Bagian Kedua Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pasal 72 (1) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten
Daerah
melaksanakan
Pembangunan
pembinaan,
dan
koordinasi,
Kesejahteraan evaluasi
dan
Rakyat
perumusan
kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan
dan
keluarga
berencana,
kesejahteraan
sosial,
pemberdayaan masyarakat, transmigrasi dan keagamaan; b. perumusan keluarga
kebijakan berencana,
di
bidang
kesehatan,
kesejahteraan
sosial,
pendidikan
dan
pemberdayaan
masyarakat, transmigrasi dan keagamaan; c. pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan, pendidikan dan keluarga
berencana,
kesejahteraan
masyarakat, transmigrasi dan keagamaan; - 93 -
sosial,
pemberdayaan
d. pelaksanaan monitoring, pengkajian dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, transmigrasi dan keagamaan; e. pelaksanaan
pembinaan
sumber
daya
aparatur
di
bidang
kesejahteraaan sosial. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merumuskan rencana operasional Biro Kesejahteraan Rakyat; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merumuskan
kebijakan,
perencanaan,
pengorganisasian,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan di bidang
kesehatan,
pendidikan
dan
keluarga
berencana,
kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, transmigrasi dan keagamaan; e. mengoordinasikan pendidikan
dan
pemberdayaan
pelaksanaan keluarga
tugas
di
berencana,
masyarakat,
bidang
kesehatan,
kesejahteraan
transmigrasi
dan
sosial,
keagamaan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mengoordinasikan pembinaan
penyelenggaraan
kesehatan,
pendidikan
administrasi dan
pelaksanaan
keluarga
berencana,
kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, transmigrasi, dan keagamaan
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan; g. merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pelaksanaan tugas pendidikan
dan
keluarga
di lingkungan bidang kesehatan,
berencana,
kesejahteraan
sosial,
pemberdayaan masyarakat, transmigrasi dan keagamaan; h. merumuskan Kesejahteraaan
penyelenggaraan Rakyat
sesuai
data dengan
dan tugas
informasi pokok
Biro untuk
kepentingan pelayanan publik. i. merumuskan penyelenggaraan penatausahaan data dan informasi biro; j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya; - 94 -
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan: a. Kepala Bagian Kesehatan, Pendidikan dan Keluarga Berencana; b. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial; c. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi; d. Kepala Bagian Keagamaan. Paragraf 1 Kepala Bagian Kesehatan, Pendidikan dan Keluarga Berencana Pasal 73 (1) Kepala
Bagian
Kesehatan,
Pendidikan
dan
Keluarga
Berencana
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dalam menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta perumusan kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Kesehatan, Pendidikan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana; b. penyiapan
bahan
rumusan
kebijakan
di
bidang
kesehatan,
pendidikan dan keluarga berencana; c. penyiapan bahan kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana; d. penyiapan bahan evaluasi kebijakan kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana; e. penyiapan
bahan
pengendalian
dan
perencanaan, evaluasi
pengorganisasian,
pelaksanaan
kegiatan
koordinasi, kesehatan,
pendidikan dan keluarga berencana; f. penyiapan penyelenggaraan kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bagian
Kesehatan,
Pendidikan
dan
Keluarga
Berencana
mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan
kegiatan
operasional
di
lingkungan
Kesehatan, Pendidikan dan Keluarga Berencana; - 95 -
Bagian
b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan
dan
keluarga
berencana
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; e. merencanakan bahan penyusunan kebijakan kesehatan, pendidikan dan
keluarga
berencana
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; f. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
dan
pengendalian
dan
evaluasi
serta
fasilitasi
pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; g. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan koordinasi
dan
pengendalian
penyelenggaraan
serta
kebijakan
evaluasi di
bidang
pelaksanaan kesehatan,
pendidikan dan keluarga berencana; h. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan
dan
keluarga
berencana
