PANGGUNG HUKUM Vol.1, No.1, Januari 2015 Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta

Manifestasi Nilai-nilai Pancasila dalam Production Sharing Contract (PSC) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Melalui Kedaulatan Minyak dan Gas By: Deni Syaputra**

Abstract Pancasila created by the Indonesian nation itself, and buried in the earth 350 years the Indonesian nation. In the dynamics of social life, it is understood in legal ideals function as a bellwether for the achievement of community ideals. Although endpoint ideals unattainable entirely, but the law provides functions ideals and positive benefits. Ideals of law to be a benchmark that is regulative and serves as the basis of determining the constitutive ideals that without the law, then the law will lose their meaning. Indonesia as a country that has a wealth of natural resources that are spread from Sabang to Merauke from island to Miangas rote island . Natural wealth is owned by the Indonesian state is embedded in the land and in the oceans, with circumstances such as Indonesia believes that the country is able to realize the social welfare for all Indonesian people through the utilization and utilization of all natural resources are owned. One of the natural resources that exist in Indonesia is an oil and gas or oil is often referred to. In ha l processing, the Government in collaboration or give a little power to the foreign companies to carry out this mining business, the government has a position as a licensor to contractors or foreign company concerned. Granting this permission can be a mining concession, contract work, work agreement business of oil and gas, as well as the Production Sharing Contract (PSC). Abstrak Pancasila diciptakan oleh Bangsa Indonesia sendiri, serta terbenam di dalam bumi Bangsa Indonesia 350 tahun lamanya. Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, cita hukum itu dipahami dalam fungsinya sebagai penentu arah bagi tercapainya citacita masyarakat. Meskipun titik akhir cita-cita tak mungkin tercapai sepenuhnya, namun cita hukum memberi fungsi dan manfaat positif. Cita hukum menjadi tolak ukur yang bersifat regulatif dan berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif yaitu menentukan bahwa tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan makna. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan akan sumber daya alam yang tersebar dari sabang hingga merauke dari pulau miangas hingga pulau **Mahasiswa

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Angkatan 2011. Email: [email protected]

PANGGUNG HUKUM

Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta

Vol.1, No.1, Januari 2015

102

Deni Syaputra: Manifestasi Nilai-nilai Pancasila dalam Production...

rote. Kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia tersebut tertanam di daratan maupun di lautan, dengan keadaan yang seperti itulah negara Indonesia berkeyakinan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendayagunaan dan pemanfaatan terhadap seluruh kekayaan alam yang dimiliki. Salah satu kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah minyak dan gas bumi atau sering disebut dengan migas. Dalam ha l pengolahannya, Pemerintah yang bekerjasama atau memberikan sedikit kekuasaannya kepada perusahaan Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan ini maka pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemberi izin kepada kontraktor atau perusahaan asing yang bersangkutan. Pemberian izin ini dapat berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan pertambangan minyak dan gas, serta Production Sharing Contract (PSC). Kata Kunci: Pancasila, Kedaulatan, Politik Hukum dan PSC. A. Pendahuluan Pancasila dilahirkan sebagai dasar falsafah negara oleh Bung Karno. Namun, Bung Karno menolak anggapan tersebut, beliau mengemukakan bahwa beliau hanyalah sekedar perumus danpenggali Pancasila. Pancasila sendiri dinyatakan sebagai “Isi Jiwa Bangsa Indonesia Turun Temurun”. Pancasila diciptakan oleh Bangsa Indonesia sendiri, serta terbenam di dalam bumi Bangsa Indonesia 350 tahun lamanya.1 Pancasila sebagai rechtsidee atau cita hukum berarti melihat Pancasila dari perspektif hukum, yakni sebagai dasar dan tujuan setiap hukum. Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, cita hukum itu dipahami dalam fungsinya sebagai penentu arah bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meskipun titik akhir cita-cita tak mungkin tercapai sepenuhnya, namun cita hukum memberi fungsi dan manfaat positif. Cita hukum menjadi tolak ukur yang bersifat regulatif dan berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif yaitu menentukan bahwa tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan makna.2 Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan akan sumber daya alam yang tersebar dari sabang hingga merauke dari pulau miangas hingga 1Soediman Kartohadiprodjo, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, (Jakarta: Gatra Pustaka, 2011), hlm. 112. 2Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Baru, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), halm. 52.

