ARAHAN KEPALA KANWIL XX DITJEN PERBENDAHARAAN DENPASAR DALAM RAKOR TAHUN ANGGARAN 2009 TANGGAL 20 S.D 22 FEBRUARI 2009 Assalamualaikum W.W Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiyastu, Yth. Para Kepala Kantor dan Kepala Bidang Para Pejabat Eselon IV dilingkungan Kanwil XX, KPPN yang saya hormati Rekan‐rekan staff pelaksana yang pada hari ini ikut hadir dalam rakor Pertama, sebagai umat beragama patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa; Allah SWT atas karunianya kita bisa menyelenggarakan rakor tahun anggaran 2009 dalam rangka mencermati dan mengevaluasi pelaksanaan tugas beberapa tahun belakangan ini dan meningkatkan kinerja dalam tahun anggaran 2009 sesuai batas kewenangan yang dilimpahkan pada kanwil dan jajarannya. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan hal‐hal sebagai berikut; 1. Peranan Departemen Keuangan dalam pembangunan nasional bersifat strategis dan sangat penting terutama dibidang kebijakan fiskal. Kewenangan kebijakan fiskal berada pada MK selaku otoritas fiskal namun ada pendapat yang berkembang di masyarakat bahwa dalam praktek, otoritas telah “direduksi” oleh beberapa peran antara lain tersebar pada kewenangan‐kewenangan pemerintah daerah berkaitan otonomi daerah dan besarnya dana‐dana yang dikelola oleh Pemda baik yang bersumber dari APBN maupun APBD termasuk kebijakan‐kebijakan dibidang pengeluaran dan penerimaan (PAD) Disamping itu juga oleh peran legislatif yang begitu dominan. Hal ini sedikit banyak akan mempersulit kedudukan MK dalam kapasitas sebagai otoritas fiskal. 2. Terdapat dua hal penting dalam implementasi kebijakan fiskal yaitu bagaimana upaya secara terus menerus memantapkan stabilitas ekonomi makro dan kedua bagaimana mencegah timbulnya gejolak/fluktuasi yang sulit dikontrol dalam pembangunan perekonomian. Pemerintah yang antara lain dimotori MK dalam memantapkan kebijakan ekonomi makro telah menempuh berbagai upaya yang terkadang ekspansif; terkadang kontraktif dan prudent dalam mengendalikan pertumbuhan ekonomi sering kurang mendapat dukungan dari praktek kebijakan instansi atau lembaga lain sehingga belum mampu menggerakkan sektor riil walau kebijakan makro sudah berjalan pada relnya yang benar. ARAHAN KEPALA KANWIL XX DITJEN PERBENDAHARAAN DENPASAR 2008
Page 1
3. Secara umum gambaran / kondisi perekonomian yang kita hadapi antara lain : a. Stabilitas ekonomi makro masih rentan terhadap fluktuasi / gejolak ekonomi global. b. Kesinambungan fiskal masih menghadapi berbagai tantangan . c. Ratio stok utang pemerintah terhadap PDB masih tinggi (±30% X PDB). d. Pembiayaan APBN masih tergantung dari SBN (Surat Berharga Negara) dan pinjaman luar negeri . e. Komposisi fortofolio utang saat ini realtif rentan dari berbagai resiko yang dapat mengancam ketahanan fiskal. Oleh karena itu 1. Perlu manajemen utang yang profesional. 2. Meningkatkan kemampuan membayar utang‐utang yang jatuh tempo. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penerimaan negara termasuk upaya‐upaya meningkatkan potensi perpajakan yang masih rendah (coverage ratio). 