PARTISIPASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

PARTISIPASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Suatu Penelitian Di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo) Oleh 1 Linda Septiani Harun, Farid Th. Musa*, Funco Tanipu** Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo Email : [email protected] ABSTRAK Harun, Linda Septiani. 2015. Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (Suatu Penelitian di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo). Skripsi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Di bawah bimbingan Bapak Farid Th. Musa S.Sos., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Funco Tanipu S.T., M.A selaku pembimbing II. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pembangunan Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo serta fungsi yang dijalankan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Lembaga Kemasyarakatan Desa Sosial dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayan Masyarakat (LPM), dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sudah ikut berpartisipasi dalam hal pembangunan yang ada di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Partisipasi yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa Sosial diantaranya ikut melaksanakan proses pembangunan dengan cara melakukan rapat atau musyawarah dalam hal penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang disingkat RPJM-Desa, membahas tentang rencana pembangunan desa bersama kepala desa, mengawasi setiap program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Desa Sosial, menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat dibidang pembangunan, memfasilitasi kegiatan pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Desa Sosial diantaranya mengadakan program kesehatan misalnya posyandu serta meningkatkan kwalitas kesehatan lingkungan. Kata Kunci: Partisipasi, Lembaga Kemasyarakatan Desa

1

Linda Septiani Harun, 281411106, Jurusan S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Farid Th. Musa S.Sos., M.A, Funco Tanipu S.T., M.A

PENDAHULUAN Perhatian pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan pedesaan dengan segala aspeknya, karena titik tumpu pembangunan masyarakat Indonesia berada di pedesaan. Tetapi semuanya berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini. Umumnya pembangunan dipedesaan masih sangat kurang. Fokus utama yang menjadi prioritas dalam pembangunan adalah usaha-usaha untuk mencapai perbaikan ekonomi. Perlu adanya usaha yang terencana untuk membangun prasarana yang ada di desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di desa. Pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga desa. Sehubungan dengan itu, pembangunan yang dilakukan harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat desa itu sendiri.2 Pembangunan masyarakat memiliki dua sasaran, yaitu sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Sasaran jangka pendek yaitu merangsang masyarakat untuk mengambil tindakan segera dan nyata, sedangkan sasaran jangka panjang yaitu membentuk rasa kepercayaan terhadap diri sendiri.3 Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 dijelaskan pengertian lembaga kemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, ditambah lagi dalam pasal 91 disebutkan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintah, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.4 Desa Sosial merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Paguyaman. Saat ini Desa Sosial masih melakukan pembangunan. Program pembangunan desa pada dasarnya merupakan instrumen untuk mewujudkan visi dan misi, dengan memperhitungkan gambaran umum kondisi desa, strategi pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, serta arah kebijakan umum yang telah ditetapkan. Beberapa program pembangunan yang ada di Desa Sosial diwujudkan dalam pencapaian program yang ditetapkan dalam 5 (lima) grand strategi yaitu: (1) Pembangunan bidang pendidikan, diantaranya: Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat, Memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan, Pemberantasan buta aksara, Peningkatan angka partisipasi sekolah. (2) Pembangunan bidang ekonomi rakyat, diantaranya: Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa, Memfasilitasi penyediaan dana yang cukup, Pemberdayaan kelompok usaha ekonomi pedesaan dan koperasi, Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). (3) Pembangunan bidang kesehatan, 2

Inta P.N. Damanik dan M.E Tahitu, “Studi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Kasus: Masyarakat Desa Layeni Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah)”, hlm 1 3 Lihat Lowa (1985), ibid 4 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

diantaranya: Memfasilitasi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin, orang terlantar, dan orang jompo, Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat desa, Peningkatan kesehatan keluarga dan kwalitas kesehatan lingkungan. (4) Pembangunan Bidang Infrastruktur diantaranya: Pembangunan infrastruktur menyangkut peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur desa seperti air minum, jalan, jembatan, irigrasi untuk memperluas aktivitas perekonomian desa. (5) Pembangunan Bidang Pemerintahan Desa, diantaranya: Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa yang sesuai dengan perkembangan zaman, Pengembangan sikap aparatur pemerintah desa yang profesional, berakhlak mulia, berbudi pekerti dan memiliki iman serta taqwa yang kuat, Terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, singkat dan murah, Peningkatan kinerja pemerintah desa terciptanya good goverment and clean goverment dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa dan pembinaan masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan suatu desa maka perlu adanya keterlibatan antara Kepala desa bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat desa tersebut dalam hal pembangunan Desa Sosial. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, lembaga kemasyarakatan harus dibekali ketarampilan dan kapasitas yang cukup. Sehingga mampu menjadi penggerak dalam pembangunan suatu Desa. Hal inilah kemudian yang menjadikan hal penting untuk mengetahui partisipasi lembaga kemasyarakatan desa selaku mitra kerja dari pemerintah desa dalam membantu kinerja Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang ada di Desa Sosial, Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga kemasyarakatan yang berada di Desa Sosial meliputi Badan permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (Suatu Penelitian Di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo). Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pembangunan Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo?. 2. Bagaimana fungsi yang dijalankan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo?.