PANGGUNG HUKUM




103

pulau rote. Kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia tersebut tertanam di daratan maupun di lautan, dengan keadaan yang seperti itulah negara Indonesia berkeyakinan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendayagunaan dan pemanfaatan terhadap seluruh kekayaan aalam yang dimilikinya. Salah satu kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah minyak dan gas bumi atau sering disebut dengan migas. Di Indonesia, energi minyak dan gas bumi masih menjadi andalan utama perekonomian Indonesia, baik sebagai penghasil devisa maupun pemasok kebutuhan energi dalam negeri. Pembangunan prasarana dan industri yang sedang giat-giatnya dilakukan di Indonesia, membuat pertumbuhan konsumsi energi rata-rata mencapai 7% dalam 10 tahun terakhir. Peningkatan yang sangat tinggi, melebihi rata-rata kebutuhan energi global, mengharuskan Indonesia untuk segera menemukan cadangan migas baru, baik di Indonesia maupun ekspansi ke luar negeri. Cadangan terbukti minyak bumi dalam kondisi depleting, sebaliknya gas bumi cenderung meningkat. Perkembangan produksi minyak Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan, sehingga perlu upaya luar biasa untuk menemukan cadangan-cadangan baru dan peningkatan produksi3. Potensi sumber daya minyak dan gas bumi Indonesia masih cukup besar untuk dikembangkan terutama di daerah-daerah terpencil, laut dalam, sumur-sumur tua dan kawasan Indonesia Timur yang relatif belum dieksplorasi secara intensif. Sumber-sumber minyak dan gas bumi dengan tingkat kesulitan eksplorasi terendah praktis kini telah habis dieksploitasi dan menyisakan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Sangat jelas bahwa mengelola ladang minyak sendiri menjanjikan keuntungan yang luar biasa signifikan. Akan tetapi untuk dapat mengetahui potensi tersebut diperlukan teknologi yang mahal, modal yang besar, faktor waktu yang memadai dan memerlukan efisiensi yang maksimal serta expertise dari sumberdaya manusia terbaik4. Peraturan Pemerintah yang mengatur usaha minyak dan gas bumi di Hulu dan Hilir belum dapat menjamin investasi di sektor minyak dan gas bumi akan masuk, karena masih banyak masalah lain yang menjadi 3Biro

Riset LM FEUI, Analisis Industri Minyak dan Gas Di Indonesia: Masukan bagi Pengelola BUMN, dalam http://www.lmfeui.com/data/Analisis%20Industri%20Minyak.pdf diakses pada yanggal 9 April 2014, pukul 08:00 WIB 4 Ibid.

PANGGUNG HUKUM




104

hambatan bagi terealisasinya investasi. Masalah tersebut antara lain peraturan perpajakan dan lingkungan hidup serta otonomi daerah yang menyulitkan bagi perusahaan minyak asing beroperasi karena berhadapan dengan raja-raja kecil di daerah. Sementara itu, konsumsi minyak bumi (BBM) di dalam negeri sudah melebihi kapasitas produksi. Dalam beberapa tahun belakangan ini penyediaan BBM dalam negeri tidak dapat seluruhnya dipenuhi oleh kilang minyak domestik, hampir 20%-30% kebutuhan minyak bumi dalam negeri sudah harus diimpor dari luar negeri. Kebutuhan impor minyak bumi ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri yang diharapkan semakin membaik ditahun-tahun mendatang5. Gambar 1. Perkembangan Produksi Minyak Indonesia

Konstitusi Negara Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Replubik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) di dalam pasal 33 menyebutkan bahwa: Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 5Ibid.

PANGGUNG HUKUM




105

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Berdasarkan amanat konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah6. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat . Dalam penguasaan tersebut, negara berhak untuk mengurus, mengatur, dan mengolah kekayaan alam tersebut serta berkewajiban mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal penguasaan kekayaan alam tersebut oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mengolah dan megurus bahan galian minyak dan gas di daratan maupun di lautan. Berkembangnya era globalisasi dan hukum di kancah Internasional, selalu membuka peluang utuk diadakannya perjanjian Internasional antara Pemerintah Indonesia dan perusahaan Asing maupun Pemerintahan negara Asing. Dalam hal pengolahannya, Pemerintah yang bekerjasama atau memberikan sedikit kekuasaannya kepada perusahaan Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan ini maka pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemberi izin kepada kontraktor atau perusahaan asing yang bersangkutan. Pemberian izin ini dapat berupa kuasa pertambangan, 6H. Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.