4. Meningkatkan efisiiensi dan efektifitas pelaksanaan belanja negara oleh K/L. 4. Bagaimana aspek pembiayaan yang dapat diharapkan dari lembaga keuangan? a. Faktanya lembaga perbankan dan non perbankan relatif belum bisa berperan maksimal dalam upaya mengurangi beban pembiayaan dari SBN dan Utang Luar Negeri. b. Hal tersebut antara lain karena masih lemahnya pengaturan dan pengawasan produk‐produk perbankan dan jasa keuangan. c. Transaksi keuangan ke dan dari Indonesia masih sulit dikontrol secara baik/maksimal. d. Adanya pemusatan aset jasa keuangan pada lembaga perbankan dan peran jasa keuangan non perbankan masih realtif kecil. Sebagai catatan : total aset LK non bank hanya 8,8% dari PDB sedangkan aset perbankan telah mencapai 51,6% dari PDB. 5. Apabila kita konkretkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh otoritas fiskal yang dalam hal ini hampir tersebar keseluruh fungsi‐fungsi jajaran Depkeu yaitu: a. Bidang pendapatan negara yang bersumber dari pajak, bea cukai dan PNBP baik menyangkut kebijakan maupun implementasi dari berbagai ketentuan yang telah ditetapkan. b. Bidang belanja pegawai yang belum efisien dan efektif baik menyangkut belanja pemerintah pusat, dana‐dana transfer maupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perbendaharaan yang masih terus dalam penyempurnaan ‐ ARAHAN KEPALA KANWIL XX DITJEN PERBENDAHARAAN DENPASAR 2008
Page 2
penyempurnaan termasuk hal yang berkaitan dengan penyusunan LKPP yang berkualitas. c. Pengeloaan kekayaan negara yang sedang diupayakan penertibannya dan memerlukan waktu yang realtif lama. 6. Apa yang dapat kita cermati dari hal‐hal yang saya uraikan diatas? Jawaban atas pertanyaan inilah antara lain yang menjadi tujuan kita mengadakan RAKOR. Walau peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan tidak lagi seperti zaman kita masih bernama DJA, tetapi peran kita cukup penting dalam membantu berbagai permasalahan yang dihadapi otoritas fiskal. Kita harus mampu berperan maksimal dalam mengelola belanja negara yang dilimpahkan kepada masing‐masing KPPN untuk keperluan K/L dan Dinas‐dinas Daerah dalam rangka tugas‐tugas dekon dan TP, sehingga penyerapan dana menjadi lancar namun tetap dalam koridor peraturan‐peraturan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan tugas ini akan membantu mewujudkan peran APBN sebagai bagian investasi pemerintah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Dibidang penerimaan negara, kita dapat berperan aktif dalam melaksanakan ketentuan‐ketentuan yang ada, termasuk mensukseskan pelaksanaan MPN. Disamping itu fungsi mencerdaskan petugas / pejabat pada K/L dan dinas‐dinas daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan ordonatur adalah bagian penting dari aktifitas kita, dengan sasaran agar kewenangan ordonatur sejalan dengan pelaksanaan kewenangan comptabel. Dengan demikian kanwil dan jajarannya sebagai perpenjangan tangan Dirjen Perbendaharaan dan juga MK di daerah berperan penting dalam pelaksanaan APBN sebagai salah satu alat kebijakan fiskal. 7. Akhirnya secara lebih khusus saya ingin menyampaikan hal‐hal sebagai berikut: a. Salah satu tugas utama jajaran DJPB adalah memberikan layanan prima, terdapat beberapa hal berkaitan dengan layanan prima antara lain: 1. Senatiasa berada ditempat / posnya tepat waktu. 2. Memahami bidang tugas / menguasai pekerjaan dan mampu berperan sebagai konsultan dalam bidangnya. 3. Cermat dalam melaksanakan tugas ‐ tugasnya, misalnya yang berhubungan dengan penelitian kelengkapan SPM dan lain‐lain. 4. Tanggap terhadap persoalan yang dikonsultasikan klien dan cepat memberikan solusi yang benar. 5. Dalam hal‐hal kurang paham, segera konsultasi pada atasan. 6. Bersikap sopan, dan ramah kepada klien. 7. Menyelesaikan pekerjaan tepat wakatu dan benar sesuai SOP. 8. Tanpa ada pungutan‐pungutan / biaya‐biaya yang tidak dibenarkan oleh UU / peraturan lainnya. b. Untuk para kasi / kasubag. ARAHAN KEPALA KANWIL XX DITJEN PERBENDAHARAAN DENPASAR 2008
Page 3
1.
