PARTICIPATORY GOVERNANCE

Daftar isi Highlight Perjalanan TII 2015………………………………………………………………………..........................4 TII dalam Angka…………………………………………………………………………………………………………………..5 Sambutan Dewan Pengurus………………………………………………………………………………………………...6 Pengantar Sekretaris Jenderal……………………………………………………………………………………………...7 LAPORAN TAHUNAN 2015 Ringkasan Renstra 2012-2017…………………………………………………………………………………10 ORGANIZED CITIZEN Anak Muda Mengawasi Pelayanan Publik……………………………………………………………….13 Youth Proactive Network………………………………………………………………………………………..15 Ngobrol Pintar Anak Muda ……………………………………………………………………………….……16 Integrity Goes to You (IGTY) …………………………………………………………………………………..16 Peer Learning Youth dan Advokasi Nasional dan Regional ……………………………………..17 Gerakan Nasional #SaveKPK ………………………………………………………………………………..…19 Sinergi dan Fasilitasi Gerakan Sosial…………………………………………………........................21 Pengawalan Seleksi Pimpinan KPK…………………………………………………………………………..23 Film Dokumenter Gerakan Sosial…………………………………………………………………………….27 Pantau Pengadaan Barang Jasa……………………………………………………………………………….28 Korupedia Merespon Pilkada Serentak………………………………..……………………………….…29 Jurnalisme Warga dalam Pilkada……………………………………………..……………………………..20 Penguatan Pemahaman dan Kampanye Antikorupsi Kehutanan bagi Warga……………………………………………………………..………………………….…31 PARTICIPATORY GOVERNANCE Pemantauan Berbasis Sekolah – Cek Sekolah-Ku………………………………………….…………33 Open Governance di Tingkat Lokal …………………………………………………………………………37 Kinerja UPKP2 Batang …………………………………………………………………………………………….39 Pendampingan TII Raih BHACA Award dan Apresiasi Internasiona……………………….…41 Kesiapan Pencegahan Korupsi REDD+………………………………………………………………….…42 Advokasi Kebijakan REDD+ di Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional…………………………………………….………………………………………43 CORPORATE ACTIVE CITIZENSHIP Survei Persepsi Korupsi Kota 2015………………………………………………………………….…..…46 Insiatif Antikorupsi Sektor Bisnis ………………………………………………………………………..….49 Sistem Pembelajaran Online untuk Integritas Bisnis ………………….……………………..…..51 Corporate Integrity Meter di PLN ………………………………………………………………………….52 LAW AND JUSTICE Merancang Peraturan Presiden tentang Gratifikasi…………………………………………..……54 Launching Open Governance Scorecard tentang Regulasi dan Implementasinya………………………………………………………………………………………….………....55 Mengukur Efektivitas Strategi Nasional Antikorupsi di Daerah……………………………………………………………………………………………………….…………...56 KEUANGAN LEMBAGA Financial Statements 2013-2015………………….……………………………………………..…………58 Financial Highlights 2013-2015………………………………………………………………………………59 URUSAN INTERNAL …………………………………………………………………………………………………..……. 62 3

RENCANA PROGRAM 2016 Youth Departement………………………………………………………………………………………...66 Democratic Governance……………………………………………………………………….………….70 Forestry Department……………………………………………………………………………………….71 Economic Governance …………………………………………………………………………………….75 Media And Campaign ……………………………………………………………………..……………….78 Knowledge Management………………………………………………………………………………….80 Internal Affair Departement……………………………………………………………………………. 84 Struktur Organisasi dan SDM………………………………………………………………………….…………….86 Board of TII……………………………………………………………………………………………………………….….87 Profil Staf………………………………………………………………………………………………………………….….88

4

Highlight Perjalanan TII 2015

5

TII dalam Angka

6

Sambutan Dewan Pengurus Tahun 2015 merupakan tahun yang penuh tantangan. Bagi pegiat anti-korupsi, tahun 2015 merupakan annus horribilis, tahun yang buruk bagi kita semua. Sepanjang tahun, masyarakat menyaksikan perseturuan antara lembaga-lembaga penegak hukum, antara lembaga politik dan eksekutif, juga upaya pelemahan KPK melalui kriminalisasi pemimpinnya, sehingga komitmen penguasa pada pemberantasan korupsi terus dipertanyakan. Semua ini disebabkan oleh konsolidasi politik Presiden Joko Widodo yang masih belum rampung. Meskipun demikian, apapun tantangannya, semangat melawan dari Transparency International (TI) Indonesia dan membangun bersama negara yang bersih tak pernah pupus. Kritik dilontarkan sambil juga memberi solusi yang konstruktif kepada penguasa, pada tingkat nasional maupun lokal. Seperti yang dijabarkan dalam laporan ini, kegiatan TII sangat beragam dengan jangkauan luas, mulai dengan aksi-aksi bersama anak muda sampai dengan membangun sistem pengadaan dengan pemimpan daerah; dari Jakarta sampai Jambi kita bergerak. Selain situasi eksternal yang penuh tantangan, keadaan internal TII terus menerus diperbaiki dan diperkuat agar TII menjadi suatu organisasi yang dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kita harus mampu membangun suatu lembaga yang langgeng karena pemberantasan korupsi, membangun integritas masyarakat dan sistem, merupakan komitmen jangka panjang. Kita harus mempunyai nafas panjang untuk berlari marathon, bukan untuk sprint. Fondasi TII semakin kuat untuk bisa menghadapi tantangan. Dengan partisipasi masyarakat, dengan dukungan semua pemangku kepentingan, kita yakin kelak bisa mewujudkan suatu negara dan bangsa yang berintegritas, menjunjung tinggi keadilan, demi kesejahteraan kita semua. Natalia Soebagjo Ketua Dewan pengurus Transparency International Indonesia

7

PengantarSekretaris Jenderal MENGUBAH KETAKUTAN MENJADI KEKUATAN

TII dan dinamika politik nasional Tahun 2015 adalah tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sekaligus tahun dimana harapan rakyat kepada presiden masih dipenuhi dengan kobaran harapan ideal sebagaimana pernah dijanjikan oleh pasangan presiden dan wakilpresiden selama mereka kampanye.Pemerintahan baru benar-benar sedang diuji, bukan saja diuji komitmennya dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga kemampuannya dalam mengatasi krisis dalam pemberantasan korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2015. Di tahun pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi tampaknya belum mampu mengonsolidasikan kekuatan utama dalam penyelenggaraan pemerintahannya, yaitu kekuatan partai politik pendukung dan jajaran birokrasi pemerintah. Kondisi ini telah memunculkan celah yang cukup lebar bagimenguatnya kepercayaan diri kekuatan-kekuatan ekonomi-politik korup yang terus menggempur gerakan antikorupsi dan sistem-sistem antikorupsi yang telah terbangun.Tak hanya sampai di situ, kekuatan-kekuatan tersebut terus merangsek lebih dalam lagi denganberusaha merebut dan menggerus ruang kebebasan ekspresi publik. Jika ruang kebebasan berekspresi ini terus digerus, maka bangkitnya kekuatan korup akan semakin sulit terbendung. Tahun 2015 juga menjadi tahun penting bagi Transparency International Indonesia (TII), yaitu ketika usia TII memasukibabak ketiga perkembangan organisasinya. Secara internal, di usia ini TII memasuki babak penguatan kelembagaan dan mulai harus mengembangkan strategi kelembagaan untuk memastikan keberlanjutan organisasi dengan memertimbangkan peluang dan tantangan yang terus berkembang. TII juga mempunyai hutangbegitu besar pada reformasi.Mengapa demikian? TII lahir ketika api reformasi masih bergelora di mana-mana semenjak rejim korup dan kejam Suharto digulingkan.Keterbukaan politik yang begitu menggairahkan menjadi ladang persemaian bagi tumbuhnya TII. Oleh karena itu, sudah menjadi mandat TII untuk terus ambil bagian dalam mempertahankan keterbukaan politik sebagai enabling environmentbagi tumbuhnya pemerintahan yang bersih, terbukanya kemungkinan yang lebih besar untuk pencapaian visi dan misi TIIdan terwujudnya gerakan antikorupsi yang lebih kuat. Selalu ada harapan Dinamikapolitik nasional setahun ini memang sering membuatputus asa. Tetapi kita sadar bahwa keputusasaan dalam pemberantasan korupsi hanya akan menutup mata kita terhadap berbagai solusi yang ada di depan kita.Kita tahu persis bahwa sistem politik dan penegakan hukum nasional masih menjadi masalah kita. Tetapi itu bukan satu-satunya masalah yang tengah kita hadapi.TII melihat masih begitu banyak peluang bagi perubahan yang bisa dimanfaatkan. Kita melihat ada kekuatan 8

perubahan di desentralisasi pemerintahan, kita menyaksikan juga adanya kebangkitan daya kritis rakyat akan hak-haknya dan adanya para pionir perubahan di dalampemerintahan daerah dan birokrasi di dalamnya. Kita juga melihat adanya kekuatan perubahan di balik kemarahan publik terhadap perilaku korup para politisi dan penegak hukum. Dari sudut pandang itu,TII yakin bahwa energi negatif kriminalisasi dan pelemahan KPK yang terjadi selama setahun iniharus bisa diubah menjadi kekuatan yang mendorong proses konsolidasiorganisasi masyarakat sipil di tingkat nasional maupun daerah. Ini adalah momentum terbaik untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil dalam bingkai gerakan sosial antikorupsi. Optimisme dan kekuatan perubahan di tingkat komunitas seolah terus begerak tak terbendung. Sejumlah praktik terbaik reformasi pelayanan publik banyak dimotori kaum muda, kelompok perempuan dan juga komunitas-komunitas kreatif. Mereka bekerja jelajahi berbagai sektor pelayanan publik. Kerja perubahan oleh komunitas-komunitas ini melengkapi berbagai kerja TII dalam mempengaruhi opini publik danmendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada pemerintahan yang bersih. Demikianlah optimisme yang bisa dikabarkan TII melalui Laporan Tahunan 2015.Semoga bisa berkontribusi dalam membangun pembelajaran dan optimisme bagi Indonesia yang sedang berubah.

Jakarta, 31 Desember 2015 Dadang Trisasongko Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia

9

LAPORAN TAHUNAN 2015

10

Ringkasan Renstra 2012-2017 Pada tahun 2012 Rencana Strategis TII telah dirumuskan melalui rangkaian penyusunan dan pembahasan selama 6 bulan bersama berbagai pihak maupun secara internal. Selama tahun 2015, renstra tersebut kemudian direview kembali dan ditajamkan selama tahun 2015 guna merespons kondisi kekinian dan 4 tahun ke depan. Bangun visi, misi dan agenda prioritas dalam renstra kemudian memperoleh konstruksi konseptual berikut ini: Revitalisasi Konstruksi Konseptual Gerakan TII .

Negara Kesejahteraan dan/atau Demokrasi Sosial Mendorong dan memperkuat gerakan sosial melawan korupsi

Organized Citizenship

Participatory Governance





Corporate Active Citizenship



Law and Justice



Proyek Politik Gerakan Membangun koalisi antikorupsi yang lebih luas, merubah pendekatan kampanye antikorupsi dengan strategi yang lebih popular, fokus pada pelibatan masyarakat sipil untuk mobilisasi, advokasi, terlibat dalam perumusan kebijakan, dan pelembagaan partisipasi publik dalam proses demokratisasi dan antikorupsi







11

STRATEGIC PRIORITY 1: Penguatan Pengorganisasian Warga untuk Melakukan Transformasi Struktural Melawan Korupsi 1. Empowerment: Warga diberi dukungan, ruang dan kapasitas pengorganisiran melawan korupsi Mendorong dan meningkatkan kualitas local political space untuk deliberasi Memperkuat infrastruktur pendukung gerakan Memproduksi dan menyebarluaskan pedagogi kritis 2. Engagement: Keterlibatan gerakan sosial ke dalam forum-forum warga dan pengambilan kebijakan publik. Menggalang pengorganisasian masyarakat. 3. Collective Action: Antikorupsi sebagai isu bersama gerakan sosial Membangun collective identity dan collective action eksperimentasi dalam common program dan advokasi. Mengupayakan antikorupsi menjadi isu dalam advokasi sektoral STRATEGIC PRIORITY 2: Pembentukan Participatory Governance untuk Keterlibatan Warga ke dalam Pengambilan Kebijakan Publik 1. Participatory Governance: Pemerintah mengefektifkan kerangka kerja tentang pentingnya mengakomodasi warga secara politik Mempengaruhi kekuasaan untuk melakukan inklusi politik terhadap masyarakat sipil. Membangun relasi politik untuk menjalankan agenda-agenda publik. 2. Mekanisme Deliberasi: Mengefektifkan penggunaan ruang dan partisipasi warga dalam pengambilan kebijakan publik Memperkuat pengaruh agenda gerakan sosial dalam forum-forum deliberatif. Warga aktif melakukan audit sosial untuk mengontrol pelaksanaan keputusan-keputusan publik 3. Sektor Strategis: Lebih banyak sektor pemerintah yang terbuka dan akuntable Memperkuat program antikorupsi yang ada dengan deliberasi STRATEGIC PRIORITY 3: Bisnis dan Sektor Keuangan yang Memiliki Kepedulian terhadap Keadilan Sosial dan Antikorupsi 1. Collective Action: Kolaborasi strategis untuk mengurangi korupsidengan mendorong dunia usaha patuh terhadap aturan dan mengisolasi kelompok-kelompok yang korup Mendorong Corporate Active Citizenship (Bisnis yang Aktif Melawan Korupsi) Menyuburkan kepemimpinan berbasis nilai-nilai integritas dan bisnis yang sehat STRATEGIC PRIORITY 4: Kebijakan dan law enforcement yang berpihak pada kepentingan publik 1. Kebijakan Antikorupsi: Mendorong kebijakan antikorupsi yang selaras dengan UNCAC Terlibat aktif dalam mempengaruhi proses pembuatan legislasi 2. Oligarki Politik-Bisnis: Melawan Patronase Politik dan Bisnis Mendorong transparansi pendanaan partai politik dan pemilu Memperkuat deliberasi dan instrument antikorupsi di sektor-sektor strategis di pemerintah 3. Instrument dan Strategi Baru melawan korupsi Memperkuat dan mengaktifkan instrument-instrument baru untuk menjerat pelaku korupsi. Memperkuat dukungan publik terhadap KPK

12

ORGANIZED CITIZEN

13

Pendampingan Layanan Kesehatan Salah satu pelaporan yang diterima oleh YRC Lombok pada awal tahun 2015 adalah mengenai pelayanan di Puskesmas yang mengabaikan keberadaan dan fungsi BPJS Kesehatan. Ceritanya, seorang pasien/pelapor yang berinisial DS, sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan namun tetap dikenakan biaya check-up dan pengobatan, sebab pihak Puskesmas mengarahkannya ke klinik yang jelas-jelas tidak memiliki kerjasama dengan BPJS Kesehatan. DS merupakan seorang penderita tumor dan luka di hati, yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Merespon permasalahan tersebut, YRC Lombok melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap DS melalui 2 tahapan. Tahap pertama, DS diberi penjelasan secara rinci oleh YRC Lombok mengenai fungsi BPJS Kesehatan dan menyarankan agar DS meminta surat rujukan dari Puskesmas untuk menerangkan bahwa segala biaya pemeriksaan dan pengobatan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah melalui BPJS Kesehatan. Surat rujukan ini nantinya ditujukan kepada RSU yang memiliki kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Tahap kedua, YRC Lombok mendampingi DS di Puskesmas untuk pembuatan surat rujukan sekaligus memberikan penjelasan mengenai kondisi penyakit DS yang tergolong akut, serta prosedur pelayanan BPJS Kesehatan yang seharusnya diberikan terhadap pasien – siapapun, tanpa pengecualian. Ternyata, dengan adanya komunikasi yang transparan, pihak Puskesmas dapat menyediakan surat rujukan dalam waktu yang relatif singkat tanpa prosedur yang berbelitbelit – sama sekali tidak memakan waktu lama dan rumit seperti pengakuan mereka (pihak Puskesmas) sebelumnya. Dicurigai bahwa keputusan Puskesmas yang menyimpang dengan mengarahkan DS ke klinik dan bukan ke RSU, adalah karena adanya kerjasama terselubung dan suap-menyuap antara Puskesmas dan klinik yang bersangkutan. Pada akhirnya, karena adanya pengawasan dan pendampingan yang cukup intensif dari YRC Lombok, DS kemudian dirawat di RSU Mataram (sesuai dengan surat rujukan yang dibuat oleh pihak Puskesmas) dengan fasilitas dan pelayanan yang maksimal.

Anak Muda Mengawasi Pelayanan Publik

Youth Report Center (YRC) merupakan sebuah inisiatif gerakan dari Youth Department TIIuntuk melibatkan partisipasi aktif anak muda di Aceh, Garut, Kupang, dan Lombok, dalam melakukan audit sosial terhadap pelayanan publik di daerah mereka. Ide di balik YRC berangkat dari hasil Survei Integritas Anak Muda 2013 yang dilakukan di Aceh, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur, yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan anak muda terhadap kualitas pelayanan publik cenderung rendah; dan juga tingginya keterlibatan anak muda dalam korupsi yang melibatkan pelayanan publik (misal: “menyuap” untuk mempermudah proses pembuatan SIM). Rangkaian kegiatan YRC diorganisir oleh organisasi mitra di tiap-tiap wilayah, yang terdiri dari diskusi tematik (untuk pendalaman isu dan penguatan/pengorganisiran gerakan), pelatihan audit sosial untuk para relawan/pengampu program, proses advokasi pelaporan, public hearing dan rapat strategis dengan stakeholders, serta peluncuran YRC sebagai acara puncaknya. Melalui rangkaian kegiatan di atas, YRC membentuk anak muda (baik secara gerakan maupun individu) yang mampu memfasilitasi resolusi konflik yang berkaitan dengan kualitas penyediaan pelayanan publik. Selain itu, YRC menjadi wadah bagi anak muda yang memiliki ketertarikan untuk mempelajari dan mempratikkan audit sosial dalam keseharian mereka; contohnya seperti pendampingan warga dan pengawalan terhadap penyedia layanan dan/atau stakeholders.

14

Di tahun 2015 ini, YRC memasuk termin II. Tidak ada perubahan wilayah kerja, namun jangkauannya lebih luas (ada tambahan beberapa area posko/desa). Selain itu, isu/permasalahan yang dilaporkan warga lebih beragam (tidak fokus pada 1 isu/permasalahan tertentu saja).

Yang berhasil dicapai Selama perjalanan program YRC, telah terbentukkelompok muda peduli isu korupsi, audit sosial, dan pelayanan publik. Sebagai contoh, YRC Kupang menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan Aliansi Pemuda Antikorupsi (SIDAK) NTT.Dengan strategi publikasi dan kampanyeseperti pemasangan spanduk di lokasi-lokasi strategis, penyebaran stiker di ruang-ruang publik, sosialisasi melalui kegiatan keagamaan dan kumpul warga, dll, para relawan YRC telah mendorong anak muda dan warga setempat untuk melapor. Kinerja YRC diketahui dan didukung oleh pemerintah lokal (Kepala Desa dan/atau Kepala Dusun), dinas pemerintah, penyedia layanan, Ombudsman, dan DPRD/K. YRC telah menjadi wadah penghubung antara publik, anak muda, dan stakeholders lain. Melalui inisiatif YRC Aceh, misalnya, anak muda sudah berani dan mampu mengajukan beberapa kasus di perguruan tinggi tertentu ke sidang sengketa di Komisi Informasi (KIA). YRC dalam Angka Pembentukan kelompok/posko YRC YRC Aceh (relawan terdiri dari mahasiswa/i dari Aceh dan Sabang); YRC Garut terdapat di 4 Desa (Sanding, Jati, Cihaurkuning, dan Simpen Kaler); YRC Kupang (Posko SATPAM dan KAPAL); dan YRC Lombok terdapat di 4 Desa (Mambalan, Lembahsari, Kekait Daye, dan Kekait Wadon).

Jumlah pelaporan (terhitung sejak September 2014):

15

YRC Aceh: 56 (mayoritas tentang uji akses informasi publik); YRC Garut: 132 (mayoritas tentang administrasi kependudukan dan bantuan untuk keluarga miskin); YRC Kupang: 94 (mayoritas tentang administrasi kependudukan); YRC Lombok: 56 (mayoritas tentang BPJS Kesehatan dan Dana BOS).

