1
PARADIGMA NEW PUBLIK MANAGEMENT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE BERLANDASKAN DEMOKRATISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA Oleh: MUHAMMAD RIDWAN CAESAR Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari email:
[email protected]
Abstrak Keberhasilan New Public Management (NPM) di negara-negara maju, mengakibatkan terjadinya promosi secara terus-menerus doktrin-doktrin NPM di negara-negara berkembang, sehingga menghasilkan reformasi administrasi yang terjadi secara besar-besaran di negara berkembang khusunya di Indonesia. Doktrin privatisasi, mengalihkan bentuk pelayanan yang selama ini ditangani oleh pemerintah dipindahkan ke tangan agen-agen swasta. Doktrin debirokratisasi, diyakini memiliki keunggulan karena lebih menjanjikan peningkatan kinerja dibandingkan dengan doktrin administrasi publik klasik. Pemerintah Indonesia mulai mengenal Reinventing Government sejak akhir tahun 1990-an. Implementasi yang paling nyata adalah pemberlakuan sistem pemerintahan yang desentralistis melalui UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kata
Kunci:
Reformasi Administrasi Desentralisasi
(NPM),
Good
Governance,
Demokratisasi,
Abstract The success of New Public Management (NPM) in developed countries, resulting in the continuous promotion of doctrines NPM in developing countries, resulting in administrative reform is happening on a large scale in developing countries, especially in Indonesia. The doctrine of privatization, transfer forms for this service are handled by the government transferred to the hands of private agents. Bureaucratization doctrine, believed to have the advantage of being a more promising performance improvement compared to the classical doctrine of public administration. Indonesian government began to recognize Reinventing Government since the late 1990s. Implementation of the most obvious is the implementation of a decentralized system of government through Law No. 22 of 1999 on Regional Government as amended by Act No. 32 of 2004. Keywords: Administrative Decentralization
Reform
(NPM),
Good
Governance,
Democratization,
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
2
A. Latar Belakang
dan
Oleh karena itu pemikiran teoretis dan
Di tengah-tengah semakin berat
praktis
kompleks
menerapkan pendekatan-pendekatan baru
tantangan
bangsa
Indonesia menghadapi era global saat ini, mengedepankan
dan
gubernur
dalam
dalam administrasi publik.
pembaharuan,
pemikiran-pemikiran yang inovatif
sebagai
Gubernur memadukan
dituntut
secara
serasi
dapat demokrasi
produktif pada lembaga pemerintah baik
administrasi publik. Hal ini merupakan
pusat dan daerah merupakan langkah dan
tantangan yang besar, karena seperti
sikap yang tepat serta patut mendapatkan
yang dikatakan oleh Kenneth J. Meier dan
dukungan
Laurence O’Toole Jr (2006), bahwa one of
dari
semua
komponen
masyarakat. Dengan kata lain “Reformasi
the
Administrasi” di Indonesia harus sesegera
challenges of modern government is how
mungkin
to reconcile the demans of democracy with
menjadi
pilihan
para
penyelenggara pemerintahan baik pusat
most
important
and
persisting
the imperatives of bureaucracy.
maupun daerah guna mewujudkan good
Pada
tahun
pemikiran
sehat, dan berwibawa.
birokrasi dan menyesuaikannya dengan Daerah
Provinsi,
perkembangan
dalam hal ini gubernur sebagai kepala
teknologi
pemerintah
khususnya
daerah
sangatlah
dekat
untuk
berbagai
governance, pemerintahan yang bersih,
Pemerintahan
muncul
1980-an
memperbarui
teknologi,
informasi,
khususnya
dan
globalisasi,
ekonomi,
yang
sangat
dengan politik dan administrasi publik.
mengurangi peran negara dan makin
Terlebih lagi pada sistem pemilihan kepala
menonjolkan peran dunia usaha, dan
daerah secara langsung seperti sekarang,
menempatkan persaingan sebagai credo
kedekatan kepala daerah pada aspek
yang
politik semakin kuat, selain posisinya
“hollowing
sebagai penanggung jawab administrasi
sebagainya.
dan manajemen pemerintahan daerah.
pemikiran-pemikiran
utama. out
Lahirlah
istilah-istilah
of
state”
Maka
the
dan
berkembanglah yang
berpengaruh
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
3
pada perkembangan konsep administrasi
dalam sistem ini terkandung pula nilai
public
demokrasi dalam administrasi publik.
selanjutnya,
yaitu
Reinventing
Government (Osborn dan Gaebler 1992)
Di dalam doktrin NPM, pemerintah
dan New Public Management (Hood 1989).
dianjurkan untuk meninggalkan paradigma
Gagasan
NPM
pada
dasarnya
administrasi tradisional yang cenderung
ingin “membebaskan” para manajer publik
mengutamakan
dari kekangan aturan-aturan birokratik dan
menggantikannya dengan orientasi pada
kontrol
dapat
kinerja atau hasil kerja. Pemerintah juga
leluasa.
dianjurkan untuk melepaskan diri dari
administrasi
menjalankan
tugas
sehingga dengan
prosedur,
Seperti halnya manajer di sektor swasta
birokrasi
para manajer publik mendapat imbalan
organisasi
apabila sukses dan sanksi apabila gagal.
fleksibel, dan menetapkan tujuan serta
Dengan cara demikian maka manajer
target
publik
sehingga
dapat
memanfaatkan
seluruh
klasik
dengan
dan
pegawai
dan
organisasi
secara
memungkinkan
mendorong agar
lebih
lebih
jelas
pengukuran
potensi dan kompetensi yang dimiliki guna
hasil. Di samping itu, pemerintah juga
menghasilkan secara maksimal produk,
diharapkan
baik barang maupun jasa untuk layanan
desentralisasi, memberi perhatian pada
publik. Perspektif utama dari pandangan
pasar, melibatkan sektor swasta dan
NPM ini adalah warga negara atau
melakukan privatisasi (Hood, 1995).
