PANGGUNG HUKUM Vol.1, No.2, Juni 2015 Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta

Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah By: Khotibul Umam** Abstract The development of islamic finance institution is not only in a financial banking institution but also in a financial non-banking institution which is many variation such as islamic insurance, islamic leasing, islamic capital market and so on. Sharia supervisory board as the audit of sharia loyalty in the islamic finance institution must be supplied with skill and certain knowledge eitherin understanding science of Fiqh Muamalah or science of modern Islamic finance. This paper is aimed to reveal the importance of sharia supervisory board standardization in developing the quality of sharia loyalty audit by constructing the professional school of sharia supervisory board in university. In this paper, the research used is library research by seeking books or other written data which has the appropriate research using descriptive-analitical approach. Based on research by the author, it can be concluded that professional school of sharia supervisory board become very important to be achieved in producing the reliable and professional sharia supervisory board so that it can be a supervisor and motivator of the existence of Islamic finance variant products which can empower the economic people in a future. Abstrak Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini tidak hanya sebatas pada lembaga keuangan perbankan namun juga pada lembaga keuangan non bank yang beraneka ragam mulai dari asuransi syariah, leasing syariah, pasar modal syariah dan lainnya. Dewan Pengawas Syariah sebagai audit kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah harus dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan khusus baik pemahaman dalam ilmu fiqh muamalah maupun pemahaman dalam ilmu ekonomi dan keuangan modern. Tulisan ini bermaksud mengungkap permasalahan pentingnya standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kuallitas audit kepatuhan syariah dengan membentuk suatu sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah di perguruan tinggi. Dalam penulisan paper ini, jenis penelitian yang **Mahasiswa

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Hukum Islam, Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah.

PANGGUNG HUKUM

Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta

Vol.1, No.2, Juni 2015

Khotibul Umam: Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas...

115

digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan mencari buku-buku atau data-data tertulis lainnya yang memiliki kesesuaian dengan topik penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting untuk direalisasikan dalam mencetak Dewan Pengawas Syariah yang handal dan profesional sehingga dapat menjadi seorang pengawas sekaligus pendorong lahirnya variasi produk-produk keuangan syariah yang dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kedepannya. Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Standarisasi, Sekolah Profesi.

A. Pendahuluan Secara umum lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvesional dapat dikatakan memiliki fungsi yang sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan mengelolanya baik dalam bentuk penyertaan modal, asuransi, leasing dan sebagainya. Akan tetapi dalam beberapa hal, lembaga keuangan syariah memiliki perlakuan yang berbeda karena tranksasi-transaksi yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal itu terlihat dari adanya prinsip kepatuhan syariah dalam setiap operasionalnya dengan menghilangkan riba, maysir, gharar, tadlis dan larangan syariah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan garis panduan (guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. Dalam menjalankan operasinya, lembaga keuangan syariah harus memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah. Sebuah lembaga independen sangat dibutuhkan untuk menganalisis kesesuaian lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, Dewan Pengawas Syaraiah (DPS) merupakan lembaga independen yang diberikan amanah oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi kesesuaian operasional dan praktik lembaga keuagan syariah terhadap kepatuhan syariah. Muhammad Syafi’i Antonio dan Karnaena mengungkapkan menjamin independensi Dewan Pengawas Syariah penting mengingat Dewan Pengawas Syariah bukanlah staf bank dalam arti tunduk dibawah kekuasaan administratif, akan tetapi dipilih oleh dewan komisaris melalui rapat umum dewan pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama

PANGGUNG HUKUM



116


Indonesia (Dewan Syariah Nasional) dan honorarium mereka juga ditentukan oleh rapat umum pemegang saham.1 Dalam praktiknya, Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga independen yang mengawasi operasional lembaga keuangan syariah menerima insentif maupun tunjangan dari entitas syariah yang di awasi dimana entitas tersebut masih memiliki hubungan adminstratif dalam struktur administrasi manajemen, yaitu bukan dari lembaga independen di luar administratif kepengurusan entitas yang tidak memiliki hubungan langsung secara adminstratif dalam strukstur organisasi yang mereka awasi, sehingga dari sinilah konflik kepentingan dapat saja terjadi dimana entitas syariah yang mereka awasi selalu ingin mendapatkan status pujian kesesuaian syariah namun disisi lain, Dewan Pengawas Syariah tidak ingin kehilangan jabatan dan insentif bulananya sehingga bisa jadi hanya melaporkan hal yang baik-baik saja terhadap entitas tersebut. Salah satu contoh kontroversi yang mungkin masih bisa dijadikan pertimbangan adalah produk gadai emas perbankan syariah yang akhirnya mendapatkan perhatian khusus dari Bank Indonesia (BI) karena dianggap tidak memenuhi aspek syariah dan berujung pada spekulasi dalam produk gadai emas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Direktur Pengaturan Perbankan Syariah BI, Mulya Effendi Siregar yang mengatakan terdapat banyak unsur spekulasi dalam produk gadai emas, sehingga Bank Indonesia melarang berbagai metode gadai emas yang bertujuan untuk menambah nilai pembiayaan.2 Bank Indonesia akhirnya mengeluarkan Surat Edaran No. 14/16/ DPbS tentang pembiayaan kepemilikan emas kepada semua perbankan syariah dalam rangka meningkatkan kehatihatian bagi bank yang menyalurkan pembiayaan kepemilikan emas. Dalam hal ini, diperlukan Dewan Pengawas Syariah yang memiliki kemampuan dalam menjaga kesesuaian syariah atas praktik gadai emas di lembaga keuangan syariah mengingat praktik gadai emas saat ini masih terus berlangsung meskipun sudah mendapatkan warning dari Bank Indonesia. Selain itu, peristiwa gagal bayar yang dilakukan oleh GTIS (Golden Trading Investment Syariah) yang menggelapkan dana nasabahhingga milyaran rupiah dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga. Perusahaan GTIS tersebut sudah mendapat sertifikat halal dari Dewan Syariah 1Muhammad Syafi’i Antonio dan Karnaen A. Pertaatmadja, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 3. 2Bank Indonesia Larang Berkebun Emas, dari Http://News.Viva.Co.Id/News/Read/281818-Bi-Tegas-Larang-Berkebun-Emas, di unduh 21 Desember 2014.

