PAPARAN BUPATI GARUT PADA ACARA RAPAT KOORDINASI PEMERINTAHAN BULAN MEI 2009 TANGGAL PUKUL TEMPAT
: 14 MEI 2009 : 09.00 WIB S/D SELESAI : GD. PENDOPO KABUPATEN GARUT
I. PEMBUKAAN. YTH.
SAUDARA WAKIL BUPATI,
YTH.
PARA PESERTA RAPAT KOORDINASI PEMERINTAHAN. SEGALA PUJI BAGI ALLAH TUHAN SEMESTA ALAM, PEMILIK
HIDUP DAN KEHIDUPAN. HANYA KEPADA-NYA KITA MENYEMBAH DAN HANYA KEPADA-NYA KITA MEMOHON PERTOLONGAN. RASA SYUKUR, MARILAH KITA PANJATKAN KEHADIRAT ILLAHI RABBI, ATAS SEGALA KARUNIA YANG TELAH DIBERIKAN. TERUTAMA KARUNIA KESEHATAN DAN
KESEMPATAN,
SEHINGGA
PADA
HARI
INI
KITA
DAPAT
BERSILATURAHIM DALAM RANGKA MENJALANKAN TUGAS SELAKU APARATUR PEMERINTAH. SHALAWAT
DAN
SALAM,
SEMOGA
TETAP
TERCURAH
SELAMANYA KEPADA RASULULLAH, NABI BESAR JUNJUNGAN KITA, MUHAMMAD SAW, JUGA KEPADA KELUARGANYA, PARA SAHABATNYA, HINGGA KEPADA KITA SEMUA SELAKU PENGANUT AJARANNYA, SEMOGA SENANTIASA MEMPEROLEH LIMPAHAN TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA HINGGA DI AKHIR ZAMAN. PARA PESERTA RAPAT KOORDINASI PEMERINTAHAN YANG SAYA HORMATI. BEBERAPA INFORMASI / PROGRAM / KEGIATAN YANG AKAN SAYA SAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI PEMERINTAHAN HARI INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
Administrasi Pemerintahan Umum
2 A. PEMILIHAN UMUM BERKAITAN
DENGAN
PELAKSANAAN
PEMILIHAN
UMUM
ANGGOTA LEGISLATIF YANG TELAH KITA LAKSANAKAN, SELAKU BUPATI SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN KEPADA JAJARAN KPU KABUPATEN GARUT SELAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF, PANWAS BESERTA JAJARANNYA DAN JUGA SELURUH KEPALA SKPD, PARA CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN BAGI KELANCARAN PENYELENGGARAAN AGENDA POLITIK TERSEBUT. SAYA SANGAT MENGAPRESIASI KERJA KERAS, DEDIKASI DAN LOYALITAS SAUDARASAUDARA, YANG TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN BAIK DITENGAH KETERBATASAN YANG KITA HADAPI, BAIK WAKTU MAUPUN ANGGARAN. HAL LAIN YANG PATUT KITA SYUKURI, PROSES PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN GARUT JUGA TERLAKSANA DENGAN
LANCAR,
PELAKSANAANNYA,
MESKIPUN NAMUN
TERDAPAT MASIH
DINAMIKA
DALAM
DALAM
BATAS-BATAS
KEWAJARAN. DALAM KESEMPATAN INI, PERLU SAYA SAMPAIKAN HASIL PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN GARUT DARI MASINGMASING PARPOL PESERTA PEMILU BERDASARKAN PERHITUNGAN KPUD KABUPATEN GARUT, SEBAGAI BERIKUT : 1. PARTAI HANURA
: 4 KURSI
2. PARTAI GERINDRA
: 1 KURSI
3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
: 5 KURSI
4. PARTAI AMANAT NASIONAL
: 5 KURSI
5. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
: 5 KURSI
6. PARTAI GOLKAR
: 7 KURSI
7. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
: 7 KURSI
8. PARTAI BULAN BINTANG
: 2 KURSI
9. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN : 6 KURSI 10. PARTAI DEMOKRAT Bagian Adm Pemerintahan Umum
: 10 KURSI
3 SEHUBUNGAN DENGAN AGENDA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA JULI 2009 AKAN DATANG, SAYA MEMINTA KEMBALI KESIAPAN SELURUH JAJARAN APARATUR PEMERINTAH MULAI
TINGKAT
KABUPATEN
HINGGA
TINGKAT
RT
DAN
RW.
SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA, PERMASALAHAN UTAMA PADA SAAT PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF LALU ADALAH JUMLAH DPT YANG DINILAI BEBERAPA PIHAK TIDAK AKURAT. OLEH KARENA ITU, GUNA MENGANTISIPASI PERMASALAHAN YANG SAMA, MAKA SAYA MENGINSTRUKSIKAN KEPADA PARA CAMAT, PERANGKAT DESA MAUPUN KELURAHAN, TERMASUK RT MAUPUN RW UNTUK MEMBANTU PPK-PPS DAN PPDP DALAM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA ATAU DPS YANG AKAN DIJADIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP ATAU DPT PADA PILPRES/WAPRES NANTI. SELANJUTNYA, SAYA JUGA MENGINSTRUKSIKAN KEPADA PARA CAMAT UNTUK SESEGERA MUNGKIN MEMBERIKAN LAPORAN DATA TOKOH
AGAMA,
CENDEKIAWAN,
TOKOH
DAN
MASYARAKAT,
BUDAYAWAN.