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; i. merencanakan bahan pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bagian Kesehatan Pendidikan dan Keluarga Berencana, membawahkan: a. Kepala Sub Bagian Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan; b. Kepala Sub Bagian Keluarga Berencana; c. Kepala Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 96 -
Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Pasal 74 (1) Kepala
Sub
mempunyai
Bagian tugas
Kesehatan
pokok
Masyarakat
membantu
Kepala
dan
Lingkungan
Bagian
Kesehatan,
Pendidikan dan Keluarga Berencana melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan perumusan kebijakan peningkatan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyusun bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi serta fasilitasi peningkatan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan peningkatan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan penatausahaan administrasi fasilitasi peningkatan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menyusun
bahan
pengolahan data
dan informasi
di bidang
kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 97 -
Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Keluarga Berencana Pasal 75 (1) Kepala Sub Bagian Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Kesehatan, Pendidikan dan Keluarga Berencana melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan keluarga berencana. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keluarga Berencana; b. menyelia, dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan perumusan kebijakan peningkatan dan pelayanan keluarga berencana berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; e. menyusun bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta fasilitasi peningkatan dan pelayanan keluarga berencana berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan peningkatan, dan pelayanan keluarga berencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan penatausahaan administrasi fasilitasi peningkatan, dan
pelayanan
keluarga
berencana
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; h. menyusun bahan pengolahan data, dan informasi di bidang keluarga berencana berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; i. membuat laporan, dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 4 Kepala Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga - 98 -
Pasal 76 (1) Kepala Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga
mempunyai
Kesehatan,
tugas
Pendidikan
dan
pokok Keluarga
membantu
Kepala
Berencana
Bagian
melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Pendidikan,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan perumusan kebijakan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan,
dan olahraga
berdasarkan
ketentuan peraturan
perundang-undangan; e. menyusun bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian,
evaluasi,
serta
pembinaan,
dan
kepemudaan,
dan olahraga
fasilitasi
pengembangan
pelaksanaan
pendidikan,
berdasarkan
program
kebudayaan,
ketentuan peraturan
perundang-undangan; f. menyusun bahan pembinaan
dan
kepemudaan,
koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan program pengembangan
dan olahraga
pendidikan,
berdasarkan
kebudayaan,
ketentuan peraturan
perundang-undangan; g. melaksanakan penatausahaan administrasi pelaksanaan program pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menyusun
bahan pengolahan data dan informasi
di bidang
pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga berdasarkan program dan rencana kegiataan; i. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 99 -
Paragraf 5 Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Pasal 77 (1) Kepala
Bagian
Kesejahteraan
Sosial
mempunyai
tugas
pokok
menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi, serta perumusan kebijakan di bidang pengembangan kebijakan masalah sosial, penguatan lembaga kesejahteraan sosial, kebijakan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, dan nilai-nilai kejuangan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pengembangan kebijakan masalah sosial, penguatan lembaga kesejahteraan sosial, kebijakan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, dan nilai-nilai kejuangan; b. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan kebijakan masalah sosial, penguatan lembaga kesejahteraan sosial, kebijakan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kejuangan; c. penyiapan bahan kegiatan di bidang pengembangan kebijakan masalah sosial, penguatan lembaga kesejahteraan sosial, kebijakan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kejuangan; d. penyiapan bahan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan kebijakan masalah sosial, penguatan lembaga kesejahteraan sosial, kebijakan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kejuangan; e. penyiapan