PANGGUNG HUKUM




117

Nasional yang diberikan oleh Ketua MUI Ma'ruf Amin kepada Presiden Direktur GTIS Taufiq Michael Ong dan disaksikan Ketua DPR Marzuki Alie.3 Selain itu, Majelis Ulama Indonesia mengakui menerima keuntungan saham sebesar 10 persen dari PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) yang diterima melalui Yayasan Dana Dakwah Pembangunan milik MUI karena pengurus MUI menjabat sebagai Dewan Penasehat Syariah di GTIS. Adapun yang menjadi Dewan Pengawas Syariah dari MUI pada saat itu adalah Sekretaris Jenderal Ichwan Sam dan Ketua Bidang Fatwa KH Ma'ruf Amin.4 Permasalahan di sini adalah bagaimana Dewan Pengawas Syariah bisa independen dan profesional apabila di satu sisi mereka memiliki kepentingan terhadap entitas syariah tersebut. Sehubungan dengan munculnya permasalahan mendasar atas independensi, profesionalitas serta integritas Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi kepatuhan syariah, maka kami tertarik dan menganggap penting untuk mengangkat tema penelitian ini dengan melakukan pengkajian secara komprehensif dengan mengumpulkan berbagai referensi dan telaah pustaska untuk memberikan masukan bagaimana memelihara dan menjamin profesionalitas dan integritas dari Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah. B. Urgensi Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Perbankan Syari’ah Indonesia Sejalan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di tanah air, berkembang juga jumlah Dewan Pengawas Syariah yang ada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Semakin banyak serta beragamnya Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah disinyalir akan memunculkan fatwa yang berbeda-beda dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah dan akan membingungkan nasabah. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi Islam akhirnya menganggap perlu untuk membentuk suatu Dewan Syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga independen ini kemudian dikenal 3

Golden Traders Indonesia Syariah, Investasi EmasDiduga Bodong Bersertifikat Halal GTIS juga memberi 10 persen keuntungannya kepada MUI, dari https:// groups.yahoo.com/ neo/groups/Media_Nusantara /conversations/messages/4658, diunduh 21 Desember 2014. 4MUI Akui Terima Keuntungan Golden Traders, dari http://www.tempo.co/read/news/ 2013/03/02/ 08746 4623/MUI-Akui-TerimaKeuntungan-Golden-Traders, diunduh 21 Desember 2014.

PANGGUNG HUKUM



118


dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk pada bulan Juli tahun 1997 melalui hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli di tahun yang sama.5 Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan pakar muamalah syariah yang ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti kepengurusan selama lima tahun. Dewan Syariah Nasional berfungsi mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Untuk keperluan itu, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan (guidelines) dengan mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam (syari’ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi dan analisis produk dan jasa di lembaga keuangan syariah.6 Dewan Syariah Nasional memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:7 a. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah. b. Mengeluarkan fawa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan. Dewan Syariah Nasional kemudian merekomendasikan seorang ulama atau cendekiawan muslim untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang betugas untuk mengawasi jalannya operasional bank dan lembaga keuangan syariah lainnya agar selalu sesuai dengan ketentuanketentuan syariah yang didasarkan padagaris panduan (guidelines) yang disusun dan ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Adapun tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariahsebagaimana surat keputusan MUI No. Kep-98/MUI/2001 tentang susunan Dewan Pengawas Syariah-MUI masa bakti 2000-2005adalah sebagai berikut:8 5Muhammad

Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 237. 6Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 42. 7Rizal Yahya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 27 8Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 382.

PANGGUNG HUKUM




119

a. Melakukan pengawasan secara priodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. b. Berkewajiban Mengajukan usul-usul pengembangan produk lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional. c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang duasinya kepada Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah nasional. Dewan Pengawas Syari'ah harus membuat pernyataan berkala bahwa lembaga keuangan yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bank yang bersangkutan.9 Selain itu, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama atas suatu produk baru yang dikeluarkan oleh lembaga keungan syariah sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Government Standart for Islamic Financial Institution (GSIFI) Nomor 2 dalam paragraf 7 menyebutkan tiga prosedur dalam pelaksanaan shari’a review, yaitu planning review procedures, executing review procedure and review of working papers, and documenting conclusions and report. Planning review procedures bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh atas operasi lembaga keuangan syariah yang meliputi produk, skala operasi, lokasi, kantor cabang, anak perusahaan dan divisi serta bertujuan untuk memperoleh daftar semua fatwa, aturan dan petunjuk yang dikeluarkan oleh dewan pengawas syariah. Sementara itu, executing review procedure and review of workingpaper and documenting conclusions and report bertujuan untuk menemukan temuan audit dengan melakukan serangkaian pengujian atas transaksi dan dokumen, serta mendokumentasikan semua prosedur audit yang telah dilakukan selama pemeriksaan.10 Pada dasarnya, Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan penting dalam meminimalisir dan menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atas kepatuhan perinsip-perinsip syariah dalam mencapai tujuan perusahaan. Melalui pengawasan tersebut, Dewan Pengawas 9Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 234. 10Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Perinsip Syariah, (Jakarta: Sinargrafika, 2011), hlm. 251.

