JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 2 Nomor 11 (2013) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2013
ANALISA HUKUM TERHADAP UNSUR TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Rina Agustina1
[email protected] Rina Agustina, 0908015214, Program Studi Ilmu Hukum, Kosentrasi Hukum Lingkungan, ”Analisa Hukum Terhadap Unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, dibawah bimbingan Ibu Rosmini dan Ibu Rika Erawaty. Hal ini melatarbelakangi semakin banyaknya kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dan menyangkut masyarakat luas sehingga memerlukan Perhatian dalam Perlindungan Hukum Lingkungan. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dari sisi Pidana, Subjek hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup meliputi orang, dan korporasi (badan hukum dan bukan badan hukum). Permasalahan dalam skripsi ialah mengenai tindak pidana lingkungan hidup dan sanksi tindak pidana lingkungan hidup. Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup memudahkan pihak Pemerintah/ Instansi terkait dalam menetapkan pelanggaran hukum dan sanksi yang berlaku dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada undang-undang, norma-norma, asas-asas hukum dan fungsi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hasil penelitian, Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup yang diatur secara khusus (lex spesialis) dan tidak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu, agar dicantumkan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup untuk kriteria tindak pidana lingkungan yang berdampak sangat berat dan memberikan sosialisasi mengenai undang-undang lingkungan hidup kepada masyarakat atau Instansi terkait secara menyeluruh dan diharapkan tidak terjadi diskriminasi dalam penerapan tanggung jawab mutlak tersebut. Kata Kunci : Tindak Pidana Lingkungan Hidup, dan Pertanggungjawaban Mutlak. 1
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11
LEGAL ANALYSIS ELEMENTS OF CRIMES AGAINST THE ENVIRONMENT IN LAW NUMBER 32 OF 2009 ON THE PROTECTION AND MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT Rina Agustina
[email protected] ABSTRACT Rina Agustina, 0908015214, Legal Studies Program, Environmental Law Concentration, "Legal Analysis Elements of Crimes Against the Environment in Law Number 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment", under the guidance of Mrs. and Mrs. Rika Rosmini Erawaty. This background was the increasing number of environmental damage occurs and involves the wider community that need attention in the Environmental Protection Law. Therefore, in Act No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment regulates the Environmental Protection and Management aspects of the Code, subject to criminal law covering the environment, and corporate (legal and nonlegal entity). Problems in the thesis is environmental crime and environmental crime penalties. With the Law No. 32 Year 2009 on the Protection and Management of the Environment to facilitate the Government / Agencies associated in determining violations of applicable laws and sanctions in the Environmental Crime. Types of research used in this study is normative empirical research that refers to laws, norms, legal principles and legal functions contained in the legislation and in fact on any specific legal events that occur within communities to achieve its intended purpose. The results, setting environmental crime are dealt with specifically (lex specialist) and are not regulated in the Code of Criminal Law (Criminal Code), therefore, in order to be included sanctions the death penalty for perpetrators of environmental crime for crime criteria very severe environmental impact and provide socialization of environmental laws or agencies related to the community as a whole and is expected to prevent discrimination in the application of strict liability.
Keywords: Environmental Crime, and Absolute Liability
2
ANALISA HUKUM TERHADAP UNSUR TINDAK (Rina Agustina) Pendahuluan Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia
dan makhluk
hidup lainnya, serta
pemanasan global yang meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim, dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguhsungguh dan konstiten oleh semua pemangku kepentingan. 2 Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
yang
sungguh-sungguh
dapat
berupa
pembangunan berkelanjutan dan konsisten dapat berupa berwawasan lingkungan sehingga diperlukan peran dari semua pihak baik masyarakat, Instansi, maupun Pemerintah
untuk
melestarikan
serta
melindungi
lingkungan
hidup,
dan
mensejahterakan masyarakat dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1) berbunyi : ”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2 Alvi Syahrin, 2011, Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT.Sofmedia, Jakarta, hal 1
3
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11
2.
