PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK PADA ERA DESENTRALISASI DI INDONESIA
Oleh :
PROF.DR. SADU WASISTIONO, MS
A. PENDAHULUAN Penduduk dan Wilayah Indonesia yang beraneka ragam (Ribuan pulau, suku bangsa, ras dsb)
Tidak Cocok Dikelola Secara Sentralistik Hingga saat ini telah ada 7(tujuh) UU yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah : 1. UU No. 1/1945 Sentralistik 2. UU No. 22/1948 Sentralistik 3. UU No. 1/1957 Desentralistik 4. UU No. 18/1965 Desentralistik 5. UU No. 5/1974 Sentralistik 6. UU No. 22/1999 Desentralistik 7. UU No. 32/2004 Desentralisasi berkeseimbangan
#
Dengan adanya perubahan perundang-undangan, terjadi pergeseran fungsi utama Pemerintah Daerah yang semula Sebagai “Promotor Pembangunan” berubah menjadi “Pelayan Masyarakat” Perlu mendayagunakan secara optimal unit-unit Pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti : • Dinas Daerah • Kecamatan & Kelurahan
#
Perubahan di atas sejalan paradigma good governance yang memberikan tekanan pada manajemen pemerintahan, termasuk manajemen pelayanan publik. Pemerintah tidak lagi berposisi sebagai penguasa dengan sifat hubungan hierarkhis dengan masyarakat, melainkan sebagai mitra yang berkedudukan heterarkhis dengan komponen lainnya (sektor swasta dan masyarakat).
• •
Pemerintah adalah “public servant” Kesadaran ttg arti pentingnya pelayanan umum dan manajemennya di kalangan pemerintahan masih sangat lemah. • Alasan-alasannya antara lain sbb : a. kegiatan pemerintah bersifat monopoli, padahal tanpa kompetisi tidak akan tercapai efisiensi. b. lebih mengandalkan kewenangan daripada mekanisme pasar maupun kebutuhan konsumen. c. belum adanya akuntabilitas secara lengkap pada kegiatan pemerintahan. d. lebih mengutamakan pandangan diri sendiri drpd pandangan konsumen yg dilayaninya. e. kesadaran masyarakat sbg konsumen produk pemerintahan masih sangat lemah, sehingga masyarakat lebih banyak berposisi sbg obyek.
B. Hakekat Pelayanan Umum 1) Melayani masyarakat baik sbg kewajiban maupun sbg kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yg manusiawi. (Tjosvold, 1993 : x). 2) Bagi organisasi, melayani konsumen merupakan “saat yg menentukan” (moment of thruths), peluang bagi organisasi utk menunjukkan kredibilitas dan kapabilitasnya. 3) Abad ke-21 adalah “abad pelanggan”(Carlzon, 1987). 4) Penggunaan Prinsip “ Close to the customers” 5) Semakin maju sebuah negara, akan semakin banyak masyarakatnya yg bekerja di sektor jasa.
6) Pelayanan umum adalah pemberian jasa baik yg diberikan oleh pemerintah, swasta atas nama pemerintah, atau swasta, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 7) Pelayanan umum oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik yakni utk menjalankan visi & misi serta mencari dukungan suara. 8) Pelayanan umum oleh swasta dpt bermotif sosial (volunteer), tetapi lebih banyak bermotif ekonomi yakni mencari keuntungan. 9) Pelayanan umum kpd masyarakat dpt diberikan secara cuma-cuma sbg kompensasi dari pembayaran pajak, ataupun ditarik bayaran. Tarif pelayanan umum oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan harga produksi atau tarif yg paling terjangkau. 10) Pemberian pelayanan umum secara seragam kepada warganegara sebenarnya justru tidak adil karena kebutuhan & kepentingan masyarakat berbeda-beda no public choice.
PELAYANAN UMUM OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
1) Penggunaan prinsip “equal treatment”, artinya semua warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan setara, sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. muncul Standar Pelayanan Minimal (SPM) a.l. PP Nomor 65 Tahun 2005 ttg SPM; PP Nomor 19 Tahun 2005 ttg SNP dsb. 2) Penggunaan prinsip adil dan “non-diskriminasi”. 3) Penggunaan Prinsip menghitung “ biaya yang terjangkau”, bukan biaya produksi, karena dikompensasi melalui pemungutan pajak.
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
(Sumber : Bahan Penataran DPRD yang disiapkan oleh Badan Diklat DDN, 2004)
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT (Mutlak kewenangan Pusat)
CONCURRENT (Kewenangan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
- Pertahanan
- Keamanan
PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan)
WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar)
- Moneter&fiskal nas. -
Yustisi
-
Politik Luar Negeri
-
Agama
SPM (Standar Pelayanan Minimal)
Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah
menurut UU 32/2004 meliputi: 1. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 4. penyediaan sarana dan prasarana umum; 5. penanganan bidang kesehatan; 6. penyelenggaraan pendidikan; untuk Propinsi ditambah dengan alokasi sumber daya manusia potensial. 7. penanggulangan masalah sosial; untuk Propinsi ditambah yang bersifat lintas kabupaten/kota. 8. pelayanan bidang ketenagakerjaan; utk Propinsi yang bersifat lintas kabupaten/kota.