KAJIAN PUSTAKA Partisipasi Theodorson mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud disini bukanlah bersifat pasif tetapi aktif ditunjukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu partisipasi akan lebih diartikan sebagai keikutsertaan sesorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri.5 Partisipasi tidak hanya berupa keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan, tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga timbul tanggung jawab dan sumbangan yang besar terbadap kelompok. Dengan kata lain, partisipasi berarti kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Bila kita hubungkan dengan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional ekonomi secara keseluruhan. Akses masyarakat terhadap sumber daya dipengaruhi oleh sistem ekonomi, sosial, dan politik yang ada.6 Pembangunan merupakan proses perubahan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan banyak dipengaruhi oleh kondisi fisik dan nonfisik dari suatu masyarakat sehingga akselerasi (percepatan) pembangunan disetiap Negara tidak sama.7 Menurut Tjokroamidjaja faktor yang mempengaruhi pembangunan bila dikaitkan dengan kondisi masyarakat, meliputi: 1) masyarakat yang masih tradisional, 2) masyarakat yang bersifat peralihan, dan masyarakat maju (modern).8

5

Lihat Theodorson, dalam Wahyu Ishardino Satries, “Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Musrenbang 2010” Jurnal Kybernan, Vol. 2 No. 2, Tahun 2011, hlm. 96 6 Neneng Aenilah, Dkk, “Kinerja Pegawai Desa Dalam Pembangunan Desa” Jurnal PPKN UNJ ONLINE Vol 1, No 2, Tahun 2013 7 Ismail Nawawi, “Pembangunan Dan Problema Masyarakat” (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara), 2006, hlm. 1 8 Lihat Tjokroamidjaja, ibid

Berikut beberapa alasan mengapa partisipasi itu penting dalam proses pembangunan9 ; a. Partisipasi dalam praktek yang sederhana telah lama terbangun dalam pemahaman, kesadaran dan kehidupan masyarakat. b. Partisipasi memungkinkan perubahan yang lebih besar dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak manusia. Hal ini sulit dilakukan jika perubahan ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil atau kelompok tertentu yang tidak terlibat langsung. c. Pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi, kerja sama dan berbagai peran. d. Partisipasi merupakan suatu proses pelibatan orang lain terutama kelompok masyarakat yang terkena langsung untuk merumuskan masalah dan mencari solusi bersama. e. Banyak permasalahan pembangunan dibidang pertanian, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan kelembagaan yang tidak mungkin dipecahkan dengan pengambilan keputusan perorangan. Partisipasi berfungsi sebagai suatu kemitraan (partnership) dalam pembangunan. Partisipasi dapat tercipta apabila saling percaya dan saling pengertian antara perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga atau anggota masyarakat. Kondisi yang saling percaya dan saling pengertian tidak tumbuh begitu saja, tetapi harus terdapat pandangan saling menolong, saling percaya, dan jujur antara aparat dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok manusia yang dapat bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas tertentu. Menurut Slamet hubungan partisipasi dengan pembangunan yaitu adanya keterlibatan aktif dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan masyarakat dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan, kemudian dalam pelaksanaan program-program dilakukakan secara sukarela serta adanya pemanfaatan hasil dari suatu program tersebut.10 1. Bentuk partisipasi a. Partisipasi dalam tahap perencanaan Tujuan pembangunan yang paling hakiki adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya melaksanakan pembangunan diperlukan adanya perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. 11 Perencanaan pembangunan 9

Wahjudin Sumpeno, “Perencanaan Desa Terpadu”, Edisi k- 2 Banda Aceh 2004, hlm 24 Lihat slamet (1994), dalam skripsi Ibrahim Surotinojo, “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi Oleh Masyarakat (SANIMAS) Di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Gorontalo” hal 5 11 Hasyemi Rafsanzani, dkk, “Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa”, (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan 10

daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah melainkan perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah dapat dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki sumberdaya-semberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.12 Partisipasi dalam tahap perencanaan adalah mengambil bagian dalam proses perencanaan suatu program-program yang akan dijalankan, dan mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan merupakan suatu upaya penyusunan program baik program yang sifatnya umum, maupun yang spesifik, baik jangka pendek maupun jangka panjang. b. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan Partisipasi dalam tahap ini merupakan proses kelanjutan dalam tahap perencanaan. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan adalah mengambil bagian dalam proses pelaksanaan dari program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Berkaitan dengan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa, dalam tahap pelaksanaan dapat dilihat dari sumbangan anggota lembaga kemsyarakatan itu sendiri baik dalam bentuk tenaga, uang, maupun material yang diarahkan kepada jalannya proses pembangunan. Kontribusi yang diberikan lembaga kemasyarakatan dalam tahap pelaksanaan dari program-program yang dijalankan dinilai sebagai indikator berpartisipasinya sebuah lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Desa. c. Partisipasi dalam tahap pemanfaatan Partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalau berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. 2. Tingkat Partisipasi Untuk mengukur tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dapat diketahui dari kriteria penilaian tingkat partisipasi untuk setiap anggota yang diberikan oleh Chapin sebagai berikut13 ; 1. Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga tersebut 2. Frekuensi kehadiran (attendance) dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan 3. Sumbangan/iuran yang diberikan 4. Keanggotaan dalam kepengurusan 5. Kegiatan yang diikuti dalam tahap program yang direncanakan Lawang Kabupaten Malang) Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijawa, Malang. hlm 67 12 Mudrajad Kuncoro, “Perencanaan Daerah” (Jakarta: Penerbit Salemba Empat), 2012, hlm. 3 13 Lihat Chapin, Loc., Cit, hlm 6