masyarakat dipandang atau diperlakukan
Dalam
menerapkan
sistem
perkembangannya,
NPM
sebagai konsumen yang mempunyai akal,
dianggap sebagai liberation –yaitu upaya
pikiran,
pembebasan
kehendak,
rational-choice,
tidak
dan
pilihan
berbeda
atau
manajemen
publik
dari
dengan
kungkungan konservativisme administrasi
pendekatan public-choice pada disiplin
klasik dengan memasukkan prinsip-prinsip
ilmu ekonomi. Dan tidak lagi sebagai
sektor privat ke dalam sektor publik
entitas yang pasif (nrimo saja) Maka
(Golembiewski, 2003). Lebih menarik lagi, bahwa NPM dilihat sebagai kumpulan ide-
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
4
ide
dan
praktik
yang
berupaya
menggunakan pendekatan sektor swasta dan
bisnis
ke
dalam
sektor
publik
. B. Reformasi Administrasi Publik dan Perkembangannya
(Denhardt & Denhardt, 2003). David Osborn dan Ted Gaebler
Sejak
dua
dekade
terakhir,
(1993) menekankan harus ada upaya
pelaksanaan reformasi administrasi publik
untuk
makin nyata di berbagai negara termasuk
mentransformasikan
entrepreuneurial
spirit,
karena
ketika
Indonesia. Reformasi administrasi publik
sumber daya semakin langka, pemerintah
sangat
harus berubah dari bureaucratic model ke
terhadap prinsip-prinsip administrasi klasik
entrepreuneurial model. Oleh karena itu,
semakin berat (Caiden, 1991; Lenvine,
pemerintahan yang mengimplementasikan
Peters
pemikiran NPM ini sangat berorientasi
Administrasi Publik Klasik (the Old Public
pada jiwa dan semangat kewirausahaan,
Administration-OPA)
maka manajemen publik baru di tubuh
dimotori oleh Wilson pada tahun 1987
pemerintah
terus dikritik oleh para pakar, dan mulai
dapat
disebut
sebagai
manajemen kewirausahaan.
diperlukan
&
karena
Thompson,
tantangan
1990).
yang
Doktrin
sejak
awal
ditinggalakan (Cooper, 1998; Hughes,
Dampak dari pelaksanaan model
1994) karena tidak dapat mengakomodasi
NPM ini mulai terasa tidak saja di negara
perubahan situasi dan kondisi masyarakat.
maju, tetapi juga di negara-negara sedang
Keberhasilan
NPM
di
negara-
berkembang seperti penerapan 5 (lima)
negara maju, mengakibatkan terjadinya
prinsip inti, yaitu: (1) sistem desentralisasi,
promosi secara terus-menerus doktrin-
(2)
doktrin
privatisasi,
(3)
downsizing,
(4)
NPM
debirokratisasi, dan (5) manajerialisme
berkembang.
(Vigoda, 2003).
mengalihkan
di
negara-negara
Doktrin bentuk
privatisasi,
pelayanan
yang
selama ini ditangani oleh pemerintah dipindahkan ke tangan agen-agen swasta. Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
5
Alasannya,
lebih
berorientasi
pada
kepentingan pelanggan, lebih merangsang perekonomian,
dan
(1999),
Mardiasmo
(2002),
Dwiyanto
(2003), dan lain-lain.
pertumbuhan
Pemerintah
Indonesia
mulai
kesempatan kerja, meningkatkan efisiensi
mengenal Reinventing Government sejak
pelayanan
fleksibel
akhir tahun 1990-an. Implementasi yang
pasar,
paling nyata adalah pemberlakuan sistem
meningkatkan efisiensi di departemen-
pemerintahan yang desentralistis melalui
departemen,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
karena
menyesuaikan
lebih
diri
dengan
mengurangi
beban
administrasi, dan pembiayaan terhadap
tentang
pemerintah.
kemudian diubah dengan Undang-Undang
Doktrin
debirokratisasi,
diyakini memiliki keunggulan karena lebih menjanjikan
peningkatan
Pemerintahan
Daerah
yang
Nomor 32 Tahun 2004.
kinerja
Otoritas terhadap berbagai urusan
dibandingkan dengan doktrin administrasi
pemerintahan
publik klasik. Menurut Jennings dan Haist
kepada pemerintah daerah lebih banyak
(2002), yang ditekankan dalam NPM
jumlahnya daripada yang diatur oleh
adalah pengukuran terhadap hasil bukan
pemerintah
proses, dan perilaku sehingga sering
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22
disebut
Tahun 1999 adalah untuk menjalankan
sebagai
results-oriented
government.
yang
didesentralisasikan
pusat.
Alasan
utama
prinsip demokrasi, meningkatkan peran
Promosi doktrin NPM di Indonesia
serta
masyarakat,
pemerataan
dan
dapat diamati dari kehadiran tentang NPM,
keadilan, serta memperhatikan potensi
misalnya karya-karya tentang administrasi
dan
pembangunan, reformasi administrasi atau
pemberian kewenangan yang luas, nyata,
birokrasi, dan good governance yang
dan bertanggung jawab kepada daerah
ditulis
secara proporsional.
diantaranya
(1997),
oleh
Tjokroamidjojo
Kartasasmita
(1994),
Thoha
keanekaragaman
daerah
melalui
Kemudian Undang-Undang Nomor 32
Tahun
2004
lebih
menekankan
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
6
pemberian kewenangan seluas-luasnya
oleh peraturan perundangan. Smentara
agar
pemerintah
daerah
membuat
memiliki
kebijakan
kewenangan
hanya
menangani
pelayanan,
bidang politik luar negeri, pertahanan,
peningkatan peran serta, prakarsa dan
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal
pemberdayaan, dengan mengutamakan
nasional, dan agama.
kesejahteraan
untuk
pusat
daerah.