DATA
TOKOH
PEMUDA,
TERSEBUT,
AKAN
DIGUNAKAN DALAM RANGKA MENYUSUN DATA BASE PEMERINTAH KABUPATEN GARUT, KHUSUSNYA DATA TOKOH-TOKOH MASYARAKAT DITIAP-TIAP KECAMATAN. LAPORAN TERSEBUT DISAMPAIKAN KEPADA BUPATI GARUT, MELALUI KEPALA KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KABUPATEN GARUT. B. BIDANG KESEHATAN PARA PESERTA RAPAT KOORDINASI PEMERINTAHAN YANG SAYA HORMATI. SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA, AKHIR-AKHIR INI KITA MENDAPATKAN INFORMASI DARI BERBAGAI MEDIA MASSA TENTANG MEWABAHNYA VIRUS FLU BABI (SWINE FLU) DIBEBERAPA NEGARA, YANG MEREBAK PERTAMA KALI DI MEXICO. SWINE FLU ADALAH PENYAKIT INFLUENSA YANG DISEBABKAN OLEH VIRUS INFLUENZA Bagian Adm Pemerintahan Umum
4 H1N1 YANG DAPAT DITULARKAN MELALUI BINATANG, TERUTAMA BABI, DAN ADA KEMUNGKINAN PENULARAN ANTAR MANUSIA. GEJALA UMUM MIRIP DENGAN INFLUENZA DENGAN TANDA KLINIS : DEMAM, BATUK PILEK, LESU, LETIH, NYERI TENGGOROKAN, SESAK NAFAS, DAN KADANG-KADANG DISERTAI MUAL SERTA MUNTAH. CARA PENULARAN MELALUI UDARA DAN DAPAT PULA MELALUI KONTAK LANGSUNG. MESKIPUN DI WILAYAH KABUPATEN GARUT TIDAK TERDAPAT USAHA
TERNAK
MELAKUKAN PENYAKIT
BABI,
NAMUN
DEMIKIAN
LANGKAH-LANGKAH
TERSEBUT
DI
KITA
TETAP
ANTISIPASI
KABUPATEN
GARUT.
PERLU
MEREBAKNYA KEWASPADAAN
TERSEBUT TERUTAMA TERKAIT DENGAN LALU LINTAS TERNAK, LALU LINTAS MANUSIA TERUTAMA ORANG ASING, KHUSUSNYA WNA ASAL MEXICO, AMERIKA DAN AUSTRALIA, ATAU WNI YANG BARU SAJA MELAKUKAN TERMASUK
PERJALANAN TERHADAP
KE
WNI
NEGARA-NEGARA
YANG
BARU
SAJA
TERSEBUT, MELAKUKAN
PERJALANAN DARI SINGAPURA, MALAYSIA, PAPUA NEW GEUNEA, DAN PHILIPINA. KEWASPADAAN LAIN YANG PERLU KITA TINGKATKAN ADALAH KEMUNGKINAN BEREDARNYA MAKANAN ATAU OBAT YANG MENGANDUNG
TURUNAN
BAHAN
BAKU
YANG
MENGGUNAKAN
TERNAK BABI SEBAGAI BAHAN UTAMANYA. MASIH PADA BIDANG KESEHATAN, KEWASPADAAN LAIN YANG PERLU KITA TINGKATKAN ADALAH TERKAIT DENGAN WABAH DEMAM BERDARAH DENGUE DAN CHIKUNGUNYA. ANGKA KEJADIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE MAUPUN CHIKUNGUNYA TAHUN 2009 SANGAT TINGGI YAITU 0.41 PER 1000 PENDUDUK 851 KASUS (414 KASUS SUSPEK DAN 437 KASUS DBD) DENGAN KEMATIAN 0.24%, (2 ORANG), KASUS DBD TERSEBAR DI 26 KECAMATAN. SEDANGKAN KASUS TERSANGKA CHIKUNGUNYA TERJADI SEBANYAK 9 KALI KEJADIAN. ATAS DASAR TERSEBUT, SAYA MENGINSTRUKSIKAN KEPADA PARA CAMAT, KEPALA DESA DAN LURAH SERTA PARA PETUGAS KESEHATAN, UNTUK
SECARA
Bagian Adm Pemerintahan Umum
KONTINYU
MENGKAMPANYEKAN
KEPADA
5 MASYARAKAT
AGAR
SENANTIASA
MENINGKATKAN
KEGIATAN
PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN). SELAIN ITU, KITA PUN PATUT MEWASPADAI BERKEMBANGNYA PENYAKIT TBC. PERLU DIKETAHUI, BERDASARKAN DATA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN
GARUT,
KABUPATEN GARUT PADA
JUMLAH
PENDERITA
TBC
DI
TAHUN 2008 DITEMUKAN SEBANYAK 291
PENDERITA (11,42%), DARI PERKIRAAN PENDERITA TB PARU BTA POSITIF
YANG
HARUS
DITEMUKAN
SEBANYAK
2.549
KASUS
(KESENJANGAN – 2.258 PENDERITA). DARI 291 KASUS YANG DITEMUKAN SELURUHNYA BERHASIL DIOBATI, DENGAN ANGKA KESEMBUHAN 89.7%. NAMUN DEMIKIAN, MASIH TERDAPAT 4.4% PENDERITA YANG PUTUS BEROBAT (DROP OUT).
HAL TERSEBUT PERLU MENDAPAT
PERHATIAN YANG SERIUS, MENGINGAT PENDERITA YANG PUTUS BEROBAT
DAN
MENULARKAN
BELUM
SEMBUH
PENYAKITNYA
SECARA
TOTAL,
TERHADAP
BERPOTENSI
10-15
ORANG
DILINGKUNGANNYA. HAL LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN ADALAH MASALAH PENYAKIT GANGGUAN JIWA DI KECAMATAN KERSAMANAH YANG DIDERITA OLEH 99 ORANG WARGA DI WILAYAH TERSEBUT. SAYA MEMINTA AGAR MASALAH TERSEBUT DAPAT DIATASI SECARA TUNTAS. SAYA MEMINTA KEPADA SKPD TERKAIT, AGAR MEMANFAATKAN PERAN SERTA BEBERAPA TENAGA AHLI YANG DAPAT DILIBATKAN BAIK DARI RUMAH SAKIT JIWA MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT,
MAUPUN
DARI
FAKULTAS
KEDOKTERAN
UNPAD
AGAR
MASALAH TERSEBUT CEPAT TERTANGGULANGI. BERKENAAN DENGAN PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DI MASYARAKAT YANG TERKAIT DENGAN BIDANG KESEHATAN, SAYA MEMINTA KEPADA PARA CAMAT DAN KEPALA DESA/LURAH
UNTUK MENINGKATKAN KOORDINASI
DENGAN PIHAK PUSKESMAS, GUNA MENGATASI MASALAH-MASALAH TERSEBUT.
