PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPA TI Menimbang
S I A K,
: a. bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, dipandang perlu untuk mengatur Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa; b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atua Sebutan lain; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : a. Daerah adalah Kabupaten Siak; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Bupati adalah Bupati Siak; d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten; e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa; f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa; g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa; h. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan wadah untuk membina, memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma dan kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dalam rangka memberdayakan masyarakat Desa dapat dibentuk kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan;
lembaga-lembaga
(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 3 Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah sebagai berikut : a. b. c. d.
Ketua sebagai pimpinan dan penanggungjawab; Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggaraan administrasi; Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan; Ketua Seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana.
Bagian Kedua Susunan Pengurus Pasal 4 Susunan pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
Bagian Ketiga Syarat–syarat Anggota Pengurus Pasal 5 Anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri dari pemuka–pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, agama, pendidik/cendikiawan, tokoh pemuda dan wanita, serta unsur–unsur lain dalam masyarakat dengan syarat–syarat sebagai berikut : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945; c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat; d. Sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap; e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.
Bagian Keempat Tata cara Pembentukan Pengurus Pasal 6 (1) Calon anggota pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing– masing anggota masyarakat; (2) Pemilihan anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu; (3) Nama–nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan BPD; (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bakti pengurus ditetapkan dalam Peraturan Desa.
Bagian Kelima Kedudukan dan Tugas Pasal 7 Lembaga Kemasyarakatan di Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa di bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik, yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat.
Bagian Keenam Hak, Wewenang, dan Kewajiban Pasal 8 Hak, wewenang, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan di Desa diatur dalam Peraturan Desa.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 (1) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya; (2) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) secara berangsur-angsur harus menyesuaikan pembentukannya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 11 Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.
Disahkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 31 Agustus 2001 BUPA TI
S I A K,
ARWIN AS. Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 1 September 2001 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK
Drs. H. KHAIRUL ZAINAL Pembina NIP. 010086330 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2001 NOMOR 17 SERI D
PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA I. PENJELASAN UMUM Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan wadah untuk membina, memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma dan kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Guna memberdayakan masyarakat Desa dapat dibentuk Lembaga– lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan, yang dibentuk atas inisiatif dan prakarsa dari masyarakat Desa yang bersangkutan. Anggota pengurus lembaga kemasyarakatan dapat dipilih dari pemuka– pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, agama, pendidik/cendikiawan, tokoh pemuda dan wanita serta unsur–unsur lain yang ada di masyarakat.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup jelas.
Pasal 2
: Ayat (1)
: Cukup jelas.
Ayat (2)
: Dalam rangka pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa harus berasal dari inisiatif dan prakarsa masyarakat Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Pasal 3
: Cukup jelas.
Pasal 4
: Susunan pengurus lembaga kemasyarakatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan harus ditetapkan dalam Peraturan Desa.
Pasal 5
: Cukup jelas.
Pasal 6
: Cukup jelas.
Pasal 7
: Cukup jelas.
Pasal 8
: Cukup jelas.
Pasal 9
: Cukup jelas.
Pasal 10
: Cukup jelas.
Pasal 11
: Cukup jelas.
Pasal 12
: Cukup jelas.