bahan
pengendalian
dan
perencanaan, evaluasi
pengorganisasian,
pelaksanaan
kegiatan
koordinasi, di
bidang
pengembangan kebijakan masalah sosial, penguatan lembaga kesejahteraan sosial, kebijakan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kejuangan; f. Pelaksanaan penyelenggaraan
penyiapan
bahan
pengembangan
penyusunan
kebijakan
masalah
program sosial,
penguatan lembaga kesejahteraan sosial, pengembangan kebijakan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kejuangan. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut: - 100 -
a. merencanakankegiatan operasionalBagian Kesejahteraan Sosial; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan perumusan kebijakan di bidang Bagian Kesejahteraan Sosial; e. merencanakan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan pengembangan masalah sosial, penguatan lembaga kesejahteraan sosial, kebijakan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial dan nilainilai kejuangan; f. merencanakan
bahan
penyusunan
program
dan
kegiatan
di
lingkungan Bagian Kesejahteraan Sosial, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian pengembangan
pelaksanaan kebijakan
fasilitasi
masalah
kebijakan
sosial,
di
bidang
penguatan
lembaga
kesejahteraan sosial, kebijakan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, dan nilai-nilai kejuangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. merencanakan bahan pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan di bidang
pengembangan
lembaga
kebijakan
kesejahteraan
kesejahteraan
sosial,
sosial,
dan
masalah kebijakan
nilai-nilai
sosial,
penguatan
kapasitas
kejuangan,
tenaga
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan; i. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahkan: a. Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Masalah Sosial; b. Kepala Sub Bagian Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial; c. Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan. Paragraf 6 Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Masalah Sosial
- 101 -
Pasal 78 (1) Kepala
Sub
Bagian
Pengembangan
Kebijakan
Masalah
Sosial
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial,
melaksanakan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
pengembangan kebijakan masalah sosial. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Masalah Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Pengembangan
Kebijakan Masalah Sosial; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan perumusan kebijakan fasilitasi pengembangan kebijakan
masalah
sosial
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; e. menyusun bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi fasilitasi pengembangan kebijakan masalah sosial; f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pengembangan, dan penanganan masalah sosial, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan
penatausahaan
administrasi
pelaksanaan
pengembangan kebijakan masalah sosial, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 7 Kepala Sub Bagian Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Pasal 79 (1) Kepala
Sub
Bagian
Penguatan
Lembaga
Kesejahteraan
Sosial
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial
melaksanakan
penyiapan
bahan
penguatan lembaga kesejahteraan sosial. - 102 -
perumusan
kebijakan
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun dan merencanakan kegiatan Sub Bagian Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun
bahan
perumusan
kebijakan
fasilitasi
penguatan
lembaga kesejahteraan sosial, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyusun bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian,
dan
evaluasi
fasilitasi
penguatan
lembaga
kesejahteraan sosial, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penguatan lembaga kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan penatausahaan administrasi pelaksanaan program fasilitasi penguatan lembaga kesejahteraan sosial, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menyusun
bahan
pengolahan
data
dan
informasi
fasilitasi
penguatan lembaga kesejahteraan sosial, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 8 Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan Pasal 80 (1) Kepala Sub Bagian Kebijakan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian
Kesejahteraan
Sosial
melaksanakan
penyiapan
bahan
perumusan kebijakan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial dan nilainilai kejuangan.
