan di
V. DAFTAR PUSTAKA Anisa, Hari Wasono. 2010. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pembanggunan Pertamanan di Desa Gedang Sewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri). BLHD Kabupaten Kerinci 2013 http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/0 6/05/partisipasi-masyarakat/ Kerinci dalam Angka. Kerinci 2012 : Badan Pusat Statistik. Moleong, Lexy, 1990. Metodologi
berbagai tempat seperti, di lingkup
Penelitian Kualitatif. Bandung:
pemerintah, dunia usaha/kegiatan
Remaja Posdakarya.
dan sekolah-sekolah serta langsung ke masyarakat umum. 3. Pemerintah terus sarana
Kabupaten
berupaya dan
pelayanannya pengelolaan
Kerinci
meningkatkan
prasarana dalam sampah
serta hal dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan sampah Sugiono. 2009. Metodologi Penelitan Pendidikan (Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D). Bandung: Alfabet.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Dasar 1945 Yusrizal. 2008. Sosiologi. Padang:
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta. Zuriah, Nurul. 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan. Aksara.
Sosial Jakarta:
dan Bumi