Implementasi NPM dapat dilihat
Dalam menjalankan sistem pemerintahan
juga dari kewajiban melakukan penilaian
yang desentralistis ini pemerintah daerah
kinerja
diserahi
otoritas
untuk
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108
berbagai
urusan.
Pemerintah
dapat
masyarakat
melakukan
di
menjalankan daerah
perencanaan
pengendalian
dan
pembangunan,
pemerintah
Tahun
2000
Nomor
105
Pengelolaan
penyelenggaraan
Keuangan
Pemerintah bidang
daerah
kesehatan,
pendidikan,
juga
umum. menangani
penyelenggaraan
penanggulangan
masalah
tentang
Tata
Tahun dan
2000
Daerah,
kemudian
dilanjutkan dengan PP Nomor 56 Tahun 2002
tentang
Laporan
Kinerja
Penyelenggara Pemerintah Daerah dan
fasilitas pengembangan ketenagakerjaan,
Rencana Kerja Pemerintah.
Nomor
pengembangan koperasi, usaha kecil dan lingkungan
tentang
dan
PP
pengendalian
Cara
Pertanggungjawaban
sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan,
menengah,
melalui
Pertanggungjawaban Kepala Daerah, PP
pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, ketertiban
daerah
Selain dapat
dilihat
20
Tahun
itu,
2004
tentang
implementasi
dengan
NPM
diberlakukannya
hidup, pelayanan pertanian kependudukan
peraturan
dan catatan sipil, pelayanan administrasi
privatisasi seperti Kepres Nomor 122
umum
Tahun
pemerintahan,
administrasi
penanaman
pelayanan
2001
perundangan
tentang
Tim
tentang
Kebijakan
modal,
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
pelayanan-pelayanan dasar lainnya, dan
(BUMN). Tujuannya untuk meningkatkan
urusan wajib lainnya yang diamanatkan
kinerja BUMN yang meliputi perbaikan
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
7
struktur
permodalan,
profesionalisme
atas posisi jabatan yang akan ditempati
perusahaan,
oleh kelompok jabatan yang bersifat politis
memperluas partisipasi masyarakat dalam
yang berasal dari kekuatan partai politik,
kepemilikan
serta
dan jabatan yang berasal dari pegawai
perusahaan
karier pemerintah. Apabila hal ini terjadi
penciptaan
efisiensi
digambarkan sebagai bentuk yang terdiri
usaha,
perubahan
dan
meningkatkan
budaya
saham nilai
BUMN
tambah
melalui penerapan prinsip good corporate
maka
governance
perubahan kebijakan yang begitu cepat,
yang
transparansi,
didasarkan
pada
akuntabilitas,
dan
kemandirian.
tidak
walaupun
akan
pejabat
terjadi
perubahan-
dalam
organisasi
tersebut berubah. Walaupun para pejabat yang menduduki jabatan tertentu sudah
C. Pendekatan
Demokratisasi
dan
Desentralisasi (Otonomi Daerah)
penyelenggaraan
masa
penyelenggaraan
1. Pendekatan Demokratisasi Demokratisasi
berakhir
jabatannya,
maka
pemerintahan
akan
tetap stabil, berjalan, dan profesional. dalam
pemerintahan
akan
Dalam
demokratisasi
penyelenggaraan
pemerintahan
terlaksana apabila dalam pemerintahan
diharapkan akan terjadi proses di mana
sudah terjadi paradigma ke arah high trust
pejabat
society (Fukuyama, 1995). Kepercayaan
sekaligus sebagai wakil rakyat akan ikut
masyarakat terhadap pemerintah sebagai
menentukan
penyelenggara
pemerintah
meningkat
negara
tinggi
yang
akan
sudah
yang
bersifat
kebijakan yang
akan
politis
yang
departemen berlangsung
menghasilkan
selama lima tahun ke depan. Jabatan ini
terjadinya proses demokratis, sehingga
akan ikut menentukan proses pembuatan
memungkinkan
kebijakan departemen sekaligus juga ikut
terjadinya
good
governance.
mengontrol seberapa jauh kebijakan yang
Bentuk pemerintahan
yang
penyelenggaraan
dibuat itu dilaksakan oleh penyelenggara
demokratis
pemerintahan. Sebaliknya, setiap pejabat
itu
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
8
politik itu bisa langsung dikontrol oleh
ideal dalam pelaksanaannya. Hal tersebut
rakyat pemilihnya. Jabatan politis ini juga
akan diperlihatkan dengan tergambarnya
ikut bertanggung jawab terhadap rakyat
struktur
atas
kerja/tugas yang sesuai dengan tugasnya
keberhasilan
kebijakan
yang
dibuatnya.
organisasi
dan
pembagian
masing-masing.
Proses
pertanggungjawaban
itu
tidak hanya dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan
kebijakan
Daerah)
dan
Seringkali
melayani rakyat, akan tetapi pejabat politik
penyelenggaraan
harus juga bertanggung jawab kepada
berdasarkan
rakyat
dan desentralisasi berhubungan dengan
yang
politik
2. Pendekatan Desentralisasi (Otonomi
mempercayainya
di
masalah
pendekatan pemerintahan
prinsip-prinsip
departemen. Rakyat harus mempunyai
tingkat
akses aktif terhadap kontrol, baik kepada
negara-negara
jabatan politik yang mewakilinya maupun
permulaan
kepada
bangsa dalam arti membina kesatuan
jabatan
sebagai
pelayanan
masyarakat.
perkembangan
sentralisasi
baru
bangsa merdeka.