6. Keaktifan dalam diskusi pada setiap pertemuan yang diadakan 3. Efektivitas Partisipasi Efektivitas memiliki arti keberhasilan atau tepat guna. Efektivitas dapat diartikan sebagai indicator tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Tingkat evektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secra menyeluruh, kemampuan adaptasi dan organisasi terhadap perubahan lingkungan. Seorang partisipan mungkin sekali secara sukarela dan dengan intensitas tinggi mengikuti kegiatan program pembangunan, tetapi dia tidak turut mempengaruhi keputusan. Dengan kata lain partisipasinya kurang efektif. Seberapa jauh pendapat atau aspirasi diakomodasikan atau didengar oleh pemerintah tidak semata-mata kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi, tetapi juga seberapa jauh pemerintah mau mendengar dan memutuskan bahwa kehendak masyarakatlah yang diambil sebagai keputusan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa, khususnya dalam pembangunan fisik secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Pemerintah desa perlu memperhatikan prinsipprinsip sebagai berikut: Keterpaduan pembangunan desa yang lain. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan.14 Lembaga Kemasyarakatan Desa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.15 Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pada Pasal 1 dinyatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.16 Penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan 14

Nurliana, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara”, Jurnal Administrasi Negara, Vol 1 No 3, 2013, hlm 1060 15 Lihat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 16 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada meliputi perencanaan, pendapatan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya (PEMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa).17 1. Tim Penggerak PKK Tim penggerak PKK merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Tim penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan salah satu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencanaan, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK. Tim penggerak PKK adalah warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak terkait dengan organisasi apapun, golongan partai politik dan instansi lainnya. Tujuan gerakan PKK adalah memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin menuju terwujudnya keluarga yang beriman, berakhlak mulia, sehat sejahtera, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Selain itu organisasi PKK juga memberikan kesejahteraan kepada anggota dan masyarakat bukanlah hal yang mudah, walaupun bangsa masih berada dalam era yang sulit, kaum perempuan adalah kaum yang perlu memberdayakan dirinya sendiri bersama pemerintah dan non pemerintah untuk berinvestasi membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini disebabkan posisi perempuan sangat mulia dan terhormat, dan sebenarnya mampu untuk menjawab kebutuhan bangsa, sumber daya manusia untuk masa yang akan dating harus di persiapkan.18 Kelembagaan gerakan PKK dikelolah oleh tim penggerak PKK yang dibentuk di Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan. Hubungan kerja antara tim Penggerak PKK Pusat dengan Daerah adalah bersifat Konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hierarki. Untuk mendekatkan jangkauan pemberdayaan kepada keluarga-keluarga secara langsung, dibentuk kelompok-kelompok PKK RW, RT dan kelompok Dasa Wisma.

17

Lihat PEMENDAGRI, No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dalam Maya Rosalina, ”Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang Dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malina” Jurnal Pemerintahan Integratif, Vol 1, Nomor 1, 2013 hlm 109 18 Erwita Dewi, Dkk, “ Pelatihan Motivasi Dan Kewirausahaan Bagi Tim Penggerak PKK Kelurahan Rawasari Kelurahan Kota baru Kota Jambi”, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat No. 52 Tahun 2012, hlm 2.

Untuk mendukung pelaksanaan program-program gerakan PKK, dibentuk Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK, baik di Pusat maupun di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Diketuai oleh Mendagri, Gubernur, Bupati/Walikota Camat dan Kepala Desa/Lurah. Anggotanya yaitu pimpinan Instansi/Lembaga yang membidangi tugas-tugas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, para/tokoh masyarakat, petugas lapangan Instansi dan lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan keputusan dewan penyantun. 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pelaksanaan pembangunan merupakan usaha kegiatan yang dilakukan yang dilakukan secara sadar dan terencana, bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan adil bagi rakyat. Menurut Ginanajar pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.19 Dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebuijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa dan BPD untuk bekerja lebih tekun dan lebih keras lagi dalam rangka mewujudkan Otonomi Desa dengan senantiasa menjalin kerja sama dan hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas di desa, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dinyatakan bahwa hubungan antara pemerintah desa dengan BPD adalah sejajar dan sebagai mitra, bahkan dijelaskan pula bahwa BPD dan Pemerintah Desa merupakan Lembaga Pemerintah Desa. 20 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/dusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan 19

Thomas, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”, Jurnal Pemerintah Integratif, Vol 1 No 1, 2013, hlm 55 20 HAW Widjaja, ”Otonomi Desa”, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA), 2003, hlm 171

anggotan BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.21 Perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan bisa ditentukan. Karena sudah menjadi kewajiban pemerintah desa menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses perencanaan pembangunan, perencanaan pembentukan kebijakan, pemantauan dari hasil pembagunan dan keberlakuan suatu kebijakan adalah suatu hal yang mendorong suksesnya suatu pembangunan.22 Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalm memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pembangunan desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu (a) mengayomi, pengertian mengayomi menurut Penjelasan Perda Nomor 4 tentang BPD pasal 15 ayat (1) huruf A adalah menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. (b) pengawasan, pengawasan dalam hal ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. (c) menampung aspirasi rakyat, pasal 15 ayat (1) huruf d Perda Tahun 2000 tentang pedoman pembentukan BPD disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menampung aspirasi yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi rakyat yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang. Dalam hal menampung aspirasi masyarakat, BPD tidak secara khusus melakukan kegiatan dalam rangka menampung aspirasi, mereka 21

