PAPARAN SESTAMA BNN DALAM RANGKA RAKOR DAN SINERGITAS PELAKSANAAN P4GN 2017
Jakarta, 22 Februari 2017
NAMA
: Drs. GATOT SUBIYAKTORO
PANGKAT : INSPEKTUR JENDERAL POLISI RIWAYAT PENUGASAN : 1. KANIT RESTIKSILA POLRES JAK-BAR PMJ : 2. KASAT SERSE POLRESTA MALANG POLDA JATIM : 3. KABAG SERSE POLWIL BESUKI POLDA JATIM : 4. WAKAPOLRES SITUBONDO POLDA JATIM : 5. WAKAPOLRES MALANG POLDA JATIM : 6. WAKAPOLRESTA MALANG POLDA JATIM : 7. KAPOLRES KOVALIMA POLDA TIMTIM : 8. KAPOLRES MAROS POLDA SULSEL : 9. KAPOLRES BLITAR POLDA JATIM : 10. KAPOLRES BANYUWANGI POLDA JATIM : 11. KASPN SAMPALI POLDA SUMUT : 12. PENYIDIK UTAMA BARESKRIM POLRI : 13. WADIR TIPIDTER BARESKRIM POLRI : 14. WAKAPOLDA RIAU POLDA RIAU : 15. DIR TIPIDTER BARESKRIM POLRI : 16. KAPOLDA KEP. BABEL : 17. WIDYAISWARA UTAMA : 18. SEKRETARIS UTAMA BNN RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. AKABRI KEPOLISIAN TAHUN 1983 : 2. PTIK ANGKATAN 21 TH 1986 : 3. SESPIM ANGKATAN 33 TH 1998 : 4. LEMHANNAS ANGKATAN 42 TH 2008
I. PENDAHULUAN 1) Kasus TP Narkoba yang terjadi pada tahun 2014 sejumlah 34.443 kasus dan tahun 2015 sejumlah 40.253 kasus, sehingga terlihat ada kenaikan 5.810 kasus (17%) 2) Pecandu dan korban narkotika yang direhabilitasi tahun 2015 sejumlah 41.002 orang dan tahun 2016 sejumlah 20.051 orang sehingga terlihat penurunan 20.951 orang (- 51 %) 3) Dengan adanya kebijakan nasional dan sasaran prioritas nasional, maka perlu adanya sinerjitas pelaksanaan antar fungsi di BNN.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN RPJMN 2015 - 2019
1) MENGINTENSIFKAN UPAYA SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA ( DEMAND SIDE ) 2) MENINGKATKAN UPAYA TERAPI DAN REHABILITASI KORBAN PENYALAH GUNA NARKOBA ( DEMAND SIDE ) 3) MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA ( SUPPLY SIDE )
SASARAN : MENGUATNYA PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DAN
SASARAN STRATEGI : PENGUATAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (RPJMN 2015 – 2019)
1) PELAKSANAAN P4GN DI DAERAH 2) PEMBINAAN LINGKUNGAN BERSIH NARKOBA DI LEMBAGA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
3) PENINGKATAN KESADARAN DAN KEWASPADAAN MASYARAKAT TERHADAP BAHAYA NARKOBA 4) PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI INSTANSI PEMERINTAH
5) PENINGKATAN LAYANAN REHABILITASI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA 6) PENGUNGKAPAN JARINGAN SINDIKAT TINDAK PIDANA NARKOBA 7) LAJU PENINGKATAN PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA SEBESAR 0.05% PER TAHUN
Tugas BNN Berdasarkan Pasal 70 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai P4GN
Memberdayakan masyarakat dalam P4GN
Mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam P4GN
Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika
Berkoordinasi dengan Kapolri dalam P4GN
Melakukan kerja sama internasional di bidang P4GN
Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang
Meningkatkan kemampuan lembaga rehab medis dan sosial baik negeri maupun swadaya masyarakat Mengembangkan lab narkotika dan prekursor narkotika
II. UPAYA DAN KEGIATAN
1. BIRO PERENCANAAN 2. BIRO KEPEGAWAIAN 3. BIRO UMUM 4. BIRO KEUANGAN
FLOW CHART BNN PLAN
E-PLANNING
GRAND DESIGN RENSTRA SISTEM AKAN DIBANGUN 2017
EBUDGETING
RENJA RKAKL SISTEM TERBANGUN 2016
EIMPLEMENTATION
JAKNAS P4GN IMPLEMENTASI P4GN SISTEM TERBANGUN 2012
E-MONEV
MONEVGAR (RPD, RUP, OUTPUT, ANGGARAN [PMK 249]) E-LKIP (IKU, IKP, IKK) DASHBOARD KINERJA SISTEM TERBANGUN 2012
DIRENCANAKAN TERINTEGRASI DENGAN SAIBA, SIMAK [ASET], SKP [INDIVIDU LINK KE DASHBOARD KINERJA DI E-MONEV]
STRUKTUR ORGANISASI POK AHLI
KEPALA SETTAMA
ITTAMA
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
2 Dit
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN
DEPUTI BIDANG REHABILITASI
2 Dit
7 Dit
3 Dit
BALAI LABORATORIUM NARKOBA
BALAI DIKLAT
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA
2 Dit BALAI BESAR REHABILITASI 2 BALAI REHABILITASI 2 LOKA REHABILITASI
PUSLITDATIN
BNNP
BNNK/K
34 PROV
BARU 152 DARI 514 KAB/KOTA (SDH ADA 70 BUPATI/WALIKOTA MENGAJUKAN UNTUK PEMBENTUKAN BNNK/KOTA)
PENGUATAN ORGANISASI BNN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KELOMPOK AHLI
SEKRETARIAT UTAMA
INSPEKTORAT UTAMA
Inspektorat I
Inspektorat II
Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Pencegahan Lingk Kerja & Pendidikan Direktorat Pencegahan Keluarga Dan Masyarakat
Biro Perencanaan
Inspektorat IV
Inspektorat III
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Deputi Bidang Pemberantasan
Biro Kepegawaian dan Organisasi
Deputi Bidang Rehabilitasi
Biro Umum
Biro Sarana Prasarana
Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama
Direktorat Pemberdayaan Swasta & Masyarakat
Direktorat Intelijen
Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintahan
Direktorat Hukum
Direktorat Pemberdayaan Kementerian dan Kelembagaan
Direktorat Narkotika
Direktorat Penguatan Lembaga RehabilitasiI Komponen Masyarakat
Direktorat Kerjasama Dagri
Direktorat Psikotropika dan Prekursor
Direktorat Pasca rehabilitasi
Direktorat Interdiksi Balai Rehab Direktorat Penindakan dan Pengejaran
Loka Rehab
Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Direktorat TPPU
Pusat Pengembangan lting Aparatur P4GN
Biro Keuangan
Pusat Laboratorium
PUS Str Linking LITDATIN
PUSAT HUMAS & PIID
Pusat Rehabilitasi
BNN PROV
erformance
BNN KAB/KOTA
Direktorat Kerjasama Lugri
STANDAR IDEAL KEKUATAN PEGAWAI BNN BNN PUSAT
2.267
34 BNNP @ 253
8.608
514 BNNK @ 94
48.110
34 BALAI REHAB @ 283
9.622
34 BALAI LAB @ 109
3.706
34 BALAI DIKLAT @ 90
3.060
TOTAL :
75.373
REKAPITULASI STATUS PEGAWAI BNN, BNNP, BNNK/KOTA KONDISI RIIL s.d JANUARI 2017 PNS ORGANIK
PNS DPK
1 BNN
944
20
301
0
1.265
2 BNNP
827
237
419
1
1.484
3 BNNK/ KOTA
1114
782
382
1
2.279
JUMLAH
2.885
1.039
1102
2
5.028
PERSENTASE
57.4%
20.7%
21.9%
0,03%
100 %
NO
POLRI TNI JUMLAH PENUGASAN PENUGASAN RIIL
DSP SEMENTARA DARI 177 SATKER ADALAH 20.051 Org.