PANGGUNG HUKUM



106


kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan pertambangan minyak dan gas, serta Production Sharing Contract (PSC). Production Sharing Contract (PSC) atau kontrak bagi hasil merupakan sistem kontrak yang digunakan dalam pertambangan minyak dan gas bumi. Berdasarkan sejarahnya terdapat tiga sistem kontrak yang pernah berlaku pada pertambangan minyak dan gas bumi, yaitu sistem konsesi, perjanjian karya, dan kontrak production sharing. 1. Sistem konsesi berlaku pada zaman pemerintah Hindia Belanda, dari tahun 1910 sampai dengan tahun 1960. Hak-hak yang dinikmati pemegang konsesi adalah kuasa pertambangan dan hak atas tanah. 2. Perjanjian karya, mulai berlaku pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1963. Dalam sistem ini, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi hanya diberi hak kuasa pertambangan saja, tidak meliputi hak atas tanah. Demikian pula sebaliknya, pemegang hak atas tanah wajib mengizinkan pemegang kuasa pertambangan untuk melaksanakan tugas yang bersangkutan dengan tanah miliknya dengan menerima ganti kerugian. 3. Kontrak production sharing, mulai berlaku tahun 1964 sampai dengan sekarang. Prinsip yang diatur dalam kontrak ini adalah pembagian hasil minyak dan gas bumi antara badan pelaksana dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perlu diketahui bahwasanya Production Sharing Contract (PSC) yang dilakukan Pemerintah dengan perusahaan asing belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakibatkan belum sepenuhnya hasil dari bumi Indonesia ini dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. Karena hasil minyak dan gas bumi yang telah diambil dan menjadi bagian Pemerintah sesuai pembagian dalam kontrak bagi hasil tidak dapat langsung dijual oleh Pemerintah sehingga perlu menunjuk pihak ketiga sebagai penjual hal ini tentu mengurangi keuntungan Pemerintah. Berdasarkan uraian di atas penulis hendak menyusun sebuah karya tulis mengenai perwujudan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui kedaulatan migas berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karen itu penulis memberikan judul “Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila dalam

PANGGUNG HUKUM




107

Production Sharing Contract (PSC) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Melalui Kedaulatan Minyak dan Gas Bumi”. B. Pancasila Sebagai Dasar Pengelolaan Pertambangan dan Production Sharing Contract Menuju Negara Kesejahtraan Pancasila sebagai dasar negara memberikan arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Ini juga berlaku bagi pertauran perundang-undangan yang berlaku harus berumber pada Pancasila, dengan kata lain Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum7. Moerdiono menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai itu adalah8: 1. Nilai dasar yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu.Nilai dasar merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara.Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat. 2. Nilai instrumental yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar 7DPR-RI, Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta: Sekretariat Jendral DPR RI, 2010), hlm. 63. 8Moerdino, “Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Babas”, dalam Majalah Mimbar No.75 Vol. XIII, Tahun 1996, hlm. 34.

PANGGUNG HUKUM



108


itu.Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. 3. Nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan seharihari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warganegara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksislah ditentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Ringkasnya bukan pada rumusan abstrak, dan bukan juga pada kebijaksanaan, strategi, rencana, program atau proyek itu sendiri terletak batu ujian terakhir dari nilai yang dianut, tetapi pada kualitas pelaksanaannya di lapangan. Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka9. Terminologi Pancasila sebagai ideologi terbuka10 kembali pada hakikatnya setelah orde baru berakhir berkuasa di Indonesia. Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakat 9Jimly Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi, dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Tanpa Tahun), hlm. 6. 10Ibid, hlm. 7.

PANGGUNG HUKUM




109

kedua dan ketiga sebagai penyangga konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government) dan Kesepakatan tentang bentuk institusiinstitusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and procedures). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi.11 Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara. Tujuan penguasaan oleh negara adalah agar kekayaan sumber daya alam minyak dan gas bumi nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) setelah amandemen yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperguanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan ekploitasi.12 Ekplorasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk: 1) Memperoleh informasi mengenai kondisi geologi; 2) Menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi;dan 3) Menentukan tempat wilayah kerja. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk: 1. Menghasilkan minyak dan gas bumi; 2. Menentukan tempat wilayah kerja, yang terdiri dari: a. Pengeboran dan penyelesaian sumur. b. Pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan. c. Pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. Kuasa pertambangan merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan oleh pemegang kuasa pertambangan untuk melaksanakan 11Ibid,

hlm. 8. Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, (Jakrta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 284. 12Nandang

