Panduan Kode Etik WINTERMAR OFFSHORE MARINE GROUP (WINS)
Rev : 2 April 2016
Panduan Kode Etik Pengertian Kode Etik Panduan Kode Etik ditujukan untuk menetapkan peraturan dan persyaratan untuk mendefiniskan prinsip-prinsip yang dapat diterima dan tidak, yang memandu perilaku karyawan dalam praktek bisnis, msyarakat dan lingkungan internal Perusahaan. Kode ini juga vital untuk mendukung nilai integritas dari Perusahaan dan Kebijakan Praktek Anti Korupsi. Panduan Kode Etik ini harus diterapkan dalam lingkungan WINTERMAR OFFSHORE MARINE GROUP untuk mendukung reputasi dan otoritas Perusahaan. Perusahaan mengakui bahwa tindakan karyawan Perusahaan dalam praktek bisnis akan mempengaruhi bagaimana pemangku kepentingan lain memandang Perusahaan. Oleh karena itu penting bahwa kode ini dipatuhi oleh setiap karyawan dalam Perusahaan. Perusahaan dalam dokumen ini mengacu pada semua perusahaan dalam WINTERMAR OFFSHORE MARINE GROUP. Karyawan dalam dokumen ini mengacu pada karyawan pada semua tingkat hirarki termasuk awak dan petugas berbasis lepas lepas pantai dan darat, staf kantor, direktur dan komisaris. Panduan Kode Etik ini tidak hanya berlaku dalam lingkungan kerja Perusahaan, tetapi juga ditegakkan dalam setiap bidang operasional dalam bisnis kami. Perilaku etis harus menjadi bagian integral dari tugas setiap karyawan. Perusahaan memiliki pandangan serius untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam kode inin diimplementasikan dalam praktek. Tindakan disiplin, yang mungkin termasuk pemutusan hubungan kerja, akan diambil untuk setiap pelanggaran serius terhadap kode atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 1
Penyuapan, Korupsi dan Ketidakjujuran Meskipun Kode ini tidak dapat mencakup setiap situasi perilaku etis, Kode ini menyediakan panduan untuk semua karyawan terhadap tindakan penyuapan, ketidakjujuran dan korupsi untuk kepentingan pribadi dan bagaimana cara berperilaku etis dalam hubungan dengan rekan kerja di perusahaan, klien, penyewa, supplier, kontraktor, asuransi, agen, galangan kapal, biro kelas, konsultan, banker dan pihak ketiga lainnya yang mungkin sedang menjalani hubungan bisnis dengan Perusahaan. Sebagian besar Negara memiliki sebuah sistem hukum yang melarang praktek-praktek korupsi termasuk dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Pelanggaran dari hukum-hukum tersebut diangap sebuah pelanggaran serius dan dapat menimbulkan denda terhadap Perusahaan dan hukuman penjara bagi pelaku. Bahkan tuduhan penyuapan atau korupsi sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan pada reputasi Perusahaan. PENYUAPAN DAN KORUPSI: Penyuapan dan Korupsi memiliki arti untuk menerima atau memberi segala sesuatu secara tidak layak, sebagai sebuah kompensasi untuk mempengaruhi perilaku atau keputusan atau untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku, baik itu adalah beban Perusahaan atau tidak. Larangan-larangan: •
Dilarang menerima atau memberi bantuan pribadi atau hadiah dari nilai apapun dengan cara apapun, termasuk parsel untuk acara-acara khusus seperti Lebaran / Natal. Hal juga termasuk barang berharga seperti uang tunai kecuali dalam keadaan di mana penolakan tersebut akan menyebabkan situasi bisnis yang canggung. Ketika keadaan tersebut terjadi, transaksi tersebut harus segera dilaporkan kepada atasan dan pemberian tersebut dilaporkan sesuai dengan prosedur Perusahaan (E/SPK/OPM/42)
Page 2
•
Klien / penyewa, supplier, kontraktor, agen, galangan kapal dan partner dilarang untuk menutupi biaya perjalanan atau akomodasi Perusahaan baik lokal maupun luar negeri.
•
Dilarang menerima atau memberi apapun dari sesama karyawan baik lepas pantai atau darat untuk kepentingan pribadi atau menutup-nutupi kesalahan. Setiap pelanggaran di atas akan ditangani sesuai dengan semua peraturan yang berlaku dan dapat berakibat pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi.