KEKUATAN RIIL PEGAWAI BNN S/D JANUARI 2017 BNN PUSAT
34 BNNP 152 BNNK 1 BALAI BESAR REHAB, 2 BALAI REHAB, 3 LOKA
931 1.484 2.279 254
1 BALAI LAB
52
1 BALAI DIKLAT
28
TOTAL : PERSENTASI DARI DSP IDEAL PERSENTASI DARI DSP SEKARANG
5.028 6% 24 %
SURAT EDARAN PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBUATAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA ASN NOMOR : SE/68/X/SU/KP.02.00/2016/BNN
@ ASN TMT KGB SEBELUM 5 JUNI 2015 GUNAKAN PP NO.34 TAHUN 2014 @ ASN TMT KGB SETELAH 5 JUNI 2015 GUNAKAN PP NO.30 TAHUN 2015 YG DAPAT DELEGASI : 1. BALAI BESAR REHABILITASI LIDO 2. BALAI DIKLAT 3. BNNP LAMPUNG 4. BNNP DKI JAKARTA 5. BNNP BANTEN 6. BNNP JABAR 7. BNNP JATENG 8. BNNP JATIM 9. BNNP DI YOGYA 10. BNNP BALI 11. BNNP NTB 12. BNNP NTT
PENANDA TANGAN SKEP DAN PETIKAN KGB OLEH : KASATKER
SKEP KGB DAN PETIKAN DIMUAT DI SIMPEG
KUOTA TKK PER SATKER
Satker Non-BNNP dan Non-BNNK
30% dari jumlah riil pegawai
Satker BNNP dan BNNK
30% dari jumlah riil pegawai + kebutuhan dasar TKK
KEBUTUHAN DASAR TKK
BNNP
BNNK
Satpam 9 orang
Satpam 6 orang
Supir 3 orang
Supir 2 orang
Pramubakti 4 orang
Pramubakti 3 orang
TUNKIN SATKER BNN PUSAT 463
349
206
240 153 161 78 86
51 59
55 63
52 60
2016
89
97 31
39
53 61
29
37
2017 (+ 400 CPNS & 500 Polri/TNI/PNS)
44
52 31
39
19 27 9 24
TUNKIN SATKER BNNP DAN BNNK 3025
2508
1727
1603
BNNP
BNNK 2016
2017 (+ 400 CPNS & 500 PNS/Polri/TNI)
PENGERTIAN BMN Berdasarkan UU No. 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pasal 1 angka 10) BMN adalah: barang yg dibeli atau diperoleh atas beban APBN barang yg berasal dari perolehan lainnya yg sah Perolehan lainnya yg sah meliputi barang dari : hibah/sumbangan atau yg sejenis pelaksanaan dari perjanjian/kontrak berdasarkan ketentuan undang-undang berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap
19
PEMUSNAHAN
PERSYARATAN :
CARA PEMUSNAHAN :
• TIDAK DAPAT DIGUNAKAN; DIMANFAATKAN; MAUPUN DIPINDAHTANGANKAN; ATAU • MENURUT ALASAN LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
• DIBAKAR; • DIHANCURKAN; • DITIMBUN; • DITENGGELAMKAN DALAM LAUT; ATAU • CARA LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN 20
APRESIASI
KEPADA BNN PROVINSI SUMATERA UTARA ATAS TERPILIHNYA BNNP SUMATERA UTARA SELAKU UNIT PELAKSANA PENGGUNA BARANG WILAYAH ( UPPB –W) YANG TELAH MEMPEROLEH PENGHARGAAN JUARA 1 KATEGORI PENGELOLAAN BMN TAHUN 2015 DI WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA.