Pertemuan stakeholders Melibatkan pelapor (warga) dan stakeholders terkait, sesuai dengan isu yang diadvokasi: YRC Aceh: DPRK, Ombudsman, KID; YRC Garut: pemerintah desa, DPRD, KID, Ombudsman, aktivis audit sosial; YRC Kupang: Disdukcapil, BPJS Kesehatan, penyedia layanan kesehatan, Ombudsman, DPRD; YRC Lombok: BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Ombudsman.

Peliputan media YRC Aceh: Lintas Nasional, AcehKita.com, Sumber Post, SuaraAceh.co.id, RRI.co.id, Portalsatu, Aceh Network, SMONG Online; YRC Garut: Radar Garut; YRC Kupang: Victory News, Pos Kupang, KupangKota.go.id, Moral-Politik.com, Zona Line News; YRC Lombok: Lombok Post, Jurnalis Warga NTB.

Youth Proactive Network Youth Proactive adalah inisiatif untuk menjangkau dan melibatkan generasi muda dalam gerakan antikorupsi di bawah pengelolaan Youth Department. Sejak tahun 2013, Youth Proactive didukung oleh 40 volunteer aktif dari wilayah Jabodetabek. Youth Proactive menjangkau 1.500 anak muda di 17 provinsi dan 37 kota/kabupaten; lebih dari 20 di antaranya telah mengikuti capacity building gerakan. Pada tahun 2015 ini, Youth Proactive memaksimalkan upaya perawatan jejaring dengan, salah satunya, penyusunan database jejaring yang terdiri dari para aktivis dan pegiat muda yang pernah terlibat secara langsung dalam program/kegiatan Youth Department TII. Sebagai pengelola, Youth Department TII juga mengadakan serangkaian capacity building untuk para volunteer Youth Proactive angkatan I dan II, sejak bulan Maret 2015. Hal ini merupakan cara untuk merawat jejaring relawan, terutama dalam menjalankan peran mereka dalam mendukung kinerja Youth Department TII. Selain itu, capacity buildingyang diadakan juga bertujuan sebagai pembekalan dalam mengorganisir dan mengembangkan jejaring Youth Proactive yang terdapat di Jabodetabek dan daerah.

16

Ngobrol Pintar Anak Muda Seri Diskusi Ngobrol Pintar, “NGOPI”, merupakan diskusi interaktif di ruang publik, yang melibatkan publik luas (pegiat organisasi dan komunitas kepemudaan, pelajar, mahasiswa/i, jejaring Youth Proactive, media, masyarakat umum) di Jabodetabek, dalam merespon beragam isu aktual. NGOPI mulai melembaga sebagai ruang berbagi dan berdebat anak muda, bersama-sama dengan tokoh dan ahli, seperti Ahok, dan JJ Rizal. NGOPI juga telah membangun budaya diskusi (dengan menggunakan nama kegiatan yang sama/serupa) di beberapa wilayah jejaring Youth Proactive seperti Jabodetabek, Kupang, Cirebon, dan Serang. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa NGOPI telah menjadi rujukan bagi jejaring Youth Proactive atau anak muda pada umumnya, dalam menyusun sebuah konsep diskusi interaktif yang mengulas isu sosial-politik; Sejak Oktober 2014 hingga sekarang, ragam isu aktual yang dijadikan tema NGOPI, antara lain: 1) Pilkada langsung, 2) Gerakan anak muda di Indonesia, 3) Kenaikan harga BBM, 4) Kriminalisasi KPK, 5) Pelarangan penggunaan sepeda motor di jalan protokol Jakarta, 6) Kultur kerja korup, dan 7) Penggusuran Kampung Pulo. Keberadaan NGOPI semakin dikenal melalui peliputan media, seperti Kompas cetak dan online, BeritaSatu TV dan sebagainya. Sementara tulisan dari pembicara NGOPI dan jejaring Youth Proactive telah pula dikompilasi dalam Jurnal Youth Proactive 2.

Integrity Goes to You (IGTY) Integrity Goes to You (IGTY) merupakan workshop antikorupsi bagi pelajar SMA, mahasiswa/i, serta para pegiat organisasi/komunitas kepemudaan di Indonesia. Workshop ini dibawakan secara partisipatif dan interaktif untuk memberi pemahaman tentang korupsi, pemetaan isu korupsi di sekitar dan daerah, memberi ide kreatif yang dapat diterapkan untuk melawan korupsi di sekitar kita. Selama pelaksanaanya,IGTY menjangkau 459 peserta (199 laki-laki, 260 perempuan);IGTY juga telah menginspirasi sejumlah peserta untuk

17

mencari tahu lebih lanjut mengenai transparansi dan realisasi anggaran di sekolah/universitas mereka, khususnya yang berkaitan dengan pemberian beasiswa serta penyediaan fasilitas asrama. IGTY telah dilaksanakan di6 universitas, 2 organisasi/komunitas (Borneo Youth Change Makers dan Komunitas Integritas Universitas Lampung), dan SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara); Ada beberapa media lokal serta pers kampus yang meliput dan/atau mensosialisasikan IGTY, beberapa di antaranya adalah Radio Smart FM Balikpapan, Berita Tangsel, Lampung Post, dan Media Club Online Universitas Bakrie. Untuk ke depannya, diharapkan agar metode dan konten IGTY dapat direplikasi secara lebih luas oleh jejaring Youth Proactive.

Peer Learning Youth dan Advokasi Nasional dan Regional Selama 2015 Aktivis Muda Antikorupsi terlibat dan menyelenggarakan sejumlah inisiatif skala Nasional dan Regional: ASEAN Youth Forum, Youth Movement for Transparency Asia-Pacific, dan Youth Conference on Anti-Corruption (YCAC) ASEAN Youth Forum (AYF) merupakan forum anak muda di tingkat regional ASEAN untuk ruang partisipasi politik bagi anak-anak muda ASEAN dalam mewujudkan ASEAN yang inklusif, transparan, dan non-diskriminatif.Youth Department merupakan salah satu anggota inti (core team members) dari AYF sejak 2014 yang mengadvokasi Yangon Declaration – sebagai komunike bersama anak muda ASEAN dalam mewujudkan visi dan misi ASEAN Youth Forum. Youth Department juga terlibat dalam pembentukan sekretariat bersama AYF di Yogyakartadan memperkuat jejaring anak muda di tingkat ASEAN melalui kolaborasi program. Inisiatif regional lain, Youth Movement for Transparency Asia-Pacific (YMTA) dibentuk sebagai tindak lanjut konkrit dari International Youth Camp (IYC), yang diselenggarakan oleh TI-Cambodia pada bulan Januari 2015. Anggota YMTA adalah peserta IYC yang dipilih (melalui sistem voting) oleh forum IYC untuk mewakili masing-masing negara peserta: Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Pakistan, Vietnam dan Papua Nugini. Saat ini telah terbentuk jejaring aktivis muda peduli korupsi di tingkat regional Asia Pasifik. Youth Department, bersama dengan perwakilan TI chapters lainnya yang hadir saat IYC, ditunjuk sebagai Anggota Board YMTA. Perwakilan YMTA untuk Indonesia adalah Indra Dwi Prasetyo, yang aktif mengelola Komik Antikorupsi Indonesia (berawal dari country initiative IYC) dan pernah terlibat secara aktif dalam beberapa kegiatan TII (YCAC dan Konsolidasi Nasional I dan II);

18

Pada tingkat nasional, Youth Conference on Anti-Corruption (YCAC) merupakan wadah yang diinisiasi TII untuk mengumpulkan para perwakilan muda gerakan antikorupsi, HAM, dan demokrasi dari Jabodetabek dan daerah, dalam rangka memetakan dan merespon isu-isu korupsi lokal-nasional secara aktif dan kritis. YCAC juga merupakan bentuk tindak lanjut dari kegiatan Youth Gathering (diadakan di bulan Oktober 2015), sebuah forum konsolidasi dan tukar gagasan yang difasilitasi oleh Youth Department TII, yang dihadiri oleh perwakilan muda dari berbagai organisasi/komunitas lintas isu di Jabodetabek. YCAC menjangkau 31 perwakilan mudaJabodetabek;Jawa (Serang, Cirebon, Garut, DI Yogyakarta, Semarang, Lamongan, Jombang, Malang, Surabaya);Sumatera (Banda Aceh, Pekanbaru, Palembang);Kalimantan (Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan);Sulawesi (Donggala dan Makassar); danNTT (Kupang). Pertemuan ini kemudian menghasilkan Pernyataan Bersama anak muda yang berisi desakan kepada pemerintah untuk: 1) mengupayakan pelibatan anak muda secara inklusif dalam proses perencanaan, perumusan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan, 2) pemenuhan HAM melalui penyediaan akses pelayanan publik yang adil dan setara, serta menjamin kebebasan ekspresi warganya, dan 3) berkomitmen dan bersikap tegas dalam menyelesaikan kasus-kasus kriminalisasi.

19

Gerakan Nasional #SaveKPK Perseteruan antara KPK dengan Polri menjadi momen yang besar dalam pemberantasan korupsi tahun 2015. POLRI telah melakukan upaya-upaya mematikan langkah KPK dalam menegakkan hukum di Indonesia dengan melakukan kriminalisasi terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, serta Novel Baswedan. Kejadian ini setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi saat dipilih Jokowi untuk menjadi calon Kapolri. Masyarakat dan tokoh bereaksi keras melawan penahanan tersebut. Namun demikian respons tersebut dikhawatirkan dapat segera melemah akibat relawan enggan mengkritik kebijakan Jokowi pasca Pemilu yang sengit dan panjangnya proses kriminalisasi dan pelemahan KPK. Guna mensinergikan strategi dan membangun kepemimpinan gerakan SaveKPK, Transparency International Indonesia menyelenggarakan serial konsolidasi nasional dan konfererensi bersama jaringan antikorupsi di Indonesia. Tidak hanya lembaga yang fokus pada bidang antikorupsi, lembaga dan organisasi dalam isu lain pun dirangkul menjadi satu, termasuk elemen buruh, para jurnalis, seniman musik, mural, teater dan sebagainya.

Konsolidasi nasional pertama dan kedua melahirkan komunike bersama yang mendesak presiden untuk menghentikan proses pelemahan dan kriminalisasi terhadap KPK dan aktivis antikorupsi. Internal, melahirkan strategi bersama, jejaring dan wadah pertukaran informasi. Untuk mencegah abuse of power Polri dalam kriminalisasi, TII bersama dengan LBH Jakarta dan elemen gerakan lainnya membentuk Tim 9 yang mewakili masyarakat sipil sebagai konsolidator dan juru bicara gerakan antikorupsi. TII juga mendampingi para korban kriminalisasi dengan terlibat memimpin tim pengacara TAKTIS. Dalam rangka memasifkan kampanye, TII mendukung insiatif seniman dalam Seni Lawan Korupsi di Jakarta dan Bandung. Setidaknya 17 seniman yang ikut berpartisipasi dalam seni Lawan Korupsi

20

pertama. Selain itu, 10 Komunitas Mural di Jabodetabek yang bergabung untuk ikut menyuarakan aksi Save KPK. Sementara aksi-aksi teater KOTAK dalam kampanye Save KPK telah menghiasi berbagai aksi dan liputan media.

Yang berhasil dicapai Desakan publik yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil (KMS) antikorupsi berhasil mendorong Presiden membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Presiden dan Wakil Presiden juga menyadari dan mengakui adanya kriminalisasi. Presiden akhirnya juga mencopot Budi Waseso dari posisi Kabareskrim yang selama kepemimpinannya telah menetapkan Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan sebagai tersangka, selain mengancam dan mengkriminalkan aktivis, anggota pers dan beberapa lembaga negara lainnya Pembelajaran Penting Meskipun demikian Budi Gunawan kini menjabat wakapolri tidak lama setelah pra-peradilan BG menang di pengadilan tinggi. Pencopotan Budi Waseso tidak menghentikan Bareskrim untuk memproses Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan. Juga Presiden telah menunjuk 3 Pelaksana Tugas (PLT) pimpinan KPK yang dua diantaranya memiliki persoalan konflik kepentingan dan belakangan PLT Ketua tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan kriminalisasi. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan baru di KPK yang diperkenalkan oleh ketua komisioner telah menyebabkan pembusukan KPK dari dalam dan menurunkan daya tawar KPK di mata kepolisian, kejaksaan dan lembaga-lembaga lain.

.

21

Sinergi dan Fasilitasi Gerakan Sosial Praktek korupsi yang terjadi di Indonesia dewasa ini menjadi semakin menguat dan membesar. Dalam tiga tahun terakhir, perlawanan yang dilakukan oleh para koruptor terhadap gerakan antikorupsi semakin menguat dan terkonsolidasi, terbukti dari kriminalisasi terhadap komisioner dan penyidik KPK dan penggiat antikorupsi; munculnya RUU KPK dalam prolegnas tahun 2015; adanya kandidat-kandidat pimpinan Polri yang terindikasi kasus korupsi, dan lain-lain. Di sisi lain, gerakan antikorupsi yang dilaksanakan penggiat antikorupsi di nasional dan daerah cukup beragam dan terjadi di banyak wilayah namun dampaknya belum mampu mengimbangi kekuatan politik para koruptor terhadap gerakan antikorupsi. Berangkat dari permasalahan tersebut, divisi Democratic Governance TII melaksanakan program Penguatan Sinergi Gerakan antikorupsi di Indonesia dan Penguatan KPK. Program ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap gerakan antikorupsi yang dilakukan oleh penggiat antikorupsi selama ini di Indonesia, dan kemudian merumuskan strategi baru yang akan digunakan untuk melawan proses kriminalisasi dan pelemahan gerakan antikorupsi. Bentuk fasilitasi yang diorganisir atara lain workshop-workshop gerakan antikorupsi di Jakarta dan daerah, rapat koordinasi TAKTIS dan Sapu Koruptor, rapat jaringan dan koalisi antikorupsi di Jakarta, membangun dan mengelola manajemen informasi dan komunikasi jaringan, konsolidasi ulama mendukung gerakan Antikorupsi, dokumentasi dan Publikasi gerakan antikorupsi di Indonesia. Sinergi dan Fasilitasi Gerakan ini berhasil menggalang 106 penggiat antikorupsi dari 92 lembaga swadaya masyarakat dari seluruh Indonesia dalam Workshop Konsolidasi Nasional Gerakan Antikorupsi pertama dan dua, serta memperluas ke kelompok-kelompok mahasiswa, buruh dan lainnya dalam Konferensi Antikorupsi. Selain menghasilkan komunike dan strategi, juga merekomendasikan pembentukan wadah/aliansi strategis antikorupsi nasional guna meningkatkan daya dobrak dan efektifitas gerakan. Rapat koordinasi TAKTIS dan Sapu Koruptor telah membantu penyusunan strategi spesifik dalam hal pendampingan hukum korban kriminalisasi, maupun penyadaran warga dan kampanye bersama. Sudah dibangun pula grup komunikasi sebagai media penyebaran informasi, komunikasi dan koordinasi antara lembaga dan penggiat antikorupsi (antara lain ICW, LBH, KONTRAS, Tim Sapu Koruptor, dan beberapa tokoh antikorupsi) TII berhasil mengkonsolidasikan gerakan antikorupsinasional dan daerah yang sebelumnya tersekat antara daerah dan Jakarta-sentris, menjadi gerakan yang lebih luas dan bergairah di daerah dengan mengusung isu dan strategi advokasi yang sama.

22

Yang berhasil dicapai Telah terindentifikasi dan terjaring ke dalam gerakan kelompok-kelompok strategis dari pesantren, kampus, dan lembaga/CSO lokaldalam mendorong gerakan anti kriminalisasi KPK dan penggiat antikorupsi. Kelompok-kelompok mahasiswa, pesantren, kiai, dan lembaga swadaya masyarakat local saling berkomunikasi dan terkonsolidasi mendorong gerakan anti kriminalisasi KPK dan penggiat antikorupsi di daerah Pontianak, Makassar, Banjarbaru, dan Situbondo. Secara khusus telah terjalin kembali komunikasi dan terbangun dukungan ulama dalam gerakan antikorupsi. Sebanyak 25 alim ulama dan kiai perwakilan wilayah Banten, Lampung, dan sebagian Jawa tengah dan Jawa Timur, yang memahami pentingnya memberikan pendidikan antikorupsi bagi para santri dan masyarakat sekitar pesantren, telah menghasilkan panduan /kurikulum antikorupsi bagi para kiai dan ulama. Dalam pertemuan-pertemuan (halaqoh), para ulama kembali mengangkat fatwa melawan korupsi dan kejahatan pencucian uang. Saat ini TII dan perwakilan beberapa lembaga lain yang tergabung dalam tim 9 sedang menyusun konsep bangunan dan infrastruktur gerakan antikorupsi yang akan menjadi panduan gerakan bagi penggiat antikorupsi di Indonesia untuk mengimbangi kekuatan politik yang melakukan pelemahan terhadap gerakan antikorupsi. PembelajaranPenting 1. komunikasi dan koordinasi intensif harus terus dilakukan antara penggiat antikorupsi di Jakarta dan daerah untuk mengadvokasi gerakan antikorupsi yang lebih masif. 2. pentingnya menghilangkan sekat-sekat antar lembaga dalam setiap komunikasi dan koordinasi. 3. Kepercayaan lembaga-lembaga lain, baik daerah maupun Jakarta kepada TII untuk mengelola dan memfasilitasi komunikasi dan koordinasi gerakan antikorupsi antara daerah dan Jakarta harus dijaga dengan baik. 4. Media komunikasi dan koordinasi WA yang digunakan, berjalan dengan tidak maksimal karena adanya grup komunikasi lain yang telah dibentuk sebelumnya. Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi lebih intens dengan pelaksana program lain di TII sehingga dapat memanfaatkan saluran komunikasi yang sudah terbangun dengan lebih optimal, tanpa duplikasi.

23

Pengawalan Seleksi Pimpinan KPK Pengawalan Seleksi Calon Pimpinan KPKsangat penting guna mempersiapkan calon-calon Pimpinan KPK yang berintegritas dan kredibel. Namun tantangan besar menghadang, mulai dari minimnya calon, kontroversi siapa yang akan menjadi anggota pansel dan bagaimana proses seleksi dan fit and proper test. Apalagi pemilihan calon pimpinan periode ini berada dibawah banyang-banyang kriminalisasi dan pemangkasan kewenangan KPK.

TII memimpin konsorsium proyek dan koalisi masyarakat sipil untuk pengawalan Capim KPK. Kampanye dan pelibatan publik dan jaringan masyarakat sipil dalam keseluruhan proses seleksi merupakan metode yang dipilih guna mendorong berbagai pihak untuk mendaftar sebagai kandidat pimpinan KPK dan mengawal proses seleksi. Rumusan persoalan yang ingin dijawab adalah minimnya kandidat potensial membuat proses seleksi tidak bisa menghasilkan pimpinan KPK terbaik. Tanpa kampanye, tracking dan pengawalan yang tepat, dikhawatirkan kuantitas dan kualitas calon akan menurun. TII bersama koalisi menyelenggarakan audiensi dengan Pansel untuk mengangkat 1) Pentingnya transparansi dan partisipasi publik; 2) Perlunya aisistensi teknis terhadap Pansel; 3) Identifikasi sumber-sumber calon potensial dan penggalangan calon potensial. TII dan jaringan juga segera menfollow up dengan kegiatan kampanye dan tracking kandidat. TII bersama koalisi melaksanakan sosialisasi proses seleksi dengan menghadirkan anggota Pansel di 10 kota di Indonesia: Bandung, Depok, Padang, Balikpapan, Semarang, Medan, Padang, Malang, Pontianak dan Makassar. Pansel dan calon potensial menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan prosedur dan kebutuhan seleksi, mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas dan juga bertemu dengan media setempat guna penyebaran informasi lebih luas. Terdapat 611 orang melamar menjadi Capim KPK saat pendaftaran ditutup. Angka ini merupakan dua kali lipat dari seleksi periode sebelumnya sebanyak 285. Melalui seleksi administrasi 194 orang dinyatakan lolos: 23 perempuan dan 171 orang lainnya laki-laki. Mereka ini hampir mewakili semua kota atau provinsi di Indonesia dengan latar belakang profesi, 46 pendaftar merupakan advokat, 31 orang dari swasta/BUMN, 28 orang dosen, 23 penegak hukum (kepolisian, jaksa, dan hakim), 10 orang auditor, 4 orang dari internal KPK, dan lainnya.