- 103 -
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Kebijakan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Pengembangan
Kebijakan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan perumusan kebijakan fasilitasi pengembangan kebijakan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kejuangan,
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan; e. menyusun bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi fasilitasi pengembangan kebijakan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kejuangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyusun bahan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pengembangan kebijakan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kejuangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; g. melaksanakan penatausahaan administrasi pelaksanaan program pengembangan kebijakan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, dan nilai-nilai kejuangan; h. menyusun
bahan
pengolahan
data
dan
informasi
fasilitasi
pengembangan kebijakan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kejuangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; i. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 9 Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi
- 104 -
Pasal 81 (1) Kepala
Bagian
mempunyai pedoman
Pemberdayaan
tugas
dan
Masyarakat
menyiapkan
petunjuk
bahan
pelaksanaan
dan
Transmigrasi
pembinaan, fasilitasi
koordinasi,
evaluasi,
serta
perumusan kebijakan di bidang pengembangan kebijakan bantuan masyarakat
dan
transmigrasi,
pengembangan
kebijakan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta tata usaha biro. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut: a. merencanakan
kegiatan
operasional
Bagian
Pemberdayaan
Masyarakat dan Transmigrasi; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan
bahan
pemberdayaan
perumusan
masyarakat
dan
kebijakan transmigrasi,
di
bidang
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan; e. merencanakan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan pengembangan kebijakan bantuan masyarakat dan transmigrasi, pengembangan
kebijakan
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak, serta tata usaha biro, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan masyarakat
kebijakan,
dan
pengembangan
transmigrasi,
kebijakan
pengembangan
bantuan kebijakan
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, serta tata usaha biro berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
dan
pengendalian,
serta
evaluasi
pelaksanaan
koordinasi pengembangan kebijakan bantuan masyarakat dan transmigrasi, pengembangan kebijakan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta tata usaha biro; h. merencanakan
bahan
penyusunan
program
dan
kegiatan
lingkungan bagian pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi; - 105 -
di
i. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian masyarakat
fasilitasi dan
pengembangan
transmigrasi,
kebijakan
pengembangan
bantuan kebijakan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. merencanakan bahan pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan di bidang
pengembangan
kebijakan
bantuan
masyarakat
dan
transmigrasi, pengembangan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta tata usaha biro; k. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala
Bagian
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Transmigrasi,
membawahkan: a. Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi; b. Kepala
Sub
Bagian
Pengembangan
Kebijakan
Pemberdayaaan
Perempuan dan Perlindungan Anak; c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro. Paragraf 10 Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi Pasal 82 (1) Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi, dalam melaksanakan pengembangan kebijakan bantuan masyarakat dan transmigrasi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Pengembangan
Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; - 106 -
d. menyusun bahan perumusan kebijakan fasilitasi pengembangan kebijakan bantuan masyarakat dan transmigrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyusun bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi
fasilitasi pengembangan kebijakan
bantuan masyarakat dan transmigrasi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pengembangan kebijakan bantuan masyarakat dan transmigrasi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyusun
bahan
pengolahan
data
dan
informasi
fasilitasi
pengembangan kebijakan bantuan masyarakat dan transmigrasi; h. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Paragraf 11 Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 83 (1) Kepala
Sub
Bagian
Perempuan
dan
membantu
Kepala
Transmigrasi
Pengembangan
Perlindungan
dalam
Bagian
Anak,
Kebijakan mempunyai
Pemberdayaan
melaksanakan
Pemberdayaan tugas
pokok
Masyarakat
pengembangan
dan
kebijakan
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Pengembangan
Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan perumusan kebijakan fasilitasi pengembangan kebijakan
pemberdayaan
perempuan, - 107 -
dan
perlindungan
anak
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyusun bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi fasilitasi pengembangan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; f. melaksanakan pembinaan, pengembangan
kebijakan
koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak; g. melaksanakan penatausahaan administrasi pelaksanaan program pengembangan
kebijakan
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak; h. menyusun
bahan
pengembangan
pengolahan
kebijakan
data
dan
informasi
pemberdayaan
fasilitasi
perempuan
dan
perlindungan anak; i. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 12 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pasal 84 (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Tata Usaha Biro; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis
pelaksanaan
pengelolaan