Eko tri utami, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan), 2007 hlm 2 22 Toni M Sargih, “Konsep Partisipasi Masyarakat”, Jurnal Sasi, Vol 17, No 3, 2011, hlm 13

hadir dalam rapat-rapat RT RW sebagai warga masyarakat dan pada saat itulah BPD mendapatkan informasi apa yang diharapkan atau diinginkan oleh masyarakat.23 3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan Masyarakat Desa. Keputusan mentri dalam negri republik Indonesia mengenai kader pemberdayaan masyarakat terdapat dalam peraturan mentri dalam negri Nomor 7 Tahun 2007 bahwa dalam rangka penumbuhkembangkan penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan didesa dan kelurahan perlu dibentuk kader pemberdayaan masyarakat, dan juga kader pemberdayaan masyarakat merupakan mitra pemerintah desa ataupun kelurahan yang diperlukan keberdaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan, dan juga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan mentri dalam negri tentang kader pemberdayaan masyarakat. LPMD adalah singkatan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagai Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah mufakat, sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.24 Tujuan diadakannya atau dibentuk Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di desa/kelurahan antara lain ialah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalm kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai sumber daya manusia, meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dasar hukum pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat:25 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 23

Sri Sugiarni, “Peranan Badan Permusyawaratan Rakyat Desa (BPD) Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Desa Branjang Kecamatan Unggaran Kabupaten Semarang” 2005 Hal 118 24 Yudhi Aldriand, “Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa”, http://www.slideshare.net/abieyanka/lembaga-pemberdayaan-masyarakat-desa-lpmd-22215008 Diakses tanggal 6 Mei 2015 25 Ibid

3. Peraturan Daerah kabupaten Kota; 4. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat:26 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa seelanjutnya disingkat LPMD, berkedudukan di Desa, dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisatoris berdiri sendiri. 2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Tugas Pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam:27 1. Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah 2. Menggerakan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat 3. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat Desa. METODE PENELITIAN Jenis penilitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, hal ini karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang mengidentifikasi, mendokumentasi, mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, pikiran, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan.28 Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedurprosedur mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang 26

Ibid Ibid 28 Badrun Kartowagiran, “Pendekatan Kualitatif Dan Pendekatan Kuantitatif Dalam Penelitian Tindakan Dibidang Psikologi”, http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/14-PENDEKATAN%20KUANTITATIF.pdf diakses tanggal 3 maret 2015 27

penelitian yang bergaya induktif berfokus terhadap makna individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.29 Hasil penelitian ini dideskripsikan secara jelas terperinci yaitu memberikan gambaran secara deskriptif tentang partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pembangunan Desa Sosial serta fungsi yang dijalankan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sejarah Desa Sosial Pada Tahun 1953, Dusun Sosial saat itu masih bagian dari Desa Molombulahe yang keadaannya berupa padang ilalang yang luas dan di huni oleh bermacam macam hewan liar. Pada Tahun 1957, dengan adanya pergolakan PRRI/Permesta yang menguasai seluruh Wilayah Sulawesi utara termasuk Gorontalo yang ingin mendidirkan satu Negara di Pulau Sulawesi. Pada Tahun 1958, PRRI/Permesta mengakhiri kekuasaannya dan meninggalkan Gorontalo menuju Kotamobagu dan Manado. Dalam perjalanan menuju kedua kota tersebut PRRI/Permesta melakukan tindak kekerasan terhadap penduduk secara membabi buta, maka terjadilah pengungsian secara besar besaran oleh penduduk dari Desa Ihwan Kecamatan Doloduo Kabupaten Bolaangmongondow yang mayoritas Suku Jawa Tondano, dengan tujuan mereka pada saat itu adalah Gorontalo. Diantara pengungsi tersebut sebagian ke Desa Sidomukti, Sidomulyo, Talumopatu yang pada pada saat itu banyak warga Suku Jawa Tondano tinggal dan bermukin di Desa tersebut. Dan paling terbanyak pengungsi tersebut datang ke Dusun Rejonegoro yang merupakan salah satu dusun dari Desa Molombulahe. Pada awalnya pengungsi tersebut masih menumpang di rumah-rumah penduduk yang ada di Desa Molombulahe. Melihat kondisi para pengungsi pada saat itu pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Departemen Sosial memberikan atau membagikan tanah kepada masing-masing kepala keluarga untuk diolah guna memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dengan bercocok tanam disamping usaha lain seperti mengambil rotan dan kayu untuk dijual kepada warga yang membutuhkannya, oleh karena rasa syukur mereka atas perhatian pemerintah dan masyarakat Molombulahe dan lebih khusus dari Departemen Sosial maka mereka mencetuskan nama dusun adalah Dusun Sosial. Pada Tahun 1962-1963 para pengungsi tersebut mulai meninggalkan Dusun Sosial serta Desa Molombulahe dan menjual tanah kepada penduduk yang membutuhkannya.