KETIDAKJUJURAN: Memalsukan, meniru, merusak, menghapus atau menyembunyikan properti, log, catatan atau dokumen (termasuk dokumen elektronik) dengan sengaja atau tidak sengaja atau pemalsuan, manipulasi atau penyalahgunaan wewenang dengan tujuan: •
Menghasilkan uang, kepemilikan, layanan atau informasi yang tidak akan diperoleh tanpa praktek-praktek ketidakjujuran.
•
Mengubah catatan kinerja pribadi atau bisnis.
•
Menimbulkan kerugian Perusahaan dan merusak reputasi Perusahaan..
•
Mengurangi hak / kesempatan Perusahaan dalam persaingan bisnis atau merusak reputasi perusahaan.
Ketidakjujuran dapat timbul dari lingkungan internal dan eksternal Perusahaan yang di mana tidak selalu melibatkan karyawan. Setiap praktek yang tidak jujur dapat mengakibatkan pemberhentian karyawan dan gugatan.
Page 3
Panduan Kode Etik Perusahaan Panduan ini ditetapkan untuk menyediakan contoh-contoh dan untuk mengklarifikasi Kode Etik perusahaan yang diterapkan. Akan tetapi, panduan ini tidak meliputi setiap situasi yang menyangkut Kode. Panduan ini juga menjelaskan prosedur disiplin yang ditegakkan untuk pelanggaran. HADIAH DARI PEMASOK / REKAN BISNIS Hadiah mengacu kepada tiap jenis uang, barang-barang, jasa atau perlakuan yang diberikan atau diterima oleh karyawan dengan tujuan kepentingan pribadi. Panduan ini meliputi barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemasok / rekan bisnis Contoh dari hadiah yang dilarang adalah sebagai berikut: •
Semua hadiah yang diterima di rumah atau kantor termasuk bingkisan, parsel makanan.
•
Sebuah hadiah sambutan yang dikirimkan ke hotel selama perjalanan dinas.
•
Jasa gratis atau tawaran khusus dari pemasok / kontraktor / pihak ke tiga..
•
Voucher atau pulsa telepon genggam,
Contoh hadiah yang diperbolehkan adalah sebagai berikut: •
Sumbangan atau sponsorship dari pemasok/kontraktor untuk acara Perusahaan.
Page 4
•
Pemberian dengan nilai sederhana yang diberikan kepada seorang karyawan selama sakit/kehamilan (seperti buket, kue, buah-buahan).
•
Hadiah yang telah dilaporkan oleh karyawan terkait kepada atasan dan bahwa disposisi hadiah telah diselesaikan oleh atasan.
•
Barang promosi seperti kalender, agenda, pen dan t-shirt dengan logo dari pemasok/kontraktor.
BIAYA AKOMODASI / PERJALANAN DINAS Contoh tindakan-tindakan yang dilarang: •
Menerima pembayaran untuk perjalanan dinas, biaya hotel, domestic atau internasional oleh pemasok, galangan kapal atau kontraktor.
•
Menyediakan tanda terima palsu atas segala pembelian, biaya-biaya, termasuk tagihan hotel, makan, transportasi dsb.
•
Menambahkan biaya yang sebenarnya.
•
Melakukan perjalanan yang tidak perlu selama perjalanan dinas.
•
Menerima atau meminta uang atau hadiah dari awak kapal.
•
Termasuk sebagai biaya Perusahaan, karyawan yang tidak berkepentingan atau biaya anggota keluarga selama perjalanan dinas.
Contoh tindakan-tindakan yang tidak dilarang: •
Biaya perjalanan dinas di mana pihak penyewa / rekanan membutuhkan karyawan untuk diwakili oleh Perusahaan. Perjalanan tersebut diperbolehkan setelah prosedur yang tepat telah dilakukan.
Page 5
HIBURAN Walaupun suguhan umum adalah perilaku bisnis / social yang normal, karyawan harus menolak sebuah undangan makan atau suguhan lain yang ditawarkan baik yang melebihi norma sosial atau terlalu sering untuk menghindari aib atau menjaga objektivitas dalam melaksanakan tugas Perusahaan. Pada situasi di mana menolak sebuah undangan akan terkesan tidak sopan, karyawan harus meminta persetujuan dari atasan langsung sebelum menerima. Contoh dari hiburan yang dilarang adalah sebagai berikut: •
Menerima tiket untuk acara dengan atau tanpa kehadiran penyedia.
•
Menggunakan fasilitas penyedia seperti: rumah, villa untuk kepentingan pribadi.
•
Setiap bentuk hiburan di luar batas keramahan bisnis yang pantas.