Bagaimanakah analisa
hukum
terhadap sanksi
tindak pidana
lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ? Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah teruraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan memahami tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan 2. Untuk mengetahui dan memahami analisa hukum terhadap sanksi tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian berisi tentang uraian Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Waktu dan Jadwal Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Analisa Bahan Hukum.
4
ANALISA HUKUM TERHADAP UNSUR TINDAK (Rina Agustina) Pembahasan 1. Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.3 Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 4
Hal ini disebabkan karena
dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), tidak terdapat rumusan yang mutlak tentang tindak pidana lingkungan hidup tersebut. 5 Aturan hukum yang memuat asas lex specialis derogate lex generali (asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), Menurut Teori Sistem Hukum dari R.A.Hart, termasuk kategori the ultimate rule of recognition (sistem hukum harus berlandaskan pada norma pengenal terakhir). Asas ini mengatur aturan hukum mana yang diakui sah sebagai suatu aturan yang berlaku. Dengan 3 Pasal 1 angka 2, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4 Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5 Artikel berjudul, Lucky Raspati, ” tinjauan yuridis penerapan asas lex generalis derogatlegi generali menurut doktrin kekhususan yang sistematis, ”http://raspati.blogspot.com/2008/03/tinjauanyuridis-penerapan-asas-lex.html, 10.40 Wita, Selasa 9 Juli 2013.
5
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11
demikian, asas ini merupakan salah satu secondary rules, yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana primary rules, tetapi mengatur (pembatasan) penggunaan kewenangan aparatur negara dalam mengadakan suatu represi terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut.6 Sistem hukum common law (hukum positif) maupun civil law (hukum adat), sangat sulit untuk dapat mengartikan suatu bentuk tindakan tertentu serta membuktikan
kesalahan.
Oleh
karena
itu,
kejahatan
korporasi
memiliki
karakteristik yang lebih khusus dari pada kejahatan perorangan, karena kejahatan korporasi lebih bersifat abstrak untuk menyangka dan menuntut subjek hukum yang melakukan kejahatan korporasi tersebut. 7 a. Pengaturan Mengenai Bentuk-bentuk Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan pada Pasal 1 angka 32 yaitu “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. 6
M. Arief Amrullah., Op. cit., hal. 20. Korporasi di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenal sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan seperti layaknya manusia alamiah, yang mempertanggungjawabkan itu adalah orang-orang sebagai pengurus korporasi itu sendiri. Unsur-unsur kejahatan korporasi adalah sebagai berikut: 1. Tindak pidana korporasi dilakukan oleh pengurus dan atau pegawai yang melaksanakan pekerjaannya atas nama korporasi. 2. Pertanggung jawaban dibebankan kepada korporasi dan pengurus korporasi secara langsung atau pun tidak langsung. 3. Motif tindak kejahatan korporasi untuk mencapai kebutuhan, keuntungan dan tujuan korporasi. 4. Tindak kejahatan korporasi terkait ke dalam bidang hukum pidana, hukumperdata dan hukum administrasi. 5. Beban pembuktian dan sanksi memiliki karakteristik khusus. 7
6
ANALISA HUKUM TERHADAP UNSUR TINDAK (Rina Agustina) Apabila diterjemahkan lebih jauh bahwa subjek hukum dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ini adalah orang, badan hukum, dan tidak berbadan hukum. Berbadan hukum dan tidak berbadan hukum maksudnya adalah korporasi. Tindak pidana lingkungan hidup dapat pula ditelaah terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dimana dalam Pasal 60 disebutkan, “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Kemudian dapat diambil lagi ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang: 1.
Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
2.
Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3.
Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4.
Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5.
Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
6.
Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
7.
Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup
7
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; 8.
Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9.
Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
10. Memberikan
informasi
palsu,
menyesatkan,
menghilangkan
informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana lingkungan hidup itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam konteks “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Mencemarkan atau merusak lingkungan, menurut Alvi Syahrin, merupakan genus atau rumusan umum, mejadi species atau rumusan khususnya dapat dilihat dari berbagai ketentuan di dalam pasal-pasal UUPPLH 2009. b. Pertanggungjawaban Mutlak Dalam Tindak Pidana Lingkungan Menurut
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2009
tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masalah lingkungan hidup ini diamati Emil Salim, dengan mengaitkannya kepada 2 (dua) hal yang dapat menggoncangkan keseimbangan lingkungan hidup, Pertama adalah perkembangan teknologi yang berhasil diwujudkan oleh akal dan otak manusia. Revolusi industri adalah awal dari keberlanjutan
8
ANALISA HUKUM TERHADAP UNSUR TINDAK (Rina Agustina) penemuan teknologi berupa mesin uap, dan hingga akhirnya manusia dapat mendaratkan kakinya di bulan hingga masa kini. Kedua adalah ledakan penduduk.8 Selama pertambahan penduduk berada dalam batas kewajaran, maka pertambahan ini tidak mengganggu terlalu banyak keseimbangan lingkungan, tetapi seperti yang kita tahu saat ini, perkembangan teknologi pula yang menjadikan ledakan penduduk. Pertambahan ini tentu saja akan menambah unsur kehidupan yang lain, seperti misalnya permintaan akan air minum,bahan makanan, lahan tempat tinggal, bahan bakar serta pada akhirnya adalah penciptaan limbah rumah tangga dalam jumlah yang sangat besar pula. 9 Sehubungan dengan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh
dan
konsisten
oleh
semua
pemangku
kepentingan
(stakeholders). Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut.
8
Emil Salim., 1983, Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan, Mutiara, Jakarta, hal 7. M. Hamndan., 2000, Tindak Pidana Pencemaran Linkungan Hidup, Mandar Maju, Bandung, hal 4. 9
9
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11
2.
Analisa Hukum Terhadap Sanksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sanksi merupakan hukuman terhadap Perbuatan si pelaku. Menurut
Muhammad Ekaputra dan Abul Khair, sanksi dipersamakan dengan hukum. Hukuman atau sanksi tersebut adalah penambahan penderitaan dengan sengaja, menjadi terpenting antara hukum pidana dengan hukum lainnya. 10 Tujuan pemberian sanksi atau hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku khususnya pelaku tindak pidana dalam lingkungan hidup. Sanksi-sanksi atau
hukuman
dalam
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2009
tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ditentukan terhadap bentuk-bentuk tindak pidana sebagaimana yang bentuk-bentuk tidak pidana yang telah dijelaskan di atas. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), terhadap setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara 10 Muhammad Ekaputra., dan Abulkhair., 2010, Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, USU Press, Medan, hal. 1-2.
10
ANALISA HUKUM TERHADAP UNSUR TINDAK (Rina Agustina) paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit
Rp.1.000.000.000,00
(satu
miliar
rupiah)
dan
paling
banyak
Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terhadap setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Apabila perbuatan dimaksud mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
11
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11
Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terhadap setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan. Terhadap jenis tindak pidana ini, hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terhadap setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tanpa izin lingkungan. Ketentuan pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) apabila setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Ketentuan pada Pasal 103 UndangUndang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), ditentukan bahwa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00
12
ANALISA HUKUM TERHADAP UNSUR TINDAK (Rina Agustina) (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) apabila setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaannya. Ketentuan sanksi pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), ditentukan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terhadap setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) apabila setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditetapkan pula ketentuan dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) terhadap tindakan setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dipidana dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), apabila setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke
13
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp.5.000.000.000,00
(lima
miliar
rupiah)
dan
paling
banyak
Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dipidana dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), terhadap setiap orang yang melakukan pembakaran dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dipidana yang dimaksud dalam Pasal 109 UndangUndang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), terhadap setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan
paling
lama
3
(tiga)
tahun
dan
denda
paling
sedikit
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Kemudian dalam Pasal 110 ditetapkan ketentuan pidana bagi setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 111 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terhadap Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin
14
ANALISA HUKUM TERHADAP UNSUR TINDAK (Rina Agustina) lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL. Apabila Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), ditentukan sanksi yaitu, pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada setiap pejabat berwenang yang
dengan
sengaja
tidak
melakukan
pengawasan
terhadap
ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan tanpa izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Sanksi dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), ditentukan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terhadap setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), ditentukan pula sanksi terhadap setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling
15
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11
lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian dalam Pasal 115, pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhadap setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Apabila tindak pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, maka ancaman pidana yang dijatuhkan kepadanya berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.
