Paparan teknis ini membahas: Perlidungan Sosial bagi Semua. Tema-tema lain dalam seri paparan teknis singkat meliputi:

Dalam mempersiapkan masukan ILO kepada Komite Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 12 seri paparan teknis singkat (Technical Briefing Notes-TBNs) telah disusun untuk memenuhi dua tujuan. Pertama, sebagai dokumen latar belakang tentang persoalan dan pilihan-pilihan kebijakan kunci yang sangat penting bagi pengentasan kemiskinan. Dan kedua, sebagai pondasi dalam penyusunan laporan komprehensif: "Terbebas dari Kemiskinan: Masukan ILO atas PRSP Indonesia". Paparan teknis ini membahas: Perlidungan Sosial bagi Semua. Tema-tema lain dalam seri paparan teknis singkat meliputi: •

Dimensi Ketenagakerjaan dalam Kebijakan Makro dan Sektoral

•

Desentralisasi dan Pekerjaan Mengaitkannya dengan MDGs;

•

Penciptaan Pekerjaan dan Pengembangan Usaha (Usaha Kecil, Menengah dan Ekonomi Lokal);

•

Lapangan Kerja bagi Kaum Muda: Jalan Setapak dari Sekolah menuju Pekerjaan;

•

Pembangunan Pedesaan: Akses, Ketenagakerjaan dan Peluang Meraih Pendapatan;

•

Pengembangan Keterampilan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kehidupan yang Berkelanjutan;

•

Mempromosikan Deklarasi ILO mengenai Prinsipprinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja;

•

Menghapuskan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak;

•

Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik di Pasar Kerja dengan memperkuat Tripartisme dan Dialog Sosial;

•

Migrasi: Peluang dan Tantangan bagi Pengentasan Kemiskinan.

•

Jender dan Kemiskinan

yang

Layak:

Hak Cipta © Kantor Perburuhan Internasional 2004 Pertama terbit tahun 2004 Publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi Hak Cipta Dunia (Universal Copyright Convention ). Walaupun begitu, kutipan singkat yang diambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar menyebutkan sumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, surat lamaran harus dialamatkan kepada Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH 1211 Geneva 22, Switzerland. Kantor Perburuhan Internasional akan menyambut baik lamaran tersebut. _______________________________________________________________________________ ILO Seri Rekomendasi Kebijakan: Kerja Layak dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 2004 ISBN 92 2 015540 0 _______________________________________________________________________________ Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional (International Labour Office) mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas batas negara tersebut. Dalam publikasi publikasi ILO sebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut. Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan, produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional. Publikasi publikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur penyalur buku utama atau melalui kantor kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH 1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta dengan alamat Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma cuma pada alamat tersebut, atau melalui e mail:[email protected] ; [email protected]. Kunjungi website kami:www.ilo.org/publns ; www.un.or.id/ilo, www.ilo-jakarta.or.id Dicetak di Jakarta, Indonesia

PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI SEMUA

1

Program perlindungan sosial yang efektif merupakan elemen penting dalam strategi pengentasan kemiskinan. Tujuan utama dari sebagian besar skim jaminan sosial adalah menyediakan akses ke pelayanan kesehatan dan jaminan pendapatan, yaitu pendapatan minimum bagi mereka yang membutuhkan dan pendapatan pengganti yang wajar bagi mereka yang telah memberikan kontribusi sesuai tingkat pendapatan mereka. Jaminan sosial juga merupakan faktor penting dalam rangka memelihara dan menjaga permintaan dan kepercayaan dunia usaha.

Pendahuluan

Berikut ini definisi berbagai istilah yang digunakan dalam tulisan ini.