•
Memperpanjang sebuah perjalanan dinas untuk liburan dibayarkan oleh penyedia/klien/penyewa, pemasok/kontraktor, agen, galangan kapal atau rekan bisnis.
•
Apapun dari kegiatan tidak bermoral.
Contoh dari hiburan yang tidak dilarang adalah sebagai berikut: •
Sebuah hiburan dengan kehadiran dari penyedia dan dalam batas keramahan bisnis yang pantas. Contoh: makan yang sederhana.
Page 6
RABAT/DISKON/KOMISI Semua rabat atau diskon yang diberikan oleh pemasok/kontraktor/pihak ketiga merupakan milik Perusahaan. Karyawan dilarang menerima komisi/komplementer tunai secara langsung atau tidak langsung (via bank transfer atau pihak ketiga) untuk kepentingan pribadi. PROSEDUR DISIPLIN Ketidaksesuaian terhadap panduan-panduan di atas merupakan sebuah pelanggaran atas peraturan yang berlaku, oleh karena itu tindakan displin yang pantas akan dlakukan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Perusahaan dan prosedur Perusahaan dan hal ini dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.
Page 7
Topik-topik terkait Etika BEBAS TUGAS Ketika seorang karyawan ingin bekerja di tempat lain dengan atau tanpa pemberian upah, secara rutin atau sebagai konsultan paruh waktu, ia harus sebelumnya mendapat persetujuan tertulis dari atasan atau Managing Director. KONFLIK KEPENTINGAN Seluruh karyawan harus menghindari keterlibatan dalam kegiatan investasi atau bisnis yang dapat mengakibatkan konflik kepentingan dengan Perusahaan. Setiap keluarga atau kerabat dekat yang merupakan pemasok/klien/kontraktor harus diungkapkan kepada Perusahaan.. INFORMASI RAHASIA Seluruh Karyawan dilarang untuk mengungkap atau mengekspos informasi rahasia Perusahaan dengan cara apapun kepada siapapun di luar Perusahaan, tanpa persetujuan tertulis dari Managing Director. Informasi rahasia mengacu pada semua informasi yang berhubungan dengan kegiatan bisnis perusahaan yang tidak diketahui pihak-pihak di luar Perusahaan. PERSUASI NEGATIF Seluruh karyawan dilarang untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain dengan cara apapun untuk melanggar peraturan. PINJAMAN KE/DARI PEMASOK ATAU KONTRAKTOR Seluruh karyawan atau kerabatnya dilarang untuk menawarkan, menjamin atau menerima sebuah pinjaman ke atau dari badan usaha atau perantara atau siapapun yang memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan.
Page 8
PENYALAHGUNAAN/PENJUALAN PROPERTI PERUSAHAAN Semua keuntungan penjualan dari properti Perusahaan yang berupa apapun yang dimiliki oleh Perusahaan.Aset Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada bahan bakar minyak, minyak pelumas, persewaan, ruang, penjualan hak Perusahaan atas sebuah kontrak, hak untuk mengumpulkan, sampah yang bisa didaur ulang dan peralatan yang telah digunakan. BEBAS PELECEHAN Perusahaan tidak akan mentolerir setiap pelecehan antara karyawan atau pihak-pihak luar yang memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan. Rincian mengenai pelecehan dapat ditemukan pada Kebijakan Anti Pelecehan Perusahaan.
Page 9
Prosedur “Bila ragu” Kapanpun karyawan ragu, Ia dapat meminta klarifikasi dari atasan atau Managing Director. Ketika menemukan sesuatu yang mencurigakan, karyawan disarankan untuk melaporkan kasus sebelum mengambil tindakan Melaporkan ke atasan langsung dan menyerahkan hadiah ke Kepala Divisi GA untuk penyelesaian. Menulis surat apresiasi menggunakan kop surat resmi kepada penyedia atas rasa terima kasih Perusahaan.
Page 10
Melaporkan Ketidakjujuran atau Korupsi Karyawan harus melaporkan segera pada atasan jika ada indikasi ketidakjujuran atau korupsi yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung oleh karyawan terkait atau karyawan lain untuk tindakan segera. Perusahaan memperhatikan perlindungan saksi/kepentingan karyawan. Oleh karena itu, setiap bukti yang dilaporkan akan dijaga kerahasiaannya. Jika untuk suatu alasan karyawan ragu untuk membicarakan ketidakjujuran/korupsi kepada atasan di Perusahaan, ia dapat melaporkan secara langsung kepada Managing Director. Sebuah komunikasi melalui email disediakan untuk pelaporan tanpa nama: Email:
[email protected] [email protected] Perusahaan menjamin bahwa tidak aka nada pemecatan, penurunan pangkat, ancaman, penuntutan atau diskriminasi bagi mereka yang melaporkan pelanggaran Kode Etik ini. Karyawan/saksi akan sepenuhnya dilindungi kerahasiannya untuk ketenangan saksi.