PANGGUNG HUKUM



120


Syariah diharapkan dapat membantu mengevaluasi dan mendeteksi mengenai sejauh mana pelaksanaan kepatuhan perinsip syariah diterapkan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam mengevaluasi kepatuhan atas perinsip-perinsip syariah tersebut. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah diharapkan dapat memfokuskan dirinya dalam mengembangkan dan mengawal agar produk dan aktivitas lembaga keuangan syariah yang diawasinya selalu berjalan sesuai dengan syariah. Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis guidelines yang ditetapkan (Fatwa DSN). Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.11 Apabila lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengidahkan teguran yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional, maka Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Dinas Koperasi, Lembaga Ombusman maupun ke instansi terkait lainnya untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas agarperusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakantindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan syariah tersebut. C. Standarisasi Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah. Lemahnya pengawasan sering kali menjadi perbincangan hangat ketika suatu permasalahan menimpa lembaga keuangan syariah, salah satunya seperti produk berkebun emas di salah satu perbankan syariah yang menuai kritik dari masyarakat hingga mendapat persyaratan tertentu dari Bank Indonesia, penggelapan dana nasabah dalam investasi emas GTIS yang mencemarkan nama Majelis Ulama Indoesia karena mengeluarkan sertifikat halal institusi GTIS sekaligus menjadi Dewan Pengawas Syariahnya, danmaraknya koperasi syariah(baitul mal wattamwil) yang juga melakukan fraud dengan membawa lari dana nasabahnya. Permasalahan disini menekankan peranan penting Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi dan meminimalisir perilaku tadlis dan fraud di lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat akan lahirnya lembaga keuangan yang adil, jujur dan amanah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

11Muhammad

Syafi’i Antonio, Bank Syariah ..., hlm. 236.

PANGGUNG HUKUM




121

Sebagai industri bisnis yang lebih menekankan pada aspek kepercayaan (trust) masyarakat, lembaga keuangan syariah akan benarbenar kehilangan reputasinya di masyarakat apabila dalam praktik usahanya mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan penting sebagai lembaga independen yang mengawasi kesesuaian produk dan operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat memberikan jaminan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan transkasi di lembaga keuangan syariah. Dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah berkedudukan pada posisi setingkat dewan direksi di setiap lembaga keuangan syariah. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan DPS, sehingga dapat menjadi pengawas sekaligus penasehat direksi dalam hal kesesuaian terhadap kepatuhan syariah.12 Secara umum fungsi dan peranan Dewan Pengawas Syariah tidak hanya terbatas pada kegiatan operasional lembaga keuangan syariah, namun juga memiliki tugas dalam mengawasi pengembangan produk, penyaluran dana entitas dan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh lembaga keuanngan syariah. Dewan Pengawas Syariah sebagai audit internal kepatuhan syariah harus memiliki kecakapan dan kriteria minimal seperti pemahaman di dalam ekonomi, hukum dan sistem analisis keuangan agar dapat mengawasi setiap penyimpangan dan pelanggran terhadap kepatuhan syariah. Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) pada tahun 2000 dikeluarkanlah surat keputusan yang mengatur mengenai syarat-syarat keanggotaan DPS, sebagai berikut:13 a. Memiliki akhlak karimah b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum c. Memiliki komitmen untuk mengembangkn keuangan berdasarkan syariah. d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN. 12Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 381. 13Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keungan Syariah.

PANGGUNG HUKUM




122

Salah satu bentuk pengetatan dalam peroses seleksi dan pengangkatan calon Dewan Pengawas Syariah dapat terlihat dalam mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuanan perbankan syariah dengan melalui kriteria sebagai berikut:14 a. Komite remunerasi dan nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada dewan komisaris. b. Berdasarkan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi tersebut, dewan komisaris mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada direksi. c. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi dewan komisaris, rapat direksi menetapkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia. d. Majelis ulama indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan oleh direksi. e. Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada bank indonesia atas calon Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Insonesia. f. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas calon Dewan Pengawas Syariah dimaksud, dan g. Rapat umum pemegang saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesia. Dalam hal pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah oleh rapat umum pemegang saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan BI, maka pengangkatan Dewan Pengawas Syariah tersebut baru efektif jika anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia. Adapun salah satu faktor lainpenyebab lemahnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah saat ini bisa terjadi karena jumlah mereka yang terlalu sedikit yang hanya terdiri hampir dari dua sampai tiga orang tentunya tidak akan dapat menjangkau seluruh kantor cabang yang berada di daerah. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh Dewan 14

Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/Dpbs Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

PANGGUNG HUKUM




123

PengawasSyariah tidak berlangsung setiap hari, bahkan ada yang hanya dua minggu sekali sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam peraktiknya.15 Hal ini sejalan dengan meluasnya kantor cabang lembaga keuangan syariah ke berbagai wilayah kabupaten bahkan kecamatan, sehingga keberadaan jumlah Dewan Pengawas Syariah yang tidak diimbangi dengan jumlah kantor entitas syariah tentunya akan menghasilkan suatu pengawasan yang kurang efektif.Amin Aziz menyatakan bahwa banyak Dewan Pengawas Syariah yang tidak berfungsi. Mereka baru bekerja jika lembaga keuangan yang bersangkutan mengundangnya dan berkonsultasi.16 Oleh karena itu, idealnya adalah dengan menempatkan Dewan Pengawas Syariah di setiap kantor cabang yang didukung dengan peraturan yang mengatur desentralisasi Dewan Pengawas syariah. Desentralisasi Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas kepatuhan syariah serta dapat mendorong pengembangan produk-produk keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah di setiap kantor cabang dapat diberikan tugas untuk membuat kreatifitas dalam mendesain produk-produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar lembaga keuangan syariah tersebut. Penempatan Dewan Pengawas Syariah di Beberapa Lembaga Keuangan Syariah No 1.

2.

Nama Lembaga Bank Muamalat

Bank BRI

Jumlah anggota Struktur DPS DPS 3 a. ketua: KH. Ma’ruf amin b. anggota: 1. Prof. Dr. Muardi Chatib 2. Prof. Dr. Umar Shihab 2 a. Ketua:

Jumlah Layanan kantor di Seluruh Indonesia 1kantor pusat, 81 kantor cabang, 267 kantor cabang pembantu dan 108 kantor kas.17 2 kantor pusat, 258

15Masliana,

“Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarih Hidayatullah, 2011, hlm. 73. 16Amin Aziz, The Power Of Al Fatihah, (Mimbar Publishing, 2012), hlm. 612. 17Annual report 2013 Bank Muamalat, dari http://www.bankmuamalat.co.id/investor/laporan-tahunan, diunduh 22 Maret 2015.