Bagian Adm Pemerintahan Umum
6 C. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HADIRIN PESERTA RAPAT KOORDINASI PEMERINTAHAN YANG BERBAHAGIA PERLU KITA PAHAMI BERSAMA, RPJMD MERUPAKAN LANGKAH AWAL
DALAM
TAHAPAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
BERSIFAT TEKNOKRATIK, MENYELURUH DAN TERUKUR.
YANG
DOKUMEN
PERENCANAAN SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM RPJMD TIDAK AKAN MEMILIKI MAKNA APAPUN, APABILA KITA SELAKU PERENCANA SEKALIGUS PELAKU TIDAK MAMPU MENJABARKANNYA SECARA UTUH. PENYUSUNAN DOKUMEN RPJMD MERUPAKAN LANGKAH AWAL, GUNA MEWUJUDKAN VISI UNTUK KURUN WAKTU 5 (LIMA) TAHUN KEDEPAN. BENAR, APABILA DOKUMEN RPJMD DIKATAKAN SEBAGAI PENJABARAN VISI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PERIODE 2009-2014.
NAMUN DEMIKIAN PERLU SAYA TEKANKAN, BAHWA RPJMD HARUS DIPANDANG SEBAGAI CITA-CITA MASYARAKAT, YANG DIRUMUSKAN DALAM VISI KEPEMIMPINAN, SEBAGAIMANA MAKNA FILOSOFIS YANG TERKANDUNG DALAM PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN
2004
NASIONAL.
TENTANG
VISI
SISTEM
KEPEMIMPINAN
PERENCANAAN TERSEBUT
PEMBANGUNAN
MERUPAKAN
CARA
PANDANG KAMI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT PERIODE 2009-2014 TERHADAP SELURUH TANTANGAN DAN HARAPAN YANG DIHADAPI OLEH KABUPATEN GARUT.
DISISI LAIN, RPJMD JUGA MEMILIKI
KORELASI DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIJABARKAN DALAM ISU-ISU STRATEGIS SKALA LOKAL. ATAS DASAR TERSEBUT, RPJMD TIDAK DAPAT DIREDUKSI SEBAGAI AMBISI PRIBADI ATAU KEPENTINGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI. OLEH KARENA ITU PERLU SAYA SAMPAIKAN PADA KESEMPATAN INI, BAHWA TERKAIT IMPLEMENTASI RPJMD TAHUN 2009-2014 SAYA MEMINTA KESIAPAN SEMUA PIHAK, KHUSUSNYA JAJARAN PIMPINAN Bagian Adm Pemerintahan Umum
7 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT UNTUK MELAKSANAKANNYA DENGAN SUNGGUHSUNGGUH. SELAKU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, KAMI MEMINTA KEPADA SAUDARA-SAUDARA, AGAR MENINGKATKAN PROFESIONALITAS, RASIONALITAS, DAN PROPORSIONALITAS DALAM MENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA SKPD DENGAN BERPEDOMAN PADA RPJMD YANG NANTINYA AKAN DITETAPKAN. SAYA MEMINTA, SELURUH PERSIAPAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2009-2014 HARUS SUDAH MULAI, DIAWALI DENGAN
PERSIAPAN
PELAKSANAAN
PERUBAHAN
APBD
TAHUN
ANGGARAN 2009. ISU STRATEGIS PENYUSUNAN RAPBD PERUBAHAN TAHUN
ANGGARAN
2009,
HARUS
MENGARAH
PADA
KESIAPAN
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN PADA TAHUN 2010, BEGITU SETERUSNYA. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN TEKNIS YANG MASIH MUNCUL PADA TAHUN ANGGARAN 2009, KHUSUSNYA PERBEDAAN PEMAHAMAN
TERHADAP
KETENTUAN
YURIDIS
YANG
TERKAIT
PENGELOLAAN APBD SESEGERA MUNGKIN UNTUK DISELESAIKAN. SAYA
TIDAK
MENGHENDAKI
LAGI
ADANYA
PERBEDAAN
PEMAHAMAN YANG PADA AKHIRNYA MENIMBULKAN PERMASALAHAN YANG BERLARUT-LARUT, SEPERTI KEBERADAAN TKK DAN SUKWAN, TAMBAHAN PENGHASILAN, PELAKSANAAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN TIDAK TERDUGA, BANSOS, HIBAH DAN LAIN SEBAGAINYA, MUNCUL KEMBALI PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA. DALAM PANDANGAN
SAYA,
HAL-HAL
TERSEBUT
SEYOGYANYA
HARUS
SELESAI DIBAHAS PADA TAHAP PERENCANAAN ANGGARAN, BUKAN PADA SAAT PELAKSANAAN. PERBEDAAN PEMAHAMAN PADA HAL-HAL YANG BERSIFAT TEKNIS TERSEBUT, BERIMPLIKASI PADA FOKUS UTAMA
PELAKSANAAN
PROGRAM
DAN
PENYELESAIAN
ISU-ISU
STRATEGIS YANG SEHARUSNYA LEBIH MENDAPATKAN PRIORITAS. SELAIN
ITU,
Bagian Adm Pemerintahan Umum
PERBEDAAN
PEMAHAMAN
TERKAIT
REGULASI
8 PENGELOLAAN KOMPLIKASI
APBD YANG
SAYA DAPAT
KHAWATIRKAN MENIMBULKAN
MENIMBULKAN AKIBAT
HUKUM
DIKEMUDIAN HARI. OLEH KARENA ITU, SEKALI LAGI SAYA TEGASKAN, DALAM RANGKA PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2009-2014 SAYA
MENGHENDAKI
IMPLEMENTASINYA,
KESIAPAN
DIMULAI
DARI
SEMUA
PIHAK
PERENCANAAN,
DALAM
PENETAPAN
RENCANA, PENGENDALIAN PELAKSANAAN, DAN EVALUASI PROGRAM. ATAS DASAR TERSEBUT, KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
YANG
MEMBIDANGI
PENGELOLAAN
KEUANGAN,
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN, SERTA SEKRETARIAT DAERAH, SAYA MEMINTA AGAR SECARA SINERGIS MELAKUKAN PEMBAHASAN TERKAIT PERSIAPAN-PERSIAPAN YANG DIBUTUHKAN GUNA PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN, KHUSUSNYA YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN APBD, DENGAN MELIBATKAN PULA SKPD LAIN. GUNA KEPENTINGAN ITU PULA, SAYA MEMINTA KEPADA PARA PEJABAT DIMAKSUD UNTUK MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH SEBAGAI BERIKUT : 1. IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN-PERMASALAHAN
YANG
MASIH
MUNCUL PADA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2009, TERMASUK ASUMSI PERMASALAHAN YANG AKAN MUNCUL PADA PELAKSANAAN RAPBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2009, DAN RAPBD
2010.