9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; utk Propinsi yang bersifat lintas kabupaten/ kota. 10. pengendalian lingkungan hidup; 11. pelayanan pertanahan;utk Propinsi yang bersifat lintas kabupaten/kota. 12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 13. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 14. pelayanan administrasi penanaman modal ; utk Propinsi yang bersifat lintas kabupaten/kota. 15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; utk Propinsi yang belum dapat diselenggarakan oleh kabupaten/kota. 16.urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
PENERAPAN SPM • •
•
Pemerintah Daerah menerapkan SPM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. (Pasal 9 ayat 1,2,3 PP No. 65 Tahun 2005).
• Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD. • Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renja SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah), KUA (Kebijakan Umum Anggaran), RKASKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (Pasal 9 ayat 4 dan 5 PP No. 65 Tahun 2005).
•
Penyusunan rencana pencapaian SPM dan anggaran kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM dilakukan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. (Pasal 10 PP No. 65 Tahun 2005).
•
Rencana pencapaian target tahunan SPM serta realisasinya diinformasikan kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. (Pasal 11 PP No. 65 Tahun 2005).
•
Pemerintah Daerah mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi penerapan SPM ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. (Pasal 12 PP No. 65 Tahun 2005).
•
Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dan/atau untuk menciptakan efisiensi, Daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya sesuai peraturan perundang-undangan.
•
Dalam pengelolaan pelayanan dasar secara bersama sebagai bagian dari pelayanan publik, rencana pencapaian SPM perlu disepakati bersama dan dijadikan sebagai dasar dalam merencanakan dan menganggarkan kontribusi masing-masing Daerah.
•
Dalam upaya pencapaian SPM, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak swasta. (Pasal 13 ayat 1,2,3 PP No. 65 Tahun 2005).
•
Fungsi utama Pemerintah Daerah pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974 semula adalah sebagai promotor pembangunan, pada masa UU Nomor 22/1999 maupun UU Nomor 32/2004 telah berubah menjadi “pelayan masyarakat”.
•
Konsekuensi logisnya, unit-unit pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti dinas daerah, kecamatan, kelurahan perlu memperoleh perhatian yang lebih besar baik dari segi kewenangan, personil, pembiayaan maupun dukungan logistik.
•
Perlu ada pembagian fungsi yang jelas antara unsur staf, unsur lini, serta unsur penunjang. Tugas pokok unsur staf adalah melayani kedalam dan berpikir. Tugas pokok unsur lini adalah pelayanan langsung dan bersifat operasional. Tugas pokok unsur penunjang adalah menjalankan fungsi khusus dan bersifat koordinatif.
MODEL PELAYANAN UMUM
OLEH PEMERINTAH DAERAH Dukungan politik Pemerintah Pusat
Transfer kewenangan
Staf Pemerintah Daerah
Organisasi Pemerintah Daerah
Dinas
Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
Kepuasan Masyarakat
Lemtekda
DPRD Daerah Otonom
Badan Semi Otonom
Masyarakat Daerah
Keterangan : : Pelayanan langsung kepada masyarakat sangat terbatas (Unsur staf)
: Pelayanan langsung kepada masyarakat luas (Unsur lini) : Pelayanan langsung kepada masyarakat relatif terbatas (Auxiliary)
Hak cipta : Sadu Wasistiono
Model Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah Berdasarkan Visi, Misi dan Urusan Daerah Pemerintah Pusat
Rakyat
Transfer Kewenangan
Potensi SDA, SDM, SDB
Mandat
Urusan Daerah Visi Daerah Jangka Panjang
Visi Pemda Jangka Menengah
Misi, Strategi & Program
Organisasi Pemerintah Daerah
Sumber : Sadu Wasistiono
Alur Pikir Penataan Kelembagaan Kecamatan
Bupati/ Walikota
Delegasi Kewenangan Kpd Camat
Dukungan politik
Susunan Organisasi Yg Sesuai dgn Kewenangan
Pemberian Pelayanan Prima kepada Masyarakat
Dukungan dengan : Anggaran Personil yang memadai Logistik Model : Sadu Wasistiono
Kepuasan Masyarakat
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK •
•
• •
Membangun budaya melayani di kalangan birokrasi (lihat semangat yang terkandung di dalam UU Nomor 22/1999 maupun UU Nomor 32/2004) Membangun kesadaran bahwa fungsi utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan pada masyarakat, bukan lagi sebagai promotor pembangunan spt pada era UU Nomor 5 Tahun 1974. Memperkuat unit-unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat (dinas, kecamatan, kelurahan). Memperkuat dan meningkatkan kualitas orang-orang yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (front line officer).