Istilah-istilah perlindungan sosial

Jaminan Sosial menggambarkan semua program sosial untuk pengentasan kemiskinan. Jaminan Sosial dikenal sejak Konferensi ILO tahun 1952 ketika standar-standar Jaminan Sosial mulai diterapkan. Jaminan tersebut mencakup Asuransi Sosial (di mana pekerja dan pengusaha membentuk asuransi untuk kejadian-kejadian tertentu), dan B a n t u a n S o s i a l ( b i a s a n y a disponsori oleh pemerintah, bukan berupa iuran, dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar bukan kebutuhan/keperluan darurat). Jaring Pengaman Sosial berkaitan dengan kebijakan-kebijakan jangka pendek untuk mengantisipasi perubahan-perubahan struktural dan ekonomi seperti transisi dari

Perlindungan Sosial bagi Semua

ekonomi komando ke ekonomi pasar atau ketika terjadi krisis ekonomi seperti yang melanda Asia pada tahun 1997. Perlindungan Sosial adalah istilah yang lebih luas yang mencakup Jaminan Sosial; yang sangat erat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan (berbeda dengan Asuransi Sosial tetapi sama dengan Bantuan Sosial) dan menjamin akses ke pelayanan kesehatan melalui inisiatif yang berbasis publik, perorangan, atau masyarakat. Bagan 1 merupakan rangkuman dari peristilahan dimaksud. Bagan 1. Ikhtisar Perlindungan Sosial Perlindungan yang disediakan oleh masyarakat kepada warganya melalui serangkaian langkah-langkah sosial terhadap hambatan-hambatan yang mungkin disebabkan oleh terhentinya atau berkurangnya pendapatan secara substansial. Perlindungan ini juga memberikan sejumlah manfaat, perawatan kesehatan dan subsidi rumah tangga. Untuk menghindari deprivasi (meningkatkan standar hidup) dan kerawanan terhadap deprivasi (melindungi dari turunnya standar hidup).

Jaminan Sosial Asuransi sosial Dukungan sosial Tunjangan keluarga Dana Masa depan

Perlindungan Sosial

Kompensasi masa depan Program dasar tenaga kerja

Skema swasta dan yang tidak diatur oleh UU/peraturan Skema berbasis pekerjaan/profesi dan pengusaha Dukungan berbasis masyarakat Skema asuransi mikro

Contoh Tunjangan · Dana pensiun · Invaliditas pensiun · Tunjangan pengangguran · Tunjangan sakit · Tunjangan kehamilan/ melahirkan · Tunjangan keluarga · Perawatan kesehatan · Pembayaran penuh · Subsidi perumahan · Tunjangan pendidikan

Layanan sosial seperti tempat penitipan anak dan bantuan ke rumah-rumah

2

Konsep-konsep pendanaan

Ketika orang berbicara tentang pendanaan jaminan sosial, mereka mungkin berbicara tentang salah satu dari topik-topik berikut ini: · I u r a n - apakah pekerja dan pengusaha membayar iuran agar mereka berhak mendapat tunjangan (asuransi sosial) atau apakah pemerintah mendanai skim-skim tersebut dari pendapatan pajak (skim umum). Dana asuransi sosial bisa semi independen dari pemerintah dan digunakan hanya untuk pembayaran tunjangan

dan tidak terpengaruh oleh perubahan situasi ekonomi. Skim universal biasanya menyediakan santunan tetap kepada semua warga negara yang jumlahnya dihitung berdasarkan pengujian statistik. · Swastanisasi: apakah uang pensiun seseorang harus dikelola oleh pemerintah, oleh perusahaan swasta atau dana perwalian (trust funds) yang dikelola oleh badan tripartit yang terpisah dari pemerintah. · Pendanaan di Muka: apakah uang pensiun seseorang harus didasarkan atas iuran yang dibayarkan oleh atau untuknya di muka, sebelum ia pensiun? Atau dibayarkan dari iuran para pekerja pada saat sekarang (dibayar selagi Anda bekerja) · Diversifikasi: apakah dana-dana tersebut harus dibatasi dalam bentuk obligasi pemerintah atau apakah, dan sejauh mana dana-dana tersebut harus diinvestasikan dalam bentuk saham. Investasi di pasar modal memberikan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan obligasi pemerintah, tapi investasi di pasar modal terlalu berisiko dan sering naik turun. · Kontribusi atau Tunjangan yang Telah Ditetapkan: masih ada perdebatan berkaitan dengan cara dana pensiun dihitung —apakah uang pensiun seseorang harus dibatasi sampai pada apa yang telah mereka bayarkan (ditambah bunga dari uang tersebut), ini disebut sebagai iuran tetap. Atau apakah uang pensiun tersebut harus merupakan jumlah yang terkait dengan variabel lain (misalnya besarnya gaji terakhir atau gaji rata-rata), ini disebut sebagai tunjangan tetap. Pada prakteknya, sistem-sistem jaminan sosial di banyak negara merupakan gabungan dari berbagai komponen di atas.