MELIPUTI
IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN
ASUMSI-ASUMSI
YANG
TERSEBUT
BERPENGARUH
JUGA PADA
PENYUSUNAN RAPBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2009 DAN RAPBD 2010; 2. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN REGULASI DITINGKAT DAERAH YANG DIBUTUHKAN DALAM RANGKA MENUNJANG ATAU MEMPERKUAT PELAKSANAAN
Bagian Adm Pemerintahan Umum
PENGELOLAAN
KEUANGAN
TERMASUK
YANG
9 TERKAIT DENGAN HAL TERSEBUT, SELANJUTNYA TINDAKLANJUTI DENGAN MELAKUKAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM TERSEBUT; 3. LAKSANAKAN LOKAKARYA, SEMINAR ATAU DISKUSI TERBATAS YANG MELIBATKAN PAKAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SEPERTI : PRAKTISI HUKUM YANG MEMILIKI PENGETAHUAN KHUSUS
DIBIDANG
PEMERINTAHAN
KEUANGAN DAERAH, AKADEMISI,
DAN
PENGELOLAAN
TERMASUK DARI LEMBAGA
PEMERINTAH SEPERTI BPK, BPKP, DEPARTEMEN KEUANGAN DAN DEPDAGRI.
HAL
TERSEBUT
DAPAT
DILAKUKAN,
UNTUK
MEMPERKUAT DAN MEMPERKAYA MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG AKAN DIPERSIAPKAN. HAL-HAL DILAKSANAKAN,
TERSEBUT
SAYA
KHUSUSNYA
MINTA
DALAM
UNTUK
RANGKA
SEGERA PERSIAPAN
PENYUSUNAN RAPBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2009. ADAPUN YANG TERKAIT DENGAN BERBAGAI REGULASI, BAIK PERATURAN DAERAH, MAUPUN PERATURAN BUPATI YANG DIBUTUHKAN TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SAYA MINTA HARUS SUDAH DISELESAIKAN MENJELANG AKHIR TAHUN 2009, SEHINGGA PADA SAAT PELAKSANAAN APBD TAHUN 2010 KITA TELAH BENARBENAR SIAP. D. PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
SAUDARA-SAUDARA PESERTA RAKOR PEMERINTAHAN YANG SAYA HORMATI, HAL LAIN YANG PERLU SAYA SAMPAIKAN PADA KESEMPATAN RAKOR PEMERINTAHAN PADA HARI INI ADALAH TERKAIT PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 524 TAHUN 2001 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT.
SEBAGAIMANA
KITA
KETAHUI
BERSAMA,
BAHWA
PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT MERUPAKAN Bagian Adm Pemerintahan Umum
10 PELAKSANAAN DARI KETENTUAN PASAL 126 AYAT (2) UNDANGUNDANG 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. SEJALAN DENGAN HAL TERSEBUT, MAKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TELAH MENDORONG TERJADINYA PERUBAHAN, BAIK SECARA STRUKTURAL, FUNGSIONAL MAUPUN KULTURAL DALAM TATANAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
PERUBAHAN
YANG
SANGAT
KEDUDUKAN,
TUGAS
POKOK
DAERAH.
ESENSIAL DAN
YAITU
FUNGSI
SALAH
SATU
MENYANGKUT
KECAMATAN
YANG
SEBELUMNYA MERUPAKAN PERANGKAT WILAYAH DALAM KERANGKA ASAS DEKONSENTRASI, BERUBAH STATUSNYA MENJADI PERANGKAT DAERAH
DALAM
KERANGKA
ASAS
DESENTRALISASI.
SEBAGAI
PERANGKAT DAERAH, CAMAT DALAM MENJALANKAN TUGASNYA MENDAPAT PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA BUPATI. SEHUBUNGAN DENGAN HAL ITU PULA PERLU SAYA GARIS BAWAHI, BAHWA CAMAT DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN BERASAL DARI 2 (DUA) SUMBER YAKNI : PERTAMA, KEWENANGAN DALAM LINGKUP TUGAS UMUM PEMERINTAHAN; DAN KEDUA, KEWENANGAN BIDANG PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN OLEH BUPATI DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. DALAM MENJALANKAN TUGASNYA DI BIDANG PEMERINTAHAN UMUM, CAMAT DITUNTUT UNTUK BERPERAN SEBAGAI KEPALA WILAYAH. HAL INI KHUSUSNYA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS ATRIBUTIF DALAM BIDANG KOORDINASI PEMERINTAHAN TERHADAP SELURUH
INSTANSI
PEMERINTAH
DI
WILAYAH
KECAMATAN,
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN, PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN,
PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN/ATAU KELURAHAN, SERTA PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK DALAM TUGAS INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA DI