24

SEKRETARIAT SELEKSI Presiden menetapkan sekretariat Pansel berada di Sekretariat Negara, dan bukan di Kemenhukham RI. Posisi sekretariat Pansel di Setneg merupakan dorongan masyarakat sipil demi kinerja Pansel yang lebih independen dari pengaruh politik, namun inklusif terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang pro-KPK. PANSEL KPK Presiden mengangkat Panitia Seleksi (Pansel) yang beranggotakan 9 perempuan pada 21 May 2015. Pengangkatan tersebut merupakan sikap Presiden terhadap kontroversi dua kubu: kelompok yang mempromosikan diri dan Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Antikorupsi. KMS Antikorupsi beberapa kali melakukan pertemuan strategis dengan wakil pemerintah. KMS juga mengintensifkan kampanye media untuk memastikan kelompok anti-KPK tidak menjadi anggota Pansel. CAPIM TERSELEKSI Pada 1 September, Presiden menerima hasil seleksi dari Pansel. Mayoritas merupakan calon baik. Perinciannya sebagai berikut: Bidang Pencegahan:1. Saud Situmorang, yang merupakan staf ahli Badan Intelijen Negara (BIN). 2. Surya Chandra yang merupakan dosen Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya. Bidang Penindakan: 1. Alexander Marwata yang merupakan mantan hakim Tipikor. 2 . Basariah Panjaitan yang merupakan anggota Polri berpangkat Brigjen. Bidang Manajemen: 1. Agus Rahardjo yang merupakan mantan Kepala LKPP. 2. Sudjanarko yang merupakan Direktur pembinaan kerjasama antar komisi dan instansi KPK. Bidang Supervisi: 1. Johan Budi Sapto Prabowo tang merupakan pimpinan sementara KPK2. Laode Mohamad Syarif yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hassanudin.

Hasil ini dapat dilihat sebagai 1) hasil dari upaya jemput bola Pansel bersama masyarakat sipil ke daerah dan berbagai kelompok strategis; 2) tingginya hype pemberitaan di media dan media sosial selama proses berlangsung; 3) adanya tenggat waktu tambahan yang diberikan Pansel untuk pendaftaran dan kelengkapan berkas berkat input KMS tentang kesulitankesulitan memperoleh syarat-syarat tertentu yang dihadapi calon pendaftar, seperti SKCK, legalisir dan surat keterangan sehat; 4) besarnya rasa ingin tahu dan kontribusi berbagai kalangan untuk menjadi pimpinan KPK; Kegiatan sosialisasi proses seleksi menjaring 49 kandidat potensial dari kalangan masyarakat sipil. Para kandidiat tersebut kemudian di-approach dan memperoleh bantuan teknis untuk melengkapi syarat-syarat administrasi dan menjalani proses seleksi. Selama proses seleksi, TII memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tracking kandidat calon pimpinan KPK yang diselenggarakan ICW. Hasil tracking ini telah dijadikan salah satu rujukan oleh Pansel dalam proses tes capim KPK dan sebagai bagian dari materi kampanye melalui media. TII juga aktif mengkoordinasi pelaksanaan pemantauan proses wawancara capim KPK. Selama tiga hari berturut-turut Koalisi merilis hasil pemantauan ke media massa dan sosial. Meme infografis profil dan pemikiran Capim KPK disebar melalui social media sehinga publik mengetahui visi dan misi capim KPK. TII melibatkan sejumlah pakar dan praktisi untuk meyuarakan hal-hal penting yang luput atau membahayakan visi pemberantasan korupsi oleh KPK. Pelibatan itu baik dalam bentuk narasumber dalam diskusi-diskusi publik dan media, maupun dalam bentuk pembuatan opini di media massa. Selain di Jakarta, menggiatkan media dan penggalangan opini berlangsung baik di Jakarta maupun 8 kota lain dalam bentuk talkshow TV, talkshow Radio, diskusi publik dan konferensi pers, dan menulis artikel.

Yang berhasil dicapai Pandangan dan agenda masyarakat sipil tentang seleksi telah menjadi bahan pertimbangan Pansel dalam menyusun rencana kerja seleksi. Pansel juga aktif melakukan sosialisasi di 10 kota target. Selain itu, KMS memperoleh CV calon dari Pansel yang berguna sebagai basis untuk melakukan pengujian dan tracking. Selain itu, Pansel membuka biodata singkat Capim yang lolos tahap seleksi lolos tes obyektif dan makalah. Pansel menjadikan hasil tracking KMS sebagai salah satu bahan pengujian dan pertimbangan terhadap Capim yang diseleksi. Beberapa hal yang disepakati antara KMS dan Pansel adalah: 1)

25

metodologi yang dipakai; 2) Masa waktu penerimaan masukan hingga penetapan hasil test wawancara; 3) Bentuk pelaporan dan rekomendasi. Dengan demikian masukan KMS dianggap sama dengan masukan dari lembaga-lembaga negara yang diminta Pansel membantu, dan juga memiliki waktu memberi masukan yang lebih panjang dari tenggat waktu masukan publik melalui website seleksi. Pansel menerima kritik dan saran masyarakt sipil terhadap test wawancara. Kritik KMS terpusat pada 1) Efektivitas penggunaan waktu wawancara untuk menyoal integritas dan independensi calon, serta sikap mereka terkait isu-isu kritikal yang dihadapi KPK seperti kriminalisasi, pemangkasan kewenangan, maupun penyidik independen. 2) Tidak digunakannya sejumlah temuan berharga tracking. Terkait hal ini, KMS melakukan evaluasi dan rekomendasi pada Pansel. Atas kritik tersebut Pansel pada hari kedua dan ketiga wawancara mengajukan pertanyaan kritis dan juga menggali lebih dalam jawaban kandidat. Sebagian besar temuan penelusuran masyarakat sipil juga digunakan oleh Pansel pada Capim KPK.

Pembelajaran Penting Kondisi mutakhir pemberantasan korupsi dan ekspektasi besar terhadap proses seleksi kali ini telah membangun tekanan tersendiri terhadap Pansel. KMS merasakan adanya komunikasi Pansel yang sangat hati-hati, bahkan kepada KMS. Untuk hal-hal yang bersifat informasi umum yang sifatnya normatif, Pansel sangat terbuka. Namun yang terkait dengan cara pandang dan sikap-sikap bersama, Pansel cenderung tertutup dan kurang luwes. Oleh karenanya timbul persepsi bahwa Pansel seolah-olah diawasi atau mengalami bayang-bayang pengawasan sehingga membatasi keluwesan mereka dalam berkomunikasi sejak tahapan seleksi mulai berjalan. Adanya sejumlah temuan yang dirasakan janggal selama proses berlangsung telah membangun ketegangan antara Pansel dan KMS. Antara lain, persepsi tentang adanya wawacana perwakilan yang terlalu mendapat perhatian pansel, penundaan waktu ujian tanpa informasi yang jelas untuk menunggu calon tertentu, laporan calon yang mengikuti seleksi yang dokumen kelengkapannya secara berulang-ulang tidak disediakan oleh sekeretariat Pansel padahal merupakan basis untuk melakukan profile assessment, hingga promosi pencegahan sebagai prioritas KPK mendatang. Muncul kecenderungan Pansel untuk mewacanakan komposisi. Yakni menganggap bahwa unsur penegak hukum merupakan prasyarat komposisi pimpinan KPK. Penafsiran tersebut sangat problematis karena bukan saja tidak ada dasar yang jelas, juga tidak sensitif secara sosiologis dan politik pada agenda pelemahan KPK yang terjadi saat ini. Kendala strategi dan peran. Sejak program telah merumuskan strategi dan membagi peran yang cukup komprehensif. Namun demikian ada komponen strategi yang tidak bisa berjalan optimal. Yakni asistensi dan pengawalan Pansel yang ketat. Ada dua faktor penyebab langsung, yakni Pansel tidak dapat dibantu untuk kesekretariatan untuk menjaga independensi kerja Pansel. Kedua, Kemitraan tidak bisa aktif dalam menempel Pansel baik karena ada unsur Kemitraan yang

26

mendaftar sebagai Capim. Hal ini tidak diantisipasi segera sehingga mengurangi peran maupun peran liason dengan Pansel. Dalam beberapa kali kegiatan dan interaksi dengan kawan-kawan calon yang dianggap baik dan mewakili aspirasi masyarakat sipil, KMS menemukan kesenjangan kapasitas dan kesiapan calon dari daerah. Hal ini berpengaruh pada kemampuan mereka menembus proses seleksi. Sebagian besar sudah gugur di tahap test obyektif, dan kemudian tidak ada yang lolos hingga tahapan wawancara.

27

Film Dokumenter Gerakan Sosial Film merupakan media audio visual yang dapat menghipnotis penontonnya untuk tergerak melakukan apa yang ada di film tersebut. Melalui film, banyak inspirasi dan inisiatif yang timbul untuk bergerak melakukan sesuatu. TII menganggap, film sebagai alat yang tepat untuk berkampanye, baik gerakan antikorupsi maupun gerakan masyarakat sipil lainnya. Melalui film diharapkan dapat menginspirasi dan mengedukasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. 1. Film Dokumenter kondisi korupsi dan aksi #SaveKPK Film ini menggambarkan tentang garis besar korupsi di Indonesia. Karena korupsi yang sudah semakin parah dan penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum dinilai kurang maksimal, makapada era reformasi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam perjalannya KPK sampai saat ini sudah sampai tiga kali periode (jilid I, II, dan III). Sudah banyak uang Negara yang diselamatkan KPK dan juga koruptor-koruptor kelas kakap yang sudah ditangkap. Namun demikian upaya-upaya dari koruptor untuk melemahkan KPK tak kunjung usai. Berbagai cara dilakukan koruptor untukmelemahkan dan melumpukan KPK, salah satu cara yang digunakan yaitu dengan “kriminalisasi”. Melihat hal tersebut, masyarakat sipil pun tak tinggal diam dalam menyikapi upaya pelemahan dan kriminalisasi KPK. 2. Film Dokumenter Youth Report Center Film ini mendokumentasikan akses kesehatan warga di desa Kekeait Daye, Lombok Barat. Film ini mengambil latar program Youth Report Center (YRC) yang sedang berjalan di Lombok Barat. Warga desa Kekait Daye berusaha untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (BPJS) bagi ibu hamil. Informasi yang yang simpang siurmenginisiasi warga untuk bergerak untuk mengakses informasi tentang pelayanan BPJS melalui konsultasi dan pendampingan YRC. YRC sendiriadalah sarana bagi anak muda yang dipelopori oleh Transparency International Indonesia untuk mengumpulkan, mencatat, dan menindaklanjuti pelaporan warga mengenai pelayanan publik di daerah mereka. Selain di Lombok Barat, Youth Report Center ada di Banda Aceh, Garut, dan Kupang.

28

Pantau Pengadaan Barang Jasa Website pengaduan masyarakat (www.pantaupbj.or.id) dikembangkan sebagai tools untuk memudahkan kerja-kerja Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang/Jasa (LPI-PBJ) di 4 wilayah kerja TII (Makassar, Banjarbaru, Batang dan Pontianak). Selain untuk membantu mengelola pengaduan bagi LPI-PBJ,juga untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan permasalahan/penyimpangan yang terjadi seputar pengadaan barang/jasa (PBJ) baik dari proses perencanaan sampai tingkat pelaksanaan. Dari cara manual (masyarakat melapor dengan cara langsung mendatangi kantor LPI-PBJ dan mengisi formulir pengaduan), kini dengan adanya website tersebut masayarakat dapat melaporkan penyimpangan tersebut langsung melalui web, sms, formulir online, dan email. Dengan demikian, baik LPI-PBJ maupun masyarakat lebih mudah untuk mengelola dan melaporkan penyimpangan atau permasalahan seputar PBJ. Selain itu, website pantau pbj juga berfungsi sebagai database pelaporan-pelaporan masyarakat di 4 wilayah kerja TII.

Yang berhasil dicapai Selama lebih kurang satu tahun pelaksanaannya, website pantaupbj dinilai kurang maksimal dalam pemanfaatannya. Hal ini dapat dilihat dengan sedikitnya laporan yang masuk dari masyarakat hingga masalah teknis pada perangkat pendukungnya. Setelah dilakukan pemantauan ditemukan bahwa di Makassar dan Banjarbaru terkendala oleh kelembagaan LPI PBJ yang non-aktif di Makassar dan kurangnya pemahaman di Banjar Baru. Hasil monitoring merekomendasikan perlunya melakukan pembenahan baik secara teknis maupun kelembagaan. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih insentif kepada warga di desa-desa Perlu dibuatkan buletin tentang pegaduan yang telah masuk ke UPKP2 secara sederhana, berisi pengaduan-pengaduan warga dalam 1 bulan Sementara ini, baik LPI secara kelembagaan maupun web pantaupbj, dibekukan terlebih dahulu hingga pembentukan LPI yang baru Update laporan yang sudah ada (dalam bentuk offline) ke dalam website Meng-onlinekan web lpipbjkotamakassar Diperlukan volunteer untuk mengelola web pantaupbj secara rutin Perlu dibangun komunikasi yang baik antara pemkot dan LPI LPI dalam sosialisasi maupun tindakan, lebih ke akar rumput (sosialisasi dan kampanye dilakukan di kelurahan-kelurahan atau di sesa-desa), sehingga terbangun sinkronisasi antara warga dengan LPI dan warga mau melapor. Diperlukan volunteer untuk mengelola web pantaupbj secara rutin

29

Korupedia Merespon Pilkada Serentak Korupedia adalah komunitas berbasis website yang dikembangkan untuk tujuan kompilasi data dan analisa data terkait kasus korupsi di Indonesia. Korupedia dikembangkan sebagai “monumen” digital para pelaku korupsi di Indonesia, dengan salah satu sumber referensi kampanye antikorupsi. Pada pilkada serentak 2015 ini Korupedia memberikan kontribusi berupa analisa data dan kasus korupsi yang berhubungan dengan adanya calon kepala daerah tertentu yang maju dalam ajang pilkada dan notabene adalah mantan terpidana kasus korupsi. Bagi korupedia hal ini tentu menjadi sebuah dilema, di mana di saat gerakan melawan korupsi sedang berlangsung dengan gencar, di sisi lain pilkada digunakan oleh koruptor sebagai ajang untuk kembali maju dalam arena demokrasi.

30

Jurnalisme Wargadalam Pilkada Masyarakat masih menaruh harapan yang tinggi terhadap kepala daerahnya. Dalam jajak pendapat Kompas bertajuk “Publik dan Pilkada” (Kompas, 31/8), 63,3% responden menyatakan keyakinannya bahwa pilkada akan membawa kondisi daerah lebih baik. Harapan dan keyakinan yang besar ini perlu diiringi dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal setiap tahapan pilkada, mulai dari rekam jejak pasangan calon, proses kampanye, sampai ada atau tidaknya politik uang dalam menjaring massa. Jurnalisme menjadi peluang dan memacu partisipasi masyarakat untuk mendukung pilkada yang berintegritas dan menghasilkan pemimpin daerah yang bersih dari korupsi. Kegiatan ini dilakukan oleh TII bekerjasama dengan AJI Jakarta sebagai organisasi profesi jurnalis yang menaruh perhatian pada isu kebebasan pers, kebebasan berekspresi, keterbukaan dan tranparansi informasi. Telah berhasil dicapai: Pengembangan modul (online) jurnalisme warga Pelatihan jurnalisme warga untuk memperkuat gerakan antikorupsi Mengembangkan blog/website aggregator untuk diseminasi berita dengan matamassa.org Indikator Jumlah Peserta Waktu Pemateri Kerjasama Follow up

Pelatihan Jurnalisme Warga Tangerang Pelatihan Jurnalisme Warga Selatan Depok 50 peserta 30 peserta 6 November 2015 20 November TII, AJIJakarta, iLab, Perludem TII, AJIJakarta, iLab, Perludem, SUMA LPM Institut SUMA (Suara Mahasiswa) Penjaringan relawan pemantau Pilkada Penjaringan relawan pemantau untuk Tangsel Pilkada Depok

31

Penguatan Pemahaman dan Kampanye Antikorupsi Kehutanan bagi Warga Kegiatan training antikorupsi bagi masyarakat sipil telah diselenggarakan di 2 (dua) wilayah, yaitu di Jambi(25 orang) dan di Palu (30 orang) dari 17 desa yang tersebar di Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso. Peserta mendapatkan pengetahuan tentang isu terkini mengenai perubahan iklim dan antikorupsi. Peserta dibekali perangkat (tools) yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi isu korupsi. Melalui penguatan kapasitas ini, kami mengevaluasi bahwa sebagian besar peserta (74% ) merasa mampu untuk mengidentifikasi isu korupsi dan partisipasi masyarakat dalam mendorong program penurunan emisi yang bersih di wilayahnya. Sebagian peserta (74% ) merasa mendapatkan tambahan informasi dan ketrampilan teknis dalam memantau isu korupsi. 100% peserta menganggap pemateri, fasilitator kegiatan training berkompeten dalam bidangnya. Peserta dan TII telah mengembangkan rencana tindak lanjut pemantauan oleh masyarakat sipil. Kegiatan pemantauan oleh masyarakat sipil saat ini sedang dilaksanakan di Jambi dan Sulawesi Tengah. Selain itu telah ditayangkan iklan layanan masyarakat yang berisikan informasi REDD+, pemberantasan korupsi dan penyelamatan kawasan hutan bersama Radar TV Palu.Daya jangkau siaran Radar TV Palu mencapai 3 wilayah (Palu, Donggala, Sigi) memberikan kepastian bahwa penayangan iklan layanan masyarakat-kampanye penyadaran publik akan ditonton ratusan pemirsa di setiap harinya selama masa siar 1 bulan penuh.Dalam satu bulan penayangan, sebanyak 3000 orang dipastikan berpotensi menerima informasi-pendidikan pencegahan korupsi implementasi REDD+ tata kelola hutan di Sulawesi Tengah.Angka 3.000 penonton ini didasarkan pada penghitungan komunikasi interaktif yang mencapai rata-rata 100 pemirsa dalam acara-acara yang ditayangkan Radar TV Palu di setiap harinya. Perhitungan lebih baik melalui koordinasi media lokaldengan pihak KPID, didapatkan kisaran pemirsa Radar TV mencapai angka 130.000 pemirsa (jangkauan siaran) yang tersebar di Kota Palu, Sigi dan Donggala. Pihak Radar TV menyadari pentingnya informasi yang terdapat dalam PSA untuk dapat disampaikan ke publik lebih intensif sehingga Radar TV memberikan penambahan durasi tayang dari 4 kali (kesepakatan kerjasama komersial) menjadi 8 kali penayangan dalam satu hari (komitmen kelompok pendukung).

32

PARTICIPATORY GOVERNANCE

33

Pemantauan Berbasis Sekolah – Cek Sekolah-Ku Tentang CSK Inisiatif Cek Sekolah-Ku berawal dari program serupa yang telah dilakukan sebelumnya di Filipina, dengan nama Checkmyschool, sejak tahun 2011. Informasi lebih lanjut dapat dibuka di http://www.checkmyschool.org/. Dalam desain awal program Cek Sekolah-Ku, TI-I bertemu dan berkonsultasi dengan ANSA-EAP untuk mengumpulkan informasi dan pengalaman. Cek Sekolah-Ku tergabung bersama dengan jaringan Checkmyschool negara-negara lain (Filipina, Mongolia, dan Cambodia) dalam Cross Country Learning Program. Program Cek Sekolah-Ku di Indonesia berjalan mulai Oktober 2013 dengan dukungan dari SEATTI (Southeast Asia Transparency and Technology Initiative), dimulai dengan piloting di 15 (lima belas) sekolah yang tersebar di tiga daerah, yaitu Kota Semarang, Palangka Raya, dan Makassar. Memasuki periode tahun kedua (2015-2016) dengan dukungan MAVC (Making All Voices Count) dilakukan scaling-up yaitu penambahan jumlah sekolah, perluasan wilayah kerja, dan peningkatan engagement dengan pemerintah baik di tingkat nasional maupun lokal untuk menjamin adanya tindak lanjut yang lebih cepat dan responsif, serta menjadikan temuan yang masuk melalui CSK sebagai bahan pengambilan keputusan.

