PANDUAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

PANDUAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

TAHUN 2016

1

SAMBUTAN DEKAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, buku Panduan Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2016 dapat diterbitkan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Buku Panduan Pendidikan ini sudah mengalami sedikit perbaikan dari buku panduan yang telah ada sebelumnya, sesuai dengan perkembangan kebijakan akademik dan peraturan akademik di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini. Buku Panduan ini selain berisi tentang visi, misi dan tujuan pendidikan juga menjadi panduan akademik yang berlaku di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unair. Tujuan penyusunan Buku Panduan ini untuk memberikan informasi dan penjelasan penting dalam proses pendidikan dan proses belajar mengajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dengan demikian diharapkan mahasiswa baru dapat menyusun rencana yang lebih tepat dan sistematis dalam mengikuti pendidikan pada program ini. Akhirnya disampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Panduan Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini, serta pihak lain yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan buku ini. Semoga Buku Panduan Pendidikan ini dapat bermanfaat bagi segenap civitas akademika, terutama para mahasiswa baru.

Surabaya, 25 Agustus 2016 Penanggung Jawab Program D e k a n,

Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H. NIP. 196705201992031002

2

PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA Nomor : 529/UN3.1.3/2016 Tentang PANDUAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

MENIMBANG : a. bahwa pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga adalah untuk menghasilkan yuris yang memiliki kompetensi sebagai profesional hukum yang berperan dalam pengembangan hukum berskala nasional maupun internasional; b. bahwa pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas, moralitas dan integritas yang baik; c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas waktu serta biaya pendidikan, tanpa mengurangi kualitas dan norma akademik yang berlaku, maka diperlukan panduan belajar dan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan program pendidikan tersebut; d. Bahwa sehubungan dengan butir c maka dipandang perlu untuk menetapkan Panduan Pendidikan Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. MENGINGAT

: 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535); 4. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No.5/H3/PR/2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 11/H3/PR/2009 Tentang Peraturan Pendidikan

3

Universitas Airlangga. 5. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 593/ DIKTI/Kep./1993, tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas; 6. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor: 6005/J03/ PP/2001 tentang Pembentukan Minat Studi Hukum Bisnis dan Hukum Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga; 7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1677/J03/ PP/ 2004 tentang Pembukaan Minat Studi Peradilan pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga; 8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 5788/J03/PP/ 2007 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga; 9. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor 117/UN.3.1.3/KD/2014 tentang Pembukaan Minat Studi Hukum Internasional pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : Pertama : Buku Panduan Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sebagaimana terlampir dalam peraturan ini. Kedua : Buku Panduan Pendidikan Program Studi Magister Ilmu ukum Fakultas Hukum Unversitas Airlangga ini berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan tahun 2015/2016. Ketiga : Ketentuan-ketentuan lain yang tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku. Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal

: Surabaya : 30 Agustus 2016

D e k a n, ttd Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H. NIP. 196705201992031002

4

L A M P I R AN PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA Nomor : /UN3.1.3/2015 Tentang PANDUAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB I PENDAHULUAN VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI

VISI Menjadi Program Studi Magister Ilmu Hukum yang mandiri, inovatif, terkemuka dan adaptif, pelopor pendidikan hukum yang berorientasi sebagai yuris, serta memiliki kompetensi hukum dan moralitas tinggi. MISI 1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan sebagai yuris yang memiliki kompetensi hukum yang berorientasi pada mutu serta daya saing nasional maupun internasional; 2. Mengembangkan penelitian yang inovatif untuk menunjang pendidikan hukum; 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dan kerjasama yang berorientasi pada mutu serta daya saing nasional maupun internasional.

Tujuan Program Magister Ilmu Hukum adalah : Tujuan Umum Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum adalah: a. Menghasilkan Magister Hukum yang:  Memiliki kompetensi khusus sebagai profesional hukum;  Mampu meningkatkan kemampuan akademik untuk pendidikan lanjut ;  Mampu meningkatkan kualitas pelayanan profesi hukum. b. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan (Magister Hukum) sebagai yuris yang memiliki kompetensi hukum dan moralitas yang tinggi serta berperan dalam pengembangan hukum yang sesuai dengan tuntutan kepentingan nasional dan internasional.

5

(2) Tujuan Institusional Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut : a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi; b. Bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, maupun masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahlian hukumnya. (3) Tujuan Kurikuler Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah menghasilkan yuris yang memiliki: a. Wawasan lintas bidang hukum; b. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengembangan bidang ilmu hukum; c. Kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan profesi hukum Profil Lulusan : a. Profesional, yaitu: lulusan Prodi Magister Ilmu Hukum mampu mengimplementasikan teori - teori hukum (knowledge & skill) dalam praktek pekerjaannya. b. Mandiri, yaitu: lulusan Prodi Magister Ilmu Hukum mampu memecahkan permasalahan hukum secara individu. c. Inovatif, yaitu: lulusan Prodi Magister Ilmu Hukum selalu mengembangkan pengetahuan dengan melaksanakan penelitian. d. Adaptif, yaitu: lulusan Prodi Magister Ilmu Hukum mampu menyesuaikan dan mengikuti perkembangan ilmu di bidang hukum.

6

INTITUSI/LEMBAGA DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI

Untuk memenuhi permintaan masyarakat akan tersedianya tenaga ahli di bidang hukum maka pada tahun 2000 Fakultas Hukum Universitas Airlangga membuka Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan 2 (dua) minat studinya yaitu Bisnis dan Pemerintahan, setahun kemudian keluarlah Surat keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6005/J03/PP/2001 tanggal 28 Mei 2001 yang memperkuat pendirian 2 (dua) minat studi tersebut sebagai pengembangan untuk keragaman kekhususan dari Program Magister Studi Ilmu Hukum yang selama ini telah diselenggarakan oleh Pascasarjana Unair. Selanjutnya pada tahun 2004 dibuka Minat Studi Peradilan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1677/J03/PP/2004 tentang Pembukaan Minat Studi Peradilan pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum. Pada tahap awal program ini diikuti oleh 44 mahasiswa, kegiatan perkuliahan dan administrasi akademik dilaksanakan di Gedung A Fakultas Hukum Unair dengan diasuh oleh 22 orang dosen sedangkan kegiatan administrasi akademik ditangani oleh 14 orang pengelola dan 3 orang staf administrasi. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga1677/J03/PP/2004 tanggal 8 Maret 2004 maka pada tahun 2004 tersebut Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Unair menambah 1 (satu) lagi minat studi baru yaitu Peradilan. Kemudian di tahun 2014, dengan Keputusan Dekan Nomor 117/UN.3.1.3/KD/2014 dibuka minat studi Hukum Internasional. Berpangkal tolak pada visi, misi dan tujuan Program Studi Magister Ilmu Hukum memiliki Minat Studi Hukum Bisnis, Hukum Pemerintahan, Peradilan, dan Hukum Internasional Fakultas Hukum Unair, maka diharapkan antara dosen, karyawan dan mahasiswa memiliki rasa kerjasama disertai dengan tanggungjawab dan ikut memiliki agar program studi ini bisa menjadi salah satu program yang patut perhitungkan dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Sejalan dengan visi, misi dan tujuan Program Studi Magister Ilmu Hukum, kurikulum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga ditujukan untuk dapat menghasilkan lulusan S-2 yang profesional untuk menghadapi tantangan kemajuan jaman dan globalisasi.

7

BAB II DAFTAR MATA AJAR MAGISTER ILMU HUKUM

Daftar Mata Kuliah Wajib NO

KODE

MATA KULIAH

sks

1.

PNH699

Tesis

6

2.

HKD601

Teori Hukum

4

3.

PNH601

Metode Penelitian Hukum

2

4.

HKD605

Metode Hukum

2

5.

HKD602

Perbandingan Hukum

2

NO

KODE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

HKS602 HKS603 HKS604 HKS605 HKT609 HKT606 HKT603 HKT602 HKT604 HKT601 HKT608 KSH601 HKT605 KSH606 HKT607 HKA608

17.

HKT610

18.

HKA606

Daftar Mata Kuliah Pilihan Minat Hukum Bisnis MATA KULIAH sks Fiqh Muamalah Hukum Perbankan Islam Lembaga Keuangan Syariah Pasar Modal Syariah Kontrak Dagang Internasional Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Strategi Penyelesaian Sengketa Alternatif Aspek Hukum Praktik Perbankan Perbandingan Hukum Kontrak Perkembangan Hukum Jaminan Transaksi Bisnis Internasional Kapita Selekta Hak Atas Kekayaan Intelektual Kebijakan Hukum Investasi Kapita Selekta Hukum Persaingan Perkembangan Hukum Pasar Modal Kebijakan Fiskal Perlindungan Konsumen dan Tanggung Gugat Produsen Politik Agraria dan Pertanahan

8

4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2

NO

Daftar Mata Kuliah Pilihan Minat Hukum Pemerintahan KODE MATA KULIAH sks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HKT606 HKA602 KSH605 HKN602 HKN603 HKA607 HKN604 HKA609 HKN601 HKI603 HKA610 HKA604 HKA606

Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Perbandingan Hukum Administrasi Kapita Selekta Hukum Perizinan Politik Perundang-undangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sistem Otonomi Daerah Perbandingan Konstitusi Hukum Perbendaharaan Negara Hukum Konstitusi Hukum Sumber Daya Laut Hukum Sumber Daya Alam Tanggung Gugat Pemerintah Politik Agraria dan Pertanahan

NO

KODE

Daftar Mata Kuliah Pilihan Minat Peradilan MATA KULIAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HKP605 HKT604 HKT606 HKT603 KSH603 HKP602 MNG602 HKT612 HKP601 HKP606 HKP607 KSH607 HKP608

Analisis Yurisprudensi Perbandingan Hukum Kontrak Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Strategi Penyelesaian Sengketa Alternatif Kapita Selekta Hukum Kepailitan Kebijakan Pidana Manajemen Kantor Hukum Penyelesaian Sengketa Kontrak Sistem Peradilan Indonesia Teknik Pembuatan Dokumen Litigasi Tindak Pidana di Bidang HKI Kapita Selekta Hukum Pidana Uji Tuntas dan Pendapat Hukum

2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2

sks

Daftar Mata Kuliah Pilihan Minat Hukum Internasional

9

6 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2

NO

KODE

MATA KULIAH

sks

1 2 3 4 5 6

HKI601 KSH602 HKT609 HKI607 HKI608 HKI609

7

HKI610

8 9 10 11 12 13 14 15 16

HKP609 HKI611 HKI612 HKI613 HKI614 HKI615 HKI616 HKI617 HKI618

Hukum Internasional dan Globalisasi Kapita Selekta Hukum Internasional Kontrak Dagang Internasional Hukum Internasional Publik Kejahatan Internasional Hukum Kesehatan Internasional Hukum Humaniter Internasional dan Penggunaan Kekerasan Aspek Hukum Korporasi Transnasional Hukum Arbitrase Internasional Hukum Perburuhan Internasional Hukum Ekonomi Internasional Hukum Spasial Internasional Hukum Siber Regulasi Perdagangan Internasional Regionalisme Hukum Lingkungan Internasional

10

4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DAFTAR MATA AJAR PER SEMESTER Minat Studi Hukum Bisnis: Mata Ajar

No. (1)

Beban Studi (sks)

Kode

Nama

Kuliah

Tutorial

(2)

(3)

(4)

(5)

Jenis Kompetensi

Elemen kompeten si

(6)

(7)

Semester 1: Wajib: 1

HKD601

Teori Hukum

4

Utama

MKK

2

PNH601

Penelitian Hukum

2

Utama

MKB

3

HKD605

Metode Hukum

2

Utama

MKK

4

HKD602

Perbandingan Hukum

2

Utama

MKK

Pilihan Minat : Diambil 10 SKS dari yang ditawarkan Pilihan Minat Studi Hukum Bisnis (50 sks) 49

HKS602

Fiqh Muamalah

4

Penunjang

MKK

50

HKS603

Hukum Perbankan Islam

4

Penunjang

MKK

51

HKS604

Lembaga Keuangan Syariah

4

Penunjang

MKK

52

HKS605

Pasar Modal Syariah

2

Penunjang

MKK

24

HKT609

Kontrak Dagang Internasional

4

Penunjang

MPB

11

HKT606

2

Penunjang

MKK

12

HKT603

2

Penunjang

MPB

25

HKT602

Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Strategi Penyelesaian Sengketa Alternatif Aspek Hukum Praktik Perbankan

2

Penunjang

MKK

26

HKT604

Perbandingan Hukum Kontrak

4

Penunjang

MKK

27

HKT601

Perkembangan Hukum Jaminan

2

Penunjang

MKK

28

HKT608

4

Penunjang

MKK

14

KSH601

4

Penunjang

MKK

15

HKT605

Transaksi Bisnis Internasional Kapita Selekta Hak Atas Kekayaan Intelektual Kebijakan Hukum Investasi

2

Penunjang

MKK

29

KSH606

Kapita Selekta Hukum Persaingan

2

Penunjang

MKK

30

HKT607

Perkembangan Hukum Pasar Modal

2

Penunjang

MKK

31

HKA608

2

Penunjang

MKK

32

HKT610

2

Penunjang

MKK

23

HKA606

Kebijakan Fiskal Perlindungan Konsumen dan Tanggung Gugat Produsen Politik Agraria dan Pertanahan

2

Penunjang

MKK

Sub Jumlah Beban Studi Semester 1

20 SKS

Semester 2 Wajib

11

Mata Ajar

No. (1)

Beban Studi (sks)

Jenis Kompetensi

Elemen kompeten si

Kode

Nama

Kuliah

Tutorial

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2

Utama

MKB

2

Utama

MKB

49

PTH601

50

PTH602

Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) I Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) II

Pilihan Minat : 8 SKS dari 50 SKS yang ditawarkan: Pilihan Minat Studi Hukum Bisnis*: 51

HKS602

Fiqh Muamalah

4

Penunjang

MKK

52

HKS603

Hukum Perbankan Islam

4

Penunjang

MKK

53

HKS604

Lembaga Keuangan Syariah

4

Penunjang

MKK

54

HKS605

Pasar Modal Syariah

2

Penunjang

MKK

24

HKT609

Kontrak Dagang Internasional

4

Penunjang

MPB

11

HKT606

2

Penunjang

MKK

12

HKT603

2

Penunjang

MPB

25

HKT602

Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Strategi Penyelesaian Sengketa Alternatif Aspek Hukum Praktik Perbankan

2

Penunjang

MKK

26

HKT604

Perbandingan Hukum Kontrak

4

Penunjang

MKK

27

HKT601

Perkembangan Hukum Jaminan

2

Penunjang

MKK

28

HKT608

4

Penunjang

MKK

14

KSH601

4

Penunjang

MKK

15

HKT605

Transaksi Bisnis Internasional Kapita Selekta Hak Atas Kekayaan Intelektual Kebijakan Hukum Investasi

2

Penunjang

MKK

29

KSH606


2

Penunjang

MKK

30

HKT607

Perkembangan Hukum Pasar Modal

2

Penunjang

MKK

31

HKA608

2

Penunjang

MKK

32

HKT610

2

Penunjang

MKK

23

HKA606

Kebijakan Fiskal Perlindungan Konsumen dan Tanggung Gugat Produsen Politik Agraria dan Pertanahan

2

Penunjang

MKK

Utama

MKK

12 SKS

Sub Jumlah Beban Studi Semester 2 Semester 3 Wajib 55

PNH699

Tesis

6


6 SKS

Jumlah Beban Studi Prodi

38 SKS

12

Minat Studi Hukum Pemerintahan: Mata Ajar

No. (1)

Beban Studi (sks)

Kode

Nama

Kuliah

Tutorial

(2)

(3)

(4)

(5)

Jenis Kompetensi

Elemen kompete nsi

(6)

(7)


HKD601

Teori Hukum

4

Utama

MKK

2

PNH601

Penelitian Hukum

2

Utama

MKB

3

HKD605

Metode Hukum

2

Utama

MKK

4

HKD602

Perbandingan Hukum

2

Utama

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Pilihan Minat : Diambil 10 SKS dari yang ditawarkan Pilihan Minat Studi Hukum Pemerintahan (30 sks yang ditawarkan): Hukum Pengadaan Barang dan 11 HKT606 2 Jasa Perbandingan Hukum 33 HKA602 2 Administrasi Kapita Selekta Hukum 19 KSH605 2 Perizinan 34 HKN602 Politik Perundang-undangan 2 Sistem Ketatanegaraan 35 HKN603 2 Indonesia 36 HKA607 Sistem Otonomi Daerah 4 37

HKN604

2

Penunjang

MKK

2

Penunjang

MKK

HKN601

Perbandingan Konstitusi Hukum Perbendaharaan Negara Hukum Konstitusi

38

HKA609

39

2

Penunjang

MKK

19

HKI603

Hukum Sumber Daya Laut

2

Penunjang

MKK

20

HKA610

Hukum Sumber Daya Alam

2

Penunjang

MKK

21

HKA604

Tanggung Gugat Pemerintah

4

Penunjang

MKK

22

HKA606

Politik Agraria dan Pertanahan

2

Penunjang

MKK

2

Utama

MKB

2

Utama

MKB

Penunjang

MKK


20 sks

Semester 2 Wajib 49

PTH601

50

PTH602


Pilihan Minat : 8 SKS dari SKS yang ditawarkan: Pilihan Minat Studi Hukum Pemerintahan (30 sks yang ditawarkan): Hukum Pengadaan Barang dan 11 HKT606 2 Jasa

13

Mata Ajar

No. (1)

Beban Studi (sks)

Kode

Nama

Kuliah

Tutorial

(2)

(3)

(4)

(5)

33

HKA602

19

KSH605

34

HKN602

35

HKN603

36

HKA607

37

HKN604

38

HKA609

39

Perbandingan Hukum Administrasi Kapita Selekta Hukum Perizinan Politik Perundang-undangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sistem Otonomi Daerah

2

Jenis Kompetensi

Elemen kompete nsi

(6)

(7)

Penunjang

MKK

2

Penunjang

MKK

2

Penunjang

MKK

2

Penunjang

MKK

4

Penunjang

MKK

2

Penunjang

MKK

2

Penunjang

MKK

HKN601

Perbandingan Konstitusi Hukum Perbendaharaan Negara Hukum Konstitusi

2

Penunjang

MKK

19

HKI603

Hukum Sumber Daya Laut

2

Penunjang

MKK

20

HKA610

Hukum Sumber Daya Alam

2

Penunjang

MKK

21

HKA604

Tanggung Gugat Pemerintah

4

Penunjang

MKK

22

HKA606

Politik Agraria dan Pertanahan

2

Penunjang

MKK

Utama

MKK

12 sks


PNH699

Tesis

6

6 sks


38 sks


14

Minat Studi Peradilan: Mata Ajar

No. (1)

Beban Studi (sks)

Kode

Nama

Kuliah

Tutorial

(2)

(3)

(4)

(5)

Jenis Kompetensi

Elemen kompeten si

(6)

(7)


HKD601

Teori Hukum

4

Utama

MKK

2

PNH601

Penelitian Hukum

2

Utama

MKB

3

HKD605

Metode Hukum

2

Utama

MKK

4

HKD602

Perbandingan Hukum

2

Utama

MKK

Analisis Yurisprudensi Perbandingan Hukum Kontrak Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Strategi Penyelesaian Sengketa Alternatif Kapita Selekta Hukum Kepailitan Kebijakan Pidana

6

Penunjang

MKK

4

Penunjang

MKK

2

Penunjang

MKK

2

Penunjang

MKK

2

Penunjang

MKK

2

Penunjang

MKK

Manajemen Kantor Hukum Penyelesaian Sengketa Kontrak Sistem Peradilan Indonesia Teknik Pembuatan Dokumen Litigasi Tindak Pidana di Bidang HKI

2

Penunjang

MKB

2

Penunjang

MPB

4

Penunjang

MKK

4

Penunjang

MPB

2

Penunjang

MKK

Kapita Selekta Hukum Pidana Uji Tuntas dan Pendapat Hukum

4

Penunjang

MKK

2

Penunjang

MKB

2

Utama

MKB

2

Utama

MKB

Pilihan Minat : Diambil 10 SKS dari yang ditawarkan Pilihan Minat Studi Peradilan (42 sks yang ditawarkan): 40 26. 11. 13. 41.

HKP605 HKT604 HKT606 HKT603 KSH603

42

HKP602

43

MNG602

44

HKT612

45

HKP601

46

HKP606

47

HKP607

28

KSH607

48

HKP608


20 sks

Semester 2 Wajib 49

PTH601

50

PTH602


Pilihan Minat : 8 SKS dari SKS yang ditawarkan: Pilihan Minat Studi Peradilan (42 sks yang ditawarkan):

15

Mata Ajar

No. (1)

40 26. 11. 13. 41.

Beban Studi (sks)

Kode

Nama

Kuliah

Tutorial

(2)

(3)

(4)

(5)

HKP605 HKT604 HKT606 HKT603 KSH603

42

HKP602

43

MNG602

44

HKT612

45

HKP601

46

HKP606

47

HKP607

28

KSH607

48

HKP608

Jenis Kompetensi

Elemen kompeten si

(6)

(7)

Analisis Yurisprudensi Perbandingan Hukum Kontrak Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Strategi Penyelesaian Sengketa Alternatif Kapita Selekta Hukum Kepailitan Kebijakan Pidana

6

Penunjang

MKK

4

Penunjang

MKK

2

Penunjang

MKK

2

Penunjang

MKK

2

Penunjang

MKK

2

Penunjang

MKK

Manajemen Kantor Hukum Penyelesaian Sengketa Kontrak Sistem Peradilan Indonesia Teknik Pembuatan Dokumen Litigasi Tindak Pidana di Bidang HKI

2

Penunjang

MKB

2

Penunjang

MPB

4

Penunjang

MKK

4

Penunjang

MPB

2

Penunjang

MKK

Kapita Selekta Hukum Pidana Uji Tuntas dan Pendapat Hukum

4

Penunjang

MKK

2

Penunjang

MKB

Utama

MKK

12 sks


PNH699

Tesis

6

6 sks


38 sks


16

Minat Studi Hukum Internasional: Mata Ajar

No. (1)

Beban Studi (sks)

Kode

Nama

Kuliah

Tutorial

(2)

(3)

(4)

(5)

Jenis Kompetensi

Elemen kompeten si

(6)

(7)


HKD601

Teori Hukum

4

Utama

MKK

2

PNH601

Penelitian Hukum

2

Utama

MKB

3

HKD605

Metode Hukum

2

Utama

MKK

4

HKD602

Perbandingan Hukum

2

Utama

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MPB

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Pilihan Minat : Diambil 10 SKS dari yang ditawarkan Pilihan Minat Studi Hukum Internasional (28 sks yang ditawarkan): Hukum Internasional dan 5 HKI601 4 Globalisasi Kapita Selekta Hukum 7 KHS602 2 Internasional Kontrak Dagang 24 HKT609 4 Internasional Hukum Internasional 56 HKI607 2 Publik 57 HKI608 Kejahatan Internasional 2 Hukum Kesehatan 58 HKI609 2 Internasional Hukum Humaniter 59 HKI610 Internasional dan 2 Penggunaan Kekerasan Aspek Hukum Korporasi 60 HKP609 2 Transnasional Hukum Arbitrase 61 HKI611 2 Internasional Hukum Perburuhan 62 HKI612 2 Internasional Hukum Ekonomi 63 HKI613 2 Internasional Hukum Spasial 64 HKI614 2 Internasional 65 HKI615 Hukum Siber 2 Regulasi Perdagangan 66 HKI616 2 Internasional 67 HKI617 Regionalisme 2 Hukum Lingkungan 68 HKI618 2 Internasional Sub Jumlah Beban Studi Semester 1

20 sks

Semester 2

17

Mata Ajar

No. (1)

Beban Studi (sks)

Jenis Kompetensi

Elemen kompeten si

Kode

Nama

Kuliah

Tutorial

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2

Utama

MKB

2

Utama

MKB

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MPB

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Penunjang

MKK

Utama

MKK

Wajib 49

PTH601

50

PTH602


Pilihan Minat : 8 SKS dari SKS yang ditawarkan: Pilihan Minat Studi Hukum Internasional (28 sks yang ditawarkan): Hukum Internasional dan 5 HKI601 4 Globalisasi Kapita Selekta Hukum 7 KHS602 2 Internasional Kontrak Dagang 24 HKT609 4 Internasional Hukum Internasional 56 HKI607 2 Publik 57 HKI608 Kejahatan Internasional 2 Hukum Kesehatan 58 HKI609 2 Internasional Hukum Humaniter 59 HKI610 Internasional dan 2 Penggunaan Kekerasan Aspek Hukum Korporasi 60 HKP609 2 Transnasional Hukum Arbitrase 61 HKI611 2 Internasional Hukum Perburuhan 62 HKI612 2 Internasional Hukum Ekonomi 63 HKI613 2 Internasional Hukum Spasial 64 HKI614 2 Internasional 65 HKI615 Hukum Siber 2 Regulasi Perdagangan 66 HKI616 2 Internasional 67 HKI617 Regionalisme 2 Hukum Lingkungan 68 HKI618 2 Internasional

12 sks


PNH699

Tesis

6

6 sks


18

Mata Ajar

No. (1)

Beban Studi (sks)

Kode

Nama

Kuliah

Tutorial

(2)

(3)

(4)

(5)

38 sks


19

Jenis Kompetensi

Elemen kompeten si

(6)

(7)

BAB III DESKRIPSI MATA AJAR

1. DESKRIPSI MATA AJAR TEORI HUKUM No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KRITERIA Nama Mata Ajar Kode Mata Ajar Beban studi Semester Prasyarat Kompetensi

7. 8. 9.

Jenis Kompetensi Elemen Kompetensi Sylabus Mata Ajar ini membahas tentang : Hakikat Ilmu Hukum, Peristilahan Ilmu Hukum, Jenis dan Lapisan Ilmu Hukum, dan perbandingan lapisan Hukum, Ilmu Hukum dengan karakter khusus sebagai ilmu Sui Generis, urgensi lapisan Ilmu Hukum (Dogmatik Hukum, Teori Hukum, Filsafat Hukum), dasar dasar pengetahuan dan urgensi antara hukum dan moral, serta keadilan dalam pengembangan hukum. Atribut Softskill 1. Percaya diri (berani tampil) 2. Komunikasi (bertanya atau menjawab pertanyaan dengan logis) 3. Disiplin (mengumpulkan tugas tepat waktu) Metode Pembelajaran Ceramah/diskusi Media Pembelajaran LCD, Power Point Penilaian Hasil Belajar Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

10.

11. 12. 13.

URAIAN Teori Hukum HKD601 4 SKS Gasal dan Genap --Mahasiswa mampu mengkaji lapisan ilmu hukum, ajaran hukum umum (algemene rechtsleer) dan teoriteori dasar hukum positif dengan baik Utama MKK

20

2. DESKRIPSI MATA AJAR PENELITIAN HUKUM No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.

Jenis Kompetensi Elemen Kompetensi Sylabus

10. 11. 12. 13.

Atribut Softskill Metode Pembelajaran Media Pembelajaran Penilaian Hasil Belajar

URAIAN Penelitian Hukum PNH601 2 SKS Gasal dan Genap Mahasiswa mampu menyusun penelitian hukum sesuai dengan langkah-langkah dan teknik penyusunan penelitian dengan baik Utama MKB Mata Ajar ini melatih ketrampilan mahasiswa dalam melakukan penelitian hukum dan menuliskan laporan hasil penelitian hukumnya. Materi perkuliahan ini terdiri dari : penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, konsep penelitian hukum, langkah-langkah dalam penelitian hukum, dan teknik penulisan laporan hasil penelitian hukum. Kerjasama, Kepemimpinan, Disiplin Ceramah/diskusi LCD, Power Point, Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

21

3. DESKRIPSI MATA AJAR METODE HUKUM NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KRITERIA Nama Mata Ajar Kode Mata Ajar Beban Studi Semester Prasyarat Kompetensi

7. 8. 9.


10.

Atribut Softskill

11. 12. 13.

Metode Pembelajaran Media Pembelajaran Penilaian Hasil Belajar

URAIAN Metode Hukum HKD605 2 SKS Gasal dan Genap --Mahasiswa mampu memecahkan masalah hukum secara logis berdasarkan hukum dan fakta hukum dengan tepat Utama MKK Mata Ajar melatih kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah hukum (legal problem solving). Langkah berfikir sistematis dan runtut merupakan ciri yang khas dari seorang yuris. Materi perkuliahan meliputi: konsep argumentasi dan reasoning (penalaran), fungsi dan forum argumentasi, konsep hukum, penalaran induktif, penalaran deduktif, keherensi dan konflik hukum, metode penerapan hukum, analisis hukum. Disiplin, berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, dan jujur. Ceramah/diskusi tanya jawab dan tugas terukur LCD, Powerpoint, Whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

22

4. DESKRIPSI MATA AJAR PERBANDINGAN HUKUM NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.


URAIAN Perbandingan Hukum HKD602 2 Gasal dan Genap --Setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu melakukan kajian hukum dengan konsep dan metode perbandingan hukum terutama terhadap keluarga sistem hukum common law dan Eropa Kontinental dengan baik. Utama MKK Mata kuliah ini disampaikan melalui tatap muka kelas yang membahas konsep, pengertian, metode, langkah dan permasalahan dalam perbandingan hukum. Selain itu diberikan materi tentang keluarga sistem hukum yang dikaji dari konteks kesejarahan dan karakteristiknya. Penekanan dilakukan terhadap keluarga sistem hukum yang utama, yakni common law and Eropa Kontinental. Komunikasi, kerjasama, analisis, kritis Kuliah, presentasi LCD, Powerpoint, Whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

23

5. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM INTERNASIONAL DAN GLOBALISASI No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.

Jenis Kompetensi Elemen Kompetensi Sylabus Mata ajar ini merupakan mata ajar yang antisipatif terhadap perkembangan masyarakat internasional. Pemahaman mengenai globalisasi dan kaitannya dengan hukum internasional sangat penting bagi mahasiswa hukum dalam level magister berkaitan dengan fenomena bahwa gejala globalisasi telah menjangkau hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat. Pemahaman ini penting berkaitan dengan fungsi hukum sebagai faktor antisipatif, protektif, dan stabilitatif dalam masyarakat, baik dalam level hukum internasional maupun hukum nasional. Pertemuan I dan II membahas esensi globalisasi. Pertemuan III dan IV membahas konsep dan teori globalisasi. Pertemuan V membahas kelemahan globalisasi. Pertemuan VI dan VII membahas pengaruh globalisasi terhadap struktur hukum internasional. Pertemuan VIII s/d XII membahas pengaruh globalisasi terhadap norma dan prinsip hukum internasional. Pertemuan XIII – XIV membahas presentasi makalah. Atribut Softskill Percaya diri, Komunikasi, Disiplin Metode Tutorial, diskusi dan makalah Pembelajaran Media Pembelajaran LCD, Power Point, Whiteboard Penilaian Hasil Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 % Belajar

9. 11. 12. 13.

URAIAN Hukum Internasional dan Globalisasi HKI601 4 SKS Gasal dan Genap -Mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan dan pengaruh globalisasi terhadap hukum internasional berdasarkan konsep dan teori untuk perkembangan struktur, prinsip dan norma hukum internasional dengan baik. Penunjang MKK

24

6. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM KELAUTAN No 1 2 3 4 5 6


7 8 9

Jenis Kompetensi Elemen Kompetensi Sylabus Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas masalah pokok tentang hukum laut internasional publik secara keseluruhan. Hal-hal yang diajarkan meliputi : Pendahuluan ; Sejarah Hukum Laut; Zona Maritim sesuai UNCLOS 1982; Aspek Hukum Perikanan; Pelestarian Lingkungan Laut; Penyelesaian Sengketa di Laut Atribut Soft Skill Disiplin, kerja sama, mampu mengemukakan pendapat, Metode Pembelajaranan Ceramah, diskusi, presentasi makalah Media Pembelajaran Papan tulis, LCD Penilaian Hasil Belajar Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

10 11 12 13

URAIAN Hukum Kelautan HKI602 4 SKS Gasal dan Genap --Mahasiswa mampu memecahkan masalah hukum yang mengikat negara-negara di dalam hubungan internasional mereka yang berkaitan dengan masalahmasalah kelautan dengan baik. Penunjang MKK

25

7. DESKRIPSI MATA AJAR KAPITA SELEKTA HUKUM INTERNASIONAL No 1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12 13


URAIAN Kapita Selekta Hukum Internasional KSH602 2 SKS Gasal dan Genap --Mahasiswa mampu mengkaji dengan baik tentang asas-asas utama dalam hukum internasional, hak dan kewajiban subyek hukum internasional dalam masyarakat internasional, kedudukan negara dalam hukum internasional, hak dan kewajiban yang menyertainya dan bagaimana penyelesaian sengketa internasionalnya. Jenis Kompetensi Penunjang Elemen Kompetensi MKK Sylabus Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengantar yang membahas masalah pokok tentang hukum internasional publik secara keseluruhan. Hal-hal yang diajarkan meliputi : Pengertian, definisi dan ruang lingkup hukum internasional; Sejarah perkembangan hukum internasional; Hukum internasional dan masyarakat internasional; Dasar mengikat hukum internasional; Hubungan hukum internasional dan hukum nasional; Subyek hukum internasional; Sumber hukum internasional; Kedaulatan teritorial; Yurisdiksi; Pengakuan; Tanggung jawab negara; Suksesi; Penyelesaian sengketa internasional Atribut Soft Skill Disiplin, kerja sama, mengemukakan pendapat Metode Ceramah dan diskusi Pembelajaran Media Papan tulis, LCD Pembelajaran Penilaian Hasil Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 % Belajar

26

8. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM PIDANA KORPORASI NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11.

Atribut SoftSkill Metode Pembelajaran

12. 13.

Media Pembelajaran Penilaian Hasil Belajar

URAIAN Hukum Pidana Korporasi HKP604 2 SKS Gasal dan Genap --Mahasiswa mampu memecahkan masalah/ kasus yang berkaitan dengan hukum pidana korporasi secara tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penunjang MKK Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dan teori dalam hukum pidana korporasi; pertanggungjawaban pidana korporasi, asas-asas dan teori hukum yang berkaitan dengan hukum pidana korporasi sebagai lex specialis. Serta menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan korporasi. Percaya diri dan disiplin Ceramah dan diskusi. Menjelang UAS mahasiswa diwajibkan mengumpulkan tugas yang berkaitan dengan materi hukum pidana korporasi yang dikumpulkan pada saat UAS yang diperhitungkan dalam penilaian Whiteboard, LCD dan Powerpoint Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

27

9. DESKRIPSI MATA AJAR PERBANDINGAN HUKUM PIDANA NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.

Atribut Soft Skill Metode Pembelajaran Media Pembelajaran Penilaian Hasil Belajar

URAIAN Perbandingan Hukum Pidana HKP603 4 SKS Gasal dan Genap --Mahasiswa mampu menganalisis berbagai asas-asas dan teori hukum pidana dalam sistem common law dan civil law dengan baik Penunjang MKK Materi diberikan diawali dengan penguraian materi/pokok bahasan yang bersifat mendasar yaitu menyangkut asas-asas dalam hukum pidana. Pada tahap perbandingan hukum civil law dan common law selanjutnya dijelaskan tentang hal-hal sebagai berikut : asas dalam hukum pidana, unsur-unsur perbuatan pidana, bentuk rumusan perbuatan pidana /delik/ kualifikasi kejahatan (delik), Ajar sebab akibat (kausalitas), sifat melawan hukum, pertanggung jawaban pidana dan bentuk kesalahan. Selanjutnya, alasan penghapus penuntutan/ pidana, percobaan, penyertaan, concursus, recedive, pidana dan pemidanaan, gugurnya hak menuntut dan menjalani pidana. Komunikasi, kerjasama, analisis, kritis Kuliah, presentasi LCD, Powerpoint, Whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

28

10. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM BISNIS SYARIAH NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

KRITERIA URAIAN Nama Mata Ajar Hukum Bisnis Syariah Kode Mata Ajar HKS601 Beban Studi 2 SKS Semester Gasal dan Genap Prasyarat Kompetensi Mahasiswa mampu menyelesaikan problematika perbankan syariah terkait dengan pembuatan akta dalam praktik perbankan syariah secara tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis Kompetensi Penunjang Elemen Kompetensi MKK Sylabus Perkuliahan ini merupakan pendalaman materi dan kasus bisnis syariah, yang meliputi epistemology Hukum Ekonomi Syariah, sejarah pembentukan dan perkembangan pemikiran tentang bank syariah, landasan hukum, produk-produk bank syariah, akad yang digunakan dalam produk bank syariah serta lembaga jaminan yang dipakai dalam pembiayaan yang sebagian melibatkan peran serta notaries dalam prosesnya, penyelesaian pembiayaan bermasalah, asuransi syariah, pasar modal syaraiah, dan diakhiri pengkajian mengenai lembaga penyelesaian sengketa. Atribut softskill Percaya diri ;Komunikasi ;Disiplin Metode Pembelajaran Ceramah/diskusi dan tugas terukur Media pembelajaran LCD, power point, Laptop, whiteboard Penilaian Hasil Belajar Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

29

11. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.


URAIAN Hukum Pengadaan Barang dan Jasa HKT606 2 SKS Gasal dan Genap --Mahasiswa mampu menganalisis prinsip dan norma hukum, pengaturan barang dan jasa dan permasalahanpermasalahan hukum yang terjadi di dalam ruang lingkup pengadaan barang/jasa serta mengenai penyelesaian sengketa terkait dengan tiga bidang aspek hukum yakni aspek hukum administrasi, perdata dan pidana berdasarkan hukum positif secara tepat. Penunjang MKK Mata kuliah ini membahas:Prinsip dan norma hukum Pengadaan Barang/ Jasa;Prosedur dan kewenangan dalam keseluruhan pelaksanaan proses pengadaan barang/ jasa;Metode pemilihan, evaluasi dan prinsip penyusunan dokumen pengadaan; Pengertian dan Karakteristik Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa;Syarat Keabsahan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa;Macam dan Jenis kontrak Pengadaan Barang/ Jasa;Prinsip dan norma hukum dalam pelaksanaan, perubahan dan pengakhiran kontrak; Pengertian dan kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan penyalahgunaan wewenang. Ceramah, tutorial, diskusi Kuliah, presentasi LCD, Powerpoint, Whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

30

12. DESKRIPSI MATA AJAR STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

KRITERIA URAIAN Nama Mata Ajar Strategi Penyelesaian Sengketa Alternatif Kode Mata Ajar HKT603 Beban Studi 2 SKS Semester Gasal/Genap Prasyarat Kompetensi Mahasiswa mampu mempraktikkan teori berbagai penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase dengan baik. Jenis Kompetensi Penunjang Elemen Kompetensi MPB Sylabus Dalam Mata Kuliah ini akan diberikan penjelasan teoritis dan praktis terhadap eksistensi berbagai penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang antara lain meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Selain itu akan dibahas pula kajian komparasi antara SPSA dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan untuk itu diperkenalkan tentang filosofi, konsep, latar belakang, tujuan, teknik PSA beserta manfaat maupun kendalanya dalam praktik Atribut SoftSkill  Percaya diri (berani tampil)  Disiplin (mengumpulkan tugas tepat waktu) Metode Pembelajaran Ceramah/diskusi Media Pembelajaran Laptop dan LCD Penilaian Hasil Belajar Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

31

13. DESKRIPSI MATA AJAR KAPITA SELEKTA HUKUM PERDATA NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.


URAIAN Kapita Selekta Hukum Perdata KSH604 2 SKS Gasal dan Genap Mahasiswa mampu menguraikan secara teoritis mengenai perkembangan di dalam hukum perdata dengan baik Penunjang Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) Dalam Mata Kuliah ini akan diberikan penjelasan teoritis dan praktis terhadap berbagai perkembangan dan isu-isu hukum kontemporer di bidang hukum perdata antara lain terkait prinsip hukum orang, hukum benda dan hukum perikatan. Percaya Diri; Disiplin Ceramah/diskusi Laptop dan LCD Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

32

14 DESKRIPSI MATA AJAR KAPITA SELEKTA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

KRITERIA URAIAN Nama Mata Ajar Kapita Selekta Hak atas Kekayaan Intelektual Kode Mata Ajar KSH601 Beban Studi 4 SKS Semester Gasal dan Genap Prasyarat --Kompetensi Mahasiswa mampu memecahkan masalah dengan tepat secara komprehensif implikasi WTO/TRIPs dan berbagai konvensi internasional bagi perlindungan HKI di Indonesia. Jenis Kompetensi Penunjang Elemen Kompetensi MKK Sylabus Mata kuliah ini membahas prinsip dasar perlindungan, hakekat eksistensi, persyaratan substantif, mekanisme perolehan hak dan penegakan hukum masing-masing bidang HKI yang lazimnya mencakup: 1) Hak Cipta dan Hak Terkait (Copyrights and Related Rights); 2) Hak Kekayan Industri (Industrial Property Rights) meliputi: Paten (patent) termasuk Paten Sederhana (Utility Models/ Petty Patent); Hak Varitas Tanaman (Plant Variety Rights);Merek (Trademarks); Indikasi Geografis (Geographical Indications); Desain Industri (Industrial Design);Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ( Design Lay-out of Topographic of Integrated Circuits);Informasi tertutup (Undisclosed Information), khususnya Rahasia Dagang (Trade Secret); 3) Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) dan Ekspresi Budaya (Cultural Expression). Selain itu juga akan dibahas mengenai persinggungan antara HKI dan Persaingan Sehat. Atribut softskill Percaya diri ;Disiplin;Berwawasan; Metode Ceramah, diskusi, role play; tugas mandiri Pembelajaran Media LCD,power point, white board Pembelajaran Penilaian Hasil Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 % Belajar

33

15 DESKRIPSI MATA AJAR KEBIJAKAN HUKUM INVESTASI NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

KRITERIA URAIAN Nama Mata Ajar Kebijakan Hukum Investasi Kode Mata Ajar HKT605 Beban Studi 2 SKS Semester Gasal dan Genap Prasyarat --Kompetensi Mahasiswa mampu memecahkan berbagai problematika dengan benar di bidang investasi dan perdagangan terutama dari aspek legal. Jenis Kompetens Penunjang Elemen Kompetensi MKK Sylabus Materi yang dibahas: Sejarah dan latar belakang timbulnya kegiatan Investasi – Bretton Woods – 3 institusi ekonomi dunia; Politik hukum dan kebijakan investasi suatu negara; Persetujuan multilateral di bidang investasi: WTO/ TRIMs, AFTA, NAFTA, AFCTA, APEC, MIGA, Konvensi Washington dan Konvensi New York dll; Persetujuan bilateral di bidang investasi; Teori investasi dan teori perdagangan internasional; Motivasi investor/ house country dan investee /host country; Investasi Langsung (Direct Investment);Investasi Tidak langsung (Indirect Investment); Atribut softskill Percaya diri ;Disiplin;Berwawasan; Metode Pembelajaran Ceramah, diskusi, tugas mandiri Media Pembelajaran LCD,power point, white board Penilaian Hasil Belajar Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

34

16. DESKRIPSI MATA AJAR PERBANDINGAN HUKUM ADMINISTRASI NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.

Atribut softskill Metode Pembelajaran Media Pembelajaran Penilaian Hasil Belajar

URAIAN Perbandingan Hukum Administrasi HKA602 2 SKS Gasal dan Genap --Mahasiswa mampu memecahkan masalah dengan baik mengenai hukum pemerintahan, pengambilan kebijakan dan regulasi di bidang pemerintahan atau eksekutif, diskresi judiciary power, dan tanggung gugat pemerintahan dibandingkan dengan hukum administrasi di Negara lain. Penunjang MKK Mata Kuliah ini diberikan dengan tatap muka, menjelaskan mengenai hukum pemerintahan (eksekutif), kebijakan pemerintah, diskresi judiciary, serta prosedur pengajuan gugatan kepada pemerintah, maladministrasi, tanggung gugat pemerintahan, dengan perbandingan dengan system hukum pemerintahan di negara lain. Percaya diri dan Disiplin Ceramah, diskusi, tugas mandiri LCD, power point, Laptop, whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

35

17. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM&KEBIJAKAN PUBLIK NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.


URAIAN Hukum & Kebijakan Publik HKA605 2 SKS Gasal/Genap --Mahasiswa mampu menganalisis dengan baik keterkaitan hukum dengan kebijakan publik sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya sesuai dengan peraturan yang berlaku Penunjang MKK Mata Kuliah ini akan membahas keterkaitan hukum dengan kebijakan public sebagai instrument yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya. Dalam membahas hukum dan kebijakan public ini pertama-tama perlu diketengahkan hukum sebagai sarana untuk perubahan yang diwujudkan dalam kebijakankebijakan pemerintah. Agar pemahaman tersebut diperoleh secara utuh kiranya juga perlu dipaparkan pengertian kebijakan public dari berbagai pandangan para sarjana, keterkaitan kebijakan public dengan hukum, bentuk-bentuk kebijakan public, kebijakan public sebagai tindakan pemerintah yang bebas. Selain itu juga perlu diketengahkan tentang teori-teori pembentukan kebijakan public, asas-asas pembentukan hukum yang mempengaruhi pembentukan kebijakan public serta asasasas penyelenggaraan Negara. Percaya Diri;Komunikasi;Disiplin Ceramah/diskusi dan tugas terukur LCD, power point, Laptop, whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

36

18. DESKRIPSI MATA AJAR KAPITA SELEKTA HUKUM PERIZINAN NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.


URAIAN Kapita Selekta Hukum Perizinan KSH605 2 SKS Gasal/Genap --Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan mengenai perizinan dengan dua pendekatan yakni statute approach dan comparative approach dengan baik. Penunjang MKK Mata kuliah ini membahas dan mengkaji mengenai perizinan dalam konteks dua pendekatan yaitu : statue approach dan comparative approach. Isu utama dalam mata kuliah ini adalah tentang perizinan pusat berdasarkan UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu juga dibahas mengenai perizinan sektoral. Selanjutnya akan dibicarakan kasus-kasus hukum perizinan di Indonesia yang terjadi didalam praktek. Melengkapi pembahasan mata kuliah ini adalah tentang sistem perizinan di negara lain dengan disertai kasus-kasus hukum yang ada. Pokok bahasan adalan tentang konsep hukum perizinan, wewenang pemerintah dalam perizinan, komparasi atau perbandingan hukum perizinan di negara lain dan tentang kasus-kasus hukum perizinan baik di Indonesia maupun dinegara lain. Percaya diri, Komunikasi, Disiplin Ceramah/diskusi dan tugas terukur LCD, power point, Laptop, whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

37

19. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM SUMBER DAYA LAUT No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8 9.

10. 11. 12. 13.


URAIAN Hukum Sumber Daya Laut HKI603 2 SKS Gasal/Genap --Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan hukum di bidang pengelolaan sumberdaya alam laut dengan tepat sesuai peraturan perundang-undangan/konvensi internasional yang berlaku. Jenis Kompetensi Penunjang Elemen Kompetensi MKK Sylabus Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai aspek hukum dalam pengelolaan sumber daya laut. Sumberdaya laut meliputi sumberdaya hayati, sumberdaya non hayati dan peranan sumber daya manusia dalam pengelolaan sumberdaya laut, baik di perairan suatu negara maupun pengelolaan SDL yang melibatkan negara lain. Hukum Sumberdaya Laut mengkaji dari aspek hukum administrasi dan hukum internasional Atribut Softskill Disiplin, kemampuan menyampaikan pendapat Metode Pembelajaran Ceramah, diskusi, presentasi Media Pembelajaran LCD, Power Point, whiteboard Penilaian Hasil Belajar Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

38

20. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM SUMBER DAYA ALAM No 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7 8. 9


10. 11. 12. 13.


URAIAN Hukum Sumber Daya Alam HKA610 2 SKS Gasal/Genap --Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan hukum di bidang pengelolaan sumberdaya alam dengan tepat sesuai peraturan perundang-undangan/konvensi internasional yang berlaku. Penunjang MKK Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai aspek hukum dan kemampuan menganalisis dalam pengelolaan sumber daya alam, meliputi sumberdaya hayati dan non hayati. Sumberdaya alam yang dianalisis meliputi perikanan, pertambangan (di darat/di laut), kehutanan (Sustainable forest management), ruang udara dan angkasa, wilayah laut, tentang penataan ruang nasional, Lingkungan hidup dan sustainable development. Selain itu juga membahas mengenai konflikkonflik kepentingan dalam pengelolaan SDA dan kontrakkontrak yang telah di susun oleh para pihak, baik antara lembaga negara (G to G) atau melibatkan swasta (G to P). Disiplin, kemampuan menyampaikan pendapat Ceramah, diskusi, presentasi LCD, Power Point, Whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

39

21 DESKRIPSI MATA AJAR TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KRITERIA Nama Mata Ajar Kode Mata Ajar Beban Studi Semester Mata Ajar Prasyarat Kompetensi

7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.


URAIAN Tanggung Gugat Pemerintah HKA604 2 SKS Gasal/Genap --Mahasiswa mampu menganalisis kasus terkait tanggung gugat dan tanggung jawab pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku secara tepat. Penunjang MKK Mata kuliah ini membahas dan memberikan dasar mengenai kewenangan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan diikuti dengan responsibility dan liability. Materi perkuliahan Tanggung Gugat Pemerintahan meliputi; (1) konsep state liability, (2) Perbandingan Konsep state liability di Asia. (3) Perbandingan Konsep state liability di Eropa, (4) Prosedur pengajuan gugatan kepada pemerintah, (5) Pembahasan Kasus-kasus Tanggung Gugat Pemerintahan, (6) Maladministrasi, (7) Perbandingan Maladministrasi Indonesia dengan Eropa, (8) Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, (9) Pembahasan kasus-kasus maladministrasi. Percaya diri , Komunikasi Disiplin Ceramah/diskusi dan tugas terukur LCD, power point, Laptop, whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

40

22. DESKRIPSI MATA AJAR POLITIK AGRARIA DAN PERTANAHAN NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KRITERIA Nama Mata Ajar Kode Mata Ajar Beban Studi Semeater Prasyarat Kompetensi

7. 8. 9.


10. 11. 12.

Atribut Softskill Metode Pembelajaran Penilaian Hasil Belajar

URAIAN Politik Agraria dan Pertanahan HKA606 2 SKS Gasal/Genap --Mahasiswa mampu mengkaji kebijakan di bidang pertanahan yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dari hukum pertanahan yang yaitu mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan baik Penunjang MKK Mata kuliah ini membahas dan mengkaji mengenai kebijakan dibidang pertanahan Indonesia serta implementasi dari politik hukum pertanahan. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini, meliputi pengertian dan ruang lingkup politik agraria dan pertanahan, hubungan hukum antara manusia dengan tanah, politik agraria dan pertanahan pada masa kolonial, politik agraria dan pertanahan nasional, hak penguasaan atas tanah, hak menguasai Negara atas tanah, hak masyarakat adat atas tanah, hak atas tanah dalam rangka investasi, landreform, pengambilan tanah untuk kepentingan pembangunan, di bidang pertanahan dan pembaruan agrarian. Percaya diri ;Komunikasi;Disiplin Ceramah/diskusi dan tugas terukur Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

41

23 DESKRIPSI MATA AJAR KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.


URAIAN Kapita Selekta Hukum Pidana KSH607 4 SKS Gasal/Genap --Mahasiswa mampu menganalisis tentang bagaimana perkembangan hukum pidana di Indonesia dengan baik Penunjang MKK Sesuai nama matakuliah ini, pembahasan diarahkan kepada perkembangan hukum pidana yang terbaru. Mencakup asas-asas dan ketentuan hukum pidana terbaru, adanya pembaharuan hukum pidana, perbedaan hakiki antara common law system dengan civil law system. Disiplin, Percaya Diri Ceramah/diskusi dan tugas terukur LCD, Powerpoint, Whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

42

24. DESKRIPSI MATA AJAR KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.


URAIAN Kontrak Dagang Internasional HKT609 4 Gasal dan Genap --Mahasiswa mampu membuat rancangan kontrak internasional melalui tahapan dalam pembuatan perjanjian dagang internasional dengan baik. Penunjang MKK Mata kuliah ini bersifat teknis yaitu mengenai hal-hal yang perlu diketahui di dalam pembuatan kontrak perdagangan internasional dan cara pembuatannya. Pembicaraan dalam mata kuliah ini diawali dengan mengemukakan karakteristik kontrak perdagangan internasional yaitu klausula-klausula yang selalu terdapat pada Kontrak Bisnis Internasional. Di samping itu dikemukakan arti penting dan makna Memorandum of Understanding di dalam transaksi bisnis. Pembahasan selanjutnya mengenai pembuatan kontrak-kontrak khusus, seperti Licensing Agreement, International Joint Venture Agreement, Distributorship Agreement, dll. Mengingat di dunia terdapat dua sistem hukum, pada mata kuliah ini juga dibicarakan hukum kontrak dalam sistem civil law dan hukum kontrak menurut sistem common law. Komunikasi, Disiplin Kuliah, presentasi LCD, Powerpoint, Whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

43

25. DESKRIPSI MATA AJAR ASPEK HUKUM PRAKTIK PERBANKAN No.

KRITERIA

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama Mata Ajaran Kode Mata Ajaran Beban studi Semester Prasyarat Kompetensi

7. 8. 9.

Jenis Kmpetensi Elemen Kompetensi Sylabus

10. 11. 12. 13.

Atribut Softskill Metode Pembelajaran Media Pembelajaran Penilaian Hasil Pembelajaran

URAIAN Aspek Hukum Praktik Perbankan HKT602 2 SKS Gasal dan Genap Mahasiswa mampu menganalisis secara komprehensif sistem perbankan di Indonesia yang menganut dual banking system, yaitu berdasarkan sistem konvensional dan syariah, dasar-dasar hukum kegiatan usaha bank baik bank konvesional maupun bank syariah, khususnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian dengan benar. Penunjang MKK Mata kuliah Aspek Hukum Praktik Perbankan meliputi pembahasan tentang kegiatan usaha bank sebagai lembaga intermediasi, baik pada bank konvensional maupun pada bank syariah sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian Salah satu perwujudan prinsip kehati-hatian adalah adanya kewajiban bank konvensional untuk melaksanakan analisa sebelum memberikan kredit, demikian halnya analisa pembiayaan yang harus dilakukan oleh bank syariah. Perlindungan hukum bagi nasabah baik pada bank konvensional maupun pada bank syariah, melalui upaya preventif dan upaya represif. Disiplin, kerja sama dan kreatif Kuliah, diskusi dan tugas Komputer, LCD dan white board UAS: 75%, tugas: 15%, softskills: 10 %

44

26. DESKRIPSI MATA AJAR PERBANDINGAN HUKUM KONTRAK NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.


URAIAN Perbandingan Hukum Kontrak HKT604 4 SKS Gasal /Genap --Mahasiswa mampu menganalisis berbagai jenis kontrak, syarat-syarat keabsahan kontrak, serta perkembangannya di berbagai sumber hukum kontrak dalam era perdagangan bebas dengan baik. Penunjang MKK Materi diawali dengan penguraian materi/pokok bahasan yang bersifat mendasar yaitu menyangkut hakekat dan sumber hukum serta prinsip-prinsip universal hukum kontrak. Kontrak sebagai proses, perjanjian pendahuluan. Pada tahap perbandingan hukum civil law dan common law selanjutnya dijelaskan tentang hal-hal sebagai berikut : keabsahan kontrak, cacat kehendak. Saat lahirnya perjanjian, penentuan isi kontrak, kontrak baku dan klausula eksenorasi, pelaksanaan kontrak dan pengalihan kewajiban kontraktual. Pada bagian akhir perkuliahan akan dibahas penundaan dan kegagalan pemenuhan kontrak, prinsip-prinsip penyelesaian sengketa kontrak dan model law. Komunikasi, kerjasama, analisis, kritis Kuliah, presentasi LCD, Powerpoint, Whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

45

27. DESKRIPSI MATA AJAR PERKEMBANGAN HUKUM JAMINAN NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.

Jenis Kompetensi Elemen Kompetensi Sylabus Mata kuliah ini membahas mengenai peranan Hukum Jaminan dalam kegiatan interaksi para pelaku pasar, bagaimana kegunaan dan fungsinya, terutama perbankan yang menyalurkan dana pinjaman dengan menegakkan prinsip kehati-hatian. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Obligatoir dan merupakan Perjanjian Pokok, pada umumnya akan selalu diikuti dengan pembuatan Perjanjian Tambahan (accessoir) yang berwujud Perjanjian Jaminan, baik yang bersifat perorangan maupun kebendaan. Mengkaji mengenai jenis-jenis lembaga jaminan yang ada dalam sistem hukum Indonesia, yakni Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia juga Perjanjian Penanggungan. Atribut Softskill Disiplin, inisiatif, mandiri dan kreatif Metode Pembelajaran Ceramah dan diskusi Penilaian Hasil Belajar Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

10. 11. 12.

URAIAN Perkembangan Hukum Jaminan HKT601 2 SKS Gasal/Genap --Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan secara komprehensif tentang hakikat jaminan dalam pemberian kredit bank, lembaga-lembaga jaminan, eksekusi jaminan sebagai sarana pelunasan kredit dan permasalahanpermasalahan yang timbul dalam pemberian kredit khususnya berkaitan dengan jaminan sesuai peraturan yang berlaku secara tepat. Penunjang MKK

46

28. DESKRIPSI MATA AJAR TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.

Jenis Kompetensi Elemen Kompetensi Sylabus Dikemukakan pengertian mengenai Transaksi Bisnis Internasional dan Hukum yang mengaturnya. Selanjutnya mengenai pergeseran paradigma dalam perdagangan internasional. Oleh karena pada tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Marrakesh tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia perbincangan difokuskan kepada World Trade Organization (WTO). Dalam hal ini dikemukakan fungsi WTO dalam transaksi bisnis internasional. Di samping itu juga dijelaskan perbedaan antara WTO dan GATT. Perjanjian-perjanjian yang dibahas secara mendalam adalah Ketentuan Pasal VI GATT 1994 tentang Anti Dumping, TRIMs, Subsidy and Countervailing Measures Agreement, dan Dispute Settlement Body. Perkuliahan diakhiri dengan perbincangan kasus-kasus yang telah diselesaikan oleh Dispute Settlement Body WTO. Atribut Softskill Disiplin, inisiatif, mandiri dan kreatif Metode Pembelajaran Ceramah dan diskusi Media Pembelajaran LCD, Powerpoint, Whiteboard Penilaian Hasil Belajar Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

10. 11. 12. 13.

URAIAN Transaksi Bisnis Internasional HKT608 4 SKS Gasal/Genap --Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan terkait dengan transaksi bisnis internasional sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tepat. Penunjang MKK

47

29. DESKRIPSI MATA AJAR KAPITA SELEKTA HUKUM PERSAINGAN USAHA NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.


URAIAN Kapita Selekta Hukum Persaingan Usaha KSH606 2 SKS Gasal /Genap Mahasiswa mampu memecahkan permasalahan persaingan usaha dengan memakai pendekatan yuridis dan ekonomi dengan benar. Penunjang MKK Matakuliah ini dimulai dengan pengantar, sejarah dan tujuan, analisa pendekatan yuridis dan ekonomi, struktur pasar, model pasar, price fixing, kartelisasi, monopolisasi, persekongkolan tender, penyalahgunaan posisi dominan, merger dan akuisisi dalam persaingan usaha, kebijakan pemerintah (Pertambangan, pengadaan barang/jasa, telekomunikasi, migas, ketenagalistrikan & asuransi tenaga kerja), penegakan hukum persaingan usaha serta analisa kasus-kasus persaingan usaha. Kreatif, disiplin, berpikir kritis dan jujur Ceramah dan diskusi OHP, Blackboard, LCD, Power Point, Laptop Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

48

30. DESKRIPSI MATA AJAR PERKEMBANGAN HUKUM PASAR MODAL NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


URAIAN Perkembangan Hukum Pasar Modal HKT607 2 SKS Gasal/Genap --Mahasiswa mampu menganalisis dengan baik perkembangan hukum pasar modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengembangan pasar modal.

7. 8. 9.


Penunjang MKK Mata kuliah ini membahas tentang hukum (perundangundangan) yang mengatur masalah pasar modal yang meliputi aspek-aspek yang terkait dengan kewenangan dan kewajiban BAPEPAM, kebijakan pengembangan pasar modal, perusahaan publik dan proses go publik (mekanisme dan persyaratan), reksadana, penyelesaian transaksi, profesi dan lembaga penunjang pasar modal, pelanggaran di pasar modal seperti penipuan, manipulasi dan

perdagangan

orang

dalam

serta

upaya

penegakkannya. Pembahasan lebih lanjut diarahkan pada kebijakan pengembangan pasar modal yang terdapat dalam

blue

print

pasar

modal

termasuk

juga

perkembangan hukum pasar modal global dan nasioanal. perkembangan pasar modal syariah yang sekarang lagi dikembangkan sebagai alternatif untuk mengatasi krisis global.

10. 11. 12. 13.


Percaya diri dan Disiplin. Ceramah, diskusi, role play; tugas mandiri LCD, power point, Laptop Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

49

31. DESKRIPSI MATA AJAR KEBIJAKAN FISKAL NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.


URAIAN Kebijakan Fiskal HKA608 2 SKS Gasal/Genap --Mahasiswa mampu menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan peranan pajak dalam kehidupan bernegara, sumber-sumber hukum pajak, prosedur pemungutan dan penetapan pajak, peradilan pajak dan hukum pajak internasional. Penunjang MKK Perkuliahan Hukum Kebijakan Pajak diarahkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan peranan pajak dalam kehidupan bernegara, sumber-sumber Hukum Pajak, prosedur pemungutan dan penetapan pajak, peradilan pajak dan Hukum Pajak Internasional. Materi perkuliahan Hukum Pajak meliputi: pengertian hukum pajak, fungsi pajak, dasar hukum pajak, falsafah pajak, asas-asas pemungutan pajak, cara pemungutan pajak, perlawanan pajak, saat timbulnya kewajiban pajak, pembagian pajak, pendekatan pajak, hukum positif, penagihan pajak, peradilan pajak dan hukum pajak internasional. Percaya diri ;disiplin; berwawasan Ceramah, diskusi, tugas mandiri LCD, power point, Laptop, whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

50

32. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG GUGAT PRODUSEN NO. KRITERIA 1. Nama Mata Ajar 2. 3. 4. 5. 6.

Kode Mata Ajar Beban Studi Semester Mata Ajar Prasyarat Kompetensi

7. 8. 9.


10.

Atribut Softskill

11. 12. 13.


URAIAN Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Gugat Produsen HKT610 2 SKS Gasal/Genap --Mahasiswa mampu menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi sesuai prinsip, konsep dan norma dalam Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Gugat Produsen dengan baik. Penunjang MKK Mata kuliah ini diawali dengan membahas hukum perlindungan Konsumen secara garis besar. Selanjutnya Hukum Tanggung Gugat Produsen dengan pendekatan perbandingan hukum di Negara-nagara civil law dan common law. Pengajaran difokuskan pada pemahaman dasar terhadap norma hukum, prinsip hukum, teori dan konsep hukum yang penting bagi bidang hukum bisnis. Disiplin, berpikir kritis, mampu mengemukakan pendapat dan kemampuan berkomunikasi percaya diri serta toleransi dan jujur. Ceramah/diskusi tanya jawab dan tugas terukur LCD, Powerpoint, Whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

51

33. DESKRIPSI MATA AJAR PERBANDINGAN HUKUM ADMINISTRASI NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.


URAIAN Perbandingan Hukum Administrasi HKA602 2 SKS Gasal dan Genap --Mahasiswa mampu memecahkan masalah mengenai hukum pemerintahan, pengambilan kebijakan dan regulasi di bidang pemerintahan atau eksekutif serta dibandingkan dengan hukum administrasi di Negara lain. Penunjang MKK Mata Kuliah ini diberikan dengan tatap muka, menjelaskan mengenai hukum pemerintahan (eksekutif), diskresi judiciary, serta tanggung gugat pemerintahan dengan perbandingan dengan system hukum pemerintahan di negara lain. Percaya diri ;Disiplin;Berwawasan; Ceramah, diskusi, tugas mandiri LCD, power point, Laptop, whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

52

34. DESKRIPSI MATA AJAR POLITIK PERUNDANG UNDANGAN NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10.

Atribut Softkill

11. 12. 13.


URAIAN Politik Perundang-Undangan HKN602 2 SKS Gasal /Genap -Setelah Menempuh matakuliah Politik PerundangUndangan Mahasiswa mampu menganalisa mengenai dasar-dasar pengambilan keputusan untuk membentuk Hukum dan penegakannya oleh sistem politik yang ada (oleh penjabat yang berwenang) dengan benar. Penunjang MKK Mata kuliah ini disampaikan secara tatap muka dan akan membahas pengertian dan ruang lingkup Politik Perundang-Undangan, Pembentukan Hukum Dan Penegakan Hukum. Pada akhir kuliah mahasiswa diberi tugas menganalisis kasus-kasus aktual yang terkait dengan pembentukan hukum dan penegakan hukum. Disiplin, berpikir kritis, berani mengemukakan pendapat, kemampuan berkomunikasi, percaya diri, toleransi dan jujur. Ceramah/diskusi dan tugas terukur LCD, Powerpoint, Whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

53

35. DESKRIPSI MATA AJAR SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.

Jenis Kompetensi Elemen Kompetensi Sylabus Mata kuliah ini mempelajari sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menitikberatkan pada hukum positif (Indonesia) yang mengaturnya disertai teori dan hal-hal yang menjadi latar belakangnya. Pembelajaran mata kuliah ini meliputi teori dasar tentang Negara (pengertian, tujuan, fungsi, sifat, bentuk), pembatasan kekuasaan, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga Negara dan hubungan antar lembaga-lembaga Negara tersebut, serta sistem kepartaian dan sitem PEMILU. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari sistem perundangundangan yang berlaku di Indonesia Atribut Softskill Komunikasi, kerjasama, analisis, kritis Metode Pembelajaranan Kuliah, presentasi Media Pembelajaranan LCD, Powerpoint, Whiteboard Penilaian Hasil Belajar Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

10. 11. 12. 13.

URAIAN Sistem Ketatanegaraan Indonesia HKN603 2 SKS Gasal / Genap Mahasiswa mampu mengkaji ketatanegaraan Indonesia sebagai suatu sistem beserta praktek penerapannya dengan baik Penunjang MKK

54

36. DESKRIPSI MATA AJAR SISTEM OTONOMI DAERAH No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.

Jenis Kompetensi Elemen Kompetensi Sylabus Mata kuliah ini membahas system otonomi sebagai suatu system pembagian kekuasaan secara vertical, baik dalam Negara kesatuan maupun dalam Negara federasi. Untuk itu materi perkuliahan berkenaan dengan teori pembagian kekuasaan secara vertical yang didasarkan pada asas dekonsentrasi, dasar otonomi territorial dan hubungan federasi. Otonomi tidak dapat dilepaskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan Negara yaitu memajukan kesejahteraan umum, demokratisasi, keadilan dan partisipatoris dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perlu dibahas pula kerjasama daerah, baik kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga maupun kerjasama dengan badan/lembaga luar negeri. Sebagaimana penyelenggaraan organisasi selalu memerlukan uang maupun barang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, maka untuk perlu dibahas keuangan daerah maupun barang daerah dalam sistem otonomi. Atribut Softskill Mampu mengemukakan pendapat dengan baik Metode Pembelajaran Ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi Media Pembelajaran OHP, white board, LCD, power point Penilaian Hasil Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 % Belajar

10. 11. 12. 13.

URAIAN Sistem Otonomi Daerah HKA607 4 SKS Gasal/Genap --Mahasiswa mampu menganalisis dengan baik sistem otonomi sebagai suatu sistem pembagian kekuasaan secara vertikal dalam negara kesatuan maupun negara federasi. Penunjang MKK

55

37. DESKRIPSI MATA AJAR PERBANDINGAN KONSTITUSI No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.


URAIAN Perbandingan Konstitusi HKN604 2 SKS Gasal/Genap --Mahasiswa mampu menganalisis dengan baik sejarah maupun teori-teori yang telah diintrodusir oleh ahli hukum ketatanegaraan terkait dengan konstitusi dengan cara perbandingan di beberapa negara. Penunjang MKK Mata kuliah ini memuat materi mengenai konstitusi di beberapa negara di dunia dan sistem hukum (common law dan civil law), yaitu : sejarah perkembangan Konstitusi, arti sebuah konstitusi, materi muatan konstitusi, jenis dan sifat konstitusi serta perubahan konstitusi. Mampu mengemukakan pendapat dengan baik Ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi OHP, white board, LCD, power point Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

56

38. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM PERBENDAHARAAN NEGARA NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


p10. 11. 12. 13.


URAIAN Hukum Perbendaharaan Negara HKA609 2 SKS Gasal /Genap --Mahasiswa mampu menganalisis dengan baik peraturan mengenai perbendaharaan negara yang dikaitkan dengan keuangan negara. Penunjang MKK Mata Kuliah ini menjelaskan mengenai materi-materi pokok dari perbendaharaan Negara yang merupakan bagian dari keuangan Negara sesuai aturan hukum nasional. Serta menjelaskan konsekuensi yuridis hubungan antara perbendaraan Negara dengan keuangan Negara, serta pertangggungjawabanya. Komunikasi, kerjasama, analisis, kritis Kuliah, presentasi LCD, Powerpoint, Whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

57

39. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM KONSTITUSI No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.


URAIAN Hukum Konstitusi HKN601 2 SKS Gasal/Genap --Mahasiswa mampu menganalisis dengan baik sejarah maupun teori-teori yang telah diintrodusir oleh ahli hukum ketatanegaraan terkait dengan konstitusi Penunjang MKK Mata kuliah ini memuat materi mengenai sejarah perkembangan Konstitusi, pemahaman tentang arti sebuah konstitusi bagi suatu negara, memuat juga mengenai materi muatan konstitusi, jenis dan sifat konstitusi serta perubahan konstitusi. Komunikasi, public speaking Ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi OHP, white board, LCD, power point Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15%

58

40. DESKRIPSI MATA AJAR ANALISIS YURISPRUDENSI NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.


URAIAN Analisis Yurisprudensi HKP605 6 SKS Gasal /Genap --Mahasiswa mampu menganalisis ratio decidendi suatu putusan hakim baik sesuai dengan bidang hukum perdata, hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum agraria dengan benar. Penunjang MKK Yurisprudensi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini meliputi 4 (empat) bidang, yakni: Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi dan Hukum Agraria. Membahas mengenai putusan hakim dimulai dengan pemahaman atas fakta-faktanya dilanjutkan pada ratio decidendi dan obiter dicta. Analisis dititik beratkan pada ratio decidendi yang terdapat dalam putusan dengan bertitik tolak dari prinsip dan norma hukum yang telah dikuasai oleh mahasiswa. Mahasiswa akan berlatih untuk menilai apakah ratio decidendi suatu putusan itu dapat dibenarkan menurut prinsip dan norma yang berlaku. Dalam bidang hukum perdata, terdapat dua kelompok putusan yang akan dianalisis, yakni putusan sengketa kontrak dan putusan tentang Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtsmatige daad). Percaya diri ; Komunikasi; Disiplin Ceramah/diskusi dan tugas terukur LCD, power point, Laptop, whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

59

41. DESKRIPSI MATA AJAR KAPITA SELEKTA HUKUM KEPAILITAN No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

KRITERIA

URAIAN

Nama Mata Ajaran Kapita Selekta Hukum Kepailitan KSH 603 Kode Mata Ajaran 2 SKS Beban studi Gasal/Genap Semester Prasyarat Kompetensi mahasiswa mampu menganalisis permasalahan berkaitan dengan hukum kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara benar. Jenis Kompetensi Penunjang Elemen Kompetensi MKK Sylabus Mata kuliah ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi profesionalitas dan wawasan global para mahasiswa terhadap Kepailitan. Materi perkuliahan dititikberatkan pada aspek teori dan praktek yang berkaitan dengan pemahaman aturan perundang-undangan di bidang Kepailitan dan Perpanjangan Kewajiban Penyelesaian Utang (PKPU), serta pemahaman terhadap implementasi doktrin dan asas-asas hukum umum yang berlaku secara universal di bidang kepailitan. Materi yang dibahas dalam perkuliahan Hukum Kepailitan antara lain: Pengertian tentang kepailitan dan insolvensi, prinsip dan asas-asas hukum kepailitan, proses dan tahapan kepailitan, akibat hukum setelah dikeluarkannya keputusan pailit oleh pengadilan niaga, pengurusan harta (boedel) pailit, actio paulina dan aspek pidana dalam kepailitan dan hukum acara kepailitan. Selain pemahaman teoritis juga dilakukan pembahasan kasuskasus penting yang nyata dan terjadi dalam kepailitan. Sedangkan materi PKPU meliputi prosedur permohonan PKPU, tahap proses PKPU, perbedaan antara PKPU dan kepailitan. Berkaitan dengan kompetensi terhadap wawasan global, materi perkuliahan juga dilengkapi dengan bahan-bahan hukum asing sebagai pembanding dan aspek-aspek Hukum Perdata Internasional (HPI) dalam perkara lintas batas negara (cross border insolvensy) dan Model Law on Cross Border Insolvensy (UNCITRAL). Disiplin, kerja sama dan kreatif Atribut Softskill Kuliah, diskusi dan tugas Metode Pembelajaran Komputer, LCD dan white board Media Pembelajaran UAS: 75%; tugas :15%; softskills: 10 % Penilaian Hasil Pembelajaran

60

42. DESKRIPSI MATA AJAR KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

KRITERIA URAIAN Nama Mata Ajar Kebijakan Pidana Kode Mata Ajar HKP602 Beban Studi 2 SKS Semester Gasal/Genap Prasyarat --Kompetensi Mahasiswa mampu menganalisis tentang kebijakan hukum pidana di Indonesia, pengaturan sanksi pidana dalam beberapa undang-undang dengan baik Jenis Kompetensi Penunjang Elemen Kompetensi MKK Sylabus Pembahasan mata kuliah ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana, khususnya terkait dengan kebijakan hukum pidana materiil dan kebijakan hukum pidana formil, meliputi antara lain makna “kebijakan” terkait dengan kebijakan kriminal dan kebijakan social, menganalisis tentang keberadaan sanksi pidana dalam beberapa undang-undang, masalah kriminalisasi, dekriminalisasi, depenalisasi, hukum pidana administrative, tahapan kebijakan, terbatasnya kemampuan hukum pidana, adanya pembaharuan hukum pidana, perbedaan hakiki antara common law system dengan civil law system, serta implementasi kebijakan penal dalam aspek-aspek kenakalan anak, tindak pidana kekerasan dalam rumahtangga, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana di bidang pencemaran lingkungan hidup.

10. 11. 12. 13.

Atribut Skill Metode Pembelajaran Media Pembelajaran Penilaian Hasil Belajar

Disiplin, Percaya Diri Ceramah/diskusi dan tugas terukur LCD, Powerpoint, Whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

61

43. DESKRIPSI MATA AJAR MANAJEMEN KANTOR HUKUM No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KRITERIA Nama Mata Ajar Kode Mata Ajar Beban studi Semester Mata Ajar prasyarat Kompetensi

7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.


URAIAN Manajemen Kantor Hukum MNG602 2 SKS Gasal/Genap Mahasiswa mampu menganalisis dasar manajemen suatu kantor hukum (law firm) termasuk manajemen sumber daya manusia, sistem informasi, manajemen keuangan, kontinuitas, area praktek dan peranan kantor hukum dengan baik. Penunjang MKK Mata kuliah ini bertujuan memberikan materi tentang manajemen suatu kantor hukum (law firm) sehingga membekali mahasiswa pengetahuan dasar bagaimana manajemen kantor hukum; perencanaan strategis kantor hukum termasuk tata kelola sekutu (partners); manajemen sumber daya manusia kantor hukum; sistem informasi law firm; manajemen keuangan kantor hukum; kontinuitas kantor hukum (perencanaan dan suksesi); area praktik kantor hukum; serta perkembangan dan peranan kantor hukum dewasa ini. Percaya diri ; Komunikasi;Disiplin Tutorial, diskusi LCD, power point, Laptop, whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

62

44. DESKRIPSI MATA AJAR PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.


URAIAN Penyelesaian Sengketa Kontrak HKM PR18 2 Gasal /Genap --Mahasiswa mampu memecahkan masalah tentang penyelesaian sengketa kontrak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan substansi gugatan dalam sengketa kontrak secara baik. Penunjang MPB Mata kuliah ini berisi hukum materiil terkait prinsipprinsip hukum kontrak; kontrak sebagai proses yang dikaitkan dengan gugat pembatalan dan wanprestasi; pemilihan forum penyelesaian sengketa yang terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan (out of court settlement) dan penyelesaian di pengadilan (in court settlement). kerjasama, kritis Kuliah, presentasi LCD, Powerpoint, Whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

63

45. DESKRIPSI MATA AJAR SISTEM PERADILAN INDONESIA NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.


URAIAN Sistem Peradilan Indonesia HKP601 4 SKS Gasal/Genap Mahasiswa mampu menganalisis secara teoritis konsep Sistem Peradilan Indonesia serta eksistensi Sistem Peradilan Indonesia dengan baik. Penunjang MKK Dalam Mata Kuliah ini akan diberikan penjelasan teoritis system hukum yang ada di dunia, system hukum yang banyak digunaka di dunia, perkembangan system hukum di dunia system hukum yang berlaku di Indonesia dan perkembangannya.teori-teori Sistem peradilan Pidana dan teori-teori system peradilan perdata serta perkembangannya. Percaya Diri, Disiplin Ceramah/diskusi Laptop dan LCD Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

64

46. DESKRIPSI MATA AJAR TEKNIK PEMBUATAN DOKUMEN LITIGASI NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

KRITERIA URAIAN Nama Mata Ajar Teknik Pembuatan Dokumen Litigasi Kode Mata Ajar HKP606 Beban Studi 4 SKS Semester Gasal/Genap Prasyarat Kompetensi Mahasiswa mampu menyusun dokumen litigasi yang memenuhi ketentuan baik dalam bentuk maupun substansinya dengan baik Jenis Kompetensi Penunjang Elemen Kompetensi MKK Sylabus Materi perkuliahan meliputi pembuatan dan penyusunan dokumen, surat keterangan yang dapat dipakai untuk pembuktian dalam berperkara khususnya di pengadilan. Cara membuat atau menyusun dokumen tersebut harus mendasarkan ketentuan yang berlaku, baik yang diatur menurut undang-undang yang berlaku pasal 184 ayat (1) huruf c jo pasal 187 maupun yang dipakai menurut kebiasaan yang berlaku dalam proses khususnya di pengadilan. Untuk mempertajam dan mempermudah penganalisaan kasus-kasus yang terjadi dan dapat membuat dan menyusun dokumen khususnya berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik, surat dakwaan yang penuntut umum, maupun pembuatan dan penyusunan surat pembelaan dari terdakwa dan atau penasehat hukumnya pendalaman hukum pidana materiilnya yang ada di KUHP dan di luar KHUP. Demikian pula mengenai asas-asas pengertian umum di Buku 1 KUHP dan KUHAP. Selanjutnya, mahasiswa diminta membuat dan menyusun dokumen litigasi yang telah diberikan dengan kasus-kasus dahulu diberikan untuk dipelajari dan dikerjakan

Atribut Softskill Metode Pembelajaranan Media Pembelajaran Penilaian Hasil Belajar

Jujur, disiplin Ceramah/diskusi dan tugas terukur LCD, Powerpoint, Whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

65

47 DESKRIPSI MATA AJAR TINDAK PIDANA DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.


URAIAN Tindak Pidana di Bidang Hak Kekayaan Intelektual HKP607 2 SKS Gasal dan Genap --Mahasiswa mampu menganalisis aspek pidana dalam penegakan dan perlindungan Hak kekayaan Intelektual dengan baik. Penunjang MKK Mata Ajar ini membahas mengenai aspek pidana dalam bidang Hak Kekayaan Inteletual serta penegakan hukum pidana masing-masing bidang HKI yang lazimnya mencakup: Hak Cipta dan Hak Terkait (Copyrights and Related Rights);Hak Kekayan Industri (Industrial Property Rights):Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) dan Ekspresi Budaya (Cultural Expression). Serta aspek pidana persinggungan antara HKI dan persaingan usaha tidak sehat. Percaya diri , Komunikasi, Disiplin Ceramah/diskusi dan tugas terukur LCD, power point, Laptop, whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

66

48. DESKRIPSI MATA AJAR UJI TUNTAS DAN PENDAPAT HUKUM NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12. 13.


URAIAN Uji Tuntas dan Pendapat Hukum HKP608 2 SKS Gasal dan Genap --Mahasiswa mampu menyusun legal audit dan legal opinion sesuai dengan hukum positif yang berlaku secara tepat. Penunjang MKK Mata Ajar ini berisi materi mengenai Legal audit sebagai pemeriksaan menyeluruh dan detail terhadap aktifitas perusahaan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai posisi atau status hukum aktifitas suatu usaha atau perusahaan. Hasil pemeriksaan dalam legal audit ini kemudian dituangkan dalam suatu legal opinion. Percaya diri , Komunikasi, Disiplin Ceramah/diskusi dan tugas terukur LCD, power point, Laptop, whiteboard Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

67

49. DESKRIPSI MATA KULIAH PENUNJANG TESIS 1 (MKPT 1) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.

Jenis Kompetensi Elemen Kompetensi Silabus

10. Atribut Softskill 11. Strategi Metode Pembelajaran 12. Media Pembelajaran

URAIAN Mata Kuliah Penunjang Tesis 1 PTH601 2 sks Genap dan Gasal --Mahasiswa mampu menyusun makalah yang menjawab isu hukum pertama dari penelitian tesisnya yang untuk kemudian dituangkan menjadi bagian tesis sebagai Bab II sesuai dengan langkah-langkah dan teknik penyusunan dengan baik. Utama MKB Pada Mata Kuliah ini mahasiswa dibimbing menyusun makalah untuk menjawab isu hukum pertama dari tesisnya. Disiplin, Jujur, Komunikatif Tutorial, tugas individu Bahan Cetak (buku, Handout), Internet

68

50. DESKRIPSI MATA KULIAH PENUNJANG TESIS 2 (MKPT 2) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


7. 8. 9.



URAIAN Mata Kuliah Penunjang Tesis 2 PTH602 2 sks Genap dan Gasal --Mahasiswa mampu menyusun makalah yang menjawab isu hukum kedua dari penelitian tesisnya yang untuk kemudian dituangkan menjadi bagian tesis sebagai Bab III sesuai dengan langkah-langkah dan teknik penyusunan dengan baik. Utama MKB Pada Mata Kuliah ini mahasiswa dibimbing menyusun makalah untuk menjawab isu hukum kedua dari tesisnya. Disiplin, Jujur, Komunikatif Tutorial, tugas individu Bahan Cetak (Buku, handout), Internet

69

51. DESKRIPSI MATA AJAR FIQH MUAMALAH No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KRITERIA Nama Mata Ajar Kode Mata Ajaran Beban studi Semester Prasyarat -Kompetensi

7. 7. 8.

Jenis Kompetensi Elemen Kompetensi Sylabus Materi yang dibahas mengenai Legislasi Nasional menempatkan Fiqh Muamalah sebagai Bagian dari Sumber Rujukan, Kajian tentang teori Fiqh Muamalah, Fatwa bidang Muamalah, dan Legislasi di Bidang Ekonomi Syariah. Atribut Softskill Disiplin, Jujur, Komunikatif Metode Pembelajaran Ceramah/diskusi, tugas kelompok/ individual Penilaian Hasil Belajar UAS : 65%; Tugas : 30%; Atribut Softskill : 15 %

9. 11. 12.

URAIAN Fiqh Muamalah HKS602 4 sks Gasal dan Genap Mahasiswa mampu menganalisia perkembangan fiqh muamalah dan proses pencangkokannya dalam legislasi nasional dalam bidang keuangan kontemporer dengan benar Penunjang MKK

70

52. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM PERBANKAN ISLAM NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

KRITERIA Nama Mata Ajar Kode Mata Ajaran Beban Studi Semester Prasyarat Kompetensi

URAIAN Hukum Perbankan Islam HKS603 4 SKS Gasal dan Genap --Mahasiswa dapat menganalisis secara komprehensif fungsi dan peranan Perbankan Syariah dalam sistem perbankan di Indonesia serta problematika yang muncul dalam praktek bank syariah secara benar. Penunjang MKK

Jenis Kompetensi Elemen Kompetensi Sylabus Materi yang diberikan meliputi epistemology Hukum Ekonomi Syariah, sejarah pembentukan dan perkembangan pemikiran tentang bank syariah, landasan hukum, produk-produk bank syariah, akad yang digunakan dalam produk bank syariah serta lembaga jaminan yang dipakai dalam pembiayaan, serta fungsi sosial bank syariah. Selanjutnya meliputi pula penyelesaian pembiayaan bermasalah dan diakhiri pengkajian mengenai lembaga penyelesaian sengketa. 10. Atribut Softskills Percaya diri, Komunikasi, Disiplin 11. Metode Pembelajaran Ceramah/diskusi dan tugas terukur 12. Penilaian Hasil UAS: 70%; Tugas: 15%; Atribut softskill: 15% Belajar

71

53. DEKSRIPSI MATA AJAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KRITERIA Nama Mata Ajar Kode Mata Ajar Beban studi Semester Prasyarat --Kompetensi

7 8. 9.

Jenis kompetensi Elemen Kompetensi Sylabus

10. 11. 12.

Atribut Softskill Metode Pembelajaran Penilaian Hasil Belajar

URAIAN Lembaga Keuangan Syariah HKS604 4 sks Gasal dan Genap Mahasiswa mampu menganalisis kasus dan problematika hukum yang muncul dari macam-macam lembaga keuangan syariah non bank yang meliputi pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga pembiayaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan dan baitul maal wattamwil secara benar Penunjang MKK Materi yang diberikan mengenai Lembaga keuangan syariah sebagai motor penggerak penegasan hukum Islam dalam bidang komersial; Lembaga keuangan syariah non bank antara lain asuransi syariah, pengadaian syariah pasar modal syariah, lembaga pembiayaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan dan baitul maal wattamwil mempunyai peran strategis dalam sistem ekonomi Islam. Disiplin, Jujur, Komunikatif Ceramah/diskusi, tugas kelompok/ individual UAS : 65%; Tugas : 30%; Atribut Softskill : 15 %

72

54. DESKRIPSI MATA AJAR PASAR MODAL SYARIAH No. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


19. Jenis Kompetensi 20. Elemen Kompetensi 21. Silabus


URAIAN Pasar Modal Syariah HKS605 2 sks Genap dan Gasal --Mahasiswa mampu memecahkan masalah-masalah hukum praktek pasar modal berbasis syariah sebagai model pasar modal modern secara benar. Penunjang MKK Muatan mata kuliah ini meliputi konsep as-suyulah, Islamic concept of Liquidity, Islamic Debt Securitization, The Islamic Bond markets, Islamic derivatives, pengaturan dan praktek SUKUK di Indonesia, Bahrain dan Malaysia Disiplin, Jujur, Komunikatif, Sopan Ceramah/diskusi, tugas kelompok/ individual LCD, Power Point

73

55. DESKRIPSI TESIS No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.




URAIAN Tesis PNH699 6 sks Genap dan Gasal --Mahasiswa mampu mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang ditulis dalam tesis di bidang hukum bisnis/hukum pemerintahan/peradilan/bisnis syariah (sesuai dengan minat studinya) sesuai dengan langkahlangkah dan teknik penyusunan penelitian dengan baik dalam forum ujian tesis. Utama MKK Pada Mata Kuliah ini mahasiswa menyusun penelitian dalam bentuk tesis dengan menjawab isu hukum yang aktual di bidang hukum bisnis/hukum pemerintahan/peradilan/bisnis syariah sesuai dengan minat studinya. Disiplin, Jujur, Komunikatif Tutorial, tugas individu Bahan Cetak (Buku, handout), Internet, laptop

74

56. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8 9.

10. 11. 12. 13.


URAIAN Hukum Internasional Publik HKI607 2 SKS Gasal dan Genap --Mahasiswa mampu menganalisis berbagai teori dalam hukum internasional publik secara komprehensif dengan tepat dan baik. Jenis Kompetensi Penunjang Elemen Kompetensi MKK Sylabus Mata kuliah ini memberikan landasan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai aspek-aspek utama dalam hukum internasional publik, terutama diarahkan pada posisi dan kedudukan negara (Indonesia) sebagai international legal person dalam masyarakat internasional yang berkembang secara dinamis. Kajian mengenai negara sebagai international legal person, akan mengait pada pembahasan tentang: struktur hukum internasional, pembentukan dan penerapan hukum internasional, hubungan internasional, yurisdiksi negara dan tanggung jawab negara. Atribut Softskill Disiplin, kemampuan menyampaikan pendapat Metode Pembelajaran Ceramah, diskusi, presentasi Media Pembelajaran LCD, Power Point, whiteboard Penilaian Hasil Belajar Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

75

57. DESKRIPSI MATA AJAR KEJAHATAN INTERNASIONAL No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8 9.

10. 11. 12. 13. 14.

15.



URAIAN Kejahatan Internasional HKI608 2 SKS Gasal dan Genap --Mahasiswa mampu memecahkan permasalahan secara mendalam isu-isu yang muncul terkait dengan kejahatan internasional, yang telah diakui sebagai musuh bersama umat manusia dalam Statuta Roma 1998 dengan baik. Penunjang MKK

Mata ajar ini merupakan pengembangan dari mata kuliah Hukum Internasional maupun Kejahatan Internasional dan Ekstradisi/ Transnasional. Dibandingkan dengan mata kuliah tersebut, dalam mata ajar Kejahatan Internasional, pembahasan dilakukan dengan kajian lebih mendalam empat kejahatan internasional, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity); genosida (the crimes of genocide), kejahatan perang (war crimes) dan kejahatan agresi (the crimes of aggression). Atribut Softskill Disiplin, kemampuan menyampaikan pendapat dan berargumentasi Metode Pembelajaran Diskusi, ceramah, presentasi Media Pembelajaran LCD, Laptop, whiteboard Penilaian Hasil Belajar Diskusi 50%; Tugas 40%; Atribut Softskill 10 % Dosen 1. Dr. Lina Hastuti,SH.,MH. 2. Enny Narwati,SH.,MH. 3. I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S. Referensi Wajib 1. Robertson, Geoffrey, QC., “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan : Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global”, KOmnas HAM, Jakarta, 2002. 2. Akram, Mohd., International Humanitarian Law, Hague and Geneva Conventions on War Crimes, War Victims and Prisoners of War, International Law Book Services, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, 2005. 3. ………………………, International Criminal Law: Sources, subjects, and contents, Volume I, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008. 4. Schabas, William A, “Sentencing By International Tribunals : A Human Rights Approach”, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol 7, pg. 461-517. 5. Cryer, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson, Elizabeth Wilmshurts, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, second edition, Cambridge University Press, 2010. 6. Dinstein, Yoram and Mala Tabory, War Crimes in International Law, Published under the Auspices of The Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University, Martinus Nijhoff Publishers, the Hague/Boston/London, 1996.

76

58. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM KESEHATAN INTERNASIONAL No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8 9.

10. 11. 12. 13.


URAIAN Hukum Kesehatan Internasional HKI609 2 SKS Gasal dan Genap --Mahasiswa mampu memecahkan permasalahan-permasalahan dalam hukum kesehatan internasional berdasarkan teori dan regulasi yang berlaku, dengan baik. Jenis Kompetensi Penunjang Elemen Kompetensi MKK Sylabus Mata kuliah hukum kesehatan internasional berkaitan dengan penataan kesehatan internasional dalam kerangka pencegahan dan penanganan penyakit di dunia, terutama yang bersifat lintas batas negara, seperti demam babi dan flu burung. Di dalamnya akan dikaji mengenai pengaturan kesehatan global, hubungan antara negara dengan lembaga-lembaga kesehatan internasional, perjanjian-perjanjian dan organisasi-organisasi kesehatan internasional, serta mengkaji tujuan, pengaruh dan dampak aktor-aktor dalam tatanan kesehatan global. Atribut Softskill Disiplin, kemampuan menyampaikan pendapat Metode Pembelajaran Ceramah, diskusi, presentasi Media Pembelajaran LCD, Power Point, whiteboard Penilaian Hasil Belajar Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

77

59. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN PENGGUNAAN KEKERASAN No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8 9.

10. 11. 12. 13.

KRITERIA URAIAN Nama Mata Ajar Hukum Humaniter Internasional dan Penggunaan Kekerasan Kode Mata Ajar HKI610 Beban Studi 2 SKS Semester Gasal dan Genap Prasyarat --Kompetensi Mahasiswa mampu memecahkan permasalahan mengenai isu-isu terkait dengan penggunaan kekerasan dalam masyarakat internasional berdasarkan regulasi Hukum Humaniter Internasional dengan baik. Jenis Kompetensi Penunjang Elemen Kompetensi MKK Sylabus Mata ajar ini merupakan pengembangan dari mata kuliah Hukum Internasional maupun Hukum Humaniter Internasional. Apabila sebelumnya dalam Hukum Humaniter Internasional lebih banyak penyampaian teori untuk mengenal dan menambah wawasan, dalam mata ajar ini lebih komprehensif, karena diawali dengan penggunaan kekerasan dalam Hukum Internasional dan penerapan Hukum Humaniter Internasional, kemudian isu-isu terkini yang belum dikenal sebelumnya. Atribut Softskill Disiplin, kemampuan menyampaikan pendapat dan berargumentasi. Metode Pembelajaran Ceramah, diskusi, presentasi Media Pembelajaran LCD, Laptop, whiteboard Penilaian Hasil Belajar Diskusi 50%; Tugas 40%; Atribut Softskill 10 %

78

60. DESKRIPSI MATA AJAR ASPEK HUKUM KORPORASI TRANSNASIONAL No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8 9.

10. 11. 12. 13.


URAIAN Aspek Hukum Korporasi Transnasional HKP609 2 SKS Gasal dan Genap --Mahasiswa mampu menganalisa kedudukan hukum korporasi transnasional dalam sistem hukum internasional dan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang tersedia pada level nasional dan internasional dengan baik. Jenis Kompetensi Penunjang Elemen Kompetensi MKK Sylabus Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai aspek hukum korporasi transnasional. Pembahasan dimulai dengan menganalisa kedudukan hukum korporasi transnasional dalam sistem hukum internasional. Selanjutnya menganalisa instrumen hukum yang mengatur kegiatan usaha korporasi transnasional yaitu voluntary, government initiative, dan instrumen yang dibentuk oleh organisasi internasional. Selanjutnya akan dibahas mengenai hubungan hukum antara korporasi transnasional dengan pemerintah negara tujuan investasi. Pada bagian akhir akan dianalisa mekanisme penyelesaian sengketa dan upaya pemulihan yang tersedia bagi korban kegiatan usaha maupun kejahatan korporasi baik pada level nasional maupun internasional. Atribut Softskill Disiplin, kemampuan menyampaikan pendapat Metode Pembelajaran Ceramah, diskusi, presentasi Media Pembelajaran LCD, Power Point, Whiteboard Penilaian Hasil Belajar Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

79

61. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM ARBITRASE INTERNASIONAL No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8 9.

10. 11. 12. 13.


URAIAN Hukum Arbitrase Internasional HKI611 2 SKS Gasal dan Genap --Mahasiswa mampu mempraktikkan teori penggunaan mekanisme arbitrase internasional pada penyelesaian sengketa Pemerintah melawan Investor (Investor State-Arbitration) dalam kerangka kegiatan penanaman modal asing dengan baik.


Penunjang MPB Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai penggunaan dan mekanisme Investor-State Arbitration. Pembahasan dimulai dengan analisa International Investment Agreements (IIAs) dan perkembangannya sebagai instrumen yang memungkinkan digunakannya mekanisme arbitrase internasional antara pemerintah dan investor. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai yurisdiksi lembaga arbitrase dan kewenangan arbitrator memeriksa kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik dan perlindungan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional. Pembahasan ditutup dengan mekanisme pengakuan putusan arbitrase dan eksekusi. Atribut Softskill Disiplin, kemampuan menyampaikan pendapat. Metode Pembelajaran Ceramah, diskusi, presentasi. Media Pembelajaran LCD, Power Point, Whiteboard Penilaian Hasil Belajar Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

80

62. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM PERBURUHAN INTERNASIONAL No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8 9.

10. 11. 12. 13.


URAIAN Hukum Perburuhan Internasional HKI612 2 SKS Gasal dan Genap --Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan hukum di bidang perburuhan internasional sesuai peraturan perundangundangan/konvensi internasional yang berlaku dengan baik dan tepat. Jenis Kompetensi Penunjang Elemen Kompetensi MKK Sylabus Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai aspek hukum perburuhan internasional termasuk didalamnya perkembangan migrasi orang dan globalisasi. Atribut Softskill Disiplin, kemampuan menyampaikan pendapat, kerja sama Metode Pembelajaran Ceramah, diskusi, presentasi Media Pembelajaran LCD, Power Point, whiteboard Penilaian Hasil Belajar Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

81

63. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL No. 1 2 3 4 5. 6.


7 8 9


10

Atribut Softskill

11 12 13


URAIAN Hukum Ekonomi Internasional HKI613 2 SKS Gasal dan Genap --Mahasiwa mampu memecahkan isu hukum yang relevan dengan dinamika perkembangan hukum ekonomi internasional berdasarkan teori dan prinsip hukum ekonomi internasional dengan tepat dan baik. Penunjang MKK Mata kuliah ini memberikan landasan kepada mahasiswa mengenai topik-topik umum hukum ekonomi internasional, memberikan pemahaman mengenai perkembangan global hukum yang mengatur mengenai hubungan ekonomi internasional, terutama mengenai fungsi organisasiorganisasi ekonomi internasional di dalam membatasi dan melegitimasi aturan-aturan hukum ekonomi nasional. Disiplin, kemampuan menyampaikan pendapat, team work Ceramah, diskusi, presentasi, studi kasus LCD, Power Point, whiteboard Ujian Tengah Semester 50 % ; Tugas 35 %, Atribut Softskill15 %

82

64. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM SPASIAL INTERNASIONAL No 1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12 13

KRITERIA URAIAN Nama Mata Ajar Hukum Spasial Internasional Kode Mata Ajar HKI614 Beban Studi 2 SKS Semester Gasal dan Genap Prasyarat Kompetensi : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dan sengketa mengenai penataan ruang wilayah di suatu negara, kedaulatan dan yurisdiksi negara baik di darat, laut dan udara. sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional dengan tepat dan benar Jenis Kompetensi Penunjang Elemen Kompetensi MKK Silabus Mata ajar ini merupakan pengembangan dari mata kuliah hukum internasional, hukum udara, hukum angkasa, dan hukum laut. Pengajaran dalam mata kuliah adalah memberikan pengetahuan dan membuka wawasan mahasiswa mengenai hukum penataan ruang baik di darat, laut, udara, yang bersifat lintas batas negara, kedaulatan negara, yurisdiksi negara dan tanggung jawab negara terhadap perjanjian-perjanjian internasional terkait dengan lintas batas negara, prinsip-prinsip spasial. Atribut Softskill Disiplin, mampu mengungkapkan pendapat Metode Pembelajaran Kuliah, Diskusi dan Presentasi Media Pembelajaran White Board, LCD dan Laptop Penilaian Hasil Belajar Diskusi = 50 % Tugas = 40% Penguasaan Soft Skills 10%

83

65. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM SIBER 1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12 13

Nama Mata Ajar Hukum Siber Kode Mata Ajar HKI615 Beban Studi 2 SKS Semester Gasal dan Genap Prasyarat --Kompetensi Mahasiswa mampu memecahkan permasalahan hukum pada aktifitas siber sesuai dengan regulasi yang dapat diterapkan pada aktifitas siber secara tepat dan benar. Jenis Kompetensi Penunjang Elemen Kompetensi MKK Sylabus Topik-topik awal dan utama yang dibahas adalah (1) aspek multidimensi dan multinasional dalam aktifitas siber sehingga diketahui hukum apa saja, hukum mana saja, dan bagaimana hukum itu diterapkan pada aktifitas siber dan (2) keamanan informasi di siber. Selanjutnya, dibahas aktifitas-aktifitas siber yang penting dikendalikan dan diawasi negara berikut bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasannya. Pada ranah ius privatum, dibahas kontrak online, e-payment, perlindungan konsumen pada transaksi online, e-taxation, dan aspek HKI pada internet-commerce. Atribut Softskill Disiplin; Kemandirian; Berpikir kritis analitis; Problem solving; Komunikasi. Metode Pembelajaran Ceramah; Telaah kasus; Presentasi makalah; Diskusi dan tanya jawab. Media Pembelajaran Slide-show; Handout; White-board Penilaian Hasil Belajar Diskusi: 50%; Tugas : 40%; Atribut Softskill : 10%

84

66. DESKRIPSI MATA AJAR REGULASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8 9.

10. 11. 12. 13.


URAIAN Regulasi Perdagangan Internasional HKI616 2 SKS Gasal dan Genap --Mahasiswa mampu menganalisis pembentukan dan perkembangan regulasi perdagangan internasional khususnya dalam rezim hukum WTO dengan baik. Jenis Kompetensi Penunjang Elemen Kompetensi MKK Sylabus Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai pembentukan regulasi perdagangan internasional, negosiasi antar negara dan perkembangannya. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengaturan khusus mengenai Subsidi, Anti-Dumping, Countervailing Duties, dan jenis-jenis Exemptions serta penerapannya dalam perdagangan internasional. Pembahasan diakhiri dengan analisa kasuskasus hukum yang telah mendapatkan keputusan dari Dispute Settlement Body. Atribut Softskill Disiplin, kemampuan menyampaikan pendapat Metode Pembelajaran Ceramah, diskusi, presentasi. Media Pembelajaran LCD, Power Point, Whiteboard. Penilaian Hasil Belajar Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

85

67. DESKRIPSI MATA AJAR REGIONALISME No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8 9.

10. 11. 12. 13.


URAIAN

Regionalisme HKI617 2 SKS Gasal dan Genap --Mahasiswa mampu menganalisis berdasarkan konsep dan teori regionalisme khususnya dalam bidang kerja sama ekonomi antar negara kaitannya dengan multilateralisme perdagangan dengan baik Jenis Kompetensi Penunjang Elemen Kompetensi MKK Sylabus Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai aspek hukum regionalisme sebagai sebuah konsep kerja sama bidang ekonomi, politik, keamanan dan sosial budaya antar negara-negara. Atribut Softskill Disiplin, kemampuan menyampaikan pendapat, kerjasama Metode Pembelajaran Ceramah, diskusi, presentasi Media Pembelajaran LCD, Power Point, whiteboard Penilaian Hasil Belajar Ujian Akhir 50%; Tugas 35%; Atribut Softskill 15 %

86

68. DESKRIPSI MATA AJAR HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL No 1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12 13

KRITERIA URAIAN Nama Mata Ajar Hukum Lingkungan Internasional Kode Mata Ajar HKI618 Beban Studi 2 SKS Semester Gasal dan Genap Prasyarat --Kompetensi Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu memecahkan permasalahan dan sengketa lingkungan lintas batas negara, yang mengakibatkan pencemaran pada negara lain dan melintasi batas kedaulatan atau merugikan masyarakat internasional, sesuai dengan ketentuan hukum internasional dengan tepat dan benar Jenis Kompetensi Penunjang Elemen Kompetensi MKK Sylabus Mata ajar ini merupakan pengembangan dari mata kuliah hukum internasional dan lingkungan, memberikan pengetahuan dan membuka wawasan mahasiswa mengenai hukum lingkungan internasional baik global maupun regional, yang akan dijabarkan menjadi hukum lingkungan internasional umum, prinsip-prinsip, konsep-konsep dalam hukum lingkungan, dan penyelesaian sengketa dalam hukum lingkungan udara, perlindungan ruang angkasa/antartika dari pencemaran, dan hukum lingkungan laut. Atribut Soft Skill Disiplin, mampu mengungkapkan pendapat Metode Pembelajaran Kuliah, Diskusi dan Presentasi Media Pembelajaran White Board, LCD dan Laptop Penilaian Hasil Belajar Diskusi = 50 % Tugas = 40% Penguasaan Soft Skills 10%

87

BAB IV KETENTUAN ADMINISTRASI DAN SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 1. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan sistem semester. Mahasiswa diwajibkan untuk menempuh sejumlah mata kuliah sesuai dengan yang ditawarkan. 2. Nilai kredit adalah besarnya beban studi yang wajib ditempuh oleh mahasiswa untuk satu semester atau beban studi untuk menyelesaikan pendidikan; 3. Nilai kredit ditetapkan dengan satuan kredit semester (sks); 4. Nilai 1 (satu) sks bagi mahasiswa adalah kegiatan akademik yang terdiri atas: a. Tatap muka terjadual selama 50 (lima puluh) menit; b. Kegiatan tidak terjadwal selama 1 (satu) jam, termasuk tugas mandiri, penulisan makalah, seminar dan sebagainya; 5. Beban studi Magister Ilmu Hukum minimal 38 (tiga puluh delapan) sks yang ditempuh minimal 3 (tiga) semester dan maksimal 6 (enam) semester; 6. Kegiatan akademik dan administrasi setiap semester memerlukan beberapa tahapan, yaitu : a. Membayar Satuan Operasional Pendidikan (SOP) dan melaksanakan daftar ulang; b. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) setiap semester; c. Perkuliahan; d. Ujian dan pengumuman hasil ujian; e. Pengadministrasian nilai. 7. Mahasiswa baru yang telah daftar ulang, menerima Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dikeluarkan oleh Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga 8. Mahasiswa yang telah memiliki KTM, berhak mengikuti semua kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas pendidikan yang tersedia; 9. Mahasiswa wajib mengisi KRS setiap semester melalui akun Cyber Campus Universitas Airlangga yang dimiliki masing-masing mahasiswa. Pengisian KRS dinyatakan sah apabila telah disetujui oleh Dosen Wali. Cetak KRS dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap masingmasing untuk Sub Bagian Akademik, Dosen Wali dan mahasiswa yang bersangkutan; 10. Mahasiswa mencantumkan setiap mata kuliah yang sudah ditentukan dalam KRS; 11. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib dan peraturan, termasuk tata tertib perkuliahan dan ujian, demi kelancaran dan ketertiban proses belajar mengajar; 12. Tahun akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum terdiri atas 2 (dua) semester perkuliahan dan 1 (satu) semester tesis;

88

B. Indeks Prestasi 1. Dalam sks dikenal adanya 2 (dua) jenis indeks prestasi yaitu indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif; 2. Indeks prestasi semester merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah pada 1 (satu) semester; 3. Indeks prestasi kumulatif adalah ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester terakhir yang telah diikuti; 4. Indeks Prestasi ditetapkan dengan menjumlahkan perkalian tiap-tiap sks dengan bobot nilainya kemudian dibagi dengan jumlah sks;

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mata Kuliah SKS Perbandingan Hukum 2 Penelitian Hukum 2 Metode Hukum 2 Hukum Konstitusi 2 Perbandingan Konstitusi 2 Hukum Sumber Daya Laut 2 Teori Hukum 4

Nilai A AB B BC C D E

Bobot 4 3,5 3 2,5 2 1 0

16

Nilai Perhitungan 2x4 = 8 2 x 3,5 = 7 2x3 = 6 2 x 2,5 = 5 2x2 = 4 2x1 = 2 4x0 = 0 32

IP = 32 : 16 = 2,0 C. Penyelenggaraan Ujian 1. Maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian: a. Menilai pemahaman atau penguasaan mahasiswa terhadap bahan yang disajikan dalam suatu mata kuliah b. Mengelompokkan nilai mahasiswa ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya, yaitu A, AB, B, BC, C, D, dan E. 2. Ujian dapat dilaksanakan dalam berbagai macam bentuk, antara lain ujian tertulis dalam bentuk esay atau tes obyektif, ujian lisan, ujian dalam bentuk seminar/skripsi, ujian dalam bentuk pemberian tugas, take home exam. Ujian praktik dapat dilaksanakan dengan cara praktik dan dapat disertai dengan ujian tertulis dan atau lisan. Bentuk ujian tersebut disesuaikan dengan tujuan agar dapat dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu. 3. Pelaksanaan ujian sesuai dengan kalender akademik fakultas; 4. Mahasiswa diperkenankan ikut ujian apabila telah menghadiri paling sedikit 75% dari jumlah perkuliahan dan/atau praktikum; 5. Ujian susulan dapat diselenggarakan atas persetujuan PJMA hanya dengan alasan sakit, menjalankan tugas negara, tugas universitas atau tugas fakultas; 6. Ujian perbaikan diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik; 7. Ujian perbaikan hanya dapat ditempuh setelah yang bersangkutan menempuh ujian utama (UAS) atau ujian susulan.

89

8. Kewenangan untuk mengadakan Ujian Perbaikan ada pada masing-masing Dosen Penanggung Jawab Akademik (PJMA). 9. Nilai maksimum yang dapat diperoleh dalam Ujian Perbaikan adalah B. 10. Ujian Khusus hanya dapat diberikan bagi mahasiswa yang mendapat peringatan evaluasi batas waktu studi. 11. Mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum ujian dimulai. 12. Mahasiswa yang terlambat hadir dengan alasan sah dan dapat diterima diperkenankan mengikuti ujian tetapi tidak diberikan perpanjangan waktu; 13. Selama ujian berlangsung mahasiswa wajib: a. Menandatangani daftar hadir yang telah disediakan; b. Menunjukkan Kartu Ujian untuk diparaf oleh pengawas ujian; c. Menunjukkan KTM yang masih berlaku; d. Mengerjakan soal ujian dengan tenang, jujur dan mandiri. e. Menaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku; f. Menaati petunjuk-petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan pengawas kepadanya; g. Sebelum waktu ujian berakhir, mahasiswa yang meninggalkan tempat meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu; h. Menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas ujian. 14. Dosen pengawas ujian berwenang: a. Mengatur, menentukan tempat duduk, melakukan presensi peserta ujian; b. Menetapkan peralatan ujian yang boleh dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk; c. Menolak kehadiran seseorang yang tidak terdaftar sebagai peserta ujian; d. Mencatat kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian; 15. Dosen Penanggung Jawab Mata Ajar (PJMA) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan ujian.

D. Penilaian 1.

Penilaian dinyatakan dengan huruf : No 1 2 3 4 5 6 7

Skor 86 – 100 78 – <86 70 – <78 62 – <70 54 – <62 40 – <54 <40

Nilai Huruf A AB B BC C D E

Bobot 4 3,5 3 2,5 2 1 0

2. Nilai akhir terdiri atas keseluruhan hasil yang diperoleh selama proses belajar mengajar pada semester yang berjalan; 3. Komponen yang digunakan dalam menetapkan nilai akhir terdiri dari : a. Kehadiran dalam kegiatan tatap muka; b.Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas;

90

4. 5.

6. 7.

8.

c. Soft skill; d.Nilai Ujian Akhir Semester (UAS). PJMA wajib menyerahkan nilai akhir paling lama/maksimal 1 (satu) minggu setelah ujian berlangsung. Apabila IPK yang dicapai kurang dari yang disyaratkan, maka mahasiswa yang bersangkutan boleh memperbaiki nilai yang diperoleh, selama batas akhir masa studi yang diperkenankan belum dilampaui; Penilaian hasil studi dilaksanakan berdasarkan hasil ujian dan praktikum; Pengukuran hasil studi ditentukan berdasarkan IP yang merupakan perbandingan/ fungsi perkalian antara bobot sks dengan bobot nilai yang diperoleh dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang ditempuh; Hasil Studi dicatat dalam format Kartu Hasil Studi (KHS) dan/atau dapat diakses melalui sistem informasi elektronik;

E. Yudisium, Penggelaran dan Wisuda 1. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum melalui rapat yudisium dengan syarat sebagai berikut : a. Telah mengumpulkan kredit minimal 38 sks atau maksimal 42 sks; b. Indeks Prestasi minimal 3,00; c. Tidak ada nilai D dan E; d. Nilai C tidak lebih dari 20%. e. Memperoleh TOEFL/ELPT dengan skor minimal 475; f. Mengumpulkan Jurnal/ Karya Ilmiah terpublikasi (minimal 1 publikasi). 2. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, diberikan predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut : No. 1 2 3

Predikat Memuaskan Sangat Memuaskan Dengan Pujian (Cum Laude)

Indeks Prestasi 2,75 – 3,40 3,41 - 3,70 3,71 - 4,00

Persyaratan predikat Dengan Pujian (Cum laude), selain IPK: a. Masa studi tepat waktu (3 semester), dan b. Nilai tesis A. 3. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium wajib mengikuti Penggelaran Program Magister yang dilaksanakan oleh Fakultas.; 4. Mahasiswa wajib mengikuti wisuda sebagai persyaratan memperoleh ijazah magister. F. Masa Studi 1. Program Studi Magister Ilmu Hukum dapat ditempuh minimal 3 (tiga) semester dan maksimal 6 (enam) semester; 2. Mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik maksimal 2 (dua) semester tidak berturut-turut;

91

3. Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama 2 (dua) semester berturut-turut. 4. Selama cuti akademik mahasiswa wajib dalam status aktif; 5. Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi; 6. Mahasiswa dinyatakan gagal akademik apabila tidak dapat menyelesaikan program pendidikannya dalam batas waktu maksimal yang ditetapkan; 7. Mahasiswa dinyatakan gagal administrasi apabila tidak membayar SOP selama lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut; 8. Keputusan gagal akademik dan gagal administrasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan. G. Pelanggaran Etika dan Sanksi Akademik 1. Pelanggaran Etika Akademik adalah : a. Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggunakan atau mencoba meniru/menyalin berkas ujian mahasiswa lain, menggunakan bahanbahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawas atau dosen penguji; b. Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa tanpa ijin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, KTM, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, surat keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik; c. Melakukan plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik; d. Menyuap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik; e. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri; f. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademika Universitas Airlangga maupun luar Universitas Airlangga untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain. g. Bekerjasama saat ujian secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik. h. Segala perilaku dan tindakan yang bertentangan dengan norma dan etika akademik. 2. Kepada pelaku perbuatan kecurangan akademik dikenakan sanksi bertingkat berupa: a. Peringatan secara lisan maupun tertulis; b. Pembatalan atau pengurangan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan; c. Tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan; d. Tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung; e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu; f. Pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Airlangga. 3. Pihak yang mempunyai wewenang memberikan sanksi:

92

a. Pemberian sanksi terhadap kecurangan akademik huruf a, b, c dan g ditetapkan oleh Tim Pengajar mata kuliah yang bersangkutan. b. Pemberian sanksi terhadap kecurangan akademik huruf d dan h ditetapkan oleh Dekan atas usulan Tim Pengajar mata kuliah yang bersangkutan. c. Pemberian sanksi terhadap kecurangan akademik huruf e dan f ditetapkan oleh Rektor Universitas Airlangga atas usulan dari Dekan. H. Administrasi Keuangan dan Registrasi 1. Ketentuan daftar ulang untuk mahasiswa baru yang dinyatakan lulus ujian masuk adalah melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan membayar lunas Satuan Operasional Pendidikan (SOP) untuk semester pertama dan Sumbangan Pengembangan Prasarana Pendidikan (SP3) yang dibayar 1 (satu) kali selama masa studi. Pembayaran SOP dan SP3 dilaksanakan di bank yang telah ditunjuk oleh Rektor dengan menunjukkan surat tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah diterima sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga; 2. Untuk selanjutnya pada setiap awal semester mahasiswa diwajibkan membayar SOP dan melakukan registrasi sesuai jadwal yang telah ditentukan; 3. Pembayaran SOP dilakukan setiap semester; 4. Bagi mahasiswa baru, setelah membayar SOP dan SP3, diwajibkan untuk melaksanakan registrasi di Bagian Kemahasiswaan Gedung Rektorat Universitas Airlangga pada waktu yang telah ditentukan.

93

BAB V TESIS

A. Definisi Tesis Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan penelitian untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) Unsur Utama : Berdasarkan hasil penelitian hukum.

B. Prosedur Pengajuan dan Penyusunan Tesis 1.

Mahasiswa yang telah memasuki semester 3 (tiga) dan telah menempuh mata kuliah wajib diperkenankan mengajukan permohonan penyusunan tesis.

2. Mahasiswa mengambil, mengisi dan mengembalikan blanko permohonan penyusunan tesis di Bagian Administrasi dan Akademik. 3. Mahasiswa mengajukan permohonan judul tesis dilengkapi dengan latar belakang dan rumusan masalah kepada Sekretaris Program Studi untuk mendapatkan persetujuan. 4. Judul Tesis yang disetujui kemudian akan ditunjuk Dosen Pembimbing oleh Koordinator Program Studi sesuai dengan kompetensi dan materi penulisan tesis; 5. Koordinator Program Studi mengusulkan nama Dosen Pembimbing Tesis kepada Dekan; 6. Dekan berwenang menetapkan nama Dosen Pembimbing Tesis; 7. Mahasiswa mengambil dan mengisi Kartu Pembimbingan Tesis yang wajib ditanda tangani oleh pembimbing setiap kali pembimbingan; 8. Mahasiswa membuat proposal tesis untuk diajukan dalam ujian yang waktu dan penguji proposal ditentukan oleh pembimbing; 9. Ujian Proposal Tesis dapat dilaksanakan paling cepat 1 (satu) bulan sejak saat SK Pembimbingan ditetapkan oleh Dekan. 10. Setelah proposal tesis dinyatakan lulus, selanjutnya mahasiswa menghadap dosen pembimbing untuk melakukan proses pembimbingan secara berkala; 11. Substansi tesis diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran baru atau argumentasi baru atau solusi yang bersifat ilmiah dan praktis atas sesuatu permasalahan hukum yang relevan sehingga memberikan manfaat dalam pengembangan keilmuan hukum. Tesis setidaknya dapat menyajikan deskripsi ilmiah dari suatu obyek penelitian dan bukan merupakan duplikasi/pengulangan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

C. Batas Waktu 1. Tesis disusun dan berakhir paling lambat pada akhir semester berikutnya.

94

2. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 terlampaui, mahasiswa wajib mengajukan permohonan penyusunan tesis kembali.

D. Bahan dan Ukuran 1. 2. 3. 4.

Tesis ditulis di atas kertas HVS 70-80 gram secara satu muka (tidak bolak/balik); Kertas ukuran A4; Tulisan yang dicetak pada sampul sama dengan yang terdapat pada halaman judul. Naskah diketik dalam font 12, huruf Times New Roman.

E. Kerangka Tesis Kerangka tesis dibagi dalam 3 (tiga) bagian : bagian awal, bagian isi (teks) dan bagian akhir. A. Bagian Awal 1. Halaman judul (bagian luar dan bagian dalam) 2. Motto* 3. Kata Pengantar / Ucapan Terima Kasih 4. Daftar Isi 5. Daftar Tabel* 6. Daftar Grafik / Diagram* 7. Daftar Gambar* 8. Daftar Lampiran 9. Daftar Peraturan Perundang-undangan 10. Daftar Putusan Pengadilan* 11. Daftar Singkatan* Catatan : *kalau ada B. Bagian Isi (Teks) ( 1 ) Bab Pendahuluan 1. 2. 3. 4. 5.

Latar Belakang dan Rumusan masalah Tujuan Manfaat Penelitian Tinjauan Pustaka (*khusus proposal tesis) Metodologi Penelitian 5.1. Tipe Penelitian Hukum 5.1.1. Penelitian Doktrinal (Doctrinal Research) 5.1.2. (Penelitian yang ditujukan untuk reformasi Oriented Research) 5.1.3. Penelitian Teoretik (Theoritical Research)

95

hukum (Reform

5.2. Pendekatan (approach) 5.2.1. Perundang-undagan (Statute approach) 5.2.2. Konseptual (Conceptual approach) 5.2.3. Kasus (Case approach) 5.2.4. Perbandingan (Comparative approach) 5.2.5. Histori (Historical approach) 5.3. Sumber bahan hukum (legal sources) 5.3.1. Bahan hukum primer (misal : Legislasi, Regulasi, Putusan Pengadilan, Kontrak) 5.3.2. Bahan hukum sekunder (misal : jurnal hukum, buku hukum) 5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 5.5. Analisis Bahan Hukum 6.

Sistimatika Penulisan

( 2 ) Bab-bab Uraian Pembagian bab tergantung pendekatan (approach) Contoh : 1. Tanggung Gugat Dokter Karena Wanprestasi Dalam Hubungan Dengan Pasien Pendekatan/approach : pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) Pendekatan perundang-undangan (statute approach), berarti merujuk peraturan perundangan yang terkait dengan topik penulisan tesis, misal: B.W., Undang-Undang Tentang Kesehatan, Undang-Undang Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Praktik Dokter, serta peraturan perundangan maupun teknis terkait lainnya. Pendekatan konseptual (conceptual approach), berarti merujuk konsepkonsep/pikiran/pendapat/doktrin para ahli yang terkait dengan topik penulisan tesis, misal: Konsep wanprestasi mengandung dua unsur yaitu : a. Adanya hubungan kontraktual b.Adanya cacat prestasi Bab Uraian disusun, misal: Bab II : Hubungan Kontraktual Antara Dokter Dan Pasien

96

Bab III : Upaya Hukum bagi Pasien Apabila Mengalami Kerugian 2. Dasar Hukum Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Mengenai Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad) Pendekatan/approach : - pendekatan perundang-undangan (statute approach)-(pola sama dengan contoh di atas), - pendekatan konseptual (conceptual approach)-(pola sama dengan contoh di atas), dan - Pendekatan kasus (case approach), berarti melakukan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, khususnya yang terkait dengan topik penulisan tesis.

Susunan bab uraian menjadi : Bab II. Pasal 2 Ro Sebagai Dasar Kompetensi Absolut Bab III. Peradilan Adiministrasi Bab IV. Yurisprudensi Sebagai Dasar Kompetensi Absolut

( 3 ). Bab Penutup Berisi

:

1. Kesimpulan dan Saran 2. Kesimpulan harus merupakan jawaban dari masalah 3. Saran seyogyanya bersifat implementatif/operasional

C. Bagian Akhir 1. Daftar Bacaan 2. Lampiran (kalau ada) Rumusan Masalah Hukum Rumusan masalah hukum dalam rangka karya tulis akademik harus merupakan rangkaian dua proposisi dan sekurang-kurangnya mengandung satu konsep hukum. Contoh : 1. Fungsi normatif hukum administratif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih 2. Tanggung gugat dokter karena wanprestasi dalam hubungannya dengan pasien

97

3. Tanggungjawab pidana badan hukum menurut hukum Indonesia 4. Due procces of law dalam proses peradilan di Indonesia Catatan : Diperhatikan keserasian atau konsistensi antara judul, perumusan masalah, pembahasan serta penarikan kesimpulan

Tata Cara Penulisan 1. Jenis atau bentuk huruf Time New Roman dengan ukuran 12 2. Jarak baris Jarak antara baris satu dengan baris lainnya 2 (dua) spasi 3. Batas tepi Diukur dari tepi kertas sebagai berikut : a. Batas atas : 4 cm b. Batas bawah : 3 cm c. Batas kiri : 4 cm d. Batas kanan : 3 cm 4. Pengisian ruangan Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh mulai dari batas tepi kiri sampai batas kanan, jangan ada ruangan yang terbuang, kecuali kalau akan mulai dengan alinea baru, sub judul atau hal-hal khusus 5. Alinea baru Dimulai dengan jarak 1,1 cm atau pada pengetikan karakter yang kesepuluh dari batas tepi kiri 6. Judul, sub judul, sub sub judul dan lain-lain a. Judul harus ditulis dengan huruf besar (kapital) semua diatur simetris dengan jarak 4 cm dari tepi atas, tanda diakhiri titik b. Sub judul diketik dari batas kiri, semua kata dimulai dengan huruf besar (kapital), kecuali kata penghubung atau kata depan, tanpa diberi garis bawah dan tidak diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah sub sub judul dimulai dengan alinea baru c. Sub sub judul diketik mulai dari batas tepi kiri, hanya huruf pertama saja menggunakan huruf besar (kapital), tanpa diakhiri titik. Kalimat pertama sesudah sub sub judul dimulai dengan alinea baru 7. Perincian ke bawah Jika ada perincian yang harus disusun ke bawah, dipakai nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat perincian. Penggunaan tanda selain angka dan huruf tidak dibenarkan

98

8. Huruf miring (italic) Huruf miring biasanya digunakan untuk : a. Penekanan sebuah kata atau kalimat b. Menyatakan judul buku atau majalah c. Menyatakan kata atau frasa asing 9. Penulisan angka Perlu diperhatikan ketentuan penulisan sebagai berikut : a. Bilangan di bawah seratus, seratus dan kelipatannya, seribu dan kelipatannya ditulis dengan huruf b. Bilangan terdiri dari tiga angka atau lebih ditulis dengan angka c. Prosentase tetap ditulis dengan angka d. Angka tidak boleh digunakan di awal sebuah kalimat

Penomoran 1. Halaman-halaman bagian awal tesis (sampai daftar isi) diberi nomor urut angka Romawi kecil (i, ii, iii dan seterusnya) ditulis di bagian bawah di tengah halaman, 2 spasi di bawah teks; 2 halaman judul dihitung tetapi tidak diberi nomor. 2. Halaman-halaman berikutnya (mulai pendahuluan) diberi nomor urut angka Arab (1, 2, 3 dan seterusnya) ditulis di sudut kanan atas 2 spasi di atas teks kecuali pada halaman pertama masing-masing bab, nomor halaman ditulis di bagian bawah di tengah halaman 2 spasi di bawah teks. 3. Tiap-tiap bab diberi nomor urut angka Romawi Besar (I, II, III dan seterusnya) di atas judul bab. 4. Judul bab ditulis di tengah dengan huruf-huruf besar tanpa garis bawah dan tanpa diakhiri tanda titik. Judul bab dicetak tebal. 5. Bab (biasanya) dibagi dalam beberapa sub bab yang diberi nomor urut angka Arab. Judul subbab ditulis dengan huruf kecil tanpa garis bawah dan tanpa diakhiri dengan tanda titik; huruf pertama dari tiap-tiap kata ditulis dengan huruf besar kecuali untuk kata-kata tugas. Judul subbab dicetak tebal. Kalau subbab masih dibagi dalam sub subbab, judul sub subbab didahului dengan huruf Latin kecil (a, b, c dan seterusnya). Judul sub subbab ditulis dengan huruf kecil kecuali untuk huruf pertama pada pangkal judul, tanpa garis bawah, diakhiri dengan tanda titik dan dicetak tebal. Kutipan Ada 2 (dua) macam kutipan : langsung dan tidak langsung (parafrasa)

A. Kutipan Langsung 1. Pada kutipan langsung, kutipan harus sama dengan aslinya baik mengenai susunan katakatanya, ejaannya maupun mengenai tanda-tanda bacanya.

99

2. Kutipan yang panjangnya kurang dari 5 (lima) baris, dimasukkan/diintegrasikan ke dalam teks dengan 2 spasi dan diberi tanda kutip pada awal dan akhir kutipan. Contoh : Actio Paulina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1341 BW diatur pula dalam Undangundang Kepailitan : ”Ketentuan mengenai actio paulina di dalam UUK merupakan ketentuan yang lazim ada pada bankruptcy law dari banyak negara. Pencantuman ketentuan ini, yang dikenal pula dengan ’claw back provision’, di dalam Undang-undang Kepailitan sangat perlu” 3. Kutipan yang panjangnya 5 baris atau lebih diketik berspasi 1 tanpa tanda kutip pada awal dan akhir kutipan, dimulai setelah 4 pukulan ketik/1,02 cm dari margin kiri. Jarak antara kutipan yang panjangnya 5 baris atau lebih dan teks adalah 2 spasi. Contoh : Berdasarkan ajaran perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) jika ternyata terbukti Direksi tidak menjalankan kewajibannya secara pantas (kennekijk onbehoorlijk taakvervulling) dan akibat dari kelalaiannya itu menimbulkan kerugian bagi sesuatu pihak, maka berhak pihak yang dirugikan menuntut anggota Direksi secara pribadi sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum kita berdasarkan Pasal 1365 BW (di Negara Belanda Pasal 1639 r B.W) 4. Apabila dalam kutipan perlu dihilangkan beberapa bagian dari kalimat, maka bagian-bagian yang dihilangkan diganti 3 titik Contoh : ”... program restrukturisasi kredit perbankan yang dilaksanakan selama ini ... berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank” 5. Kalau dari suatu kutipan yang dihilangkan itu langsung sampai pada akhir kalimat, maka diganti dengan 4 titik Contoh : “Permohonan pengesahan dana pension diajukan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa ….” 6. Titik 4 juga digunakan jika yang dihilangkan bagian awal kalimat berikutnya atau lebih Contoh : “…. Yang diperlukan untuk bertindak sebagai pengurus” 7. Kalau perlu disisipkan sesuatu ke dalam kutipan, dipergunakan tanda kurung besar […] Contoh : Bentuk utang pajak tagihan yang lahir dari Undang-undang No. 6 Tahun 1983 [sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1999] (Pertimbangan Putusan No. 015K/N/1999 tanggal 4 Juli 1999) 8. Kalau dalam kutipan yang panjangnya kurang dari lima baris terdapat tanda kutip (dua koma), maka tanda kutip itu diubah menjadi tanda kutip satu koma. Contoh :

100

Ketentuan mengenai action paulina di dalam UUK merupakan ketentuan yang lazim ada pada bankruptcy law dari banyak negara. Pencantuman ketentuan ini, yang lebih dikenal pula dengan nama ‘claw back provision’, di dalam Undang-undang Kepailitan sangat perlu. Jika dikutip maka pengetikannya seperti berikut ini : “Ketentuan mengenai action paulina di dalam UUK merupakan ketentuan yang lazim ada pada bankruptcy law dari banyak Negara. Pencantuman ketentuan ini, yang dikenal pula dengan nama ‘claw back provision’, di dalam Undang-undang Kepailitan sangat perlu.” 9. Kata-kata yang tidak bergaris dalam aslinya, tetapi oleh pengutip dianggap perlu diberi garis, dibubuhi catatan langsung di belakang bagian yang diberi garis diantara tanda kurung besar. Contoh : “Dalam hal seperti itu, ternyata Presiden sama sekali tidak [garis miring dari penulis] mempunyai pengaruh apa-apa”. Cara ini berlaku bagi setiap perubahan dan tambahan terhadap bentuk asli bahan yang dikutip. 10. Tiap-tiap kutipan diberi nomor kutipan pada akhir kutipan. Nomor diketik setengah spasi di atas baris kalimat, langsung sesudah akhir kutipan. Nomor kutipan berurut sampai bab terakhir, tidak dibubuhi titik, tanda kurung dan lain-lain.

B.

Kutipan Tidak Langsung (Parafrasa) 1. “Paraphrase (parafrase) adalah “a restatement of the sense of a text or passage in other words, as for clearness; afree rendering or translation, as of a passafe ……. “ (lihat The New Grolier Webster International Dictionary. Vol II, 1976, h. 668). Yang diutamakan dalam kutipan tidak langsung adalah semata-mata isi, maksud, atau jiwa kutipan bukan cara dan bentuk kutipan. 2. Pada kutipan tidak langsung harus dicantumkan nomor kutipan dan sumber kutipan yang dimuat dalam “footnote” dengan nomor yang sama.

Footnote (Catatan Kaki) 1. Footnote adalah catatan di kaki halaman untuk menyatakan sumber, pendapat, fakta atau ikhtisar atau suatu kutipan dan dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks. 2. Sesuai dengan namanya, footnote seyogyanya ditempatkan di kaki halaman, yaitu : a. Tiap-tiap footnote ditempatkan pada halaman yang sama dengan bagian yang dikutip atau diberi komentar;

101

b. Pada jarak dua spasi di bawah tesk baris kalimat terakhir ditarik garis pemisah mulai dari batas margin kiri sampai margin kanan; c. Footnote pertama pada halaman yang bersangkutan juga ditempatkan pada jarak dua spasi di bawah garis pemisah; d. Nomor-nomor footnote disusun berurutan mulai nomor satu sampai nomor terakhir (nomor footnote pertama dalam bab berikutnya adalah lanjutan nomor footnote terakhir bab sebelumnya), tanpa titik, tanpa kurung dan lain-lain. 3. Tiap-tiap nomor footnote ditempatkan setengah spasi di atas baris pertama tanpa dibubuhi titik, tanda kurung dan lain-lain tetapi langsung diikuti huruf pertama dalam footnote (tanpa diselingi satu pukulan ketik). 4. Tiap-tiap footnote (baik yang ditempatkan pada kaki halaman atau sesudah tiap-tiap bab maupun di bagian akhir tesis sebelum daftar bacaan) diketik berspasi satu dan mengikuti format footnote pada program M.S. Word. Baris kedua dan seterusnya dari suatu footnote dimulai dari margin kiri. 5. Kalau suatu footnote terdiri atas dua alinea atau lebih, maka tiap-tiap alinea disusun seperti petunjuk di atas ini. 6. Jarak antara tiap-tiap footnote adalah dua spasi. Bentuk-bentuk Footnotes Berikut ini diuraikan bentuk-bentuk dan contoh-contoh footnote untuk sumber kutipan dari buku, makalah, surat kabar, karya yang tidak diterbitkan, wawancara, ensiklopedi dan lainlain. 1. B u k u Yang dicantumkan berturut-turut adalah nomor footnote nama pengarang (nama kecil atau nama depan, nama tengah/inisial untuk orang barat umumnya dan nama akhir atau nama keluarga), judul buku, jilid, cetakan, penerbit, tempat diterbitkan, tahun penerbitan dan nomor halaman yang dikutip. Judul buku diberi bergaris atau dicetak miring, jilid dan cetakan tidak selalu ada. a. Mengutip dari buku yang ditulis oleh seorang pengarang : 1 Diponoto, Ilmu Negara, Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, 1975, h. 166. 2 Lon L. Fuller, Jurisprudence, The Foundation Press, Mineloa, New York, 1949, h. 14. b. Mengutip dari buku yang ditulis oleh dua atau tiga orang pengarang, maka nama pengarang dicantumkan seluruhnya : 3

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastronoto, Pelajaran Hukum Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1973, h. 49.

102

4

Leon Boim, Glenn G. Morgan dan Aleksander W. Rudzinski, Legal Controles in The Soviet Union, A.W. Sijtoff, Leiden, 1966, h.302. c. Mengutip dari buku yang ditulis oleh lebih dari tiga orang pengarang, hanya nama pengarang pertama yang dicantumkan diikuti et al., asalnya et alii, artinya dengan orang lain atau dengan kawan-kawannya. 5

Elliot E. Cheatham et al., Conflict of Law, The Foundation Press, Mineola, New York, 1959, h. 104. d. Mengutip dari kumpulan karangan seperti mengutip dari majalah : 6

John Stanner, ”Family Relationships in Malaysia”, dalam David C. Buxbaum (ed), Family Law and Customary Law in Asia : A Conteporary Legal Prespective, Martinus Nijhoff, The Haque, 1968, h. 202. e. Tidak ada pengarang tertentu; sebagai pengarang dicantumkan nama badan, lembaga, perkumpulan, perusahaan dan sebagainya : 7

Sekretariat Negara, Konferensi Tingkat Tinggi Asean, Bali 23 – 25 Pebruari 1976, h. 85. f. Mengutip dari buku yang diterjemahkan; yang dicantumkan tetap nama pengarang aslinya, di belakang judul buku nama penterjemahnya : 8

J.H.M. Van der Ven, Pengantar Hukum Kerja, Cet. II., (terjemahan Sridadi), Kanisius, Yogyakarta, 1969, h. 61. 2. Majalah Yang dicantumkan berturut-turut : nama penulis (seperti pada buku), judul tulisan diantara kutip, nama majalah diberi garis bawah, nomor, tahun majalah dalam angka Romawi (kalau ada), bulan dan tahun penerbitan serta nomor halaman yang dikutip. 9

Oemar Seno Adji, “Perkembangan Delik Khusus dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi”, Hukum dan Pembangunan, No. 2 Th. X, Maret 1980, h. 113. Kalau tidak diketahui nama pengarang suatu artikel dalam majalah, maka nama pengarang ditiadakan, jadi footnote dimulai dengan judul karangan 10

”Sekolah-sekolah di Yogyakarta”, Suara Guru II, September 1957, h. 18, 19, 20. 3. Surat Kabar

103

11

Lim, “Sudah Tiba Waktunya Hukum Intergentil Ditinggalkan Sebagai Mata Kuliah”, Kompas, 28 Agustus, 1979, h. III. 4. Karya Yang Tidak Diterbitkan 12

Heru Supraptomo, “Masalah-masalah Peraturan-peraturan Cek Serta Bilyet Giro di Indonesia, dalam Rangka Mengembangkan Sistem Giralisasi Pembayaran”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1977, h. 263 5. Wawancara 13

Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, 16 Juni 1980

6. Tulisan Dalam Ensiklopedi (Nama Penulis Diketahui maupun Tidak Diketahui) 14

Erwin N. Griswold, ”Legal Education”, Encyclopedia Americana XVII, 1977, h. 164. 15

”Interpellation”, Encyclopedia Britannica XII, 1955, h. 534

7. Mengutip Dari Bahan Yang Dikutip : Penulis Yang Langsung Dikutip Dicantumkan Lebih Dahulu, Kemudian Penulis Asli. 16

William, H. Burton, The Guidance of Learning Activities, D. Appleton Century Company, Inc., New York, 1952, h. 186, dikutip dari Ernest Hilgard, Theories of Learning, Appleton, New York, 1948, h. 37

Mempersingkat Footnotes Kalau suatu sumber sudah pernah dicantumkan lengkap dalam footnote yaitu pada pertama kali, maka footnote itu selanjutnya dapat dipersingkat dengan menggunakan Ibid., op. cit. dan loc. cit. 1. Pemakaian Ibid. Ibid, kependekan dari ibidem artinya pada tempat yang sama, dipakai apabila kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang langsung mendahului (tidak disela sumber lain), meskipun antara kedua kutipan itu terdapat beberapa halaman. Ibid tanpa nomor halaman dipakai jika bahan yang dikutip diambil dari nomor halaman yang sama jika bahan yang dikutip diambil dari nomor halaman yang berbeda maka digunakan ibid dengan nomor halaman yang berbeda. Ibid tidak boleh dipakai jika diantara dua sumber terdapat sumber lain. Dalam hal ini dipakai Op. cit atau Loc. cit.

104

2. Pemakaian Op. cit Op. cit. kependekan dari operecitato artinya dalam karya yang sudah disebut, dipakai untuk menunjuk kepada sumber yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap, tetapi diselingi oleh sumber lain. Pemakaian op. cit. harus diikuti oleh nomor halaman yang berbeda. Kalau dari seorang penulis telah disebut dua macam buku atau lebih, maka untuk menghindarkan kekeliruan harus dijelaskan buku mana yang dimaksud dengan mencantumkan nama penulis diikuti angka Romawi besar I, II dan seterusnya pada footnote sesudah tahun penerbitan diantara dua tanda kurung. 17

Sudargo Gautama, Hukum Agraria Antar Golongan, Alumni, Bandung, 1973 (selanjutnya disingkat Sudargo Gautama I), h. 131. 18

Sudargo Gautama, Masalah Agraria Berikut Peraturan-peraturan dan Contoh-contoh, Cet. II, Alumni, Bandung, 1973 (selanjutnya disebut Sudargo Gautama II), h. 98. 19

Sudigdo Hardjosudarmo, Masalah Tanah di Indonesia Suatu Studi di Sekitar Pelaksanaan Landeform di Jawa dan Madura, Bharata, Jakarta, 1970, h. 54. 20

Sudargo Gautama I, op.cit., h. 139

Yang dikutip adalah dari karya Sudargo Gautama dalam footnote nomor 17 (bukan 18). Hal ini juga berlaku dalam pemakaian loc.cit. kalau mengutip dari seorang pengarang yang menulis dua buku atau lebih. 3. Pemakaian Loc.Cit Loc. cit. kependekan dari loco citato artinya pada tempat yang telah disebut, digunakan kalau menunjuk kepada halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap, tetapi telah diselingi oleh sumber lain. Nomor halaman tidak dicantumkan karena dengan sendirinya sama dengan nomor halaman dalam karya yang disebut sebelumnya. 4. Contoh Pemakaian Ibid, Op.Cit. dan Loc.Cit Dalam Rangkaian Footnote. 21

Kuncoro Purbropranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Cet. II, Alumni, Bandung, 1973, h. 86. 22

Ibid (berarti : juga dari h. 86)

23

Ibid, h. 90 (halamannnya berbeda)

24

Michael P. Barber, Public Administration, MacDonald & Evans Ltd., London, 1972, h. 212.

105

25

E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet. IV, Ichtiar, Jakarta, 1960, h. 178. 26

Michael P. Barber, op. cit., h. 215 (halamannya berbeda)

27

E. Utrecht, loc.cit., (berarti : juga dari h. 178)

NB: Penulisan dengan menggunakan komputer, garis bawah dapat dihilangkan dan diganti dengan huruf tebal Daftar Bacaan 1. Pada bagian akhir tesis dicantumkan daftar bacaan. Jangan menggunakan istilah Daftar Buku, Kepustakaan, Daftar Pustaka dan lain-lain karena Daftar Bacaan sudah mencakup semua bahan yang dibaca dalam kegiatan penyusunan tesis. Di dalamnya sudah termasuk buku, surat kabar, brosur, kamus dan sebagainya. 2. Bentuk daftar bacaan hampir sama dengan bentuk footnote. Perbedaanya adalah : a. Nama pengarang mulai diketik pada garis margin, sedangkan baris kedua dan seterusnya dimulai setelah empat pukulan ketik dari garis margin. Antara dua sumber dikosongkan dua spasi. b. Antara dua sumber dikosongkan 2 spasi c. Nomor halaman tidak ada d. Nama pengarang atau penulis disusun menurut abjad tanpa nomor urut dengan mendahulukan nama keluarga (kalau memiliki nama keluarga). Suatu kesulitan ialah menentukan nama keluarga pada nama-nama Indonesia karena tidak semua suku bangsa kita memakai nama keluarga. Dalam hal demikian yang dijadikan patokan adalah huruf pertama dari nama yang paling dikenal, misal : Mochtar Kusumaatmadja lebih dikenal dengan nama Mochtar, jadi masuk kelompok huruf abjad M. Contoh (perhatikan urutan abjadnya) Fuller, Lon., Jurisprudence, The Foundation Press, Mineola, New York, 1949. Gautama, Sudargo, Hukum Agraria Antar Golongan, Alumni, Bandung, 1973. Kuntjoro Poerbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Cet. II, Alumni, Bandung, 1978. e. Kalau sebuah karya ditulis oleh dua atau tiga orang, maka hanya nama pengarang yang pertama yang disusun seperti uraian di atas. Nama penulis kedua dan ketiga ditulis biasa seperti pada footnote. Kalau penulis berjumlah lebih dari tiga orang, maka hanya penulis pertama yang disusun seperti di atas ditambah et.al, seperti pada footnote. f. Apabila dalam daftar bacaan terdapat dua karya atau lebih yang ditulis oleh seorang ahli, maka untuk karya kedua dan seterusnya sebagai pengganti nama penulis

106

dicantumkan garis sepanjang tujuh pukulan ketik (jadi nama penulis tidak perlu diulang). g. Jika sumber dalam daftar bacaan banyak dan bermacam-macam (buku, majalah, surat kabar, brosur dan lain-lain) maka sumber-sumber tersebut dikelompokkan dan tiap-tiap kelompok juga disusun menurut abjad.

Bahasa 1. Bentuk kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama atau orang kedua (saya, kami, kita, engkau dan lain-lain). Dalam penyajian ucapan terimakasih pada pengantar, saya dapat diganti dengan penulis. 2. Isi (kata) pengantar mengenai substansi tesis tidak perlu merendah secara berlebihan supaya tidak timbul kesan pada pembaca tesis anda ”tidak ada apa-apanya” 3. Hindarkan sejauh mungkin penggunaan : a. Kalimat-kalimat yang panjang b. Kata-kata ”...... yang mana ......”, ”....... sejauh mana ......”, ”.......... oleh karena mana ......”, dan kata-kata lain semacam itu. 4. Istilah yang dipakai istilah indonesia atau yang sudah di indonesiakan, jika terpaksa harus memakai istilah asing digunakan huruf italic, atau dicetak miring. 5. Penggunaan kata penghubung, kata depan, awalan, akhiran dan tanda baca secara tepat, antara lain : a. Tidak membutuhkan koma untuk kata ”bahwa”, ”sebab”, ”karena”, ”supaya” b. Membutuihkan koma sebelum kata ”akan tetapi”, ”tetapi”, ”melaikan”, ”maka” c. Membutuhakan koma sebelum dan sesudah kata ” misalnya”, ”contohnya”, ”yaitu”, ”ialah” 6. Singkatan atau akronim tidak boleh digunakan pada awal kalimat

Hal-hal Lain 1. Gelar, pangkat dan sebagainya seperti Prof., Mr., S.H., Dr., dan atribut-atribut lain semacam itu terutama dalam footnote dan daftar bacaan tidak usah dicantumkan. Perkecualian hanya dalam Kata Pengantar yang berisi pernyataan terima kasih (acknowledgments) dan dengan alasan-alasan tertentu, dalam teks. 2. Daftar Singkatan Dalam daftar singkatan berikut ini dimaksudkan juga singkatan-singkatan yang belum bisa digunakan oleh para penulis Indonesia, tetapi yang perlu diketahui untuk memahami tulisan-tulisan dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. anon ante a.o.

anoniem, tanpa nama (t.n.); no name (n.n.) di atas, di muka, supra among others, antara lain (a.l.); inter alia (i.a)

107

a quo art(s) c. atau ca cf. chap(s) col(s) cont. c.q. c.s. def diss. ed(s). e.g. et al ets. et seq. f. atau ff. fig(s) h. i.a. ibid i.e. infra jis jo l. atau l l loc.cit. N.B. n.d. n.n. no(s) op. cit. p. (pp) passim post P.S. q.q. quod non resp. see(s) ser. sic. supra t.n.

dalam hal ini (dhi) article(s); ayat(-ayat) circa, kira-kira, sekitar (ttg. Tahun) Confer, bandingkan (bdk) chapter(s), bab(-bab) colum(s) kolom(-kolom); lajur (-lajur) continued, bersambung casu quo, dalam perkara/kejadian ybs cum suis, dan kawan-kawan (dkk); et alii (et.al) definition, definisi, batasan dissertation, disertasi editor(s), penyunting, editor exempli gratia, umpama, (ump.), misal (mis) et alii, dan kawan-kawan (dkk); cimusuis (c.s) etcetera, dan lain-lain (dll.) et sequentia, dan selanjutnya dan seterusnya (dst.); lihat f following (page, halaman berikutnya; following (pages)), halamanhalaman berikutnya figure(s), gambar (-gambar) halaman inter alia, antara lain (a.l);among others (a.o). ibidem, pada tempat yang sama id est, yaitu, yakni, ialah ; that is, namely, viz di bawah; post juncties, berhubungan dengan (jamak) juncto, berhubungan dengan (tunggal) line (s), baris (-baris) loco citato, pada tempat yang telah disebut/dikutip nota bene, harap diperhatikan; let well; post scriptum (P.S. umumnya pada surat) no date, tanpa tanggal (t.t.) atau tahun penerbitan nomen nisco, tanpa nama (t.n.); anou numero(s), nomor(-nomor), no opere citato, dalam karya yang telah disebut/dikutip page(s), halaman(h.), halaman-halaman tersebar dalam suatu karya di bawah; infra post. scriptum, catatan akhir qualitate qua, dalam kedudukan (kualitas) sebagai wakil pada hal tidak respectively, berturut-turut section(s), pasal(-pasal) series, jilid, volume(s), vol(s) memang begitu dalam naskah asli di atas, ante tanpa nama

108

t.p. t.t. trans. v. (vs) vide vol(s)

tanpa penulis tanpa tanggal/tahun translation, terjemahan versus, lawan lihat volume(sj. jilid, series (ser))

3. Dengan pengetikan menggunakan komputer (bukan mesin ketik manual) perlu diperhatikan antara lain : a. Garis bawah dapat dihilangkan dan diganti dengan huruf tebal atau dicetak miring b. Garis pemisah antara naskah dengan footnote tidak memanjang memenuhi lebar naskah, melainkan sesuai dengan format komputer 4. Hal-hal yang tidak diuraikan dalam pedoman ini (seperti penyusunan kartu biografi, daftar tabel, dan lain-lain) harap dipelajari dalam buku berikut ini : a. Winarno Surakhad, Paper, Skripsi, Thesis, Disertasi (Buku Pegangan Cara Merencanakan, Cara Menulis, Cara Memilih), Cet. IV., Tarsito, Bandung, 1978 (atau cetakan tang lebih baru) b. Gorys Keraf, Komposisi (Sebuah Pengantar Pada Kemahiran Bahasa), Nusa Indah, Ende. Apabila dalam pedoman ini terdapat uraian yang tidak sesuai atau bertentangan dengan isi kedua buku tersebut, maka yang digunakan adalah pedoman ini.

F. Pembimbing Dosen Pembimbing Syarat umum bagi seorang dosen untuk bertindak sebagai seorang pembimbing: 1. Dosen tetap Universitas Airlangga; 2. Doktor dengan Jabatan sekurang-kurangnya Lektor; 3. Memiliki keahlian sesuai dengan materi tesis; 4. Dekan dapat menyetujui dosen dosen di luar persyaratan umum melalui pertimbanganpertimbangan akademis.

109

Beban dan Tanggung Jawab Pembimbing 1. Mengatur waktu bimbingan dengan mempertimbangkan kesempatan masing-masing sehingga waktu penulisan tesis yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien; 2. Pembimbing tetap bertanggung jawab terhadap pembimbingan sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus dan atau selesai memperbaiki. Penggantian Dosen Pembimbing Pembimbing tidak melakukan tugas pembimbingan dimungkinkan oleh beberapa sebab, antara lain : 1. Kesehatan tidak memungkinkan; 2. Tugas fakultas di luar daerah atau di luar negeri melampaui batas waktu penyusunan tesis; 3. Perbedaan pendapat yang cukup mendasar dengan mahasiswa selama dibimbing jika hal tersebut terjadi pembimbing harus memberitahukan secara tertulis kepada Dekan. Dekan menetapkan pembimbing secara langsung maupun mempertimbangkan usul mahasiswa yang bersangkutan.

G. Ujian Tesis Prosedur Administrasi Ujian Proposal Tesis 1. Pembimbing menentukan pelaksanaan ujian proposal tesis dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan ujian proposal tesis. 2. Usulan Dosen Penguji Proposal minimal 4 (empat) orang penguji dengan ketentuan 1 (satu) anggota penguji ditentukan oleh Pembimbing sedangkan Ketua Penguji dan 2 (dua) anggota penguji lainnya ditentukan oleh Koordinator Program Studi. 3. Berdasarkan blanko yang telah ditandatangani dan diisi oleh dosen pembimbing dan Ketua Program, Bagian Akademik membuat Undangan Ujian Proposal Tesis, SK Menguji dan Berita Acara. Ujian Tesis 1. Penguji Tesis adalah sama dengan Penguji Proposal Tesis kecuali terdapat salah satu atau lebih dari penguji pada Proposal Tesis berhalangan. 2. Setelah proses pembimbingan selesai dan siap diuji, mahasiswa mengambil blanko ujian untuk diserahkan kepada pembimbing guna ditentukan waktu dan tanggal pelaksanaan ujian. 3. Ujian tesis dapat dilaksanakan apabila sudah lulus TOEFL/ELPT dari Pinlabs Unair atau dari Perguruan Tinggi Negeri lainnya dengan nilai minimal 475 serta memiliki foto copy Berita Acara Ujian Proposal Tesis, transkrip akademik terbaru dengan catatan tidak ada nilai D atau E, serta nilai C tidak lebih dari 20 %.

110

4. Berdasarkan blanko yang telah ditandatangani dan diisi oleh dosen pembimbing, Bagian Akademik membuat Undangan Ujian Tesis, SK Menguji dan Berita Acara. 5. Pengembalian blanko ujian tesis ke Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan ujian tesis. 6. Ujian Tesis dilakukan paling cepat 2 (dua) bulan dihitung sejak proposal tesis dinyatakan diterima dalam forum Ujian Proposal Tesis. 7. Permohonan ujian tesis harus diserahkan pada Bagian Akademik selambat-lambatnya 7 hari kalender sebelum waktu ujian berlangsung. 8. Mahasiswa wajib menyerahkan sendiri undangan ujian tesis beserta tesis yang telah selesai disusun kepada masing masing dosen penguji.

Penguji 1. Untuk pelaksanaan ujian tesis, dibentuk panitia penguji yang terdiri atas Ketua dan Anggota. Pembimbing tidak diperbolehkan menjadi Ketua Penguji. 2. Syarat sebagai penguji sama dengan syarat sebagai dosen pembimbing, dengan perkecualian dengan pertimbangan-pertimbangan akademis, Dekan dapat menetapkan lain dari ketentuan tersebut. 3. Ujian tesis dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang penguji termasuk pembimbing. 4. Penetapan penguji penetapan penguji tesis berdasarkan pada: a. Bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tesis b. Pemerataan kesempatan menguji Pelaksanaan Ujian Tesis 1. Waktu ujian ditetapkan selama 60 menit 2. Ujian bersifat open book 3. Mahasiswa mempunyai hak untuk menempuh ujian tesis selambat lambatnya selama 2 (dua) semester terhitung mulai tanggal penyelesaian penulisan tesis selama masa studinya masih memungkinkan. Apabila masa studinya kurang dari waktu tersebut, maka sisa masa studinya menjadi batas waktu dalam menggunakan hak untuk menempuh ujian. 4. Kecurangan pada ujian pada haketatnya merupakan kecurangan dalam penulisan itu sendiri, yang bentuknya antara lain : a. Tesis tidak dibuat sendiri; b. Substansinya mengandung plagiarisme baik seluruhnya maupun sebagian; Jika kecurangan tersebut ditemukan selama ujian berlangsung maka ujian dapat dibatalkan dan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus serta diwajibkan menempuh ujian ulang. Kecurangan tersebut dicantumkan dalam berita acara ujian. Namun, jika kecurangan tersebut diketahui oleh siapapun setelah mahasiswa dinyatakan lulus, maka sanksinya ditetapkan oleh Rektor berdasarkan laporan Dekan. Penilaian 1. Batas penilaian diantara angka 0 sampai dengan 100;

111

2. Nilai terendah untuk lulus ujian tesis adalah B; 3. Penilaian meliputi: a. Teknis penulisan Penilaian teknis adalah penilaian terhadap cara atau teknik penyusunan tesis dalam arti kesesuaian dengan buku pedoman. Bobot penilaian teknik penulisan sebesar 20 %. b. Materi Penilaian meliputi isi atau kandungan tesis secara keseluruhan. Cara penilaian dilakukan berdasarkan hasil pembacaan menyeluruh tesis tersebut. Bobot penilaian materi sebesar 30 %. c. Argumentasi Penilaian argumentasi adalah penilaian kemampuan mahasiswa dalam menjawab, memberikan alasan, mempertahankan pendapat dengan menunjuk bukti yang diajukan, sikap/etika ilmiah dalam menjawab pertanyaan penguji secara sistematis dan logis, serta kelancaran maupun pencerminan materi tesis. Bobot penilaian argumentasi sebesar 50 %. 4. Setiap penguji melakukan penilaian tersendiri pada formulir yang disediakan. Selanjutnya dipindahkan setelah dilakukan perhitungan (rekapitulasi) dengan mencari kurata dari seluruh penguji ke formulir rekapitulasi. Perhitungan nilai tesis didasarkan kriteria sebagai berikut :

No 1 2 3 4 5 6 7

Skor 86 – 100 78 – <86 70 – <78 62 – <70 54 – <62 40 – <54 <40

Nilai Huruf A AB B BC C D E

112

Bobot 4 3,5 3 2,5 2 1 0

CONTOH HALAMAN COVER SEBELUM UJIAN

TESIS PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DENGAN OBYEK BENDA INVENTORY

OLEH : RATNA AMALIA, S.H. NIM. 031510280

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM MINAT STUDI HUKUM BISNIS*) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2016 *)sesuai minat studi

113

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………

i

LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................................

iii

ABSTRAK ………………………………………..……...……………………..

v

KATA PENGANTAR …………………………………………………………….

vi

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………….

viii

BAB I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusan …...…..…………………............

1

2. Tujuan Penelitian ............…………….………………………………………..

3

3. Manfaat Penelitian ……………………….……………………………………

3

4. Kajian Pustaka ………………….……………….…………………………….

3

5. Metode Penelitian ..……………………………..…….……………………….

19

6. Sistematika Penulisan …………………………………..…………………….

20

BAB II. BENDA INVENTORY SEBAGAI OBYEK JAMINAN 1. Hakekat Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan ………………….………............

22

2. Hubungan Hukum Antara Debitor Dengan Kreditor ………….………...........

26

3. Pengikatan Benda Inventory ………………………………………………….

40

BAB III. PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITOR PENERIMA JAMINAN BENDA INVENTORY 1. Perlindungan Kepada Keditor Oleh UU 42/1999 …………………………….

43

2. Klausula-klausula Yang Relevan Dalam Perjanjian Fidusia ………….............

51

BAB IV. PENUTUP 1. Kesimpulan ……………………………………………………………………

56

2. Saran …………………………………………………………………………..

56

DAFTAR BACAAN LAMPIRAN

114

CONTOH HALAMAN COVER SETELAH UJIAN

TESIS PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DENGAN OBYEK BENDA INVENTORY

OLEH : RATNA AMALIA, S.H. NIM. 031510280


115

PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITOR DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DENGAN OBYEK BENDA INVENTORY

TESIS Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat Studi Hukum Bisnis*) Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Oleh : RATNA AMALIA, S.H. NIM. 031510280


116

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui, Tanggal 25 Februari 2016

Oleh Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. NIP. 196504191990021001

Mengetahui : Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga


117

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, Pada tanggal 25 Pebruari 2016

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua

:

Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Anggota

:

1. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. 2. Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. 3. Fifi Junita, S.H., M.H., C.N., LL.M., Ph.D.

118

ABSTRAK

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang dalam hal memperoleh modal usahanya, maka dibutuhkan barang jaminan untuk memperoleh kredit terutama dari bank. Barang jaminan berupa benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan berupa benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada barang jaminan yang berupa benda inventory yaitu benda bergerak yang berupa benda persediaan (inventory, stock perdagangan) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, yang membahas juga hakekat fidusia serta hubungan hukum antara debitor dengan kreditor. Dan sasaran penyusun dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan terhadap kreditor dan klausula-klausula apa yang dapat melindungi kreditor, tentunya dalam koridor-koridor hukum sebagimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan manambah wawasan bagi pembacanya. Kata Kunci: jaminan, fidusia, benda inventory

119

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas ridho serta kuasanya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Abd Shomad, S.H., M.H.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga; 2. Bapak Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum; 3. Bapak Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. selaku Ketua Tim Penguji Tesis; 4. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku pembimbing tesis dan anggota tim penguji tesis; 5. Ibu Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. dan Fifi Junita, S.H.. M.H., C.N., LL.M., Ph.D. selaku anggota tim penguji tesis. 6. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi; 7. Segenap keluarga yang ikut memberikan doa dan restunya; 8. Rekan kuliah Dimas Nugroho, S.H., M.H. yang selalu dan selalu mendorong saya untuk memulai dan menyelesaikan tesis ini; 9. Rekan-rekan satu angkatan tahun 2015, yang kompak sehingga membuat suasana kuliah bagai dalam lingkungan keluarga; 10. Rekan-rekan, kolega, staf, keluarga dan siapa saja baik yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung dan memberikan doa restunya selama kuliah sampai selesainya tesis ini; Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pula penulisan tesis ini berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 20 Maret 2016 Penyusun

120

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL …………………………………………………………………

i

LEMBAR PENGESAHAN .........................................................................................

iii

ABSTRAK ………………………………………..……...………………………..

v

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………

vi

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………

viii

BAB I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusan …...…..………………….

1

2. Tujuan Penelitian ............…………….…………………………………

3

3. Manfaat Penelitian ……………………….…………………………….

3

4. Kajian Pustaka ………………….……………….……………………..

3

5. Metode Penelitian ..……………………………..…….………………..

19

6. Sistematika Penulisan …………………………………..………………

20

BAB II. BENDA INVENTORY SEBAGAI OBYEK JAMINAN 1. Hakekat Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan ………………….……….. 2. Hubungan Hukum Antara Debitor Dengan Kreditor ………….………..

22

3. Pengikatan Benda Inventory ……………………………………………

26

BAB III. PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITOR PENERIMA JAMINAN

40

BENDA INVENTORY 1. Perlindungan Kepada Keditor Oleh UU 42/1999 ……………………….

43

2. Klausula-klausula Yang Relevan Dalam Perjanjian Fidusia …………...

51

BAB IV. PENUTUP 4. Kesimpulan ……………………………………………………………

56

5. Saran …………………………………………………………………..

57

DAFTAR BACAAN Catatan : 1. *) Disesuaikan dengan minat studi yang diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan; 2. Untuk lebih jelasnya silahkan melihat contoh tesis yang telah jadi di Koleksi Khusus Fakultas Hukum Unair.

121

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA Nomor : 431/UN3.1.3/2016

SALINAN

Tentang PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017 MENIMBANG

:

a. bahwa untuk pelaksanaan perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, maka perlu mengangkat Tenaga Pengajar pada program tersebut; b. bahwa sehubungan dengan itu perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum.

MENGINGAT

:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535); 4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 593/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga; 5. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 157//H3/KR/2011 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggraan Program Studi Di Lingkungan Universitas Airlangga; 6. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6005/J03/PP/2001 tanggal 28 Mei 2001 tentang Pembukaan Minat Studi Hukum Bisnis dan Hukum Pemerintahan pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga; 7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1677/J03/PP/2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pembukaan Minat Studi Peradilan pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga; 8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor 117/UN3.1.3/2014 tentang Pembukaan Minat Studi Hukum Internasional Pada Program Magister Ilmu Hukum; 9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;

122

10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5788/J03/PP/2007 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga; 11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 – 2020.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM TENTANG PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017 PERTAMA

: Mencabut Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor : 048/UN3.1.3/2016 tentang Pengajar Mata Kuliah Program Studi Magister Ilmu Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 tanggal 18 Januari 2016 beserta lampiran dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA

: Menetapkan tenaga pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya Ketua Program Studi

Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 12 Agustus 2016 Plt. Dekan,

Ttd.

Ttd.


NURUL BARIZAH NIP. 197102221995122002

123

Lampiran 1 : Keputusan Dekan Fakultas Hukum tanggal 12 Agustus 2016 Nomor 431/UN3.1.3/2016 Tentang Pengajar Mata Kuliah Program Studi Magister Ilmu Hukum Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017

2 2 4 2 2 2

Jml Kls 1 1 1 1 1 1

2

1

Hukum Pidana Korporasi

2

1

Politik Agraria Dan Pertanahan

2

1


2

1

9

Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.S. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.

1. 2. 1. 2.

10

Dr. Sarwirini, S.H., M.S.


2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

11

Dr. Sukardi, S.H., MH.

12

Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.

1. Perbandingan Konstitusi 2. Teori Hukum Strategi Penyelesaian Sengketa Alternatif

2 4 2

1 1 1

13

Dr. Astutik, S.H., M.H.

Hukum Kesehatan Internasional

2

1

14

Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., MH.

1. Hukum Pengadaan Barang dan Jasa 2. Perbandingan Hukum Administrasi

15

Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.

Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Gugat Produsen

2 2 2

1 1 1

16

Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.

1. Globalisasi dan Hukum Internasional 2. Hukum Lingkungan Internasional 3. Hukum Sumber Daya Laut

4 2 2

1 1 1

17

Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.

Perbandingan Hukum Administrasi

2

1

18

Dr. Urip Santoso, S.H., M.H.

Politik Agraria Dan Pertanahan

2

1

No

Nama

1

Prof. Dr. Peter Mahmud Mz., S.H., MS., LL.M. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., MS.

1. 2. 1. 2. 3.

Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Strategi Penyelesaian Sengketa Alternatif Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.

2

3 4 5 6 7 8

Mata Kuliah

124

Penelitian Hukum Perbandingan Hukum Teori Hukum Metode Hukum Perbandingan Hukum Administrasi

Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Metode Hukum Hukum Sumber Daya Laut Perbandingan Hukum Administrasi

SKS

19 20 21

Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.


2

1

Hukum Perburuhan Internasional

2

1

Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.

1. Globalisasi dan Hukum Internasional 2. Hukum Lingkungan Internasional 3. Hukum Kesehatan Internasional

4

1 1 1 1

22

Dr. Lina Hastuti, S.H., M.Hum.

Hukum Perburuhan Internasional

2 2 2

23

Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.

Globalisasi dan Hukum Internasional

4

1

24

Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Perbandingan Hukum

2

1

25

Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

Perbandingan Hukum Administrasi

2

1

26

Enny Narwati, S.H., M.H.

Globalisasi dan Hukum Internasional

4

1

27

Moh. Sumedi, S.H., MH.

28

Radian Salman, S.H., LL.M.

29

Gianto Al Imron, S.H., M.H.

1. Teori Hukum 2. Penelitian Hukum 1. Perbandingan Konstitusi 2. Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Gugat Produsen

4 2 2 2 2

1 1 1 1 1

30

Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

Sistem Peradilan Indonesia

2

1

31

Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.Hum. Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Sistem Peradilan Indonesia

2

1


2

1

32

Salinan sesuai dengan aslinya Ketua Program Studi

12 Agustus 2016 Plt. Dekan,

Ttd.

Ttd.


NURUL BARIZAH NIP. 197102221995122002

125

DAFTAR ALAMAT DOSEN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

No.

Nama

Alamat

No. Tlp. -

No. HP

1.

Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., Dr.

Jl. Baratajaya III/84 Sby

2.

Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., Dr.

Jl. Mulyosari Utara VI/5, Sby

5938653

08156204785

3.

Astutik, S.H., M.H.

Jl. Manukan Lor IV i / 27

7440665

08175128267

4.

Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.

Griya Bhayangkara A4/14, Sidoarjo

7884707

081514820048

5.

Bambang Suheryadi, S.H., M.H.

Sukolilo Park Regency A29 Keputih Tegal Timur.

-

08155052570

6.

Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr., Prof.

Kosagrha Medayu Selatan XII/M-5, Sby

-

08165429793

7.

Dina Sunyowati, S.H., M.Hum., Dr.

Jl. Semampir Barat Perum Pondok Tj Permai B 22, Sby

5935583

08123567780

8.

Emanuel Sujatmoko, S.H., MS., Dr.

Jl. Dieng DJ No. 32 Kepuh Permai-Waru, Sidoarjo

8661218

0818527418

9.

Enny Narwati, S.H., M.H.

Puri Taman Asri B 2930 Sepanjang, Sidoarjo

-

08155158064

10.

Fifi Junita, S.H., M.H., LL.M. Ph.D.

Jl. Gading Karya VI/4, Sby

3890673

081235546256

11.

Gianto Al Imron, S.H., M.H.

Jl. Perum Wisma Kedung Asem Indah Blok L-26, Sby

8706937

08133078115

12.

Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

5038638

081234519787

13.

Intan Inayatun Soeparna, S.H., Mhum., Dr.

Kompleks BPD F – 4 Mrabaya

5934554

081830185811

14.

Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.

Jl. Semolowaru Elok Blok A1/6, Sby

5930340

081332549239

126

08121622409

15.

Lanny Ramli, S.H., M.H. Dr.

Jl. Gunung Sari Indah Blok DD/20 Surabaya

3814109

08155150545

16.

Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H. Dr.

Permata Juanda Blok G11, Sidoarjo

8675701

08155032071

17.

Lina Hastuti, S.H., M.H.Dr.

Griya Bhayangkara E1/8, Sukodono, Sidoarjo

18.

Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Dr., Prof.

Pondok Sidokare Asri AB/12, Sidoarjo

8969084

081330648831

19.

Muhammad Zaidun, S.H., M.Si., Dr., Prof

Jl. Jambangan No. 19, Sby

8283129

0811337863

20.

Mohammad Sumedi, S.H., M.H.

Jl. Lapangan Dharmawangsa 72-B, Surabaya

-

081553177563

21.

Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr., Prof.

Perum YKP Pandugo II Blok F/38, Surabaya

8791779

0816519058

22.

Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.

Bumi Marina Emas E/97, Sukolilo, Surabaya

5962967

081230500666

23.

Peter Machmud Mz., S.H., M.S., LL.M., Dr. Prof.

Jl. Klampis Harapan V/9, Sby

5949548

0816503849

24.

R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A., Dr.

Jl. Ngagel Timur 33, Surabaya

25.

Radian Salman, S.H., LL.M.

Pasegan Asri Blok D3 / 12B Sukodono, Sidoarjo

26.

Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. Dr.

Pondok Jati Blok BS/6, Sidoarjo

8951291

08123068653

27.

Sarwirini, S.H., MS., Dr.

Jl. Juwono No. 23, Sby

5678643

085850926321

08123129234

08123512192

Jl. Mulyosari BPD Blok F No. 9-10 Sby 28.

Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Jl. Wiyung Brantas Permai VII/21, Sby

7533011

08123148511

29.

Sri Handayani, S.H., M.Hum., Dr.

Jl. Dharmahusada Indah Selatan II/36 Blok D-23, Sby

5938033

08563034756

30.

Sri Winarsi, S.H., M.H., Dr.

Taman Pondok Jati BE25 Sidoarjo

7876550

0817305125

31.

Sukardi, S.H., M.H., Dr.

Jl. Wiguna I/67

8715981

08155107823

127

Gununganyar-Rungkut, Surabaya 32.

Tatiek Sri Djatmiati, S.H., MS. Dr., Prof.

Jl. Tenggilis Mejoyo AG/27, Sby

8416353

33.

Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. Dr.

Jl. Bulak Setro III/65, Surabaya

51504655

081330671871

34.

Trisadini P. Usanti, S.H., M.H., Dr.

Jl. Griyo Kebraon Utama DF/1, Surabaya

76655678

081330622692

35.

Urip Santoso, S.H., M.H., Dr.

Jl. Margodadi I/85, Surabaya

5352649

08123514160

36.

Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. Dr., Prof.

8534196

08123233158

128

UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS HUKUM Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. (031) 5023252, 5023253 Fax. (031) 5020454 Website : http://www.fh.unair.ac.id – Email : [email protected]

129

PANDUAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Recommend Documents