Bagian Adm Pemerintahan Umum
11 WILAYAH KECAMATAN. OLEH KARENA ITU, KEDUDUKAN CAMAT BERBEDA DENGAN KEPALA INSTANSI PEMERINTAHAN LAINNYA DI KECAMATAN.
OLEH
KARENA
ITU,
PENYELENGGARAAN
TUGAS
INSTANSI PEMERINTAHAN LAINNYA DI KECAMATAN HARUS BERADA DALAM KOORDINASI CAMAT. CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH JUGA MEMPUNYAI KEKHUSUSAN
DIBANDINGKAN
DENGAN
PERANGKAT
DAERAH
LAINNYA DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA UNTUK
MENDUKUNG
KEKHUSUSAN
PELAKSANAAN
TERSEBUT
YAITU
ASAS
ADANYA
DESENTRALISASI.
SUATU
KEWAJIBAN
MENGINTEGRASIKAN NILAI-NILAI SOSIO KULTURAL, MENCIPTAKAN STABILITAS DALAM DINAMIKA POLITIK, EKONOMI DAN BUDAYA, MENGUPAYAKAN TERWUJUDNYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN WILAYAH SEBAGAI PERWUJUDAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SERTA MASYARAKAT
DALAM
KERANGKA
MEMBANGUN
INTEGRITAS
KESATUAN WILAYAH. DALAM HAL INI, FUNGSI UTAMA CAMAT SELAIN MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, JUGA MELAKUKAN TUGAS-TUGAS PEMBINAAN WILAYAH. BERKENAAN DENGAN HAL-HAL SEBAGAIMANA YANG TELAH SAYA URAIKAN TERSEBUT, MAKA PERUBAHAN PERATURAN BUPATI YANG BERKAITAN DENGAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DIDASARKAN PADA 2 (DUA) KRITERIA, YAITU : PERTAMA, "EKSTERNALITAS" ADALAH KRITERIA PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN MEMPERHATIKAN DAMPAK YANG TIMBUL SEBAGAI
AKIBAT
DARI
PENYELENGGARAAN
SUATU
URUSAN
PEMERINTAHAN. KEDUA, "EFISIENSI" ADALAH KRITERIA PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN MEMPERHATIKAN DAYA GUNA TERTINGGI YANG DAPAT DIPEROLEH DARI PENYELENGGARAAN SUATU URUSAN PEMERINTAHAN DILINGKUP KECAMATAN.
Bagian Adm Pemerintahan Umum
12 SELANJUTNYA SAYA
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG
LIMPAHKAN MELIPUTI 8 (DELAPAN) ASPEK YAITU ASPEK
KOORDINASI, PERIZINAN, REKOMENDASI, PENGAWASAN, PEMBINAAN, FASILITASI, PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN. BEBERAPA ITEM YANG BARU YANG TERTUANG DALAM PERATURAN BUPATI NANTINYA, DIANTARANYA
TERDAPAT
BEBERAPA
ASPEK
PELIMPAHAN
KEWENANGAN YANG DIHARAPKAN DAPAT LEBIH MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSI CAMAT ANTARA LAIN : •
ASPEK REKOMENDASI -
REKOMENDASI UNTUK PEMBERIAN NILAI DALAM DAFTAR PENILAIAN
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
(DP3)
DAN
SURAT
MELAKSANAKAN TUGAS (SPMT) BAGI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) •
ASPEK PENETAPAN -
PERSETUJUAN EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDES) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 14 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PERATURAN DESA
-
PERSETUJUAN
RENCANA
ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN
BELANJA SEKOLAH (RAPBS) SEKOLAH DASAR (SD) •
ASPEK PENYELENGGARAAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) LINGKUP KECAMATAN
E. BIDANG PENGAWASAN PESERTA RAKOR PEMERINTAHAN YANG SAYA HORMATI, UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA, AGAR DILAKUKAN PEMBINAAN Bagian Adm Pemerintahan Umum
TATA
CARA
PENYUSUNAN,
PELAKSANAAN
DAN
13 PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDES OLEH SKPD TERKAIT DAN CAMAT. HAL INI DIPANDANG SANGAT PENTING MENGINGAT DARI 144 DESA YANG MENJADI SAMPEL DALAM OBYEK PEMERIKSAAN REGULER OLEH INSPEKTORAT PADA TAHUN ANGGARAN 2008 PADA SAAT PEMERIKSAAN REGULER DILAKUKAN, SELURUHNYA BELUM MEMBUAT APBDES. HAL INI TENTU SAJA TIDAK SESUAI DENGAN HAL YANG TELAH DIATUR DALAM PERMENDAGRI NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. OLEH KARENA ITU PERLU SAYA TEGASKAN BAHWA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU, TERUTAMA TERKAIT DENGAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA, PERLU DILAKUKAN
PEMBINAAN
SECARA
INTENSIF
AGAR
APARATUR
PEMERINTAHAN DESA DAPAT MEMILIKI PEMAHAMAN YANG TEPAT DAN
KEMAMPUAN
YANG
BENAR
MENGENAI
PENYUSUNAN,
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES. BERDASARKAN HAL DIATAS UNTUK TAHUN 2010 AGAR SOPD TERKAIT SEGERA MENYIAPKAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2010. SELANJUTNYA
MASIH
BERKAITAN
DENGAN
UPAYA
PENINGKATAN FUNGSI DAN PERAN KECAMATAN AGAR CAMAT MELAPORKAN SECARA RUTIN AKTIVITAS UPTD YANG ADA DIWILAYAH KERJANYA
TERUTAMANYA
BERKENAAN
DENGAN
PELAKSANAAN
FUNGSI KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI TINGKAT KECAMATAN MELALUI ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SERTA INSPEKTUR KABUPATEN GARUT.