administrasi
keuangan,
kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan
lingkup
biro,
berdasarkan
perundang-undangan;
- 108 -
ketentuan
peraturan
e. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan, dan inventarisasi aset dilingkup biro; f. melaksanakan
pengelolaan
sistem
informasi
administrasi
penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi aset biro, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyusun
rencana
kerja,
perjanjian
kinerja,
bahan
rencana
strategis setda, bahan rencana pembangunan jangka menengah daerah lingkup Biro; h. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan; i. menyelenggarakan
penatausahaan
data
dan
informasi
serta
kehumasan biro; j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 13 Kepala Bagian Keagamaan Pasal 85 (1) Kepala Bagian Keagamaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dalam menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan fasilitasi perumusan kebijakan di bidang kehidupan beragama dan pengembangan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Keagamaan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kehidupan beragama dan pengembangan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama; b. penyiapan bahan rumusan kebijakan fasilitasi kehidupan beragama dan pengembangan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama; c. penyiapan bahan kegiatan di bidang fasilitasi kehidupan beragama dan pengembangan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
- 109 -
d. penyiapan bahan evaluasi kebijakan fasilitasi kehidupan beragama dan pengembangan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama; e. penyiapan
bahan
pengendalian
perencanaan,
dan
evaluasi
pengorganisasian,
pelaksanaan
koordinasi,
kegiatan
fasilitasi
kehidupan beragama dan pengembangan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama; f. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi kehidupan beragama dan pengembangan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Keagamaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional di lingkungan bagian agama; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kehidupan beragama, dan pengembangan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; e. merencanakan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan kehidupan beragama, dan pengembangan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta fasilitasi kehidupan beragama dan pengembangan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama; g. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan koordinasi
dan
pengendalian
kehidupan
beragama
serta dan
evaluasi
pelaksanaan
pengembangan
lembaga
keagamaan dan kerukunan umat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. merencanakan lingkungan
bahan
bagian
penyusunan
agama
program
berdasarkan
perundang-undangan;
- 110 -
dan
kegiatan
ketentuan
di
peraturan
i. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian pelaksanaan fasilitasi kebijakan kehidupan beragama, dan pengembangan lembaga keagamaan, dan kerukunan umat beragama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. merencanakan
bahan
pelaksanaan
penyelenggaraan
kebijakan
kehidupan beragama dan pengembangan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bagian Keagamaan, membawahkan: a. Kepala Sub Bagian Kehidupan Beragama; b. Kepala Sub Bagian Pengembangan Lembaga Keagamaan dan Kerukunan Umat Beragama. Paragraf 14 Kepala Sub Bagian Kehidupan Beragama Pasal 86 (1) Kepala Sub Bagian Kehidupan Beragama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keagamaan dalam melaksanakan kehidupan beragama. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Kehidupan Beragama mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Kehidupan Beragama; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun
bahan
perumusan
kebijakan
fasilitasi
kehidupan
beragama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyusun bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian,
dan
evaluasi
fasilitasi
kehidupan
beragama
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kehidupan beragama, dan penyelenggaran peringatan hari besar agama; - 111 -
g. melaksanakan
penatausahaan
administrasi
pelaksanaan
pengembangan kebijakan kehidupan beragama; h. menyusun bahan inventarisasi data kegiatan keagamaan dan kehidupan beragama; i. menyusun bahan inventarisasi, pengolahan data, dan informasi kegiatan keagamaan dan kehidupan beragama; j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 15 Kepala Sub Bagian Pengembangan Lembaga Keagamaan dan Kerukunan Umat Beragama Pasal 87 (1) Kepala
Sub
Bagian
Pengembangan
Lembaga
Keagamaan
dan
Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bagian
Keagamaan
dalam
melaksanakan
pengembangan
lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pengembangan Lembaga Keagamaan dan Kerukunan Umat Beragama mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Pengembangan
Lembaga Keagamaan dan Kerukunan Umat Beragama; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan perumusan kebijakan fasilitasi pengembangan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyusun bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi fasilitasi bagian pengembangan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyusun bahan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pengembangan
lembaga
keagamaan
beragama; - 112 -
dan
kerukunan
umat
g. melaksanakan penatausahaan administrasi pelaksanaan program pengembangan
lembaga
keagamaan
dan
kerukunan
umat
beragama; h. menyusun
bahan
inventarisasi
data
kegiatan
pengembangan
lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama; i. menyusun bahan inventarisasi, pengolahan data dan informasi lembaga keagamaan, dan kerukunan umat beragama; j. menyusun bahan penyusunan pedoman/petunjuk tentang tata cara pembinaan dan pengembangan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; k. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- 113 -