16
ANALISA HUKUM TERHADAP UNSUR TINDAK (Rina Agustina) Penutup A.
Kesimpulan
1. Pengaturan tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur hal-hal yang secara khusus (lex spesialis) dan tidak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum, pengaturan
lex spesialis tersebut dimaksudkan karena masalah lingkungan hidup menyangkut
kepentingan
umum
sehingga
diatur
hal-hal
yang
dikecualikan. Selain itu, masalah tindak pidana dalam lingkungan hidup saat ini merupakan kejahatan luar biasa, sehingga penangannya pun harus dilakukan luar biasa pula, yakni dengan mencantumkan hal-hal yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Pengaturan sanski yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian yang diakibatkan dalam Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120 dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
17
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11
B.
Saran Terhadap pembahasan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebai
berikut: 1. Diharapkan dalam penelitian ini khususnya kepada dewan legislatif dan Pemerintah, agar dicantumkan sanksi yang terberat dalam sistem pemidanaan di Indonesia yaitu sanksi pidana mati bagi pelaku untuk kriteria tindak pidana lingkungan yang berdampak sangat parah terhadap masyarakat luas, menimbulkan kerugian yang cukup banyak baik materil maupun immateril masyarakat misalnya kasus lumpur lapindo, seharusnya pelaku dijatuhkan kepada ancaman pidana mati, sebab hal ini merupakan kesalahan telak bagi PT. Lapindo Brantas Tbk sebagai korporasi. 2. Diharapkan kepada Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait agar tetap mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), ini khususnya mengenai eksistensi ”kesalahan” tidak mesti harus dipenuhi di dalam tindak pidana lingkungan hidup sebab masih banyak
orang-orang
memahami
hal
dan
tersebut.
korporasi Buktinya
yang
belum
sepenuhnya
masih
banyak
kasus-kasus
pengelolaan limbah yang seakan-akan korporasi tidak mau peduli dengan pengolahan limbah tersebut. 3. Diharapkan dalam penerapan tanggung jawab mutlak terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, tidak membeda-bedakan
18
ANALISA HUKUM TERHADAP UNSUR TINDAK (Rina Agustina) siapa pelakunya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap pemerintah sebagai subyeknya harus dilakukan persamaan di hadapan hukum tanpa dibedakan latar belakangnya.