PANGGUNG HUKUM




124

syariah

3

Bank Mandiri Syariah

3

4

BNI Syariah

2

5

Bank mega Syariah

3

6

Bank bukopin syariah

2

7

Bank BTPN Syariah

2

Prof. dr. H. Didin Hafidhuddin, MSc. b. Anggota: Muhammad Gunawan Yasni, SE, MM, CIFA a. Ketua: Prof. DR. Komaruddin Hidayat b. Anggota: 1. Dr. Syafi’i Antonio, MEc 2. Drs. Muhammad Hidayat, MBA. a. Ketua: KH. Ma’ruf Amin b. Anggota: Hasanudin a. Ketua: K.H. Ma’ruf Amin b. Anggota: 1. Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail 2. Kanny Hidaya Y., M.A. a. Ketua: Prof. DR HM Din Syamsudin, MA b. Anggota: H. Ikhwan Abidin, MA a. Ketua: Drs. H. Amidhan

kantor (gabungan dari kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas). 18 1 kantor pusat, 134 kantor cabang, 511 kantor cabang pembantu, 56 kantor kas, 6 unit kantor layanan syariah dan 146 kantor payment point.19 1 kantor pusat, 164 kantor cabang dan 96 kantor cabang mikro.20 1 kantor pusat, 1 kantor cabang utama, 34 kantor cabang, 336 kantor cabang pembantu21 1 kantor pusat, 11 kantor cabang, 8 kantor cabang pembantu, 5 kantor kas dan 1 mobil layanan keliling 1 kantor pusat dan 17 kantor cabang22

18Annual

Report 2013 BRI Syariah, dari http://www.brisyariah.co.id/?q=laporan-tahunan, diunduh 22 Maret 2015. 19Laporan Tahunan 2013 Bank Syariah Mandiri, dari http://www.syariahmandiri.co.id/category/ investor-relation/laporan-tahunan/, diunduh 22 Maret 2015. 20Annual Report 2013 Bank BNI Syariah, dari http://www.bnisyariah.co.id/laporan-tahunan-bni-syariah-tahun-2013, diunduh 22 Maret 2015. 21Laporan Tahunan 2013 Bank Mega Syariah, dari http://www.megasyariah.co.id/files/reports/ annual/Annual_Report_2013_Bank_Mega_Syariah.pdf, diunduh 22 Maret 2015. 22Lokasi Cabang, dari https://www.btpnsyariah.com/hubungi-kami/lokasicabang, diunduh 22 Maret 2015.

PANGGUNG HUKUM




8

Bank BCA

2

9

Penggadaian syariah

2

10

12

Takaful Indonesia

BMT Bina Insanul Fikri

4

2

b. Anggota: KH. Ahmad Cholil Ridwan, Lc a. Ketua: Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA b. Anggota: Muhammad masyhuri na’im a. Ketua: Muhammad Nahar Nahrawi b. Anggota: Muhammad Cholil Nafis a. Ketua: Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MSc b. Anggota: 1. Prof. Madya Dr. Ahmad Shahbari Salamon 2. Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA 3. Dr. H.M. Syafi’i Antonio, MEc25 a. Ketua: DR. Hamim Ilyas, MA b. Anggota: Nurrudin, MA

125

7 kantor cabang, 5 kantor cabang pembantu dan 32 unit layanan syariah23 1 Kantor Pusat, 12 Kantor Wilayah, 4.661 Kantor Cabang24 1 kantor pusat dan 44 kantor cabang26

9 kantor cabang Pelayanan BMT

23Laporan Tahunan 2013 Bank BCA Syariah, dari http://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan/ tahunan/2013-2/, diunduh 22 Maret 2015. 24Annual Report 2013 Pegadaian, dari http://www.pegadaian.co.id/info-annualreport.php, diunduh 22 Maret 2015. 25Annual Report, dari http://www.takaful.com/indexhome.php/profile/action/anual/, diunduh 22 Maret 2015. 26Ibid.

PANGGUNG HUKUM




126

Desentralisasi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah dapat dikaji dan diterapkan sebagai solusi dalam meningkatkan kualitas kepatuhan syariah yang lebih efektif dan efisien seiring dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang membuka kantor cabangnya di berbagai wilayah mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. Tabel di atas tentang penempatan Dewan Pengawas Syariah menunjukkan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi lembaga keuangan syariah tidak sebanding dengan jumlah kantor cabang yang harus mereka awasi yang jumlahnya mencapai puluhan bahkan ratusan kantor cabang. Tabel tersebut jugamenyebutkan bahwa terdapat Dewan Pengawas Syariah yang secara bersamaan menjadi ketua Dewan Pengawas syariah di tiga lembaga keuangan syariah yang berbeda. Selain itu, terdapat pula adanya anggota Dewan Pengawas Syariah yang juga merangkap sekaligus sebagai pengeurus di Dewan Syariah Nasional.Permasalahan di sini adalah apakah kualitas dalam pengawasan kepatuhan syariah dapat efektif dan terjamin ketika jumlah Dewan Pengawas Syariah yang ada tidak diimbangi dengan jumlah kantor lembaga keuangan syariah yang mereka awasi. Selain itu, adanya tumpang tindih kebijakan antara siapa yang mengawasi dan diawasi mengingat adanya anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjabat sekaligus sebagai anggota pengurus di Dewan Syariah Nasional seperti KH. Ma’ruf amin, Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MSc, Prof. Dr. Umar Shihab, Prof. DR HM Din Syamsudin, MA, Dr. Syafi’i Antonio, MEc, dll.27 Belum adanya standarisasi dan peraturan yang secara jelas mengatur mekanisme pengangkatan dewan pengawas syariah dapat menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah dan pengembangan produk keuangan syariah kedepannya. Adanya Dewan pengawas syariah yang merangkap menjadi Dewan Syariah Nasional dapat menimbulkan suatu konflik kepentingan diantara dua lembaga tersebut. Dewan Syariah Nasional memiliki tugas dalam mengangkat dan memberhentikan Seorang Dewan Pengawas Syariah, sekaligus bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja Dewan pengawas Syariah. Namun, disisi lain masih banyak anggota Dewan Syariah Nasional tersebut yang masih merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dilembaga keuangan syariah. Permasalahan disini adalah apakah Dewan 27

Pengurus DSN-MUI, Pengurus Pleno DSN-MUI Masa Bakti 2010-2015, dari http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=pengurus, diunduh 23 Maret 2015.