Cek Sekolah-Ku (CSK) merupakan platform untuk mengajak warga sekolah (orang tua siswa, siswa, guru dan masyarakat sekitar) untuk terlibat aktif dalam monitoring sekolah sebagai salah satu unit layanan publik. Sejak diluncurkan pada tahun 2013 oleh Knowledge Management Departement TII, Cek Sekolah Ku telah ikut membantu mengatasi persoalan-persoalan seputar transparansi anggaran dan akuntabilitas tata kelola sekolah, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan sekolah, dan penyelesaian berbagai masalah melalui mekanisme pengaduan secara online. Hingga tahun 2015 Cek Sekolah Ku telah mengajak 25 Sekolah tingkat SMP, SMA, dan SMK (4 Sekolah di Palangka Raya, 5 Sekolah di Semarang dan 6 Sekolah di Makassar). Antusiasme sekolah dan warga sekolah ini tidak terlepas dari peran aktif Pemerintah Daerah (supply side) dan juga masyarakat (demand side). Cek Sekolah Ku memadukan gerakan masyarakat dalam dua platform yang berbeda, yakni platform daring pelaporan pengaduan dan konsultasi publik melalui berbagai bentuk forum. Nilai lebih dari Cek Sekolah Ku bukan hanya terletak pada pelaporan/pengaduan, namun Cek Sekolah Ku juga memberikan ruang partisipasi bagi terciptanya solusi bersama untuk meningkatkan kualitas sekolah menuju sekolah yang transparan (terbuka dalam hal perencanaan, anggaran dan laporan pertanggung-jawaban) dan akuntabel bagi akses masyarakat.

Tanggapan Cek Sekolah Ku di tingkat lokal sangat tinggi dari beragam pemangku kepentingan. Tanggapan Pemerintah Kota Semarang dan dari Makassar sangat baik. Warga juga menggunakan platform ini untuk meningkatkan kesadaran mereka. CSK juga memperoleh dukungan pemerintah melalui MoU yang ditandatangani oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan

34

dan Kebudayaan dan Sekretaris Jenderal TI Indonesia berjudul"Meningkatkan Tata Kelola Pendidikan melalui Cek Sekolah-Ku Program Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah Berbasis Komunitas".Kesepakatan bersama ini memberikan dukungan dan pertukaran informasi untuk temuan dan laporan yang disampaikan melalui platform Cek Sekolah-Ku. Juga telah dilakukan kunjungan bersama ke Pilot Project Cek Sekolah Ku di Semarang oleh TII dengan Irjen Kemdikbud untuk memantau proses implementasi Cek Sekolah Ku. Tahun ini, regenerasi dan pelatihan agen sekolah yang baru telah dilakukan di Semarang dan Makassar, sementara di Palangkaraya terpaksa ditunda sekitar 1-2 bulan karena keadaan yang tak terduga (polusi asap). Pertemuan konsultasi publik (Public Consultation Meeting), rapat koordinasi dengan agen sekolah, dan kunjungan sekolah masih dilakukan secara rutin. Selainitu telah dihasilkan PSA untuk mendukung kampanye CSK kepada warga:

Yang berhasil dicapai Masyarakat telah memanfaatkan tools online platformceksekolahku.or.iduntuk memantau kegiatan sekolah. Platform online http://ceksekolahku.or.id telah menerima 16,194 pengunjung, yang menghabiskan waktu browsing yang cukup memadai (durasi rata kunjungan 02:46 menit). Sebagian besar pengunjung (78%) yang baru. Cek Sekolah Ku telah menerima 142 laporan, terdiri dari 7 laporan melalui website, 16 laporan melalui Formulir, dan 119 laporan via SMS. Laporan akan diteruskan ke salah satu tubuh pendidikan setempat atau kepala sekolah yang bersangkutan. Beberapa isu yang banyak dilaporkan adalah seputar kehadiran guru, cara mengajar, jam belajar, dan tugas sekolah. Sedangkan pada kategori anggaran, muncul laporan mengenai penarikan sumbangan, transparansi dana OSIS, dan biaya-biaya tambahan (misalnya untuk study tour) yang dibebankan ke orang tua. Selain kategori-kategori tersebut, Cek Sekolah-Ku juga digunakan secara khusus untuk mengawal jalannya PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) pada tahun 2015. Pengaduan yang muncul seputar kewajiban membeli seragam sekolah dari koperasi sekolah, jual beli kursi oleh sekolah, praktik nepotisme masih ada untuk mengakui kerabat pejabat ke sekolah favorit/tertentu. CSK telah membangun keterlibatan publik secara aktif melalui berbagai forum konsultasi publik. Di Semarang telah terbentuk Forum Peduli Pendidikan (FPP) di 3 kecamatan, yaitu Candisari, Gunungpati dan Timur Semarang.Selama Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Juli lalu misalnya, Cek Sekolah-Ku digunakan untuk membantu memantau proses tersebut di Semarang. Sebelumnya, orang tua sebagian besar takut untuk melaporkan langsung ke panitia penerimaan sekolah, mereka takut bahwa hal itu akan mempengaruhi penerimaan anak-anak mereka di sekolah itu. Melalui Cek Sekolah-Ku, identitas mereka dapat dijaga kerahasiaannya dan aman. Di Kota Semarang, laporan masyarakat yang terangkum dalam ceksekolahku.or.id digunakan oleh Dinas Pendidikan dan DPRD Komisi Pendidikan sebagai bahan dalam mengambil keputusan. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang berkomitmen untuk memperluas pelaksanaan Cek

35

Sekolah-Ku ke semua SMA (sekolah menengah atas) dan SMK (SMK), dan beberapa SMP (sekolah menengah pertama), dengan jumlah total 47 sekolah. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan berencana membangun MoU dengan infomediaries Semarang untuk membantu dan memfasilitasi adopsi program ini. Di Palangka Raya, komitmen diperoleh dari Ombudsman RI - Perwakilan Kalimantan Tengah. Sejak Ombudsman fokus pada pemantauan pelayanan publik, Infomediaries Palangka Raya berencana untuk mengatur MoU untuk memperoleh resolusi masalah.Sementara di Makassar, pengalaman Program dan MoU membuat beberapa kepala sekolah yang tertarik untuk bergabung Cek SekolahKu secara sukarela. Melaporkan penyelewengan sekolah? Mengapa tidak! Saat pertama kali diluncurkan pada tahun 2014, respon yang muncul dari kebanyakan masyarakat adalah seputar kekhawatiran akan adanya ancaman jika melapor. “Kami ingin memberi keluhan tapi takutnya ada pihak yang mengancam jadi kami takut memberi pengaduan,” kata seorang siswa SMP di Semarang. Hal ini sebenarnya telah diantisipasi dalam sistem Cek Sekolah-Ku. Sebagai bentuk perlindungan pelapor (whistleblower protection) masyarakat dapat memilih untuk mengirimkan pengaduan dengan menyembunyikan nama (anonim). Sedangkan untuk laporan melalui sms, 3 digit terakhir dari nomor pelapor akan disamarkan. Di sisi lain, untuk memastikan validitas laporan yang masuk dan menyampaikan laporan kepada pihak terkait dibuat mekanisme pengelolaan yang berjenjang mulai tingkat sekolah, kota/kabupaten, sampai nasional. Di tataran sekolah, beberapa siswa direkrut menjadi agen sekolah didampingi seorang guru. Agen sekolah berperan untuk melakukan pembaharuan data sekolah, mempromosikan kanalkanal pelaporan Cek Sekolah-Ku dan mengelola laporan yang masuk di sekolahnya. Di tingkat kabupaten/kota, terdapat infomediaries yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi, mengorganisasikan, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak warga sekolah seperti siswa, orang tua siswa, dan guru, serta dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan jika diperlukan. *)Infomediaries adalah pihak non pemerintah yang dapat menjembatani jika terjadi konflik antara masyarakat dengan pemangku kepentingan, ada KH2 Institute di Palangka Raya, Komunitas Skholatanpabatas di Makassar, Pattiro Semarang, dan Laskar Batang. PembelajaranPenting Praktik baik dari program Cek Sekolah-Ku setidaknya didukung oleh tiga aspek utama, yaitu pemanfaatan teknologi, kemitraan dengan pemerintah, dan pengorganisasian masyarakat.

36

Teknologi menjadi alat yang meningkatkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemangku kepentingan dan penerima manfaat, dalam hal ini untuk mendapatkan masukan dari masyarakat yang dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas di sekolah dan instansi pendidikan. Yang perlu menjadi catatan adalah meskipun pertemuan konsultasi publik (PCM) dilakukan secara berkala, warga dan Pemerintah belum bekerja sama untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh sekolah. Hanya orang tua, guru, kepala sekolah dan infomediaries berkumpul untuk mendiskusikan pemecahan masalah di sekolah mereka. Selain itu perlu diintensifkan forum multipihak diadakan untuk masalah yang perlu ditangani oleh pejabat tingkat yang lebih tinggi, seperti tubuh lokal pendidikan, Dewan Pendidikan, atau rumah regional wakil rakyat (DPRD) Daftar sekolah yang bergabung di Cek Sekolah-Ku Semarang *) Palangka Raya Makassar 1.SMAN 1 1.SMAN 1 1. SMAN 1 2.SMAN 3 2.SMAN 2 2. SMAN 5 3.SMAN 12 3.SMAN 4 3. SMAN 16 4.SMKN 1 4.SMKN 1 4. SMAN 19 5.SMKN 5 5.SMKN 2 5. SMPN 2 6.SMKN 7 6.SMPN 1 6. SMPN 18 7.SMPN 6 7.SMPN 2 7. SMPN 27 8.SMPN 8 8.SMPN 3 8. SMPN 30 9.SMPN 41 *) Sebenarnya ada 47 sekolah di Semarang yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan untuk bergabung dengan Cek Sekolah-Ku sebagai adopsi bagian pemerintah, tetapi implementasi fokus untuk program MAVC pada 9 sekolah.

37

Open Governance di Tingkat Lokal

Tata kelola pemerintahan yang terbuka menjadi salah satu indikator yang harus dipenuhi untuk membangun pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang terbuka, warga yang berdaya, dan partisipatif sertainfrastruktur yang mendukung menjadi salahsatu indikator keberhasilan program penerapan Open Governance. Tidak hanya ditingkat nasional dan internasional, pemerintahan yang terbuka juga seharusnya diterapkan di tingkat lokal (daerah). Transparency International Indonesia melalui program Open Government Partnership (OGP) bekerjasama dengan Lingkar Studi Sosial dan Advokasi Rakyat (LASKAR) Batang, melakukan implementasi OG di tingkat lokal. Kabupaten Batang dipilih menjadi pilot project. Dalam program ini dipilih 10 desa yang mewakili wilayah di Batang dari dataran, pegunungan dan pesisir. 10 desa tersebut adalah Brokoh, Denasri Kulon, Pandansari, Tombo, Pacet, Kepuh, Karangtengah, Kemiri Barat, Sidorejo, dan Kebumen. Pada tiap-tiap desa dipilih 3 orang warga setempat yang disebut sebagai fasilitator desa, yang bertugas untuk membantu dan mengawal proses penerapan Open Governance di tingkat lokal. Melalui Lumbung Informasi dan Inovasi Desa atau yang lebih dikenal dengan LINIDA, Pemerintah dan warga bersama-sama membangun desa yang lebih berdaya, bermartabat dan mandiri. LINIDA adalah sebuah forum di tingkat desa yang dibentuk dari dan oleh masyarakat sipil dan multistakeholder. Selain itu, LINIDA merupakan ruang yang dijadikan pusat dukungan untuk memfasilitasi dan mendinamisir kegiatan pedesaan dalam rangka mewujudkan desa yang terbuka, maju dan sejahtera. Bentuk, jenis, dan intensitas kegiatan LINIDA ditentukan melalui rembug warga untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan bersama. Selama satu setengah tahun pelaksanaanya, Implementasi OG di Kabupaten Batang mendapat sambutan yang positif dari Pemkab Batang dan warganya. Pemerintah Kabupaten Batang mendukung penerapan OG di kabupaten Batang. Dukungan-dukungan tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bertujuan guna meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan potensi di desa.

38

Pemerintah melalui Bappeda memberi ruang bagi fasilitator LINIDA yang telah dibekali kemampuan fasilitasi, akses informasi dan lainnya untuk menjadi fasilitator Musrembangataupun juru bicara kampungnya. Dalam proses Musrembang, 5 dari 10 desa, fasilitator desa ditunjuk untuk mengawal dan memfasilitasi proses Musrembang sampai dengan tingkat kecamatan. Dari proses Musrembang tersebut, sekitar 40-50% usulan warga disetujui oleh pemda. Saat ini rata-rata 40-50% usulan masyarakat disetujui dan diakomodasi oleh pemerintah. Selain dukungan di atas, dukungan berupa materiil juga diberikan dari pemerintah kabupaten Batang di antaranya; pemberian 1 buah laptop masing-masingdesa sebagai pendukung dalam bekerja, pinjaman 2 buah sepeda motor dan GPS, serta masuknya anggaran untuk 10 desa LINIDA di tahun 2016 sebesar 250 juta melalui dana DPKAD. Selain itu, dukungan kepada potensi desa LINIDA diberikan kepada desa Pacet. Melalui dana ikon kecamatan, mendapat dana sebesar 1 M untuk pengembangan ikon kecamatan dan mempromosikan wisata-wisata di desa Pacet, misalnya situs bersejarah, wisata air terjun dll.

39

Inisiatif dan Regulasi Antikorupsi Guna menjalankan visi antikorupsinya, Bupati Yoyok telah mengembangkan sejumlah inisiatif dan menerbitkan peraturan bupati yang merupakan diskresi dan inisiatif dari dinamika arus kelompok pendorong perubahan di kabupaten Batang. Surat edaran tematik Stranas Antikorupsi antara lain direspons dengan Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang; Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang; dan Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingandi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Selain itu, Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, dan turunannya; serta Peraturan Bupati No, 53 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (UPKP2).Dua peraturan ini menjadi dasar bagi aparatur pemerintah untuk bekerja, dan menjadi alat bagi masyarakat sipil untuk mengawasi aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja UPKP2 Batang Pendampingan terhadap pemerintahan Kabupaten Batang telah dimulai oleh Transparency International sejak Yoyok Riyo Sudibyo Sutadi terpilih sebagai sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batang periode 2012-2017.Terpilih dari dukungan relawan rakyat yang kuat, Bupati Yoyok memiliki visi dan agenda prioritas berupa pembangunan ekonomi warga dan antikorupsi. Dalam konteks inilah Pemerintah Kabupaten Batang, mengembangkan potensi lokal dengan tetap menjaga tatakelola pemerintahan, antikorupsi, dan pelibatan masyarakat sipil. Sebaliknya kondisi pemerintahan sebelumnya banyak diwarnai oleh kasus-kasus korupsi yang diusut oleh Kejaksaan Negeri Batang.

Dalam kurun waktu 2015, dukungan konsultatif terus dilakukan oleh TII selain mejalankan penguatan kepada warga melalui inisiatif LINIDAdan penguatan kerja-kerja UPKP2 dalam monitoring pelayanan publik. Hal ini karena pencapaian program sudah masuk pada fase sustainabilitas, yakni dengan berjalannyaKomitmen Perubahan dari Kepala Daerahmulai dengan mengeluarkan Surat Edaran Anti Gratifikasi Hingga gaya kepemimpinan yang tak berjarak dengan rakyat. Dari pembuatan sistem pengadaan yang lebih baik, hingga pembentukan unit pengaduan masyarakat atas pelayanan publik; dari penandatanganan pakta integritas

40

dihadapan BPKP dan Ombudsmen hingga penyelenggaraan Festival Anggaran Terbuka. Salah satu fungsi dan tujuan dibentuknya UPKP2 adalah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kabupaten Batang terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kependudukan dengan menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan publik dan menindaklanjutinya dengan melakukan advokasi, mediasi, dan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait. Setelah hampir tiga tahun berdiri, eksistensi UPKP2 memang semakin dikenal oleh masyarakat Batang. Raport dari tugas kelembagaannya mendapat nilai tinggi. Karena orientasinya bukan padajumlah pengadauan namun pada penyelesaiannya.Sejak tahun 2013 sampai sekarang, UPKP2 telah bekerja mengawasi dan menerima pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pada tahun 2013 UPKP2 menerima sebanyak 80 Pengaduan, dan pada tahun 2014 sebanyak 137 pengaduan.Hingga Desember 2015 telah terdata 92 pengaduan masyarakat.

Merayakan kehadiran UPKP2 dan dalam rangka penguatan kapasitas dan jaringan, Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) bekerjasama dengan LASKAR Batang, BPK Oi Batang dan Transparency International Indonesia (TII) menggelar kegiatan malam kebudayaan dan sosialisasi UPKP2 dengan tema “YANG MUDA YANG PEDULI, Ayo Laporkan Nda”.Kampanye khusus ini dikemas dengan acara pentas seni dan budaya, musik akustik Iwan Fals oleh Oi, dialog interaktif dan pengenalan personil UPKP2. Hadir dalam acara tersebut wakil Bupati Batang, Soetadi, sastrawan lokal dan ratusan Fals Mania dari berbagai kota.

41

Pendampingan TII Raih BHACA Award dan Apresiasi Internasional Pendampingan TII bersama-sama dengan kerja keras pemda dan masyarakat, telah menghasilkan banyak penghargaan kepada daerah ini pada 2015. Bupati November,Yoyok Riyo Sudibyo mendapat penghargaan BHACA (Bung Hatta Anti Corruption Award)--berdampingan dengan Wali Kota Surabaya, Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini sebagai Kepala Daerah yang mampu menegakkan kebijakan antikorupsi dalam pemerintahannya. Pada saat yang sama, Kabupaten Batang menerima Anugerah Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (EKKP3K) 2015 yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena dinilai konsisten dalam pengelolaan dan konservasi di wilayahnya.

Sementara itu, warga Batang yang merupakan penggerak utama partisipasi publik dan perancang LINIDA, AS Burhan memperoleh fellowship untuk menjadi salah seorang anggota delegasi Open Government Summit di Mexico City pada September 2015, di mana LINIDA mendapat apresiasi secara internasional (http://www.opengovpartnership.org/blog/blog-editor/2015/11/11/linidastory-when-villagers-open-local-government).

42

Kesiapan Pencegahan Korupsi REDD+ Program Tata Kelola Kehutanan di TI-Indonesia dirancang untuk memastikan prinsip-prinsiptata kelola yang baik (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan integritas) dan antikorupsi diterapkan pada sector Kehutanan termasuk program REDD+ di Indonesia, sehingga setiap advokasi dan program diarahkan untuk mencapai tujuan utama tersebut. FREDDI Watch TII telah merancang FREDDI WATCH sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pertukaran informasi tentang monitoring dana dan instrument pendanaan REDD+ di Indonesia. Platform ini didesain sebagai, pertama, pengembangan teori dan praksis monitoring dan instrumen pendanaan REDD+, kedua: Penguatan proses belajar bersama dan berbagi pengalaman dalam mengembangkan monitoring dana dan instrument pendanaan REDD+. Anggota FREDDI Watch terus bertambah dari waktu ke waktu, saat ini berjumlah 892 members yang terdiri dari komunitas/anggota yang bergabung terdiri dari: pemerintah, donor, masyarakat sipil, Lembaga penelitian, akademisi, media dan pihak swasta. Para anggota ikut aktif memposting berita, info terkait Kehutanan dan REDD+. Dengan demikian setiap perkembangan selalu terupdate, sehingga diharapkan wacana selalu dapat berkembang dan cepat mendapat tanggapan.

Pada tahun ini diselenggarakn sosialisasi hasil riset Kesiapan daerah dalam pencegahan korupsi pada REDD diselenggarakan baik di 4 kota Samarinda (Prop. Kalimantan Timur, Palangkaraya (Prop. Kalimantan Tengah), Jambi (Prop. Jambi), Palu (Prop. Sulawesi Tengah).Temuan utama riset ini menyatakan daerahdaerah tersebut belum memliki kesiapan dalam mencegah resiko korupsi pada program REDD+. Riset ini telah memberi pemahaman multipihak non pemerintah pada 4 lokasi riset mendapatkan pembelajaran dan informasi mengenai kesiapan daerah mereka masing-masing dalam pencegahan korupsi pada REDD+. Mereka berharap agar mendapat pendampingan dari TII berdasarkan hasil-hasil riset tersebut. Sebagai capaian, TI-I telah berhasil meyakinkan Pemerintah Provinsi Jambi khususnya Dinas kehutanan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam hal ini transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek atau instrument yang penting dalam memperbaiki permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan kehutanan baik pemanfaatan kawasan hutan maupun birokrasi kehutanan di Propinsi Jambi menyangkut Rencana Pengelolaan Hutan Jambi, Prosedur dan Standar Pelayanan Publik sektor Kehutanan yang transparan dan akuntabel, dan Perda Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Setelah kegiatan FGD sebanyak 2 kali dan pemberian pemahaman tentang prinsipprinsip tata kelola telah diutarakan kepada unit pelayanan di lingkup dinas Kehutanan propinsi Jambi, Dinas setempat menerima konsep yang diajukan oleh TII dan bersedia untuk patuh pada prinsipprinsip ini dengan mengkajiulang standar pelayanan dengan kaidah2 transparansi dan akuntabilitas pelayanan di sector Kehutanan.