Daftar Pustaka A. Buku Alvi Syahrin., 2011, Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT.Sofmedia, Jakarta, A. Zainal Abidin., 1962, Asas Hukum dan Beberapa Pengupasan Tentang DelikDelik Khusus, Prapartja dan Taufik, Jakarta Bambang Sunggono., 2001,Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar),PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Emil Salim., 1983, Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan, Mutiara, Jakarta. EY. Kanter., dan SR. Sianturi., 2002, Asas -Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika,Jakarta Leden Marpaung., 1991,Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), Cetakan I, Jakarta,RajaGrafindo Persada Muhammad Ekaputra.,dan Abulkhair., 2010, Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, USU Press, Medan M. Hamndan., 2000, Tindak Pidana Pencemaran Linkungan Hidup, Mandar Maju, Bandung Moeljatno.,1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta Moeljatno., 1993, Asas -Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta Muladi., dan Dwija Prijatna., 1991,Pertanggungjawaban Korporasi Adalah Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung Romli Atmasasmita., 1989,Asas -Asas Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan I, Yayasan LBH, Jakarta Roeslan Saleh., 1982,Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan I,Ghalia Indonesia Simons., dalam Leden Marpaung., 1991,Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), Cetakan I,RajaGrafindo Persada,Jakarta Subekti., 1982, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, Sutan Remy Sjahdeini., 2007, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pres, Jakarta, Sutiyono., 2009, Kejahatan Korporasi, Analisis Victimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Bayumedia, Malang, Syahruddin Husein.,2003, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya,Medan, USU
19
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11
Takdir Rahmadi., 2011, Hukum Lingkungan Di Indoesia,PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta T.Suhaimi.,2010, Pertanggungjawaban Pidana Direksi, BooksTerrace & Library, Bandung ,
B. Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Konferensi PBB Tentang Lingkungan dan Pembangunan (Rio de Janeiro, 03-14 Juni 1992) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Buku I dan II, 1991/1992
C. Internet,Jurnal,Makalah Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo_Brantas_Inc, 11.00 Wita, 13 Juni 2013 Makalah,Zani,DemokrasiLingkungan,http://zanyfaperta.wordpress.com/2010/04/2 4/demokrasi-lingkungan/, 19.30 Wita, Selasa 14 Mei 2013 Makalah,Satria,http://satriagosatria.blogspot.com/2009/12/pengertiandesentralisa si.htm 19.30 Wita, Selasa 14 Mei 2013 Jurnal Hukum Islam, Vol. VI Syafrinaldi.,”Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Perbandingan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positi f)”, Rabu, 24 April 2013 Makalah M. Arief Amrullah., “Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)”, Diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta bekerja sama dengan Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo, Norway, Hotel Jogyakarta Plaza, Yogyakarta, tanggal 6 s/d 8 Mei 2008, hal. 15-16. Artiel berjudul, ” Sistem Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”Muamar.http://yayansuhendri.blogspot.com/2013/01/pembuktiandalam-proses-penegakan-hukum.html, 16.50 wita, Rabu 24 April 2013 Artikel berjudul, Lucky Raspati, ” Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Specialis Derogot Legi Generali Menurut Doktrin Kekhususan Yang Sistematis ” http://raspati.blogspot.com/2008/03/tinjauan-yuridis-penerapan-asaslex.html, 10.40 Wita, Selasa 9 Juli 2013 Jurnal Ilmu Hukum , Khudzaifah Dimayti., “Pola Pemikiran Hukum Responsif”, Voli. 10, No. 1, 11.07 Wita, Selasa 9 Juli 2013.
20
ANALISA HUKUM TERHADAP UNSUR TINDAK (Rina Agustina) Artikel
berjudul, ”Tindak Pidana Dalam Upplh”, alvi syahrin http://alviprofdr.blogspot.com/2010/11/tindak-pidanadalamuupplh.html, 11.36 Wita, Rabu 16 Juli 2013 Artikel berjudul , Ferryirwanda., “ Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Dalam Ruang Lingkup Pidana Khusus” http://ferry19irwanda.blogspot.com/2012/05/uu-perlindungan-danpengelolaan. html, 15.07 Wita, Rabu 24 Juli 2013 Artikel berjudul , Ferli Hidayat., “Hukum Identifikasi Undang-Undang Tindak Pidana Khusus dalam Pidana Lingkungan”http://ferliHidayat.blogspot.com/2012/05/uu-perlindungandan-pengelolaan.html ,17.07 Wita, Jumat 26 Juli 2013. Artikel berjudul , Agustin Dwi Ria Mahardika., “Analsis Tindak Pidana Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” http://agustinmahardika.blogspot.com/2012/05/analis-tindak-pidanadalam-undang.html, 14.30 Wita, Sabtu 27 Juli 2013
21