Bagian Adm Pemerintahan Umum
14 F. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN HADIRIN PESERTA RAPAT KOORDINASI PEMERINTAHAN KITA
TELAH PAHAMI BAHWA PENERIMAAN NEGARA YANG
BERSUMBER DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MERUPAKAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH . OLEH KARENA ITU DIPERLUKAN BERBAGAI UPAYA
AGAR POTENSI TERSEBUT
DAPAT DIGALI DAN DIPACU
SEHINGGA MEMBERIKAN KONTRIBUSI NYATA BAGI PEMBANGUNAN DAERAH. SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA UNSUR PEMERINTAH DESA,
KELURAHAN
DAN
KECAMATAN
SERTA
INTENSIFIKASI PBB YANG TELAH SECARA NYATA
KEPADA
TIM
MELAKSANAKAN
KEGIATAN DALAM UPAYA UNTUK MENGGALI DAN MEMACU POTENSI DIMAKSUD. PERLU SAYA SAMPAIKAN KEMBALI BAHWA TARGET PELUNASAN PBB UNTUK SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN
GARUT TAHUN 2009 ADALAH SEBESAR RP.13.862.490.000 (TIGA BELAS MILYAR
DELAPAN RATUS ENAM PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS
SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH). ADAPUN REALISASI SAMPAI DENGAN MINGGU KESATU BULAN MEI 2009 TELAH TERCAPAI SEBESAR RP. 3.198.483.56 (TIGA MILYAR SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH ENAM RUPIAH) ATAU 25,08 %. SAYA
SANGAT
MEMAHAMI
,
APABILA
KONDISI
SETIAP
KECAMATAN, KELURAHAN N ATAU DESA BERBEDA SATU DENGAN YANG LAINNYA. HAL TERSEBUT, TENTUNYA TANTANGAN BAGI
MERUPAKAN SEBUAH
KITA UNTUK MENINGKATKAN ATENSI
DAN
KREATIVITAS METODE SERTA FOKUS PADA TUJUAN. OLEH KARENA ITU SAYA MEMINTA KEPADA PARA CAMAT, KEPALA DESA DAN LURAH AGAR DAPAT MELAKUKAN AKSELERASI LANGKAH DALAM RANGKA MEMPERCEPAT
PELUNASAN
PBB
DI
WILAYAH
MASING-MASING.
PERMINTAAN TERSEBUT SAYA TUJUKAN KHUSUSNYA BAGI 5 (LIMA)
Bagian Adm Pemerintahan Umum
15 KECAMATAN YANG REALISASINYA PELUNASAN PBB NYA DIBAWAH 5 % YAITU
KECAMATAN
BANYURESMI,
DAN
PANGATIKAN
YANG
PEUNDEUY, CISURUPAN MASIH
SUKAWENING, SERTA
BELUM
BAYONGBONG
KEPADA BISA
KECAMATAN
MEREALISASIKAN
PEMBAYARAN ALIAS MASIH 0%.
G. CAPAIAN PRESTASI KABUPATEN GARUT BERKENAAN DENGAN PERKEMBANGAN PRESTASI KABUPATEN GARUT ADA HAL YANG PATUT UNTUK KITA SYUKURI, YAITU CAPAIAN PRESTASI
YANG
DIRAIH
KABUPATEN
GARUT
PADA
SELEKSI
TILAWATIL QUR’AN TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT KE-11, DIKOTA BEKASI PADA WAKTU LALU. KITA MAMPU MEMPERBAIKI PRESTASI PADA TAHUN 2008 KETIKA KITA HANYA MAMPU MENDUDUKI PERINGKAT KE-14, SEDANGKAN PADA TAHUN INI KITA MAMPU MENDUDUKI PERINGKAT KE-7. SELANJUTNYA, DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA SARANA KEAGAMAAN DI KABUPATEN GARUT, SAYA MENGINSTRUKSIKAN KEPADA PARA CAMAT UNTUK SESEGERA MUNGKIN MENYAMPAIKAN DATA SARANA KEAGAMAAN YANG ADA DI WILAYAH MASING-MASING. SAYA MINTA DATA TERSEBUT SEGERA DISAMPAIKAN MELALUI BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAK YAT PADA SEKRETARIAT DAERAH HAL LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN KITA BERSAMA ADALAH
DALAM
RANGKA
MEMPERSIAPKAN
DESA
PANGAUBAN
KECAMATAN CISURUPAN SEBAGAI WAKIL KABUPATEN GARUT PADA LOMBA
DESA
TINGKAT
PROPINSI
JAWA
BARAT
YANG
AKAN
DILAKSANAKAN SEKITAR BULAN JUNI 2009 SAYA MINTA SELURUH SKPD YANG TERKAIT UNTUK SEGERA TURUN KELAPANGAN MENDATA PROGRAM KEGIATAN SKPD YANG DIPERLUKAN UNNTUK MENUNJANG PENILAIAN SERTA MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT PEMBINAAN
Bagian Adm Pemerintahan Umum
16 SECARA
PERIODIK.
SEHINGGA
PADA
SAATNYA
KITA
DAPAT
MEMPERTAHANKAN CAPAIAN PRESTASI YANG TELAH BERHASIL KITA RAIH. PESERTA RAPAT KOORDINASI PEMERINTAHAN YANG SAYA HORMATI, DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG PERLU SAYA SAMPAIKAN LANGSUNG
KEPADA
SAUDARA-SAUDARA.
SELANJUTNYA,
KITA
MASUKI TERLEBIH DAHULU SESION EXPOSE :
II. EKSPOSE/SOSIALISASI PROGRAM KEGIATAN SAYA PERSILAHKAN : 1.
KEPALA
BADAN
PERTANAHAN
KABUPATEN
GARUT
MENGENAI
MASALAH PERTANAHAN DI KABUPATEN GARUT 2.