43

Advokasi Kebijakan REDD+ di Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional

Forestry Departement telah menghasilkan dua buah policy brief pada tahun ini. Pertama, Membangun Integritas Tata Kelola Kehutanan di Indonesia.Pemerintah baik pusat maupun daerah perlu melakukan upaya dan inisiatif untuk pencegahan korupsi dalam pemanfaatan kawasan hutan di Indonesia dengan membuat dan mengembangkan Sistem Integritas Tata Kelola Kehutanan. Kedua, Memperkuat Safeguard REDD+ mengenai Antikorupsi Program REDD+ di Indonesia.Policy Brief ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bahwa Pemerintah baik pusat maupun daerah perlu melakukan upaya dan inisiatif untuk pencegahan korupsi dalam program REDD+ di Indonesia dengan membuat dan mengembangkan suatu system pencegahan korupsi yang efektif dan implementatif dalam program REDD+. Pengembangan system pencegahan korupsi ini merupakan langkah awal yang strategis dan prioritas mengingat pelaksanaan program REDD+ baru atau akan dimulai di Indonesia dan dapat dilakukan melalui penjabaran atau operasionalisasi prinsip, kriteria, dan indicator dari safeguard REDD+ Indonesia atau PRISAI

Film pendek, PSA Sebuah film yang berjudul“People Rights to Access to information” telah diproduksi. Film pendek tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat setempat. Film telah diunggah di account YoutubeSaat ini Film tersebut telah dilihat oleh 190 kali.Link https//www.youtube.com/watch? v=LOxBbeyRlk8 Account TI-Secretariat di Berlin. http//www.transparency.org/ne ws/story/right_to_be_involved https//www.transparency.org/ne ws/feature/forest_corruption_co mmunities_fight_back

44

dalam bentuk panduan dan kebijakan, mengingat pada PRISAI sudah ada beberapa prinsip, kriteria, dan indikator yang apabila dijabarkan lebih lanjut bisa dimasukan standar dan system pencegahan korupsi pada program REDD+. Policy Brief untuk mendorong keterbukaan informasi di sector Kehutanan bersama dengan koalisi tata kelola hutan dan menyampaikan policy brief tersebut kepada Kementerian LHK. Peran TIIndonesia sebagai tim penyusun policy brief telah memperkuat keberadaan TI-Indonesia secara nasional dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip tatakelola sektor kehutanan. Merespons COPS 21 telah dilakukan advokasi tentang transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan integritas dalam program REDD+.Nilai2 ini sudah disampaikan kepada delegasi Indonesia dalam COP 21 melalui penyampaian dokumen TI Submission, dan melalui pertemuan dengan delegasi Indonesia: Sarwono, Ibu Nur Masripatin (KLHK), Hendri AMAN, Bernadinus Steni dan Syahrul Auriga. Pertemuan ini sekaligus berhasil mengidentifikasi kendala-kendala dalam program REDD+ di Indonesia terkait transisi kelembagaan dari BP REDD+ yang kemudian dilebur menjadi satu dirjen dalam kementrian di KLHK.Kelemahan BP REDD+ dan satgas tidak dari segi funding instumen dan meknaisme lain seperti badan yang dibentuk dalam Bappenas, yaitu ICCTF dan sebagainya. Hal yang sama terjadi dalam advokasi bersama TI-S dan TI chapter lain terkait perubahan iklim melaluipenyusunan advocacy brief bersama dengan TI-EU untuk mendorong penerapan prinsip dan standar antikorupsi pada EU Timber Regulation dan SVLK. Penyusunan TI submission untuk COP 21 di Paris yang bertujuan menyampaikan masukan/rekomendasi mengenai transparansi dan akuntabilitas pendanaan iklim termasuk REDD+ dalam pembahasan dokumen kesepakatan Paris yang akan disepakati dalam COP 21. Juga telah dilakukan penyusunan Kertas Posisi terhadap proposal Forest Investment Program (FIP) RI ke Bank Dunia yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi/masukan terkait tata kelola hutan dan REDD+ untuk pembahasan persetujuan proposal RI kepada forum SC FIP bank dunia di Washington.[]

45

CORPORATE ACTIVE CITIZENSHIP

46

PLN Bersih: Menuju World Class Company Perekonomian Indonesia terus mengalami pertumbuhan positif. Angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia bahkan bertahan pada nilai positif di tengah penurunan pertumbuhan ekonomi negara-negara lain akibat krisis global 20081. Namun, bersamaan dengan ekselennya pertumbuhan ekonomi, korupsi masih tetap bertahan di tingkat tinggi. Skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada tahun 2013 bertahan di angka 32 dan menempati peringkat 114 dari 177 negara di dunia. Alhasil, di tengah geliat positif pertumbuhan tersebut, korupsi dirasa menjadi problem bagi kemudahan berusaha. Hampir semua sektor terdampak korupsi. Tidak terkecuali sektor usaha ketenagalistrikan yang terdiri dari proses pembangkitan, transmisi, dan distribusi energi. Berdasarkan data Bribe Payer Index (2011), sektor ketenagalistrikan merupakan sektor ke-6 dari 19 (sembilan belas) sektor yang paling rawan suap. Fakta tersebut menjadi tantangan besar bagi PT. PLN (Persero) yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi world class company. World class company mempersyarakat perusahaan memiliki program pengelolaan integritas yang baik. Program pengelolaan integritas itu meliputi policy, strategy, dan sistem yang kredibel untuk melawan korupsi. Oleh karena itu sejak 2012, Transparency International Indonesia (TII) dan PLN (Persero) bekerja sama untuk mengimplementasikan program tata kelola baik dan antikorupsi. Fokus program tersebut fokus pada perbaikan pengadaan dan perbaikan pelayanan pelanggan. Pemilihan fokus ini bukan tanpa alasan, mayoritas kasus korupsi yang ditangani oleh KPK adalah kasus pengadaan barang dan jasa. Sementara, sebagai penyedia PSO aspek pelayanan publik menjadi kriteria utama yang disematkan kepada PLN sebagai sebagai penerima mandat rakyat dalam penyediaan listrik untuk negara. Dengan melakukan program di dua aspek di atas bersamaan diharapkan PLN bersih dari korupsi, efisiensi dalam pengadaan, serta ekselen dalam pelayanan kepada publik.

Simak video Tutorial PLN Bersih dapat diakses di:https://youtu.be/Irp7VJm_66c

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/01/04/mg3u5b-menkeu-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-keduaterbaik-setelah-cina, akses 23/03/2014 pkl 1.47 1

47

Survei Persepsi Korupsi Kota 2015 Transparency International Indonesia meluncurkan Laporan Survei Persepsi Korupsi 2015. Survei ini selain merupakan kelanjutan dari survei sejenis pada 2010, juga merupakan alat untuk memetakan risiko korupsi dan menilai efektivitas program antikorupsi dalam rangka pencapaian target-target Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).

Sebelumnya, pada tingkat global Corruption Perception Index (CPI) 2014 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan level korupsi yang tinggi. Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Korupsi secara khusus disebut menempati urutan teratas dari 18 (delapan belas) faktor penghambat kemudahan berusaha di Indonesia. Untuk memetakan risiko korupsi dan menilai efektivitas program antikorupsi dalam rangka pencapaian target-target Stranas PPK tersebut, Transparency International Indonesia (TII) didukung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Survei Persepsi Korupsi 2015. Tahun ini, Survei Persepsi Korupsi 2015 dilakukan di 11 kota di Indonesia. Sebelas kota tersebut adalah Kota Pekanbaru, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota Pontianak, Kota Makassar, Kota Manado, Kota Medan, Kota Padang, Kota Bandung, Kota Surabaya, dan Kota Jakarta. Survey dilakukan serentak di 11 kota di Indonesia pada 20 Mei – 17 Juni 2015 kepada 1,100

48

pengusaha. Pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling yang bersumber dari Direktori Perusahaan Industri 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Pengambilan data dilakukan oleh enumerator melalui metode wawancara tatap muka dengan pengusaha dengan panduan kuestioner survei. Kemudian enumerator melakukan proses pemasukan data dalam portal online.

PLATFORM PUBLIKASI RISET TII 1. Adanya platform website yang mewadahi seluruh hasil publikasi TII, mulai dari IPK, Youth Integrity Survey, riset Economic Governance, dan riset-riset lainnya. Dapat diakses pada http://riset.ti.or.id. Termasuk juga menampilkan hasil riset dari TI’s seperti CPI, GCB, GCR. Website menampilkan hasil riset secara lengkap, dengan penyajian data yang menerapkan kaidah data terbuka (open data). 2. Web riset mulai digunakan untuk mempublikasikan hasil survei persepsi korupsi 2015 3. Website sudah termanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh hasil survei persepsi korupsi 2015 secara lengkap. Terlihat dari jumlah kunjungan sebanyak 2.683 pengunjung dengan durasi rerata 04:49 menit per kunjungan. Dengan perbandingan antara pengunjung baru dan pengunjung tetap sebanyak 58% dibanding 42%

Dari survei tersebut diperoleh hasil kota yang memiliki skor tertinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi 2015 adalah Kota Banjarmasin dengan skor 68, Kota Surabaya dengan skor 65, dan Kota Semarang dengan skor 60. Sementara itu, Kota yang memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi terendah adalah Kota Bandung dengan skor 39, Kota Pekanbaru dengan skor 42, dan Kota Makassarskor 48. “Efektivitas pemberantasan korupsi dan akuntabilitas pendanaan publik dinilai responden memiliki kontribusi paling besar terhadap penurunan potensi korupsi. Tidak kalah penting, penurunan potensi korupsi juga disumbangkan oleh perbaikan persepsi terhadap sektor terdampak korupsi, penurunanprevalensi korupsi, dan penurunan motivasi korupsi,” ucap Wahyudi Thohary, Peneliti IPK 2015 Transparency International Indonesia. Dari hasil survei didapati bahwa responden menilai adanyaperbaikan tata kelola pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan, namun komposisi sektor publik yang dipersepsikan korup masih sama. Responden masih menilai kepolisian, legislatif, dan peradilan sebagai sektor publik yang paling terdampak oleh korupsi. Temuan lainnya adalah sektor lapangan usaha yang memiliki prevalensi suap paling tinggi menurut responden adalah usaha di sektor minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan. Sementara itu, sektor yang memiliki potensi suap rendah menurut responden adalah sektor pertanian, sektor transportasi, dan sektor hotel dan restoran.Sektorlapangan usaha yang memiliki alokasi suap terbesar adalah sektor konstruksi dengan rerata alokasi suap sebesar 9.1%; jasa dengan rerata alokasi suap sebesar 7.4%; dan Migas dengan rerata alokasi suap sebesar 7.2%. Sementara sektor yang memiliki alokasi suap terendah adalah pertanian dengan rerata alokasi suap sebesar 3.5%; perikanan dengan rerata alokasi suap sebesar 3.3%; dan kehutanan dengan rerata alokasi suap sebesar 3.2%. Terdapat bukti secara empirik bahwa persepsi korupsi di daerah memiliki hubungan erat dengan penurunan daya saing dan penurunan kemudahan di daerah berusaha. Daerah dengan Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi memiliki daya saing dan kemudahan berusaha yang tinggi pula. Sebaliknya daerah yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi

49

yang rendah memiliki kemudahan berusaha yang rendah pula. Korupsi dinilai terjadi secara sistemik, sehingga perlu pemerintah kota perlu menggunakan pendekatan sistemik pula upaya pemberantasan korupsi. Berdasarkan riset ini pemetaan sistem integritas lokal perlu buat untuk mengetahui pilar mana yang diharapkan dapat berkontribusi besar dalam upaya pemberantasan korupsi.[]

50

Insiatif Antikorupsi Sektor Bisnis

Transparency International Indonesia (TII) telah menjalankan sejumlah program dan kegiatan untuk mendapatkan dan menjaga komitmen direktur BUMN Strategis untuk Implementasi Sistem Integritas Perusahaan.Program dan kegiatan tersebut meliputi penguatan dan perluasan implementasi sistem integritas di BUMN, Forum Gratifikasi Nasional, CEO Meeting, dan CEO Briefing. TIIselama 2015 dapat dipandang telah menjadi partners strategis untuk sosialisasi, komunikasi implementasi sistem integritas perusahaan. Salah satu dari program yang terus terjaga adalah komitmen dari Direktur PLN untuk melanjutkan inisatif PLN Bersih dengan meminta TII membuat pengukuran dampak program PLN Bersih di unitunit kerja PLN. Selain itu, bersama dengan Direktorat Gratifikasi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia Business Links (IBL) menginisiasi Forum Gratifikasi Nasional. Forum ini merekomendasikan komitmen parapihak untuk melakukan pengaturan dan implementasi sistem integritas di sektor swasta. Forum Gratifikasi Nasional menghasilkan Pernyataan Bersama antara Pemerintah dan Swasta melawan gratifikasi. CEO meeting dan CEO Briefing yang dihadiri sejumlah BUMN dan perusahaan swasta nasional telah menghasilkan komitmen dari Pertamina, Antam, dan PLN dari BUMN, dan Vico dan Star Energi dari swasta. Dalam rangka mendukung inisiatif di sektor bisnis ini, TII melalui Economic Governance Departement mengembangkan Task Force Unit yang terdiri darianggota dan board untuk membantu fasilitasi meeting penandatanganan MoU TII-BUMN strategis.

51

Pembelajaran Bisnis

dari

Sektor

Implementasi Corporate Integrity System memerlukan prakondisi politik nasional yang stabil. Pasca Forum Gratifikasi Nasional diselenggarakan CEO Meeting untuk menindaklanjuti komitmen publik perusahaan untuk implementasi Corporate Integrity System. Hadir dalam Meeting ini perwakilan dari ANTAM, PLN, dan PERTAMINA. Untuk memberikan wawasan bagi perusahaan terhadap prospek pemberantasan korupsi sektor swasta akibat kasus tersebut diselenggarakan CEO Briefing. Hadir dalam CEO Briefing perwakilan dari sektor swasta Vico Indonesia, Star Energy, dan ANTAM; KPK (Bambang Widjojanto); Pakar Hukum (Zainal Arifin Mochtar) dan Pakar Ekonomi (Zanuar Rizky). Untuk mempercepat proses implementasi sistem integritas perusahaan dirasa perlu untuk membentuk task force dari internal TII. Hadir dalam meeting perdana adalah Natalia Soebagjo, Anung Karyadi, dan PLN. Melalui proses komunikasi Assessment PLN BERSIH masih terus berlanjut untuk tahun 2015, sementara untuk 2 BUMN lainnya masih terkendala.

52

Sistem Pembelajaran Online untuk Integritas Bisnis

SINTESIS adalah Sistem Pembelajaran Online Integritas Bisnis merupakan platform pembelajaran online sebagai media sosialisasi dan pelatihan sistem integritas perusahaan. Ide pengembangan laman pembelajaran online ini didasari atas kebutuhan mencetak 1000 pelopor dalam rangka “PLN Bersih”. Rumusan topik bahasan dalam SINTESIS diekstraksidari lessons learnedprogram PLN Bersih. Laman ini diproyeksikan sebagai instrumen evaluasi pembelajaran pelopor PLN Bersih. Selain itu, SINTESIS diproyeksikan untuk membantu pembelajaran pelopor integritas (agent of change) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya. Lihat, www.sintesis.ti.or.id

Economic Governance Departement telah melaksanakan penyusunan Modul Integritas Bisnis, Meeting Expert untuk mereview modul integritas bisnis, pengembangan portal pembelajaran online. Selama program berjalan, mitra strategis terkait perumusan modul online ini aktif terlibat memberikan masukan. Mitra strategis tersebut adalah Direktorat LHKPN-KPK, Direktorat GratifikasiKPK, Komisi Informasi Pusat, PWYP-IGCN, Ombudman, Pertamina, dan ANTAM. Saat ini modul offline telah dicoba dan digunakan dalam sesi training sistem Integritas Perusahaan dalam platform PLN Bersih. Sementara modul online masih dalam tahap finalisasi.Saatnya nanti modul online sudah selesai dapat digunakan untuk alat evaluasi pengetahuan pegawai perusahaan baik BUMN ataupun swasta tentang konsep integritas bisnis

53

Corporate Integrity Meter di PLN Penilaian (assessment) PLN Bersih 2015 dilaksanakan kembali. Penilaian ini bertujuan untuk memberi dasar untuk meningkatkan Kepatuhan BUMN dan Vendor terhadap Standard Integritas Bisnis. Untuk itu Economic Governance Departement menghasilkan tool mengukur sistem integritas bisnis yang memetakan tiga aspek sekaligus: risiko korupsi di PLN, implementasi program PLN Bersih, dan integritas pengadaan. Peta ini relevan bagi PLN untuk mendesain sistem pencegahan korupsi yang efektif di tengah rencana dan realisasi mega proyek power plant. Kegiatan ini merupakan assessment kedua, setelah sebelumnya dilakukan piloting di 13 unit. Tahun 2015 ini, sebanyak 18545 pegawai, 586 pelanggan, dan 526 vendor yang tersebar di 46 unit dan 10 anak perusahaan PLN terlibat aktif dalam pengisian tool ini (Lihat table). Selama program berjalan, unit dan anak perusahaan aktif terlibat dalam penilaian. Ada ekspektasi bahwa hasil pengukuran ini dapat digunakan sebagai indikator kinerja unit/anak perusahaan. Ke depan, tool pengukuran ini diharapkan dapat menjadi standard pengukuran program antikorupsi di BUMN lain.

Indeks PLN Bersih adalah indeks yang merangkum tiga informasi utama. Ketiga informasi tersebut adalah risiko pelanggaran integritas, implementasi PLN Bersih, dan kualitas pelayanan-pelayanan. Indeks PLN Bersih berada pada rentang 0-5. 0 berarti unit/anak perusahaan memiliki risiko tinggi kejadian korupsi, sementara 5 berati unit/anak perusahaan memiliki risiko rendah kejadian korupsi. Hubungan masing-masing dimensi penyusun Indeks PLN Bersih dirangkum sebagai berikut: terdapat hubungan positif antara risiko pelanggaran integritas dan implementasi PLN Bersih. Artinya, semakin baik implementasi PLN Bersih, maka PLN dipersepsikan semakin bersih. Sementara itu, relasi yang sama juga terjadi antara implementsi PLN Bersih dan integritas pengadaan-pelayananArtinya, semakin baik implementasi PLN Bersih, maka integritas pengadaan-pelayanan semakin membaik.

54

LAW AND JUSTICE

55

Merancang Peraturan Presiden tentang Gratifikasi Dengan pengalaman dalam pengarusutamaan corporate integrity sejak 2012, TII dipercaya KPK untuk terlibat aktif dalam rumusan pasal tentang peran swasta dalam pengendalian gratifikasi. Dalam hal ini TII memberi usulan pasal-pasal tentang gratifikasi yang terkait dengan peran swasta. Sementara rumusan pasal-pasal dari KPK lebih fokus kepada pengaturan kepada pegawai negeri dan penyelenggaran negara. Upaya ini akan menjadi bagian dari prakarsa Presiden sebagai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Program Perumusan draf peraturan presiden tentang Pengendalian Gratifikasi sektor swasta terdiri dari kegiatan diseminasi dan expert meeting draf RPP pengendalian gratifikasi sektor swasta di 6 Kota (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Padang, dan Makassar). Hasilnya, masukan dari TII dan kegiatan di 6 kota tentang peran swasta diadopsi dan diintegrasikan dalam RPP Pengendalian Gratifikasi usulan KPK kepada Presiden. Wacana tentang pengaturan sektor swasta dalam pengendalian gratifikasi terus bergulir di daerah. Lihat, Peran Swasta Dalam Mengendalikan Gratifikasi (Padang Ekspres, 03 Desember 2015)

Pembelajaran penting a. Para pakar umumnya sepakat dengan pengaturan sektor swasta dalam pengendalian gratifikasi. Namun, parapakar umumnya juga sependapat bahwa pengaturan ini sebaiknya diatur dalam UU tersendiri. b. Jenis pengaturan sebaiknya mengkombinasikan dua pendekatan sekaligus. Dua pendekatan tersebut adalah reward bagi swasta yang patuh, sementara sanksi bagi swasta yang tidak patuh. c. Dalam mendorong kepatuhan sektor swasta, KPK diharapkan melibatkan otoritas sektor dan asosiasi untuk melakukan fungsi pembinaan terhadap korporasi.