PANGGUNG HUKUM




127

Syariah Nasional tersebut dapat bekerja secara profesional, efektif dan independen dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja Dewan Pengawas Syariah yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Permasalahan tersebut semakin bertambah ketika anggota Dewan Pengawas tersebut juga merangkap sekaligus sebagai Dewan Pengawas Syariah di isntitusi lembaga keuangan yang lain dengan jumlah kantor cabang yang mencapai ratusan unit. Selain itu, tidak sedikit dari Dewan Pengawas Syariah yang merangkap sebagai Dewan Syariah Nasional tersebut yang memiliki kesibukan sebagai dosen di beberapa universitas dan menjadi pengurus di beberapa organisasi kemasyarakatan. Otoritas Jasa Keuangan Syariah dan Bank Indonesia perlu merestrukturisasiperaturan dan persyaratan untuk menjadi seorang Dewan Pengawas Syariah agar tidak terjadi tumpang tindih antara tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional mengingat adanya anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjabat sekaligus di kedua instansi tersebut. Pemerintah dapat menganalisis dan mengevaluasi mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syariah di negara Pakistan dalam merumuskan standarisasi pengangkatan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia. Untuk memjadi seorang Dewan Pengawas Syariah, negara Pakistan menetapkan sedikitnya lima kriteria profesional yang harus dimiliki seorang Dewan Pengawas Syariah, yaitu:28 1. kualifikasi minimum dan pengalaman. Memiliki pemahaman dalam memberikan fatwa dan memiliki pengetahuan dalam lembaga keuangan syariah dengan menambahkan kualifikasi pendidikan minimum seperti magister studi islam, ekonomi, keuangan, perbankan dan semacamnya. 2. Track record. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat ketika bekerja di suatu. Calon Dewan Pengawas Syariah harus memperlihatkan prestasinya ketika menjabat sebagai karyawan, direktur maupun sebagai komisaris sebagai bahan pertimbangan untuk menjadi seorang Dewan Pengawas Syariah. 3. Solvabilitas dan integritas keuangan. Calon Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kecukupan dalam likuiditas keuangannya dan memiliki kemampuan untuk melunasi 28Hussain G. Rammal, Lee D. Parker, “Audit And Governance In Islamic Banks: Selection And Training Of Shari’ah Advisors,” hlm 16-18.

PANGGUNG HUKUM



128


setiap kewajiban keuangannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya. 4. Integritas, kejujuran dan reputasi. Memiliki integritas tinggi dan belum pernah terjerat dalam kasus hukum dan belum pernah terlibat dalam kasus penipuan, tidak pidana kejahatan keuangan, maupun aktifitas ilegal lainnya. 5. Konflik kepentingan. DewanPengawas syariah dalam suatu instustusi lembaga keuangan syariah tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah lainnya di instustusi lembaga keuangan lainnya yang lainnya.Hal ini diperlukan agar Dewan Pengawas Syariah dapat selalu fokus terhadap mengawasi dan mengembangkan produk keuangan syariah sehingga benar-benar dapat melindungi kepentingan masyarakat dalam pemenuhan aspek-aspek kepatuhan syariah. Konflik kepentingan dapat saja terjadi ketika beberapa institusi yang diawas oleh seorang Dewan Pengawas Syariah memberikan insentif dalam jumlah yang berbeda, akan menyebabkan Dewan Pengawas Syariah mengetatkan audit kepatuhan syariahnya diuatu instansi dan melonggarkan audit kepatuhan syariahnya di Institusi yang lain. Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia harus meregulasi dan merestrukturisasi kembali posisi Dewan Pengawas syariah dalam struktur administratif di lembaga keuangan syariah, dimana konflik kepentingan muncul ketika Dewan Pengawas Syariah menerima insentif dari entitas syariah yang masih memiliki hubungan administratif dalam struktur oganisasi perusahaan. Hal ini sangat memungkinkan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk mendapatkan tekanan dari lembaga keuangan yang mereka awasi. Anggota Dewan Pengawas Syariah sejatinya adalah pihak luar yang dijadikan sebagai mitra bank syariah dalam melaksanakan perinsip-perinsip syariah. Insentif yang diterima oleh anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi beban psikologis personal Dewan Pengawas Syariah yang terkadang muncul pada aspek tertentu ketika anggota Dewan Pengawas Syariah manemukan antara fakta dan teori (fatwa) tidak sejalan.

PANGGUNG HUKUM




129

Kondisi ini menjadi tantangan yang harus dapat dihindari oleh anggota Dewan Pengawas Syariah agar eksistensinya tetap menjadi garis kebijakan DSN-MUI.29 Di satu sisi, Dewan Pengawas Syariah ingin memaksimalkan pengawasannya namun disisi lain mengkhawatirkan dirinya akan kehilangan posisi jabatan dan insentif yang akan mereka terima (diganti/diberhentikan) apabila terlalu ketat ketika menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah. Apabila peran Dewan Pengawas Syariah tidak optimal dalam melakukan audit kepatuhan syariah maka akan berakibat pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang akan merusak citra dan kredibilitas lembaga keuangan syariah di masyarakat sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada entitas syariah yang lambat laun akan berakibat pada resiko likuiditas dan lainnya. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas lembaga keuangan perlu membenahi standar laporan audit kepatuhan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal ini terlihat adanya perbedaan dalam format laporan audit kepatuhan syariah yang terdapat dalam annual reportlembaga keuangan syariah. Laporan audit Dewan Pengawas Syariah saat ini cenderung bersifat global dan tidak mendetail, bahkan terdapat laporan Dewan Pengawas Syariah di dalam annual report lembaga keuangan syariah yang tidak mencantumkan opininya atas ketegasan asersi dari laporan auditnya apakah aktifitas, layanan, maupun produk sudah sesuai dengan fatwa, keputusan, pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional atau belum. Laporan Dewan Pengawas Syariah tersebut hanya menyampaikan aktifitas kegiatan rutin Dewan Pengawas Syariah.30 Otoritas Jasa keuangan perlu menyusun standar laporan audit kepatuhan syariah agar terdapat keseragaman format laporan audit laporan syariah yang akan mempermudah masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi dan mengevaluasi audit kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. OJK dapat menganalis dan mengembangkan standar laporan audit konvensional maupun stnadar laporan audit AAOIFI dalam merumuskan standarisasi laporan audit kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Boynton, Johnson, dkk , menyebutkan 29Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teorotik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 212. 30Laporan BCA Syariah 2013, tentang laporan ketua dewan pengawas syariah, hlm 14 dan Laporan tahunan 2013 PT Bank Syariah Mandiri, tentang laporan dewan pengawas syariah, hlm 102.