Page 11
Appendix 1. Kutipan dari Peraturan Perusahaan BAB IX: Prosedur Kerja dan Peraturan Disiplin. Bagian 35: Kewajiban dan Tanggung jawab 1. Karyawan diwajibkan menjaga peralatan/perlengkapan kantor dan properti lain yang disediakan oleh Perusahaan serta property Perusahaan lainnya. 2. Karyawan diwajibkan melapor kehilangan atau kerusakan peralatan/perlengkapan kantor dan properti Perusahaan kepada atasan dengan segera. 3. Seluruh karyawan diwajibkan untuk memeriksa kegiatan karyawan lain yang mungkin dapat mengakibatkan kerugian Perusahaan atau melanggar peraturan dan kebijakan Perusahaan. 4. Seluruh karyawan diharuskan untuk memerika semua peralatan, mesin kantor dsb, sebelum dan sesudah melakukan tugas-tugas mereka untuk menghindari kerusakan yang dapat membahayakan kegiatan kerja. 5. Seluruh karyawan diwajibkan untuk menjaga dan menyimpan informasi rahasia Perusahaan dari pihak-pihak lain sehubungan dengan pengetahuan mengenai Perusahaan, meskipun ia tidak lagi bekerja untuk Perusahaan. 6. Seluruh karyawan diwajibkan mematuhi peraturan perusahaan mengenai: a. Kesehatan kerja dan langkah-langkah keselamatan. b. Keamanan dan perlindungan. c. Administrasi. d. Kebijakan-kebijakan Perusahaan.
Page 12
Bagian 36: Pembatasan untuk karyawan 1. Seluruh karyawan dilarang untuk melakukan kegiatan bisnis di luar kepentingan Perusahaan. 2. Karyawan dilarang untuk menyalahgunakan atau memindahkan peralatan/perlengkapan kantor dan properti Perusahaan dari tempat/lokasi yang telah ditentukan, kecuali untuk digunakan sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam lingkungan Perusahaan. 3. Seluruh karyawan dilarang untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, untuk mabuk di tempat kerja, untuk membawa atau menyimpan dan menyalahgunakan narkoba, untuk terlibat dalam kegiatan berjudi dan untuk bertengkar atau berkelahi dengan karyawan lain, atasan atau Managing Director dalam lingkungan Perusahaan. 4. Seluruh karyawan dilarang untuk memiliki atau membawa berbagai senjata api atau senjata tajam dalam lingkungan Perusahaan. 5. Seluruh karyawan dilarang terlibat insiden atau perbuatan asusila. 6. Seluruh karyawan dilarang untuk memperdagangkan properti/peralatan milik Perusahaan. 7. Seluruh karyawan dilarang untuk memperdagangkan produk apapun atau untuk mendistribusikan formulir donasi atau brosur dari luar perusahaan, untuk memperlihatkan/mendistribusikan poster dan surat edaran dalam lingkungan Perusahaan tanpa ijin dari Managing Director.
Page 13
Bagian 37: Hukuman Terhadap Pelanggaran Prosedur Kerja dan Peraturan Disiplin 1. Setiap pelanggaran dari prosedur kerja dan peraturan disiplin akan dikenakan hukuman. Berat dari hukuman akan ditentukan sesuai dengan kesalahan/pelanggaran yang dilakukan serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi insiden. 2. Jika hukuman dari pelanggaran prosedur kerja dan disiplin.terjadi ketika hukuman sebelumnya masih berlaku, Masa berlaku hukuman yang baru akan diberlakukan ketika hukuman yang baru dikeluarkan. 3. Pemberian hukuman secara berurutan tidak diperlukan, hukuman yang baru akan dijadikan pertimbangan untuk beban dari semua pelanggaran yang dilakukan. 4. Sebuah hukuman akan berakhir jika durasi yang ditetapkan sebelumnya telah dilalui tanpa ada pelanggaran-pelanggaran baru. 5. Jenis-jenis hukuman terhadap pelanggaran prosedur kerja dan peraturan disiplin adalah sebagai berikut: A. Surat Pengingat 1)
Dikeluarkan oleh atasan langsung dari karyawan terkait atau Managing Director dan akan dicatat pada data pribadi karyawan serta berlaku untuk 3 (tiga) bulan.