56

Launching Open Governance Scorecard tentang Regulasi dan Implementasinya Pada tahun 2015 TII bersama dengan chapter lain, Ghana, Peru, Ukraina, dan Inggris menjadi pilot proyek scorecard tata kelola pemerintahanterbuka. Open Governance Scorecard (OGS) memungkinkan organisasi dan para ahli, yang tertarik menilai kondisi-kondisi keterbukaan mengidentifikasi terpenuhi atau tidaknya kondisi-kondisi dasar (dalam hukum dan praktiknya) yang mewakili standar-standar khusus tata kelola pemerintahan terbuka di negara mereka. Tujuannyauntuk membantu pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan utama lainnya untuk menilai ketentuan-ketentuan hukum yang ada yang menjamin tata kelola pemerintahan terbuka, praktik aktual tata kelola pemerintahan terbuka tersebut, dan untuk mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan saat ini, juga untuk melacak perkembangan suatu negara dari waktu ke waktu di sekitar tiga pilar: transparansi, partisipasi, dan pengawasan.

Indonesia telah menyelesaikan Open Governance Scorecard (OGS) tentang hukum pada 2014 dan Open Governance Scorecard (OGS) tentang hukum dan praktik pada 2015. Selama penyelenggaraan Open Government Partnership (OGP) Summit di Mexico 27-29 Oktorber TII menjadi host Launching laporan hasil Open Governance Scorecard (OGS) tersebut bersama TIS dan 4 chapter lainnya. Panelis yang hadir seperti Joseph Foti, Direktur IRM OGP, menilai informasi yang disediakan berharga karena memberikan ukuran lain tentang implementasi OGP berdasarkan kondisi-kondisi apa yang sudah dicapai secara hukum dan kelembagaan. Sementara Dr. Siliwanti dari Bappenas memandang informasi yang disediakan sangat kaya dan perlu dibuat prioritas mana yang harus dikedepankan dengan mempertimbangkan konteks yang berkembang dan kesiapan pemerintah.

57

Mengukur Efektivitas Strategi Nasional Antikorupsi di Daerah Korupsi memiliki berdampak buruk terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu korupsi perlu dicegah, baik pertumbuhan korupsi atau sebaran korupsi, dengan perumusan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK). Selama implementasinya belum pernah dilakukan penilaian secara menyeluruh terhadap iniatif ini. Oleh karena itu, TII merancang modul penilaian (alat tera mandiri) yang dirancang sebagai acuan bagi masyarakat sipil untuk melakukan penilaiantiga tahapan aksi PPK. Yakni, Pertama, melakukan pemetaan risiko korupsi baik di tingkat nasional maupun daerah. Kedua, menilai partisipasi dan kapasitas masyarakat sipil dalam penyusunan dan pengawasan aksi PPK. Ketiga, menilai efektivitas masing-masing aksi PPK terhadap penurunan risiko korupsi di tingkat nasional dan daerah. Economic Governance Departement dan Knowledge Management Departement telah bekerjasama mengembangkan alat tera mandiri tersebut sepanjang 2012. Setelah melalui kegiatan pengembangan tools, workshop dengan mitra, peer review bersama ekspert dan para pemangku kepentingan dari pemerintah dan masyarakat sipil, modul penilaian tersebut kini sudah tersedia dan digunakan oleh mitra-mitra daerah.

58

KEUANGAN LEMBAGA

59

Financial Statements 2013-2015 Sebagai organisasi yang mendorong semangat transparansi, TII berdisiplin dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Proses tersebut dilakukan melalui pengendalian internal dan aturan yang ada serta keuangan yang diudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Berikut adalah laporan laporan keuangan TII dari tahun 2013 sampai tahun 2015.

4.1

Laporan Keuangan TI Indonesia Tahun 2013-2015 Tabel 4.1 LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013-2015 Transparency International Indonesia Laporan Posisi Keuangan

ANGKA TAHUN AKTIVA

2013

2014

2015*

Aktiva Lancar Kas & Setara Kas

3,160,307,993

6,083,523,257

3,560,632,727

Piutang

1,440,322,383

2,482,320,366

2,850,351,493

Biaya Dibayar Dimuka

10,444,800

2,600,040

4,314,473

Aktiva Lancar Lainnya

469,670,884

736,794,042

847,635,001

5,080,746,060

9,305,237,705

7,262,933,694

Jumlah Aktiva Lancar Aktiva Tetap Akumulasi penyusutan JUMLAH AKTIVA

10,661,247

9,291,497

1,369,750

5,091,407,307

9,314,529,202

7,264,303,444

1,330,425,923

1,966,851,207

1,771,609,051

KEWAJIBAN & AKTIVA BERSIH KEWAJIBAN Hutang Lancar Lainnya Hutang Pajak

-

17,131,568

38,780,418

Biaya Masih Harus Dibayar

180,040,917

554,948,266

105,674,032

Jumlah Kewajiban Lancar

1,510,466,840

2,538,931,041

1,916,063,501

250,976,349

-

-

1,761,443,189

2,538,931,041

1,916,063,501

Terikat

1,228,559,179

3,575,987,839

3,928,189,720

Tidak Terikat

2,101,404,939

3,199,610,322

1,420,050,223

Jumlah Aktiva Bersih

3,329,964,118

6,775,598,161

5,348,239,943

TOTAL KEWAJIBAN & AKTIVA BERSIH 5,091,407,307 9,314,529,202 SALDO AWAL Dana Terikat 1,915,743,840 1,228,559,179 Dana tidak terikat 296,930,901 2,101,404,939 Total Saldo Awal 2,212,674,741 3,329,964,118 PENERIMAAN Dana Terikat 15,575,479,702 15,697,178,398 Dana tidak terikat 3,176,210,364 1,407,611,168 Total penerimaan 18,751,690,066 17,104,789,566 PENGELUARAN Program 16,262,664,363 13,349,749,738 Dana tidak terikat2 1,579,565,715 622,808,922 Total pengeluaran 17,842,230,078 13,972,558,660 Sisa Saldo 3,122,134,729 6,462,195,024 Sumber : Hasil Audit Report TII hingga tahun 2014. Data Tahun 2015 masih belum teraudit

7,264,303,444

Biaya Provisi Karyawan Jumlah Kewajiban AKTIVA BERSIH

3,575,987,839 3,199,610,322 6,775,598,161 15,218,410,358 1,047,840,147 16,266,250,505 14,074,597,029 420,313,442 14,494,910,471 8,546,938,195

60

Financial Highlights 2013-2015 Tabel 4.2. Ikhtisar Financial Highlight FINANCIAL HIGHLIGHTS

NO. 1 2 3 4

Financial Size Financial Suistainability Cost Structure Employee Eficiency Ratio

2013

2014

18,751,690,066.00 3,122,134,729.00 1,579,565,715.00

2015*

17,104,789,566.00 6,462,195,024.00 3,953,856,972.86

0.45

16,266,250,504.88 8,546,938,195.38 2,916,917,550.00

0.18

0.10

*Data 2015 masih belum teraudit 1.

Financial Size Ukuran pengelolaan keuangan lembaga (financial size) menunjukkan besaran dana yang dikelola oleh lembaga dalam tiap tahunnya. Grafik 4.1. Financial Size

DALAM RUPIAH

Financial Size 19,000,000,000 18,500,000,000 18,000,000,000 17,500,000,000 17,000,000,000 16,500,000,000 16,000,000,000 15,500,000,000 15,000,000,000 Total penerimaan

2013

2014

2015

18,751,690,066

17,104,789,566

16,266,250,505

Grafik diatas menunjukkan perkembangan pengelolaan keuangan TII dari tahun 2013 sampai 2015. Pada tahun 2013 TII mengelola dana sebesar Rp.18.751.690.066,00, selanjutnya tahun 2014 mengalami kenaikanmenjadi sebesar Rp.17.104.789.566,00. Untuk tahun 2015 jumlah pengelolaan keuangan mengalami penurunan menjadi hanya Rp 16.266.250.505,00. Dana yang dikelola oleh TII mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan tersebut dikarenakan jumlah donor yang berkurang dan kuantitas dana dari tahun 2014 sebanyak 19 donor menjadi 14 donor saja pada tahun 2015. 2. Financial Sustainability Sustainabilitytelahberkembang menjadi issue yang banyak menarik perhatian berbagai pihak termasuk peneliti dan akademisi (Aras & Crowther : 2008). Sustainabilitytelah menjadi isu sentral yang penting dan relevansinya kritis bagi keberlangsungan dan kelayakan ekonomi organisasi (Salimath & Jones III : 2011). Dalam prakteknya,organisasidalammencapai tujuan sustainability, seringkali melakukannya dengan cara meningkatkan efisiensi dalam hal sumber daya yang digunakan (Supriyadi : 2011).

61

Grafik 4.2 Saldo TII Tahun 2013-2015

Saldo

Dalam rupiah

9,000,000,000 8,000,000,000 7,000,000,000 6,000,000,000 5,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 0 Net Surplus

2013

2014

2015

3,122,134,729

6,462,195,024

8,546,938,195

Dari grafik 4.2 diatas dapat dilihat bahwa, terjadi saldoyang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan saldo paling signifikan terjadi dari tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu sebesar Rp 3.340.060.295,00. Sedangkan dari tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi peningkatan saldo sebesar Rp 2.084.743.171,00. Artinya selama tiga tahun terakhir TII dapat meningkatkan dan mempertahankan bahkan meningkatkan saldo. 3. Cost Structure Struktur biaya (cost structure) menggambarkan biaya yang harus ditanggung oleh lembaga untuk mencapai atau mendukung segala aktivitas dalam rangka mencapai tujuan internalnya. Grafik 4.3 Struktur Biaya Operasional TII

Dalam Rupiah

COST STRUCTURE 10,000,000,000.00 8,000,000,000.00 6,000,000,000.00 4,000,000,000.00 2,000,000,000.00 -

2013

2014

2015

1,579,565,715.00

3,953,856,972.86

2,916,917,550.00

OTHER COST

559,880,404.00

677,219,175.86

439,189,387.00

SALARY COST

1,019,685,311.00

3,276,637,797.00

2,477,728,163.00

TOTAL HR COST

Dari table 4.12 dan grafik 4.3 diatas dapat dilihat besaran pengeluaran operasional TII setiap tahun. Secara total, penyerapan dana dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.374.291.257,00. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2014 terjadi penyesuaian gaji dan struktur personildi TII. Tahun 2014 ke tahun 2015 total HR Costmengalami penurunan sebesar Rp. 1.036.939.422,86. Penurunan dari tahun 2014 ke 2015 terjadi pada komponen gaji dan non gaji. 4. Employee Efficiency Eisiensi berkaitan dengan upaya membandingkan penerimaan dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan baik (Hasibuan : 20013).

62

Tabel 4.3. Total Pengelolaan Dana Setiap Staff TII YEAR

GRANT RECEIVED

NO EMPLOYEE

EMPLOYEE/UNIT

2013 2014 2015

15,575,479,702.00 15,697,178,398.00 15,218,410,358.00

36 30 29

432,652,213.94 523,239,279.93 524,772,770.97

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa,penerimaan dana dari donor mengalami penurunan dari tahun ke tahun namun cenderung stabil. Untuk jumlah staf,TII mengalami efisiensi dari 2013 sejumlah 36 orang menjadi, 30 pada tahun 2014 dan menjadi 29 pada tahun 2015. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa efisiensi staff terjadi di tahun 2015 dimana pada tahun tersebut dengan jumlah staff 29 orang, mampu mengelola dana donor Rp 15,218,410,358.00 dan setiap staff mampu mengelola dana Rp 524,772,770.97. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi staff di tahun 2015 sudah sangat baik dan terjadi peningkatan kemampuan mengelola anggaran. Tabel 4.4. Ratio Efisiensi YEAR 2013 2014 2015

PENERIMAAN TII 3,473,141,265.00 3,509,016,107.00 4,247,450,468.88

PENGELUARAN TII 1,579,565,715.00 622,808,922.00 420,313,441.88

RATIO 0.45 0.18 0.10

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio penerimaan dan pengeluaran TII mengalami penurunan dari tahun ke tahun.Tahun 2015 merupakan tahun yang paling efisien dalam mengelola dana, karena dengan penerimaan 4,247,450,468.88 TII hanya mengeluarkan dana operasional sejumlah 420,313,441.88. Namun demikian dua tahun terakhir TII sudah stabil dalam mengelola penerimaan dan penyerapan dananya.[]

63

Urusan Internal

1. Organisasi dan Sumberdaya Manusia TII baru saja menyelesaikan proses akreditasidari TIS.Tampaknya kerangka kelembagaan, struktur organisasi dan tata kelolaTII sebagian besar sudah memenuhi standar TIS.Kerangka kelembagaan berupa peraturan seperti AD, ART, berbagai SOP sudah relatif dijalankan. Elemen kelembagaan seperti Anggota, Badan Pelaksana, Badan Pengawas dan Sekretariat secara umum sudah berungsi dan berjalan dengan baik. Padabulan Januari 2015 diselenggarakan Rapat Staf yang memutuskan, pertama, perubahan struktur organisasi di sekretriatyang tadinya ada dua posisi direktur program menjadi hanya satu direktur program.Kedua, deputi sekjen ditugasi untuk berfokus pada pengelolaan urusan internal yang mencakup urusan keuangan, perkantoran dan komunikasi dan sumberdaya manusia.Selain perubahan pada struktur, terjadi juga perubahan pada staffing.Beberapa kontrak kerja staf yang berakhir pada tahun 2015 sudah diperpanjang. Dibanding dengan tahun 2014 hubungan kerja di TII pada tahun 2015 relatif lebih stabil yang dicirikan oleh lebih rendahnya labour turn over. Jumlah staf disekretriat TII (termasuk Sekjen dan deputi sekjen)saat ini berjumlah 28 orang. 2. Restrukturisasi organisasi dan restaffing Hasil lokakarya di Saung Dolken pertangahan tahun 2015 merekomendasikan perlunya perubahan struktur dan staf supaya organisasi sekretariat lebih dinamis, efektifdan efisien. Usulan perubahan sudah ada dimana jumlah program dirampingkan dari enam departemen ( forestry managmenet, knoweledge management, economic governance, youth, law and justice dan media and campaign) menjadi 4 depertemen (media and campaign dan law and justice dilebur). Dalam struktur baru yang diusulkan tidak adajabatan direktur program. Ini dimaksudkan untuk mengembalikan dan memperkuat fungsi deputi sekjen. (Lampiran 1. usulan struktur baru). Perubahan struktur dan restafing belum dilakukan dan disahkan. Saat ini masih dikembangkan instrumen Staff Performance

64

Apprasial (PSA). PSA perlu dilakukan dan merupakan langkah penting untuk restaffing. Kegiatan SPA dikerjasamakan dengan Remdec. 3. Pengembangan sumberdaya manusia Eksistensi, kinerja dan prestasiTII sangat ditentukan oleh kualitas SDM. Oleh karena itu imperatif bagi TII untuk senantiasa mengembangkan kualitas SDM melalui jalur pelatihan atau pendidikan formal di dalam dan di luar negeri. TII berusaha mengembangkan program pengembangan SDM yang baik dan adil bagi semua stafnya. Selama tahun 2015 beberapa staf TIItelah mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia. Baik melalui pelatihan-pelatihan, maupun kursus singkat di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu TII juga memberikan beasiswa kepada para staff yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik S1 maupun S2. 4. Upaya meningkatkan kesejateraan staf: DKK, Program BPJS ketenagakerjaan dan ,Asuransi Sudah dua tahun TII (sejak Oktober 2013)mengembangkan mekanisme DKK (Dana Kesejahteraan Karyawan). Ini bagian dari upaya TII meningkatkan keamanan dan kenyamanan bekerja bagi para stafnya. Kebijakan ini baru ditetapkan bagi staff TII (17 orang).Untuk asuransi kesehatan tahun 2015 ini TII masih bekerja sama dengan perusahaan asuransi Allianze. Dalam tahun mendatang, 2016, TII akan menyertakan stafnya dalam BPJS Kesehatan.Kesertaan TII dalam program BPJS Ketenagerjaan dan Kesehatan juga merupakan upaya TII patuh pada SOP ketenagkerjaan dan pada peraturan ketenagakerjaan. 5. Mengembangkan TII sebagai pusat magang antikorupsi TII perlu ambil bagian penting dalam mengembangkan SDM gerakan antikorupsi dengan cara menjadikan TII sebagai pusat magang baik bagi kalangan akademisi, aktivis antikorupsidalam dan di luar negeri. TII membangun kerjasama dengan TISdan Carlos Smith Program untuk mengembangkan kegiatan pemagangan. Tahun 2015 ada seorang pemagang dari Jerman yang ditempatkan di Departemen Economi Governance untuk membantu mengembangkan kerja-kerja mengendalikan risiko integritas.Selain ituTII juga bekerjasama denganInternational Internshipdan The Australian Consortium for “In-Country” Indonesia Studies (ACICIS) yang mengelola penempatan magang mahasiswa dari mancanegara magang di TII. Tahun 2016 nanti ada 2-4 mahasiswa yang akan magang di TII.Dua orang mahasiswa Australiaakan magang pada periode Januari-pebruari 2016. Ini merupakan hasil kerjasama dengan Internship International dan ACICIS) direncanakan datang satu atau dua orang dari Carlos Smith Program pada bulan Oktober 2016. TII berusaha mengembangkan magang yang institutional sifatnya supaya lebih akuntabel. Magang individual biasanya kurang akuntabel. Beberapa kali peserta magang individu memutuskan begitu saja magangnya ditengah jalan tanpa alasan yang kuat. 6. Nursery Room:mengembangkan kantor ramah ibu dan anak Pada tahun 2014 TII sudah merintis pengembangan kantor ramah ibu dan anak dengan mendirikan satu ruang khusus Nursery Room.Itu sebagai tindakan antisipatif karena pada tahun 2015 diperkirakan ada beberapa staff perempuan yang melahirkan dan menyusui anaknya.Satu ruang kerja dilantai dua, disulap menjadi Nursery Room. Sekarang Nursery Room sudah berfungsi dan berjalan dengan baik. Dispenser hibah dari UNODC pada pertengahan tahun ini ditempatkan. Freezer baru yang dibeli TII juga ditempatkan di ruangan ini. Langkah ini mencerminkan TII sensitive gender. Dalam alokasi kesempatan pengembangan sumberdaya manuia, TII juga sangat mempertimbangkan aspek ini, sehingga staf perempuan baik yang bekerja di administrasi dan keuangan dan program mempunyai peluang yang sama tingginya untuk ikut pelatihan atau mengenyam pendidikan formal.

65

7. Kantor dan manajemen asset: menciptakan lingkungan kerja yang nyaman TII masih belum punya kantor sendiri.Kantor yang sekarang di tempati masih disewa dengan biaya kontrak Rp. 185 juta per tahun, naik 10% dari tahun sebelumnya. Pemilik rumah biasanya meminta kenaikan biaya kontrak sekitar 10 persen per tahun. Lokasi kantor cukup strategis meskipun beberapa tamu masih tetap kesulitan menemukan lokasi persis kantor ini.Kemacetan disekitar kantor yang diantaranya diakibatkan pembangunan jalan layang di ruas Jalan Tendean membuat kemacetan makin parah di sekitar kantor pada pagi dan sore hari.Inisiatif untuk pindah kantor sudah dilakukan dengan mencari kantor baru dengan biaya yang lebih murah dan lebih strategis dari aksesibilitas. Akan tetapi sejauh ini, kantor yang ditepati masih lebih baik.Ke depan perlujustifikasi baru yang memungkinkan TII memiliki kantor sendiri. Skema pembiayaan untuk memiliki kantor sendiri perlu dikembangkan. Beberapa Air Conditioner mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi secara optimal. Hal ini mengganggu kenyamanan bekerja. Oleh karena itu pada tahun 2015, TIImembeli 4ACbaru yang ditempatkan dir uang kerja Forestry, ACIC, EG dan IAD.Pada pertengahan tahun 2015, asset TII bertambah karena UNODC menghibahkan dispenserdan mesin foto kopi. Dispenser ditempatkan di ruang rapat utama. TII mencatat dan menginventarisasi asset baik yang masih berfungsi dengan baik maupun yang sudah rusak.Asset yang masih baik seperti laptop dikuasai dan digunakanoleh para staff.TII juga sesekali dapat meminjamkan asset pada mitra kerja yang membutuhkan seperti LCD.Proses peminjaman sudah diadmintrasi dengan baik. Sejauh ini tidak ada pengalaman buruk dalam hal meminjamkan asset pada mitra kerja. 8. Komunikasi dan relasi warga TII Komunikasi dan relasi warga TII dapat dipetakan ke dalam tiga pola. Pertama, relasi dan komunikasi antar elemen-elemen dalam organisasi, yaitu relasi dan komunikasi antar Anggota, Badan Pelaksana, Badan Pengawas dan Sekretariat. Kedua, relasi dan komunikasi antar staf dalam Sekretariat. Sejauh ini pola komunikasi yang pertama dan kedua sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi yang ada.Perbaikan komunikasi dan relasi masih terusdiperlukan untuk meningkatkan partisipasi anggota TII dalam pengelolaan organisasi dan pelaksanan program. Pendayagunaan kompetensi anggota TII belum dilakukan secara optimal.[]

66

RENCANA PROGRAM 2016

67

1. YOUTH DEPARTEMENT 1. Program Youth Advocacy and Activism in Monitoring Governance Meningkatkan partisipasi politik anak muda dalam pengawasan pelayanan publik dan pembangunan lokal (Youth advocacy and activism in monitoring governance) a. Pengembangan dan penguatan Youth Report Center b. Pendidikan politik bagi kelompok-kelompok dampingan anak muda di tingkat lokal c. Membangun partisipasi politik anak muda dalam proses pembangunan –secara spesifik dalam platform SDGs d. Membangun penguatan kerja dan sinergisitas antar-program (Cek Sekolahku, Media dan Kampanye, Program Daerah, Tata e. Pengembangan dan penguatan kerja-kerja riset/ studi kepemudaan di tingkat lokal dan nasional Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Youth Report Centre (YRC)

1.1

Beasiswa Tugas Akhir

1.2

Output

Outcome

Beneficiaries

(1) 4 Komunitas YRC yang mandiri di setiap daerah yang sudah ada, (2) 2 komunitas YRC baru di dua wilayah berbeda.