kemerdekaan,
dan Pada
pembinaan
bangsa dari afinitas-afinitas kedaerahan,
Kontrol pemerintahan
kepada dilakukan
penyelenggara
kesukuan, penggolongan politik dan lain-
dari
lain,
pelbagai
terasa
lebih
penting,
sehingga
jurusan tidak hanya membatasi dari jalur
tercermin dalam kebijaksanaan dan tata
birokrasi sendiri, akan tetapi bisa melalui
cara penyelenggaraan pemerintahan yang
jalur politik. Akses rakyat kepada kontrol
sentralistis. Dalam tingkat lebih lanjut
penyelenggara pemerintahan ini dibuka
dimana
dengan seluas-luasnya. Dengan adanya
bangsa
kontrol
keperluan
terhadap
penyelenggara
perkembangan sudah
lebih
pembinaan
matang,
perluasan
maka
kegiatan
pemerintahan oleh masyarakat, itu akan
pembangunan seringkali menumbuhkan
menuntut
kebutuhan akan desentralisasi.
para
penyelenggara
pemerintahan untuk mencapai tujuan yang Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
9
Konsep
desentralisasi
penyelenggaraan
pemerintahan
dalam
pada tingkat lokal sehingga dapat lebih
terasa
realistis, (4) melatih rakyat untuk bisa
semakin sangat dipentingkan di tengah-
mengatur
tengah pembangunan bangsa di negara-
government), dan (5) pembinaan kesatuan
negara berkembang. Hal ini bersamaan
nasional.
dengan terlihatnya berbagai kelemahan
urusannya
Ada
dua
bentuk
sendiri
(self
desentralisasi
yang tampak dengan jelas dalam kontrol
(Coralie Bryant, 1979: 213-214), yaitu
sentral. Namun demikian pada umumnya
desentralisasi yang bersifat administratif
bentuk
dan desentralisasi yang bersifat politik.
desentralisasi
yang
diinginkan
tetap hendaknya dijaga dalam rangka
Desentralisasi
kesatuan politik, kulturil, ekonomi, dan
disebut dekonsentrasi dan berarti delegasi
bahkan administratif suatu negara. Hal ini
wewenang pelaksanaan kepada tingkat-
sejalan
Maryanov
tingkat lokal. Para pejabat tingkat lokal
(dalam LP3ES, 1994: 81-82), bahwa
bekerja dalam batas rencana dan sumber-
desentralisasi bertujuan antara lain: (1)
sumber anggaran, namun mereka memiliki
mengurangi beban pemerintah pusat, dan
elemen kebijaksanaan dan kekuasaan
campur tangan tentang masalah-masalah
(diskresi) serta tanggung jawab tertentu
kecil pada tingkat lokal. Demikian pula
dalam hal sifat-hakikat jasa dan pelayanan
memberi
dengan
peluang
pelaksanaan meningkatkan
pada
pendapat
administratif
biasanya
untuk
koordinasi
pada tingkat lokal. Diskresi mereka dapat
tingkat
lokal,
bervariasi mulai dari peraturan-peraturan
pengertian
rakyat
(2) serta
proforma
sampai
lebih
keputusan-keputusan
dukungan mereka dalam kegiatan usaha
yang
pembangunan sosial ekonomi. Demikian
politik
pula pada tingkat lokal, dapat merasakan
wewenang pembuatan keputusan dan
keuntungan dari kontribusi kegiatan yang
kontrol tertentu terhadap sumber-sumber
mereka lakukan, (3) penyusunan program-
daya
program untuk perbaikan sosial ekonomi
regional dan lokal.
atau
substansial. devolusi
diberikan
pada
Desentralisasi berarti
bahwa
pejabat-pejabat
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
10
Dewasa ini masalah desentralisasi
pengelolaan administrasi publik. Good
dihubungkan dengan usaha perencanaan
Governance adalah koordinasi bahkan
pembangunan
sinergi kepengelolaan yang baik antara
daerah.
Dengan
ini
diusahakan supaya perencanaan nasional
governance
memberi perhatian pada pertimbangan
(pemerintahan) dengan governance di
regional.
Dan
sektor
kegiatan
usaha
lokasinya
yang
demikian
diusahakan
penyelenggaraan
sektor
masyarakat,
terutama
publik
swasta,
dengan
sehingga dapat dihasilkan transaksional
baik.
Dengan
output melalui mekanisme pasar yang
supaya
potensi-
paling ekonomis dari kegiatan masyarakat.
dimanfaatkan,
Oleh karena itu, dalam good governance
sehingga perkembangan antar daerah
tidak saja dituntut suatu birokrasi publik
berjalan lebih wajar. Kegiatan-kegiatan
yang efisien dan efektif, melainkan juga
usaha
private sector governance yang efisien
potensi
regional
yang
disesuaikan
suatu
di
paling
dapat
lebih
menyangkut
kepentingan masyarakat daerah dapat
dan kompetitif.
seluruhnya atau sampai tingkat tertentu, ditentukan
dan
J.
Bellone
(1980:
285)
oleh
menyebutkan bahwa birokrasi adalah: an
pemerintah daerah sendiri. Tetapi hal ini
organizational structure characterized by
dalam
perencanaan
hierarchical arrangement of office, merit-
pembangunan daerah perlu diusahakan
based selection, impartial application of
secara
written rules and regulations, and some
rangka
konsisten
diselenggarakan
Carl
suatu
dan
komplementer
dengan usaha-usaha nasional di daerah
centralization
tersebut.
merupakan
of
authority.
karakteristik
Birokrasi struktur
organisasi (pemerintahan) yang memiliki D. Membangun Birokrasi Pemerintah Menuju Good Governance Saat
ini,
good
urutan
hierarki.
Berdasarkan
hierarki
tersebut di dalamnya terdapat posisi-posisi
governance
atau jabatan yang mempunyai kewajiban
merupakan isu yang mengemuka dalam
dan tugas pekerjaannya masing-masing
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
11
dalam
mencapai
tujuan.
Dalam
mewujudkan
good
governance,
yang
menjalankan tugas pekerjaannya selalu
terjadi selama ini governance sektor publik
berpatokan pada nilai-nilai hukum dan
yang intervensinya justru mengeroposkan
peraturan yang berlaku. Dalam birokrasi
governance
juga
pembagian
pertengahan tahun 80-an, dengan apa
kekuasaan (otoritas) dalam menjalankan
yang disebut “crony capitalism” (Miftah
roda pemerintahan.
