0
JURNAL
PELAKSANAAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PADANG (STUDI PUTUSAN NO. 0892/PDT.G/2014/PA.PDG)
Oleh :
ARMIDAR NPM. 110005600087
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG
2015
i
PELAKSANAAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PADANG (STUDI PUTUSAN NO. 0892/PDT.G/2014/PA.PDG) ABSTRAK Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 39 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dalam sidang pengadilan , biasanya hakim pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat berceraidengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal, hal ini menarik dilakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimanakah pelaksanaan perceraian dalam perkawinan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kelas I A Padang dan apa saja kendala dalam pelaksanaan sidang perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kelas I A Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis empris. Dari penelitian diperoleh hasil kajiannya, bahwa pada dasarnya perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan, namun perceraian dilakukan melalui proses dan dengan adanya putusan pengadilan, demikian juga halnya PNS yang memutuskan perkawinan dengan perceraian. Proses perceraian bagi PNS harus diketahui oleh atasan langsung PNS dilembaga atau instansinya bekerja serta mengajukan izin perceraian yang disertai dengan alasan-alasan yang konkrit serta menurut ketentuan hukum yang berlaku. Perceraian tersebut dapat diajukan oleh suami atau istri karena berbagai alasan yang sesuai dengan ketentuan, artinya perkawinan dapat saja berkahir, bukan karena kematian, namun dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan gugatan.
1
A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah. Kelangsungan hidup suatu perkawinan secara idealnya tidak dapat dilepaskan dari kerangka dasar keberadaan perkawinan itu sendiri, sekaligus sebagai tujuan dari perkawinan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkan dengan Undang-undang Perkawinan); bahwa ;Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Dalam realitanya, hubungan suami istri yang dilandasi ikatan yang sacral dan fundamental tersebut di atas, tidak semuanya berhasil, hal ini disebabkan adanya permasalahan yakni terjadinya ketidakharmonisan antara suami istri tersebut, diantaranya adanya sikap saling menyalahkan, egoisme, kondisi ekonomi untuk kebutuhan keluarga yang sudah tidak mencukupi, kecemburuan dan perselingkuhan, menang sendiri, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain yang terancam runtuhnya rumah, sehingga berakibat putusnya perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditentukan 3 (tiga) hal penyebab putusnya perkwinan : 1) Kematian. Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebakan salah satu pihak yaitu suami dan istri meninggal dunia. 2) Perceraian. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal yaitu : a. Talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. b. Berdasarkan gugatan perceraian yaitu perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak, khususnya istri ke pengadilan. 3) Keputusan Pengadilan. Berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 110 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke Pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut : 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturutberturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
2
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 7) Suami melanggar Ta’lik Talak. 8) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Adapun alasan-alasan yang lain yaitu: 1) Karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, yaitu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang diperlukan bagi kehidupannya. Jika istri tidak bisa menerima keadaan ini, maka dia bisa meminta kepada sang suami untuk menceraikannya, sementara istri benarbenar tidak sanggup menerimanya, pengadilan yang menceraikannya. 2) Karena suami bertindak kasar, misalnya suka memukul, untuk melindungi kepentingan dan keselamatan istri, atas permintaan yang bersangkutan pengadilan berhak menceraikannya. 3) Karena kepergian suami dalam waktu yang relative lama, tidak pernah ada dirumah, bahkan imam Malik tidak membedakan apakah kepergian itu demi mencari ilmu, bisnis, atau karena alasan lain. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu dan merasa dirugikan, pengadilan yang menceraikannya. Berapa ukuran lama masing-masing masyarakat atau Negara bisa membuat batasan sendiri melalui undang-undang. 4) Suami dalam status tahanan atau dalam kurungan. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu, maka secara hukum, ia bisa mengajukan masalahnya kepengadilan untuk diceraikan. Dari ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa perceraian pada dasarnya merupakan salah satu faktor atau penyebab putusnya perkawinan yang dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan. Menurut K.Wantjik Saleh, bahwa dalam sidang pengadilan, biasanya hakim pengadilan yang bersangkutan, berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat bercerai tadi dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.1 Perceraian akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap suami ataupun istri yang ditinggalkan, anak maupun terhadap harta benda dalam perkawinan. Akibat hukum tersebut, maka yang menjadi persengketaan bagi para pihak adalah mengenai harta benda dalam perkawinan yang berwujud harta bersama, hak asuh anak dan biaya kebutuhan anak-anak dan hidup 1