Mengkordinasikan dan mengkonsolidasikan staffnya untuk bekerja maksimal sesuai SOP. 2. Memahami staff dengan sebaik‐baiknya sehingga mempermudah pembinaan. 3. Mampu memberikan solusi / pemecahan masalah‐masalah dibidang perbendaharaan yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan yang dihadapi klien. 4. Apabila ragu‐ragu segera konsultsi dengan KK dan apabila tidak terselesaikan; 1) Langsung konsultsi ke kanwil cq. Bidang yang menangani. 2) Jangan lagi ada tindakan KK yang langsung konsultasi ke pusat (apalagi dengan “membuat surat” yang setelah diteliti di kanwil, masalahnya sangat gampang dicari solusinya. 5. Kepala seksi / Subag harus bekerja sama dan konsulidasi dalam menghadapi persoalan‐persoalan dalam tugas dibawah kordinasi KK; misalnya dalam memahami peraturan‐peraturn baru. c. Di tingkat Kanwil / KPPN 1. Bagian Umum / Sub Bagian Umum 1) Tertibkan pemakaian barang inventaris, termasuk pemanfaatan komputer untuk internet yang non kedinasan. 2) Pemakaian mobil dinas agar diperhatikan termasuk pemeliharaannya. Fungsinya semua mobil kecuali KK adalah mobil POOL. 3) Disiplin pegawai bukan dicerminkan dari lengkapnya absensi hadir dan pulang, walau kini telah memakai mesin absensi tetapi belum menjamin sepenuhnya ketaatan pegawai pada jam kerja. Kesadaran akan tanggungjawab perlu ditingkatkan. 4) Kegagalan kanwil pada pengembalian Rumah Dinas oleh para pensiunan adalah catatan merah diantara kesuksesan lain dalam pelaksanaan tugas yang telah kita capai. Perlu berdiskusi dengan pusat dalam penyelesaian masalah ini. 5) Pelajari dengan cermat guidance terhadap kenaikan Remunerasi / Grade untuk para pelaksana. 6) Segera selesaikan pelaksanaan belanja modal/pemeliharaan dengan mengikuti ketentuan‐ketentuan yang ada. 7) Saya usulkan agar dibuat ruangan khusus buat pegawai yang tidak lagi bisa dibina untuk mengupayakan agar yang bersangkutan sadar kembali.
ARAHAN KEPALA KANWIL XX DITJEN PERBENDAHARAAN DENPASAR 2008
Page 4
2.
8) Selesaikan LAKIP 2008 dan juga kewajiban‐kewajiban dalam kaitan LKPP bagian Ditjen Perbendaharaan, Kanwil xx dan jajarannya selaku unit akutansi instansi. 9) Aktifkan in house training dalam hal: a. Komputerisai b. Penelahaan dan revisi DIPA c. Tugas‐tugas ordonancering dan comptabel. d. Pembuatan laporan (LKPP tingkat Kuasa BUN Daerah dll). e. Tugas‐tugas Bagian Umum ⎯ Kepegawaian ⎯ Perlengkapan/TU Arahan saya untuk Bidang PA 1) Segera menyusun laporan pelaksanaan APBN 2008 bila perlu dilengkapi dengan grafik‐grafik daya serap perbulan. 2) Hambatan‐hambatan APBN yang benar‐benar didalami (boleh juga cek kelapangan). 3) Layanan client yang prima tanpa ada pungutan (extra fee) setiap revisi / apapun jenis layanan. 4) Menjadi Narasumber. a. In house training. b. Eksternal ke satker‐satker. 5) Memberikan konsultasi kepada binaannya. 6) Memelihara dan Up dating data dalam segala model yang diperlukan. 7) Bidang PA agar menyusun buku saku (resume) dari peraturan‐ peraturan tentang. a. Penelaahan DIPA b. Revisi Dibagikan dan didalami oleh setiap pelaksana di PA. 8) Dokumentasikan produk‐produk bidang PA.
3.
Untuk Bidang PP 1) Bidang PP, termasuk bidang yang paling banyak menerima distribusi surat 2) Mohon Kabid lebih trrengginas membina staf masing‐masing dan staf benar‐benar pro aktif.
ARAHAN KEPALA KANWIL XX DITJEN PERBENDAHARAAN DENPASAR 2008
Page 5
4.