Thoha, 1999: 67) atau transaksi ekonomi
mengatur
tentang
Pada sisi lain, birokrasi pemerintah sering diartikan sebagai “officialdom” atau kerajaan
pejabat
sebuah
kerajaan
(Thoha, (raja)
2003: di
pada saat ini
Dalam
kekuasaan
seseorang
Sejak
Administrasi negara di Indonesia
sebagai
tersebut,
swasta.
Nepotisme).
memiliki yuridiksi yang jelas dan pasti. yuridiksi
sektor
KKKN (Kolusi, Korupsi, Kronisme, dan
68);
dalamnya
di
lebih tepat dikatakan
alat
untuk
negara
bukan
kekuasaan
mempunyai tugas dan tanggung jawab
rakyat.
resmi (official duties) yang memperjelas
administrasi negara saat ini lebih banyak
batas-batas kewenangan pekerjaannya.
sebagai gambaran atau lukisan dari pada
Mereka
pola
realitanya. Sehingga diperlukan pemikiran-
hierarki sebagai perwujudan dari tingkatan
pemikiran baru yang dapat meluruskan
otoritas dan kekuasaannya.
kembali ke arah pelaksanaan administrasi
bekerja
Dalam birokrasi
terdapat
tatanan
aplikasinya
tidak
sebagaimana
dalam
berjalan
teorinya.
banyak
Di
penerapan mulus dalamnya
negara
Itulah
menegakkan
yang
sebabnya
ideal
realitas
menuju
good
governance. Birokrasi
pemerintah
yang
rintangan-rintangan,
dipandang perlu untuk dibangun kembali
sehingga birokrasi hanya sebagai kedok
guna menuju pemerintahan yang adil,
untuk menutupi kepentingan-kepentingan
bersih, berwibawa, dan demokratis (good
aparatur yang berperilaku menyimpang.
governance).
Sehingga
permasalahan-
Indonesia misalnya, semakin sulit untuk Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
12
permasalahan yang perlu dikaji kembali
percaturan
sebagai jalan pemecahannya antara lain:
sehabis dilaksanakan pemilihan umum.
1. Evaluasi diri terhadap kondisi birokrasi
Oleh karena itu birokrasi pemerintah
pemerintah Indonesia saat ini. 2. Adanya
perubahan
politik
terlebih
lagi
ketika
sangat ditentukan oleh kehidupan politik
paradigma
dan pemilunya. Sejalan dengan pendapat
birokrasi pemerintah ke arah yang
Carl J. Bellone (1946: 34-35) bahwa ilmu
lebih ideal.
pengetahuan politis adalah induk dari
3. Repositioning birokrasi pemerintah.
administrasi
4. Memiliki aparatur pemerintah yang
kalangan akademisi beranggapan bahwa
memiliki komitmen terhadap nilai-nilai,
administrasi
sehingga
sekedar
terjadinya
demokratisasi
birokrasi.
dalam membangun birokrasi. Diharapkan
Bahkan
lebih
pengetahuan
modern
telah
di
dari politis.
mendorong
birokrasi menjadi alat yang unggul dalam mengatur
proses
pemerintahan.
adanya
Kekuasaan birokratis telah menjadikan
perubahan paradigma pemerintah ke arah
lembaga pemerintahan memiliki kapasitas
birokrasi yang ideal, didukung aparatur
yang luar biasa dan menjadi sentral untuk
pemerintah yang menjunjung tinggi nilai-
mengarahkan
nilai
akibatnya, pemerintahan birokratis lebih
dan
dengan
pemerintahan
ilmu
Kehidupan
5. Peranan pemerintah dan masyarakat
pemerintahan.
berperilaku
positif,
adanya
komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, dan ikut berperan di
energi
politis.
Sebagai
dari partai politik. Partai
politik
didirikan
tidak
dalamnya, maka good governance dapat
memiliki keinginan lain, kecuali untuk bisa
diwujudkan.
memerintah
1. Kondisi Birokrasi Pemerintah Saat Ini
memerintah itu menurut paham demokrasi
Kehidupan kembangnya Indonesia
birokrasi sangat
dan
tumbuh
pemerintah ditentukan
negara.
Upaya
untuk
dibatasi oleh waktu tertentu dan harus
di
dilakukan melalui cara pemilihan umum
oleh
yang dijalankan secara demokratis, jujur,
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
13
adil, bebas, rahasia, dan konstitusional.
pemerintah.
Pemerintah
melaksanakan kebijakan publik tersebut
partai
politik
ini
akan
Upaya
membawahi dan memerintah birokrasi
merupakan
pemerintah
administrasi negara.
memalui
yang
eksistensinya
pemilihan
umum,
tidak
melainkan
wilayah
Birokrasi
melalui jalur karier yang dibinanya dengan
mencerminkan
cara-cara
menekankan
merit.
Agar
supaya
birokrasi
dan
domain
pemerintah birokrasi
pada
saat
ini
besar
yang
kewenangan
yang
profesionalisme birokrasi tidak terganggu
tidak didukung dengan aparatur yang
dengan silih bergantinya partai politik,
profesional
para birokratnya tidak dibenarkan untuk
sesuai
memihak.
dilaksanakan. Disamping itu Asep Kartiwa
Selain
itu
dengan
kompetensi
bidang
fungsi
yang yang
negara
(2004: 7) menyatakan bahwa birokrasi
digambarkan pula sebagai upaya yang
pemerintahan kita belum didukung dengan
lebih
sistem
concern
administrasi
dengan
terhadap
“pelaksanaan
kepegawaian
yang
didasarkan
suatu konstitusi ketimbang membuatnya”
pada sistem merit, dalam kondisi swasta
(Miftah Thoha, 1999: 46). Ungkapan ini
belum dapat menciptakan lapangan kerja.
menjelaskan bahwa administrasi negara
Pada masa krisis ini birokrasi pemerintah
lebih
menanggung beban yang cukup banyak.
populer
disebut
mengutamakan
melaksanakan
kebijakan
membuatnya.