3 Perkembangan kebijakan perlindungan sosial terus meningkat dengan tanggung jawab yang tersebar pada berbagai elemen yang ada, seperti beberapa departemen, dan organisasi kemasyarakatan, dan tanpa strategi dan mekanisme koordinasi yang jelas. Karakteristik sistem tersebut adalah:

Perlindungan sosial di indonesia


· Ketergantungan yang kuat terhadap keluarga luas (extended family ) dan komunitas sebagai jaring pengaman sosial jika terjadi kehilangan pendapatan, sakit, dan musibah lain. · Ketergantungan yang terbatas pada pengusaha melalui organisasi perburuhan yang diperkuat oleh kesepakatan bersama, yang secara langsung menyediakan sejumlah keuntungan, seperti upah selama sakit dan persalinan/ melahirkan atau ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). · Untuk sektor swasta ada asuransi yang menyediakan jasa pengelolaan tunjangan hari tua yang memberikan pembayaran uang pensiun secara sekaligus; hal ini diperburuk oleh opsi penarikan dana pada saat tidak lagi bekerja. · Paket layanan dan tunjangan terpadu untuk pegawai negeri dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. · Layanan yang tidak memadai untuk kaum miskin berdasarkan subsidi tapi distribusinya sering tidak merata tergantung pada kemampuan pendanaan pemerintah daerah; dan · Pelayanan kesehatan yang memadai dan dukungan melalui asuransi hanya diberikan untuk pekerja sektor formal dan bantuan pemerintah hanya untuk kaum miskin. Tidak ada bantuan untuk sektor informal.

Tenaga kerja dan keanggotaan dalam jaminan sosial

4

Jaminan sosial yang disediakan Taspen, Asabri, dan Jamsostek hanya mencakup 13,5 juta pekerja dari total tenaga kerja sebanyak 100 juta orang. Artinya, hanya sekitar 14% pekerja yang saat ini memperoleh skim jaminan sosial kelembagaan. Ini di luar asuransi kesehatan yang memiliki cakupan yang lebih luas melalui skim pemerintah, swasta dan mikro. Sektor tenaga kerja formal yang dicakup oleh Jamsostek adalah sekitar 30% dari seluruh tenaga kerja. Jamsostek tidak menjangkau perusahaan dengan jumlah tenaga kerja di bawah 10 orang atau pekerjanya hanya mendapatkan upah di bawah Rp 1 juta per bulan (pada kenyataannya, banyak sekali perusahaan yang hanya memiliki dua atau lebih pekerja). Penafsiran yang lebih tegas atas undangundang yang mengatur soal ini dapat menaikkan

cakupan Jamsostek sampai 70%. Bagan 2 memperlihatkan kondisi tenaga kerja. Bagan 2. Statistik Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial 2002

No.

(juta)

1 2

Populasi berusia 15 tahun atau lebih Tenaga kerja (aktif secara ekonomi)

148.729 100.779

3 4 5

Tingkat partisipasi tenaga kerja Tenaga kerja yang dipekerjakan · Pengusaha

67,76% 91.647 2.786

6 7 8

· Sektor Formal (pengusaha berbadan hukum) o Pekerja formal perkotaan · Pekerja lepas perkotaan

33.123 22.022 3.559

9 10 11 12

o

Pekerja formal pedesaan · Pekerja biasa di bidang agrikultur · Pekerja lepas di bidang agrikultur

13 14

· Pekerja di pedesaan yang tidak dalam bidang agrikultur · Sektor Informal (pengusaha bukan badan hukum) o Pekerja informal perkotaan

15 16

o Pekerja informal pedesaan Pencari kerja Populasi di bawah garis kemiskinan usia 15 tahun

17 18

atau lebih Anggota Jamsostek (dari data yang tersimpan) Perkiraan jumlah kontributor individu Jamsostek

19 20 21 22

5

Uraian

Pelayanan pegawai negeri (Taspen, Asabri dan skema kontributor polisi) Pensiunan Taspen Pelayanan kesehatan (termasuk Jamsostek, Askes dan skema swasta) Pembayar pajak (pemegang nomor pajak – mencakup 600,000 perusahaan)

Jadi, tingkat kepatuhan pada udang-undang jaminan sosial terbukti masih sangat rendah. Tingkat perolehan pendapatan pajak juga masih rendah dengan hanya ada 2,2 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP). Itu sudah termasuk badan usaha. Dan banyak sumber-sumber pendapatan yang penting (seperti dari investasi) yang tidak dikenakan pajak. Kenaikan pajak dapat berdampak buruk pada perekonomian, namun demikian hal itu dikompensasi dengan adanya perlindungan sosial yang berkelanjutan.