PANGGUNG HUKUM




110

kegiatan usaha di bidang pertambangan. Tanpa adanya kuasa pertambangan, perusahaan pertambangan belum dapat melakukan kegiatannya13. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.14 Usaha pertambangan adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengakutan dan penjualan15. Pejabat yang berwenang mengeluarkan atau menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan, yitu bupati/walikota, gubernur, dan menteri sesuai dengan wilayah kuasa pertambangannya.16 Syarat-syarat dan prosedur untuk memperoleh kuasa pertambangan diatur dalam pasal 13, pasal 15 dan pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 75 Tahun 2001 dan Keputusan Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum. Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 75 Tahun 2001 ditentukan permintaan kuasa pertambangan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota17. Kemudian beranjak kepada luas wilayah yang nanti menjadi lahan garap tersebut juga melalui persetujuan pemerintah setempat dan pemerintah pusat. Berakhirnya kuasa pertambangan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan telah ditentukan cara berakhirnya. Kuasa pertambangan berakhir karena dikembalikan, dibatalkan, dan habisnya waktu.18 Sedangkan untuk Production Sharing Contract (PSC) atau kontrak bagi hasil merupakan kontrak di bidang minyak dan gas bumi di mana konsep kontrak production sharing dimunculkan pertama kali pada tahun 1960 di Venezuela oleh Ibnu Sutowo. Pada tahun 1966, Ibnu Sutowo telah menawarkan substansi (isi)

13H.

Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia,.. hlm. 63. 2 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. 15 H. Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia,.. hlm. 64. 16H. Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia,.. hlm. 69 17Ibid, hlm. 70. 18 Ibid, hlm. 94. 14Pasal

PANGGUNG HUKUM




111

kontrak production sharing kepada kontraktor asing. Isinya adalah sebagai berikut: 19 1. Kendali manajemen dipegang oleh perusahaan negara. 2. Kontrak akan didasarkan pada pembagian keuntungan. 3. Kontraktor akan menanggung risiko pra produksi, dan bila minyak ditemukan, penggantian biaya dibatasi sampai maksimum 40% per tahun dari minyak yang dihasilkan. 4. Sisa 60% dari produksi (lebih dari biaya pelunasan adalah di bawah 40% maksimum) akan dibagi dengan komposisi 65% untuk perusahaan negara, dan 35% untuk kontraktor. 5. Hak atas semua peralatan yang dibeli kontraktor akan dipindahkan kepada perusahaan negara begitu peralatan itu masuk ke Indonesia, dan biaya akan ditutup dengan formula 40%. Pada dasarnya, kontrak kerja sama di bidang pertambangan minyak dan gas bumi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:20 1. Kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract); dan 2. Bentuk kerja sama lainnya. Di dalam praktiknya, bentuk kerja sama lain antara Pertamina dengan perusahaan swasta dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu: 1. Perjanjian karya, yaitu suatu kerja sama antara Pertamina dan perusahaan swasta pemegang konsesi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi; 2. Technical assistance contract (perjanjian bantuan teknik), yaitu kerja sama antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam rangka merehabilitasi sumur-sumur atau lapangan minyak yang ditinggalkan dalam kuasa pertambangan Pertamina; 3. Enhanced oil recovery contract (EOR), yaitu suatu kerja sama antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam rangka meningkatkan produksi minyak pada sumur dan lapangan minyak yang masih dioperasikan Pertamina dan sudah mengalami penurunan produksi dengan menggunakan teknologi tinggi meliputi usaha secondary dan tertiary recovery;

19H.

Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia,.. hlm. 312-313.

20Ibid,

hlm. 316-317.