PANGGUNG HUKUM



130


bahwa lazimnya setiap laporan standar audit akan memiliki tiga komponenparagraf, yaitu:31 a. Paragraph pendahuluan (introductory paragraph). Merupakan paragraph pendahuluan dalam penyususnan audit audit yang berfungsi untuk membedakan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. b. Pargraf ruang lingkup(scope paraghraph). Paragraph ini aka meenguraikan sifat dan ruang lingkup audit sesuai dengan standar pelaporan yang mengharuskan auditor untuk menunjukkan dengan jelas seifat audit yang dilakukan. Paragraph ruang lingkup ini juga menunjukkan beberapa keterbatasan audit, seperti biaya yang memadai (reasonable cost), jumlah waktu yang memadai (reasonable lenghth of time), dll. c. Paragraph pendapat (opinion paragraph). Merupakan paragraf yang menjelaskan pendapat auditor. Dalam hal ini apakah aktifitas, layanan dan produk lembaga keuangan syariah sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah sesuai dengan fatwa, pedoman maupun peraturan yang telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional. Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia masih memiliki kekurangan sumber daya manusia yang mempunyai keilmuan secara komprehensif di bidang keilmuan kesyariahan dan keilmuan perekonomian terutama perbankan, sehingga kurang mununjang kualitas anggota Dewan Pengawas Syariah. Hal ini merupakan dampak panjang dikotomistik keilmuan berbasis agama dengan keilmuan berbasis umum. Masyarakat muslim Indonesia yang telah mendalami ilmu agama atau syariah relatif sedikit yang menguasai ilmu ekonomi, atau sebaliknya.32Masih banyak anggota Dewan Pengawas Syariah yang belum mengerti tentang teknis lembaga keuangan syariah, apalagi seperti ilmu keuangan Islam, akuntansi, ilmu ekonomi dan lainnya.Akibatnya,

31Boynton, Johnson, dkk, Modern Auditing, terj. Paul A. Rajoe, Gina Gania, dkk, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 73. 32Ibid,. hlm. 209.

PANGGUNG HUKUM




131

pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal.33Untuk dapat melaksanakan auditkepatuhan syariah, anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki keilmuan integral, yaitu ilmu fiqh muamalahdan ilmu keuangan islam modern. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak boleh mengangkat Dewan Pengawas Syariah karena karisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, tetapi diangkat karena keilmuannya di bidang lembaga keuangan syariah. Melihat tanggung jawab serta tugas Dewan Pengawas Syariah yang semakin kompleks kedepannya, maka diperlukan suatu standar kualifikasi khusus untuk menyiapkan Dewan Pengawas Syariah yang tidak hanya memiliki kecakapan dalam fiqh muamalah saja akan tetapi juga dapat memahami sistem dan fungsi lembaga keuangan syariah sehingga keberadaan Dewan Pengawas Syariah nantinya diharapkan dapat menjadi seorang audit kepatuhan syariah sekaligusdapat berkontribusi dalam mengembangkan variasi produk dan jasa keuangan syariah yang lebih kreatif dan inovatif. Adapun maksud dari standarisasi Dewan Pengawas Syariahbagi penulis adalah dengan memasukkan Dewan Pengawas Syariahsebagai salah satu sekolah profesi di perguruan tinggi sehingga dapat mencetak Dewan Pengawas Syariah yang benar-benar handal di bidangnya yangdapat menjalankan tugasnya secara profesional baik dalam hal memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan operasional dan peristiwa ekonomi di lembaga keuangan syariah, maupun turur serta dalam mengembangkan inovasi produk keuangan syariah yang saat ini masih mengalami stagnancy. Adapun tujuan dimasukkannnya Dewan Pengawas Syariah sebagai salah satu sekolah profesi, yaitu agar Dewan Pengawas Syariah kedepannya benar-benardapat memiliki independensi dan profesionalitas dalam menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi kegiatan operasionalentitas tersebut dengan kriteria syariah melalui prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya serta menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah sebagai salah satu sekolah profesi di perguruan tinggi diharapkan dapat menjadikan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas di lembaga keuangan syariah memiliki kualifikasi dankarakteristik tertentu seperti pengakuan dan kepercayaan 33

Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Perinsip Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 256.

PANGGUNG HUKUM




132

oleh masyarakat bahwa hanya orang-orang yang mempunyai keahlian profesional yang dapat menjadi Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, pekerjaan dari profesi tersebut menyangkut perlindungan konsumen secara umum atas aspek kepatuhan syariah sehingga akan terdapat pengawasan yang ketat baik,dalam dari organisasi profesi maupun dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, untuk dapat masuk kedalam profesi Dewan Pengawas Syariah dan menjalankan profesi tersebut, seorang calon Dewan Pengawas Syariah harus menjalani pendidikan dan latihan khusus dan lulus ujian profesi. Pengertian profesional sendiri mengandung tiga unsur. Pertama, upah. Artinya seorang profesional mendapatkan penghasilan dari aktivitas profesinya sebagai tumpuan untuk hidup. Kedua, pengetahuan dan keterampilan khusus. Berarti seseorang dapat dikatakan profesional apabila memiliki pengetahuan dan keterampilan. Bahkan untuk mendapatkan kemampuan itu, mereka harus menjalani pendidikan khusus. Ketiga, etika profesi. Etika adalah nilai-nila profesi yang dijaga sungguhsungguh oleh kaum profesional, agar masyarakat tetap percaya terhadap profesi tersebut.34 Dengan sistem pendidikan yang baru, lulusan profesi Dewan Pengawas Syariah kedepannya dapat melakukan audit kepatuhan syariah secara professional atas dasar-dasar ketentuan prinsip-prinsip syariah dan perundang-undangan yang berlaku di lembaga keuangan syariah serta dapat turut serta secara aktif dalam hal menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa keuangan syariah berdasarkan keahlian yang lebih komprehensif yang mereka miliki baik di bidang fiqh muamalah, akuntansi, keuangan dan system tata kelola di lembaga keuangan syariah. D. Peran dan Fungsi Pihak Terkait dalam Menyusun Standarisasi Dewan Pengawas Syariah Pendidikan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah dan mendorong variasi pengembangan kualitas transaksi, pelayanan maupun produk keuangan syariah.Dalam merumuskan sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah, Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional harus saling bersinergi dalam merumuskan kurikulum, standar kelulusan, standar pengendalian mutu hingga perumusan kode etik dan standar 34