13.101 2.238 4.513 6.258 58.524 17.069 41.454 9.132 38.000 18.6 9.3 6.3 1.78 14.0

2.2


Otonomi daerah

Otonomi daerah telah menyebabkan terjadinya pendelegasian wewenang dari kementerian dan departemen kepada pemerintah provinsi dan juga meningkatkan jumlah provinsi menjadi 33. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas kegiatan sektor publik dalam bidang kesehatan, pendidikan, prasarana desa dan kota, serta berwenang atas lebih dari 2,3 juta mantan pegawai pemerintah pusat. Hal ini diterapkan untuk mendorong partisipasi dan keterkaitan daerah dengan layanan serta inisiatif sektor publik. Pemerintahan yang lebih baik dan dukungan terhadap program-program daerah untuk kaum miskin tampaknya cenderung lebih berkelanjutan ketimbang kebijakan pusat-daerah (top down) yang terbukti telah gagal di masa lalu karena penetapan sasaran yang salah dan kebijakan yang tidak sesuai dengan daerah sasaran. Dampak serius dari otonomi daerah terhadap layanan untuk kaum miskin belum begitu dirasakan, tapi kesenjangan tampaknya terus melebar lebih karena bervariasinya kemampuan, pemerintah provinsi, pendapatan, distribusi kaum miskin, pendanaan lokal, dan keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Kesenjangan hanya akan hilang jika ada standar minimum nasional berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan.

Kelompok rentan dalam masyarakat

6

Ekonomi Formal-Kelemahan dalam soal kepatuhan di sektor formal telah meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan jika terjadi kecelakaan, kematian, atau penggangguran. Jika kelompok pekerja sendiri yang jumlahnya besar dan pekerja migran juga dimasukkan maka banyak pekerja di sektor formal tidak tercakup oleh skim jaminan sosial yang wajib sekalipun. Kemungkinan meningkatnya kemiskinan jika terjadi krisis ekonomi seperti yang terjadi pada 1997 juga masih tinggi. Perempuan- Pertimbangan khusus harus diberikan pada masalah jender. Perempuan memperoleh bantuan dan kesempatan lebih sedikit dibanding laki-laki, dan mereka tidak terwakilkan secara seimbang dalam sektor ekonomi formal, pada pekerjaan yang tidak digaji, di kalangan pekerja migran, dan rata-rata menerima pendapatan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Banyak

program pengentasan kemiskinan dan program pembangunan sosial yang terfokus pada rumah tangga dan tidak mempertimbangkan perbedaanperbedaan antar rumah tangga. Kalaupun perhatian khusus diberikan kepada masalah dan pola-pola hidup perempuan ketika mengembangkan program dan kebijakan perlindungan soal, pendekatan yang kelihatannya netral pada kenyataannya justru akan merugikan perempuan. Pekerja di Sektor Informal- Jaminan sosial belum diberikan untuk kelompok pekerja ini, walaupun jumlah mereka hampir 65 juta pekerja atau 65,7% dari total angkatan kerja. Keluarga mereka sangat rentan terkena dampak buruk akibat hilangnya pendapatan untuk sementara waktu atau bahkan untuk selamanya. Pada gilirannya, hal itu akan menyebabkan mereka dengan cepat jatuh ke jurang kemiskinan. Meskipun kapasitas pekerja sektor informal di pedesaan sangat terbatas untuk mempraktekkan pertanian subsisten (memenuhi kebutuhan sendiri) untuk mengkompensasi hilangnya pendapatan, hal yang sama tidak dimiliki pekerja informal di perkotaan.