PANGGUNG HUKUM



112


4. Kontrak operasi bersama (KOB), yaitu kerja sama antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik. Disamping itu, masih ada kerja sama lainnya yaitu kerja sama di bidang minyak dan gas hilir. Kerja sama ini dilakukan antara Pertamina dengan perusahaan swasta. Objek kerja sama di bidang minyak dan gas hilir adalah usaha pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract) merupakan kontrak yang utama. Sementara itu, kontrak lainnya merupakan pengembangan dari kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract) dengan tujuan memberikan kesejahtraan dan keuntungan bagi negara. Pada dasarnya kesejahateraan sosial merupakan tanggung jawab negara yang telah diamanatkan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanggung jawab negara ini tentu harus dilaksanakan dengan sebaikbaiknya agar kesejahteraan sosial ini dapat terwujud dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Salah satu kegiatan yag dilakukan pemerintah dalam hal ini yaitu melakukan kegiatan kerja sama eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang ada di negara Indonesia sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Kegiatan eksplorasi dan ekploitasi minyak dan gas bumi ini dilakukan Pemerintah dengan membuat suatu kontrak kerja sama dalam hal ini kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract) antara Pemerintah dengan kontraktor maupun perusahaan asing. Dalam kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract) ini hasil dari eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tersebut sesuai dengan kontrak yang telah dibuat dan disepakati kemudian dibagi antara Pemerintah dengan kontraktor dengan jumlah yang telah ditetapkan yaitu 85% untuk negara dan 15% untuk kontraktor. Akan tetapi, setelah pembagian tersebut bagian untuk negara itu tidak dapat langsung dijual melainkan harus menunjuk pihak ketiga untuk menjual bagian tersebut sehingga keuntungan yang didapat negara tidak maksimal dan tentu saja ini tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar pemanfaatan sumber daya alam ditujukan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat dan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia demi terciptanya kedaulatan negara dalam bidang Migas. Pada awalnya Ide kedaulatan pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin, sarjana Perancis, dalam bukunya „six books concerning on the state‟.

PANGGUNG HUKUM




113

Jean Bodin hidup pada masa permulaan pertumbuhan negara-negara nasional dan ia melihat dimana-mana kekuasaan sentral dari negara makin lama makin tegas menampakkan diri dalam bentuk kekuasaan raja yang supreme. Dari keadaan yang dikonstatirnya itu ia menarik kesimpulan bahwa inti dari statehood adalah kekuasaan tertinggi, atau souverainite Kedaulatan yang absolut/monolitik dari Jean bodin mempunyai sifat: 1. Asli, artinya tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain. 2. Tertinggi, artinya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya. 3. Kekal (permanen), artinya kekuasaan negara berlangsung terus menerus tanpa interupsi, tanpa putus-putus, meski pemerintah dapat berganti-ganti, kepala negara dapat mati, bahkan susunan negara dapat berubah. 4. Tidak dapat dibagi-bagi (indivisible), karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi maka kekuasaan itu tak dapat dibagi-bagi. 5. Tak dapat dialihkan, artinya tak dapat dipindahkan kepada suatu badan lain, tak dapat diserahkan, dilepaskan atau dilimpahkan. Sedangkan kedaulatan yang bersifat Relatif mempunyai ciri-ciri yang sebaliknya. Kedaulatan tidak monolitik, tetapi bisa dualistik bahkan pluralistk. Misalnya kedaulatan itu bisa dialokasikan atau didelegasikan pada berbagai badan/tangan sesuai degan bidang kekuasaannya (misal dalam UUD1945 sebelum amandemen, kedaulatan berada ditangan rakyat tetapi pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada MPR, kemudian MPR memberi mandat kepada presiden , dan seterusnya). Salah satu teori kedaulatan yang ada yaitu teori kedaultan Negara. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara di sini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, jadi adanya hukum itu karena adanya negara, dan tiada satu hukumpun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara21. Dalam hal mempertegas keberadaan negara dalam hal kedaulatan minyak, disinilah peran negara dipertanyakan. Yang notabene antara memanfaatkan kekayaan alam yang ada di bawahnya atau dimanfaatkan oleh pihak asing yang memenangkan tender dari pemerintah negara. Oleh sebab itu, harus ada langkah tegas dari pemerintah apakah pengelolaan minyak dan gas bumi tersebut telah menguntungkan dan bertujuan sebesar-besar kemakmuran masyarakat Indonesia ataupun 21

Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 22.

PANGGUNG HUKUM



114


sebaliknya perusahaan asing yang bekerja sama dengan pemerintah dalam mengelola minyak dan gas bumi lebih menguntungkan negara kontraktor. Hakikat kedaulatan migas sebagai bagian dari kedaulatan energi adalah kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi nasional. Berarti, secara neto tak ada lagi impor minyak dan BBM. Namun, sejak menjadi negara pengimpor neto minyak pada tahun 2004, Indonesia bergantung keapada negara lain dan tidak lagi memiliki kedaulatan energi22. Tingkat ketergantungan yang sangat tinggi kepada negara lain membuat kedaulatan migas sangat strategis karena langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Apabila Menteri Keuangan memutuskan menggabung lifting minyak dengan lifting gas sebagai asumsi makro APBN, tingkat keberhasilan lifting Pemerintah akan lebih baik. Namun, sejauh model kontrak Production Sharing Contract (PSC) yang terkait penguasaan volume tak direvisi, hal ini tidak banyak memengaruhi kedaulatan migas dan pengurangan defisit APBN.23 Hal ini perlu dilakukan karena kedaulatan Indonesia terhadap volume lifitng migas nasional hanya separuh, separuh lagi dikuasai oleh kontraktor. Padahal, model PSC memungkinkan para investor meminta pengembalian biaya pemulihan (cost recovery) dalam bentuk volume minyak dan gas bumi.24 Guna mengangkat kedaulatan migas nasional, ke depan Pemerintah perlu merevisi model kontrak migas agar formula pengembalian biaya pemulihan tidak lagi dalam bentuk volume, tetapi diganti dengan dolar, tidak lagi dalam bentuk inkind, tetapi tunai (cash) dengan patokan harga pasar atau Indonesia Crude Price (ICP). Yang penting investor tetap diuntungkan.25 C. Manifestasi

Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Production Sharing Contract antara Pemerintah dengan Non Pemerintah

Pancasila sebagai dasar negara memberikan arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Ini juga berlaku bagi pertauran perundang-undangan yang berlaku harus bersumber pada 22Lihat

www. Kompas .com /Kedaulatan Migas Indonesia / Accest at 21.50 WIB Pada tanggal 09/04/2014. 23Ibid. 24 Ibid. 25 Ibid.

PANGGUNG HUKUM




115

Pancasila, dengan kata lain Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Segala peraturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat harus memuat nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai norma dasar peraturan yang akan dibuat. Seperti contonhnya Undang-Undang tentang minyak dan gas bumi yang dibuat oleh pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat yang diketahui ada kecacatan dalam perujukan pasal yang digunakan dalam konsiderans mengingat yang tentu saja membuat Undang-Undang ini dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pembentukan Undang-Undang Nomr 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang dianggap tidak menjiwai Pancasila yang mengakibatkan bahwa Undang-Undang tersebut telah mengkhianati nilainilai keagamaan, kebangsaan, kebhinekaan dalam ketunggal-ikaan hukum, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, UndangUndang minyak dan gas bumi telah cacat hukum sejak lahir atau bahkan dapat dikatakan palsu, ini dikarenakan di dalam konsideran mengingat disebutkan bahwa Undang-Undang minyak dan gas bumi merujuk kepada pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diubah pada perubahan kedua UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, padahal di dalam kenyataannya pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) tidak pernah mengalami perubahan, justru yang terjadi adalah penambahan pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) yang terjadi pada perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.26 Pembentukan kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC) dalam kontrak minyak dan gas bumi yang selama ini berjalan merupakan kegiatan yang dilakukan Pemerintah untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dalam rangka mensejahterakan rakyat. Karena kontrak bagi hasil yang dilakukan Pemerintah dengan non Pemerintah dalam hal ini perusahaan asing untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang berpedoman pada Undang-Undang Minyak dan gas bumi yang tidak menjiwai Pancasila maka belum dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. 26Dikutip dari putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PANGGUNG HUKUM



116


Hal ini tentu memberikan pengaruh yang sangat besar dalam proses pembuatan kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC) yang dibuat oleh Pemerintah dengan Non Pemerintah yang belum memuat tujuan maupun cita hukum untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam pengolahan minyak dan gas bumi yang dilakukan pemerintah. Karena Undang-Undang minyak dan gas bumi yang dibuat oleh Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat pun tidak menjiwai nilai-nilai Pancasila dan rujukan pasal yang digunakan dalam konsiderans mengingat pun tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dalam pembuatan kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC) pun belum sepenuhnya bertujuan kemakmuran rakyat sehingga keuntungan dari hasil pengolahan minyak dan gas bumi belum dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Pengolahan minyak dan gas bumi dalam praktik kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC) saat ini yang berpedoman pada Undang-Undang minyak dan gas bumi belum mencerminkan keberpihakan pada kemakmuran rakyat yang menyebabkan kemiskinan masih tinggi dan keadilan sosial yang belum merata dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang diamanatkan dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam Undang-Undang minyak dan gas bumi agar dalam pembuatan kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC) yang dibuat oleh pemerintah dengan perusahaan asing dapat memberikan keuntungan yang lebih banyak pada negara selaku pemilik sumber daya alam minyak dan gas bumi serta agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat27 dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara28 serta negara harus memiliki kembali kedaulatan terhadap minyak dan gas bumi yang saat ini penguasaan blok-blok minyak dan gas bumi yang ada di wilayah Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing.