Proses
ketimbang pembuatan
Sehingga aparatur yang profesional dan memahami
paradigma
sesuai
dengan
kebijakan publik domain dari wilayah
konsep birokrasi ideal menjadi kebutuhan
politik.
yang mendesak.
Di
wilayah
ini
partai
politik
berkiprah menentukan visi politik ke arah
2.
mana
Pemerintah
pemerintahan
negara
ini
dikendalikan. Sedangkan visi politik itu bagaimana
mewujudkan
diserahkan
kepada ahlinya yakni kepada birokrasi
Perubahan
Paradigma
Birokrasi
Pembaharuan
dan
penyempurnaan birokrasi telah menjadi perhatian
serius
di
negara-negara
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
14
berkembang, termasuk negara Indonesia.
menuntut
Bahkan di negara-negara maju sekalipun,
semakin baik. Birokrasi yang berada di
masih merasakan kekurangpuasan peran
tengah-tengah masyarakat tersebut tidak
birokrasi
terus
dapat tinggal diam, tetapi harus lebih
berupaya untuk mencari identitas baru
mampu memberikan berbagai pelayanan
bagi birokrasinya.
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
pemerintah,
Para
pakar
sehingga
administrasi
selalu
kualitas
Carl
J.
pelayanan
Bellone
yang
(1980:
35)
mengamati adanya alur pikir baru yang
menyebutkan bahwa sejak Thomas Kuhn
ditunjang dengan seperangkat teori yang
menerbitkan
melahirkan paradigma baru dalam dunia
sarjana ilmu sosial bergerak cepat untuk
ilmu administrasi negara. Paradigma baru
menemukan
yang
bidang administrasi pemerintahan modern.
memandang
organisasi
birokrasi
pemerintahan
sebagai
tidak
lagi
Ada
lima
Struktur
Ilmiah,
paradigma
model
sarjana-
baru
teori
dalam
administrasi
semata-mata hanya melakukan tugas-
pemerintahan yang diambil untuk menuju
tugas pemerintahan akan barang-barang
perubahan yang lebih baik berdasarkan
publik
pengalaman empiris, yaitu:
(public
goods),
tetapi
juga
1)
Model
melakukan dorongan dan motivator bagi
birokratis klasik, yang mempunyai dua
tumbuh
komponen basis dasar. Pertama adalah
kembangnya
peran
serta
masyarakat.
struktur
Pertumbuhan tradisional
arah
birokrasi
dan
yang
suatu
kedua
adalah
pembagian tugas dan pekerjaan yang
menjadi suatu kenyataan yang bersifat
didesain secara organisatoris; 2) Model
implikatif.
Seiring
neo-birokratis, adalah suatu produk dari
kemajuan
dan
dengan
berbagai
munculnya
birokrasi
mengakibatkan
birokrasi
organisasi,
perancangan
modern
aparatur
ke
ciri
atau
yang
kebutuhan profesional,
kebutuhan
akan
pelayanan juga semakin kompleks, serta
era
prilaku.
Nilai-nilai
untuk
dicapai
biasanya serupa dengan model birokratis klasik,
karenanya
dalam
model
neo-
birokratis adanya “tujuan”. Model birokratis
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
15
ini menekankan struktur, kendali, dan
efisiensi,
prinsip-prinsip administrasi. Unit analisis
pergerakan hubungan
pada umumnya kelompok kerja, agen,
Dalam
departemen,
manusia mencerminkan nilai-nilai yang
atau
pemerintah.
keseluruhan
Nilai-nilai
untuk
dicapai
ekonomi,
rasionalitas,
pergerakan
mendasarinya.
dan
antar manusia. hubungan
Nilai-nilai
ini
antar
meliputi
adalah efektivitas, efisiensi, atau ekonomi.
pekerja dan keikutsertaan klien dalam
Dalam model neo-birokratis, keputusan
pengambilan
keputusan
yang
adalah unit analisa yang umum, dan
mengurangi
perbedaan
status
proses pengambilan keputusan menjadi
kompetisi hubungan antar pribadi, serta
fokusnya; 3) Model kelembagaan, dalam
menekankan pada proses keterbukaan,
model kelembagaan ini lebih ditekankan
kejujuran, perwujudan diri, dan kepuasan
pada bagaimana cara mendisain efisien,
masyarakat, dan 5) Model administrasi
efektif, atau organisasi produktif. Dalam
pemerintahan
model birokrasi kelembagaan tidak hanya
birokrat harus mulai bersikap bahwa nilai-
mengutamakan rasionalitas, tetapi juga
nilai yang berbeda perlu mendominasi.
menggantungkan
pada
Dengan
Keputusan
yang
diambil
merupakan
tawaran
kelompok
yang
menggerakkan
nilai-nilai.
dan
birokrasi
membantu
kompromi
demokratis
berminat
pemerintahan
dan secara
baru,
dalam
perbedaan
dan
model
tersebut
perkembangan
ini
akan
organisasi
didesentralisasi
mendistribusikan
dapat
yang
jabatan
dalam
pemerintahan yang sesuai. Sasaran hasil
berangsur-angsur ke arah sasaran hasil.
dari
Model ini sungguh-sungguh menjalankan
adalah
pemerintahan
menguraikan, atau membuat organisasi
secara
demokratis;
4)
administrasi untuk
Model Hubungan antar manusia, model ini
mata-mata
merupakan
penilaian.
birokratis
reaksi klasik
Penekanannya
terhadap dan
model
neo-birokratis.
pada kendali,
struktur,
yang
pemerintahan
baru
mengorganisasi,
berfungsi
memberi
Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Weber sebagai tokoh yang
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
16
memperkenalkan
birokrasi.