a. Beri pekerjaan setiap staf dan pantau aktivitas dan tanggungjawabnya. b. Untuk itu Kabid harus setingkat lebih baik (kemampuan dan pengetahuannya) dari staf. 3) Perlu dieffektifkan diskusi‐diskusi kecil dalam menangani tugas dan penyelesaian masalah‐masalah yang ada. 4) Aktifkan koordinasi dengan para Kepala KPPN dan Kasi‐kasinya terutama dalam “memahami ketentuan ‐ ketentuan” pembayaran APBN maupun ketentuan‐ketentuan yang berkaitan dengan MPN termasuk dengan mitra kerja Bank Persepsi dan kantor Pos juga dengan PT Taspen. 5) Bidang PP adalah Pembina sekaligus Guru dalam hal implementsi tugas‐tugas ordonatur dan comptabel. 6) Dalam diskusi nanti saya minta agar ada evaluasi penerapan dari fungsi‐fungsi KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah baik menyangkut: a. Penerapan ketentuan‐ketentuan aspek layanan bekerja Negara K/L b. Penerapan ketentuan – ketentuan aspek layanan penerimaan Negara (MPN). c. Penerapan ketentuan‐ketentuan aspek layanan dan pertanggungjawaban kuasa BUN di daerah: ⎯ Layanan Conseling SAI ⎯ Layanan rekonsiliasi Selanjutnya Bidang Aklap 1) Bertanggungjawab dalam pembinaan sistem akuntansi pemerintah pusat (SAPP) agar terwujud Laporan Keuangan Pemerintah yang berkwalitas, tepat waktu dan benar, baik yang menyangkut uang maupun barang. 2) Tujuan pembinaan yang antara lain melalui sosialisasi kepada K/L, satuan‐satuan kerja di daerah adalah: a. Agar petugas pada satuan kerja memahami dengan baik ketentuan‐ketentuan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan. b. Agar terwujud laporan keuangan / barang yang benar, tepat waktu. c. Agar satuan – satuan kerja pada akhirnya bisa “mandiri” dalam pelaksanaan SAI / pelaporan keuangan.
ARAHAN KEPALA KANWIL XX DITJEN PERBENDAHARAAN DENPASAR 2008
Page 6
5.
3) Lingkup yang dibina: a. Kinerja internal yaitu staff Bidang Aklap b. Kinerja KPPN baik dari sisi Laporan Keuangan maupun barang. c. Staff / KPPN via in house training Î Menguasai betul bidang tugas masing‐masing. Î Dapat memberikan layanan prima kepada satuan kerja dalam penyusunan laporan keuangan. d. Kinerja eksternal yaitu pada satuan kerja meliputi: ⎯ UAKPA ‐ W dan UAPPB ‐ W ⎯ UAPPA‐W dan UAPPB –W dekon dan TP ⎯ UAKPA dan UAKPB, diwilayah termasuk yang menggunakan bagian PP. ⎯ UAKPA/UAKPB, dekon dan TP Akhirnya sampailah arahan saya untuk KPPN a. Selaku kuasa BUN didaerah kepala KPPN adalah Kuasa Menteri Kuangan didaerah dalam pelaksanaan APBN baik dari sisi belanja maupun penerimaan dan laporan pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah tingkat Kuasa BUN. b. Harus ada niat yang sungguh‐sungguh dari seluruh jajaran pejabat dan staff KPPN untuk memberikan layananan prima kepada costumer sesuai SOP yang telah ditetapkan dan ketentuan lain yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. c. Produk dari terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi kuasa BUN didaerah dapat diukur dengan pasti misalnya ; 1. Seberapa jauh layanan pencairan dana APBN (SPM) yang bisa diselesaikan tepat waktu, tanpa ekstra fee, tingkat kepuasan satker yang dilayani dan tidak ada berita‐berita negatif di mass media mengenai layanan KPPN. 2. Tanggungjawab sebagai kuasa BUN dapat juga diukur dengan ketepatan dan kebenaran LKP, pelaksanaan MPN yang dikoordinasikan dengan DJP, Bank/Pos persepsi dan Kantor Pusat DJPB dan juga pelaksanaan TSA dalam rangka penyediaan kebutuhan dana yang tepat/tidak idle.
ARAHAN KEPALA KANWIL XX DITJEN PERBENDAHARAAN DENPASAR 2008
Page 7
3. Koordinasi mitra KPPN dan dengan Kanwil dalam menyelesaikan berbagai masalah yang menyangkut pelaksanaan APBN. d. Untuk mendukung semua itu maka harus ditunjang oleh staff yang mampu menguasai bidang tugasnya, dedikasi yang tinggi, disiplin dan mau berbagi pengetahuan / kerja sama dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam manajerial yang baik dari Kepala kantor dan atasan lainnya. Demikian pokok‐pokok arahan saya dan saya percaya kita dapat melaksanakan dengan sebaik‐baiknya. Terimakasih.
ARAHAN KEPALA KANWIL XX DITJEN PERBENDAHARAAN DENPASAR 2008
Page 8