21
PELAKSANAAN APBN Mekanisme Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
Mekanisme Pembayaran
Dilakukan dengan :
Dilakukan dengan :
• •
•
Cara Swakelola Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pelaksana Pemilihan : • Pejabat Pengadaan • Panitia Pengadaan/ULP Ketentuan : Perpres No.54/2010 Perpres No.70/2012 Per Ka.LKPP No.6/2012
Cara Langsung (LS)
• Cara UP ( Tunai ) Pelaksana Pembayaran : • KPPN • Bendahara Pengeluaran Ketentuan : PP No.45/2013 Perpres No.53/2010 PMK No.190/PMK.05/2012
ISSUE NEGATIF • POLITIS - Korupsi oleh Kepala Satker
• PENYALAHGUNAAN WEWENANG - PA/ KPA - PPSPM - PPK - Panitia Pengadaan - Pejabat Pengadaan - Bendahara Pengeluaran
SARANA PEMBAYARAN/PENDEBITAN REK. BENDAHARA A. Berdasarkan PMK 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada satuan Kerja Pengelola APBN, maka Bendahara dapat melakukan pembayaran melalui : 1) Cek/Bilyet Giro; 2) Internet Banking; 3) Kartu Debit B. Pembayaran secara Elektronik sudah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Settama BNN bekerja sama dengan BRI melalui aplikasi Cash Management System (CMS) Untuk : 1) Transfer Uang Persediaan (UP) Dan LS Ke Rek. BPP 2) Pembayaran Pajak Menggunakan Kode Billing 3) Pembayaran Honor RDK (Rapat Diluar Jam Kantor) 4) Pembayaran Honor Kegiatan Dan Honor Pengelola Keuangan 5) Pembayaran Honor Narasumber 6) Payrol Tunjangan Kinerja 7) Payrol Gaji Susulan
LANGKAH AWAL PADA TAHUN ANGGARAN PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARA AN
MENUNJUK PETUGAS PENGANTAR SPM
MENELITI KESESUAIAN POK DAN DIPA SERTA PERATURAN PERBENDAHARA AN
REVISI DIPA/POK APABILA DITEMUKAN KESALAHAN
PENCAIRAN DANA DIPA
MEMBUAT PERENCANAAN ANGGARAN
MENGAJUKAN UANG PERSEDIAAN
KUASAI APLIKASI PERBENDA HARAAN
MONITORING PENYERAPAN
KANWIL DJPB DAN KPPN APABILA MEMBUTUHKAN BANTUAN 25
III. PERMASALAHAN KURANG DIPAHAMINYA PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN BNN (DARI PEMANFAATAN /PENGGUNAAN, PERAWATAN/ PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN BMN).
KURANGNYA PENGAWASAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PENGELOLAAN BMN.
KURANG TERTIBNYA ADMINISTRASI DAN PENDATAAN BMN (STATUS BARANG, KARTU INVENTARIS BARANG, DAN NOMOR REGISTER BARANG SERING TIDAK ADA).
BELUM JELASNYA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA OPERATOR SIMAK BMN ATAS PENGELOLAAN BMN. 26
PERMASALAHAN ADA BANYAK SATKER YANG BELUM MEMASUKKAN CAPAIAN KINERJA SECARA RUTIN KE MONEVGAR
MASIH ADA PERBEDAAN PERSEPSI MENGENAI DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
MASIH ADA KINERJA DI TINGKAT PUSAT YANG TIDAK SEJALAN DENGAN KINERJA DI TINGKAT DAERAH
MASIH ADA KINERJA BNNP DAN BNNK DI BAWAHNYA YANG TERKESAN BERJALAN SENDIRI-SENDIRI
BELANJA BARANG DIMASUKKAN KE AKUN BELANJA MODAL 27
PERMASALAHAN TIDAK DILAPORKANNYA ASET DARI HIBAH ATAUPUN ASET YANG RUSAK BERAT
TIDAK DIUSULKANNYA RKBMN DAN LAPORAN WASDAL BMN
BELUM SEMUA SATKER MENG-INPUT DATA SECARA RUTIN DI SIMPEG
BELUM OPTIMALNYA PELAKSANAAN PENDELEGASIAN WEWENANG MUTASI PEGAWAI
BELUM TERLAKSANANYA SELEKSI REKRUTMEN PEGAWAI YANG DIPEKERJAKAN DAN DITUGASKAN 28
IV. TINDAK LANJUT MELAKSANAKAN INPUT DATA SESUAI DENGAN JADWAL DAN KOLOM DALAM APLIKASI MONEVGAR
MENINGKATKAN PENGAWASAN STAKEHOLDER ATAS PENGELOLAAN BMN DAN KEUANGAN.
MENERTIBKAN ADMINISTRASI DAN PENDATAAN BMN
MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS KEPADA OPERATOR DALAM PENGELOLAAN BMN MAUPUN PENGELOLAAN KEUANGAN
MENINGKATKAN KOMUNIKASI ANTARA PETUGAS OPERATOR AKUNTANSI DAN BMN DENGAN PETUGAS OPERATOR DIBNN PUSAT
29
Terima Kasih 30