Amin Aziz, The Power Of Al Fatihah, (Mimbar Publishing, 2012), hlm 607.

PANGGUNG HUKUM




133

prosedur teknis audit kepatuhan syariah yang harus diketahui dan dimiliki oleh setiap lulusan sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah. Kurikulum dan standar kelulusan didalam sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah bertujuan untuk mencetak Dewan Pengawas Syariah yang memiliki keilmuan integral, yaitu ilmu fiqh muamalah, ilmu ekonomi, akuntansi dan ilmu keuangan islam modern. Dalam hal ini, calon Dewan Pengawas Syariah harus menyelesaikan semua mata kuliah yang telah dirumuskan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan DSN-MUI di sekolah profesi tersebut, misalnya calon Dewan Pengawas Syariah harus menyelesaikan 200 satuan kredit semester kuliah untuk mendapatkan lisesnsi sebagai Dewan Pengawas Syariah. Setiap Dewan Pengawas Syariah yang telah menyelesaikan sekolah profesinya, harus memenuhi standar minimal sebagai berikut: d. Memiliki keahlian teknis yang memadai dalam melaksanakan audit kepatuhan syariah, baik dalam menguasai ilmu fiqh muamalah, ilmu ekonomi, akuntansi serta ilmu modern lainnya yang dibutuhkan dalam melaksanakan audit kepatuhan syariah. e. Memiliki kemahiran professional dalam melaksanakan audit kepatuhan syariah serta mampu mengembangkan produk-produk keuangan syariah. f. Memiliki perencanaan yang cermat dalam mengawasi dan mengewaluasi kegiatan operasional lembaga keuangan syariah g. Memiliki kemampuan yang cukup dalam membuat kesimpulan atau memberi rekomendasi yang berkaitan dengan setiap jasa professional yang dilaksanakan. h. Memilki Independensi dalam melaksanakan audit kepatuhan syariah. Dewan Pengawas Syariah harus terbebas dari pengaruh dan konflik kepentingan suatu entitas yang diawasinya. Untuk menjaga kualitas dan integritas sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah, maka pemerintah dan pihak yang berkeentingan lainnya harus mewajibkan kepada seluruh universitas yang menyelenggarakan sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah untuk memiliki system pengendalian mutu (system of quality control) yang dapat menjaga kualitas dan mutu dari setiap Dewan Pengawas Syariah yang telah menyelesaikan sekolah profesi tersebut.Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Dewan syariah nasional harus mendirikan suatu komite atau departemen khusus yang ditunjuk sebagai badan teknis senior dari Dewan Pengawas Syariah yang bertanggung jawab dalam menetapkan dan PANGGUNG HUKUM



134


menerbitkan standar teknis prosedur audit kepatuhan syariah yang bertanggung jawab dalam menyediakan pedoman operasional bagi Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan DSN-MUI perlu membentuk tim etika profesional Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk menetapkan dan mengembangkan standar professional Dewan Pengawas Syariah, melakukan investigasi atas masalah-masalah disiplin yang melibatkan Dewan Pengawas syariah dan memberikan pemahaman serta edukasi atas standar etika profesi Dewan Pengawas Syariah. Kode etik profesional sangat diperlukan bagi Dewan Pengawas syariah agar dapat menjadi pedoman keutamaan moral dalam berprilaku profesional sebagai Dewan Pengawas Syariah.Sedikitnya, ada lima prinsip minimal yang harus dirumuskan dalam penyusunan standar kode etik professional Dewan Pengawas Syariah, diantaranya adalah sebagai berikut: a. Bertanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah harus melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk tanggung jawabnya menjadi lembaga audit kepatuhan syariah dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas Dewan Pengawas Syariah. b. Berintegritas Tinggi Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah harus jujur dan setia terhadap nilai dan norma yang berlaku, baik dari segi hukum positif maupun normatif agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat. c. Independensi Seorang Dewan Pengawas Syariah harus bersikap objektif, bebas dari campur tangan dan pengaruh sapapun serta bebas dari segala pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. d. Kecermatan Dewan Pengawas Syariah selalu memperhatikan standar teknis dan standar etika dalam melaksanakan tugasnya dan membuka diri untuk terus belajar dalam meningkatkan kualitas kompetensi dirinya sebagai Dewan PengawaSyariah yang professional. e. Bersikap profesional Dewan Pengawas Syariah harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang didukung dengan PANGGUNG HUKUM