KETUA KPUD
KABUPATEN GARUT
UNTUK
MENYAMPAIKAN
BEBERAPA HAL DALAM RANGKA PERSIAPAN PEMILIHAN PRESIDEN YANG AKAN DILAKSANAKAN BULAN JULI 2009 MENDATANG. 3.
KEPALA
DINAS
PETERNAKAN
PERIKANAN
DAN
KELAUTAN
KABUPATEN GARUT MENGENAI HAL HAL YANG HARUS KITA WASPADAI DALAM RANGKA MENYIKAPI SWINE FLU DAN HAL-HAL LAIN TERKAIT PROGRAM DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN III. DIALOG DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA SAUDARA-SAUDARA.
SELANJUTNYA,
SAYA
BERHARAP
PADA
PELAKSANAAN RAKOR PEMERINTAHAN INI SAUDARA-SAUDARA DAPAT MENYAMPAIKAN
LAPORAN-LAPORAN
PELAKSANAAN
TUGAS
PEMERINTAHAN, MAUPUN PERKEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN.
Bagian Adm Pemerintahan Umum
17 IV. KESIMPULAN 1. PARA KEPALA SKPD, CAMAT, KADES/LURAH AGAR MENDUKUNG KEGIATAN DALAM RANGKA SUKSES PEMILU PRESIDEN BULAN JULI 2009 YANG SUDAH DISAMPAIKAN DAN BERUPAYA MENINDAKLANJUTI KEGIATAN DIMAKSUD; 2. PARA CAMAT DAN KEPALA DESA/LURAH KOORDINASI
DENGAN
PIHAK
UNTUK MENINGKATKAN
PUSKESMAS,
GUNA
MENGATASI
MASALAH-MASALAH : -
MEREBAKNYA PENYAKIT SWINE FLU,
-
PEREDARAN
MAKANAN
ATAU
OBAT
YANG
MENGANDUNG
TURUNAN BAHAN BAKU YANG MENGGUNAKAN TERNAK BABI SEBAGAI BAHAN UTAMANYA, -
WABAH
DEMAM
BERDARAH
DENGUE
DAN
CHIKUNGUNYA
DENGAN SECARA KONTINYU MENGKAMPANYEKAN KEPADA MASYARAKAT AGAR SENANTIASA MENINGKATKAN KEGIATAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN). -
MEWASPADAI BERKEMBANGNYA PENYAKIT TBC.
-
MASALAH
PENYAKIT
GANGGUAN
JIWA
DI
KECAMATAN
KERSAMANAH . 3.
PARA KEPALA SKPD AGAR MENINGKATKAN PROFESIONALITAS, RASIONALITAS,
DAN
PROPORSIONALITAS
DALAM
MENYUSUN
DOKUMEN RENCANA KERJA SKPD DENGAN BERPEDOMAN PADA RPJMD. 4. PENGATURAN
PELIMPAHAN
SEBAGIAN
KEWENANGAN
BUPATI
KEPADA CAMAT DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSI
KECAMATAN
DALAM
MENYELENGGARAKAN
URUSAN
PEMERINTAHAN MENURUT ASAS OTONOMI DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN DALAM SISTEM NKRI. 5. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MERUPAKAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH . OLEH KARENA ITU DIPERLUKAN BERBAGAI UPAYA AGAR POTENSI TERSEBUT Bagian Adm Pemerintahan Umum
DAPAT DIGALI DAN DIPACU
SEHINGGA
18 MEMBERIKAN KONTRIBUSI NYATA BAGI PEMBANGUNAN DAERAH. KEPADA SKPD TERKAIT, PARA CAMAT , LURAH , KEPALA DESA AGAR MENINGKATKAN ATENSI DAN KREATIVITAS METODE SERTA DENGAN SEGERA MELAKUKAN AKSELERASI LANGKAH DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PELUNASAN PBB DI KABUPATEN GARUT. V. PENUTUP DEMIKIANLAH RAPAT KOORDINASI PEMERINTAHAN
BULAN MEI 2009,
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA. WABILLAHI TAUFIQ WALHIDAYAH WASSALAMU’ALAIKUM WR. WR
BUPATI GARUT
ACENG HM FIKRI, Sag.
Bagian Adm Pemerintahan Umum
19 SUSUNAN ACARA PENYERAHAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA (TPAPD) TAHAP I TA 2009 SERTA RAPAT KOORDINASI PEMERINTAHAN BULAN MEI 2009 TANGGAL 14 MEI 2009 NARA SUMBER
No
KEGIATAN
I
PENYERAHAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA TAHAP I TA 2009 1. LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA 2. LAPORAN ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA 3. PENYERAHAN BANTUAN SECARA SIMBOLIS 4. SAMBUTAN BUPATI GARUT
II
09.00-09.45
PETUGAS ASPEMKES BUPATI BUPATI
PEMBUKAAN RAPAT NEGERI 1. PAPARAN BUPATI GARUT 2. EKSPOSE : 1). SOSIALISASI PROGRAM PERTANAHAN 2). SOSIALISASI PILPRES 2009 3). SOSIALISASI TENTANG FLU BABI (SWINE FLU) DAN PROGRAM DISNAKANLA
III
WAKTU
BUPATI
09.45-10.10
KA. BPN
10.10-10.35 10.35-1050
KETUA KPU KADISNAKAN LA
10.50-11.05
11.05- 12.00
DIALOG ISTIRAHAT- SHOLAT-MAKAN
12.00-12.45
IV
KESIMPULAN
BUPATI
12.45-12.50
V
PENUTUP
BUPATI
12.50-13.00
GARUT, 14 MEI 2009 An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
R. ARUS SUKARNA, SH, MSi NIP. 480 099 513 Bagian Adm Pemerintahan Umum
20
PAPARAN BUPATI GARUT PADA ACARA PENYERAHAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA (TPAPD) SERTA RAPAT KOORDINASI PEMERINTAHAN BULAN MEI 2009 TANGGAL 14 MEI 2009 DI GEDUNG PENDOPO KABUPATEN GARUT
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDA KABUPATEN GARUT TAHUN 2009
Bagian Adm Pemerintahan Umum
21
LAPORAN ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA PADA ACARA PENYERAHAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA (TPAPD) TAHAP I TA 2009 SERTA RAPAT KOORDINASI PEMERINTAHAN BULAN MEI 2009 I.