Pemerintah daerah merekognisi dan mengadopsi YRC sebagai upaya pelibatan anak muda mengawasi pelayanan publik secara inklusif.

(1) masyarakat, dan (2) penyedia layanan (pemerintah daerah)

(1) 4 Hasil riset/tugas akhir para penerima beasiswa pada tahap 1 yang harus segera diselesaikan

Budaya riset/ tugas akhir yang mengangkat isu antikorupsi dan good governance akan meluas di kalangan mahasiswa dan kampus di Indonesia.

(1) kampus (mahasiswa, dosen, etc), (2) peneliti muda

Dana

Danida V donor lain

PIC

Youth Deaprtment

Youth Deaprtment

68

YIS menjadi rujukan (referensi) bagi publik dan pemerintah dalam merumuskan upaya pelibatan anak muda di gerakan, maupun kebijakan.

Youth Integrity Survey 2016 (YIS)

(1) masyarakat, (2) pihak K/L terkait anak muda dan pelayanan publik (Ombudsman, Menpora, Mendikbud)

1.3 Hasil riset YIS 2016 2. Program Youth Community Organizing and Social Movement Pengorganisiran komunitas dan penguatan gerakan sosial anak muda (Youth community organizing and social movement) a. Pengembangan dan penguatan pengorganisiran Youth Proactive di tingkat lokal b. Pengembangan dan penguatan platform cyberactivism Youth Proactive –melalui website, akun media sosial, dan sebagainya c. Regenerasi dan rekrutmen relawan muda

2.1

2.2

Integrity Goes to You (School, Campus, Community) (IGTY)

Serial Diskusi Ngopi (Ngobrol Pintar)

(1) 10 SMA di Indonesia yang tercatat sebagai sekolah paling jujur dalam menyelenggarakan UN menurut Mendikbud (2) 6 kampus di Indonesia di wilayah dampingan YRC (1) 6 kali diskusi Ngopi di Jabodetabek, dan (2) 6 kali diskusi Ngopi di wilayah dampingan YRC dan jejaring Youth Proactive

Model dan metode cocreation a la IGTY dapat direplikasi oleh sekolah, kampus dan komunitas dalam gerakan penyadartahuan dan pendidikan politik antikorupsi bagi anak muda Model dan metode Ngopi dapat direplikasi oleh kampus dan komunitas anak muda di Jabodatabek dan daerah-daerah

Youth Deaprtment

(1) sekolah, (2) kampus, (3) anak muda

Danida V dan lainnya Youth Deaprtment

(1) kampus, (2) komunitas anak muda

69

Youth Proactive Goes Digital

2.4

(1) terbentuknya tim redaktur dan penulis tetap bagi Youth Proactive, (2) 90% peningkatan jumlah keterlibatan virtualnetizen di web dan social media (hits, visit, followers, like, share)

Youth Deaprtment Demokrasi digital direkognisi di ruang offline dan YP menjadi salah satu influencer aktivisme cyber (cyberactivism) khususnya dalam mengangkat isu gerakan anak muda, politik dan antikorupsi.

Netizen Youth Deaprtment

Regenerasi aktivis antikorupsi. Youth as the NOW generation for the movement.

Youth Proactive Volunteers 1. Angkatan 3 Relawan 2.5 Program YP terbentuk 3. Program Youth Networks Penguatan jejaring anak muda antikorupsi di tingkat regional dan global (Youth Network) a. Aktif dalam jejaring ASEAN Youth Forum b. Menjadi bagian dari jejaring Anticorruption International c. Menginisiasi platform global Youth Network on Anticorruption

Jejaring dengan ASEAN Youth Forum (AYF) 3.1

Terbentuknya Sekretariat AYF di Yogyakarta

Isu ASEAN dan juga isu TI regional berkaitan dengan "ASEAN Integrity Community" dapat diinternalisasikan di dalam AYF dan komunitas anak muda di tingkat ASEAN.

(1) anak muda

Youth Deaprtment

anak muda dan komunitas

Danida V dan Oxfam Australia

70

Youth Proactive promoting SDGs platform 3.2

(1) desk research mengenai youth and SDGs dalam kaitannya dengan goal 17 "good governance"

Anak muda diakui sebagai aktor strategis dan terlibat dalam proses implementasi SDGs

Youth Deaprtment anak muda dan komunitas

71

2. DEMOCRATIC GOVERNANCE Program Transparansi dan Akuntabilitas Militer Mempromosikan dan diseminasi hasil riset transparansi dan akuntabilitas sektor pertahanan Transparency International UK (TI-UK) 1. Adanya pemahaman dampak korupsi sector militer dan indikasi korupsi sector pertahanan 2. Terbangunnya koalisi yang melakukan advokasi program transparansi dan akuntabilitas sektor pertahanan 1.1

FGD transparansi dan akuntabilitas militer

1.2

Diskusi Publik

1.3

Diplomatic Briefing

Diskusi terfokus terlaksana untuk sosialisasi hasil indeks transparansi sektor pertahanan TI UK adanya input terhadap indeks persepsi militer TI UK Terlaksananya diskusi public dengan dihadiri 50 peserta dari

Terlaksananya diplomatic briefing yang dihadiri

Adanya pemahaman indeks transparansi dan akuntabilitas sektor pertahanan dan kemungkinan implementasinya di Indonesia

LSM dan lembaga penelitian yang concern di isu militer

TI-UK

Democratic Governance

Adanya pemahaman indeks transparansi dan akuntabilitas sektor pertahanandan kemungkinan implementasinya di Indonesia kepada masyarakat luas Perwakilan negara2 yang ada di Indonesia memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas sektor pertahanan

Media, LSM, Lembaga Pemerintah

TI-UK

Democratic Governance

TI-UK

Democratic Governance

72

3. FORESTRY DEPARTMENT

No

Kegiatan

Output

Outcome

Beneficiaries

Budget

Pic

Program Tatakelola Kehutanan Memperkuat penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan antikorupsi dalam pemanfaatan SDA termasuk Kehutanan dengan melibatkan partisipasi multipihak baik melalui koalisi atau gerakan maupun kemitraan strategis. 1. Kebijakan atau regulasi dan panduan pencegahan korupsi dalam pemanfaatan SDA termasuk kehutanan yang aplikatif dan terukur capaiannya. 2. Sistim informasi SDA termasuk Kehutanan bagi masyarakat sipil khususnya masyarakat sekitar kawasan. 3. Partisipasi masyarakat yang kuat dan aktif untuk memantau resiko korupsi dalam pemanfaatan SDA termasuk kehutanan yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan gerakan nasional penyelamatan SDA. 4. Kampanye public untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (public demand) mengenai pemantauan resiko korupsi dalam pemanfaatan SDA termasuk kehutanan.

1.1

Workshop multi-stakeholder tentang implementasi Praktek Pengelolaan Hutan yang Lestari oleh Pelaku Kehutanan (1x kegiatan)

30 orang hadir dalam acara ini.

Mendapatkan gambaran kondisi praktek-praktek pengelolaan hutan yang lestari.

Forestry Dept

WWF

1.2

Memfasilitasi forum diskusi antara para pihak untuk memastikan implementasi Praktek Bisnis yang Baik pada pelaku usaha kehutanan (konsesi).

25 orang hadir dalam acara ini

Mengkaji cara-cara/tahapan yang harus dilakukan dalam inisiasi mendorong praktek bisnis yang baik khususnya di sector Kehutanan.

Forestry Dept

73

Forestry Dept

1.3

Menyelenggarakan workshop membangun rencana aksi peningkatan tata kelola kehutanan yang baik (terkait dgn hasil result PGA-UNDP/SIAP II)-

1.4

Travel for monitoring and coordination (4 times)

20 orang hadir dalam acara ini

Tahapan yang sudah dikaji dijadikan kesepakatan bersama yang perlu ditindaklanjuti dan mendapatkan dukungan oleh pihak2 yang hadir. Forestry Dept

Memastikan bahwa program terselenggara dengan baik.

1.5

Penyusunan sistem dan Mekanisme Pencegahan Korupsi di Jambi

15 peserta hadir adanya draft sistem mekanisme pencegahan korupsi di Jambi.

1.6

Workshop pengembangan sistem dan mekanisme pencegahan korupsi pada sektor kehutanan dan REDD+ di Jambi

30 peserta hadir; Sistem yang disusun mendapatkan masukan/ input/ feedback dari stakeholder (bisnis dan masyarakat)

Sistem dan Mekanisme pencegahan korupsi dimengerti dan disepakati di internal Dinas Kehutanan Jambi. Finalisasi Sistem dan Mekanisme pencegahan korupsi untuk dapat diterapkan di Internal Dinas Kehutanan Jambi.

Forestry Dept Dinas Kehutanan Propinsi Jambi

Forestry Dept Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, NGO dan private sector.

NORAD

Forestry Dept 1.7

Kajian kritis satu tahun implementasi MoU REDD+ di Propinsi, Donggala, Sigi, dan Parimo. Di dI Sulawesi Tengah

30 peserta hadir

Kritikan dan saran rekomendasi terhadap perbaikan implementasi REDD+ di Sulteng.

Pengambil Kebijakan, NGO, Private Sector dan media

74

1.8

SEMINAR / Dialog Para Pihak (Hari 1) kajian resolusi atas temuantemuan pemantauan resiko korupsi di level propinsi, Donggala, dan Sigi.

1.9

Lokakarya (Hari 2) Workshop Masyarakat Sipil Membangun sistem pencegahan korupsi dan pemantauan implementasi MoU REDD+ Sulawesi Tengah.

1.10

1.11

50 orang hadir dalam seminar

Temuan pemantauan mendapatkan tanggapan, para pihak mempunyai pengetahuan tentang peluang korupsi dan peluang turut serta dalam pencegahan korupsi.

30 peserta hadir

Adanya follow up plan dengan melibatkan multipihak bagaimana pencegahan korupsi dapat dilakukan.

Press Briefing Pemantauan Masyarakat Sipil dI Sulawesi Tengah

15 peserta hadir.

Masyarakat luas melalui media mengetahui peluang2 korupsi.

Cetak Buku Riset dalam bahasa Indonesia, 100 exp

100 exp; stakeholder yang tidak menghadiri seminar di 4 kota dapat membaca hasil penelitian yang dilakukan TII

Pihak2 terkait dapat menindaklanjuti rekomendasi yg diusulkan.

Cetak Buku Riset dalam bahasa Inggris, 100 exp

100 exp; stakeholder Internasional dapat membaca hasil penelitian yang dilakukan TII.

Pihak2 terkait (khususnya donor dan dunia internasional) dapat memberi dorongan atas rekomendasi yg diusulkan.

Forestry Dept

Pengambil Kebijakan, NGO, Private Sector.

Media dan NGO di Sulawesi Tengah.

Forestry Dept

Forestry Dept Pengambil Kebijakan, NGO, Private Sector. Forestry Dept

1.12

Pengambil Kebijakan, NGO, Private Sector.

75

1.13

Cetak Policy Brief dalam Bahasa Indonesia, 100 exp

1.14

Cetak Policy Brief dalam Bahasa Inggris, 100 exp

1.15

National Seminar on Civil Society Monitoring on Forest Governance

100 exp

Pihak2 terkait dapat menindaklanjuti rekomendasi yg diusulkan.

Pengambil Kebijakan, NGO, Private Sector.

100 exp

Pihak2 terkait (khususnya donor dan dunia internasional) dapat memberi dorongan atas rekomendasi yg diusulkan.

Pengambil Kebijakan, NGO, Private Sector.

50 person

Hasil temuan di daerah dapat di follow up oleh stakeholder tingkat nasional.

Pengambil Kebijakan, NGO, Private Sector.

Forestry Dept

Forestry Dept

Forestry Dept

76

2. ECONOMIC GOVERNANCE No

KEGIATAN

OUTPUT

OUTCOME

BENEFICIARIES

FUNDING

PIC

1. PROGRAM PELEMBAGAAN IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN DI BUMN A. Peningkatan Kesadaran Pebisnis tentang Risiko dan Dampak Korupsi terhadap Bisnis B. Regular monitoring dampak implementasi sistem integritas perusahaan Komitmen Sektor Swasta Untuk Terlibat Dalam Pemberantasan Korupsi. Laman Pembelajaran Online Sistem Integritas Perusahaan (Sintesa). 1.1

Penandatangan Komitmen Implementasi Sistem Integritas Perusahaan

2 meeting, 2 MoU,

1.2

Kajian Risiko Korupsi di BUMN Strategis

1.3

Workshop Penyampaian Rekomendasi dan Penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Sistem Integritas Perusahaan Workshop Benchmarking Model Sistem Integritas Perusahaan

2 konsinyering, 2 Laporan Kegiatan 2 workshop, 2 Laporan Kegiatan

1.4

1 workshop, 1 Laporan Kegiatan

Adanya penandatanganan MoU untuk implementasi sistem integritas perusahaan Temuan dan Rekomendasi diadaptasi Rencana aksi tersusun dan terkomunikasi ke stakeholder.

Pemerintah, Bisnis, NGO

Danida

Economic Governance

Pemerintah, Bisnis, NGO Pemerintah, Bisnis, NGO

Danida

Economic Governance Economic Governance

Danida

Good practices sistem integritas Pemerintah, Bisnis, Danida perusahaan diketahui oleh vendor NGO BUMN. 1.5 Workshop Pelembagaan Sistem Integritas 2 workshops, 2 Laporan Terbitnya himbauan di kalangan Pemerintah, Bisnis, Danida Perusahaan Kegiatan vendor untuk implementasi sistem NGO integritas perusahaan 1.6 Workshop Standard Pelaporan Program 2 workshop, 2 Laporan Rekomedasi Standard pelaporan Pemerintah, Bisnis, Danida Sistem Integritas Kegiatan sistem integritas perusahaan NGO Perusahaan disepakati. 1.7 Kampanye Dampak Implementasi Sistem 2 workshop Publik mengetahui dampak baik dari Pemerintah, Bisnis, Danida Integritas Perusahaan penerapan sistem integritas NGO 3. PROGRAM PELEMBAGAAN IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN DI VENDOR BUMN Terkonsolidasinya argumen pendukung untuk menguatkan peran swasta dalam pencegahan korupsi di Indonesia sesuai dengan international good practices. Tool Monitoring Implementasi Sistem Integritas Perusahaan (piloting di PLN)

Economic Governance Economic Governance Economic Governance Economic Governance

77

No 1.1

Kegiatan Output Outcome Workshop Perumusan Kriteria Pendukung 2 workshop Kepatuhan Vendor terhadap Sistem Implementasi GCG Integritas Perusahaan Meningkat 1.2 Kajian Kelayakan Implementasi Sistem 2 workshop Temuan dan Rekomendasi Integritas Perusahaan di BUMN dan tersampaikan dan ditindaklanjuti. BUMD 1.3 Workshop Komitmen Vendor untuk 2 workshop 2 vendor BUMN menandatangani Implementasi GCG BUMN dan BUMD integrity pacts. 3. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN BENEFICIAL OWNERSHIP UNTUK TRANSPARANSI PAJAK DAN PERUSAHAAN Terbitnya regulasi nasional yang mengatur peran swasta dalam pemberantasan korupsi. Kajian tentang Manajemen Gratifikasi Draf Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Gratifikasi Sektor Swasta. No Kegiatan Output Outcome 1.1 Riset Transparansi Pelaporan Antikorupsi 1 Laporan Hasil Kajian Temuan riset menjadi Rekomendasi Perusahaan bagi Delegasi Indonesia di Anticorruption Working di G20. Rekomendasi riset menjadi dasar perbaikan definisi beneficial ownership dalam regulasi terkait (pajak, perbankan, dll). 1.2 Dialog Kebijakan 1 Meeting Parapihak Rekomendasi riset menjadi dasar perbaikan definisi beneficial ownership dalam regulasi terkait (pajak, perbankan, dll). Rekomendasi riset terkomunikasikan dan mendapatkan feedback positif dari pemerintah. 1.3 Kampanye Beneficial Ownership 1 Materi Kampanye Audio Publik terpapar dengan isu beneficial Visual ownership dan isu beneficial ownership menjadi fokus baru pengawasan korupsi.

Beneficiaries Pemerintah, Bisnis, NGO Pemerintah, Bisnis, NGO

Funding Danida

Pemerintah, Bisnis, NGO

Danida

Danida

PIC Economic Governance Economic Governance Economic Governance

Beneficiaries Pemerintah (BI, OJK, DJP, KUMHAM, KMENLU), Bisnis, NGO

Funding TI-S

PIC Economic Governance

Pemerintah (BI, OJK, DJP, KUMHAM, KMENLU), Bisnis, NGO

TI-S

Economic Governance

Pemerintah (BI, OJK, DJP, KUMHAM, KMENLU),, Bisnis, NGO

TI-S

Economic Governance

78

6. MEDIA AND CAMPAIGN 1. Program Implementasi Open Government di Tingkat National dan Lokal (OGP) Membangun organized citizen yang kuat untuk terlibat dalam arena-arena publik sehingga terjadi fungsi kontrol sosial dan posisi tawar masyarakat sipil terhadap pemerintah. Memperkuat citizenship warga dalam menggunakan haknya dalam mengakses informasi dan berpartisipasi untuk memperbaiki pelayanan publik Warga aktif dalam pengambilan keputusan dan melakukan kontrol dalam implementasi UU Desa No Program Output Outcomes Beneficieries Dana PIC 1.1

Penerapan Prinsip OGP di Kabupaten Batang

Warga dan Fasdes berdaya dalam mengakses dan menggunakan informasi publik guna peningkatan kualitas layanan publik

Warga, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Batang

TIS- OGP

Media dan Kampanye

Kampanye dan sosialisasi penerapan OG di tingkat Nasional dan Internasional

Warga dapat menggunakan informasi publik sehingga lebih sadar, kritis dan peduli untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan dan implementasi pelayan publik yang berpihak pada kepentingan warga. Pemerintah mengadopsi point-point hasil penelitian OG Scorecard untuk mengambil kebijakan

1.2

Advokasi OG di tingkat nasional dan internasional

KSP, Komisi Informasi Pusat, Bappenas

TIS- OGP

Media dan Kampanye

1.3

Pembuatan Perpres pelembagaan partisi public versi CSO

Draft Perpres pelembagaan partisipasi public versi masyarakat sipil

Pemerintah menerbitkan perpres partisipasi publik dengan mengadopsi pointpoint dari usulan CSO

Masyarakat sipil dan pemerintah

TIS-OGP

Media dan Kampanye

Masyarakat secara umum

DANIDA DANIDA

Media dan Kampanye

2. Mainstreeming isu antikorupsi di sektor-sektor gerakan masyarakat. Memperluas Jaringan dan pengorganisasian warga di semua sector publik. Mengintensifkan penyadaran melalui medium audio-visual dan visual 1.1

Diseminasi Produk Campaign

Roadshow daerah

Film, PSA, mural dll menjadi best practices. Agar masyarakat secara umum

79

1.2

Diskusi pada isu terkini

Daerah dan Nasional

mengerti akan bahaya korupsi dari level yang tinggi sampai ke level yang rendah. Dengan demikian masyarakat akan peduli terhadap gerakan antikorupsi. Diskusi bersama local NGO dan multi stakeholder untuk merespon isu terbaru di setiap wilayah

NGO dan Masyarakat secara umum

DANIDA

Media dan Kampanye

7. KNOWLEDGE MANAGEMENT No

Kegiatan

Output

Outcome

Beneficiaries

Dana

PIC

1. Program Cek Sekolah-Ku (lanjutan- Term II) Mendorong transparansi dan akuntabilitas pendidikan melalui pemantauan berbasis masyarakat Sekolah yang lebih terbuka dan transparan dalam memberikan informasi publik tentang pengelolaan perencanaan sekolah (anggaran, kegiatan, BOS dan DAK) dan laporan pertanggungjawaban. Meningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, seperti orang tua, siswa dan guru untuk mengambil bagian dalam memantau isu-isu pendidikan / sekolah. Peningkatan respon Pemerintah dalam menindaklanjuti masukan masyarakat dan proses pengambilan keputusan yang partisipatif. Cek Sekolah-Ku berkelanjutan dan diperluas ke daerah lain. 1. - Pendampingan masyarakat untuk 1. Siswa, orang tua, guru, dan 1. Manajemen sekolah yang transparan, - Komunitas sekolah (orang tua, HivosKnowledge melakukan pemantauan sekolah masyarakat setempat menjadi akuntabel dan partisipatif. guru, siswa, alumni, dan MAVC Management

80

No

Kegiatan di Semarang, Palangka Raya, Makassar, dan Batang - Pembaharuan teknologi dalam kanal pelaporan dan diseminasi informasi - Penyusunan policy brief - Monitoring dan evaluasi program

Output

Outcome

sadar dan peduli dengan layanan sekolah dan isu-isu pendidikan. 2. Sekolah dan infomediaries mampu memfasilitasi monitoring berbasis masyarakat sekolah. 3. Siswa, orang tua, guru, dan masyarakat setempat terlibat dalam memperbaiki kondisi sekolah dan pendidikan, 4. Pemerintah daerah dan nasional mengadopsi model yang Cek Sekolah-Ku pada mekanisme penanganan keluhan untuk memperbaiki kondisi dan layanan sekolah.

