[65] Wajib Jaga Papua
Tuesday, 06 December 2011 17:08
Papua akan terselamatkan secara komprehensif jika Islam diterapkan secara kaffah.
Potensi Papua melepaskan diri dari Indonesia cukup besar. Ini yang pernah disampaikan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Ryamizard Ryacudu, pada 2008.
Menurutnya, Papua telah memiliki beberapa persyaratan untuk menjadi sebuah negara. Di antaranya mempunyai pemerintahan, wilayah negara, tentara, lagu kebangsaan, bendera, dan pengakuan internasional. “Untuk menjadi sebuah negara merdeka, hanya tinggal deklarasi dan pengakuan internasional saja,” kata Ryamizard.
Kini para aktivis pro kemerdekaan Papua sedang membangun propaganda di dunia internasional melalui jalur diplomasi. Mereka kembali mengungkit-ungkit Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang menandai bersatunya Papua ke Indonesia.
Namun di mata pemerintah, aksi mereka dianggap tak terlalu penting. Bahkan, menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, keinginan OPM untuk referendum, tidak mendapat tanggapan oleh mayoritas rakyat Papua.
“Organisasi mereka itu kecil. Kegiatan mereka hanya ada di beberapa tempat saja,” katanya, Sabtu (13/8), di Seminari Menegah St Petrus Kanisius Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
Ia melihatnya itu sebagai embrio kegiatan separatis di Papua. “Tingkatannya masih kecil. Jadi tidak ada masalah, sudah dapat ditangani,” katanya.
1/5
[65] Wajib Jaga Papua
Tuesday, 06 December 2011 17:08
Untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan separatis itu, lanjutnya, pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain dengan kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD). Tujuannya membantu masyarakat membangun infrastruktur agar kesejahteraan warga lebih baik.
Akar Masalah
Muncul pertanyaan, apakah pendekatan keamanan itu akan sukses? Soalnya hal yang sama telah berlangsung, bahkan sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia. Hasilnya, bukannya tambah terintegrasi, malah kian terdisintegrasi.
Persoalannya adalah sistem kapitalisme yang diterapkan di Papua. Kekayaan alam daerah itu diserahkan kepada swasta, asing lagi. Di pihak lain, pemerintah gagal mendistribusikan hasil kekayaan alam itu kepada masyarakat Papua. Inilah yang memunculkan kezaliman dan ketidakadilan di tengah masyarakat.
Hal yang sama pun terjadi di daerah lain di Indonesia yang kaya sumber daya alam seperti di Cepu, Aceh, Riau, NTB, dll. Kebijakan pengelolaan perekonomian yang kapitalistis menjadi sumber bencana.
Maka kemerdekaan bukanlah solusi, apalagi jika kemerdekaan itu atas bantuan asing. Kemerdekaan tidak serta merta mengakhiri keberadaan perusahaan multinasional di sana. Malah, bisa dipastikan, dengan merdeka Papua justru makin menjadi jarahan pihak asing. Penjarahan kekayaan bumi Papua akan merajalela.
Islam Solusi Total Papua
Masalah ketimpangan seperti dialami Papua sebenarnya bukan khas Papua. Daerah lain juga sama. Masalah ini tak pernah bisa tuntas dengan sistem kapitalisme yang diterapkan sekarangi.
2/5
[65] Wajib Jaga Papua
Tuesday, 06 December 2011 17:08
Lalu dengan apa bisa diselesaikan? Hanya dengan Islam, yakni penerapan Islam secara total. Kebijakan Islam dalam hal pengelolaan sumber daya alam sangat jelas dan tegas.
Emas di Papua adalah milik seluruh rakyat tanpa kecuali. Kekayaan itu tidak boleh dikuasakan atau diserahkan kepada swasta apalagi swasta asing. Kekayaan itu tanggung jawab negara untuk mengelolanya. Hasil seluruhnya wajib dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk berbagai pelayanan kepada rakyat. Dalam masalah Papua, negara mengambil alih pengelolaan tambang emas Freeport. Bisa dibayangkan, berapa hasil yang didapatkan negara dari tambang tersebut?
Hal lain, Islam memiliki karakteristik untuk memanusiakan manusia. Islam akan membangun manusia-manusia Papua dan tidak membiarkannya terbelakang serta menjadi obyek tontonan manusia lainnya. Intinya Islam pasti akan memuliakan manusia Papua seluruhnya, entah apapun agamanya.
Di pihak lain, sistem Islam akan menjaga Papua dari jarahan orang-orang asing serta melindungi mereka dari tipu daya penjajahan model baru. Semua itu dilaksanakan semata-mata karena tanggung jawab negara sesuai syariat Islam.
Dalam hal perlakuan kepada rakyat, Islam mewajibkan berlaku adil kepada seluruh rakyat bahkan kepada semua manusia. Sistem Islam melarang adanya diskriminasi atas dasar suku, etnis, bangsa, ras, warna kulit, agama, kelompok dan sebagainya dalam hal pemberian pelayanan dan apa yang menjadi hak-hak rakyat. Islam pun mengharamkan cara pandang, tolok ukur dan kriteria atas dasar suku bangsa, etnis, ras, warna kulit dan cara pandang serta tolok ukur sektarian lainnya.
Pemerintahan berdasarkan Islam memelihara urusan umat sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai pelayan rakyat. Inilah yang akan menjadikan birokrasi bersih dan bebas dari segala bentuk penyelewengan kekuasaan. Bersamaan dengan itu, Islam membuka ruang selebar-lebarnya bagi rakyat untuk mengawasi dan mengoreksi penguasa dalam menjalankan amanah kekuasaan. Mereka bisa mengadukan penguasa/birokrat ke Mahkamah Madzalim atas kezaliman dan ketidakadilan yang dialaminya.
Dengan sistem tersebut, keadilan yang didambakan rakyat Papua bisa terpenuhi. Rakyat
3/5
[65] Wajib Jaga Papua
Tuesday, 06 December 2011 17:08
Papua akan mulia, terbebas dari eksploitasi baik oleh bangsa sendiri maupun bangsa asing, keamanan terjamin, kesejahteraan terwujud, pendidikan dan kesehatan gratis, serta berperadaban.
Semua itu hanya bisa terwujud dengan penerapan Islam secara kaffah dalam naungan khilafah. Jika tidak, nasibnya bisa diibaratkan seperti pepatah: keluar mulut harimau masuk ke mulut buaya. []Mujiyanto
HT Konsisten Tolak Disintegrasi Mungkin satu-satunya gerakan dakwah di dunia saat ini yang konsisten menentang disintegrasi negeri-negeri Muslim hanyalah Hizbut Tahrir (HT). Negeri-negeri Muslim tidak boleh dipecah belah dengan alasan apapun. Justru yang harus diperjuangkan adalah menyatukan kembali negeri-negeri Muslim tersebut seperti semula ketika ada kekhilafahan Islam.
HT memandang, apa yang disebut hak menentukan nasib sendiri adalah tipu daya Barat untuk memecah-belah negeri kaum Muslim. Tak heran, HT Indonesia menentang keras pemisahan Timor Timur dari Indonesia pada 1999 silam di saat bangsa Indonesia lainnya justru mengakui kemerdekaan Timtim.
Saat Sudan Selatan ingin merdeka dari Sudan, HT Sudan pun menentang rencana itu. Tapi upaya Barat lebih kuat sehingga kemerdekaan Sudan Selatan atas nama menentukan nasib sendiri terwujud. Belum sempat menikmati kemerdekaan, Barat dan Israel telah bercokol di negeri baru itu untuk mengendalikan pemerintahan di sana. Inilah yang sudah diprediksi HT jauh hari sebelumnya bahwa kemerdekaan Sudan Selatan hanyalah skenario Barat untuk menjajah negeri itu.
HT juga getol menentang segala jenis intervensi asing ke negeri-negeri Islam seperti yang terjadi akhir-akhir ini di kawasan Timur Tengah. HT mengingatkan, masuknya asing ke negeri Islam sama dengan penjajahan sehingga tak bisa ditoleransi, meski penguasa negeri itu zalim. Menurut HT, kezaliman penguasa harus dihentikan sendiri oleh kaum Muslim dan mencegah penjajah masuk.
Makanya HT menyatakan Israel adalah negara ilegal yang berdiri di atas tanah kaum Muslimin.
4/5
[65] Wajib Jaga Papua
Tuesday, 06 December 2011 17:08
Israel adalah penjajah sehingga harus hengkang dari bumi Palestina. HT tidak setuju adanya penyelesaian damai dalam masalah ini seperti yang diskenariokan Barat yakni dua negara berdampingan, Palestina dan Israel. Dalam pandangan HT, tidak ada hak sama sekali Israel di sana. Solusinya cuma satu, Israel harus diusir dan Palestina dikembalikan ke pangkuan kaum Muslimin.
Begitu juga dengan Papua, negeri burung Cenderawsih ini merupakan negeri kaum Muslim. Sehingga haram hukumnya untuk melepaskannya dari negeri Muslim yang lebih besar, Indonesia.
Nu Waar adalah nama pertama pulau paling timur di wilayah Indonesia. Di pulau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Papua ini ternyata memiliki sejarah perkembangan Islam sejak abad ke-12. Nama Nu Waar (cahaya) diberikan oleh pedagang Muslim dari Gujarat yang datang saat itu, karena matahari terbit lebih dahulu di sana di banding Nusantara. Tepatnya, Islam masuk pada 17 Juli 1214, sedangkan Kristen baru masuk ke Nuu Waar sekitar abad ke-18 seiring dengan penjajahan Belanda di negeri kaum Muslim tersebut. Awal abad pertama dakwah Islam di kawasan ini, sejumlah daerah seperti Waigeo, Misool, Waigama, Kerajaan Salawati, Kerajaan Fatagar dan Kerajaan Raja Ampat dan daerah-daerah di semenanjung Onin di Kabupaten Fak-Fak telah memeluk Islam dan memiliki kekuasaan dalam arti sebenarnya.
Di kala itu mereka telah dapat mengatur tata hukum dan kemasyarakatan berlandaskan ketentuan hukum Islam seperti terkait dengan pernikahan, pembagian hak waris, shalat dan penyelenggaraan jenazah.(lihat buku "Islam atau Kristen Agama Orang Irian? Pustaka Dai, hal. 155).[] emje
5/5