DASAR 1. PERDA
KABUPATEN
GARUT
NO.
20
TAHUN
2008
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA 2. KEPUTUSAN BUPATI GARUT NOMOR 147/KEP.218-BPMPD/2009 TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2009 3. KEPUTUSAN BUPATI GARUT NOMOR 841/KEP.219-BPMPD/2009 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA (TPAPD) DI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2009 4. PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH
KEPALA DAERAH/ WAKIL
KEGIATAN
RAPAT
KOORDINASI
PEMERINTAHAN/NEGERI TAHUN ANGGARAN 2009. II. MAKSUD DAN TUJUAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA (TPAPD) DIMAKSUDKAN UNYUK MEMBIAYAI PROGRAM PEMERINTAHAN DESA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA BERTUJUAN UNTUK : A. MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN SESUAI KEWENANGAN. B. MENINGKATKAN KEMAMPUAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Adm Pemerintahan Umum
22 PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF SESUAI DENGAN POTENSI DESA. C. MENINGKATKAN PEMERATAAN PENDAPATAN, KESEMPATAN KERJA DAN KESEMPATAN BERUSAHA BAGI MASYARAKAT DESA. D. MENDORONG
PENINGKATAN
SUADAYA
GOTONG
ROYONG
MASYARAKAT. III. KEGIATAN ACARA PENYERAHAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA (TPAPD)TAHAP I SECARA SIMBOLIS KEPADA PERWAKILAN DESA SBB ; A. PERWAKILAN DESA UNTUK WILAYAH SELATAN ; 1. DESA MARGALAKSANA KECAMATAN BUNGBULANG; 2. DESA PANYINDANGAN KECAMATAN PAKENJENG; 3. DESA PAAS KECAMATAN PAMEUNGPEUK; 4. DESA TANJUNGJAYA KECAMATAN BANJARWANGI; 5. DESA PAKENJENG KECAMATAN PAMULIHAN; B. PERWAKILAN DESA UNTUK WILAYAH SELATAN ; 1. DESA SUKAWANGI KECAMATAN TAROGONG KALER; 2. DESA SINDANGSARI KECAMATAN CIGEDUG; 3. DESA SUKASENANG KECAMATAN BAYONGBONG; 4. DESA SUKAMUKTI KECAMATAN CILAWU; 5. DESA BANYURESMI KECAMATAN BANYURESMI; C. PERWAKILAN DESA UNTUK WILAYAH SELATAN ; 1. DESA LIMBANGAN TIMUR KECAMATAN BL.LIMBANGAN; 2. DESA KARANGMULYA KECAMATAN MALANGBONG; Bagian Adm Pemerintahan Umum
23 3. DESA SALAMNUNGGAL KECAMATAN LELES; 4. DESA CIBATU KECAMATAN CIBATU; 5. DESA CIBIUK KIDUL KECAMATAN CIBIUK; SUMBER DANA ADD DAN TPAPD BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN GARUT BESARNYA BANTUAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I ADALAH 30% DARI PAGU MASING-MASING DESA YANG DIPERUNTUKKAN BAGI
OPERASIONAL
PEMERINTAH
DESA
DAN
BPD.
TUNJANGAN
PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA (TPAPD) TAHAP I SEBESAR Rp. 13.000.000,00 ( TIGA BELAS JUTA RUPIAH ). SELANJUTNYA UNTUK RAPAT KOORDINASI PEMERINTAHAN AKAN DIISI OLEH. 1. KEPALA
BADAN
PERTANAHAN
KABUPATEN
GARUT
MENGENAI
MASALAH PERTANAHAN DI KABUPATEN GARUT. 2. KETUA KPUD
KABUPATEN GARUT
BEBERAPA HAL DALAM RANGKA
UNTUK
MENYAMPAIKAN
PERSIAPAN PEMILIHAN PRESIDEN
YANG AKAN DILAKSANAKAN BULAN JULI 2009 MENDATANG. 3. KEPALA
DINAS
PETERNAKAN
PERIKANAN
DAN
KELAUTAN
KABUPATEN GARUT MENGENAI HAL HAL YANG HARUS KITA WASPADAI DALAM RANGKA MENYIKAPI SWINE FLU DAN HAL-HAL LAIN TERKAIT PROGRAM DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN IV. PESERTA KEGIATAN PESERTA KEGIATAN ADALAH PARA ASISTEN SEKDA, STAF AHLI BUPATI, KETUA KPU BESERTA ANGGOTA, PARA KEPALA SKPD, PARA KEPALA INTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN GARUT, KEPALA BAGIAN SETDA, PIMPINAN PERUSHAAN DAERAH, PARA CAMAT, PARA LURAH DAN KEPALA DESA PENERIMA SIMBOLIS ADD DAN TPAPD.
Bagian Adm Pemerintahan Umum
24 V.
PENUTUP DEMIKIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN ACARA PENYERAHAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA (TPAPD) TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2009 SERTA
RAPAT
KOORDINASI
PEMERINTAHAN
BULAN
MEI
2009
SELANJUTNYA MOHON BERKENAN BAPAK BUPATI GARUT UNTUK MENYAMPAIKAN
BANTUAN
MEMBERIKAN ARAHAN DAN
ADD
DAN
TPAPD
SECARA
SIMBOLIS,
SAMBUTAN SERTA MEMIMPIN RAPAT
KOORDINASI PEMERINTAHAN BULAN MEI 2009.
GARUT, 14 MEI 2009
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KABUPATEN GARUT
R. ARUS SUKARNA, SH, M.Si NIP. 480 099 513
Bagian Adm Pemerintahan Umum