135

pengetahuan, ketermpilan dan wawasan yang luas sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dengan efektif dan efisien. E. Penutup Standarisasi Dewan Pengawas Syariah perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat kapasitas mereka sebagai audit kepatuhan syariah yang memberikan jaminan kepada masyarakat atas kehalalan inverstasi dan aktifitas ekonomi di lingkungan lembaga keuangan syariah. Keberadaan standarisasi Dewan Pengawas Syariah akan menjadi suatu keniscayaan mengingat bentuk jasa yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah menyangkut penegasan tentang suatu kualitas pernyataan kesesuaian syariah (asersi) yang harus mempertanggung jawabkan asersi tersebut kepada pihak lain, baik kepada masyarakat maupun kepada regulator yang mengawasi kinerja dan perkembangan lembaga keuangan syariah seperti DewanSyariah Nasional, Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.Dengan memasukkan Dewan Pengawas Syariah kedalam sekolah profesi di perguran tinggi, niscaya akan dapat meningkatkan profesionalisme Dewan Pengawas Syariah. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting untuk segera direalisasikan agar kedepannya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas di lingkungan lembaga keuangan syariah dapat memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendalam mengenai ilmu fiqh muamalah dan ilmu keuangan islam modern seperti ilmu ekonomi, akuntansi dan system tata kelola lembaga keuangan syariah yang dapat meningkatkan kuliatas audit kepatuhan syariah dan mendorong lahirnya variasi produk-produk keuangan syariah yang pada akhirnya akan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor riil. Dengan adanya Sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah, kekurangan sumber daya insani (SDI) bukanlah menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas inovasi baik dalam tansaksi, layanan maupun pengembangan produk keuangan syariah. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa mengakomodir dan mengkoordinasikan peran Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Kemendikbud serta institusi penting lainnya agar segera merancang konsep kurikulum, standar operasional dan standar penegndalian mutu sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah sehingga dapat menghasilkan Dewan Pengawas Syariah yang profesional sekaligus PANGGUNG HUKUM



136


mampu menjadi pioneer dalam memberikan solusi atas pengembangan variasi produk-produk keuangan syariah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2009. Antonio, Muhammad Syafi’i, dan Karnaen A. Pertaatmadja, Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992. Aziz, Amin. 2012. The Power Of Al Fatihah. Mimbar Publishing. Boynton, Johnson, dkk, 2002, Modern Auditing, terj. Paul A. Rajoe, Gina Gania, Dkk, Jakarta: Erlangga, 2002 Dahlan, Ahmad. 2012. Bank Syariah Teorotik, Praktik, Kritik. Yogyakarta: Teras. Masliana 2011, “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah “(Studi Pada Bank BRI Syariah).” Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarih Hidayatullah. Rahman, Abdul Rahinm Abdul, 2008, Syariah Audit For Islamic Financial Service: The Needs And Challenge, Kuala Lumpur: ISRA Islamic Finance Seminar (IIFS). Soemitra, Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana. Sutedi, Andrian. 2011. Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Perinsip Syariah. Jakarta: Sinargrafika. Umam, Khaerul. 2013. Manajemen Perbankan Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia. Yahya, Rizal, dkk,. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat. Rahman, Azhar Abdul and Abdullah Awadh Bukair, 2013, “The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries,”Asian Journal of Business and Accounting 6(2), ISSN 1985– 4064, hlm. 65-104. Kasim, Nawal, Sheila Nu NuHtay, Syed Ahmed Salman, 2013, “Comparative Analysis on AAOIFI, IFSB and BNM Shari’ah Governance Guidelines,” International Journal of Business and Social PANGGUNG HUKUM




137

Science, Vol. 4 No. 15 [Special Issue – November 2013, hlm. 220227. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/Dpbs Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keungan Syariah. Annual Report 2013 Bank BNI Syariah, dari http://www.bnisyariah.co.id/laporan-tahunan-bni-syariah-tahun2013, diunduh 22 Maret 2015. Annual report 2013 Bank Muamalat, dari http://www.bankmuamalat.co.id/investor/laporan-tahunan, diunduh 22 Maret 2015. Annual Report 2013 BRI Syariah, dari http://www.brisyariah.co.id/?q=laporan-tahunan, diunduh 22 Maret 2015. Annual Report 2013 Pegadaian, dari http://www.pegadaian.co.id/infoannual-report.php, diunduh 22 Maret 2015. Annual Report, dari http://www.takaful.com/indexhome.php/profile/action/anual/, diunduh 22 Maret 2015. Bank Indonesia Larang Berkebun Emas, dariHttp://News.Viva.Co.Id/News/Read/281818-Bi-TegasLarang-Berkebun-Emas, diunduh 21 Desember 2014. Golden Traders Indonesia Syariah, Investasi EmasDiduga Bodong Bersertifikat Halal GTIS juga memberi 10 persen keuntungannya kepada MUI, dari https:// groups.yahoo.com/neo/groups/Media_Nusantara/conversations/ messages /4658, diunduh 21 Desember 2014. Rammal, Hussain G, Lee D. Parker, 2010, “Audit And Governance In Islamic Banks: Selection AndTraining Of Shari’ah Advisors,” hlm 16-18, Dari https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=1PaqU82iH9O0uATU0 oDQDw#q=Audit+And+Governance+In+Islamic+Banks:+Select ion+And+Training+Of+Shari%E2%80%99ah+Advisors, diunduh 22 Maret 2015.

PANGGUNG HUKUM



138


Kantor Pelayanan BMT UGT Sidogiri, dari http://bmtugtsidogiri.co.id/kantor-pelayanan.html, diunduh 22 Maret 2015. Laporan Keberlanjutan 2013 Bank Syariah Mandiri, dari http://www.syariahmandiri.co.id/ category/ investorrelation/laporan-tahunan/, diunduh 22 Maret 2015. Laporan Tahunan 2013 Bank BCA Syariah, dari http://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan/ tahunan/2013-2/, diunduh 22 Maret 2015. Laporan Tahunan 2013 Bank Mega Syariah, dari http://www.megasyariah.co.id/files/reports/ annual/Annual_Report_2013_Bank_Mega_Syariah.pdf, diunduh 22 Maret 2015. Lokasi Cabang, dari https://www.btpnsyariah.com/hubungi-kami/lokasicabang, diunduh 22 Maret 2015. MUI Akui Terima Keuntungan Golden Traders, dari http://www.tempo.co/read/news/ 2013/03/02/ 08746 4623/MUI-Akui-Terima-Keuntungan-Golden-Traders, diunduh 21 Desember 2014. Pengurus DSN-MUI, Pengurus Pleno DSN-MUI Masa Bakti 2010 – 2015, dari http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=pengurus, diunduh 23 Maret 2015. Tentang BMT UGT Sidogiri, dari http://bmtugtsidogiri.co.id/tentangkami-9.html, diunduh 22 Maret 2015.

PANGGUNG HUKUM



PANGGUNG HUKUM Vol.1, No.2, Juni 2015 Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta

Recommend Documents