7

Penduduk Tanpa Pendapatan Tetap dan Kaum Miskin- Berusia lanjut, cacat, janda, pengangguran, dan perempuan merupakan bagian terbesar dari kaum miskin. Program jaring pengaman sosial untuk kaum miskin dan program pengentasan kemiskinan yang berkesinambungan telah berhasil memperbaiki kondisi mereka. Keberhasilan itu antara lain dalam soal pemberian subsidi beras, subsidi pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah terpencil setelah krisis ekonomi tahun 1997. Namun, problem pengidentifikasian dan penggolongan kaum paling miskin di antara kaum miskin belum bisa dipecahkan baik karena beragamnya wilayah maupun karena kegagalan mendefinisikan level kemiskinan untuk menentukan perbedaan-perbedaannya. Langkah-langkah untuk mengatasi ketidakmampuan dan kerentanan ini perlu diperbaiki jika ingin program bantuan sosial untuk kaum miskin lebih akurat dan tingkat kebocorannya minimal.


Rekomendasi menyangkut perbaikan perlindungan sosial

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab atas segala upaya memberdayakan kaum miskin melalui kebijakankebijakan pengentasan kemiskinan dan telah membentuk Satuan Tugas untuk Reformasi Jaminan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan untuk mengkoordinir proses reformasi. Satuan tugas dan menteri koordinator bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Satuan Tugas Reformasi Jaminan Sosial telah menyelesaikan rancangan undang-undang dan makalah yang berisi konsep syarat-syarat sistem jaminan sosial di masa depan di Indonesia. Rekomendasi penting dalam draf tersebut diyakini bisa memberikan perlindungan sosial untuk seluruh warga pada akhir masa transisi antara 10-15 tahun. Juga dipahami perlunya menyediakan jaminan sosial wajib yang iurannya dari seluruh pekerja termasuk mereka yang berada di sektor-sektor formal, sektor informal perkotaan dan pedesaan. Badan pengawas akan diberi nama Jamsosnas (Jaminan Sosial Nasional) dan nantinya badan-bandan jaminan sosial yang ada sekarang ini akan diintegrasikan. Perbaikan pelayanan kesehatan telah ditetapkan sebagai prioritas utama. Pada tahun 2002, ILO merampungkan proyek Restructuring of Social Security in Indonesia yang merekomendasikan perbaikan kelembagaan, terutama Jamsostek dan mengkaji opsi-opsi menyangkut program tunjangan termasuk:

8

· Kelayakan untuk menggantikan skim jaminan hari tua yang ada sekarang dengan skim Pensiun Asuransi Sosial yang akan membayar uang pensiun secara bulanan kepada para pensiunan. Ini akan membantu mengentaskan kemiskinan di kalangan penduduk berumur karena mereka akan menerima pendapatan rutin dan bukannya pembayaran sekaligus; · Perbaikan dalam skim Kecelakaan Kerja – memperkenalkan pensiun untuk keadaan darurat jangka panjang untuk mereka yang cacat permanen dan kematian akibat kecelakaan kerja; · Kelayakan untuk mengubah kewajiban pengusaha membayar Tunjangan Melahirkan menjadi tunjangan asuransi sosial dengan menggunakan sumber dana yang sama dengan yang dikeluarkan pengusaha selama ini –sebagai upaya mengelak dari dan menghindari diskriminasi terhadap pekerja perempuan;

· Kelayakan untuk menerapkan skim Asuransi Tunjangan Pengangguran yang berpotensi mengurangi krisis ekonomi masa depan dengan cara mempertahankan tingkat pendapatan di masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. Perhitungan yang dilakukan aktuaris menunjukkan bahwa dengan membayar empat persen dari gaji akan menghasilkan tunjangan pengangguran sebesar 70 persen dari gaji untuk jangka waktu 25 minggu setiap tahunnya. Efek skim ini untuk pengusaha bisa dikurangi dengan membagi pembayaran iurannya bersama pekerja. Lebih penting lagi, pembayaran uang pesangon akan berkurang secara signifikan karena diganti dengan Tunjangan Pengangguran ini; · Kelayakan untuk menerapkan skim Bantuan Sosial —membentuk jaring pengaman sosial dasar bagi kelompok miskin yang paling rentan, suatu program yang didanai oleh pemerintah di semua level. Dari studi yang dilakukan diketahui bahwa subsidi yang ada bisa diarahkan secara lebih baik lagi dengan mengurangi kebocoran – biasanya karena salah sasaran untuk orang yang tidak miskin—, dan lebih baik dukungan diberikan kepada orang miskin. Pendanaan lain yang merupakan diversifikasi dari subsidi yang sudah ada (seperti subsidi bahan bakar) dan pajakpajak baru lainnya seperti pajak tembakau dan pajak hiburan bisa digunakan untuk pelayanan bagi kaum miskin. Hal ini juga perlu diikuti fokus daerah, meningkatnya indeks tingkat kemiskinan dan mekanisme pengawasan baru;