• • •
• •
•
Mengembangkan unit-unit organisasi pelayanan agar dekat dengan konsumen (konsep “close to the customers”). Mengembangkan sistem pelayanan “one stop service” dan atau “one roof service” yang sesungguhnya. Mengadakan survey kepuasan pelanggan secara periodik.(lihat KepMenpan 25.M.Pan/2004 tentang Indeks Kepuasaan Masyarakat). Mengadakan lomba diantara unit-unit pemberian pelayanan yang sejenis dengan penilai dari masyarakat yang dilayani. Mengembangkan pendekatan “public choice” sehingga kebutuhan dan keinginan masyarakat yang beraneka ragam dapat terpenuhi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan. Mengembangkan sistem insentif yang menarik bagi unit-unit yang berhasil memuaskan pelanggan.
KUNCI KEBERHASILAN • •
•
Adanya kepemimpinan visioner yang mampu menawarkan gagasan baru dan konsisten mengawal perubahan yang telah direncanakan. Adanya dukungan yang kuat dari birokrasi untuk sama-sama berubah. Harus pula adanya keyakinan bahwa perubahan yang terjadi akan menguntungkan semua pihak. Pada dasarnya orang tidak suka perubahan, sehingga mereka mempunyai daya tolak terhadap perubahan. Semakin besar perubahan mengganggu kepentingannya, maka semakin besar daya tolaknya terhadap perubahan. Adanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warganegara maupun warga daerah secara seimbang dan proporsional.
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT • •
• •
Demokrasi telah menjadi fenomena global. Menurut Samuel P. Huntington, dewasa ini dunia telah masuk pada demokratisasi gelombang ketiga. Demokratisasi gelombang pertama terjadi setelah revolusi industri din Inggris abad ke 17, kemudian demokratisasi gelombang kedua muncul setelah perang dunia kedua selesai. Sedangkan demokratisasi gelombang ketiga muncul setelah adanya revolusi informasi dan komunikasi. Dunia menjadi seolah-olah tanpa batas (Kenichi Ohmae). Semakin besar demokratisasi, semakin banyak negara (John Naisbitt dalam Global Paradox). Di Indonesia diterjemahkan menjadi semakin besar demokratisasi, semakin banyak daerah otonom.
PERKEMBANGAN JUMLAH DAERAH OTONOM DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2004
KURUN WAKTU 1950 – 1955 1955 – 1960
1961 – 1965 1966 – 1970
1971 – 1998 1999 - 2004 Jumlah •Dikurangi Timor Timur
Sumber : Depdagri, 2005.
PEMBENTUKAN PROPINSI
PEMBENTUKAN KAB/ KOTA
6 16 3 1 1 ( -1) * 7
99 145 16 11 33 ( - 5) * 141
33
440
DIMENSI DESENTRALISASI
• Ada empat dimensi desentralisasi yakni a. desentralisasi politik; b. desentralisasi administrasi; c. desentralisasi fiskal; d. desentralisasi ekonomi. fiskal
administrasi
ekonomi
politik
TUJUAN DESENTRALISASI 3 Tujuan desentralisasi :
- tujuan politik; - tujuan administrasi; - tujuan sosial ekonomi.
•
Tujuan politik dari desentralisasi adalah membangun infrastruktur dan suprastruktur politik tingkat lokal menjadi lebih demokratis. Pilkada secara langsung, berkaitan dengan salah satu dimensi tujuan politik dari desentralisasi.
•
Tujuan administrasi dari desentralisasi adalah menciptakan birokrasi pemerintahan lokal yang mampu memaksimalkan nilai-nilai 4E, yakni : 1) efektivitas; 2) efisiensi; 3) equity/ kesetaraan, serta 4) ekonomik.
•
Tujuan sosial dan ekonomi dari desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, agar menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.
DEMOKRATISASI INFRASTRUKTUR POL.
TUJUAN POLITIK
PARPOL, DPRD DEMOKRATISASI SUPRASTRUKTUR POL. PILKADA
TUJUAN DESENTRALISASI
TUJUAN ADMINISTRASI
TUJUAN SOSIAL& EKONOMI
Pembagian Urusan Pem. Pembagian Sumber KeuPembaruan Manajemen Pem. Pembangunan SDM Aparatur Peningkatan IPM Kerukunan Sosial Ketahanan Sosial
PEMBENTUKAN DAERAH MENURUT UU NO 32/2004 •
Suatu Daerah dapat dimekarkan apabila setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan a. bagi provinsi : 10 tahun; b. bagi kabupaten/kota : 7 tahun terhitung sejak tanggal pembentukan daerah otonom ybs. Untuk pemekaran kecamatan sebagai bagian kabupaten/kota usia minimalnya adalah 5 (lima) tahun).
•
Pembentukan Daerah harus memenuhi syarat-syarat : - administratif; - teknis - fisik kewilayahan.