1945.

27Pasal

33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

28Pasal

33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

PANGGUNG HUKUM




117

D. Perwujudan Kesejahteraan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Melalui Kedaulatan Migas Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.29 Sedangkan Istilah „kesejahteraan sosial” sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah “kesejahteraan masyarakatlah yang diutamakan, bukan kesejahteraan orang seorang”, sedangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipakai istilah “kesejahteraan umum”30. Hal itu dapat pula disimak dari pernyataan Bung Hatta:31 “Kesejahteraan sosial Indonesia berdasar pada paham demokrasi ekonomi Indonesia, di mana kemakmuran masyarakatlah yang utama, bukan kemakmuran orang seorang”. Nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang perwujudannya paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila yang lain adalah sila “keadilan sosial”. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.32 Moerdiono menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai itu adalah:33 1. Nilai dasar yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya,

Sosial.

29Pasal

1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

30As‟ad Said Ali, Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), hlm. 215. 31Sri Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laizes-Faire, (Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, 2005), hlm. 2. 32Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 606. 33Moerdino “Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Babas”.

PANGGUNG HUKUM



118


maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara.Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat. 2. Nilai instrumental yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu.Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. 3. Nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan seharihari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warganegara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksislah ditentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Ringkasnya bukan pada rumusan abstrak, dan bukan juga pada kebijaksanaan, strategi, rencana, program atau proyek itu sendiri terletak batu ujian terakhir dari nilai yang dianut, tetapi pada kualitas

PANGGUNG HUKUM




119

pelaksanaannya di lapangan. Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Otentisitas pengamalan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan bisa dinilai dari usaha nyatanya dalam mewujudkan keadilan sosial.34 Salah satu usaha yang dilakukan negara dalam mewujudkan kesejahteraaan sosial rakyat Indonesia yaitu melalui kedaulatan minyak dan gas bumi yang saat ini penguasaan, eksplorasi maupun eksploitasi masih banyak dikuasai oleh perusahaan asing. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam praktik, pelaksanaan kerja sama minyak dan gas bumi antara pemerintah dengan perusahaan asing belum sepenuhnya dapat memberikan kemakmuran sebesar-besar bagi rakyat, karena UndangUndang minyak dan gas bumi yang menjadi pedoman di dalam pembuatan kontrak kerja sama tersebur tidak menjiwai nilai-nilai Pancasila sehingga keuntungan dari hasil minyak dan gas bumi ini belum dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Perwujudan dari nilai-nilai Pancasila yang digunakan Indonesia adalah dengan sistem ekonomi Pancasila dan negara kesejahteraan dalam pemenuhan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (commonwealth) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui kedaulatan minyak dan gas bumi. Dalam hal tersebut itulah, sudah sepantasnya pemerintah berusaha mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal perseorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha koperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah.35 Perwujudan negara kesejahteraan itu sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara disertai dukungan rasa 34Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 607. 35 Ibid.

PANGGUNG HUKUM




120

tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga36. Dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat maka berlaku prinsip yang seharusnya yaitu “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Tidak sepantasnya, pejabat negara Cuma mau mendapat untung dengan membiarkan rakyat terus buntung37. Sudah seharusnya rakyat lebih tahu aktivitas para penyelenggara negara dalam rangka menjaga kedaulatan penuh atas kekayaan alam yang terkandung dalam negara Indonesia. Rakyat harus bisa merasakan dampak menguntungkan dari pemanfaatan minyak dan gas bumi. Seperti terbukanya lapangan pekerjaan di bidang pertambangan, bagi hasil, dan ganti untung terhadap lahan-lahan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengolah, eksplorasi dan eksploitasi. Berbicara tentang kesejahteraan sosial memang tidak ada habisnya, karena dibutuhkan peran penting dua belah pihak yaitu pemerintah sebagai penyelenggara negara, serta masyarakat sebagai pendukung atau bentuk hasil dari proses penyelenggaran. Masyarakat sudah sepantasnya memberanikan diri untuk selalu berkeinginan kuat untuk menegakkan kedaulatan minyak dan gas bumi. Dimulai dari giat dan berupaya penuh dalam pendidikan, agar pengelolaan minyak dan gas bumi dapat dilakukan secara mandiri dengan sumber daya manusia yang terampil di bidang tersebut. Di pihak yang lain pemerintah juga harus menjaga penuh komitmennya untuk terus memberikan hal-hal yang terbaik bagi masyarakat bukan membuatnya lebih sulit. Pemerintah harus meningkatkan taraf hidup masyarakat lewat pendidikan, kesehatan, dan gizi baik untuk masyarakat. Agar kekayaan alam yang ada di negara ini dapt dikelola secara mandiri dan mensejahterakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan sosial rakyat saat ini memang belum dapat diukur pasti untuk dikatakan sejahtera, namun dapat dikatakan sejahtera bila ada peran aktif dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan melalui kedaulatan minyak dan gas bumi yang keuntungannya dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesai dengan berprinsip pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

36 37

Ibid, hlm. 608. Ibid, hlm. 609.