Weber
Keempat,
setiap
pejabat
mempunyai
memandang birokrasi rasional atau ideal
kontrak jabatan yang harus dijalankan.
sebagai unsur pokok dalam rasionalisasi
Uraian tugas (job description) masing-
dunia modern, yang baginya jauh lebih
masing pejabat merupakan domain yang
penting
menjadi wewenang dan tanggung jawab
dari
Diantara
seluruh
yang
proses
lain-lain,
sosial. ini
yang harus dijalankan sesuai dengan
mencakup ketepatan dan kejelasan yang
kontrak; Kelima, setiap pejabat diseleksi
dikembangkan dalam prinsip memimpin
atas dasar kualifikasi profesionalitasnya,
organisasi sosial. Menurut Weber dalam
yang idealnya dilakukan melalui ujian
(Miftah Thoha, 2002: 16-17) menyatakan
kompetitif;
Keenam,
birokrasi ideal yang rasional itu singkatnya
mempunyai
gaji
dilakukan
menerima
pensioun
sesuai
berikut: Pertama, individu pejabat secara
tingkatan
hierarki
jabatan
personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh
disandangnya.
Setiap
pejabat
bisa
jabatannya
menjalankan
memutuskan
untuk
keluar
dari
tugas-tugas atau kepentingan individual
pekerjaannya
jabatannya
sesuai
dalam jabatannya untuk keperluan dan
dengan
kepentingan
termasuk
dapat diakhiri dalam keadaan tertentu;
keluarganya; Kedua, jabatan-jabatan itu
Ketujuh, terdapat struktur pengembangan
disusun dalam tingkatan hierarki dari atas
karier
ke
berdasarkan senioritas dan merit sesuao
dengan
proses
cara-cara
manakala
ia
pribadinya
bawah
dan
sebagai
kesamping.
termasuk
dan
keinginannya
yang
setiap
jelas
dan
pejabat
hak
untuk dengan yang
kontraknya
dengan
promosi
Konsekuensinya ada pejabat atasan dan
dengan
bawahan dan ada pula yang menyandang
Kedelapan, setiap pejabat sama sekali
kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih
tidak dibenarkan menjalankan jabatannya
kecil; Ketiga, tugas dan fungsi masing-
dan
masing jabatan dalam hierarki itu secara
kepentingan
spesifik
Kesembilan, setiap pejabat berada di
berbeda
satu
sama
lainnya;
pertimbangan yang objektif;
resources pribadi
intansinya dan
untuk
keluarganya;
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
17
bawah pengendalian dan pengawasan
otoritarian
suatu sistem yang dijalankan secara
kepada egalitarian dan demokrasi.
disiplin.
Kecenderungan
Sejalan dengan konsep birokrasi
menjadi
berorientasi
orientasi
yang
mementingkan aspirasi negara bisa
ideal di atas, penyelenggaraan birokasi
melahirkan
sistem
pemerintah
Indonesia
harus
terjadi
otoritarian. Pendekatan kekuasaan
perubahan
paradigma
menuju
good
yang terkonsentrasi pada satu orang
governance, antara lain:
cenderung
a.
Perubahan paradigma dari orientasi
kepentingan
manajemen
Paradigma
pemerintahan
yang
sarwa negara menjadi berorientasi
banyak
ke
dengan
pasar
(market).
Selama
ini
ditinggalkan
rakyat
Semuanya
pertama
bisa
ditentukan
Kepentingan
oleh
negara
macam
dalam
mengatasi
persoalan
yang
segala timbul.
telah
dan
diganti yang
peranan
rakyat.
Kedaulatan
menjadi dan
dan
pertimbangan utama
jika
menginginkan tatanan pemerintahan
menjadi pertimbangan pertama dan utama
ini
paradigma
kedaulatan
mengutamakan kepentingan negara.
banyak.
semacam
paradigma
negara.
b.
rakyat
mengutamakan
lebih
bersifat
mengabaikan
manajemen pemerintahan mengikuti yang
yang
yang demokratis. c.
Perubahan
paradigma
sentralisasi
kekuasaan
dari menjadi
Orientasi manajemen pemerintahan
desentralisasi kewenangan. Selama
diarahkan kepada pasar. Aspirasi
ini kekuasaan pemerintahan lebih
masyarakat menjadi lebih penting
condong dilakukan secara sentral,
artinya
seperti
untuk
menjadi
bahan
yang
pertimbangan pemerintah.
Kegiatan
Perubahan paradigma dan orientasi
kebijaksanaan
manajemen
pemerintahan
mulai
diuraikan dari
dimuka.
perumusan
dilakukan
secara
yang
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
18
d.
terpusat dan dilakukan oleh aparat
mengetrapkan
pemerintah pusat.
technology
Perubahan
manajemen
pemerintahan
(Lucas,
1996).
Kompetensi inilah yang seharusnya
hanya
banyak
diwujudkan
dalam
menekankan pada batas-batas dan
pendidikan dan pelatihan profesional
aturan yang berlaku untuk satu
bagi pegawai-pegawai pemerintah.
negara
e.
yang
information
tertentu,
mengalami
f.