29

John W. Creswell, (2007), “Research Design Qualitatif, Quantitatif, And Mixed Methods Approaches”, Third Edition, Terjemahan: Achmad Fawaid, 2010/2012 “Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed”, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 4-5

Pada Tahun 2003 atas inisiatif para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, LSM, dan seluruh Elemen Masyarakat yang ada di Dusun Sosial bermusyawarah untuk mufakat memekarkan diri menjadi satu desa yang definitif dengan Nama Desa Sosial. Yang dibagi menjadi 4 dusun masing-masing Dusun Motu, Dusun Linggoboto, Dusun Oloa, dan Dusun Ulango adapun pemberian nama-nama dusun tersebut berdasarkan sejarah. Sejarah singkat dari pemberian nama-nama dusun tersebut adalah :  Dusun Motu Tanah sekitarnya sulit sekali untuk dibangun rumah, pada saat musim hujan tanahnya lilin dan pada saat musim kemarau tanahnya pecah-pecah.  Dusun Linggoboto Pada saat itu tengah-tengah padang ilalang yang luas terdapat serumpun lingkuas (Linggoboto) yang tumbuh dan tidak di ketahui siapa yang menanamnya.  Dusun Ulango Ada Kali (Kuala) sepanjang 50 Meter airnya tidak pernah kering dan airnya dingin, menjadi tempat ular besar yang warnanya hitam atau dalam bahasa daerah disebut Wulawulango.  Dusun Oloa Pada saat itu ada seorang kakek menanam rumbia yang tumbuhnya hanya menjalar anakannya dan tidak mempunyai induk, sehingga dalam bahasa daerah disebut Mo Oloa tutumuliyo. Kondisi Geografi dan Demografi 1. Luas Dan Batas Desa. Desa Sosial mempunyai luas wilayah 750 hektar dengan batas-batas:  Sebelah selatan : Desa Bubaa (Kec. Paguyaman Pantai)  Sebelah barat : Desa Molombulahe  Sebelah utara : Desa Kualalumpur  Sebelah timur : Desa Rejonegoro

Peta Desa Sosial

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo yang termuat dalam Profil Desa Tahun 2014 bahwa jumlah penduduk Desa Sosial terdiri dari laki-laki 664 orang dan perempuan 680 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai data penduduk Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 1. Jumlah Penduduk UMUR JUMLAH PENDUDUK 0-4 tahun 134 orang 5-9 tahun 145 orang 10-14 tahun 136 orang 15-24 tahun 287 orang

25-54 tahun 567 orang 55 tahun ke atas 216 orang (Sumber: Profil Desa Sosial Kecamatan Paguyaman, Tahun 2014) Dari uraian tabel di atas, jika dijumlahkan maka penduduk yang paling banyak adalah penduduk yang berumur 15-24 tahun. Dengan hal ini kelompok umur tersebut menjadi faktor utama untuk melaksanakan proses pembangunan yang ada di Desa Sosial, dalam hal pembangunan yang ada di Desa Sosial dibutuhkan peran serta pemuda yang dapat menunjang proses pembangunan desa itu sendiri. b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Pekerjaan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Begitupun yang terjadi pada masyarakat Desa Sosial. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat Desa Sosial sebahagian besar bekerja sebagai petani. Di Desa Sosial juga merupakan desa yang banyak memiliki lahan pertanian terutama sawah. Dapat dilihat jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani lebih banyak dibandingkan dengan jenis pekerjaan lain yaitu sebanyak 195 orang. Berikut ini adalah jumlah penduduk Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo pada tahun 2014 berdasarkan jenis pekerjaan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2. Jenis Pekerjaan JENIS PEKERJAAN Petani sendiri

JUMLAH 195 orang

Buruh tani

9 orang

Pedagang/ pengusaha

33 orang

Buruh bangunan

13 orang

TNI/POLRI/PNS

102 orang

Pensiunan

8 orang

Lain-lain

16 orang

Jumlah

376 orang

(Sumber: Profil Desa Sosial Kecamatan Paguyaman, Tahun 2014) Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani lebih besar dibandingkan dengan jenis pekerjaan lain. Hal ini dikarenakan bahwa di Desa Sosial memiliki banyak lahan pertanian yang dijadikan sebagai sumber mata pencaharian utama yang ada Di Desa Sosial. Namun ada juga sebahagian masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebahagian lagi bekerja di sektor informal guna memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1. Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Pembangunan Desa Sosial a. Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sosial Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sosial pada dasarnya sama seperti desa lain pada umumya bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sosial berkedudukan antara lain yang pertama sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila dan kedua sebagai unsur pemerintah desa yang sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa. Berdasarkan hasil Keputusan Bupati Nomor 110 Tahun 2006 pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sosial dibentuk sejak pertama berdirinya Desa Sosial. Tata cara penetapan ketua maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sosial yakni untuk pemilihan anggota BPD dipilih dan ditetapkan berdasarkan usulan dari warga masyarakat melalui musyawarah mufakat, sementara untuk pemilihan ketua BPD yaitu dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat khusus pemilihan ketua, adapun dalam rapat tersebut dipimpin oleh anggota dari BPD. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sosial berjumlah 5 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota yang berjumlah 2 orang. Ketua BPD Desa Sosial dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat yang diadakan khusus. Dalam menjalankan tugasnya ketua BPD Desa Sosial dibantu oleh seorang sekretaris yang berasal bukan dari perangkat desa yang diangkat oleh pemerintah desa namun berdasarkan persetujuan anggota Badan Permusyawaratan Desa sendiri. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sosial sebagian besar berpendidikan SMA. Dalam hal pembangunan yang ada di Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut berpartisipasi dalam pembangunan Desa Sosial. Hal ini dibuktikan dalam keikutsertaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembangunan, proses pembangunan ini diantaranya Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa melakukan rapat atau musyawarah dalam hal penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang disingkat dengan RPJM-Desa. Sebagai mitra kerja dari pemerintah desa, kedudukan BPD sangat diperlukan untuk membahas tentang rencana pembangunan desa bersama Kepala Desa serta melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam membahas Rancangan Peraturan Desa dengan Pemerintah Desa menurut UU No. 6/2014, BPD mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Pemerintah Desa dapat duduk bersama dan mengadakan Musyawarah, dalam membuat kesepakatan tentang peraturan desa. Dalam UU No. 6/2014 pasal 55 menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi ayat (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.

b. Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sosial Lembaga kemasyarakatan merupakan mitra kerja dari pemerintah dan mempunyai tugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan urusan pemerintah, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sosial dibentuk sejak pertama berdirinya Desa Sosial. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sosial dibentuk melalui rapat dan anggota dari LPM Desa Sosial merupakan penduduk asli Desa Sosial. Anggota LPM Desa Sosial berjumlah 5 orang yaitu ketua terdiri dari 1 orang, sekretaris 1 orang, dan anggota terdiri dari 3 orang. LPM Desa Sosial turut berpartisipasi dalam pembangunan, LPM sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa dari masyarakat dan juga mitra kerja dari kepala desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat dibidang pembangunan maka partisipasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Desa Sosial yaitu memfasilitasi kegiatan pembangunan dan serta mendampingi masyarakat Desa Sosial didalam melakukan rencana-rencana pembangunan. Rencana-rencana pembangunan yang ada di Desa Sosial dilakukan dengan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Musyawarah rencana pembangunan yang ada di Desa Sosial merupakan forum musyawarah rencana pembangunan yang selalu diadakan yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, LPM, PKK, tokoh masyarakat serta masyarakat Desa Sosial. Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sosial adalah memfasilitasi segala aktifitas masyarakat Desa Sosial mengenai program pembangunan yang direncanakan dan kemudian akan dilaksanakan. Disamping memfasilitasi LPM juga mengusulkan rencana pembangunan. Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Sosial memang terlihat sebagai fasilitator didalam upaya menyusun rencana-rencana pembangunan hal ini ditandai dengan didalam melakukan rapat LPM selalu memberikan pendapat-pendapat serta mengupayakan pembangunan dan memberikan solusi terhadap persoalan pembangunan yang ada di Desa Sosial. c. Partisipasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Sosial Paradigma pembangunan merupakan sistem pola pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Masyarakat dan pemerintah desa bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan desa. Dalam lembaga kemasyarakatan desa ada juga Tim Penggerak PKK yang turut berpartisipasi dalam pembangunan. Gerakan PKK ikut berkontribusi atas kemajuan pembangunan yang ada di desa. Tanpa partisipasi atau keterlibatan dari anggota Tim Penggerak PKK, maka perencanaan desa akan kering oleh program-program Tim Penggerak PKK.

Keberadaan PKK di Desa sosial mempunyai partisipasi yang cukup besar terhadap keberhasilan pembangunan, dalam melaksanakan kegiatannya PKK yang ada di Desa Sosial berpedoman pada 10 program PKK, yaitu Penghayatan Pengalaman Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan Dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan Dan Ketrampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup, Serta Perencanaan Sehat. Partisipasi Tim penggerak PKK Desa Sosial dalam pembangunan salah satunya terlihat dari adanya partisipasi yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Desa Sosial dalam pembangunan dibidang kesehatan. Pembangunan dibidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Desa Sosial yaitu 1. Memfasilitasi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin, orang terlantar, dan orang jompo. Dalam memfasilitasi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin, orang terlantar, dan orang jompo yang ada di Desa Sosial Tim Penggerak PKK dibantu oleh kader-kader puskemas yang ada dikecamatan paguyaman untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 2. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat desa. Dalam Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat desa Sosial salah satu fasilitas kesehatan masyarakat yang ada di Desa Sosial yaitu adanya puskemas pembantu yang di kelolah oleh anggota PKK yang ada di Desa Sosial. 3. Peningkatan kesehatan keluarga dan kwalitas kesehatan lingkungan. Untuk meningkatkan kesehatan keluarga dan kwalitas kesehatan lingkungan anggota PKK melaksanakan program diantaranya program posyandu yang diadakan di Desa Sosial. Program posyandu sangat penting bagi masyarakat Desa Sosial. Karena dalam kegiatan posyandu masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat. Disamping itu dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk tukar menukar informasi. Dalam kegiatan posyandu yang diadakan di Desa Sosial tidak terlepas dari adanya peran serta anggota PKK serta kader-kader posyandu dalam membantu melayani keluhankeluhan masyarakat desa sosial. Posyandu merupakan salah atu wujud peran serta dari anggota Tim Penggerak PKK dalam pembangunan dibidang kesehatan dengan menciptakan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sosial dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Partisipasi dari anggota Tim Penggerak PKK sangat penting dalam proses pembangungan yang dilakukan di Desa Sosial. Peran serta anggota Tim Penggerak PKK dalam proses pembangunan yang ada di Desa Sosial juga terlihat dari partisipasi anggota Tim Penggerak PKK dalam bentuk Non fisik. Partisipasi dalam bentuk non fisik dari anggota Tim Penggerak PKK di Desa Sosial diwujudkan dalam berbagai macam kesempatan seperti keaktifan anggota Tim Penggerak PKK pada pertemuan atau rapat yang dilakukan dikantor desa serta memberikan saran atau tanggapan terhadap proses pembangunan. 2. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Desa Sosial a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sosial Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa yang demokratis. Dengan berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang di dalamnya mengatur tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan pula dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Hal di atas sesuai dengan penjelasan pada pasal 200, Undang-Undang No 32 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa bahwa: “ Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sosial memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi legislasi dan fungsi penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi tersebut. a. Fungsi legislasi Fungsi legislasi yaitu menetapkan peraturan bersama kepala desa. Fungsi legislasi dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada saat perumusan serta penetapan program kerja dan peraturan desa dari Pemerintah Desa Sosial. Namum dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sosial belum menjalankan fungsinya dengan baik, terlihat dari kurangnya peran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mensosialisasikan program-program kerja yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Fungsi legislasi yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra dari pemerintah desa belum berjalan dengan baik. Pelaksanaan fungsi legislasi menjadi kurang terlaksana dengan baik hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman atau pun pengetahuan masyarakat terhadap program-program yang dijalankan oleh Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak pernah mensosialisasikan program-program yang akan dijalankan. b. Fungsi Penampung Dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Selain fungsi legislasi, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sosial juga sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat. Dalam tahap menampung dan sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum menjalankan fungsi ini dengan baik dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya berjalan sebagai lembaga desa yang menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sosial sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena Badan Permusyawaratan Desa belum menyalurkan apa yang menjadi keinginan masyarakat Desa Sosial. Dengan tidak berjalannya fungsi penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat secara baik, maka juga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dari masyarakat Desa Sosial, karena fungsi tersebut berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Desa Sosial. Dalam menjalankan fungsi penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sosial kurang bisa menjalankan fungsi ini, hal ini terlihat ketika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak bisa menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Sosial untuk kemudian diteruskan sebagai pertimbangan dalam menyusun APBDes ataupun kebijakan desa lainnya. b. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sosial Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sosial mempunyai fungsi diantaranya menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Namun dalam menjalankan fungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) belum menjalankannya dengan baik sebagai lembaga desa yang seharusnya dapat menunjang dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kurang optimalnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menjalankan fungsinya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam maupun luar anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Adapun yang menjadi alasan mengapa fungsi yang dijalankan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak berjalan dengan baik yaitu pertama Tidak adanya sumber dana bagi anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk menunjang kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) itu sendiri.