PANGGUNG HUKUM




121

E. Penutup Manifestasi nilai-nilai Pancasila dalam Production Sharing Contract (PSC) sangat perlu diaktualisasikan karena dengan adanya nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kontrak tersebut guna mewujudkan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Selama ini kontrak yang telah berjalan belum memihak pada rakyat sehingga hasil dari eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi belum dirasakan sepenuhnya oleh rakyat karena keuntungan dari hasil tersebut oleh negara tidak dapat langsung dijual melainkan menunjuk pihak ketiga yang membuat keuntungannya semakin kecil bagi negara. Oleh karena itu, Production Sharing Contract (PSC) yang akan dibuat maupun yang akan habis jangka waktunya harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Minyak dan gas bumi memiliki peran strategis dalam pengembangan perekonomian nasional, khususnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan Indonesia memiliki kedaulatan minyak dan gas bumi maka cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan tercapai dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai penutup dari tulisan ini maka ada beberapa solusi dan pesan yang penulis sampaikan demi terwujudnya pengelolaan Migas yang baik dan benar diantaranya: Pertama, Pancasila adalah sebuah karya agung dari The Founding Fathers yang diharapkan oleh pembuatnya sebagai landasan hidup, ideologi bangsa, dan tuntunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan, pengamalan, dan pelembagaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar tidak lekang oleh zaman, dan difungsikan sebagaimana mestinya terutama dalam pembuatan Production Sharing Contract (PSC) dalam bidang minyak dan gas bumi. Kedua, hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat,oleh karena itu diharapkan proses pembentukan hukum tidak akan menciderai masyarakat dan haruslah berlandaskan pada nilai-nilai luhur tersebut. PANGGUNG HUKUM



122


Ketiga, Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mencerminkan kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk rakyat dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PANGGUNG HUKUM




123

DAFTAR PUSTAKA Asshiddiqie, Jimly, Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Replubik Indonesia, TT. Ibnu Sutowo, Beberapa Cukilan Buah Pikiran, Jakarta: Dinas Humas Pusat Pertamina, 2005. Sekretarit Jenderal DPR-RI, Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: Sekretarit Jenderal DPR-RI, 2010. Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005. Salim, Hukum Pertambangan Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011 Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bandung: Nusa Media, 2008. Kaelan, M.S, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, 2008. Kartohadiprodjo, Soediman, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Jakarta: Gatra Pustaka, 2011. Sri Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laizes-Faire, Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, 2005. Latif, Yudi, Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: PT. Gramedia, 2011. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010. Mahfud MD., Moh., Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Baru, Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Moerdino, “Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Babas”, Majalah Mimbar No.75 Vol. XIII, Tahun 1995. Said Ali, As‟ad, Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. http://www.lmfeui.com/data/Analisis%20Industri%20Minyak.pdf Biro Riset LM FEUI, ANALISIS INDUSTRI MINYAK DAN GAS DI

PANGGUNG HUKUM



124


INDONESIA: Masukan bagi Pengelola BUMN, diakses pada yanggal 9 April 2014, pukul 08.00 WIB http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/5072-akselerasitatakelola-migas-nasional2.html diakses pada 6 April 2014 pukul 17.15 WIB http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51076aad6703a/alasanpemerintah-memilih-kontrak-bagi-hasil diakses pada 6 April 2014 pukul 18.15 WIB http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5301fa9d4242f/membedah -logika-hukum-pp-kebijakan-energi diakses pada 6 April 2014 pukul 20.00 WIB http://migasreview.com/perjalanan-production-sharing-contract.html diakses pada 6 April 2014 pukul 22.00 WIB http://www.bphmigas.go.id/ diakses pada 6 April 2014 pukul 23.00 WIB http://www.migas.esdm.go.id/ diakses pada 6 April 2014 pukul 23.59 WIB

PANGGUNG HUKUM



PANGGUNG HUKUM Vol.1, No.1, Januari 2015 Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta

Recommend Documents