9

· Studi khusus untuk merumuskan opsi-opsi kebijakan perluasan jangkauan untuk mereka yang selama ini belum tercakup seperti mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan kecil, sektor informal, dan mereka yang membuka usaha sendiri atau bekerja sendiri. Dari studi yang dilakukan diketahui bahwa cukup layak untuk memperluas cakupan di sektor formal dengan cara menghapus opsi pengecualian untuk pengusaha seperti yang selama ini dilakukan. Sementara itu, dari survei kecil yang dilakukan menunjukkan bahwa lebih dari separuh pekerja di sektor ekonomi informal perkotaan bersedia mengikuti asuransi ini. Namun demikian, keanggotaan sukarela ini hanya dapat dilihat sebagai sebuah strategi antara dan dalam jangka panjang


pemerintah harus bertanggung jawab menyediakan sistem jaminan sosial minimum untuk seluruh warganya. Keanggotaan sukarela juga disertai oleh beberapa risiko tinggi akibat seleksi yang salah sasaran, keterbatasan dalam soal-soal prinsip pengumpulan iuran, beralihnya pekerja sektor formal dari skim yang ada ke skim informal yang lebih murah dan kemudahan menarik dana dari skim sukarela. · Penilaian aktuaris atas program Jamsostek; dan anggaran sosial yang menganalisis dan memproyeksikan biaya sosial secara keseluruhan terhadap pendapatan yang bisa diperkirakan.

Rekomendasi kebijakan kunci

Rekomendasi Kebijakan Kunci akan berdampak besar terhadap upaya pengentasan dan pencegahan kemiskinan dalam jangka pendek dan menengah seperti didiskusikan di bawah ini. 1. Secara bertahap program-program jaminan sosial diperluas sampai ke seluruh pekerja di sektor formal, pekerja migran dan pekerja mandiri 1 — ini akan melindungi lebih dari sepertiga pekerja dari kemungkinan kehilangan pendapatan dan sekaligus memberikan pendapatan rutin secara terus menerus pada masa pensiun mereka. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ini akan mengurangi tekanan terhadap sektor informal dengan cara mengurangi perpindahan mereka ke sektor informal pada saat paceklik. Stabilitas pendapatan rumah tangga juga akan mengurangi tingkat kesenjangan dan kemiskinan di kalangan perempuan. Perluasan jangkauan kepada pekerja mandiri tergantung pada identifikasi dan pendaftaran wajib yang merupakan prasyarat masuk skim jaminan sosial.

10

2. Menyediakan program jaminan sosial bagi pekerja di sektor informal —pengalaman di tingkat lokal maupun internasional membuktikan pentingnya sektor informal, kerentanan pekerja dan keluarganya, dan sulitnya membentuk skim jaminan sosial yang berkelanjutan. Namun demikian, strategi pengentasan kemiskinan 1

Pekerja mandiri dengan pendapatan tetap dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa diidentifikasi dengan lokasi usaha yang mapan termasuk profesional dan jenis-jenis pekerjaan yang dicakup oleh undang-undang.