2. Peningkatan kualitas layanan sekolah. 3. Terbentuknya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Beneficiaries

Dana

PIC

masyarakat sekitar) - Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan Provinsi - Kemdikbud

2. Pemeliharaan Kanal-Kanal Pengetahuan TI Mewadahi hasil-hasil penelitian dan kerja-kerja TII dalam suatu platform yang berbasis data terbuka sehingga mudah dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan diolah lebih lanjut 2.

Pengelolaan kanal riset.ti.or.id

3.

Pengelolaan kanal Korupedia.org

Terwadahinya seluruh hasil publikasi TII, mulai dari IPK, Youth Integrity Survey, riset Economic Governance, dan risetriset lainnya. Termasuk juga menampilkan hasil riset dari TI’s seperti CPI, GCB, GCR. Website menampilkan hasil riset secara lengkap, dengan penyajian data yang menerapkan kaidah data terbuka (open data). Terbaharuinya data putusan kasus korupsi secara berkala

Hasil-hasil riset TI dapat diolah lebih lanjut sesuai kebutuhan pengguna

Masyarakat umum, akademisi pengguna data

DANIDA Knowledge Management

Data putusan kasus korupsi dapat diolah lebih lanjut sesuai kebutuhan pengguna

Masyarakat umum, akademisi pengguna data

Knowledge Management

81

No

Kegiatan

Output

Outcome

Beneficiaries

Dana

PIC

3. Implementasi Sistem Integritas Lokal Penguatan sistem integritas lokal dilakukan dengan cara meningkatkan efektivitas unsur penyusun sistem yang meliputi aktor kunci sistem integritas lokal dan fungsi pengawasanakuntabilitas lokal untuk menurunkan risiko korupsi di daerah. Milestone kunci diharapkan tercapai melalui kegiatan ini adalah tool untuk penilaian sistem integritas lokal, penilaian komprehensif tentang sistem integritas lokal, lesson learned tentang upaya pemberantasan korupsi di daerah, rekomendasi advokasi terimplementasi oleh pemerintahan lokal, dan kolaboratif action adari pemerintah, pebisnis, dan CSO untuk melakukan reformasi sistem integritas lokal. 1.

2.

Assessment 10 daerah terpilih berdasarkan hasil Survey Persepsi Korupsi 2015. Pendampingan kepada aktor-aktor lokal dalam menerapkan prinsipprinsip antikorupsi

Terdapat 10 daerah yang dinilai dan 6 daerah yang didampingi untuk menerapkan Sistem Integritas Lokal

6 daerah mengimplementasikan Sistem Integritas Lokal

Kepala Daerah dan aktor pemerintahan lokal

DANIDA Knowledge Management

4. ACA Strengthening Initiative – Assessment KPK (lanjutan) Inisiatif Penilaian Kelembagaan untuk Penguatan KPK Meningkatkan Efektifitas KPK untuk mengurangi tingkat korupsi di Asia Pasifik Mendukung KPK untuk meningkatkan efektifitas kelembagaannya dan kinerja KPK melalui pengembangan kemitraan, dialog dan advokasi berbasis mitra strategis yang relevan dan inklusif. Menghasilkan sebuah kebijakan yang obyektif dan konkrit serta reformasi procedural. KPK, Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil terlibat dalam dialog untuk mencari temuan dari penilaian dan dukungan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja KPK. 1. 2.

In-depth research dan institutional assessment terhadap lembaga KPK Survey publik terhadap eksistensi dan kontribusi KPK terhadap pencegahan dan

3.

pemberantasan korupsi Advokasi hasil penilaian ke KPK untuk ditindaklanjuti masukannya

Ada laporan hasil penilaian terhadap KPK

Hasil laporan ditindaklanjuti dan menjadi bahan masukan untuk perbaikan di KPK

KPK

TI-S

Knowledge Management

82

No

Kegiatan

Output

Outcome

Beneficiaries

Dana

PIC

dan kepada masyarakat untuk mengetahui hasil penilaian kelembagaan tersebut 5. Jurnalisme Warga untuk Pemantauan Korupsi Pilkada (lanjutan) •Meningkatkan partisipasi dari masyarakat sipil untuk mendukung gerakan anti korupsi yang terwadahi dalam media alternatif, yaitu citizen journalism. •Media dan jaringan jurnalis memiliki tujuan yang sama untuk mempublikasikan isu anti korupsi sebagai prioritas program TI Indonesia pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. 4.

Melanjutkan

Terlaporkannya temuan dari relawan pemantauan pilkada melalui website agregator matamassa.org

Terbentuknya jaringan relawan jurnalisme warga

Knowledge Management

83

8. INTERNAL AFFAIR DEPARTEMENT Program pengembangan Sumber Daya Manusia Program pengembangan SDM diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kepemipinan sehingga TII dapat memenuhi kebutuhan tenaga profesional dan kepemimpinan dalam advokasi anti korupsi secara mandiri. Peningkatan pengetahuan dan keahlian staf ditempuh melalui jalur sebagai berikut: 1) jalur pendidikan formal seperti menempuh pendidikan jenjang diploma, sarjana, dan magister. Melalui jalur ini staf menguasai disiplin tertentu seperti ilmu politik, ilmu komunikasi, ilmu komputer dan lain-lain., 2) melalui jalur non formal. Melalui jalur ini staf diikutsertakan dalam berbagai jenis pelatihan baik di dalam maupun luar negeri untuk menguasai metode, instrumen atau keterampilan tertentu seperti pengelolaan program, pengorganisasian masyarakat dan lain-lain. Kegiatan

Output

Outcome

Beneficieries dan Jumlah

Penyandang Dana

PIC

Program Pengembangan SDM jalur formal Kuliah D3

Lulus

Peningkatan kapasitas SDM guna optimalisasi kinerja TI Indonesia

2 orang Staff

Danida

IAD

Kuliah S1

Semester 6-8

2 orang Staff

Danida

IAD

Kuliah S2

Semester 5-6

2 orang Staff

Danida dan TIS

IAD

Peningkatan kapasitas SDM guna optimalisasi kinerja TI Indonesia

2 orang Staff

Danida

IAD

1 orang Staff

Danida

IAD

2 orang Staff

Danida

IAD

General affairs

2 orang Staff

Danida

IAD

Financial management

2 orang Staff

Danida

IAD

Communication

1 orang Staff

Danida

IAD

Overseas training

5 orang Staff

Danida

IAD

Program Pengembangan SDM jalur Non formal Program management Community organizer HRD management

84

Struktur Organisasi dan SDM

85 | P a g e

Board of TII

86 | P a g e

Profil Staf Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Mas Dadang, demikian ia sering disapa. Senior Advisor pada Antikorupsi dan Hak Asasi Manusia di Kemitraan / Partnership for Governance Reform (2005 2012), Mantan Direktur Eksekutif Yayasan Kemala (2001-2005). Ia juga Ketua Dewan Eksekutif Indonesia Corruption Watch dan Ketua Dewan Eksekutif Indonesia Legal Resource Centre. Kini ia menjabat Sekjen TII periode 2012sekarang. Email: [email protected] Dedi Haryadi, Deputi Sekretaris Jenderal Kang Dedi, demikian ia sering disapa. Lulusan S1 Sosek Pertanian Unpad (1991) dan S2 Studi Pembangunan ITB (2000) ini, ahli dalam memahami isu isu advokasi anggaran, gerakan antikorupsi dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, ia juga aktif menulis di media lokal dan nasional. Bergabung di TII sejak 2012. Email: [email protected] Ilham B. Saenong, Direktur Program Meraih gelar master Anthropology dari Univesitas Indonesia tahun 2003, setelah sebelumnya menyelesaikan gelar sarjana teologi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1999. Perhatiannya pada kegiatan kemanusiaan dan aktivisme membawanya bergabung ke sejumlah NGO, termasuk di TII sejak 2008.Email: [email protected] Rivan Prahasya, Koordinator Program Kehutanan Lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman tahun 1999 ini, bergabung di Transparency International Indonesia Sejak 25 januari 2010. Pengalamannya di bidang kehutanan, isu-isu lingkungan dan good governance, membuat ia dipercaya sebagai Koordinator Program untuk Kehutanan dan perubahan iklim. Email: [email protected] Utami Nurul Hayati, Program Officer Kehutanan Lulusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor ini bergabung dengan Transparency International Indonesia sejak tahun 2004. Kemampuannya dalam detil dan pengalamannya yang kuat dalam manajemen selama ini telah membekali dan membawanya sebagai Project Officer dalam Transparansi dan Integritas dalam Program Perubahan Iklim. Email: [email protected] Wahyudi, Koordinator Program Economic Governance Department Bergabung dengan Transparency International Indonesia sejak Juni 2011. Lulusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tertarik pada isu tata kelola ekonomi. Sebelum bergabung dengan TII, ia pernah menjadi peneliti di DEFINIT, Yogyakarta. Saat ini ia mengelola program untuk memperkuat implementasi tata kelola dan antikorupsi di PT. PLN (Persero).Email: [email protected]

87 | P a g e

Ferdian Yazid, Program Officer Economic Governance Department Bergabung dengan TI sejak 2014 sebagai pemagang, dan sejak April 2015 menjadi Program Officer Economic Governance Department. Pada saat ini, Lulusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) tahun 2014 ini sedang mengembangkan Sistem Pembelajaran Online Integritas Bisnis dan melakukan Assesment Program Antikorupsi di PT. PLN (Persero). Email: [email protected] Wawan Heru Suyatmiko, Program KoordinatorKnowledge Management Pria yang akrab disapa Wawan ini bergabung di TII sejak Oktober 2010. Sarjana Sains lulusan Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga tahun 2007 ini aktif bergiat di salah satu divisi di TII yakni di Knowledge Management. Dengan kemampuan di bidang pengelolaan data dan pengetahuan, saat ini Wawan aktif dalam pengelolaan pengetahuan dan riset-riset TII.Email: [email protected] Sekar Ratnaningtyas,Project OfficerKnowledge Management Sekar lulus dari Teknik Informatika Universitas Diponegoro pada tahun 2011. Sempat bekerja di industri software development sebelum terlibat dalam isu pendidikan dengan menjadi Pengajar Muda Gerakan Indonesia Mengajar. Saat ini, ia dipercaya untuk mengelola dan mengembangkan program Cek Sekolah Ku di Palangkaraya, Makassar, Semarang dan Batang. E-mail: [email protected] Lia Toriana, Koordinator Program Youth Department Ibu dua anak ini meraih gelar Sarjana Sosial di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Politik. Bergabung di TIIsejak Februari 2011. Saat ini Lia mengembangkan Youth integrity Implementation Program dan Youth Proactive. Sebelum bekerja untuk TII, Lia bekerja Komnas Perempuan (2010), International Center for Transitional Justice (2009), dan CARE International Indonesia (2008). Email: [email protected] Rukita Widodo, Program Officer Youth Department Seorang pecinta musik dan film yang lahir pada tanggal 30 Oktober 1989. Setelah Lulusan Sosiologi Universitas Indonesia pada tahun 2012 ini mengawali pengalaman kerjanya di Pamflet, sebuah organisasi non-profit yang bergerak di bidang kepemudaan dan HAM. Sejak September 2014 hingga sekarang, ia bekerja di TII sebagai Youth Program Officer. Email: [email protected] Agus Sarwono, Koordinator Program Media and Campaign Kawan-kawan lebih akrab memanggil dengan sebutan TiLe. Memulai bergabung dengan TII sejak juli 2006 pada program Penguatan masyarakat sipil untuk Program Pakta Integritas di Aceh. Bersama Komunitas Kreatif, saat ini TiLe mengembangkan model kampanye dengan pendekatan Visual seperti Film, komik atau pun mural. Email: [email protected]

88 | P a g e

Dwipoto Kusumo,Media and Campaign Officer Bergabung di Transparency International Indonesia sejak tahun 2003. Memulai karirnya sebagai freelance konsultan IT. Poto, begitu panggilan akrabnya, pada tahun 2007 hingga sekarang dipercaya menjadi media relation and advocacy officer. Email: [email protected]

Nur Fajrin, Media and Campaign Officer Bergabung di Transparency International Indonesia sejak November 2009. Memulai karirnya sebagai konsultan IT, saat ini ia dipercaya sebagai Project Officer di divisi Media and Campaign mengembangkan model kampanye dengan pendekatan Visual seperti Film, komik atau pun mural. Email: [email protected] Teguh Setiono, Program Koordinator Democratic Governance Teguh, begitu dia akrab disapa. Alumnus Institut Pertanian Bogor ini bergabung di TII sejakJuni 2005. Saat ini,Teguh dipercaya menempati koordinator antikorupsi untuk program Democratic Governance.Email: [email protected]

Jonni Oeyoen, Training Specialist ‘Da Joe, demikian ia dikenal, bergabung di TII sejak Maret 2006, langsung dengan misi pembumian konsep Pakta Integritas di Kota Banda Aceh. Saat ini ‘Da Joe menjabat sebagai Training Specialist. Dengan keahliannya dalam memfasilitasi, ia sering ditunjuk sebagai fasilitator workshop dan training Pengadaan Publik di berbagai lembaga dan instansi pemerintah. Email: [email protected] Reza Syawawi, Peneliti Hukum dan Kebijakan Diawali sebagai Internship di TI-Indonesia pada Februari 2010. Reza, demikian sapaan akrabnya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Desember 2009. Menjadi Peneliti Hukum di TII sejak Juli 2010, ia kerap meluangkan waktunya untuk menulis. Tulisannya dapat dijumpai di berbagai media massa nasional. Email: [email protected] Nur Afni Arnedia Putri, Finance Manager Nindya, demikian ia kerap disapa. Meraih Gelar Master Manajemen dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Unissula) Tahun 2012. Sebelum di TII, ia pernah bekerja di Kantor Akuntan Publik dan Perbankan Syariah di Semarang.Dengan keahlian finance analysis, taxation, auditing, dan finance management dan human resources management, Nindya saat ini menjadi Finance Manager di TII.Email : [email protected]

89 | P a g e

Herna Setiamanah, Finance Officer Ibu dari 1 anak ini lahir di Cirebon, 22 Oktober 1985. Lulusan ilmu ekonomi Universitas Ganesha Jakarta ini, sebelumnya aktif di LSM Solidaritas Perempuan selama 7 tahun di bagian keuangan. Dan saat ini telah bergabung di TII sejak Juli 2012. Berbekal pengalaman di solidaritas perempuan mempunyai cita-cita ingin mewujudkan TII sebagai organisasi yang transparan sesuai dengan profile TII.Email : [email protected] Vindy Violan Silaen, Finance Officer Mulai mengenal dunia NGO pada Tahun 2006 sebagai staf keuangan di sebuah organisasi lingkungan yaitu Yayayasan Keadilan Rakyat (YKR). Bergabung di TII sejak 2013. Dunia NGO menjadi semakin melekat dengannya ketika menikah dengan seorang aktivis lingkungan. Email: [email protected] Dwi Setyawati, Kasir Lulusan Accounting di Politeknik Negeri Jakarta ini mulai bergabung dengan TI Indonesia pada Maret 2011 sebagai temporary staff di bagian Finance. bergabung dengan TII dengan harapan TII bisa menjadi motor penggerak yang tangguh dan transparan dalam gerakan antikorupsi di Indonesia. Email: [email protected] Rosita Dewi, Kasir Lahir 18 april 1986, perempuan berbintang aries ini menikmat musik dan kuliner, sebelumnya berpengalaman selama 7 tahun di perusahaan provit, dan ia tertantang untuk join di perusahaan non profit, dan pada bulan Desember 2013 pertama kalinya ia bergabung di NGO yaitu Transparency International Indonesia. Email: [email protected] Syefrianti Aulia, Human Resources Dept. Officer Lulusan Universitas Al-Azhar Indonesia tahun 2010 ini bergabung dengan TII sejak Agustus 2010. Pehobi nonton film dan jalan-jalan ini sebelumnya telah berpengalaman menjadi Assisten administrasi di Universitas Al-Azhar Indonesia selama 2 tahun. Saat ini perempuan yang akrab dipanggil “Aulia” ini menjadi staff di HRD TII.Email: [email protected] Jantu Sukmaningtyas, Executive Secretary Lulusan Bahasa Prancis UGM dan Manajemen UAD ini aktif diberbagai organisasi ekstra dan intra kampus selama masa kuliah. Setelah menimba pengalaman kerja di berbagai sektor privat dan perbankan, kerinduannya akan kegiatan berorganisasi dan idealismenya untuk mengurangi korupsi dan suap di Indonesia membawanya untuk bergabung dengan TII di pertengahan tahun 2013. Email: [email protected] Chumaeroh, Admin Program Officer Lulusan FIKOM IISIP Jakarta ini bergabung dengan Transparency International Indonesia sejak 2012 sebagai Admin untuk Program Officer. Ayoh demikian Ia akrab disapa. Sebelumnya Ia pernah bekerja di AJI Indonesia. Kini Ayoh se makin giat belajar isu-isu antikorupsi dari berbagai departemen yang ada di TII Email: [email protected]

90 | P a g e

Testarossa Gandhi, Admin Program Officer Perempuan kelahiran Malang tahun 1989 yang akrab dipanggil Osa ini bergabung di TII sejak tahun 2014. Lulusan Universiti Utara Malaysia ini sebelumnya pernah mengikuti organisasi “BELANJA” di kampusnya. Perempuan yang punya hobi nonton, film, baca dan travelling serta sangat suka bersosialisasi ini, saat ini menjabat sebagai Admin Officer di TII. Email: [email protected] Sahlan, Staff umum Mas Sahlan Demikian Ia akrab disapa. Bergabung sejak tahun 2003. Banyak sudah pengalaman yang dialami selama bekerja di TII. Kini Ia semakin giat untuk mempelajari ilmu antikorupsi yang ada di TII. Email: [email protected] Sri Muryani, Staff Umum Mbak Sri, demikian ia akrab disapa, bergabung sejak tahun 2006. Saat ini, ia dipercaya sebagai staff umum di TI Indonesia. Yayan Hermawan, Masengger Bergabung dengan TII sejak 2003. Selain mesengger kini Yayan semakin giat belajar isu antikorupsi yang ada di TII. Email: [email protected]



92 | P a g e