Kurangnya sumber dana untuk kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dapat memicu berkurangnya motivasi untuk bekerja secara optimal dan bersungguhsungguh dalam memajukan serta menciptakan Desa Sosial menjadi lebih baik. Permasalahan pendanaan dialami oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Sosial karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kurang mencukupi. Permasalahan yang kedua yaitu tidak adanya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk menunjang kinerja LPM dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga kinerja LPM tidak bisa dilakukan secara optimal dan terbatasi karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja mereka. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sosial menjadi pemicu berkurangnya kinerja LMP dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Banyak hambatan yang dialami misalnya LPM masih mengandalkan sarana dan prasarana yang ada di kantor desa sehingga fungsi keorganisasian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) belum maksimal serta tidak efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu pembagian waktu dari masing-masing anggota LPM belum teratur. Pekerjaan di luar menjadi anggota LPM yang menyita banyak kesibukan membuat frekuensi kerja para anggota menjadi berkurang dalam menjalankan fungsinya. Selain itu kurangnya pengalaman dari masing-masing anggota dalam keikutsertaan organisasi sehingga menimbulkan ketidaksinambungan dalam kinerjanya. Sebagian anggota LPM bekerja sebagai pedagang dan hanya mempunyai waktu pagi hari sampai siang hari untuk menuangkan tenaga dan pikiran dalam memenuhi tanggung jawab sebagai anggota LPM. Dari adanya pembagian waktu yang belum diatur oleh masing-masing anggota menjadikan tidak adanya keselarasan waktu antara anggota LPM satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan komunikasi antar anggota tidak terjalin dengan baik. c. Fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Sosial Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Sosial mempunyai tugas diantaranya merencanakan program-program kerja PKK, memberikan bimbingan serta motivasi kepada tim PKK, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK. Namun

dalam menjalankan fungsinya Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Sosial belum melaksanakan fungsinya dengan baik hal ini dikarenakan Tim penggerak PKK masih mempunyai kelemahan-kelemahan dalam mensosialisasikan program-program PKK. Fungsi yang dijalankan oleh Tim penggerak PKK belum berjalan dengan semestinya. Hal ini di karenakan anggota PKK masih kurang mampu dalam mensosialisasikan program-program yang di jalankan oleh anggota PKK sehingga sebagian masyarakat belum mengerti dan memahami tentang program yang dijalankan oleh anggota PKK Desa Sosial. KESIMPULAN DAN SARAN a. Kesimpulan Dari uraian bab IV penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di Desa Sosial. Adapun partisipasi yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa Sosial dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Partisipasi dalam penetapan program pembangunan desa Sosial yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya di singkat RPJMDesa. 2. Memfasilitasi kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sosial serta mendampingi masyarakat didalam melakukan rencana-rencana pembangunan. Selain itu sebagai wadah dalam penyaluran aspirasi dari masyarakat dan sebagai fasilitator dalam mensosialisaskan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDesa kepada masyarakat Desa Sosial. 3.