apapun bentuknya harus mencakup sektor informal di mana sebagian besar kaum miskin terkonsentrasi. Pengalaman mengajarkan bahwa rancangan asuransi sosial sukarela harus bersifat fleksibel, dan disesuaikan dengan kebutuhan perorangan dan kelompok, serta berdasarkan pada insentif. 3. Mengembangkan program bantuan sosial untuk orang miskin—hal ini bisa dilaksanakan dengan mengaitkannya dengan bursa tenaga kerja, pembangunan pedesaan, pendidikan dan program-program berbasis masyarakat. Programprogram yang ditujukan pada masyarakat yang tidak mampu ini harus disokong oleh sumber daya pemerintah dan didasarkan pada peningkatan praktek pemerintahan yang baik dan pendidikan di tingkat daerah untuk menghindari terjadinya kebocoran. Untuk memberikan bantuan diperlukan upaya pengidentifikasian kaum miskin, mengetahui kebutuhan mereka dan menemukan mekanisme yang tepat di tingkat lokal. 4. A s u r a n s i k e s e h a t a n s o s i a l — A k s e s k e perawatan kesehatan menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan penyelenggaraannya diusulkan untuk pekerja formal dan kaum miskin. Skim alternatif harus dikembangkan sehingga mencakup ekonomi sektor informal. Skim-skim ini mencakup asuransi mikro berbasis masyarakat, ketentuan khusus untuk kepesertaan sukarela dalam skim formal, paket skim khusus untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang beraneka ragam di sektor informal.

Ada beberapa proyek penting yang perlu diselesaikan sebagai landasan untuk perluasan cakupan, yaitu:

11

· Pembentukan Jamsosnas, penunjukkan badan pengawas, sekretariat dan badan pelaksana; · Peraturan khusus yang memungkinkan pengembangan tunjangan dan program-program baru dan untuk mengkoordinasikan badan-badan di bawahnya, pemerintah daerah, LSM dan lembaga donor; · Memperkuat badan dan lembaga, Jamsostek dan Askes harus meningkatkan teknologi informasi,

Proyek transisi


layanan, program-program baru, pelatihan staf, dan mengurangi birokrasi dalam jaringan pelayanan; · Mengembangkan strategi jaring pengaman yang komprehensif bagi kaum miskin yang mencakup program daerah, pendanaan, akses, dan lembaga yang akan melaksanakan program tersebut; · Meningkatkan kepatuhan untuk memperluas cakupan jaminan sosial ke ekonomi formal dan pekerja mandiri; · Mengembangkan dan menguji program-program serta metodologi untuk memperluas layanan ke ekonomi informal dan pedesaan.

Kesimpulan

12

Dari studi-studi yang dilakukan ILO dapat dilihat bahwa untuk mencapai suatu program perlindungan sosial yang komprehensif di Indonesia dalam jangka panjang, kita perlu memperluas penyediaan asuransi sosial yang lebih baik ke semua sektor formal dan menyediakan tunjangan jaminan sosial yang lebih berarti yang akan menyediakan dukungan pembiayaan yang wajar untuk seluruh pekerja bila terjadi gangguan kerja (sakit, cedera, cacat, persalinan, melemahnya daya tahan, pensiun, dan sebagainya.) Idealnya, program-program semacam ini harus didasarkan pada kepedulian sosial untuk meminimalisasi dampak kesenjangan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Penyediaan asuransi sosial ini juga perlu diperluas dengan cepat ke sektor informal dan disokong mekanisme dukungan yang luas bagi mereka yang miskin dan rentan. Prioritas harus diberikan pada skim-skim wajib (sektor formal, wiraswastawan, dan sebagainya), pengembangan kemampuan lembaga-lembaga dan mendorong skim sektor informal melalui swadaya dan skim sukarela yang didukung pemerintah. Pengalaman di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa pendaftaran pekerja informal pada skim pembiayaan jaminan sosial wajib bukanlah pekerjaan mudah. Pengalaman di Indonesia sejauh ini memperkuat anggapan ini. Organisasi ekonomi informal melalui pembentukan koperasi atau organisasi terdesentralisasi perlindungan sosial lain memungkinkan dapat

mencapai skala ekonomis (economies of scale) sehingga cakupannya bisa diperluas. Namun demikian, penerapan yang tidak konsisten dan setengah hati merupakan masalah sistemik yang terjadi di Indonesia dan tidak terbatas pada sektor perlindungan sosial saja. Studi lanjutan perlu dilakukan untuk menemukan cara-cara untuk memperluas cakupan yang berkesinambungan dengan tujuan membuat basis bagi sistem jaminan sosial nasional.

13

Paparan teknis ini membahas: Perlidungan Sosial bagi Semua. Tema-tema lain dalam seri paparan teknis singkat meliputi:

Recommend Documents