Perubahan paradigma dari a low
perubahan ke arah boundaryless
trust society ke arah high trust
organization (Ashkenas et al, 1995).
society (Fukuyama, 1995). Di dalam
Seringkali
masyarakat
dikemukakan
bahwa
yang
rendah tingkat
sekarang ini merupakan jamannya
kepercayaannya tidak bakal terjadi
tata manajemen pemerintahan yang
suasana
cenderung dipengaruhi oleh tata
pemerintah
aturan global. Keadaan seperti ini
masyarakat
akan membawa akibat bahwa tata
melahirkan cara-cara kerja yang
aturan yang hanya menekankan
tidak demokratis, membatasi ruang
pada aturan nasional saja kurang
gerak, menjauhkan birokrasi dari
menguntungkan dalam percaturan
interaksi dengan masyarakat, dan
global.
membelenggu
Perubahan
dari
paradigma
demokrasi. yang
Birokrasi
hidup
seperti
dalam
ini,
organisasi
akan
dengan
dari
serangkaian aturan-aturan birokrasi.
tatanan administrasi negara yang
Sebaliknya paradigma baru yang
berorientasi
menekankan terhadap kepercayaan
pada
paperwork
menjadi tatanan administrasi negara
sehingga
melahirkan
yang paperless (Osborn, 1992). Tata
masyarakat
yang
birokrasi pemerintahan seperti ini
kepercayaannya
membutuhkan kompetensi sumber
membuat birokrasi lebih demokratis.
daya aparatur yang memahami dan
Birokrasi
seperti
suatu
tinggi akan
tingkat mampu
ini
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
akan
19
menciptakan suasana kerja yang
promosi secara terus-menerus doktrin-
lebih fleksibel dan berbasiskan pada
doktrin
orientasi kelompok kerja dengan
berkembang.
lebih memberikan tanggung jawab
mengalihkan bentuk pelayanan yang
yang besar pada tataran organisasi
selama ini ditangani oleh pemerintah
yang
dipindahkan
paling
pemerintah
bawah.
Birokrasi
seperti
ini
akan
NPM
swasta.
di
negara-negara
Doktrin
ke
tangan
Doktrin
privatisasi,
agen-agen
debirokratisasi,
memperlakukan para pegawainya
diyakini memiliki keunggulan karena
sebagai orang dewasa yang bisa
lebih menjanjikan peningkatan kinerja
dipercaya
untuk
dibandingkan
konstribusi
pelayanan
memberikan kepada
masyarakat.
dengan
doktrin
administrasi publik klasik. 3. Pemerintah Indonesia mulai mengenal Reinventing Government sejak akhir
E. Penutup
tahun 1990-an. Implementasi yang
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik
beberapa
pemikiran
sebagai
paling nyata adalah pemberlakuan sistem
pemerintahan
yang
kesimpulan tentang administrasi public,
desentralistis melalui Undang-Undang
antara lain:
Nomor
1. Pelaksanaan
reformasi
administrasi
22
Tahun
1999
Pemerintahan Daerah yang kemudian
publik makin nyata di berbagai negara
diubah
termasuk
Nomor 32 Tahun 2004.
Indonesia.
Reformasi
administrasi publik sangat diperlukan
tentang
dengan
Undang-Undang
4. Demokratisasi
dalam
karena tantangan terhadap prinsip-
penyelenggaraan pemerintahan akan
prinsip administrasi klasik semakin
terlaksana
berat.
pemerintahan sudah terjadi paradigma
2. Keberhasilan NPM di negara-negara maju,
mengakibatkan
terjadinya
ke
arah
Kepercayaan
apabila
high
dalam
trust
society.
masyarakat
terhadap
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
20
pemerintah
sebagai
penyelenggara
Bellone,
Carl.
K.1980.
negara yang sudah meningkat tinggi
Theory
akan menghasilkan terjadinya proses
Administrator.
demokratis, sehingga memungkinkan
Bacou.
terjadinya good governance.
Bryant,
5. Penyelenggaraan administrasi negara di
Indonesia
terlihat
dari
adanya
perubahan dengan sistem konstitusi,
and
C.
The
Negara
New
Boston:
dan
Manajemen
Organization Public
Allyn
White,
and
L.G.
1989.
Pembangunan
untuk
Berkembang.
LP3ES.
Yogyakarta.
pemerintahan, ekonomi, dan politik,
Caiden, G.E. 1991. Administrative Reform
serta paradigma yang melandasinya,
Comes of Ages. Berlin: Water de
yang
Gruyter.
membawa
terhadap
sistem
dampak
proses
Cooper, P.J. 1998. Public Administration
penyelenggaraan negara, khususnya
for The Twenty-first Century. Orlando,
dalam
Florida: Harcourt Brace.
hubungan
dan
tertentu
pemerintah
dan
masyarakat. 6. Diharapkan
Fukuyama, Francis. 2004. State Building, dengan
adanya
perubahan paradigma pemerintah ke arah birokrasi yang ideal, didukung
Governance and World Order in The Twenty First, Profile Books Limited. Kartiwa,
Asep.
2004.
Membangun
aparatur pemerintah yang menjunjung
Birokrasi Pemerintah Daerah yang
tinggi nilai-nilai dan berperilaku positif,
Profesional
adanya komunikasi yang baik antara
Good Governance. UNPAD. Bandung
pemerintah dengan masyarakat, dan
Levine,
C.H.,
Menuju
B.G.
Terwujudnya
Peters
and
ikut berperan di dalamnya, maka good
Thompson.
governance dapat diwujudkan.
Administration: Challenges, Choices, Concequences.
Referensi
1990.
F.J.
Illinois:
Foresman.
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
Public
Scott,
21
LP3ES. 1994. Administrasi Pembangunan. PT. Pustaka. Yogyakarta. Mahfud,
MD.
2000.
Demokrasi
dan
Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi
Politik
dan
Ketatanegaraan.
Kehidupan
Jakarta:
Rineka
Cipta. Nogi, S. Hessel. 2000. Analisis Kebijakan Publik
Kontemporer.
Yogyakarta:
Lukman Offset. Notoatmodjo,
Soekidjo.
Pengembangan
1998.
Sumber
Daya
Manusia. Jakarta: Rineka Cipta. Osborns,
D.
and T. Gaebler.
1992.
Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. New York: Addison Wesley. Riggs,
Fred
W.
1986.
Administrasi
Pembangunan (Batas-batas, Strategi Pembangunan
Kebijakan
dan
Pembaharuan
Administrasi).
CV.
Rajawali. Jakarta.
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