Partisipasi dalam pembangunan dibidang kesehatan diantaranya (a) Memfasilitasi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin, orang terlantar, dan orang jompo, (b) Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat desa, (c) Peningkatan kesehatan keluarga dan kwalitas kesehatan lingkungan. Selain itu anggota TP PKK berpartisipasi dalam bentuk Non fisik. Serta partisipasi dalam bentuk non fisik yang diwujudkan dalam berbagai macam kesempatan seperti keaktifan pada pertemuan atau rapat yang dilakukan dikantor desa serta memberikan saran atau tanggapan terhadap proses pembangunan.

Dalam menjalankan fungsinya dapat disimpulkan lembaga kemasyarakatan belum mampu menjalankan fungsi dengan baik hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor diantaranya: 1. Tidak adanya sumber dana bagi anggota untuk menunjang kinerja dari lembaga itu sendiri.

2. 3. b. 1.

2. 3.

4.

5.

Tidak adanya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga untuk menunjang kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Kurangnya pembagian waktu dari masing-masing anggota. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran penulis yaitu: Perlu ditingkatkannya koordinasi antara pemerintah Desa Sosial dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa Sosial dalam melaksanakan tugas pokok mereka demi kemajuan pembangunan Desa Sosial itu sendiri. Perlu ada peningkatan pemahaman kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa dan perangkat desa serta masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan. Pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan desa. Diharapkan agar pengurus dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dapat memperhatikan tanggapan, usul dan saran yang diberikan oleh masyarakat, dan memperhatikan pelaksanaan fungsi-fungsi yang diemban, dengan demikian akan memberikan petunjuk dan arah bagi pengurus dalam mengoptimalkan kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Diharapkan partisipasi masyarakat Desa Sosial untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjan pelaksanaan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan jangan menunggu bantuan dari pemerintah, dengan demikian akan mendorong dan dapat mengoptimalkan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan fungsifungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku HAW Widjaja, 2003 “Otonomi Desa”, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA), Isbandi, Rukminto Adi, 2008 “Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat”, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Ismail Nawawi, 2006 “Pembangunan Dan Problema Masyarakat” (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara), John W. Creswell, (2007), “Research Design Qualitatif, Quantitatif, And Mixed Methods Approaches”, Third Edition, Terjemahan: Achmad Fawaid, 2010/2012 “Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed”, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Lambang Trijono, 2007 “Pembangunan Sebagai Perdamaian” Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Mudrajad Kuncoro, 2012 “Perencanaan Daerah” (Jakarta: Penerbit Salemba Empat), Nasution, Zulkarnain. 2009. “Solidaritas Sosial Dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi: Suatu Tinjauan Sosiologi”. Malang: Penerbit UMM Press Sunyoto Usman, 2012 “Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Rahardjo Adisasmita, 2006 ”Membangun Desa Partisipatif”, Yogyakarta: Candi Gerbang Permai Blok R/6, Wahjudin Sumpeno, 2004 “Perencanaan Desa Terpadu” Edisi k- 2 Banda Aceh Hasil Penelitian Ibrahim Surotinojo, “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi Oleh Masyarakat (SANIMAS) Di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Gorontalo” Hasyemi Rafsanzani, dkk, “Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa”, (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang) Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijawa, Malang

Irma Purnamasari, “Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi”, 2008 Eko tri utami, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan), 2007 Sri Sugiarni, “Peranan Badan Permusyawaratan Rakyat Desa (BPD) Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Desa Branjang Kecamatan Unggaran Kabupaten Semarang”, 2005 Inta P.N. Damanik dan M.E Tahitu, “Studi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Kasus: Masyarakat Desa Layeni Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah)” Liandy Momongan, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso)”

Jurnal Neneng Aenilah, Dkk, “Kinerja Pegawai Desa Dalam Pembangunan Desa” Jurnal PPKN UNJ ONLINE Vol 1, No 2, Tahun 2013 Wahyu Ishardino Satries, “Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Musrenbang 2010” Jurnal Kybernan, Vol. 2 No. 2, Tahun 2011 Gilang Pramana, “Pembangunan Fisik Dan Non Fisik Di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara” Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 1 No. 1, Tahun 2013 Maya Rosalina ”Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang Dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malina Jurnal Pemerintahan Integratif, Vol 1, Nomor 1, Tahun 2013 Dea Devianti, “Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balik Papan Tengah” Jurnal Administrasi Negara, Tahun 2003, Vol 1 No 2 Toni M Sargih, “Konsep Partisipasi Masyarakat”, Jurnal Sasi, Vol 17, No 3, Tahun 2011,

Erwita Dewi, Dkk, “ Pelatihan Motivasi Dan Kewirausahaan Bagi Tim Penggerak PKK Kelurahan Rawasari Kelurahan Kota baru Kota Jambi”, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat No. 52 Tahun 2012 Mohammad Mulyadi, “Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta pemikiran Dasar Menggabungkannya”, Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, Vol. 15 No.1 Tahun 2011 Nurliana, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara”, Jurnal Administrasi Negara, Vol 1 No 3, 2013 Thomas, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”, Jurnal Pemerintah Integratif, Vol 1 No 1, 2013 Internet Badrun Kartowagiran, “Pendekatan Kualitatif Dan Pendekatan Kuantitatif Dalam Penelitian Tindakan Dibidang Psikologi”, http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/14PENDEKATAN%20KUANTITATIF.pdf diakses tanggal 3 maret 2015 Yudhi Aldriand, “Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa”, http://www.slideshare.net/abieyanka/lembaga-pemberdayaan-masyarakat-desa-lpmd22215008 Peraturan Perundang Undangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa PEMENDAGRI, No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa