PANDUAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

PANDUAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB I PENDAHULUAN Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga dimulai pada Tahun 1976 dengan mendapat biaya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui proyek Tim Manajemen Program Doktor (TMPD). Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor A.II.2883/Rektor/25a/UA/1979, tanggal 16 Maret 1979, Penyelenggaraan Program Administrasi Program Pendidikan Pascasarjana Universitas Airlangga dilakukan oleh Koordinator Program Pendidikan Pascasarjana Universitas Airlangga dibawah tanggung jawab Pembantu Rektor I (Bidang Akademik). Kegiatan akademik dilaksanakan oleh Ketua Program Pendidikan Pascasarjana atau Pimpinan di setiap Fakultas yang bersangkutan. Pada tahap ini cukup banyak peserta yang menyelesaikan program dan berhasil menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum. Selain itu dijalin kerjasama dengan Belanda untuk mengikuti ”Sandwich Programme” di Belanda dengan beasiswa Program Doktor yang dikelola Nederlandsche Stichting voor Juridisce Samenwerking tussen Indonesia en Nederland. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Airlangga dan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 8897/PT.03.6/0/1982 tanggal 19 Oktober 1982 tentang Penetapan Pejabat Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga, maka pengelolaan program pendidikan Doktor dialihkan secara bertahap kepada Pejabat Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga dan diarahkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Organisasi Universitas atau Institut Negeri. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 23497/C/I./1983 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga, tanggal 10 Maret 1983 mulai tanggal 1 April 1983 administrasi Program Doktor Pendidikan Pascasarjana sepenuhnya dikelola oleh Fakultas Pascasarjana, sehingga dapat dinyatakan sebagai tahun Program Studi mulai disenggarakan. Pendidikan Pascasarjana dengan program 1

TMPD tahun 1976-1982 merupakan program tidak terjadwal. Sejak tahun 1983 dimulai program terjadwal dengan kurikulum dan jadwal akademik. Sebagai dasar hukum pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor diberlakukan SK Nomor 1443/PT.03.1/O/1984, tanggal 8 Maret 1984. Kemudian, sejak tahun 1987 berlaku SK.Mendikbud Nomor 0207/U/1987 tentang Pelaksanaan Pendidikan Doktor di Perguruan Tinggi. Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor 26212/PT.03.H 4.FPS/1/1988 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor tanggal 1 September 1988, Pendidikan Program Doktor mulai ditata lebih seksama dengan mempersiapkan susunan kurikulum sesuai dengan masing-masing bidang ilmu yang ada termasuk bidang ilmu hukum. Lebih lanjut, penataan diatur dengan Keputusan Mendikbud Nomor 0311/O/1991 tentang Penutupan Fakultas Pascasarjana di Lingkungan Universitas dan Institut Negeri. Dengan berlakunya Keputusan Mendikbud Nomor 053/U/1993 tentang Pelaksanaan Pendidikan Doktor di Perguruan Tinggi, maka susunan kurikulum Program Studi Ilmu Hukum disempurnakan disertai penataan berbagai aspek kegiatan akademik dan diharapkan mampu memacu Peserta Didik untuk menyelesaikan studinya dalam batas waktu yang ditetapkan. Keabsahan Program Studi dikokohkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 593/DIKTI/Kep./1993 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Doktor (Lampiran A.1) dan Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Kegiatan akademik Program Studi Ilmu Hukum selama ini mengacu kepada Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 7844/J03/PP/2008 tentang Peraturan Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Kurikulum dan Silabus Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum tahun 2007/2008. Pada Tahun 2009 pengelolaan penyelenggaraan pendidikan Program Doktor dialihkelolakan ke Fakultas Hukum berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pasacasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan batasan terhadap penjaminan mutu dan Beasiswa Program Pascasarjana (BPPS) masih ditangani oleh Program Pascasarjana . Untuk mengatasi kekosongan hukum di bidang kurikulum, sambil 2

menunggu pengukuhan kurikulum oleh Rektor, maka sejak Tanggal 17 September 2009 diberlakukan kurikulum berdasarkan Peraturan Dekan No. 271.A/H3.J.3/KD/2009 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum. Pada tahun 2012, diberlakukan Kurikulum 2012 dengan dikeluarkannya Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9437/H3/KR/2012 tentang Penetapan Kurikulum Pada Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Airlanggga pada tanggal 30 Juli 2012. Pada tanggal 30 Mei tahun 2014, Rektor Universitas Airlangga mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga. Kemudian disusul dikeluarkan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 tahun 2014 tentang pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga, pada tanggal 30 Juni 2014. Berdasarkan kedua Peraturan Rektor tersebut, sambil menunggu Peraturan Rektor tentang pemberlakuan kurikulum Program Doktor (S3) Ilmu Hukum yang baru, maka dikeluarkan

Peraturan

Dekan

Nomor

391/UN3.J3/2014

Tentang

Pengelolaan

Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum. Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universaitas Airlangga ini memberlakukan kurikulum sebagaimana dalam buku pedoman ini. Kurikulum ini berlaku untuk angkatan tahun 2014/2015. Sedangkan untuk angkatan sebelumnya tetap diberlakukan kurikukum sebelumnya yaitu kurikulum tahun 2012 Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9437/H3/KR/2012 tentang Penetapan Kurikulum Pada Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Airlanggga pada tanggal 30 Juli 2012.

BAB II KETENTUAN UMUM

Dalam Buku Panduan ini yang dimasud dengan: 1.

Program Doktor adalah program pendidikan strata 3 (S3) Ilmu Hukum yang ditujukan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum sebagai gelar akademik tertinggi.

2.

Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal yang lain, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian. 3

3.

Sistem Kredir Smester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredir semester (SKS) untuk menyatakan beban studi Peserta Program, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

4.

Satuan Kredit Smester selanjutnya disingkat SKS adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terstruktur per minggu sebanyak 1 (satu) jam/ tutorial perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum atau 4 (empat) jam kerja lapangan, dan 1 (satu) jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan 1 (satu) jam kegiatan mandiri. Satu jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.

5.

Kurikulum adalah sepersngkat rencana dan peraturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

6.

Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.

7.

Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) adalah mata kuliah yang diperlukan oleh Calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi.

8.

Mata Kuliah Pengembangan Keilmuan dan Keahliah (MKPKK) adalah mata kuliah di luar MKPD dan bersifat pilihan, yang diperlukan oleh Calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk lebih mempertajam keilmuan dan keahlian sesuai dengan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi.

9.

Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah wajib danj pilihan yang yang akan diikuti oleh Peserta Program atau Calon Doktor.

10. Penelitian adalah kegiatan akademik taat kaidah yang menggunakan penalaran ilmiah dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan. 11. Disertasi adalah tugas akhir hasil studi dan atau penelitian mendalam yang diakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan baru terhadap bagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh calon doktor di bawah bimbingan Promotr dan Kopromotor. 4

12. Dosen tetap adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang memiliki NIDN, sebagai pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 13. Koordinator Program Studi (KPS) adalah tenaga akademik berjabatan Guru Besar dan Bergelar Doktor yang bertanggung jawab atas kurikulum, baku mutu pendidikan dan kelancaran proses belajar mengajar pada program studi. 14. Promotor adalah dosen tetap Universitas Airlangga, berpejabat Guru Besar/Profesor atau bergelar Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala dan pernah sebagai penulis utama jurnal ilmiah internasional yang bereputasi, yang diberi tugas membimbing Calon Doktor dalam menyelesaikan studi. 15. Kopromotor adalah pendamping Promotor, berjabatan Guru Besar Emeritus atau Doktor dengan jabatan minimal Lektor, yang berasal dari dalam atau luar Universitas Airlangga, yang diberi tugas membimbing Calon Doktor dalam menyelesaikan studi. 16. Penasihat Akademik adalah dosen tetap Universitas Airlangga, berjabatan Guru Besar/Profesor atau gelar Doktor berjabatan minimal lektor dengan tugas dan tanggung jawab memberikan bimbingan kepada mahasiswa sampai penentuan promotor. 17. Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan atau keterampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan disertasi dengan persetujuan promotor. 18. Peserta Program adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti pendidikan Doktor di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 19. Calon Doktor adalah Peserta Program Doktor di Fakultas yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi. 20. Promovendus adalah sebutan untuk Calon Doktor yang telah lulus ujian akhir tahap pertama (Ujian Tertutup). 21. Ujian Kualifikasi adalah ujian komprehensif untuk memperoleh status Calon Doktor. 22. Ujian Proposal adalah ujian naskah usulan penelitian disertasi. 23. Ujian Kelayakan adalah ujian naskah hasil penelitihan untuk dinilai kelayakannya sebagai disertasi. 24. Ujian Tertutup/Disertasi Tertutup (Tahap 1) adalah ujian naskah disertasi yang telah dinilai layak untuk dipromosikan sebagai promovendus.

5

25. Ujian Terbuka/Disertasi Terbuka (Tahap 2) adalah ujian penentu kelulusan promovendus menjadi dioktor setelah dinyatakan lulus Disertasi Tertutup (tahap1) dihadapan siding terbuka. 26. Proposal/usulan penelitian disertasi adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk disertasi.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, KARAKTERISTIK DAN KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

II.1. Visi Menjadi pusat pendidikan Doktor Ilmu Hukum yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat regional dan Internasional, pelopor dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang hukum, berdasarkan Moral dan Agama.

II.2. Misi a. Menghasilkan lulusan Doktor Ilmu Hukum yang berilmu, memiliki kemampuan akademik tinggi, kreatif, dinamis, profesional dan berdaya saing tinggi. b. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. c. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang hukum kepada masyarakat. d. Mengupayakan kemandirian dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengembangan kelembagaan manajemen yang berorientasi pada mutu dan kemampuan bersaing secara internasional. II.3. Tujuan Program Doktor Ilmu Hukum Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi sebagai berikut: a.

Mengembangkan konsep IPTEK baru di bidang hukum.

b.

Mengembangkan program penelitian dasar dan terapan di bidang Hukum .

c.

Mengembangkan pendekatan Interdisiplin. 6

II.5. Karakteristik Pendidikan Program Doktor Pendidikan Doktor berorientasi pada pencapaian dan pengendalian mutu (quality control) akademik yang tinggi, dan mempunyai landasan pengembangan instrumen proses pendidikan Doktor yang memiliki 3 (tiga) karakteristik utama, yaitu: a.

Atribut lanjut (advanced)

b.

Atribut terfokus ( a discrete body of knowledge)

c.

Atribut kecendekiawanan ( kesujanaan = “Scholarly”)

II.4. Kompetensi Lulusan

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Doktor Ilmu Hukum

Fakultas

Hukum

Universitas

Airlangga

mencakup

proses

yang

menumbuhkembangkan afeksi sebagai berikut : a.

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya

c.

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia

d.

Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya

e.

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain

f.

Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Lulusan Program Studi Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga mampu : 1.

Mengembangkan pengetahuan baru di dalam bidang ilmu hukum atau praktik profesi hukum melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji

2.

Memecahkan permasalahan di dalam bidang hukum melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner. 7

3.

Mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia agar mendapat pengakuan nasional maupun internasional

BAB IV PENGELOLAAN PROGRAM

III.1. Struktur Organisasi Program Doktor (1) Pengelolaan Program Doktor dilakukan oleh Pimpinan Fakultas. (2) Struktur organisasi Pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Dekan; b. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; c. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan; dan d. Wakil Dekan Bidang Kerjasama. Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Program Doktor, Pimpinan dibantu oleh Koordinator Program Studi (KPS) dan/atau unit lain yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.

III.2. Tugas dan Wewenang Pengelola Program Doktor A. Dekan (1) Dekan berwenang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta membina Peserta Program, Dosen dan tenaga kependidikan. (2) Lingkup wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek akademik dan penandatanganan ijazah bersama Rektor. (3) Aspek akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kurikulum, administrasi akademis, penyelenggaraan program studi, pengembangan program studi, dan penerbitan transkrip akademik. (4) Dalam menjalankan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Rektor.

8

B. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bertugas membantu Dekan dalam memimpin Program Doktor dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepoada masyarakat dan sebagai pengendali pelaksanaan pendidikan Program Doktor. (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bertanggung jawab kepada Dekan.

C. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan (1) Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dan Keuangan bertugas membantu Dekan dalam memimpin Program Doktor dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang administrasi umum dan keuangan. (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan bertanggung jawab kepada Dekan. D. Wakil Dekan Bidang Kerjasama (1) Wakil Dekan Bidang Kerjasama bertugas membantu Dekan dalam memimpin Program Doktor dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kerjasama baik secara internal maupun eksternal demi kelancaran penyelenggaraan Program Doktor. (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil dekan Bidang Kerjasama bertanggung Jawab kepada Dekan.

E. Koordinator Program Studi (KPS) (1) KPS bertugas sebagai koordinator dan pengendali pelaksanaan proses belajarmengajar . (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPS bertanggung jawab kepada Dekan.

9

BAB V PENERIMAAN CALON PESERTA PROGRAM IV.1. Persyaratan Akademik Persyaratan akademik bagi calon Peserta Program Doktor Ilmu Hukum adalah: a. magister Ilmu Hukum dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 dari Program Studi yang terakreditasi; b. mempunyai karya tulis ilmiah hukum yang dipublikasikan lewat seminar/ majalah di bidang hukum; c. mempunyai konsep karya tulis ilmiah yang relevan dengan konsep rencana penelitian dalam rangka penulisan Disertasi; dan d. lulus ujian seleksi.

IV.2. Persyaratan administratif 1. Calon Peserta Program wajib memenuhi persyaratan adminsitratif sebagai berikut: a. memperoleh izin atasan langsung bagi calon Peserta Program yang bekerja pada suatu instansi; b. memperoleh izin dari Rektor atau Pimpinan Institusi bagi calon Peserta Progran yang bekerja sebagai Dosen; c. mendapat rekomendasi dari atasan atau pakar di bidang Hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan/atau integritas keilmuan serta mampu mengikuti Pendidikan Program Doktor; dan d. memiliki surat keterangan sehat yang diperoleh melalui tes kesehatan setelah calon Peserta Program lulus seleksi penerimaan. 2. Calon Peserta Program berkewarganegaraan asing wajib menempuh prosedur penerimaan sebagai berikut: a. menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani serta lampiran yang dipersyaratkan. b. melamar langsung ke Universitas Airlangga; c. dengan pernyataan penerimaan dari Universitas Airlangga mengurus visa ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di tempat asal ;

10

d. Atase Pendidikan dan Kebudayaan asal calon peserta melaporkan lamaran sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; dan e. kesesuaian dengan persyaratan lain tentang izin tinggal bagi orang asing.

IV.3. Status Peserta Program 1. Setiap calon Peserta Program yang dinyatakan diterima sebagai Peserta Program wajib: a. Menyatakan kepastian mengikuti pendidikan Program Doktor dengan cara mendaftarkan diri di Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga sesuai prosedur dan jadwal yang ditetapkan. b. Melunasi pembayaran semua biaya pendidikan untuk 1 (satu) semester.

2. Sebutan Peserta Program Doktor terdiri atas: a. Peserta Program Doktor, yaitu mereka yang telah lulus seleksi penerimaan. b. Calon Doktor, yaitu Peserta Program Doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi. c. Promovendus, yaitu Calon Doktor yang telah dinyatakan lulus ujian akhir tahap pertama ( Ujian Tertutup).

IV.4. Kartu Rencana Studi (1) Setiap Peserta Program Doktor wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Fakultas selambat-lambatnya tiga minggu setelah perkuliahan dimulai secara resmi pada tiap awal semester dan mendaftar ulang pada tiap akhir semester untuk dapat mengikuti pendidikan semester berikutnya. (2) KRS Peserta Program Doktor disetujui oleh Penasihat Akademik (PA) dan diketahui oleh KPS. (3) Setiap Calon Doktor wajib mengisi KRS tentang MKPKK dan MKPD yang ditentukan dengan persetujuan Promotor dan diketahui KPS. (4) Peserta Program Doktor dan Calon Doktor yang tidak mengisi KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik. 11

BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN BEBAN STUDI

Penyelenggaraan pendidikan Program Doktor dilakukan sesuai dengan kalender akademik Universitas yang ditetapkan oleh Rektor yang terdiri atas semester gasal dan semester genap. 1. Pendidikan program Doktor merupakan pendidikan terstruktur yang: a. terdiri atas pendidikan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri; b. mengikuti SKS dengan beban studi yang diukur dengan SKS; dan c. kegiatannya diselenggarakan melalui perkuliahan, seminar, studi mandiri dan komunikasi ilmiah, penelitian dan penulisan karya ilmiah. V.1. Beban Studi Program Doktor Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan Magister (S2) Ilmu Hukum sekurang-kurangnya adalah 40 (empat puluh) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.

BAB VII KURIKULUM

VI.1. Pengembangan Kurikulum 1. Pengembangan kurikulum ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi (KPS), Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah (PJMK) dan dosendosen lain yang memenuhi kualifikasi guna menyesuaikan dengan perkembangan ilmu. 2. Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah (PJMK) wajib membuat silabus mata kuliah yang diembannya.

VI.2. Struktur Kurikulum 1. Struktur kurikulum dan tahapan kegiatan pembelajaran secara terinci adalah sebagai berikut: a. Semester I dengan beban studi 10 SKS meliputi mata kuliah : 12

1). Filsafat Hukum ( 2 SKS ). 2). Teori Hukum ( 4 SKS ). 3). Penelitian Hukum ( 4 SKS ). b. Semester II dengan kegiatan atau beban studi 12 SKS meliputi: 1) ujian Kualifikasi. 2) MKPKK ( 6 SKS). c. Semester III sampai maksimum semester X dengan beban studi 30 (tiga puluh) sks adalah penyusunan disertasi yang meliputi: 1) pembimbingan dan penelitian. 2) usulan Penelitian untuk Disertasi. 3) MKPD (6 sks) 4) penelitian dan penulisan naskah disertasi. 5) seminar penilaian naskah disertasi. 6) ujian akhir Tahap I (tertutup). 7) ujian akhir Tahap II (terbuka). d. Proposal disertasi yang bernilai 6 (enam) sks 2. Kurikulum yang disusun sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Tabel 7.1. Daftar Mata Kuliah Program Studi Doktor Ilmu Hukum

N O

1

KODE

NAMA

BEBAN STUDI (SKS)

1

3

4

5

6

MATA AJARAN

JENIS KOMPETENSI

ELEMEN KOMPETENSI

Semester I 1

PHH 801

Filsafat Hukum

2

U

MKK

2

HKD 801

Teori Hukum

4

U

MKK

3

PNH 801

Penelitian Hukum

4

U

MKK

Sub Jumlah Beban Studi Semester 1

10 SKS

Semester 2 13

Mata Ajar Pilihan 4

HKD 802

Teori Hukum Islam

2

P

MKK

5

HKD 803

Teori-teori Tanggung Jawab

2

P

MKK

2

P

MKK

Hukum dan Tanggung Gugat 6

HKD 804

Hukum dan Teori-Teori Keadilan

7

HKD 805

Konstitusi Ekonomi

2

P

MKK

8

HKA 801

Sengketa Kewenangan

2

P

MKK

2

P

MKK

2

P

MKK

2

P

MKK

P

MKK

2

P

MKK

Lembaga- Lembaga Negara 9

HKA 802

Teori Penyelenggaran Negara

10

HKA 803

Good Governance dalam Penyelesaian Pemerintahan di Indonesia

11

HKA 804

Dinamika Hukum Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan

12

HKA 805

Hukum Agraria dalam Penataan dan Pengembangan Wilayah

13

HKI 801

Hukum Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia

14

HKI 802

Hukum Pajak Internasional

2

P

MKK

15

HKI 803

Hukum dalam Sistem

2

P

MKK

Internasional

14

16

HKI 804

Hukum HKI Internasional

2

P

MKK

17

HKI 805

Hukum WTO (World Trade

2

P

MKK

2

P

MKK

Organization) 18

HKI 806

Hukum Pembangunan Internasional

19

HKP 801

Kejahatan Transnasional

2

P

MKK

20

HKP 802

Keadilan Restoratif

2

P

MKK

21

HKP 803

Perlindungan Saksi dan

2

P

MKK

2

P

MKK

2

P

MKK

Korban 22

HKP 804

Pencarian Alat Bukti Secara Melawan Hukum

23

HKP 805

Sistem Peradilan Pidana Terpadu

24

HKT 801

Teori Hukum Perusahaan

2

P

MKK

25

HKT 802

Teori tentang Penyelesaian

2

P

MKK

2

P

MKK

2

P

MKK

2

P

MKK

2

P

MKK

4

P

MKK

3

P

MKK

Sengketa Bisnis 26

HKT 803

Ekonomi dan Moralitas Hukum

27

HKT 804

Perkembangan Hukum Kontrak

28

HKT 805

Perbandingan Hukum Perdata

29

HKT 806

HKI dalam Persaingan Sehat

Sub Jumlah Beban Studi Semester 2

6 SKS

Semester 3 Mata Ajar Pilihan 30

PDH 801

Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD).

31

PDH 802

Mata Kuliah Penunjang 15

Disertasi (MKPD). 32

PDH 803

Mata Kuliah Penunjang

3

P

MKK

2

P

MKK

2

P

MKK

2

P

MKK

U

MKK

Disertasi (MKPD) 33

PDH 804

Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)

34

PDH 805

Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)

35

PDH 806

Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)

Sub Jumlah Beban Studi Semester 3

6 SKS

Semester 4 36

PNH899

Disertasi

28 SKS

Sub Jumlah Beban Studi Semester 4

28 SKS

50 SKS

Jumlah Beban Studi Prodi

16

Skema 7.1.

DISERTASI

MKPD MKPD I

MKPD MKPD II

MKPD III MKPD

MKPKK

MKPKK BIDANG

UMUM

PEMERINTAHAN/PERADILAN/INTERNASIONAL/BISNIS

FILSAFAT FILSAFAT

PENELITIAN PENELITIAN

TEORI

HUKUM HUKUM

HUKUM HUKUM

HUKUM

CATATAN: 1. Calon Doktor wajib mengambil MKPKK 6 (enam) SKS terdiri dari 2 (dua) SKS MKPKK UMUM dan 4 (ampat) SKS MKPKK BIDANG 2. Calon Doktor wajib mengambil Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) 6 SKS dengan jumlah mata kuliah sesuai dengan jumlah permasalahan Disertasi, dengan varian SKS sebagai berikut : a. 4 SKS + 2 SKS, b. 3 SKS + 3 SKS, atau c. 2 SKS+ 2 SKS + 2 SKS.

17

BAB VIII TATA LAKSANA PENDIDIKAN

VII.1. Penasihat Akademik (1) Peserta Program wajib memiliki Penasihat Akademik dengan kualifikasi tertentu yang ditetapkan Keputusan Dekan berdasarkan kesediaan dosen yang bersangkutan. (2) Penasehat Akademik ditetapkan pada awal semester 1 (satu) atau bersamaan dengan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) semester 1 (satu). (3) Penasihat Akademik (PA) bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping peserta program dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan hingga Peserta Program lulus ujian kualifikasi dan mendapatkan status Calon Doktor. (4) Penasihat akademik hanya diperkenankan membimbing sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang Peserta Program secra kumulatif. (5) Peserta program wajib berkonsultasi kepada PA secara aktif dan teratur paling sedkiti 2 (dua) kali dalam setiap semester. Kegiatan konsultasi dilakukan dengan mengisi Buku Kegiatan Peserta Program dan diketahui oleh KPS. (6) Peserta Program dengan didampingi PA wajib menyusun pokok pikiran tertulis atau materi kualifikasi berisi ide dan ruang lingkup, yang merefleksikan kemampuan untuk mengkaji permasalahan secara komprehensif dalam upaya menghasilkan temuan ilmiah baru sebagai ide dasar materi ujian kualifikasi. (7) Peserta Program wajib membuat progress report setiap semester selama pendidikan. VII.2. Promotor, Ko-promotor dan Pembimbingan A. Promotor (1) Calon Doktor wajib segera mengusulkan calon Promotor dan Kopromotor kepada Dekan beserta pernyataan dari Fakultas tentang kesediaan membimbing dari calon Promotor, setelah mendapat pertimbangan dari KPS, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dinyatakan lulus ujian kualifikasi. (2) Calon Promotor dan Kopromotor ditetapkan dengan Keputusan Dekan setelah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk membimbing calon doktor. (3) Calon Promotor harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. dosen tetap Universitas Airlangga; 18

b. mempunyai jabatan professor; atau c. doktor dengan Jabatan Lektor Kepala dan pernah menjadi Kopromotor serta pernah sebagai penulis pada jurnal ilmiah internasional yang bereputasi; dan d. mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi. (4) Dalam hal Promotor berjabatan professor yang sedang dalam tugas pembimbingan memasuki usia pension, Rektor berwenang menetapkan yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas pembimbingan. (5) Promotor berasal dari luar Universitas Airlangga wajib didampingi sekurangkurangnya satu Kopromotor dari Universitas Airlangga. B. Ko-promotor (1) Promotor wajib mengusulkan seorang atau 2 (dua) orang calon Kopromotor kepada Dekan. (2) Calon Kopromotor wajib mengisi pernyataan kesediaannya untuk membimbing Calon Doktor untuk mendapatkan Keputusan Dekan. (3) Kriteria Kopromotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut: a. bergelar Guru Besar atau Guru Besar Emiritus atau Doktor dengan jabatan minimal Lektor; b. mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi; dan c. dosen tetap Universitas Airlangga atau dosen (orang yang mempunyai jabatan akademik) dari perguruan tinggi lain sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Fakultas; (4) Seorang Promotor dan/atau Kopromotor hanya diperkenankan membimbing sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang Calon Doktor secara kumulatif.

C. Pembimbingan (1) Promotor dan Kopromotor bertugas membimbing Calon Doktor dan bertanggung jawab atas : a. orisinalitas penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu; b. ketepatan metodologi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran; c. sistematika pemikiran dan simpulan penelitian Calon Doktor; dan d. pemilihan MKPKK , MKPD dan pemenuhan persyaratan akademik. 19

(2) Promotor dan Kopromotor secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Disertasi serta mencatat dalam buku Kegiatan Peserta Program. (3) Promotor dan Kopromotor wajib melaksanakan Ujian Penilaian Naskah Disertasi sebelum ujian akhir tahap pertama (tertutup)

D. Penggantian Promotor dan/atau Kopromotor (1) Dalam hal Promotor dan/atau Kopromotor berhalangan tetap, Dekan secepatnya menetapkan pengganti Promotor dan/atau Kopromotor yang sesuai dengan bidang ilmunya dengan Promotor dan/atau Kopromotor sebelumnya, atas usul Calon Doktor dengan pertimbangan KPS. (2) Promotor dan/atau Kopromotor pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi. (3) Atas usul Calon Doktor, dengan pertimbangan KPS, Dekan dapat mengganti Promotor dan/atau Kopromotor apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan Calon Doktor dengan Promotor dan/atau Kopromotor yang disebabkan oleh perkembangan keilmuan dalam rangka penelitian dan penulisan disertasi. (4) Atas usul Calon Doktor, dengan pertimbangan KPS, Dekan dapat mengganti Promotor dan/atau Kopromotor apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan Calon Doktor dengan Promotor dan/atau Kopromotor yang disebabkan oleh perkembangan keilmuan dalam rangka penelitian dan penulisan disertasi. (5) Seorang Promotor dan/atau Kopromotor tidak dapat diganti dengan alasan sematamata disebabkan adanya hambatan akademik pada Calon Doktor. (6) Prosedur penggantian Promotor dan/atau Kopromotor ditetapkan dengan Peraturan Dekan. E. Kewajiban Melakukan Pembimbingan bagi Calon Doktor (1) Calon Doktor wajib mengikuti bimbingan Promotor dan/atau Kopromotor secara aktif dan teratur paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu semester. (2) Calon Doktor wajib menyusun usulan penelitian untuk Disertasi dengan bimbingan Promotor dan/atau Kopromotor, melakukan penelitian untuk Disertasi, serta menyusun penulisan Disertasi. 20

(3) Calon Doktor yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai sanksi akademik. VII.3. Konsultan (1) Dalam menjalankan tugasnya, Promotor atas sepengetahuan KPS dapat mengusulkan seorang Konsultan kepada Dekan. (2) Konsultan bertugas mendampingi Promotor untuk memberikan materi di bidang keilmuan tertentu dalam rangka penelitian dan penulisan Disertasi yang diperlukan oleh Calon Doktor. (3) Pembiayaan Konsultan dibebankan kepada Calon Doktor selama sekurang-kurangnya satu semester. VII.4. Perkuliahan dan Ujian Perkuliahan (1) Materi perkuliahan pada pendidikan Program Doktor disusun berdasarkan tingkat kecanggihan dan kedalaman penalaran sesuai dengan jenjang pendidikan Doktor, berdasarkan kurikulum inti, MKPKK dan MKPD. (2) Materi MKPKK dan MKPD merupakan mata kuliah wajib bagi calon Doktor dalam rangka pendalaman kajian Disertasi. (3) MKPKK dilaksanakan pada Semester II atau paling lambat akhir semester IV, setelah Calon Doktor lulus ujian kualifikasi. (4) MKPD dilaksanakan pada Semester IV atau paling lambat akhir semester VI, setelah Calon Doktor lulus ujian Usulan Penelitian Disertasi (Proposal).

A. Perkuliahan MKPKK (1) MKPKK ditetapkan oleh Promotor dan Calon Doktor yang selanjutnya dilaporkan kepada KPS dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) perkuliahan MKPKK yang disediakan Fakultas. (2) MKPKK diselenggarakan secara terstruktur sebagaimana perkuliahan lainnya. (3) Materi MKPKK berbeda dengan materi perkuliahan pada semester I dan MKPD, terutama dalam keluasan cakupan dan atau kedalaman pemahaman serta diperlukan Calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi.

21

(4) Beban studi MKPKK adalah 6 (enam) SKS yang terdiri atas 3 (tiga) mata kuliah yang meliputi satu mata kuliah wajib (sesuai dengan bidang penelitian Disertasinya) dan 2 (dua) mata kuliah pilihan pada masing-masing minat, masing-masing setara dengan 2 (dua) SKS (5) Promotor atau Kopromotor dapat menjadi PJMK MKPKK untuk satu mata kuliah dengan persetujuan Dekan. (6) Jenis Mata Kuliah dan Prosedur perkuliahan MKPKK tiap-tiap angkatan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

B. Perkuliahan MKPD (1) MKPD ditetapkan oleh Promotor, Kopromotor dan Calon Doktor yang selanjutnya dilaporkan kepada KPS dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) perkuliahan MKPD yang disediakan Fakultas. (2) MKPD diselenggarakan secara terstruktur sebagaimana perkuliahan lainnya. (3) Materi MKPD berbeda dengan materi perkuliahan pada semester I dan MKPKK, terutama dalam keluasan cakupan dan atau kedalaman pemahaman serta diperlukan Calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi. (4) Beban studi MKPD adalah 6 (enam) SKS yang terdiri atas 2 (dua) atau 3 (tiga) mata kuliah wajib ( sesuai dengan permasalahan disertasi) masing-masing setara dengan 2 (dua) SKS atau 3 (tiga) SKS. (5) Promotor atau Kopromotor dapat menjadi PJMK MKPD untuk satu mata kuliah dengan persetujuan Dekan.

C. Ujian MKPKK dan MKPD (1) Untuk dapat mengikuti ujian perkuliahan semester I, MKPKK dan MKPD Peserta Program wajib hadir kuliah atau konsultasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima prosen) dari jadwal perkuliahan yang dibuktikan dari hasil rekapitulasi presensi pada akhir semester oleh Fakultas. (2) Ujian perkuliahan diselenggarakan secara tertulis dan terjadwal oleh PJMK dan atau oleh Dosen Pengajar.

22

(3) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas. (4) Ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. (5) Tugas pembuatan makalah berfungsi untuk menambah nilai ujian.

D. Standar Peniliaian Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut seta nilai huruf A, AB, B, BC, D dan E dengan setaraan sebagai berikut: Nilai Huruf A AB B BC C D E

Nilai Angka 86 -100 78 -<86 70 -<78 62 -<70 54 -<62 40-<54 < 40

Nilai Mutu 4 3,5 3 2,5 2 1 0

E. Persyaratan Nilai Lulus Ujian Perkuliahan (1) Nilai lulus ujian perkuliahan semester I adalah sama dengan atau lebih besar dari B. (2) Nilai lulus ujian perkuliahan MKPPK termasuk MKPD adalah sama dengan atau lebih besar dari B (3) Nilai lulus ujian proposal adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B. (4) Nilai lulus ujian naskah disertasi adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B. (5) Nilai lulus ujian tertutup (tahap pertama) adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B. (6) Syarat kelulusan adalah : a. Lama studi tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester; b. IPK minimal 3,00; dan c. Publikasi Internasional yang relevan dengan disertasi, sebagai penulis utama.

F. Yudisium (1) Rapat yudisium diadakan pada akhir semester I. 23

(2) Rapat yudisium dipimpin oleh Dekan. (3) Rapat yudisium dilaksanakan untuk menetapkan Peserta Program: a. boleh ujian kualifikasi dengan syarat telah lulus ujian perkuliahan semester I dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B; b. tidak lulus dan wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang belum lulus nilai sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B; c. dinyatakan gagal studi dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan Program Doktor apabila tidak memenuhi nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; d. apabila rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Peserta Program wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang belum lulus, maka setelah lulus ujian perbaikan dengan nilai IPK nilai sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B, selanjutnya KPS dengan persetujuan Dekan memutuskan bahwa Peserta Program boleh ujian kualifikasi; atau e. apabila Peserta Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d setelah ujian perbaikan nilai IPKnya tetap kurang dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B, maka Peserta Program dinyatakan gagal studi. G. Ujian Perbaikan (1) Peserta Program wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang dinyatakan belum lulus pada rapat yudisium tanpa mengikuti kuliah ulang. (2) Jika nilai IPK pada akhir semester I kurang dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B, Peserta Program diberi kesempatan memperbaiki nilai dengan menempuh ujian perbaikan 1 (satu) kali paling lambat pada semeter II. (3) Nilai ujian perbaikan setinggi-tingginya B. VII.5. Ujian Kualifikasi (1) Ujian kualifikasi diusulkan oleh Penasihat Akademik dengan melampirkan transkrip akademik semester I. (2) Ujian kualifikasi dijadwalkan pada semester II atau selambat-lambatnya pada awal semester III.

24

(3) Apabila sampai awal semester II ujian kualifikasi belum terlaksana, Dekan dapat menjadwalkan ujian tersebut dengan mengirimkan surat teguran/peringatan. (4) Peserta Program diminta untuk menyerahkan perkembangan studinya paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat teguran diterima. (5) Apabila peserta program tidak menyerahkan laporan perkembangan studi, Peserta Program tersebut diusulkan oleh Dekan kepada Rektor sebagai Peserta Program gagal studi. (6) Ujian kualifikasi dilaksanakan oleh Panitia Ujian Kualifikasi yang terdiri atas 7 (tujuh) orang tanpa tenaga akademik dari Universitas Airlangga, terdiri atas Penasihat Akademik (PA) sebagai ketua, dosen dari bidang disiplin ilmu terkait yang salah satu anggota memahami metodologi penelitian dan Dosen pengajar mata kuliah terkait. Ujian kualifikasi dilaksanakan oleh Panitia Ujian Kualifikasi yang terdiri atas 7 (tujuh) orang, terdiri atas Penasihat Akademik (PA) sebagai ketua, 3 (tiga) dosen mata kuliah di semester 1 (satu) dan 3 (tiga) dosen dari bidang disiplin ilmu terkait (7) Ujian kualifikasi dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Panitia Ujian Kualifikasi. (8) Dalam hal PA berhalangan, ujian kualifikasi dipimpin oleh salah seorang Panitia Ujian Kualifikasi yang hadir melalui kesepakatan bersama. (9) Materi ujian kualifikasi meliputi: a. penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya; b. penguasaan materi (teori, substansi) bidang atau disiplin ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun khusus; c. kemampuan penalaran, termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi dan ekstrapolasi; dan d. kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran. (10 ) Untuk lulus ujian kualifikasi, Peserta Program harus memperoleh nilai sekurang-kurangnya setara dengan nilai mutu 3 (tiga) atau huruf B. (11 ) Peserta program yang lulus ujian kualifikasi memperoleh status Calon Doktor. (12 ) Peserta program yang gagal dalam ujian kualifikasi diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah ujian kualifikasi pertama.

25

(13 ) Jika Peserta Program gagal dalam ujian perbaikan sebagaimana dimaksud pada point (12), yang bersangkutan dinyatakan gagal studi.

VII.6. Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) (1) Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) disusun oleh Calon Doktor dengan bimbingan Promotor dan Kopromotor pada semester III. (2) Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Promotor dan Kopromotor serta disahkan oleh KPS diajukan kepada Dekan untuk diproses lebih lanjut. (3) Untuk dapat menempuh Penelitian Disertasi (Proposal), setiap Calon Doktor wajib memiliki bukti kemampuan dalam 2 (dua) bahasa asing yang salah satunya adalah bahasa Inggris. (4) Bukti Kemampuan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dengan skor setara TOEFL/ELPT serendah-rendahnya 500 yang dinyatakan oleh Pimpinan Laboratorium Bahasa (PINLABS) Universitas Airlangga. atau perguruan tinggi negeri selain Universitas Airlangga. (5) Kemampuan untuk bahasa asing selain bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

A. Penilaian Usulan Penelitan Disertasi (Proposal) (1) Penilaian Penelitian Disertasi (Proposal) dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir semester IV, dengan syarat Calon Doktor telah lulus semua MKPKK dan MKPD. (2) Apabila sampai akhir semester IV Calon Doktor belum melaksanakan Penilaian Penelitian Disertasi (Proposal), Dekan akan memberikan Surat Peringatan. (3) Calon Doktor wajib menyerahkan laporan perkembangan studi dengan mengetahui KPS paling lambat 2 (dua) minggu setelah mendapatkan Surat Peringatan dari Dekan. (4) Apabila waktu 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui ternyata Calon Doktor tidak melaksanakan kewajibannya, Dekan dapat mengajukan kepada Rektor sebagai Peserta Program gagal studi. (5) Penilaian Penelitian Disertasi (Proposal) dilaksanakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

26

B. Panitia Penelitian Disertasi (Proposal) (1) Panitia Penilai Penelitian Disertasi (Proposal) dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua Penguji. (2) Panitia Penilai Penelitian Disertasi (Proposal) terdiri atas 7 (tujuh) orang tenaga akademik, termasuk Promotor dan Kopromotor, diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan KPS. (3) Salah satu penguji Penelitian Disertasi (Proposal) adalah penguji eksternal Penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan tidak berasal dari institusi Calon Doktor, dengan jabatan minimal Lektor Kepala (IVa) bergelar Doktor dan dilengkapi dengan curriculum vitae (4) Penilaian Penelitian Disertasi (Proposal) hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai, termasuk Promotor dan Kopromotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal).

C. Materi Penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi

Materi penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi mencakup masalah yang akan diteliti (didahului oleh kerangka konseptual), tujuan penelitian, kerangka penulisan, pendekatan dan metodologi serta kepustakaan yang akan digunakan dan juga aspek fisibilitas pelaksanaan penelitian.

C.1. Penilaian Usulan Penelitian Disertasi (Proposal)

(1) Panitia Penilai Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) menetapkan Usulan Penelitian diterima (dengan atau tanpa perbaikan) atau ditolak. (2) Dalam hal Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) dinyatakan ditolak, kepada Calon Doktor diberi kesempatan 1 (satu) kali mengikuti penilaian kedua dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penilaian yang pertama. (3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilampaui, Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) dinyatakan batal atau ditolak dan Calon Doktor dinyatakan gagal studi. 27

(4) Dalam hal Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) pada penilaian kedua dinyatakan tetap ditolak, Calon Doktor dinyatakan gagal studi.

C.2. Naskah Usulan Penelitian Disertasi (Proposal)

(1) Naskah Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) wajib diserahkan kepada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diperbaiki dan disetujui/diterima oleh semua anggota Panitia Penilai serta disahkan oleh KPS. (2) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) dinyatakan batal atau ditolak dan Calon Doktor wajib mengikuti penilaian ulang yang merupakan kesempatan terakhir. (3) Naskah Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) yang sudah disahkan dipakai sebagai acuan dalam menyusun Disertasi. (4) Dalam hal terdapat perubahan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hal tersebut wajib mendapat persetujuan dari Promotor dan Kopromotor. (5) Persetujuan serta tanggal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan pada halaman depan Usulan Penelitian Disertasi (Proposal). (6) Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) wajib dibawa oleh Calon Doktor pada setiap konsultasi dengan Promotor dan Kopromotor serta pada saat Calon Doktor mengikuti Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) dan Ujian Akhir Tahap Pertama (tertutup).

VII.7. Naskah Disertasi dan Seminar Penilaian Naskah Disertasi (1) Naskah Disertasi disusun menurut format penulisan yang ditetapkan oleh Fakultas, ditulis sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta tidak mengandung unsur plagiat dan atau replikasi. (2) Kejujuran akademik adalah krusial bagi kredibilitas dan harga diri setiap Calon Doktor, karena secara keseluruhan

mencerminkan moral, harkat dan martabat

Universitas Airlangga. (3) Plagiat merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran akademik yang terjadi apabila: a. karya seseorang atau beberapa orang digunakan dan ditampilkan sebagai karya sendiri; atau

28

b. sumber dari setiap kutipan atau bahan yang digunakan tidak diakui dengan cara membubuhkan acuan yang sesuai. (4) Replikasi merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran akademik yang terjadi apabila karya seseorang ditiru seperti aslinya atau duplikat hasil karya seseorang terdahulu. (5) Sebelum ujian Penilaian Naskah Disertasi, Calon Doktor wajib membuat surat pernyataan bahwa konsep yang disusun untuk Disertasi adalah tulisan dan pemikiran asli dari Calon Doktor Sendiri. (6) Apabila tulisan dan pemikiran itu ternyata tidak asli, merupakan plagiat, replikasi atau duplikasi, maka Calon Doktor akan menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. . A. Ujian Penilaian Naskah Disertasi

(1) Ujian Penilaian Naskah Disertasi dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah Ujian Penilaian Usulan Penelitian Disertasi (Proposal). (2) Ujian Penilaian naskah Disertasi diselenggarakan selambat-lambatnya pada akhir semester VIII. (3) Apabila sampai dengan akhirsemester VIII Ujian Penilaian Naskah Disertasi belum dapat diselenggarakan, Fakultas akan memberikan surat peringatan. (4) Calon Doktor yang mendapatkan Surat Peringatan wajib menyerahkan Laporan Perkembangan Studi (progress reports) paling lambat 2 (dua) minggu sejak surat peringatan diterima. (5) Apabila waktu 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampaui Calon Doktor tidak menyerahkan Laporan Perkembangan Studi, Dekan dapat mengusulkan kepada Rektor untuk menetapkan Calon Doktor sebagai Peserta Program gagal studi.

B. Panitia Ujian Penilian naskah Disertasi

(1) Ujian Penilaian naskah Disertasi dilaksanakan oleh Panitia Penilai Naskah Disertasi yang terdiri atas 7 (tujuh) orang tenaga akademik, termasuk Promotor dan Kopromotor), yang diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan dengan pertimbangan KPS.

29

(2) Ujian penilaian Naskah Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan apabila dihadiri oleh sekuruang-kurangnya 5 (lima) orang Panitia Penilai Naskah Disertasi, termasuk Promotor dan Kopromotor. (3) Panitia Penilai Naskah Disertasi sedapat mungkin sama dengan Panitia Penilai Usulan Penelitian Disertasi (Proposal). (4) Panitia Penilai Disertasi bertugas memberikan koreksi, masukan dan penyempurnaan terhadap naskah Disertasi yang akan diajukan sebagai materi ujian akhir tahap pertama (tertutup) dengan memutuskan: a. dapat/tidak dapat diajukan untuk ujian Tahap I; atau b. diseminarkan kembali untuk perbaikan yang wajib dilaksanakan selambatlambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal seminar tahap pertama.

C. Materi Ujian Penilaian Naskah Disertasi

(1) Materi ujian Penilaian Naskah Disertasi mencakup substansi dan metodologi keilmuan. (2) Perbaikan yang telah dituangkan dalam Naskah Disertasi wajib mendapatkan persetujuan dari semua anggota Panitia Penilai Naskah Disertasi yang dibuktikan dengan mengisi lembar persetujuan perbaikan yang disediakan oleh Fakultas. (3) Promotor menandatangani lembar persetujuan sebagai hasil proses evaluasi ujian setelah Panitia Penguji Naskah Disertasi lainnya. (4) Berita acara perbaikan Seminar Penilaian Naskah Disertasi wajib dilampirkan pada permohonan ujian akhir tahap pertama (tertutup).

VII.8. Ujian Akhir

(1) Ujian akhir program doktor diselenggarakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: a. ujian akhir tahap pertama yang bersifat komprehensif dan tertutup; dan b. ujian akhir tahap kedua yang bersifat terbuka. (2) Ujian akhir tahap pertama (tertutup) diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Ujian Penilaian Naskah Disertasi atau pada akhir semester IX bagi mereka yang belum melaksanakan Ujian Penilaian Naskah Disertasi.

30

(3) Calon Doktor yang tidak dapat melaksanakan Ujian Akhir Tahap Pertama sebagaimana dilaksud pada ayat (2) akan mendapatkan surat peringatan dari Dekan. (4) Pelaksanaan Ujian Akhir Tahap Pertama (tertutup) ditetapkan oleh Dekan setelah mendapatkan masukan dari KPS. (1) Ujian akhir tahap pertama (tertutup) dipimpin oleh Ketua Penguji bukan promotor atau Kopromotor yang ditetapkan oleh Dekan. (2) Panitian Penguji Disertasi ujian akhir tahap pertama (tertutup) terdiri atas 8 (delapan) orang tenaga akademik dan seorang di antaranya berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal) yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan bukan dari institusi Calon Doktor, dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor yang diusulkan oleh Promotor dan dilengkapi dengan currikuculum vitae (CV). (3) Panitia Penguji Disertasi ujian akhir tahap pertama (tertutup) sedapat mungkin sama dengan Panitia Penilai Naskah Disertasi. (4) Ujian akhir tahap pertama (tertutup) hanya dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 6 (enam) orang Panitia Penguji Disertasi, termasuk Promotor dan Kopromotor serta seorang penguji eksternal yang salah satu Panitia Penguji Disertasi paham mengenai metodologi penelitian hukum. (5) Panitia Penguji Disertasi ujian akhir tahap pertama (tertutup) ditetapkan oleh Dekan dengan pertibangan KPS.

A. Materi Ujian Akhir Tahap Pertama Materi ujian akhir tahap pertama (tertutup) mencakup kecermatan menyusun alur pikir ilmiah, identifikasi masalah, kesesuaian kajian pustaka dengan masalah penelitian, kemampuan argumentasi dalam ilmu yang ditekuni, kecanggihan metodologi terkait, originalitas dan sumbangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.

B. Penentuan Hasil Akhir Ujian Tahap Pertama (1) Hasil akhir ujian tahap pertama (tertutup) menyatakan Calon Doktor: a. lulus; b. lulus dengan perbaikan. atau c. tidak lulus.

31

(2) Calon Doktor yang dinyatakan lulus ujian akhir tahap pertama (tertutup) memperoleh status sebagai Promovendus. (1) Calon Doktor yang dinyatakan lulus dengan perbaikan wajib melaksanakan perbaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ujian akhir tahap pertama (tertutup). Perbaikan naskah Disertasi meliputi substansi dan format Bahasa Indonesia. (2) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian akhir tahap pertama (tertutup) diberikan kesempatan untuk mengulang satu kali ujian dan menyempurnakan naskah Disertasi yang dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian akhir tahap pertama (tertutup). (3) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) statusnya dinyatakan gagal studi.

C. Perbaikan Naskah Disertasi (1) Perbaikan yang telah dituangkan dalam Naskah Disertasi wajib mendapat persetujuan dari semua anggota Panitia Penguji Naskah Disertasi tahap pertama yang dibuktikan dengan mengisi lembar persetujuan perbaikan yang disediakan oleh Fakultas Promotor menandatangani lembar persetjuan sebagai orang terakhir. (2) Naskah Disertasi yang telah diperbaiki dan mendapat persetujuan Promotor dapat diajukan sebagai materi ujian akhir tahap kedua (terbuka) disertai menyerahkan satu karya ilmiah yang merupakan sebagian dari disertasinya dengan format YURIDIKA.

D. Ujian Akhir Tahap Kedua (Terbuka) (1) Ujian akhir tahap kedua (terbuka) dapat diselenggarakan dengan syarat mahasiswa menyerahkan bukti tulisan di jurnal ilmiah internasional yang bereputasi; (2) Ujian akhir tahap kedua (terbuka) diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Promovendus dinyatakan lulus pada ujian akhir tahap pertama (tertutup). (3) Jika ujian akhir tahap kedua (terbuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan ketidaksiapan Promovendus, hasil ujian akhir tahap pertama (tertutup) dinyatakan tidal berlaku lagi.

32

(4) Promovendus yang masih menginginkan menyelesaikan studinya wajib mengikuti kembali ujian akhir tahap pertama (tertutup) satu kali sebagai kesempatan terakhir selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan mengulang ujian tertutup. (5) Jika ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Promovendus dinyatakan tidak lulus, Promovendus dinyatakan gagal studi. (6) Jika ujian terbuka tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) semester setelah ujian tertutup yang disebabkan ketidaksiapan Promovendus, Dekan dapat mengusulkan Promovendus gagal studi kepada Rektor.

E. Penguji dan Penyanggah dalam Ujian Akhir Tahap Kedua (Terbuka) (1) Ujian akhir tahap kedua (terbuka) merupakan forum penyanggahan terdiri atas sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) penguji atau Penyanggah dalam disiplin ilmu yang diuji, serta dapat diikuti oleh sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang undangan akademik. (2) Ujian akhir tahap kedua (terbuka) dilaksanakan dengan Penguji atau Penyanggah yang diprioritaskan kepada tenaga akademik yang sesuai dengan bidang kajian Disertasi dengan memberi peluang kepada penguji atau penyanggah dari disiplin ilmu terkait. (3) Ujian akhir tahap kedua (terbuka) dipimpin oleh Ketua Sidang Penguji yang ditetapkan oleh Dekan. (4) Penguji atau penyanggah tamu ditetapkan dengan Keputusan Dekan. (5) Sanggahan merupakan pendapat berbeda dengan sudut pandang Promovendus. (6) Penguji atau penyanggah dapat memberikan pertanyaan atau sanggahan. (7) Ujian akhir tahap kedua (terbuka) hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang penguji atau penyanggah. (8) Undangan akademik hanya dapat mengajukan pertanyaan atau sanggahan saja tetapi tidak memberikan penilaian. (9) Sikap ilmiah Promovendus dalam mempertahankan pendapatnya merupakan dasar penilaian yang mengedepankan obyektivitas kemampuan keilmuannya.

F. Materi Ujian Akhir Tahap Kedua (Terbuka) (1) Materi ujian akhir tahap kedua (terbuka) mencakup:

33

a. alur pikir ilmiah Promovendus dalam mempertahankan Disertasi terhadap berbagai sanggahan, dan b. sumbangan terhadap bidang ilmu yang ditekuninya dan nilai penerapannya. (2) Materi ujian akhir tahap kedua (terbuka) mencakup perbaikan substansi dan tidak untuk analisis metodologi yang telah diputuskan pada ujian akhir tahap pertama (tertutup).

VII.9. Penilaian Ujian Akhir dan Pemberian Gelar Doktor A. Penilaian Ujian Akhir (1) Penilaian ujian akhir tahap kedua meliputi: a. indeks Prestasi Akademik Kumulatif semester I dan semester II. b. hasil ujian akhir tahap pertama (tertutup) atau UTTP, dan c. hasil ujian akhir tahap kedua (terbuka) atau UTBK. (2) Pada ujian akhir tahap kedua, Penguji atau Penyanggah hanya memberi nilai 3 (tiga) sampai 4 (empat) untuk menetapkan predikat kelulusan. (3) Formulir Penilaian Ujian Akhir Tahap Kedua sesuai dengan Lampiran III dan menjadi satu kesatuan dengan Peraturan ini. (4) Penilaian ujian akhir tahap kedua didasarkan atas rumus: 1 x IPK + 3 x UTTP + 2 x UTBK 6 Dengan pengertian: IPK adalah indeks Prestasi Akademik Kumulatif semester I dan semester II. UTTP adalah nilai ujian akhir tahap pertama (tertutup) UTBK adalah nilai ujian akhir tahap kedua (terbuka). (5) Nilai yang didapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mutlak.

B. Pemberian Gelar Doktor (1) Promovendus yang berhasil mempertahankan disertasi dan dinyatakan lulus dalam ujian akhir tahap kedua (terbuka) berhak atas gelar Doktor (Dr.) (2) Pemberian gelar Doktor diberikan : a. dengan syarat kelulusan : 1) Lama studi tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester; 2) IPK minimal 3,00; dan 34

3) Publikasi Internasional yang relevan dengan disertasi, sebagai penulis utama b. Predikat kelulusan : 1) memuaskan, apabila nilai akhir 3,00 – 3,40; 2) sangat memuaskan, apabila nilai akhir 3,41 – 3,74; 3) dengan pujian (cum laude), apabila nilai akhir 3,75 – 4,00, dengan memperhatikan batas studi maksimal 4 (empat) tahun, terhitung sampai Ujian Disertasi Terbuka, memenuhi syarat kelulusan ditambah dengan : a) Publikasi Internasional, atau b) Publikasi Nasional terakreditasi sejumlah 2 (dua) accepted.

VII.10. Penyelesaian Administrasi Ijazah diserahkan kepada Doktor setelah yang bersangkutan memnuhi kewajiban sebagai berikut: a. memperbaiki Disertasi dengan mempertimbangkan masukan dan sanggahan pada ujian akhir tahap kedua; b. menyempurnakan Disertasi agar memnuhi persyaratan format penulisan yang berlaku di Fakultas Hukum dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar; c. menyerahkan naskah Disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui Tim Promotor kepada Fakultas Hukum secepatnya setelah uian akhir tahap kedua (terbuka); dan d. menyelesaikan semua ketentuan dan kewajiban administrasi Fakultas Hukum.

BAB IX SANKSI AKADEMIK

Sanksi akademik dikenakan Dekan kepada Peserta Program atau Calon Doktor yang melakukan: a. pelanggaran ketentuan akademik; b. plagiat; c. pelanggaran etika akademik; dan/atau d. pelanggaran hukum yang telah ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.

Tingkat dan jenis sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. teguran secara tertulis; 35

b. pembatalan nilai mata kuliah (semester I , semester II, MKPKK dan MKPD); c. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu 1 – 2 semester, atau d. dinyatakan gagal studi.

Sanksi pelanggaran etika akademik ditentukan oleh Dewan Kehormatan Akademik Universitas Airlangga sesuai dengan Peraturan Universitas Airlangga tentang Etika Akademik yang berlaku. Pelanggaran hukum diselesaikan melalui prosedur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB X CUTI AKADEMIK DAN GAGAL STUDI

IX.1. Cuti Akademik Peserta Program atau calon Doktor dapat mengambil cutiakademikdengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan selama-lamanya 2 (dua) semester kumulatif dengan ketentuan: a. wajib membayarbiaya pendidikan selama cuti akademik; b. selama cuti akademik, masa studi tidakdiperhitungkan; c. telah mengikuti Program Doktor selama 2 (dua) semester; d. cuti akademik disetujui PA

atau Promotor dan KPS serta ditetapkan dengan

Keputusan Dekan; dan e. peraturan akademik tetap berlaku bagi yang bersangkutan.

IX.2. Gagal studi (1) Gagal studi diputuskan oleh Dekan dan dikukuhkan dengan Keputusan Rektor. (2) Peserta Program, Calon doktor atau promovendus dinyatakan gagal studi apabila terbukti: a. Melanggar ketentuan administrasi, tidak mendaftar ulang, dan/atau tidak membayar biaya pendidikan 2 (dua) semester berturut-turut; atau b. Melanggar ketentuan akademik yang berlaku, dengan akibat gagal studi. 36

(3) Peserta Program, Calon doktor atau promovendus yang terancam dinyatakan gagal studi dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari Program Doktor kepada Dekan untuk dapat melanjutkan studi di Universitas lain. (4) Peserta Program, Calon doktor atau promovendus yang telah mengundurkan diri atau gagal studi karena melanggar ketentuan administrasi, melanggar ketentuan akademik dan etika akademik atau melewati batas masa studi pada Program Doktor dilarang mendaftarkan diri kembali

BAB XI PERUBAHAN PANDUAN AKADEMIK

Dekan dapat mengubah Buku Panduan Akademik setelah mendapat masukan dari Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

(1) Peraturan Dekan ini berlaku terhadap Peserta Program Doktor angkatan Tahun 2014 dan seterusnya. (2) Peserta program Doktor Angkatan 2013 dan sebelumnya, berlaku kurikulum berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9437/H3/KR/2012 tentang Penetapan Kurikulum Pada Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Airlanggga pada tanggal 30 Juli 2012.

BAB XIII PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Panduan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam ketentuan (Pedoman Prosedur) tersediri.

Buku Panduan Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 37

LAMPIRAN 1

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

LAMPIRAN 2

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

LAMPIRAN 3

PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM NOMOR 391/UN3.J.3/2014 TENTANG PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

DEKAN FAKULTAS HUKUM Menimbang :

a. bahwa pendidikan program doktor merupakan salah satu cara utama

untuk

menghasilkan

ilmuwan

yang

mampu

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan evektifitas pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum, Rektor telah melimpahkan aspek akademik dan penandatanganan ijazah kepada Dekan Fakultas Hukum; c. bahwa aspek akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi kurikulum, administrasi

akademis, penyelenggaraan

program studi, dan penerbitan transkrip akademik; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Dekan Fakultas Hukum. Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlanga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik 83

Indonesia Nomor 5535). 4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 593/Dikti/Kep/1993 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga. 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008

tentang

Anggaran

Rumah

Tangga

Universitas Airlangga. 6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas AirlanggaBadan Hukum Milik negara. 7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9437/H3/KR/2012 tentang Penetapan Kurikulum Pada Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Airlanggga. 8. Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga. 9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 tahun 2014 tentang pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga. 10. Keputusan Rektor Nomor 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum

dari

Program

Pasacasarjana

ke

Fakultas

Hukum

Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERATURAN

DEKAN

TENTANG

PENGELOLAAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimasud dengan:

84

1.

Program Doktor adalah program pendidikan strata 3 (S3) Ilmu Hukum yang ditujukan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum sebagai gelar akademik tertinggi.

2.

Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal yang lain, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.

3.

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredir semester (SKS) untuk menyatakan beban studi Peserta Program, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

4.

Satuan Kredit Smester selanjutnya disingkat SKS adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terstruktur per minggu sebanyak 1 (satu) jam/ tutorial perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum atau 4 (empat) jam kerja lapangan, dan 1 (satu) jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan 1 (satu) jam kegiatan mandiri. Satu jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.

5.

Kurikulum adalah sepersngkat rencana dan peraturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

6.

Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.

7.

Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) adalah mata kuliah yang diperlukan oleh Calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi.

8.

Mata Kuliah Pengembangan Keilmuan dan Keahliah (MKPKK) adalah mata kuliah di luar MKPD dan bersifat pilihan, yang diperlukan oleh Calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk lebih mempertajam keilmuan dan keahlian sesuai dengan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi.

9.

Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah wajib danj pilihan yang yang akan diikuti oleh Peserta Program atau Calon Doktor.

10. Penelitian adalah kegiatan akademik taat kaidah yang menggunakan penalaran ilmiah dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.

85

11. Disertasi adalah tugas akhir hasil studi dan atau penelitian mendalam yang diakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan baru terhadap bagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh calon doktor di bawah bimbingan Promotr dan Kopromotor. 12. Dosen tetap adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang memiliki NIDN, sebagai pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 13. Koordinator Program Studi (KPS) adalah tenaga akademik berjabatan Guru Besar dan Bergelar Doktor yang bertanggung jawab atas kurikulum, baku mutu pendidikan dan kelancaran proses belajar mengajar pada program studi. 14. Promotor adalah dosen tetap Universitas Airlangga, berpejabat Guru Besar/Profesor atau bergelar Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala dan pernah sebagai penulis utama jurnal ilmiah internasional yang bereputasi, yang diberi tugas membimbing Calon Doktor dalam menyelesaikan studi. 15. Kopromotor adalah pendamping Promotor, berjabatan Guru Besar Emeritus atau Doktor dengan jabatan minimal Lektor, yang berasal dari dalam atau luar Universitas Airlangga, yang diberi tugas membimbing Calon Doktor dalam menyelesaikan studi. 16. Penasihat Akademik adalah dosen tetap Universitas Airlangga, berjabatan Guru Besar/Profesor atau gelar Doktor berjabatan minimal lektor dengan tugas dan tanggung jawab memberikan bimbingan kepada mahasiswa sampai penentuan promotor. 17. Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan atau keterampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan disertasi dengan persetujuan promotor. 18. Peserta Program adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti pendidikan Doktor di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 19. Calon Doktor adalah status Peserta Program Program Doktor di Fakultas yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi. 20. Promovendus adalah sebutan untuk Calon Doktor yang telah lulus ujian akhir tahap pertama (Ujian Tertutup). 21. Ujian Kualifikasi adalah ujian komprehensif untuk memperoleh status Calon Doktor. 86

22. Ujian Proposal adalah ujian naskah usulan penelitian disertasi. 23. Ujian Kelayakan adalah ujian naskah hasil penelitihan untuk dinilai kelayakannya sebagai disertasi. 24. Ujian Tertutup/Disertasi Tertutup (Tahap 1) adalah ujian naskah disertasi yang telah dinilai layak untuk dipromosikan sebagai promovendus. 25. Ujian Terbuka/Disertasi Terbuka (Tahap 2) adalah ujian penentu kelulusan promovendus menjadi dioktor setelah dinyatakan lulus Disertasi Tertutup (tahap1) dihadapan siding terbuka. 26. Proposal/usulan penelitian disertasi adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk disertasi. . BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN KARAKTERISTIK PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR Bagian Kesatu Visi Program Doktor Pasal 2 Menjadi pusat pendidikan Doktor yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat regional dan Internasional, pelopor pengembangan Ilmu pengetahuan , berdasarkan moral dan agama. Bagian Kedua Misi Program Doktor Pasal 3 Misi Program Doktor : a. Menghasilkan lulusan Doktor Ilmu Hukum yang berilmu, memiliki kemampuan akademik tinggi, kreatif, dinamis, profesional dan berdaya saing tinggi. b. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. c. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang hukum kepada masyarakat. d. Mengupayakan kemandirian dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengembangan kelembagaan manajemen yang berorientasi pada mutu dan kemampuan bersaing secara internasional.

Bagian Ketiga 87

Tujuan Program Doktor Pasal 4 Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi sebagai berikut: a. Mengembangkan konsep IPTEK baru di bidang hukum. b. Mengembangkan program penelitian dasar dan terapan di bidang Hukum . c. Mengembangkan pendekatan Interdisiplin.

Bagian Keempat Karakteristik Pendidikan Program Doktor Pasal 5 Pendidikan Doktor berorientasi pada pencapaian dan pengemndalian mutu (quality control) akademik yang tinggi, dan mempunyai landasan pengembangan instrumen proses pendidikan Doktor yang memiliki 3 (tiga) karakteristik utama, yaitu: a. Atribut lanjut (advanced) b. Atribut terfokus ( a discrete body of knowledge) c. Atribut kecendekiawanan ( kesujanaan = “Scholarly”)

BAB III PENGELOLAAN PROGRAM Bagian Kesatu Struktur Organisasi Program Doktor Pasal 6 (1) Pengelolaan Program Doktor dilakukan oleh Pimpinan Fakultas. (2) Struktur organisasi Pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Dekan; b. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; c. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan; dan d. Wakil Dekan Bidang Kerjasama. Pasal 7 Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pimpinan dibantu oleh Koordinator Program Studi (KPS) dan/atau unit lain yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.

88

Bagian Kedua Wewenang Pengelola Program Doktor

Pasal 8 (1) Dekan berwenang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta membina Peserta Program, Dosen dan tenaga kependidikan. (2) Lingkup wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek akademik dan penandatanganan ijazah bersama Rektor. (3) Aspek akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kurikulum, administrasi akademis, penyelenggaraan program studi, pengembangan program studi, dan penerbitan transkrip akademik. (4) Dalam menjalankan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Rektor.

Pasal 9 (1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bertugas membantu Dekan dalam memimpin Program Doktor dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepoada masyarakat dan sebagai pengendali pelaksanaan pendidikan Program Doktor. (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 10 (1) Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dan Keuangan bertugas membantu Dekan dalam memimpin Program Doktor dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang administrasi umum dan keuangan. (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 11 (1) Wakil Dekan Bidang Kerjasama bertugas membantu Dekan dalam memimpin Program Doktor dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kerjasama baik secara internal maupun eksternal demi kelancaran penyelenggaraan Program Doktor. 89

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil dekan Bidang Kerjasama bertangung Jawab kepada Dekan.

Pasal 12 (1) KPS bertugas sebagai koordinator dan pengendali pelaksanaan proses belajar-mengajar. (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPS bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB IV PENERIMAAN CALON PESERTA PROGRAM Bagian Kesatu Persyaratan Akademik Pasal 13 Persyaratan akademik bagi calon Peserta Program Doktor Ilmu Hukum adalah: a. magister Ilmu Hukum dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 dari Program Studi yang terakreditasi; b. mempunyai karya tulis ilmiah hukum yang dipublikasikan lewat seminar/ majalah di bidang hukum; c. mempunyai konsep karya tulis ilmiah yang relevan dengan konsep rencana penelitian dalam rangka penulisan Disertasi; dan d. lulus ujian seleksi. Bagian Kedua Persyaratan administratif Pasal 14 Calon Peserta Program wajib memenuhi persyaratan adminsitratif sebagai berikut: a.

memperoleh izin atasan langsung bagi calon Peserta Program yang bekerja pada suatu instansi;

b.

memperoleh izin dari Rektor atau Pimpinan Institusi bagi calon Peserta Program yang bekerja sebagai Dosen;

c.

mendapat rekomendasi dari atasan atau pakar di bidang Hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan/atau integritas keilmuan serta mampu mengikuti Pendidikan Program Doktor.

90

Pasal 15 Calon Peserta Program berkewarganegaraan asing wajib menempuh prosedur penerimaan sebagai berikut: a.

menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani serta lampiran yang dipersyaratkan.

b.

melamar langsung ke Universitas Airlangga;

c.

dengan pernyataan penerimaan dari Universitas Airlangga mengurus visa ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di tempat asal ;

d.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan asal calon peserta melaporkan lamaran sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; dan

e.

kesesuaian dengan persyaratan lain tentang izin tinggal bagi orang asing.

Bagian Ketiga Status Peserta Program Pasal 16 Setiap calon Peserta Program yang dinyatakan diterima sebagai Peserta Program wajib: a.

Menyatakan kepastian mengikuti pendidikan Program Doktor dengan cara mendaftarkan diri di Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga sesuai prosedur dan jadwal yang ditetapkan.

b.

Melunasi pembayaran semua biaya pendidikan untuk 1 (satu) semester.

Pasal 17 Sebutan Peserta Program Doktor terdiri atas: a.

Peserta Program Doktor, yaitu mereka yang telah lulus seleksi penerimaan.

b.

Calon Doktor, yaitu Peserta Program Doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi.

c.

Promovendus, yaitu Calon Doktor yang telah dinyatakan lulus ujian akhir tahap pertama ( Ujian Tertutup).

Bagian Keempat Kartu Rencana Studi Pasal 18 91

(1) Setiap Peserta Program Doktor wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Fakultas selambat-lambatnya tiga minggu setelah perkuliahan dimulai secara resmi pada tiap awal semester dan mendaftar ulang pada tiap akhir semester untuk dapat mengikuti pendidikan semester berikutnya. (2) KRS Peserta Program Doktor disetujui oleh Penasihat Akademik (PA) dan diketahui oleh KPS. (3) Setiap Calon Doktor wajib mengisi KRS tentang MKPKK dan MKPD yang ditentukan dengan persetujuan Promotor dan diketahui KPS. (4) Peserta Program Doktor dan Calon Doktor yang tidak mengisi KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik.

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN BEBAN STUDI Pasal 19 Tahun akademik diatur sesuai dengan kalender akademik Universitas Airlangga , terdiri atas semester gasal dan semester genap.

Pasal 20 Pendidikan program Doktor merupakan pendidikan terstruktur yang: a.

terdiri atas pendidikan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri;

b.

mengikuti SKS dengan beban studi yang diukur dengan SKS; dan

c.

kegiatannya diselenggarakan melalui perkuliahan, seminar, studi mandiri dan komunikasi ilmiah, penelitian dan penulisan karya ilmiah.

Pasal 21 Beban studi Program Doktor Ilmu Hukum adalah 50 SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

BAB VI KURIKULUM Bagian Kesatu Pengembangan Kurikulum Pasal 22 92

Pengembangan kurikulum ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi (KPS), Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah (PJMK) dan dosen-dosen lain yang memenuhi kualifikasi guna menyesuaikan dengan perkembangan ilmu.

Pasal 23 Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah (PJMK) wajib membuat silabus mata kuliah yang diembannya. Bagian Kedua Struktur Kurikulum Pasal 24 Struktur kurikulum dan tahapan kegiatan pembelajaran secara terinci adalah sebagai berikut: a.

semester I dengan beban studi 10 SKS meliputi mata kuliah : 1) Filsafat Hukum ( 2 SKS ). 2) Teori Hukum ( 4 SKS ). 3) Penelitian Hukum ( 4 SKS ).

b. semester II dengan kegiatan atau beban studi 12 SKS meliputi: 1) ujian Kualifikasi. 2) MKPKK ( 6 SKS). c. semester III sampai maksimum semester X dengan beban studi 30 sks adalah penyusunan disertasi yang meliputi: 1) pembimbingan dan penelitian. 2) usulan Penelitian untuk Disertasi. 3) MKPD 4) penelitian dan penulisan naskah disertasi. 5) seminar penilaian naskah disertasi. 6) ujian akhir Tahap I (tertutup). 7) ujian akhir Tahap II (terbuka).

BAB VII TATA LAKSANA PENDIDIKAN Bagian Pertama Penasihat Akademik Pasal 25 93

(1) Peserta Program wajib memiliki Penasihat Akademik yang kesediaannya dinyatakan dengan mengisi formulir yang tersedia guna memperoleh penetapan dengan Keputusan Rektor. (2) Penasihat Akademik (PA) bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping peserta program dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan hingga Peserta Program lulus ujian kualifikasi dan mendapatkan status Calon Doktor. (3) Penasihat akademik hanya diperkenankan membimbing sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang Peserta Program secra kumulatif.

Pasal 26 (1) Peserta Program wajib berkonsultasi kepada PA secara aktif dan teratu paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap semester. Kegiatan konsultasi dilakukan dengan mengisi Buku Kegiatan Peserta Program dan diketahui oleh KPS. (2) Peserta Program dengan didampingi PA wajib menyusun pokok pikiran tertulis atau materi kualifikasi berisi ide dan ruang lingkup, yang merefleksikan kemampuan untuk mengkaji permasalahan secara komprehensif dalam upaya menghasilkan temuan ilmiah baru sebagai ide dasar materi ujian kualifikasi. (3) Peserta Program wajib membuat progress report setiap semester selama pendidikan

Bagian Kedua Promotor, Kopromotor dan Pembimbingan Pasal 27 (1) Calon Doktor wajib segera mengusulkan calon Promotor kepada Dekan beserta pernyataan dari Fakultas tentang kesediaan membimbing dari calon Promotor, setelah mendapat pertimbangan dari KPS, guna memperoleh penetapan dengan Keputusan Rektor. (2) Kriteria Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. bergelar Guru Besar; atau b. bergelar Doktor dengan jabatan Lektor Kepala dan pernah sebagai penulis utama jurnal ilmiah internasional yang bereputasi; c. mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi; dan

94

d. dosen tetap Universitas Airlangga atau dosen (orang yang mempunyai jabatan akademik) dari perguruan tinggi lain sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Fakultas. (3) Promotor berasal dari luar Universitas Airlangga wajib didampingi sekurang-kurangnya satu Kopromotor dari Universitas Airlangga.

Pasal 28 (1) Promotor wajib mengusulkan seorang atau 2 (dua) orang calon Kopromotor kepada Dekan. (2) Calon Kopromotor wajib mengisi pernyataan kesediaannya untuk membimbing Calon Doktor untuk mendapatkan Keputusan Rektor. (3) Kriteria Kopromotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut: d. bergelar Guru Besar atau Doktor dengan jabatan Lektor; e. mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi; dan e. dosen tetap Universitas Airlangga atau dosen (orang yang mempunyai jabatan akademik) dari perguruan tinggi lain sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Fakultas. (4) Seorang Promotor dan/atau Kopromotor hanya diperkenankan membimbing sebanyakbanyaknya 10 (sepuluh) orang Calon Doktor secara kumulatif.

Pasal 29 (1) Promotor dan Kopromotor bertugas membimbing Calon Doktor dan bertanggungjawab atas: a. orisinalitas penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu; b. ketepatan metodologi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran; c. sistematika pemikiran dan simpulan penelitian Calon Doktor; dan d. pemilihan MKPD , MKPKK dan pemenuhan persyaratan akademik. (2) Promotor dan Kopromotor secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Disertasi serta mencatat dalam buku Kegiatan Peserta Program. (3) Promotor dan Kopromotor wajib melaksanakan Ujian Penilaian Naskah Disertasi sebelum ujian akhir tahap pertama (tertutup).

Pasal 30 95

(1) Dalam hal Promotor dan/atau Kopromotor berhalangan tetap, Dekan secepatnya menetapkan pengganti Promotor dan/atau Kopromotor yang sesuai dengan bidang ilmunya dengan Promotor dan/atau Kopromotor sebelumnya, atas usul Calon Doktor dengan pertimbangan KPS. (2) Promotor dan/atau Kopromotor pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi.

Pasal 31 (1) Atas usul Calon Doktor, dengan pertimbangan KPS, Dekan dapat mengganti Promotor dan/atau Kopromotor apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan Calon Doktor dengan Promotor dan/atau Kopromotor yang disebabkan oleh perkembangan keilmuan dalam rangka penelitian dan penulisan disertasi. (2) Seorang Promotor dan/atau Kopromotor tidak dapat diganti dengan alasan sematamata disebabkan adanya hambatan akademik pada Calon Doktor. (3) Prosedur penggantian Promotor dan/atau Kopromotor ditetapkan dengan Peraturan Dekan.

Pasal 32 (1) Calon Doktor wajib mengikuti bimbingan Promotor dan/atau Kopromotor secara aktif dan teratur paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu semester. (2) Calon Doktor wajib menyusun usulan penelitian untuk Disertasi dengan bimbingan Promotor dan/atau Kopromotor, melakukan penelitian untuk Disertasi, serta menyusun penulisan Disertasi. (3) Calon Doktor yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai sanksi akademik.

Bagian Ketiga Konsultan Pasal 33 (1) Dalam menjalankan tugasnya, Promotor atas sepengetahuan KPS dapat mengusulkan seorang Konsultan kepada Dekan.

96

(2) Konsultan bertugas mendampingi Promotor untuk memberikan materi di bidang keilmuan tertentu dalam rangka penelitian dan penulisan Disertasi yang diperlukan oleh Calon Doktor. (3) Pembiayaan Konsultan dibebankan kepada Calon Doktor selama sekurang-kurangnya satu semester. Bagian Keempat Perkuliahan dan Ujian Perkuliahan Pasal 34 (1) Materi perkuliahan pada pendidikan Program Doktor disusun berdasarkan tingkat kecanggihan dan kedalaman penalaran sesuai dengan jenjang pendidikan Doktor, berdasarkan kurikulum inti, MKPKK dan MKPD. (2) Materi MKPKK dan MKPD merupakan mata kuliah wajib bagi calon Doktor dalam rangka pendalaman kajian Disertasi. (3) MKPKK dilaksanakan pada Semester II atau paling lambat akhir semester IV, setelah Calon Doktor lulus ujian kualifikasi. (4) MKPD dilaksanakan pada Semester IV, setelah Calon Doktor lulus ujian Usulan Penelitian Disertasi (Proposal).

Pasal 35 (1) MKPKK ditetapkan oleh Promotor dan Calon Doktor yang selanjutnya dilaporkan kepada KPS dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) perkuliahan MKPKK yang disediakan Fakultas. (2) MKPKK diselenggarakan secara terstruktur sebagaimana perkuliahan lainnya. (3) Materi MKPKK berbeda dengan materi perkuliahan pada semester I dan MKPD, terutama dalam keluasan cakupan dan atau kedalaman pemahaman serta diperlukan Calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi. (4) Beban studi MKPKK adalah 6 (enam) SKS yang terdiri atas 3 (tiga) mata kuliah yang meliputi satu mata kuliah wajib ( sesuai dengan bidang penelitian Disertasinya) dan 2 (dua) mata kuliah pilihan pada masing-masing minat, masing-masing setara dengan 2 (dua) SKS (5) Jenis Mata Kuliah dan Prosedur perkuliahan MKPKK tiap-tiap angkatan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

97

Pasal 36 (1) MKPD ditetapkan oleh Promotor, Kopromotor dan Calon Doktor yang selanjutnya dilaporkan kepada KPS dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) perkuliahan MKPD yang disediakan Fakultas. (2) MKPD diselenggarakan secara terstruktur sebagaimana perkuliahan lainnya. (3) Materi MKPD berbeda dengan materi perkuliahan pada semster I, terutama dalam keluasan cakupan dan atau kedalaman pemahaman serta diperlukan Calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi. (4) Beban studi MKPD adalah 6 (enam) SKS yang terdiri atas 2 (dua) atau 3 (tiga) mata kuliah wajib ( sesuai dengan permasalahan disertasi) masing-masing setara dengan 2 (dua) SKS atau 3 (tiga) SKS. (5) Promotor atau Kopromotor dapat menjadi PJMK MKPD untuk satu mata kuliah dengan persetujuan Dekan.

Pasal 37 (1) Untuk dapat mengikuti ujian perkuliahan semester I, MKPKK dan MKPD Peserta Program wajib hadir kuliah atau konsultasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima prosen) dari jadwal perkuliahan yang dibuktikan dari hasil rekapitulasi presensi pada akhir semester oleh Fakultas. (2) Ujian perkuliahan diselenggarakan secara tertulis dan terjadwal oleh PJMK dan atau oleh Dosen Pengajar. (3) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas. (4) Ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. (5) Tugas pembuatan makalah berfungsi untuk menambah nilai ujian.

Pasal 38 Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut seta nilai huruf A, AB, BC, C, D dan E dengan setaraan sebagai berikut: Nilai Huruf

Nilai Angka

Nilai Mutu

A AB B BC

86 -100 78 -<86 70 -<78 62 -<70

4 3,5 3 2,5

98

C D E

54 -<62 40-<54 < 40

2 1 0

Pasal 39 (1) Nilai lulus ujian perkuliahan semester I adalah sama atau lebih besar dari B. (2) Nilai lulus ujian setiap MKPKK dan MKPD adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai 3 (tiga) atau nilai huruf B.

Pasal 40 (1) Rapat yudisium diadakan pada akhir semester I. (2) Rapat yudisium dipimpin oleh Dekan. (3) Rapat yudisium dilaksanakan untuk menetapkan Peserta Program: a. boleh ujian kualifikasi dengan syarat telah lulus ujian perkuliahan semester I sama dengan atau lebih besar dari nilai 3 (tiga) atau nilai huruf B; b. tidak lulus dan wajib memperbaiki nilai mata kuliah kurang dari nilai 3 (tiga) atau nilai huruf B; c. dinyatakan gagal studi dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan Program Doktor apabila tidak memenuhi nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; d. apabila rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Peserta Program wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang belum lulus, maka setelah lulus ujian perbaikan dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari nilai 3 (tiga) atau nilai huruf B, selanjutnya KPS dengan persetujuan Dekan memutuskan bahwa Peserta Program boleh ujian kualifikasi; atau e. apabila Peserta Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d setelah ujian perbaikan nilai kurang dari nilai 3 (tiga) atau nilai huruf B, maka Peserta Program dinyatakan gagal studi.

Pasal 41 (1) Peserta Program wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang dinyatakan belum lulus pada rapat yudisium tanpa mengikuti kuliah ulang.

99

(2) Jika nilai pada akhir semester I kurang dari nilai 3 (tiga) atau nilai huruf B, Peserta Program diberi kesempatan memperbaikinilai dengan menempuh ujian perbaikan 1 (satu) kali paling lambat pada semeter II. (3) Nilai ujian perbaikan setinggi-tingginya B.

Bagian Kelima Ujian Kualifikasi Pasal 42 (1) Ujian kualifikasi diusulkan oleh Penasihat Akademik dengan melampirkan transkrip akademik semester I. (2) Ujian kualifikasi dijadwalkan pada semester II atau selambat-lambatnya pada awal semester III. (3) Apabila sampai awal semester II ujian kualifikasi belum terlaksana, Dekan dapat menjadwalkan ujian tersebut dengan mengirimkan surat teguran/peringatan. (4) Peserta Program diminta untuk menyerahkan perkembangan studinya paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat teguran diterima. (5) Apabila peserta program tidak menyerahkan laporan perkembangan studi, Peserta Program tersebut diusulkan oleh Dekan kepada Rektor sebagai Peserta Program gagal studi.

Pasal 43 (1) Ujian kualifikasi dilaksanakan oleh Panitia Ujian Kualifikasi yang terdiri atas 7 (tujuh) orang tenaga akademik dari Universitas Airlangga, terdiri atas Penasihat Akademik (PA) sebagai Koordinator, dosen dari bidang disiplin ilmu terkait yang salah satu anggota memahami metodologi penelitian dan Dosen pengajar mata kuliah terkait. (2) Ujian kualifikasi dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Panitia Ujian Kualifikasi. (3) Dalam hal PA berhalangan, ujian kualifikasi dipimpin oleh salah seorang Panitia Ujian Kualifikasi yang hadir melalui kesepakatan bersama. (4) Materi ujian kualifikasi meliputi: a. penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya; b. penguasaan materi (teori, substansi) bidang atau disiplin ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun khusus; 100

c. kemampuan penalaran, termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi dan ekstrapolasi; dan d. kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.

Pasal 44 (1) Untuk lulus ujian kualifikasi Peserta Program harus memperoleh nilai sekurangkurangnya setara dengan nilai mutu 3 (tiga) atau huruf B. (2) Peserta Program yang lulus ujian kualifikasi memperoleh status Calon Doktor. (3) Peserta Program yang gagal dalam ujian kualifikasi diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah ujian kualifikasi pertama. (4) Jika Peserta Program gagal dalam ujian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan dinyatakan gagal studi.

Bagian Keenam Usulan Penelitian untuk Disertasi Pasal 45 (1) Usulan Penelitian untuk Disertasi disusun oleh Calon Doktor dengan bimbingan Promotor dan Kopromotor pada semester III. (2) Usulan Penelitian untuk Disertasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Promotor dan Kopromotor serta disahkan oleh KPS diajukan kepada Dekan untuk diproses lebih lanjut. (3) Untuk dapat menempuh penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi, setiap Calon Doktor wajib memiliki bukti kemampuan dalam 2 (dua) bahasa asing yang salah satunya adalah bahasa Inggris. (4) Bukti Kemampuan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dengan skor setara TOEFL/ELPT serendah-rendahnya 550 yang dinyatakan oleh Pimpinan Laboratorium Bahasa (PINLABS) Universitas Airlangga. (5) Kemampuan untuk bahasa asing selain bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Pasal 46

101

(1) Penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir semester IV, dengan syarat Calon Doktor telah lulus semua MKPKK. (2) Apabila sampai akhir semester IV Calon Doktor belum melaksanakan Penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi, Dekan akan memberikan Surat Peringatan. (3) Calon Doktor wajib menyerahkan laporan perkembangan studi dengan mengetahui KPS paling lambat 2 (dua) minggu setelah mendapatkan Surat Peringatan dari Dekan. (4) Apabila waktu 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui ternyata Calon Doktor tidak melaksanakan kewajibannya, Dekan dapat mengajukan kepada Rektor sebagai Peserta Program gagal studi. (5) Penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi dilaksnakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali. Pasal 47 (1) Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi dipimpin oleh Promotor sebagai Koordinator Penguji. (2) Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi terdiri atas 7 (tujuh) orang tenaga akademik, termasuk Promotor dan Kopromotor dan seorang di antaranya berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal) yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan bukan dari institusi Calon Doktor, dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor Kepala (IV/a) dan bergelar Doktor yang diusulkan oleh Promotor dan dilengkapi dengan currikuculum vitae (CV). (3) Penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai, termasuk Promotor dan Kopromotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal).

Pasal 48 Materi penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi mencakup masalah yang akan diteliti (didahului oleh kerangka konseptual), tujuan penelitian, kerangka penulisan, pendekatan dan metodologi serta kepustakaan yang akan digunakan dan juga aspek fisibilitas pelaksanaan penelitian.

Pasal 49

102

(1) Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi menetapkan Usulan Penelitian diterima (dengan atau tanpa perbaikan) atau ditolak. (2) Dalam hal Usulan Penelitian untuk Disertasi dinyatakan ditolak, kepada Calon Doktor diberi kesempatan 1 (satu) kali mengikuti penilaian kedua dengan batas waktu selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah penilaian yang pertama. (3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilampaui, Usulan Penelitian untuk Disertasi dinyatakan batal atau ditolak dan Calon Doktor dinyatakan gagal studi. (4) Dalam hal Usulan Penelitian untuk Disertasi pada penialaian kedua dinyatakan tetap ditolak, Calon Doktor dinyatakan gagal studi.

Pasal 50 (1) Naskah Usulan Penelitian untuk Disertasi wajib diserahkan kepada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diperbaiki dan disetujui/diterima oleh semua anggota Panitia Penilai serta disahkan oleh KPS. (2) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Usulan Penelitian untuk Disertasi dinyatakan batal atau ditolak dan Calon Doktor wajib mengikuti penilaian ulang yang merupakan kesempatan terakhir. (3) Naskah Usulan Penelitian untuk Disertasi yang sudah disahkan dipakai sebagai acuan dalam menyusun Disertasi. (4) Dalam hal terdapat perubahan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hal tersebut wajib mendapat persetujuan dari Promotor dan Kopromotor. (5) Persetujuan serta tanggal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan pada halaman depan Usulan Penelitian untuk Disertasi. (6) Usulan Penelitian untuk Disertasi wajib dibawa oleh Calon Doktor pada setiap konsultasi dengan Promotor dan Kopromotor serta pada saat Calon Doktor mengikuti Ujian Penilaian Naskah Disertasi dan Ujian Akhir Tahap Pertama (tertutup).

Bagian Ketujuh Naskah Disertasi dan Ujian Penilaian Naskah Disertasi Pasal 51

103

(1) Naskah Disertasi disusun menurut format penulisan yang ditetapkan oleh Fakultas, ditulis sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta tidak menganung unsur plagiat dan atau replikasi. (2) Kejujuran akademik adalah krusial bagi kredibilitas dan harga diri setiap Calon Doktor, karena secara keseluruhan

mencerminkan moral, harkat dan martabat Universitas

Airlangga. (3) Plagiat merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran akademik yang terjadi apabila: a. karya seseorang atau beberapa orang digunakan dan ditampilkan sebagai karya sendiri; atau b. sumber dari setiap kutipan atau bahan yang digunakan tidak diakui dengan cara membubuhkan acuan yang sesuai. (4) Replikasi merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran akademik yang terjadi apabila karya seseorang ditiru seperti aslinya atau duplikat hasil karya seseorang terdahulu. (5) Sebelum ujian Penilaian Naskah Disertasi, Calon Doktor wajib membuat surat pernyataan bahwa konsep yang disusun untuk Disertasi adalah tulisan dan pemikiran asli dari Calon Doktor Sendiri. (6) Apabila tulisan dan pemikiran itu ternyata tidak asli, merupakan plagiat, replikasi atau duplikasi, maka Calon Doktor akan menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52 (1) Ujian Penilaian Naskah Disertasi dapat dilaksanakan dengan syarat sudah lulus semua MKPD dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari nilai 3 (tiga) atau nilai huruf B; (2) Ujian Penilaian Naskah Disertasi dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah Ujian Penilaian Usulan Penelitian untuk Naskah Disertasi. (3) Ujian Penilaian naskah Disertasi diselenggarakan selambat-lambatnya pada akhir semester VIII. (4) Apabila sampai dengan akhirsemester VIII Ujian Penilaian Naskah Disertasi belum dapat diselenggarakan, Fakultas akan memberikan surat peringatan. (5) Calon Doktor yang mendapatkan Surat Peringatan wajib menyerahkan Laporan Perkembangan Studi (progress reports) paling lambat 2 (dua) minggu sejak surat peringatan diterima.

104

(6) Apabila waktu 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampaui Calon Doktor tidak menyerahkan Laporan Perkembangan Studi, Dekan dapat mengusulkan kepada Rektor untuk menetapkan Calon Doktor sebagai Peserta Program gagal studi.

Pasal 53 (1) Ujian Penilaian naskah Disertasi dilaksanakan oleh Panitia Penilai Naskah Disertasi yang terdiri atas 7 (tujuh) orang tenaga akademik, termasuk Promotor dan Kopromotor), yang diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan dengan pertimbangan KPS. (2) Ujian penilaian Naskah Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Panitia Penilai Naskah Disertasi, termasuk Promotor dan Kopromotor. (3) Panitia Penilai Naskah Disertasi sedapat mungkin sama dengan Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi. (4) Panitia Penilai Disertasi bertugas memberikan koreksi, masukan dan penyempurnaan terhadap naskah Disertasi yang akan diajukan sebagai materi ujian akhir tahap pertama (tertutup) dengan memutuskan: a. dapat/tidak dapat diajukan untuk ujian Tahap I; atau b. diseminarkan kembali untuk perbaikan yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal seminar tahap pertama.

Pasal 54 (1) Materi ujian Penilaian Naskah Disertasi mencakup substansi dan metodologi keilmuan. (2) Perbaikan yang telah dituangkan dalam Naskah Disertasi wajib mendapatkan persetujuan dari semua anggota Panitia Penilai Naskah Disertasi yang dibuktikan dengan mengisi lembar persetujuan perbaikan yang disediakan oleh Fakultas. (3) Promotor menandatangani lembar persetujuan sebagai hasil proses evaluasi ujian setelah Panitia Penguji Naskah Disertasi lainnya. (4) Berita acara perbaikan Seminar Penilaian Naskah Disertasi wajib dilampirkan pada permohonan ujian akhir tahap pertama (tertutup).

Bagian Kedelapan Ujian Akhir Pasal 55 105

(1) Ujian akhir program doktor diselenggarakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: a. ujian akhir tahap pertama yang bersifat komprehensif dan tertutup; dan b. ujian akhir tahap kedua yang bersifat terbuka. (2) Ujian akhir tahap pertama (tertutup) diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Ujian Penilaian Naskah Disertasi atau pada akhir semester IX bagi mereka yang belum melaksanakan Ujian Penilaian Naskah Disertasi. (3) Calon Doktor yang tidak dapat melaksanakan Ujian Akhir Tahap Pertama sebagaimana dilaksud pada ayat (2) akan mendapatkan surat peringatan dari Dekan. (4) Pelaksanaan Ujian Akhir Tahap Pertama (tertutup) ditetapkan oleh Dekan setelah mendapatkan masukan dari KPS.

Pasal 56 (1) Ujian akhir tahap pertama (tertutup) dipimpin oleh Koordinator Penguji bukan Promotor atau Kopromotor yang ditetapkan oleh Dekan. (2) Panitia Penilai Ujian akhir tahap pertama (tertutup) terdiri atas 8 (delapan) orang tenaga akademik, termasuk Promotor dan Kopromotor dan seorang di antaranya berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal) yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan bukan dari institusi Calon Doktor, dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor Kepala (IV/a) dan bergelar Doktor yang diusulkan oleh Promotor dan dilengkapi dengan currikuculum vitae (CV) (3) Panitia Penguji Disertasi ujian akhir tahap pertama (tertutup) sedapat mungkin sama dengan Panitia Penilai Naskah Disertasi. (4) Ujian akhir tahap pertama (tertutup) hanya dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 6 (enam) orang Panitia Penguji Disertasi, termasuk Promotor dan Kopromotor serta seorang penguji eksternal yang salah satu Panitia Penguji Disertasi paham mengenai metodologi penelitian hukum. (5) Panitia Penguji Disertasi ujian akhir tahap pertama (tertutup) ditetapkan oleh Dekan dengan pertimbangan KPS.

Pasal 57 Materi ujian akhir tahap pertama (tertutup) mencakup kecermatan menyusun alur pikir ilmiah, identifikasi masalah, kesesuaian kajian pustaka dengan masalah penelitian,

106

kemampuan argumentasi dalam ilmu yang ditekuni, kecanggihan metodologi terkait, originalitas dan sumbangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.

Pasal 58 (1) Hasil akhir ujian tahap pertama (tertutup) menyatakan Calon Doktor: a. lulus; b. lulus dengan perbaikan. atau c. tidak lulus. (2) Calon Doktor yang dinyatakan lulus ujian akhir tahap pertama (tertutup) memperoleh status sebagai Promovendus.

Pasal 59 (1) Calon Doktor yang dinyatakan lulus dengan perbaikan wajib melaksanakan perbaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ujian akhir tahap pertama (tertutup). Perbaikan naskah Disertasi meliputi substansi dan format Bahasa Indonesia. (2) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian akhir tahap pertama (tertutup) diberikan kesempatan untuk mengulang satu kali ujian dan menyempurnakan naskah Disertasi yang dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian akhir tahap pertama (tertutup). (3) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) statusnya dinyatakan gagal studi.

Pasal 60 Perbaikan yang telah dituangkan dalam Naskah Disertasi wajib mendapat persetujuan dari semua anggota Panitia Penguji Naskah Disertasi tahap pertama yang dibuktikan dengan mengisi lembar persetujuan perbaikan yang disediakan oleh Fakultas dan

Promotor

menandatangani lembar persetjuan sebagai orang terakhir.

Pasal 61 (1) Ujian akhir tahap kedua (terbuka) dapat diselenggarakan dengan syarat mahasiswa menyerahkan bukti tulisan di jurnal ilmiah internasional yang bereputasi; (2) Ujian akhir tahap kedua (terbuka) diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Promovendus dinyatakan lulus pada ujian akhir tahap pertama (tertutup). 107

(3) Jika ujian akhir tahap kedua (terbuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan ketidaksiapan Promovendus, hasil ujian akhir tahap pertama (tertutup) dinyatakan tidal berlaku lagi. (4) Promovendus yang masih menginginkan menyelesaikan studinya wajib mengikuti kembali ujian akhir tahap pertama (tertutup) satu kali sebagai kesempatan terakhir selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan mengulang ujian tertutup. (5) Jika ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Promovendus dinyatakan tidak lulus, Promovendus dinyatakan gagal studi. (6) Jika ujian terbuka tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) semester setelah ujian tertutup yang disebabkan ketidaksiapan Promovendus , Dekan dapat mengusulkan Promovendus gagal studi kepada Rektor.

Pasal 62 (1) Ujian akhir tahap kedua (terbuka) merupakan forum penyanggahan terdiri atas sebanyakbanyaknya 10 (sepuluh) penguji atau Penyanggah dalam disiplin ilmu yang diuji, serta dapat diikuti oleh sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang undangan akademik. (2) Ujian akhir tahap kedua (terbuka) dilaksanakan dengan Penguji atau Penyanggah yang diprioritaskan kepada tenaga akademik yang sesuai dengan bidang kajian Disertasi dengan memberi peluang kepada penguji atau penyanggah dari disiplin ilmu terkait. (3) Ujian akhir tahap kedua (terbuka) dipimpin oleh Dekan atau Koordinator Program Studi atau Koordinator Sidang Penguji yang ditetapkan oleh Dekan. (4) Penguji atau penyanggah tamu ditetapkan dengan Keputusan Dekan. (5) Sanggahan merupakan pendapat berbeda dengan sudut pandang Promovendus. (6) Penguji atau penyanggah dapat memberikan pertanyaan atau sanggahan. (7) Ujian akhir tahap kedua (terbuka) hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang penguji atau penyanggah. (8) Undangan akademik hanya dapat mengajukan pertanyaan atau sanggahan saja tetapi tidak memberikan penilaian. (9) Sikap ilmiah Promovendus dalam mempertahankan pendapatnya merupakan dasar penilaian yang mengedepankan obyektivitas kemampuan keilmuannya.

Pasal 63 (1) Materi ujian akhir tahap kedua (terbuka) mencakup: 108

a. alur pikir ilmiah Promovendus dalam mempertahankan Disertasi terhadap berbagai sanggahan, dan b. sumbangan terhadap bidang ilmu yang ditekuninya dan nilai penerapannya. (2) Materi ujian akhir tahap kedua (terbuka) mencakup perbaikan substansi dan tidak untuk analisis metodologi yang telah diputuskan pada ujian akhir tahap pertama (tertutup).

Bagian Kesembilan Penilaian Ujian Akhir dan Pemberian Gelar Doktor Pasal 64 (1) Penilaian ujian akhir tahap kedua meliputi: a. indeks Prestasi Akademik Kumulatif semester I dan semester II. b. hasil ujian akhir tahappertama (tertutup) atau UTTP, dan c. hasil ujian akhir tahap kedua (terbuka) atau UTBK. (2) Pada ujian akhir tahap kedua, Penguji atau Penyanggah hanya memberi nilai 3 (tiga) sampai 4 (empat) untuk menetapkan predikat kelulusan. (3) Formulir Penilaian Ujian Akhir Tahap Kedua sesuai dengan Lampiran III dan menjadi satu kesatuan dengan Peraturan ini. (4) Penilaian ujian akhir tahap kedua didasarkan atas rumus: 1 x IPK + 3 x UTTP + 2 x UTBK 6 Dengan pengertian: IPK adalah indeks Prestasi Akademik Kumulatif semester I dan semester II. UTTP adalah nilai ujian akhir tahap pertama (tertutup) UTBK adalah nilai ujian akhir tahap kedua (terbuka). (5) Nilai yang didapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mutlak.

Pasal 65 (1) Promovendus yang berhasil mempertahankan disertasi dan dinyatakan lulus dalam ujian akhir tahap kedua (terbuka) berhak atas gelar Doktor (Dr.). (2) Pemberian gelar Doktor diberikan : a. dengan syarat kelulusan : 1) Lama studi tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester; 2) IPK minimal 3,00; dan 109

3) Publikasi Internasional yang relevan dengan disertasi, sebagai penulis utama b. Predikat kelulusan : 1) memuaskan, apabila nilai akhir 3,00 – 3,40; 2) sangat memuaskan, apabila nilai akhir 3,41 – 3,74; 3) dengan pujian ( cum laude ), apabila nilai akhir 3,75 – 4,00, dengan memperhatikan batas studi maksimal 4 (empat) tahun, terhitung sampai Ujian Disertasi Terbuka, memenuhi syarat kelulusan ditambah dengan : a) Publikasi Internasional, atau b) Publikasi Nasional terakreditasi sejumlah 2 (dua) accepted.

Bagian Kesepuluh Penyelesaian Administrasi Pasal 66 Ijazah diserahkan kepada Doktor setelah yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagai berikut: (1) memperbaiki Disertasi dengan mempertimbangkan masukan dan sanggahan pada ujian akhir tahap kedua; (2) menyempurnakan Disertasi agar memnuhi persyaratan format penulisan yang berlaku di Fakultas Hukum dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar; (3) menyerahkan naskah Disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui Tim Promotor kepada Fakultas Hukum secepatnya setelah uian akhir tahap kedua (terbuka); dan (4) menyelesaikan semua ketentuan dan kewajiban administrasi Fakultas Hukum.

BAB VIII SANKSI AKADEMIK Pasal 67 (1) Sanksi akademik dikenakan Dekan kepada Peserta Program atau Calon Doktor yang melakukan: a. pelanggaran ketentuan akademik; b. plagiat; c. pelanggaran etika akademik; dan/atau d. pelanggaran hukum yang telah ditetapkan dengan keputusan Pengadilan. (2) Tingkat dan jenis sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 110

a. teguran secara tertulis; b. pembatalan nilai mata kuliah (semester I , semester II, MKPKK dan MKPD); c. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu 1 – 2 semester, atau d. dinyatakan gagal studi. (3) Sanksi pelanggaran etika akademik ditentukan oleh Dewan Kehormatan Akademik Universitas Airlangga sesuai dengan Peraturan Universitas Airlangga tentang Etika Akademik yang berlaku. (4) Pelanggaran hukum diselesaikan melalui prosedur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX CUTI AKADEMIK DAN GAGAL STUDI Bagia Pertama Cuti Akademik Pasal 68 Peserta Program atau calon Doktor dapat mengambil cutiakademikdengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan selama-lamanya 2 (dua) semester kumulatif dengan ketentuan: (1) wajib membayarbiaya pendidikan selama cuti akademik; (2) selama cuti akademik, masa studi tidakdiperhitungkan; (3) telah mengikuti Program Doktor selama 2 (dua) semester; (4) cuti akademik disetujui PA atau Promotor dan KPS serta ditetapkan dengan Keputusan Dekan; dan (5) peraturan akademik tetap berlaku bagi yang bersangkutan.

Bagian Kedua Gagal studi Pasal 69 (1) Gagal studi diputuskan oleh Dekan dan dikukuhkan dengan Keputusan Rektor. (2) Peserta Program, Calon doktor atau promovendus dinyatakan gagal studi

apabila

terbukti: a. Melanggar ketentuan administrasi, tidak mendaftar ulang, dan/atau tidak membayar biaya pendidikan 2 (dua) semester berturut-turut; atau 111

b. Melanggar ketentuan akademik yang berlaku, dengan akibat gagal studi. (3) Peserta Program, Calon doktor atau promovendus yang terancam dinyatakan gagal studi dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari Program Doktor kepada Dekan untuk dapat melanjutkan studi di Universitas lain. (4) Peserta Program, Calon doktor atau promovendus yang telah mengundurkan diri atau gagal studi karena melanggar ketentuan administrasi, melanggar ketentuan akademik dan etika akademik atau melewati batas masa studi pada Program Doktor dilarang mendaftarkan diri kembali

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 70 (1) Peraturan Dekan ini berlaku terhadap Peserta Program Doktor angkatan Tahun 2014 dan seterusnya. (2) Peserta program Doktor Angkatan 2013 dan sebelumnya, berlaku kurikulum berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9437/H3/KR/2012 tentang Penetapan Kurikulum Pada Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Airlanggga pada tanggal 30 Juli 2012.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 71 Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di surabaya Pada tanggal 28 Nopember 2014 Dekan

ttd Muchammad Zaidun.

112

LAMPIRAN 4

PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM NOMOR 391-A/UN3.J3/2014 TENTANG PANDUAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

113

LAMPIRAN 5

1. Keputusan

Dekan

Fakultas

Hukum

Nomor

334/H3.1.3/KD/2011

Pengangkatan Tenaga Pengajar Mata Kuliah Bagi Program Studi Ilmu Hukum

tentang

Mahasiswa Program Doktor

Universitas Airlangga Semester Gasal Tahun

Akademik 2011/2012. 2.

Keputusan

Dekan

Fakultas

Hukum

Universitas

Airlangga

Nomor

105/H3.1.3/KD/2011 tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar Mata Kuliah Bagi Mahasiswa Program Doktor

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Airlangga Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012. 3. Keputusan

Dekan

Fakultas

Hukum

Universitas

Airlangga

Nomor

105/H3.1.3/KD/2011 tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar Mata Kuliah Bagi Mahasiswa Program Doktor

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Airlangga Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012. 4. Keputusan

Dekan

Fakultas

Hukum

Universitas

Airlangga

Nomor

355/H3.1.3/KD/2012 tentang

Pengangkatan Tenaga Pengajar Mata Kuliah Bagi

Mahasiswa Program Doktor

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Airlangga Semester Gasal Tahun Akademik 2012/2013. 5. Keputusan

Dekan

Fakultas

097/UN3.1.3/KD/2013 tentang

Hukum

Universitas

Airlangga

Nomor

Pengangkatan Tenaga Pengajar Mata Kuliah Bagi

Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Semester Genap Tahun Akademik 2012/2013. 6. Keputusan

Dekan

Fakultas

Hukum

Universitas

Airlangga

Nomor

348/UN3.1.3/KD/2013 tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar Mata Kuliah Bagi Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Semester Gasal Tahun Akademik 2013/2014. 7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor 108/UN3.1.3/2014 tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar Mata Kuliah Bagi Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Semester Genap Tahun Akademik 2013/2014.

114

8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor 204/UN3.1.3/2014 tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar Mata Kuliah Bagi Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Semester Gasal Tahun Akademik 2014/2015.

115

LAMPIRAN 6

DESKRIPSI MATA KULIAH PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

3.1. 1. DESKRIPSI MATA KULIAH (MK) FILSAFAT HUKUM No.

KRITERIA

URAIAN

1.

Nama Mata Ajaran

FILSAFAT HUKUM

2.

Kode Mata Ajaran

PHH 801

3.

Beban studi

2 sks

4.

Semester

Gasal dan Genap

5.

Mata Ajaran prasyarat

6.

Kompetensi

Mahasiswa mampu membahas masalah kontemporer berdasarkan nilai-nilai filsafat.

7

Jenis kompetensi

Kompetesi Utama

8

Elemen Kompetensi

MKK

9

Silabus

Perkembangan legislasi nasional menempatkan filsafat hukum sebagai bagian yang essensial. Untuk itu pengkajian dan pemahaman tentang pemikiran falsafati dan cara berfilsafat merupakan sesuatu yang tidak dapat dinisbikan.

--hukum

Mata kuliah ini dimulai dengan menganalisis artikulasi filsafat , aliran-aliran filsafat hukum, masalah-masalah filsafat hukum dan dipungkasi dengan kajian maqasid al syariah 10

Atribut Softskill

11.

Strategi Metode Pembelajaran

12.

Penilaian Hasil Belajar

13.

Dosen

1. Percaya diri (berani tampil) 2. Disiplin (mengumpulkan tugas tepat waktu) Ceramah/diskusi dan tugas terstruktur

-

Tugas: 70% Atribut Softskill : 30 %

Prof Dr, Frans limahelu, S.H.,LLM Prof.Dr.Eman Ramelan,S.H.,MS. Dr. Abd.Shomad, SH., M.H 116

14.

Referensi Wajib

Andrei Marmor. 2011. Philosophy of Law. Princeton University Press. New Jersey. United States of America. Armatya Sen. 2010. The Idea of Justice. Second Published. Penguin Books Ltd. 80 Strand. London WC2R ORL. England. Carl Joachim Friedrich. 1969. The Philosophy of Law in Historical Perspective. The University of Chicago Press. Sobhi,Mahmassani, Falsafah Hukum Dalam Islam, terjemahan Aghmad Sudjono, Almaarif, Bandung, 1981

117

1.1.2. DESKRIPSI MATA KULIAH TEORI HUKUM NO 1 2 3 4 5 6

KRITERIA Nama Mata Ajaran Kode Mata Ajaran Beban Studi Semester Mata Ajaran Prasarat Kompetensi

7 8 9

Jenis Kompetensi Elemen Kompetensi Silabus

10

Atribut Skill

11 12

Strategi Metode Pembelajaran Penilaian Hasil Belajar

13

Dosen

14

Referensi Wajib

URAIAN Teori Hukum HKD 801 4 SKS Gasal Membekali Peserta Program S3 Ilmu Hukum agar mampu memberikan argumentasi dalam menyelesaikan permasalahan hukum dari aspek perundang-undangan dan aspek teoretik. Kompetensi Utama MKK Pokok bahasan yang disampaikan adalah diawali dengan mengemukakan karakteristik Ilmu Hukum sebagai suatu ilmu preskriptif dan terapan yang tidak masuk ruas ilmu pengetahuan yang ada (bersifat sui generis). Selanjutnya dikemukakan kebutuhan akan teori hukum dalam studi hukum. Kemudian diperbincangkan tugas teori hukum. Pokok bahasan berikut adalah tentang epistemologi hukum yang di dalamnya terkandung teori-teori kebenaran dan perkembangan metode dalam teori hukum. Setelah itu diperbincangkan mengenai perundang-undangan, yaitu tentang perbedaan antara prinsip hukum, norma hukum, dan aturan hukum; dalam perbincangan mengenai perundang-undangan ini juga dibahas wilayah pengaturan undang-undang dan konsistensi undang-undang. Perbincangan ini disusul dengan topik mengenai peradilan. Akhirnya, perkuliahan ini ditutup dengan perbincangan mengenai institusi dan konsep hukum. 1. Dapat mengerjakan tugas dengan benar. 2. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ceramah dan diskusi - Presentasi Tugas 50 % - Tugas Akhir 50 % 1. Prof.Dr. Peter Machmud Mz.,S.H.,MS,LL.M. 2. Koesrianti,S.H.,LL.M.,Ph.D. 1. Andrei Marmor, Interpretation and Legal Theory, Hart Publishing, Portland, Oregon, 2005, 2. Bajai Narain Mani Tripathi, An Introduction to Jurisprudence (Legal Theory), Allahabad Law Agency, Allahabad, India, 1984

118

1.1.3. DESKRIPSI MATA KULIAH PENELITIAN HUKUM NO

KRITERIA

URAIAN

1 2 3 4 5 6

Nama Mata Ajaran Kode Mata Ajaran Beban Studi Semester Mata Ajaran Prasarat Kompetensi

Penelitian Hukum PNH 801 4 SKS Gasal dan Genap Membekali Peserta Program S3 Ilmu Hukum agar dapat menyokong pembuatan proposal penelitian hukum normatif dengan pendekatan secara benar sesuai dengan karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu perspektif dan terapan.

7 8 9

Jenis Kompetensi Elemen Kompetensi Silabus

10

Atribut Skill

11 12

Strategi Pembelajaran Penilaian Hasil Belajar

13

Dosen

14

Referensi Wajib

Kompetensi Utama MKK Perkuliahan ini disampaikan secara tatap muka dan diskusi kelas. Pokok bahasan yang disampaikan adalah diawali dengan mengemukakan karakteristik Ilmu Hukum , karakteristik penelitian hukum (legal research) , masalah hukum, kebenaran yang dicari, pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum, sumber-sumber penelitian hukum, dan diakhiri dengan penyusunan proposal penelitian. 3. Dapat mengerjakan tugas dengan benar. 4. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Metode Ceramah dan diskusi - Presentasi Tugas 50 % - Tugas Akhir 50 % 2. Prof.Dr. Muchammad Zaidun,S.H.,Msi. 3. Nurul Barizah,S.H.,LL.M, Ph.D. 1. Edgar Bodenheimer, Jurisprudence: The Method and Philosophy of Law, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1962. 2. Edwin W. Patterson, Law in A Scientific Age, Columbia University Press, New York, 1963. 3. Enid Campbell et al., Legal Research, The Law Book Company, Melbourne, 1988

119

3.2.1. DESKRIPSI MATA KULIAH TEORI HUKUM ISLAM No.

KRITERIA

URAIAN

1.

Nama Mata Ajaran

TEORI HUKUM ISLAM

2.

Kode Mata Ajaran

HKD 802

3.

Beban studi

2 sks

4.

Semester

Gasal dan Genap

5.

Mata Ajaran prasyarat

----

6.

Kompetensi

Mahasiswa mampu memberikan argumentasi berdasarkan Teori Hukum Islam, sebagai landasan untuk memecahkan masalah hukum kontemporer

7

Jenis Kompetensi

Kompetensi Pendukung

8

Elemen Kompetensi

MKK

9.

Silabus

Perkembangan lesgislasi nasional menempatkan hukum islam sebagai bagian yang essensial. Pengkajian teori hukum islam merupakan sesuatu yang tidak dapat dinisbikan. Mata kuliah ini dimulai dengan menganalisis artikulasi teori hukum, maqasid al syariah, ijtihad, mujtahid dan mufti, utilitarisme religius, liberalisme religius, syariah dan hak asasi manusia, teori fiqh ibadah, teori fiqh transaksi, teori fiqh warits, teori fiqh jihad, teori fiqh jinayat, teori fiqh siyasah, dan dipungkasi dengan analisis mengenai teori fiqh ekonomi islam.

10.

Atribut Softskill

11.

Strategi Metode Pembelajaran

1. Percaya diri (berani tampil) 2. Disiplin (mengumpulkan tugas tepat waktu) Ceramah/diskusi dan tugas terstruktur

12.

Penilaian Hasil Belajar

13.

Dosen

14.

Referensi Wajib

-

Tugas: 70% Atribut Softskill : 30 %

Dr. Abd.Shomad, SH., M.H 

Abd.Shomad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Kencana, Jakarta, 2010. 120

3.2.2. DESKRIPSI MATA KULIAH TEORI-TEORI TANGGUNGJAWAB HUKUM DAN TANGGUNG GUGAT No. 1.

KRITERIA Nama Mata Ajaran

URAIAN TEORI-TEORI

TANGGUNGJAWAB

HUKUM

DAN

TANGGUNGGUGAT 2.

Kode Mata Ajaran

HKP 803

3.

Beban Studi

2 SKS

4.

Semester

Genap

5.

Mata Ajaran Prasyarat

----

6.

Kompetensi

Mahasiswa mampu menyimpulkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, sebagai kerangkan berpikir untuk melakukan pengembangan terkait fungsi masing-masing aparat penegak hukum.

7

Jenis Kompetensi

Kompetensi Pendukung

8.

Elemen Kompetensi

MKK

9.

Silabus

Teori-teori

tanggungjawab

hukum

dan

tanggunggugat

merupakan mata kuliah mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa filosofis tanggungjawab hukum dan tanggunggugat. Juga dibahas konsep, karakteristik dan prinsip tanggungjawab hukum dan tanggunggugat. Hubungan hokum sebagai dasar lahirnya tanggungjawab hukum dan tanggunggugat, merupakan bahasan yang penting dipahami oleh mahasiswa. 10.

Atribut Softskill

1. Jujur yaitu mengerjakan tugas secara mandiri 2. Disiplin yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu.

11.

Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi dan pemberian tugas terstruktur

12.

Media Pembelajaran

LCD

14.

Penilaian Hasil Belajar

1. Aktif diskusi : 30 % 2. Tugas Akhir : 70 %

15.

Dosen (PJMK Dan

1. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Anggota)

2. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. 3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. 121

16.

Referensi Wajib

1. Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. 2. Kwantjik Saleh, Pelengkap KUHP, Ghalia Indonesia. 3. Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara.

122

3.2.3. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM DAN TEORI-TEORI KEADILAN 1 2 3 4 5 6

Nama Mata Ajaran Kode Mata Ajaran Beban Studi Semester Prasyarat Kompetensi

Hukun Dan Teori-teori Keadilan HKD 804 2 SKS GENAP ----Mahasiswa mampu Menyimpulkan Hakikat keadilan serta keterkaitan antara hukum dan keadilan.

7

Jenis Kompetensi

Kompetensi Pendukung

8

Elemen Kompetensi

MKK

9

Silabus

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan memahami hakikat keadilan serta keterkaitan antara hukum dan keadilan. Melalui pemahaman ini diharapkan mahasiswa melakukan kajian filosofis dan teoritis terhadap disertasi yang akan ditulis oleh mahasiswa. Pada pertemuan pertama dan kedua disampaikan bahasan mengenai hakikat keadilan dan problema keadilan. Pertemuan ketiga dikaji mengenai hubungan hukum dan keadilan. Perkuliahan diakhiri dengan pembuatan makalah yang disesuaikan dengan topik disertasi masing-masing

10 11 12

Atribut Soft Skill Metode Pembelajaran Penilaian Hasil Belajar

13

Team Teaching

Disiplin, kerja sama, mengemukakan pendapat Tutorial, diskusi dan makalah Diskusi : 40% Tugas : 40% Softskill : 20% Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, SH., M.Hum.

14

Referensi

1. Rawls, John, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 1995. 2. Dworkin, Ronald, Justice for Hedgehogs, Belknap, Harvard, 2011. 3. Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously, Duckworth, London, 2009. 4. Sen, Amartya, The Idea of Justice, Penguin Books, London, 2009. 5. Komesar, Neil K., Law’s Limits, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

123

3.2.4. DESKRIPSI MATA KULIAH KONSTITUSI EKONOMI

NO

KRITERIA

URAIAN

1

Nama Mata Ajaran

KONSTITUSI EKONOMI

2

Kode Mata Ajaran

HKD 805

3

Beban Studi

2 SKS

4

Semester

Gasal dan Genap

5

Mata Ajaran Prasarat

-

6

Kompetensi

Membekali Peserta Program S3 Untuk mengevaluir konstitusi sebagai acuan substantif dalam kebijakan resmi pembangunan ekonomi

7

Jenis Kompetensi

Kompetensi Pendukung

8

Elemen Kompetensi

MKK

9

Silabus

Sebagai awal perbincangan dikemukakan arti penting perumusan ketentuan mengenai perekonomian dalam Undang-undang Dasar. Perbincangan demikian dikemukakan dalam hal perbincangan mengenai isi konstitusi dan makna konstitusi dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya dikemukakan mazhab-mazhab dalam ilmu ekonomi. Perbincangan itu kemudian disusul dengan perbincangan mengenai ketentuan konstitusi berbagai negara yang bersangkut paut dengan perekonomian yang dianut negara yang bersangkutan. Dalam hal ini dikemukakan konstitusi liberal-kapitalis, komunis, negara-negara berkembang, dan negara-negara yang baru maju. Selanjutnya perbincangan difokuskan kepada Konstitusi Ekonomi Indonesia dari satu periode ke periode yang lain. Pada perbincangan mengenai Konstitusi Ekonomi Indonesia juga dibicarakan fungsi lembaga-lembaga negara yang ditetapkan dalam UUD 1945 dalam perekonomian nasional.

10

Atribut Skill

1. Dapat mengerjakan tugas dengan benar. 2. Mengumpulkan tugas tepat waktu.

11

Strategi Metode

Ceramah dan diskusi 124

Pembelajaran 12

13

Penilaian Hasil Belajar

Dosen

-

Presentasi Tugas 50 %

-

Tugas Akhir 50 %

1. Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si. 2. Prof.

Dr.

Peter

Mahmud

Mz.,

S.H,

M.H.,LL.M. 14

Referensi Wajib

1. Asshiddiqie,

Jimly,

Konstitusi

Ekonomi,

Kompas, Jakarta, 2010 2. Dewet, K.K., Modern Economic Theory, S. Chand, New Delhi, 2005 3. Hatta, Mohammad, Beberapa Fasal Ekonomi, Balai Pustaka, Jakarta, 1958

125

3.2.5. DESKRIPSI MATA KULIAH SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGALEMBAGA NEGARA NO 1 2 3 4 5 6

KRITERIA

URAIAN

13

Sengketa Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara HKA 801 2 SKS Gasal dan Genap Membekali Peserta Program S3 Ilmu Hukum agar mampu menyimpulkan permasalahan yang terkait dengan sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara. Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung Elemen Kompetensi MKK Silabus Perkuliahan ini disampaikan secara tatap muka dan diskusi kelas. Pokok bahasan yang disampaikan adalah diawali dengan pemahaman tentang pembagian kekuasaan menurut UUDNRI 1945, kemudian dilanjutkan dengan pengertian lembaga negara menurut UUDNRI 1945, hukum acara penyelesaian sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara dan diakhiri dengan penugasan membahas Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara. Atribut Skill 1. Dapat mengerjakan tugas dengan benar. 2. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Strategi Metode Ceramah dan diskusi Pembelajaran Penilaian Hasil Belajar - Presentasi Tugas 50 % - Tugas Akhir 50 % Dosen Dr. Sukardi,S.H.,MH.

14

Referensi Wajib

7 8 9

10 11 12

Nama Mata Ajaran Kode Mata Ajaran Beban Studi Semester Mata Ajaran Prasarat Kompetensi

1. Andrew Beale, Essential Constitutional Law, second edition, Cavendish Publishing Limited, London-Sydney, 1997. 2. Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006. 3. Rofiqul-Umam Ahmad et.al, ed., Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer, Pemikiran Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H. dan Para Pakar Hukum, The Biography Institute, Bekasi, 2007. 126

3.2.6. DESKRIPSI MATA KULIAH TEORI PENYELENGGARAAN NEGARA NO

KRITERIA

URAIAN

1 2 3 4 5 6

Nama Mata Ajaran Kode Mata Ajaran Beban Studi Semester Mata Ajaran Prasarat Kompetensi

Teori Penyelenggaraan Negara HKA 802 2 SKS Gasal dan Genap Membekali Peserta Program S3 Ilmu Hukum agar mampu membahas permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan negara dari dua pilar utama, yaitu prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi. Kompetensi Penunjang MKK Perkuliahan ini disampaikan secara tatap muka dan diskusi kelas. Pokok bahasan yang disampaikan adalah: Sistem pemerintahan negara, pengisian jabatan lembaga-lembaga negara, wewenang lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan dan asas-asas penyelenggaraan negara dan pemerintahan antara lain asas praduga keabsahan tindakan pemerintahan (praduga rechtmatigheids), asas “contrarius actus”, dan asas “delegatus non potes delegare”.

7 8 9

Jenis Kompetensi Elemen Kompetensi Silabus

10

Atribut Skill

11 12

Strategi Pembelajaran Penilaian Hasil Belajar

13

Dosen

- Presentasi Tugas 50 % - Tugas Akhir 50 % Dr. Sukardi,S.H.,MH.

14

Referensi Wajib

1.

1. Dapat mengerjakan tugas dengan benar. 2. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Metode Ceramah dan diskusi

2.

3.

A.V. Dicey, An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, tenth edition, English Language Book Society and Macmillan, Great Britain, 1973. Randy E. Barnett, The Structure of Liberty Justice and the Rule of Law, Oxford University Press, Great Britain, 2000. Harjono, Transformasi Demokrasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.

127

3.2.7.

NO

DESKRIPSI MATA KULIAH GOOD GOVERNANCE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA KRITERIA

DALAM

URAIAN

1

Nama Mata Ajaran

Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan HKA 803 2 SKS Gasal Membekali Peserta Program S3 Ilmu Hukum agar mampu menyimpulkan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan modern .

2 3 4 5 6

Kode Mata Ajaran Beban Studi Semester Mata Ajaran Prasarat Kompetensi

7 8 9

Jenis Kompetensi Elemen Kompetensi Silabus

10

Atribut Skill

11 12

Strategi Pembelajaran Penilaian Hasil Belajar

13 14

Dosen Referensi Wajib

Kompetensi Pendukung MKK Perkuliahan ini disampaikan secara tatap muka dan diskusi kelas. Pokok bahasan yang disampaikan adalah diawali dengan mengemukakan perkembangan tugas dan fungsi pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip good governance, Akuntabilitas dalam konteks maladministrasi, Perbandingan AUPB dan Good Governance, dan pengawasan terhadap pemerintahan. 1. Dapat mengerjakan tugas dengan benar. 2. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Metode Ceramah dan diskusi - Presentasi Tugas 50 % - Tugas Akhir 50 % Prof.Dr. Tatiek Sri Djatmiati,S.H.,MS. 1. Alec Stone Sweet, Governing with Judges Constitutional Politics in Europe, Oxford University Press, New York, 2002. 2. David M. Olson and Michael L. Mezey, ed., Legislature in the Policy Process the Dilemmas of Economic Policy, Cambridge University Press, New York, 2008. 3. Hans Kelsen, General of Law and State, Russell & Russell, New York, 1944.

128

3.2.8. DESKRIPSI MATA KULIAH DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN No. 1.

KRITERIA Nama Mata Ajaran

2. 3. 4. 5. 6.

Kode Mata Ajaran Beban studi Semester Mata Ajaran prasyarat Kompetensi

7

Jenis Kompetensi

8 9

Elemen Kompetensi Silabus

URAIAN Dinamika Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan HKA 804 2 SKS Gasal Dengan menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memberikan argumentasi secara komprehensif dan sangat profesional dalam mengikuti dinamika hukum lingkungan dalam kerangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, baik secara konsepsional maupun normatif. Kompetensi Pendukung MKK Mata kuliah ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika problematika lingkungan dan aspek hukumnya dalam perkembangan model pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang telah menjadi tren global. Pembangunan berkelanjutan dikonsesikan sebagai pola pembangunan yang mampu mengintegrasikan tiga kepentingan sekaligus: ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini tentu saja membutuhkan pengaturan hukum dan memberi pengaruh kepada perkembangan hukum lingkungan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Dengan demikian, mata kuliah ini dilakukan dengan memperhatikan aspek konsep dan aspek hukum yang disusun dengan pokok bahasan sebagai berikut: a.

Konsepsi dinamika hukum lingkungan: Dalam pokok bahasan ini akan dibahas beberapa topik penting yang menjelaskan:  Sejarah hukum lingkungan  Pembentukan norma hukum lingkungan  Hukum lingkungan dan dinamika pembangunan

b.

Mengenal model-model pembangunan dan pembangunan berkelanjutan: Dalam pokok bahasan ini akan dibahas beberapa topik penting yang menjelaskan:  Perkembangan model pembangunan  Pembangunan dan lingkungan 129

 

Kesadaran global berkelanjutan Indonesia dan berkelanjutan

pembangunan pembangunan

c.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan implementasinya: Dalam pokok bahasan ini akan dibahas beberapa topik penting yang menjelaskan:  Wujud prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan  Implementasi prinsip-prinsip pembangunan berjkelanjutan pada pembangunan nasional  Sumber daya lingkungan dan pembangunan

d.

Kebijakan lingkungan dan tren perkembangan pengaturannya: Dalam pokok bahasan ini akan dibahas beberapa topik penting yang menjelaskan:  Kebijakan publik  Kebijakan lingkungan dalam penyelenggaraan negara  Kebijakan lingkungan dan pembentukan hukum lingkungan nasional

e.

Green issues dalam pembangunan berkelanjutan: Dalam pokok bahasan ini akan dibahas beberapa topik penting yang menjelaskan:  green constitution  green legislation  green butgeting  bio-biraucratic  green banking  green company, dan  bio-economy

f.

Kearifan lokal dan manajemen lingkungan: Dalam pokok bahasan ini akan dibahas beberapa topik penting yang menjelaskan:  Kesadaran lingkungan dan tradisi perlindungan lingkungan  Kearifan lokal dalam manajemen lingkungan

g.

Membangun budaya lingkungan dengan 130

hukum lingkungan: Dalam pokok bahasan ini akan dibahas beberapa topik penting yang menjelaskan:  Perkembangan kota dan cagar budaya  Peradaban lingkungan dan hukum lingkungan  Hukum lingkungan dalam perkembangan budaya

10

Atribut Softskill

11.

Strategi/Metode Pembelajaran Penilaian Hasil Belajar

12.

13.

Dosen

14.

Referensi

1. Percaya diri (berani tampil) 2. Komunikasi (bertanya atau menjawab pertanyaan dengan logis) 3. Disiplin (mengumpulkan tugas tepat waktu) 4. Amanah Ceramah dan dialog - UTS : 30% - UAS : 45% - Tugas/Responsi : 10% - Atribut Softskill : 15 % Dr Suparto Wijoyo,S.H.,MH. Addink, G.H., Environmental Law in a Comparative Perspective: National, European and International Law: Legislation Part I: Dutch Law, Utrecht University, Utrecht, 2002. ------, Norms and Enforcement of Climate Change Convention, Utrecht University, Utrecht, t.th. Aditjondro, George Junus, Korban-korban Pembangunan: Tilikan Terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. Backes, Ch.W., et al., Codificatie van Milieurechtelijke Beginselen in de Wet Milieubeheer, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2002.

131

3.2.9. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM AGRARIA DALAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH NO

KRITERIA

1. Nama Mata Ajaran 2. 3. 4. 5. 6.

Kode Mata Ajaran Beban Studi Semester Mata Ajaran Prasarat Kompetensi

URAIAN Hukum Agraria Dalam Penataan dan Pengembangan Wilayah HKA805 2 SKS Gasal dan Genap Membekali Peserta Program S3 agar mampu mengembangkan konsep yang terkait dengan Penataan Ruang serta mencari dan menemukan teori-teori yang terkait dengan penataan dan pengembangan wilayah

7. Jenis Kompetensi

Kompetensi Pendukung

8. Elemen Kompetensi 9. Silabus

MKK Perkuliahan ini disampaikan secara tatap muka dan diskusi kelas. Pokok bahasan yang disampaikan adalah:

arti

pentingnya

penataan

ruang

dalam

pemanfaatan wilayah, landasan filosofis penataan ruang,

peran

Negara

dalam

penataan

dan

pengembangan wilayah, teori-teori tentang perolehan tanah (peralihan hak, pengadaan tanah, konsolidasi tanah) serta pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga melalui BOT/BOOT.

10. Atribut Skill

1. Dapat mengerjakan tugas dengan benar 2. Mengumpulkan tugas tepat waktu

11. Strategi Metode Pembelajaran Ceramah dan diskusi

12. Penilaian Hasil Belajar

13. Dosen 14. Referensi Wajib

-

Presentasi Tugas 50%

-

Tugas Akhir 50%

Prof. Dr. Eman, S.H., M.S. 1. Martin Dixon, Principles of Land Law, Cavendish 132

publishing Com, London, 2002 2. Halstead P, Human Property Right, 2002 3. Martin Dixon, Modern Land Law Cavendish Publishing, London, 2005

133

3.2.10. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM PERLINDUNGAN WNI DAN BADAN HUKUM INDONESIA No.

KRITERIA

URAIAN

1.

Nama Mata Ajaran

Hukum Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia

2.

Kode Mata Ajaran

HKI 801

3.

Beban Studi

2 SKS

4.

Semester

GENAP

5.

Mata Ajaran Prasyarat

--------

6.

Kompetensi

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu menguraikan tujuan dan fungsi perlindungan warga Negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri. Perlindungan WNI dan badan hukum Indonesia ini terbatas keberlakuannya karena adanya batasan yurisdiksi Negara

7

Jenis Kompetensi

Kompetensi Pendukung

8

Elemen Kompetensi

MKK

9

Silabus

10

Atribut Softskill

Mata kuliah ini membahas mengenai perlindungan warga Negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri. Seiring dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan transportasi, maka perpindahan penduduk atau manusia dari satu Negara ke Negara lain sangat intens dan seringkali menimbulkan permasalahan baik bagi Negara penerima maupun Negara pengirim. Pada umumnya ada factor penarik dan factor pendorong bagi seseorang untuk pergi ke luar dari negaranya. Seorang warga Negara pergi dari negaranya dengan berbagai alasan misalnya studi, bekerja, menikah atau mendirikan perusahaan di Negara lain. Mata kuliah ini akan mengkaji segala permasalahan yang berkaitan dengan perpindahan penduduk antar Negara. Mekanisme perlindungan warga Negara di luar negeri yang dilakukan pemerintah, mengkaji Negara tujuan, dan membahas konvensi internasional yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kerjasama, disiplin

11

Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi kelompok, tugas kelompok dan presentasi

12.

Media Pembelajaran

LCD 134

13

Penilaian Hasil Belajar

14.

Dosen (PJMK Dan Anggota)

15

Referensi Wajib

a) Partisipasi di kelas dan persiapan membaca materi pembelajaran: 15% b) presentasi kelompok: 25% c) Tugas bernilai 60% 1. Koesrianti, S.H.,LL.M.Ph.D 2. Dr Lanny Ramly, S.H.,M.H a) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Lokakarya Nasional, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 24-25 Maret 2010 b) Goodwin-Gill, Guy S, 1978, International Law and the Movement of Persons between States, Clarendon Press, Oxford c) Kementrian Luar Negeri RI, Lokakarya Nasional, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 24-25 Maret 2010

135

3.2.11. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM PAJAK INTERNASIONAL No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KRITERIA Nama Mata Ajaran Kode Mata Ajaran Beban Studi Semester Prasyarat Kompetensi

7 8. 9.

Jenis Kompetensi Elemen Kompetensi Silabus

10. Atribut Softskill 11. Metoda pembelajaran 12. Media Pembelajaran 13. Penilaian Hasil Belajar 14. Dosen & PJMA 15. Referensi Wajib

URAIAN Hukum Pajak Internasional HKI 802 2 SKS Gasal Membekali mahasiswa mampu menguraikan pemahaman secara komprehensif tentang sistem perpajakan internasioanal, berdasarkan hukum pajak Indonesia di era globalisasi, yang difokuskan pada pemungutan pajak pada Wajib Pajak Penghasilan Luar Negeri serta tentang implikasim pemungutan pajak berganda. Kompetensi Pendukung MKK Materi diberikan melalui tatap muka dan pemberian tugas, yang dimulai dengan memaparkan kebijakan pemungutan pajak dan sistem perpajakan internasional secara global. Dilanjutkan dengan penjelsan tentang subyek pajak luar negeri dan sistem pemungutan PPh Wajib Pajak Luar Negeri, Yurisdiksi pemungutan pajaknya, pajak berganda dan perjanjian pajak berganda, transfer pricing, serta implikasinya dalam sistem hukum pajak di Indonesia . 1.Percaya diri dalam penguasaan materi/substansi 2.Disiplin dalam berdiskusi dan pengumpulan tugas Ceramah dan diskusi OHP, Blackboard, LCD, Power Point -UTS : 30% -UAS : 45% -Tugas : 25% Dr. Sarwirini, S.H., MS. 1.GT Pagone, Tax Avoidance in Australia, The Federation Press, Sydney, 2010. 2.Joseph Raz, The Authority of Law, 2009 3.Anthony C. Infanti & Bridget J. Crawford (eds.), Critical Tax Theory, Cambridge University Press, New York, 2009.

136

3.2.12. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM DALAM SISTEM INTERNASIONAL 1 2 3 4 5 6 7

Nama Mata Ajaran Kode Mata Ajaran Beban Studi Kategori Mata Ajaran Semester Prasyarat Kompetensi

Hukum dalam Sistem Internasional HKI 803 2 SKS Pilihan Minat GENAP ---Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan minat hukum internasional yang diperlukan oleh mahasiswa agar mampu mengevaluasi secara mendalam terhadap kajian Disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk lebih mempertajam keilmuan dan keahlian sesuai dengan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi.

8

Jenis Kompetensi

Kompetensi Penunjang

9

Elemen Kompetensi

MKK

10

Silabus

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menganalisa dan melakukan sintesa terhadap keberlakuan hukum internasional dalam masyarakat internasional, hokum nasional negara-negara dan peran hukum internasional pada saat ini dan perkembangan hukum internasional. Pada pertemuan pertama dan kedua disampaikan asas-asas dan teori yang berkaitan dengan topik terkait, pertemuan ketiga diskusi dengan mahasiswa. Perkuliahan diakhiri dengan pembuatan makalah yang disesuaikan dengan topik disertasi masing-masing

11 12 13

Atribut Soft Skill Metode Pembelajaran Penilaian Hasil Belajar

14 15

Team Teaching Referensi

Disiplin, kerja sama, mengemukakan pendapat Tutorial, diskusi dan makalah Diskusi : 40% Tugas : 40% Softskill : 20% Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, SH., MHum. 1. Academy of Sciences of the USSR, Institute of State and Law, International Law, A Textbook for Use in Law School, Foreign Languages Publishing House, Moscow, tanpa tahun. 2. Alexander, Larry and Emily Sherwin, The Rule of Rules, Morality, Rules, and the Dilemmas of Law, Duke University Press, Durham and London, 2001. 137

3.2.13. DESKRIPSI

MATA

KULIAH

HUKUM

HAK

KEKAYAAN

INTELEKTUAL INTERNASIONAL No

KRITERIA

URAIAN

1.

Nama Mata Ajaran

Hukum Hak Kekayaan Intelektual Internasional

2.

Kode Mata Ajaran

HKI 804

3.

Beban Studi

2 SKS

4.

Semester

Gasal dan Genap

5.

Mata Ajaran Prasyarat

-

6.

Kompetensi

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu: 1. Memberikan regime

argumentasi

Hukum

HKI

tentang

eksistensi

internasional

dan

implementasinya pada hukum nasional yang akan dipakai sebagai landasan untuk memecahkan masalah perlindungan HKI conventional maupun contemporer. 2. Menjelaskan

tentang

regime

hukum

HKI

Internasional yang berbeda dengan regime Hukum HKI nasional and overview terhadap isue-issue HKI global. 3. Melakukan analisa tentang semakin kompleknya sistem perlindungan HKI internasional, implikasi ketentuan-ketentuan HKI internasional tersebut terutama terhadap pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang, dari akses masyarakat terhadap obat-obatan, hak-hak petani atas benih, sampai akses pengetahui di internet. 4. Melakukan

analisa

terhadap

berbagai

debat

terakhir pada level internasional terkait dengan, dampak HKI pada pembangunan, kontroversi mengenai biotechnology dan hak milik atas 138

sesuatu yang hidup, klaim penduduk asli dan negara-negara berkembang akan perlindungan HKI yang baru dibidang pengetahuan tradisional. 5. Melakukan analisa mengenai trend bilateralism dan regionalism

dalam kerangka

percepatan

hamonisasi regime HKI internasional.

7

Jenis Kompetensi

Kompetensi Pendukung

8

Elemen Kompetensi:

MKK

9

Silabus:

Perkuliahan

ini

perlindungan

HKI

diawali pada

dengan level

dengan

internasional

sejarah (Paris

Convention for Industrial Property and Bern Convention sampai dengan TRIPs Agreement), landasan pemikirannya dan

perkembangan

konvensi-konvensi

internasional

tentang HKI, baik yang diorganisasikan oleh WIPO, WTO, maupun UNESCO, UNTAC, FAO, dan lembaga internasional lainnya. Dengan memahami berbagai konvensi internasional tersebut, mahasiswa memahami pula legal substance dan legal culture serta preoses pembuatan treaty atau Convension internasional tersebut, termasuk driving force dibalik perlindungan HKI global. Kemudian, mata ajaran ini menganalisa berbagai isu-isu hukum yang muncul terkait dengan perlindungan HKI global ini, terutama yang terkait dengan karya intelektual yang berdasarkan landasan teori tidak dapat dilindungi dalam conventional yang

dimiliki

oleh

negara-negara

yang

sedang

berkembang (traditional knowledge, genetic resources dan folklore). Lebih lanjut, Mata kuliah ini juga membahas tentang 139

perlindungan HKI internasional dan penerapannya pada negara-negara berkembang, agenda,

terutama

negara-negara

yang berdasarkan

HKI

ini

berpotensi

yang sedang

Doha

Development

untuk

menghambat

pembangan di negara-negara yang sedang berkembang (akses kesehatan publik, akses pendidikan di internet dan hak-hak petani). Terakhir, mata ajaran ini juga menganalisa trend yang berkembang pada 10 tahun terakhir tentang isu-isu bilateralism dan regionalism dalam kerangka percepatan harmonisasi

perlindungan

HKI

global

sebagai

konsekuensi dari gagalnya perundingan-perundingan pada level multilateral. Sehingga dapat

dianalisa langkah-

langkah hukum yang tepat yang bisa dipakai oleh negaranegara terutama Indonesia menghadapi berbagai isue global perlidnungan Hki tersebut.

10

Atribut Soft Skills

1. Disiplin; 2. Jujur; 3. Percaya diri; 4.

Kemampuan menulis tulisan ilmiah;

5. Kemampuan mengemukakan dan menghargai pendapat. 11.

Strategi/Metode

1. Ceramah

Pembelajaran

2. Diskusi, 3. Presentasi.

12.

Media Pembelajaran

1. White Board (Papan tulis) 2. LCD.

13.

Penilaian Hasil Belajar:

Keaktifan di kelas : 20 % Presentasi

: 20 %

Paper/Makalah

: 50 %

140

Soft skill

: 10 %

14.

Dosen

Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D

15.

Referensi Wajib

Graham Dutfield and Uma Suthersanan, Global Intellectual Property Law, Edward Elgar Publishing, 2008. Peter Drahos and Ruth Mayne, Global Intellectual Property; Knowledge, Access and Development, Basingstoke, Palgrave, MacMillan, 2002 Long Doris E, A Cousebook in International intellectual Property, St Paul Minn, West Group, 2000.

141

3.3.14. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM WTO No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KRITERIA Nama Mata Ajaran Kode Mata Ajaran Beban Studi Semester Prasyarat Kompetensi

7 8 9

Jenis Kompetensi Elemen Kompetensi Silabus

URAIAN Hukum WTO HKI 805 2 SKS GENAP ---Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang WTO. Tujuan dan fungsi dibentuknya WTO dalam system perdagangan dunia. Kompetensi Pendukung MKK Mata kuliah ini berfokus pada World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia. WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importer dalam kegiatan perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU NO. 7/1994. Mata kuliah ini akan membahas mengenai struktur dasar persetujuan WTO, meliputi: 1. Barang/ goods (General Agreement on Tariff and Trade/ GATT) 2. Jasa/ services (General Agreement on Trade and Services/ GATS) 3. Kepemilikan intelektual (Trade-Related Aspects of Intellectual Properties/ TRIPs) 4. Penyelesaian sengketa (Dispute Settlements)

10. Atribut Softskill 11. Metoda pembelajaran 12. Media Pembelajaran

Kerjasama, disiplin Ceramah, diskusi kelompok, tugas kelompok dan presentasi LCD dan komputer 142

13. Penilaian Hasil Belajar

14. Dosen (PJMA&Anggota) 15

Referensi Wajib

d) Partisipasi di kelas dan persiapan membaca materi pembelajaran: 15% e) presentasi kelompok: 25% f) Tugas bernilai 60%. 1. Koesrianti, S.H.,LL.M.Ph.D 2. Nurul Barizah, S.H.,LL.M.,Ph.D a) H.S. Kartadjoemena "GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round". Jakarta: UI Press, 1997. b) John H. Jackson, William J. Davey, dan Allan O. Sykes. "Legal Problems of International Economics Relations: Cases, Materials and Text". St. Paul, Minn.: West Group, 2002. c) Adolf Warouw. "Sistem Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO: Suatu Observasi terhadap 'Rule-based System'" dalam "Jurnal Hukum Internasional" Vol. 1 No. 2, Januari 2004.

143

3.2.15. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM PEMBANGUNAN INTERNASIONAL No

KRITERIA

URAIAN

1.

Nama Mata Ajaran

Hukum Pembangunan Internasional

2.

Kode Mata Ajaran

HKI 806

3.

Beban Studi

2 SKS

4.

Semester

Gasal dan Genap

5.

Mata Ajaran Prasyarat

-

6

Kompetensi:

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat: 1. Memahami teori hukum internasional yang terkait dengan

pembangunan

internasional

dan

penerapannya di negara-negara berkembang serta kritik-kritik

yang

fundamental

terhadap

perkembangan hukum internasional modern. 2. Menganalisa

konsekuensi

Hukum

penerapan

hukum internasional di berbagai bidang, terutama perdagangan, lingkungan, hak-asasi manusia, pada hukum nasional negara-negara dan implikasinya terhadap

pembangunan

di

negara-negara

berkembang. 3. Menganalisa dan memahami ketentuan-ketentuan hukum internasional yang terkait dengan keadilan global, perlindungan hak-hak minoritas, hak-hak disable people, indigeous (traditional) rights, communal property rights, dan konsep yang terkait dengan ethical globalisation innisiative. 4. Menganalisa konsep keadilan global, perlindungan hak-hak

minoritas,

hak-hak

disable

people,

indigeous (traditional) rights, communal property rights, dan konsep yang terkait dengan Ethical Globalisation 144

Innisiative,

serta

ketentuan-

ketentuan hukum internasional yang terkait. 7

Jenis Kompetensi

Kompetensi Pendukung

8

Elemen Kompetensi

MKK

9

Silabus:

Perkuliahan ini diawali dengan memberikan pengantar umum mengenai

teori hukum yang terkait dengan

pembangunan internasional dan penerapannya di negaranegara berkembang serta isu-isu kritisnya. Teori-teori ini meliputi, teori pembangunan klasik (classical development theory), neo-liberalism, rule of law, modernity and the law, natural law dan positivism, colonialism, formalism feminist legal theory, dan

southern legal theories.

Fundamental Critics dari Perkembangan hukum Hukum Internasional Modern serta keterlibatan dunia ketiga juga akan dielaborasi dalam perkuliahan ini. Selanjutnya, perkuliahan dilanjutkan dengan elaborasi penerapan hukum internasional

konsekuensi

di berbagai bidang,

terutama perdagangan, lingkungan, hak-asasi manusia, pada hukum nasional negara-negara dan implikasinya terhadap pembangunan di negara-negara berkembang. Dengan

elaborasi

mahasiswa

seperti

melakukan

itu,

critical

akan

mengantarkan

thingking

terhadap

ketentuan-ketentuan hukum internasional yang terkait dengan keadilan global, perlindungan hak-hak minoritas, hak-hak disable people, indigeous (traditional) rights, communal property rights, dan konsep yang terkait dengan ethical globalisation innisiative. Lebih lanjut kuliah ini akan menganalisa konsep keadilan global, perlindungan hak-hak minoritas, hak-hak disable people, indigeous (traditional) rights, communal property rights, dan konsep yang terkait dengan Ethical Globalisation Innisiative,

145

serta ketentuan-ketentuan hukum internasional yang terkait. 10.

Atribut Soft Skills

1. Disiplin; 2. Jujur; 3. Percaya diri; 4.

Kemampuan menulis tulisan ilmiah;

5. Kemampuan mengemukakan dan menghargai pendapat. 11.

Strategi/Metode

1. Ceramah

Pembelajaran

2. Diskusi, 3. Presentasi.

12.

Media Pembelajaran

1. White Board (Papan tulis) 2. LCD.

13.

Penilaian Hasil Belajar:

Keaktifan di kelas : 20 % Presentasi

: 20 %

Paper/Makalah

: 50 %

Soft skill

: 10 %

14

Dosen

Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D

15.

Referensi Wajib

Rumu Sarhar, International Development Law: Rule of Law, Human Rights and Global Finance, Oxford University Press, USA, 2009. Wayne Sandholtz and Kendall Stiles, International Norms and Cycles of Change, Oxford University Press, USA, 2008. Sean D. Murphy, Principles of International Law, Thomson West, 1st Ed, 2006.

146

3.2.16. DESKRIPSI MATA KULIAH KEJAHATAN TRANSNASIONAL No.

KRITERIA

URAIAN

1.

Nama Mata Ajaran

KEJAHATAN TRANSNASIONAL

2.

Kode Mata Ajaran

HKP 801

3.

Beban Studi

2 SKS

4.

Semester

Genap

5.

Mata Ajaran Prasyarat

----

6.

Kompetensi

Mahasiswa mampu memahami Kejahatan Transnasional, sebagai kerangkan berpikir untuk melakukan pengembangan kejahatan-kejahatan berdimensi transnasional.

7

Jenis Kompetensi

Kompetensi Pendukung

8.

Elemen Kompetensi

MKK

9

Silabus

Perkembangan

teknologi

informasi

yang

begitu

pesat

menyebabkan terjadinya perubahan modus operandi, pelaku tindak pidana. Tindak pidana sekarang sudah melintasi wilayah suatu Negara, inilah yangd isebut

kejahatan

transnasional. Perkuliahan diawali dengan cirri-ciri masyarakat abad millennium, konsep kejahatan transnasional, kejahatankejahatan yang masuk kejahatan transnasional dan ditutup dengan penanggulangan kejahatan transnasional. 10.

Atribut Softskill

1. Jujur yaitu mengerjakan tugas secara mandiri 2. Disiplin yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu.

11.

Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi dan pemberian tugas terstruktur

12.

Media Pembelajaran

LCD

13.

Penilaian Hasil Belajar

1. Aktif diskusi : 30 % 2. Tugas Akhir : 70 %

14

Dosen (PJMK Dan

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Anggota) 15.

Referensi Wajib

1. Gerhard O. W. Mueller, Transnational Crime: Definitions and Concepts, Transnational Organized Crime, No. 4 tahun 1998. 2. Martin, J. M. and Romano, A. T., Multinational Crime147

Terrorism, Espionage, Drug & Arms Trafficking , SAGE Publications, 1992. 3. Cyrille Fijnaut, Transnational crime and the role of the United Nations in its Containment through international cooperation: A challenge for the 21st century, European journal of crime, criminal law and criminal justice 8(2) (2002): 119-127.

148

3.2.17. DESKRIPSI MATA KULIAH KEADILAN RESTORATIF No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KRITERIA Nama Mata Ajaran Kode Mata Ajaran Beban Studi Semester Prasyarat Kompetensi

7 8. 9.

Jenis Kompetensi Elemen Kompetensi Silabus

10.

Atribut Softskill

11. 12. 13.

Metoda pembelajaran Media Pembelajaran Penilaian Hasil Belajar

14. 15.

Dosen & PJMA Referensi Wajib

URAIAN Keadilan Restoratif Hkp 802 2 SKS Gasal Membekali mahasiswa memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang berbagai konsep, philosofi, prinsip dan norma, serta penerapan dan pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif, baik di dalam maupun di luar sistem peradilan pidana. Kompetensi Pendukung MKK Materi diberikan melalui tatap muka dan pemberian tugas, yang dimulai dengan memaparkan beberbagai konsep keadilan restoratif (restorative justice) dan membedakannya dengan konsep retributive justice, mengingat berkembangnya keadilan restoratif berkaitan erat dengan reaksi terhadap kegagalan sistem peradilan pidana. Dibahas juga perbedaan model peradilan: welfare model, criminal justice model, & restorative justice model. Selanjutnya dibahas philosofi keadilan restoratif yang mendasarkan pada healing and respectful dialogue, forgiveness, responsibility, apology and making amends. Pada akhir perkuliahan didiskusikan penerapan di beberapa negara, termasuk bagaimana potensi perkembangan sebagai norma dalam peraturan perundangundangan di Indonesia 1.Percaya diri dalam penguasaan materi/substansi 2.Disiplin dalam berdiskusi dan pengumpulan tugas Ceramah dan diskusi OHP, Blackbard, LCD, Power Point -UTS : 30% -UAS : 45% -Tugas : 25% Dr. Sarwirini, S.H., MS. 1.Joseph Raz, The Authority of Law, 2009 2.HLA. Hart,Punishment & Responsility, 2008 3.Maria J.Falcon Y.Tella & Fernando Y. Tella, Punishment & Culture: A right to punish, 2006

149

3.2.18. DESKRIPSI MATA KULIAH PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 1.

Nama Mata Ajaran

Perlindungan Saksi Dan Korban

2.

Kode Mata Ajaran

HKP 803

3.

Beban Studi

2 SKS

4.

Katagori Mata Ajaran

MKPKK

5.

Semester

Gasal – Genap

6.

Prasyarat

------

7.

Kompetensi Mata Ajaran

Setelah menempuh mata kuliah ini akan mampu menjelaskan dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum atas saksi dan korban dalam hukum positif.

8.

Jenis Kompetensi

Kompetensi Pendukung

9.

Elemen Kompetensi

MKK

10.

Silabus

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai beberapa model perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif kita dengan melakukan perbandingan pengaturan perlindungan saksi dan korban dari beberapa negara

11.

Atribut soft skill

Disiplin, kemampuan beragumentasi hukum

12.

Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi dan presentasi

13.

Media Pembelajaran

OHP, Blackboard, LCD, Powerpoint

14.

Penilaian Hasil Belajar

Tugas 70 %, Penguasaan soft skill 30%

15.

Penanggungjawab mata kuliah

1. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M,Hum

16.

Referensi

1. Arif Gosita, Perlindungan saksi dan Korban 2. Martin wasik et.all, Criminal Justice text and material, Longman law Series, p.660. 2. United Nations Office on Drugs and Crime

150

3.2.19. DESKRIPSI MATA KULIAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU No.

KRITERIA

URAIAN

1.

Nama Mata Ajaran

SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

2.

Kode Mata Ajaran

HKP 805

3.

Beban Studi

2 SKS

4.

Semester

Genap

5.

Mata Ajaran Prasyarat

----

6.

Kompetensi

Mahasiswa mampu memahami Sistem Peradilan Pidana Terpadu, sebagai kerangkan berpikir untuk melakukan pengembangan terkait fungsi masing-masing aparat penegak hukum.

7

Jenis Kompetensi

Kompetensi Pendukung

8.

Elemen Kompetensi

MKK

9.

Silabus

Penegakkan hukum di Indonesia dirasakan masyarakat tidak sesuai dengan rasa keadilan yang didambakan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik manakala didukung 5 faktor yaitu peraturan itu sendiri, mentalitas

aparat

penegak

hukum,

sarana

prasarana

pendukung, dan kesadaran serta kepatuahn warga masyarakat. Komponen aparat penegak hukum sendiri yaitu aparat kepolian,

kejaksaan,

kehakiman,

petiugas

lembaga

pemasyarakatan dan advokat. Sebagai suatu subbagian dari system peradilan pidana, masing-masing aparat selain terikat dengan Undang-Undang yang mengatur organisasi mereka, berdasarkan KUHAP, mereka terikat sebagai integrated criminal justice system. 10.

Atribut Softskill

1. Jujur yaitu mengerjakan tugas secara mandiri 2. Disiplin yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu.

11.

Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi dan pemberian tugas terstruktur

12.

Media Pembelajaran

LCD

13

Penilaian Hasil Belajar

1. Aktif diskusi : 30 % 2. Tugas Akhir : 70 % 151

14.

Dosen (PJMK Dan

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Anggota) 15.

Referensi Wajib

1. Romli

Atmasasmita,

Sistem

Peradilan

Pidana

Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2010. 2. O.C. Kaligis, Kejahatan Jabatan dalam Sistem Peradilan Pidana, Alumni, Bandung, 2011. 3. Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Bagian Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

152

3.2.20. DESKRIPSI MATA KULIAH TEORI HUKUM PERUSAHAAN NO.

KRITERIA

URAIAN

1.

Nama Mata Ajaran

TEORI HUKUM PERUSAHAAN

2.

Kode Mata Ajaran

HKT 801

3.

Beban Studi

2 sks

4.

Semester

Gasal dan Genap

5.

Mata Ajaran Prasyarat

----

6.

Kompetensi

Mahasiswa mampu memahami , mengkaji dan menganilisis pengertian dasar tentang perusahaan (korporasi), sumber dari hukum perusahaan, dan pilihan bentuk perusahaan yang akan diambil, struktur perusahaan, perubahan struktur perusahaan melalui merger dan akuisisi serta konsolidasi. Selain itu akan dikaji berbagai doktrin dan konsep tentang perusahaan seperti doktrin Piercing the Corporate Viel, Business Judgment Rule, Duty Care and Duty of Loyalty dan lain-lain. Pada akhirnya mahasiswa mampu memecahkan berbagai problematika di bidang hukum perusahaan secara komprehensif.

7

Jenis Kompetensi

Kompetensi Pendukung

8.

Elemen Kompetensi

MKK

9.

Silabus

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keilmuan dan ketrampilan: I. PENDAHULUAN: 1. Apa yang dimaksud dengan perusahaan (korporasi)?; 2. Sumber dari hukum perusahaan; 3. Pemilihan bentuk dari organisasi perusahaan; II. BENTUK PERUSAHAAN 4. Bagaimana pembentukan korporasi?; 5. Kekuasaan dan kewenangan perusahaan dan Doctrin Ultra Vires; 6. Pembentukan korporasi atau perusahaan oleh pendiri; 7. Perusahaan yang bersifat Defective dan Konsekuensi Hukumnya; 8. Doctrine Piercing the Corporate Viel; 9. Klaim Orang Dalam Dalam Pembubaran Perusahaan (korporasi); 153

III. STRUKTUR PERUSAHAAN 10. Alokasi Umum Kewenangan; 11. Dewan Direksi; 12. Organ Dalam Perusahaan dan Kewenangan 13. Formalitas Tindakan Pemegang Saham; IV. PEMBERIAN KUASA DAN HAK PEMEGANG SAHAM 14. Hak Pemegang Saham untuk Pemeriksaan Pembukuan; 15. Pelaporan Perusahaan Untuk Publikasi Perusahaan; 16. Prinsip Umum Tentang Perjanjian Kuasa Dalam Perusahaan; 17. Keterbukaan (disclosure); 18. Perolehan Informasii dan Data dari Pemegang Saham; V. TINDAKAN PRIBADI DALAM RANGKA PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA 19. Prinsip Umum; 20. Substansi 21. Sebab (causa); 22. Standard Kelalaian; 23. Upaya pemulihan; VI. PENGKOMUNIKASIAN OLEH PEMEGANG SAHAM 24. Dua Metode Beban Resiko; 25. Resiko Pemegang saham; 26. Resiko Perusahaan; VII. PERUSAHAAN TERTUTUP 27. Apa yang dimaksud PT Tertutup? 28. Perjanjian Terkait Hak Suara Pemegang Saham dan Klasifikasi saham; 29. Perjanjian untuk Pembatasan Diskresi; 30. Persyaratan Mayoritas dan Quorum; 31. Pembatasan Alih Saham; 32. Penyelesaian Sengketa dan Dissolusi; VIII. ATURAN DUTY OF CARE DAN BUSINESS JUDGMENT 33. Prinsip Dasar; 34. Standard of Care; 35. Aturan the Business Judgment; 36. Perkembangan Aturan Tentang tanggung Gugat Direktur; IX. THE DUTY OF LOYALTY 37. Fiduciary Status; 154

38. Transaksi yang bersifat “Self Dealing”; 39. Kompensasi; 40. Doktrin The Corporate Opportunity dan Perkembangannya; 41. Kontrol enjualan; 42. Tugas Lain untuk Mengontrol Pemegang saham; X. GUGATAN PEMEGANG SAHAM 43. Perbedaannya dengan Gugatan Derivatif secara Langsung; 44. Persyaratan untuk Gugatan derivatif; 45. Permohonan pada Dewan sebagai Awal Penghentian Penyertaan dalam Perusahaan; 46. Penyelesaian Gugatan derivatif; 47. Isu tentangKesalahan Prosedural; 48. Batas tanggung Gugat; XI. PERUBAHAN STRUKTUR PERUSAHAAN: AKUISISI, MERGER DAN KONSOLIDASI 49. Prinsip Umum Penggabungan Perusahaan; 50. Perlindungan Pada Pemegang saham; 51. Rekapitalisasi; 52. Tender Over dan Take Overs; XII. DEVIDEN DAN PENJUALAN KEMBALI SAHAM 53. Deviden Sebagai Perlindungan pada Kreditor; 54. Deviden dan Perlindungan Pemegang Saham; 55. Penjualan Kembali saham; XIII. PENERBITAN SURAT BERHARGA 56. Perjanjian Subkripsi; 57. Penawaran Umum; 58. Perkecualian 59. Tanggung Gugat Perdata 10

Atribut softskill

11.

Strategi /Metode Pembelajaran

12.

Penilaian Hasil Belajar

1. Percaya diri ; 2. Disiplin; 3. Berwawasan; Ceramah, diskusi, tugas mandiri UAS: 75% Tugas /Responsi: 15% Atribut softskill: 10%

13.

Dosen

14.

Referensi Wajib

1. Prof. Dr.Rahmi Jened,S.H., MH 2. Prof. Dr. Budi Kagramanto, S.H.,MH., MM. 1. Rudi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan 155

terbatas Sebagai badan Hukum, Citra adtya Bhakti, 2005; 2. Rudi Prasetya dan Oemar wongsodiwirjo, Hukum Persekutuan, FHUA, 2000; 3. Steven Emanuel, Corporations, Emmanuel, New York. 2004;

156

3.2.21.

DESKRIPSI

MATA

KULIAH

TEORI

TENTANG

PENYELESAIAN

SENGKETA BISNIS NO.

KRITERIA

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama Mata Ajaran Kode Mata Ajaran Beban Studi Semester Prasyarat Kompetensi

7 8. 9

Jenis Kompetensi Elemen Kompetensi Silabus

10

Atribut Skill

11 12.

Strategi Metode Pembelajaran Penilaian Hasil Belajar

13 14.

Dosen Referensi Wajib

URAIAN Teori Tentang Penyelesaian Sengketa Bisnis HKT 802 2 SKS Gasal dan Genap Telah menempuh Penyelesaian Sengketa Alternatif. Mampu menemukan dan mengembangkan tentang asas dan teori Penyelesaian Sengketa Hukum Bisnis melalui pendekatan non litigasi (Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase) Kompetensi Pendukung MKPKK Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang arti penting pilihan penyelesaian sengketa, macam penyelesaian sengketa alternatif, teori tentang Penyelesaian Sengketa Hukum Bisnis, pilihan tentang Strategi dan Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Bisnis. Mampu menganalisis dengan mengemukakan landasan teoritik atas masalah hukum yang di kaji baik secara lisan ataupun tertulis. Kuliah dan diskusi - Presentasi tugas 50% - Tugas Akhir 50% Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. 1. Tania Sourdin, Alternative Dispute Resolution, Third Edition, Law Book Co, 2008. 2. Julie Macfarlane (Ed), Rethingking Dis putes : The Mediation Alternative, Cavendish Publishing Limited, 1977. 3. Mike Brandon and Leigh Robertson, Conflict and Dispute Resolution, A Guide For Practice, First Published, Oxford, 2007.

157

3.2.22. DESKRIPSI MATA KULIAH EKONOMI DAN MORALITAS HUKUM

No.

KRITERIA

URAIAN

1.

Nama Mata Ajaran

EKONOMI DAN MORALITAS HUKUM

2.

Kode Mata Ajaran

HKT 803

3.

Beban Studi

2 SKS

4.

Semester

GENAP

5.

Mata Ajaran Prasyarat

--------

6.

Kompetensi

Membekali Peserta Program S3 Untuk mengembangkan konsep efisiensi yang merupakan suatu pemikiran yang bersifat ekonomis dalam pengelolaan dan pengalokasian sumber-sumber

daya

yang

berorientasi

peningkatan

kemakmuran yang dihadapkan kepada moralitas hukum yaitu justice and fairness 7

Jenis Kompetensi

Kompetensi Pendukung

8.

Elemen Kompetensi

MKPKK

9

Silabus

Perbincangan diawali dengan mengemukakan pandangan Richard A. Posner dengan mazhab Chicago-nya, yaitu Economic Analysis of Law. Pada perbincangan itu dikemukakan kalkulasi ekonomis dalam penentuan pembuatan aturan hukum dan pengambilan keputusan oleh pengadilan. Selanjutnya dibahas mengenai Value, Utility, and Efficiency. Perbincangan kemudian dilanjutkan dengan mempersoalkan mengenai berkembangnya pemikiran utilitarian yang mewarnai analisis ekonomi terhadap hukum bagi masyarakat secara keseluruhan. Pandangan utilitarianisme kemudian dipertemukan dengan pandangan pragmatisme yang ternyata seiring sejalan. Selanjutnya dikemukakan masalah efisiensi dalam bingkai utilitarianisme dan pragmatisme. Pada saat efisiensi dikemukakan sebagai suatu pertimbangan dalam pembuatan perundang-undangan maupun pengambilan putusan oleh pengadilan, pada saat itu perlu dikemukakan dimensidimensi moralitas hukum, yaitu justice and fairness. Perbincangan mengenai justice and fairness dilakukan secara mendalam karena esensi hukum adalah keadilan dan pengambilan keputusan dilakukan secara fair. Dalam perbincangan itu bukan hanya aspek fisik kehidupan 158

bermasyarakat yang dibahas, melainkan juga aspek eksistensial, yaitu yang berkaitan dengan masalah moral dan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Akhirnya, perkuliahan ditutup dengan menghadapkan efisiensi dengan justice and fairness yang terbuka bagi peserta program untuk memberi komentar dan/atau penilaian.

10.

Atribut Softskill

1. Dapat mengerjakan tugas dengan benar 2. Mengumpulkan tugas tepat waktu

11.

Metode Pembelajaran

Ceramah dan diskusi

12.

Media Pembelajaran

LCD

13.

Penilaian Hasil Belajar

14.

15.

-

Presentasi Tugas 50%

-

Tugas Akhir 50%

Dosen (PJMK Dan

1. Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si.

Anggota)

2. Prof. Dr. Peter Mahmud Mz., S.H, M.H.,LL.M.

Referensi Wajib

1. Dworkin, Ronald, A Matter of Principle, Harvard University Press, 2000 2. Fuller, Lon L., The Morality of Law, Yale University Press, 1975 3. Marmor, Andrei, Interpretation and Legal Theory, Hart Publishing, Portland, 2005

159

3.2.23. DESKRIPSI MATA KULIAH PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KRITERIA Nama Mata Ajaran Kode Mata Ajaran Beban Studi Semester Mata Ajaran Prasyarat Kompetensi

7. 8. 9.

Jenis Kompetensi Elemen Kompetensi Silabus

10.

Atribut Skill

11. 12. 13.

Strategi Metode Pembelajaran Penilaian Hasil Belajar Dosen

14.

Referensi Wajib

URAIAN Perkembangan Hukum Kontrak HKT 804 2 SKS GENAP ---Mahasiswa mampu membahas dasar filosofis prinsip-prinsip hukum kontrak dan perkembangannya Kompetensi Pendukung MKK Pemahaman kontrak sebagai proses; tahap pra-kontrak, kontrak dan pasca kontrak. Pemahaman diarahkan pada prinsip, teori, konsep dan norma tiga tahap tersebut dengan melakukan studi perbandingan terhadap sistem common law. Pemahaman prinsip-prinsip hukum kontrak baik civil maupun common law. Ceramah/ diskusi dan presentasi - Tugas : 1. Prof. Dr. Yohannes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. 2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. 1. Burgerlijk Wetboek, R. Soebekti dan Tjitrosudibio. 2. UNIDROIT Principle of International Commercial Contract (PICC). 3. The New Civil Code of The Netherlands (Nieuw Burgerlijk Wetboek), Kluwer International, 2009.

160

3.2.24. DESKRIPSI MATA KULIAH PERBANDINGAN HUKUM PERDATA

NO

KRITERIA

URAIAN

1.

Nama Mata Ajaran

Perbandingan Hukum Perdata

2.

Kode Mata Ajaran

HKT 805

3.

Beban Studi

2 SKS

4.

Semester

GENAP

5.

Mata Ajaran Prasyarat

----

6.

Kompetensi

Membekali mahasiswa untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang perbandingan hukum perdata antara Indonesia, Belanda dan sistem common law.

7

Jenis Kompetensi

Kompetensi Pendukung

8.

Elemen Kompetensi

MKK

9

Silabes

Materi diberikan dengan tatap muka dan pemberian tugas (assignment) yang dimulai dengan penguraian materi/ pokok bahasan yang bersifat mendasar hukum perdata yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW), kemudian mengkaitkannya dengan perkembangan yang terdapat dalam Niuew Burgerlijk Wetboek (NBW) dan membandingkannya dengan sistem yang ada pada common law yaitu menyangkut sejarah dan perkembangan hukum orang dan keluarga, sejarah dan perkembangan hukum benda dan jaminan (pledge, mortgage), serta sejarah dan perkembangan hukum perikatan.

10

Atribut Skill

1. Percaya diri dalam penguasaan naskah perjanjian. 2. Disiplin (mengumpulkan tugas tepat waktu)

11

Strategi Metode Pembelajaran

Ceramah/ diskusi dan pelatihan

12

Media Pembelajaran

LCD, Power point

13

Penilaian Hasil Belajar

- UAS : 60% - Tugas : 30% 161

- Atribut softskill : 10% 14

Dosen

15

Referensi Wajib

1. Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. 1. Burgerlijk Wetboek (BW), R. Subekti dan Tjitrosudibio 2. Niuew Burgerlijk Wetboek (NBW), Kluwer 3. H. Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, 1996 4. UNIDROIT Principle of International Commercial Contract.

162

3.2.25. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSAINGAN SEHAT NO.

KRITERIA

URAIAN

1.

Nama Mata Ajaran

Hukum Kekayaan Intelektua dalam Persaingan Sehat

2.

Kode Mata Ajaran

HKT 806

3.

Beban Studi

2 sks

4.

Semester

Gasal

5.

Mata Ajaran Prasyarat

6.

Kompetensi

Mahasiswa mampu memberikan argumentasi secara komprehensif WTO/TRIPs Agreement, implikasi perlindungan HKI bagi investasi dan perdagangan guna mendukung persaingan sehat (fair competition).

7

Jenis Kompetensi

Kompetensi Pendukung

8.

Elemen Kompetensi

MKK

9.

Silabus

1. Hak Eksklusif dan Kriteria dari Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Law mencakup: a. Hak Cipta dan Hak Terkait (Copyrights and Related Rights) b. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) - Paten (Patent); - Perlindungan Varitas Tanaman ( Plant Variety Right); - Merek (Trademark); - Indikasi Geografis (Geographical Indication); - Desain Industri (Industrial Design); - Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Design of Topographic of Integrated Circuits); - Rahasia Dagang (Trade Secret); 2. Hukum Persaingan (Competition Law): a. Free Movement of Goods, Services and Personels; b. Perbuatan yang Dilarang; c. Perjanjian yang Dilarang; d. Posisi Dominan; 3. Persinggungan HKI dan Persaingan (interface between IP and Competition Law) a. Prinsip Hak Maksimal (Exhaustion Principle); b. Konsep Bidang Khusus (specific subject matter); c. Pasar yang Relevan (the Relevant Market) dan Pelaksanaan HKI; 163

10.

Atribut softskill

11.

Strategi /Metode Pembelajaran

12.

Penilaian Hasil Belajar

d. Penolakan untuk Memasok (Refusals to supply) dan HKI; e. Klausula Pembatasan (Tie-in Clause) dan HKI ; f. Kelebihan , Perbedaan dan Harga Predator (Excessive, Discriminatory and Predatory Pricing) dalam HKI; g. Penyalahgunaan Hak (abuse of IPR). h. Contoh kasus-kasus konkrit; 1. Percaya diri ; 2. Disiplin; 3. Mampu bekerja mandiri sekaligus bekerjasama dalam tim. Ceramah, diskusi kelompok , role play; tugas mandiri UAS:60% Tugas Responsi: 25% Atribut softskill: 15%

13.

Dosen

14.

Referensi Wajib

1. Prof. Dr.Rahmi Jened,S.H., MH 2. Dr. Agung Sujatmiko, S.H.,MH. 1. Rahmi Jened , Hak Kekayaan Intelektual,: Penyalahgunaan Hak Eksklusif, Airlangga University Press, Surabaya, 2007; 2. Rahmi Jened, Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia, Yuridika, 2000; 3. Rahmi Jened, Penyesuaian Perindungan Hak Cipta Terhadap Persetujuan TRIPs, Yuridika, Surabaya, 2000;

164

LAMPIRAN 7.

NASKAH UJIAN KUALIFIKASI JUDUL MAKALAH

Isi Naskah Ujian Kualifikasi adalah: 1.

Latar Belakang dan Rumusan Masalah

2.

Tujuan Penelitian

3.

Manfaat Penelitian

4.

Orisinalitas Penelitian

5.

Kerangka Teoritik

6.

Metode Penelitian a. Type Penelitian b. Pendekatan Masalah c. Sumber Bahan Hukum d. Analisis Bahan Hukum

7.

DAFTAR BACAAN SEMENTARA

165

LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH UJIAN KUALIFIKASI INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI PADA TANGGAL ……..

Oleh: PENASIHAT AKADEMIK

Prof. Dr. ……………………………………… NIP …………………..

Mengetahui Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. NIP 19620325 198601 1001

166

NASKAH UJIAN KUALIFIKASI

(COVER WARNA BIRU)

JUDUL

NAMA MAHASISWA NIM

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2014 167

LAMPIRAN 8.

PROPOSAL DISERTASI JUDUL PROPOSALDISERTASI Isi Naskah Proposal Disertasi adalah: 1.

Latar Belakang dan Rumusan Masalah

2.

Tujuan Penelitian

3.

Manfaat Penelitian

4.

Orisinalitas Penelitian

5.

Kerangka Teoritik

6.

Metode Penelitian a. Type Penelitian b. Pendekatan Masalah c. Sumber Bahan Hukum d. Analisis Bahan Hukum

8.

Sistematika Penulisan

9.

Rencana Daftar Isi

10.

DAFTAR BACAAN (SEMENTARA)

168

LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH UJIAN PROPOSAL DISERTASI INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI PADA TANGGAL ……..

Oleh: PROMOTOR

Prof. Dr. ……………………………………… NIP ………………….. KO PROMOTOR

Prof. Dr. ………………………………….. NIP ………………………..

Mengetahui Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. NIP 19620325 198601 1001

169

NASKAH UJIAN PROPOSAL DISERTASI

(COVER WARNA BIRU)

JUDUL DISERTASI

NAMA MAHASISWA NIM

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2014

170

LAMPIRAN 9. TATA URUTAN UJIAN PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM ANGKATAN SEBELUM TAHUN AKADEMIK 2014/2015 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA URAIAN

YUDISIUM

KUALIFIKASI

MKPKK

WAKTU

Akhir Sem Ujian SEM II – III I – Awal kualifikasi Sem II dijadwalkan pada semester II atau selambatlambatnya pada awal semester III.

SYARAT

IPK minimal 3, tidak ada nilai BC / C

Lulus Yudisium

1. Nilai lulus, minima lB 2. 1 m.k.

USULAN PENELITIAN DISERTASI (PROPOSAL)

MKPD

Penilaian SEMESTER IV dilaksanakan selambatlambatnya pada akhir semester IV. Apabila gagal , Peserta dapat mengulang paling lambat 3 bulan setelah ujian pertama

1. Lulus MKPKK, nilai minimal B 171

1. Lulus Ujian Proposal 2. Pembimbin g salah satu dari

UJIAN PENILAIAN NASKAH DISERTASI (KELAYAKAN)

UJIAN AKHIR TAHAP 1 (TERTUTUP)

UJIAN AKHIR TAHAP 2 (TERBUKA)

Sekurangkurangnya 6 bulan setelah ujian proposal dan selambatlambatnya akhir semester VIII

Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Ujian Penilaian Naskah Disertasi atau pada akhir semester IX bagi mereka yang belum melaksanakan Ujian Penilaian Naskah Disertasi.

MKPD sudah ada nilai, minimal B

Naskah dinyatakan layak

Selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah Promovendus lulus pada ujian (tertutup). Jika ujian tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan ketidaksiapan Promovendus, hasil ujian akhir tahap pertama (tertutup) dinyatakan tidak berlaku lagi dan wajib mengulang ujian tertutup. 1. Lulus Ujian tertutup 2. Revisi naskah ujian

kode HKD 3. 2 m.k. pilihan (sebida ng)

2. Toefl 550 + 3. Bahasa asing

promotor / kopromotor (tidak boleh dua-duanya jadi pembimbing

JUMLAH PENGUJI

7 orang, dipimpin P.A.

7 orang (1 orang penguji eksternal) dipimpin Promotor)

7 orang, dipimpin Promotor

LAINLAIN

Mahasiswa wajib presentasi

Mahasiswa wajib presentasi

Mahasiswa di luar ruangan

172

8 orang (1 orang penguji eksternal) dipimpin oleh bukan promotor dan kopromotor Mahasiswa wajib presentasi

tertutup ditanda tangani semua penguji 3. Form ujian, naskah ujian terbuka dan ringkasan disertasi, diserahkn H – 3 minggu ke sekretaris PS. 4. Cumlaude a. IPK 3,75 – 4,00 b. Masa Stdudi tidak lebih dari 4 tahun 10 orang dipimpin oleh Dekan atau KPS

Mahasiswa wajib presentasi

TATA URUTAN UJIAN PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2014/2015 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA URAIAN

YUDISIU M

KUALIFIKASI

MKPKK

USULAN PENELITIAN DISERTASI (PROPOSAL)

MKPD

UJIAN PENILAIAN NASKAH DISERTASI (KELAYAKN)

UJIAN AKHIR TAHAP 1 (TERTUTUP)

UJIAN AKHIR TAHAP 2 (TERBUKA)

Selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah Promovendus lulus pada ujian (tertutup). Jika ujian tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan ketidaksiapan Promovendus, hasil ujian akhir tahap pertama (tertutup) dinyatakan tidak berlaku lagi dan wajib mengulang ujian tertutup. 1. Tulisan di jurnal inter. 2. Lulus Ujian tertutup 3. Revisi naskah ujian tertutup

WAKTU

Akhir Ujian SEM II – III Sem I – kualifikasi Awal dijadwalkan Sem II pada semester II atau selambatlambatnya pada awal semester III.

Penilaian SEMESTER IV dilaksanakan selambatlambatnya pada akhir semester IV. Apabila gagal , Peserta dapat mengulang paling lambat 3 bulan setelah ujian pertama

Sekurangkurangnya 6 bulan setelah ujian proposal dan selambatlambatnya akhir semester VIII

Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Ujian Penilaian Naskah Disertasi atau pada akhir semester IX bagi mereka yang belum melaksanakan Ujian Penilaian Naskah Disertasi.

SYARAT

IPK minimal 3, tidak ada nilai B/C

1. Lulus MKPKK, nilai minimal B 2. Toefl

MKPD sudah ada nilai, minimal B

1. Naskah dinyatakn layak 2. Revisi naskah kelayakan

1. Lulus Yudisiu m 2. Form ujian dan

1. Nilai lulus, minim al B 2. 1 m.k. kode

1. Lulus Ujian Proposal 2. Pembimbing salah satu dari promotor / 173

naskah H – 10 hari sudah diserah kan ke sekre. PS

HKD 3. 2 m.k. pilihan (sebid ang)

550 + 3. Bahasa asing 4. Form ujian dan naskah H – 10 hari sudah diserahk an ke sekre. PS

kopromotor (tidak boleh dua-duanya jadi pembimbing

ditanda tangani semua penguji 3. Form ujian dan naskah H – 10 hari sudah diserahkn ke sekre. PS

JUMLAH PENGUJ I

7 orang, dipimpin P.A.

7 orang (1 orang penguji eksternal) dipimpin Promotor)

7 orang, dipimpin Promotor

LAINLAIN

Mahasiswa wajib presentasi

Mahasiswa wajib presentasi

Mahasiswa di luar ruangan 174

8 orang (1 orang penguji eksternal) dipimpin oleh bukan promotor dan kopromotor Mahasiswa wajib presentasi

ditanda tangani semua penguji 4. Form ujian, naskah ujian terbuka dan ringkasan disertasi, diserahkn H – 3 minggu ke sekretaris PS. 5. Cumlaude a. IPK 3,75 – 4,00 b. Masa Stdudi tidak lebih dari 4 tahun c. Tambah : 1 Tulisan jurnal inter; Atau 2 jurnal nas terakreditasi 10 orang dipimpin oleh Dekan atau KPS

Mahasiswa wajib presentasi

175