K. Wantjik Saleh, 1980, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 40-43.
3
mantan istri, sehingga dimungkinkan salah satu pihak memerlukan perlindungan hukum dan kepastian hukumnya dalam arti hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan itu sendiri.2 Menurut David Tobing, pada umumnya perceraian dalam gugat cerai yang berakhir dengan perceraian tersebut kebanyakan yang terjadi adalah, mereka hanya mementingkan ego sesaat tanpa memperhatikan hak-hak terhadap anak, walaupun hal itu disebabkan berbagai fakto atau penyebab terjadinya perceraian tersebut. 3 Berdasarkan uraian diatas, hal inilah yang menjadi latar belakang sekaligus menarik pembahasan lanjutan dalam bentuk artikel jurnal yang pada intinya beranjak dari hasil penelitian dari skripsi yang telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada ujian komprehensif Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang dengan judul “Perceraian Perkawinan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kelas I A Padang”. 2. Perumusan Masalah Berdasarkan Latarbelakang masalah diatas, permasalhan penelitiannya adalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kelas I A Padang (Studi Putusan No. 0892/PDT,G/2014/PA.PGD) ?. 2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan sidang perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kelas I A Padang (Studi Putusan No. 0892/PDT,G/2014/PA.PGD) ?. 3. Metode Penelitian. Penelitian ini adalah yuridis empiris pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sedangkan tekn ik pengumpulan data yang digunakan melalui teknik observasi dan teknik wawancara. Sedangkan analisa data yang diperoleh, melalui teknik analisis kualitatif, yang dilakukan secara raksional dengan menggunakan data-data diperoleh. B. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kelas I A Padang(Studi Putusan No. 0892/PDT,G/2014/ PA.PGD) Secara ideal sebuah perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup. Artinya perceraian baru terjadi apabila salah seorang dari suami atau istri tersebut meninggal dunia. Akan tetapi tidak selamanya pasangan suami istri akan mengalami kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diajarkan di dalam Islam. Karena pastinya dalam kehidupan suatu rumah tangga mungkin saja terjadi konflik yang sangat tajam 2
3
Ibid. DavidTobing,Triunnew.com.http://www.tribunnews.com/regional/2014/01/12/pers
elingkuhan-marak-perceraian-di-kalangan-pns-pekanbaru-meningkat
4
sehingga terjadi krisis hubungan suami istri, yang disebabkan karena percekcokan yang terus menerus dan karena itu tidak mungkin diharapkan mereka akan hidup rukun sebagaimana biasanya. Tidak ada seorangpun ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian, apalagi jika dari perkawinan itu telah dikaruniai anak. Walaupun demikian ada kalanya sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat lagi diteruskan sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami isteri. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Untuk melakukan perceraian salah satu dari pihak suami atau isteri mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke Pengadilan seperti dalam gugatan perdata kasus perceraian PNS Putusan No. 0892/PDT,G/2014/PA.PGD). Dalam hal ini Pengadilan yang dituju adalah Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam. Tentunya hal ini berkaitan dengan domisili hukum, maka berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa : (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Majelis Hakim Pengadilan yang berwenang akan mengabulkan permohonan atau gugatan cerai setelah diperiksa ternyata terdapat alasan yang cukup kuat untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan. Dengan
5
telah bercerainya pasangan suami isteri, maka berakibat terhadap tiga hal, pertama putusnya ikatan suami isteri, kedua harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk harta bersama, dan ketiga pemeliharaan anak harus diserahkan kepada salah seorang dari ayah atau ibu.4 Proses yang harus dilakukan jika suami atau istri mengajukan permohonan untuk bercerai melalui pengadilan Agama. Khusus bagi PNS untuk dapat melakukan perceraian, Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai harus memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat yang berwenang untuk itu yakni atasan PNS yang bersangkutan. Surat permintaan izin perceraian diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki. Permintaan izin perceraian harus dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan pembuktian mengenai alasan-alasan untuk melakukan perceraian.5 Kewajiban Atasan, setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian harus berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang hendak bercerai tersebut. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan permintaan izin perceraian tersebut kepada pejabat melalui saluran hirarki dengan disertai pertimbangan tertulis. Dalam surat pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan keadaan obyektif suami isteri tersebut dan memuat saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat untuk mengambil keputusan. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian, wajib menyampaikannya kepada pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin perceraian. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin perceraian tersebut. Kewajiban Pejabat Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang akan bercerai dengan cara memanggil mereka, baik bersama-sama maupun sendirisendiri. Apabila tempat suami isteri yang bersangkutan jauh dari kedudukan pejabat, maka pejabat dapat menginstruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk melakukan usaha merukunkan suami isteri itu. Apabila dipandang perlu pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isteri yang bersangkutan. Apabila usaha merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan tidak berhasil, maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin perceraian. Dalam mengambil keputusan pejabat mempertimbangkan dengan seksama, alasan-alasan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin perceraian, pertimbangan atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri tersebut. 4
Wawancara dengan Drs.H.Zainal Arifin, SH, Hakim Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Padang, hari Senin, tanggal 6 Juli 2015. 5 Wawancara dengan Edison, SH, Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Padang, hari Senin, tanggal 6 Juli 2015.
6
Permintaan izin untuk bercerai diberikan, apabila : a. Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya, Alasan yang dikemukakan benar/sah b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal yang sehat. 6 Penolakan atau pemberian izin untuk melakukan perceraian dinyatakan dengan surat keputusan pejabat. Pegawai Negeri Sipil menerima gugatan cerai, melaporkan adanya gugatan perceraian tersebut kepada pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 6 (enam ) hari setelah menerima surat gugatan percerai. Atasan dan pejabat yang menerima laporan gugatan perceraian berusaha merukunkan kembali suami istri yang hendak bercerai tersebut. Apabila usaha untuk merukunkan kembali suami istri tidak berhasil, maka pejabat mengeluarkan surat keterangan untuk melakukan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menerima surat izin cerai atau surat keterangan untuk melakukan perceraian, apabila telah melakukan perceraian wajib melaporkan perceraian tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian tersebut. Dalam pelaksanaan perceraian dengan adanya gugat cerai oleh istri di Pengadilan Agama, maka langkah-langkah yang harus dilakukan penggugat (istri) atau kuasanya sebagaimana dalam putusan perkara No. 0892/PDT,G/2014/PA.PGD. 7 1. Pertama a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989); b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989); c. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat. 2. Kedua a. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah; b. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974); 6
Wawancara dengan Drs.H.Zainal Arifin, SH, Hakim Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Padang, hari Senin, tanggal 6 Juli 2015
7
Wawancara dengan Edison, SH, Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Padang, hari Senin, tanggal 6 Juli 2015.
7
c. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989); d. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’aah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989). e. Permohonan tersebut memuat : 1) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum; 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). f. Gugatan : Gugatan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989). g. Pembayaran : Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg). h. Kehadiran : Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg). 3. Proses Penyelesaian Perkara : a. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah. b. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk menghadiri persidangan. c. Tahapan persidangan : 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989); 2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003); 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);
8
Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut : a. Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah tersebut; b. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah tersebut; c. Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru. 5) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan agama/mahkamah syar’iah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak. Menurut panitera PA, setelah pendaftaran dilakukan, selanjutnya kasus perceraian dengan nomor perkara 0892/pdt.g/2014/P.A.Pdg pada tanggal 26 November 2014, disidangkan maksimal 15 hari dan minimal 10 hari, tergantung banyaknya perkara. Sidang dimulai jam 09.00 sampai selesai. Jalannya sidang, Hakim terdiri dari tiga orang yaitu Ketua Majlis (Hakim Ketua) yakni bapak Drs. H. Zainal Arifin, SH, dan dua orang Hakim Anggota yakni bapak Drs. Alwi, SH, dan Drs. Suhaimi, serta dibantu oleh seorang Panitera yakni Edison, SH. 8 Menurut Edison, SH, bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Wakil Panitera/Panitera Muda Perdata, Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan mengeluarkan dan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. Selanjutnya disampaikan kepada Majlis Hakim tersebut oleh Wakil Panitera/ Panitera Muda Perdata (mengikuti sidang di Pengadilan Agama Kelas I A Padang.Daftar perkara dari setiap Majlis Hakim yang akan bersidang ditempelkan atau ditulis pada papan pengumuman, lengkap dengan waktu dan jam-jam persidangan. Jurusita pengganti yang bertugas diruang sidang memeriksa apakah para pihak telah hadir atau belum. 9 Setelah kedua belah pihak datang diadakan perdamaian oleh Ketua Majlis, hal ini juga dikatakan oleh para Hakim pada waktu sidang. Apabila tidak datang maka tidak diadakan perdamaian, namun diteliti surat panggilannya patut atau tidak. Alasan tidak patut karena surat datang kurang dari tiga hari. Jika tidak patut maka sidang ditunda minggu depan dan Tergugat atas permintaan Majlis Hakim akan dipanggil lagi.10 Apabila panggilan secara patut dipenuhi, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat atau dibacakan surat permohonan Pemohon. Setelah 4)
8
Wawancara dengan Edison, SH, Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Padang, hari Senin, tanggal 6 Juli 2015. 9 Wawancara dengan Edison, SH, Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Padang, hari Senin, tanggal 6 Juli 2015. 10 Wawancara dengan Drs.H.Zainal Arifin, SH, Hakim Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Padang, hari Senin, tanggal 6 Juli 2015.
9
dibacakan Majlis Hakim beserta anggotanya bermusyawarah dengan tertutup untuk umum (di dalam ruang sidang). Atas hasil musyawarah Majlis Hakim, selanjutnya Ketua Majlis menyatakan dalam sidang terbuka untuk umum bahwa persidangan ditunda minggu yang akan datang pada hari…., tanggal….., bulan….., dan tahun….., untuk acara pembuktian. Serta kedua belah pihak harap datang untuk dipanggil. Bila termohon tidak datang maka termohon dipanggil lagi untuk persidangan berikutnya. 11 Pembuktian dapat berupa surat (surat nikah), saksi-saksi dengan disumpah dahulu. Bunyi sumpah yaitu “Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan yang benar tiada lain hanya yang sebenarnya (nerangaken keterangan kanti leres kejawi ingkang leres). Selain itu alat bukti sumpah juga dapat dipakai sebagai keyakinan Hakim untuk memperkuat bukti yang sudah ada. Pembuktian diawali dari Penggugat, kemudian Tergugat baru membuktikan apabila diperlukan. Para saksi ditanya identitasnya secara lengkap lalu disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing oleh Ketua Majlis, kemudian diperingatkan agar mereka memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya. Setelah itu salah seorang dari mereka disuruh menunggu di luar sidang untuk menunggu gilirannya, dan saksi yang seorang lagi diperiksa. Jadi pendengaran para saksi dilakukan satu persatu. Untuk pertanyaan kepada para pihak baik Penggugat dan Tergugat (jawabmenjawab) disampaikan oleh Ketua Majlis atau para Hakim Anggota. Apabila saksi Penggugat yang didengar, maka selesai pertanyaan dari pihak Penggugat, diminta tanggapan pihak Tergugat juga diberi waktu untuk memberikan keterangan/ jawaban atas perkara yang dituduhkan. 12 Setelah tahap pembuktian ini selesai Hakim Ketua akan menanyakan pada pihak-pihak apakah masih akan mengajukan sesuatu lagi. Jika salah satu pihak masih akan menambah bukti-bukti lagi, maka Majelis akan menunda persidangan selama seminggu untuk maksud tersebut. Para pihak diberitahukan agar hadir pada hari, dan tanggal yang telah ditetapkan diatas. Jika tidak maka sidang akan ditunda untuk pembacaan putusan. Apabila Majelis Hakim menganggap perlu untuk melaksanakan pemeriksaan setempat, mungkin yang diminta oleh salah satu pihak atau para pihak, atau Majlis Hakim memang menganggap hal itu perlu. Apabila hal itu terjadi, kesemuanya itu akan dicatat dalam berita acara persidangan oleh Panitera Pengganti.13 Setelah berunding dengan Hakim akan menunda persidangan paling lama tiga minggu, untuk putusan, dan para pihak diperintahkan untuk hadir pada waktu yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi. Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya telah diketik rapi oleh Panitera 11
Wawancara dengan Drs.H.Zainal Arifin, SH, Hakim Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Padang, hari Senin, tanggal 6 Juli 2015. 12 Wawancara dengan Edison, SH, Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Padang, hari Senin, tanggal 6 Juli 2015. 13 Wawancara dengan Drs.H.Zainal Arifin, SH, Hakim Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Padang, hari Senin, tanggal 6 Juli 2015.
10
Pengganti dengan dihadiri para pihak. Setelah pembacaan putusan, seperti juga seluruh tahap-tahap pemeriksaan perkara tersebut, harus dicatat dalam berita acara persidangan oleh Panitera Pengganti. 14 Apabila sewaktu putusan itu diucapkan, ada pihak yang tidak hadir, maka Ketua Majlis akan memerintahkan Panitera Pengganti untuk memberitahukan dictum putusan kepada pihak yang tidak hadir itu. Setelah selesai membaca putusan maka Hakim mengetok palu 3x (tiga kali) dan para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan banding apabila tidak puas dengan putusan Hakim. Pernyataan banding ini harus dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai sehari sehabis dijatuhkan putusan. Sejak saat itulah maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT). 15 Hal di atas dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya secara umum alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan istri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI). Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menetukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut’ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak.16 Menurut Drs. H. Zainal Arifin, SH, bahwa Putusan Perceraian selalu diikuti dengan kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anak, karena: a. Dalam gugatan (cerai talak) suami terhadap istri, hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah terhadap istri; b. Gugatan balik disisi istri juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik untuk nafkah anak, iddah dan mut’ah;
14
Wawancara dengan Edison, SH, Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Padang, hari Senin, tanggal 6 Juli 2015. 15 Wawancara dengan Edison, SH, Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Padang, hari Senin, tanggal 6 Juli 2015. 16 Wawancara dengan Drs.H.Zainal Arifin, SH, Hakim Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Padang, hari Senin, tanggal 6 Juli 2015.
11
c. Jika cerai gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak. 17 Dalam pada itu, pembagian gaji akibat perceraian, apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sepertiga gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan sepertiga gajinya untuk anak-anaknya. Apabila pernikahan mereka tidak dikaruniai anak, maka setengah dari gajinya diserahkan kepada isterinya. Apabila perceraian terjadi atas kehendak suami isteri, maka pembagian gaji dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bercerai. Bekas isteri berhak atas bagian gaji walaupun perceraian terjadi atas kehendak isteri (Pegawai Negeri Sipil pria menjadi pihak tergugat) apabila alasan perceraian tersebut adalah karena dimadu, atau karena Pegawai Negeri Sipil pria melakukan zina, melakukan kekejaman atau penganiayaan, menjadi pemabok/ pemadat/penjudi, atau meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun atau lebih tanpa alasan yang sah. 18 Pembagian gaji seperti tersebut diatas tidak harus dilaksanakan apabila alasan perceraian karena pihak isteri melakukan zina, melakukan kekejaman atau penganiayaan, menjadi pemabok/pemadat/ penjudi, dan atau meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun atau lebih tanpa alasan yang sah. Apabila bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi, maka pembagian gaji dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi. 19 Agar supaya pembagian gaji seperti tersebut benar-benar dilaksanakan, maka pejabat wajib mengatur tata cara penyerahan bagian gaji kepada masing-masing pihak yang berhak melalui saluran dinas. Pegawai Negeri Sipil pria yang menolak melakukan pembagian gaji menurut ketentuan yang berlaku dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2. Kendala dalam Proses Perceraian PNS di Pengadilan Agama Kelas I A Padang Keberadaan suatu perkawinan, dalam perkawinan tersebut melahirkan hak, demikian juga kewajiban yang ditentukan oleh hukum terhadap suami dan istri. Artinya, hak dan kewajiban tersebut pada dasarnya wujud adanya perlindungan hukum dan penegakan hukum yang diberikan oleh hukum itu sendiri ditengah-tengah masyarakat. Perceraian yang telah diputuskan tidak saja mendatang kepastian hukum bagi suami atau istri, namun juga bagi anak17
Wawancara dengan Drs.H.Zainal Arifin, SH, Hakim Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Padang, hari Senin, tanggal 6 Juli 2015. 18 Wawancara dengan Drs.H.Zainal Arifin, SH, Hakim Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Padang, hari Senin, tanggal 6 Juli 2015. 19 Wawancara dengan Drs.H.Zainal Arifin, SH, Hakim Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Padang, hari Senin, tanggal 6 Juli 2015.
12
anak yang dilahirkan, harus mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas hak-haknya, walaupun dalam pelaksanaan proses peradilan terhadap kasus perceraian tersebut terjadinya berbagai kendala. Menurut Bapak Zainal Arifin, bahwa proses peradilan perceraian pada prinsipnya sama saja dengan peradilan biasa dan berlaku hukum acara perdata biasa, namun disebakan permasalahan ini terkadang masalah keluarga yang sangat sensitif, maka dalam pelaksanaannya walaupun sidang dibuka dan terbuka untuk umum, akan tetapi jumlah yang dapat hadir adalah sangat terbatas bagi kalangan keluarga dekat, apalagi yang dibicarakan adalah hal yang sangat sensitif, sehingga terkadang menimbulkan emosi bagi kedua belah pihak. Kendala utama dalam proses peradilan, disamping disebabkan lamanya izin yang dikeluarkan instansi suami yang mengakibatkan proses peradilan belum dapat dilaksanakan, juga disebabkan para pihak setelah mendaftarkan perkara dan penentuan hari sidang, tidak menghadiri sidang serta cenderung diwakilikan kepada kuasa hukum. Hal ini mengakibatkan usaha perdamaian sebagai agenda yang telah ditentukan tidak bisa dilakukan, sehingga sidang perkara perceraian tersebut berlanjut ke pemeriksaan peradilan yang akhirnya hakim memutuskan perkara dan lebih cenderung mengabulkan tuntutan suami yang akan menceraikan istrinya, walaupun anak-anak pasangan yang akan bercerai tersebut sangat menentang perceraian kedua orang tua mereka.20 Disamping hal di atas, kendala lain yang menyebabkan terkendalanya proses peradilan perceraian, juga disebabkan keterangan saksi yang berkeberatan menghadiri sidang, karena mereka masih mengingkan pasangan suami istri tersebut tidak bercerai. Hal ini juga menyebabkan hakim terus melakukan penundaan sidang, demikian juga halnya dengan ruangan yang sangat terbatas jumlahnya, sedangkan perkara perceraian yang didaftarkan dari tahun ketahun cenderung meningkat, sehingga ruang yang ada tersebut tetap dimanfaatkan namun mempengaruhi percepatan penyelesaian perkara perceraian dan perkara lainnya yang terdaftar di Pengadilan Agama. Demikian juga dengan jumlah hakim yang ada, masih jauh dari mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang akan diselesaikan proses sidangkan, sehingga hal ini juga menjadi kendala dalam penyelesaian putusan. Hal ini jelas akan menunda sidang kesidang berikutnya dengan melihat alokasi ruangan dan jumlah hakim yang ada, di mana untuk tahun 2014/2015 jumlah perkara perceraian yang telah terdaftar berjumlah 68 kasus, sebagian ada yang sedang berjalan dan sebagian lagi dalam tahap pemeriksaan berkas dan penentuan jadwal sidang.21
20
Wawancara dengan Drs.H.Zainal Arifin, SH, Hakim Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Padang, hari Senin, tanggal 6 Juli 2015. 21 Wawancara dengan Edison, SH, Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Padang, hari Senin, tanggal 6 Juli 2015.
13
C. KESIMPULAN 1. Pelaksanaan perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I A Padang, pada dasarnya sama saja dengan proses perceraian bagi masyarakat umumnya, namun khusus bagi PNS sebelum perceraian di daftarkan ke pengadilan, terlebih dahulu pihak yang mendaftarkan perkara perceraian, terutama suami harus mendapat izin untuk melakukan perceraian yang disertai dengan alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa adanya izin, maka proses pendaftaran tidak dapat dilakukan, kecuali perceraian tersebut disebabkan istri yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Proses yang ada, dimulai dengan adanya pendaftaran perkara, kemudian diikuti dengan sidang yang terlebih dahulu adanya tawaran perdamaian oleh hakim, selanjutnya jika tidak dapat dilakukan atau diterima, maka hakim melanjutkan persidangan, memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan perkara, baik menerima atau menolak. Jika Hakim menerima talak yang diajukan sebagai tuntutan perceraian dari suami sebagai PNS, maka hal itu tidak saja mempunyai dampak atas hubungan perkawinan dan keluarga, seperti anak-anak, namun juga terhadap penghasilan PNS. Artinya, bahwa proses perceraian bagi PNS, agak dipersulit, hal mengingat PNS adalah pegawai negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyakarakat, demikian juga dampak negatif dari adanya perceraian tersebut. 2. Kendala dalam proses pengadilan dalam perceraian bagi PNS, tidak saja berasal dari pengadilan sendiri, seperti penentuan jadwal sidang yang cukup padat, karena untuk 2 tahun terakhir khasus perceraian yang di proses di Pengadilan Kelas I A Padang berjumlah 68 kasus, sehingga hal ini mempengaruhi penetapan hari sidang dan terkadang terjadi penundaan hari sidang. Demikian juga dalam kelengkapan dokumen yang harus dimiliki oleh suami yang mendaftarkan perceraiannya. Hal ini juga ditambah dengan ketidak hadiran salah satu pihak, sehingga usaha hakim untuk mendamaikan suami istri yang bercerai sulit diwujudkan, dalam arti peradilan atas perceraian terus dilanjutkan dengan putusan perceraian.
14
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Abdullah Faisal, 2012, Hukum Kepegawaian Indonesia, Pusat kajian Politik, Demokrasi dan Perubahan Sosial (PuKAP), Jakarta. Ahmad Ghufron, 1991, Hukum Kepegawaian DiIndonesia, Rineka Cipta, Jakarta. Amir Syarifuddin. 2009, Hukum Perkawinanan Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Abdul Jumali, 1986, Pernikahan Adalah Ikatan Lahir Batin Antara Pria Dan Wanita Untuk Melanjutkan Keturunan, Permata, Jakarta; Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, Hukum Perkawinan, Alumni, Bandung; Dahlan, Abdul Azis. 1996, Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta. Djaja, S Meliala. 2006, Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa Aulia, Bandung. Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum agama, Mandar Maju, Bandung; K.Wantjik Saleh, 1980, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta; Mulyadi, 2008, Hukum Perkawinan Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang; R.Subekti, 1993, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta; Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990; Sri Hartini, 2010, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Saifuddin ASM, 1994, Bahtera Perkawinan. Citra Karya Utama, Bandung. Soerjono Soekanto, 1992, Sosiologi Suatu Penganta, Grafika,Jakarta.
15
B. Peraturan Perundang-undangan KUHPerdata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