2)
Jenis-jenis pelanggaran yang akan dikenakan Surat Pengingat adalah: a) Gagal untuk mendaftar log kehadiran 2 (dua) kali berturutturut pada bulan yang sama. b)
Absen selama 1 (satu hari) dalam satu bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
c)
Telat tiba di kantor sebanyak 3 (tiga) kali dari jam kerja kantor yang ditetapkan dalam bulan yang sama. Page 14
d)
Meninggalkan kantor/tempat kerja sebelum jadwal sebanyak 2 (dua) kali pada bulan yang sama tanpa ijin dari atasan dan tanpa mencatat pada log kehadiran..
e)
Gagal untuk melaporkan atau menyerahkan sebuah surat dari dokter atau bidan atau dokter tradisional lainnya pada hari pertama kerja setelah absen.
f)
Melakukan bisnis di luar kepentingan Perusahaan, memperdagangkan produk atau mendistribusikan formulir sumbangan atau brosur dari luar Perusahaan, Menunjukkan/mendistribusikan poster dan surat edaran dalam lingkungan Perusahaan tanpa ijin dari Managing Director.
g)
Gagal untuk melaporkan perubahan data pribadi, termasuk alamat, status keluarga (status pernikahan, kelahiran atau kematian dalam keluarga).
h)
Gagal untuk menaati tugas dan tanggung jawab yang diterapkan dalam Perusahaan.
B. Surat Peringatan Pertama (SP-I) 1)
Dikeluarkan oleh atasan langsung karyawan terkait / Managing Director dan berlaku selama 6 (enam) bulan dari tanggal dikeluarkan.
2)
Pelanggaran-pelanggaran yang dikenakan Surat Peringatan Pertama (SP-1) adalah sebagai berikut: a)
Gagal untuk mendaftar log kehadiran 2 (dua) kali berturutturut atau 4 (empat) kali tidak berturut-turut pada bulan yang sama.
b)
Absen dari kerja selama 2 (dua) hari berturut-turut pada bulan yang sama tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Page 15
c)
Meninggalkan kantor/tempat kerja selama jam kerja kantor sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut atau 4 (empat) kali tidak berturut-turut pada bulan yang sama tanpa menyerahkan formulir ijin yang diketahui oleh atasan terkait.
d)
Telat tiba di kantor dari jam kerja yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut atau 4 (empat) kali tidak berturutturut pada bulan yang sama tanpa ijin dari atasan dan tanpa mendaftar pada log kehadiran.
e)
Mendaftarkan log kehadiran dari karyawan lain.
f)
Kinerja yang buruk atau ceroboh dalam menjalankan tugastugas hingga dapat menimbulkan bahaya / kecelakaan pada dirinya serta orang lain.
g)
Melakukan tindakan yang dapat merusak/merugikan citra atau reputasi Perusahaan.
h)
Gagal untuk mematuhi perintah langsung atasan terkait yang wajar.
i)
Tidur selama jam kerja.
j)
Menentang sebuah penugasan yang pantas.
k)
Gagal untuk melaporkan kerusakan peralatan/perlengkapan/properti/asset Perusahaan.
l)
Menyalahgunakan dan/atau peralatan/perlengkapan/properti/asset persetujuan dari Managing Director.
m)
Salah menempatkan peralatan/perlengkapan/properti/aset kantor.
Page 16
pada
memindahkan kantor tanpa
C. Surat Peringatan Kedua (SP-II) 1)
Dikeluarkan oleh atasan langsung dari karyawan terkait / Managing Director dan berlaku selama 6 (enam) bulan dari tanggal dikeluarkan.
2)
Pelanggaran-pelanggaran yang dikenakan Surat Peringatan Kedua adalah sebagai berikut: a)
Gagal untuk mendaftar log kehadiran sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali tidak berturut-turut pada bulan yang sama.
b)
Absen dari tempat kerja selama 2 (dua) hari berturut-turut atau 6 (enam) kali tidak berturut-turut pada bulan yang sama tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
c)
Telat tiba di kantor / tempat kerja dari jam kerja yang ditetapkan sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali tidak berturut-turut pada bulan yang sama.
d)
Meninggalkan kantor / tempat kerja selama jam kerja kantor sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali tidak berturut-turut pada bulan yang sama tanpa ijin sepengetahuan atasan dan tanpa mendaftar pada log kehadiran.
e)
Menyediakan data pribadi yang salah.
f)
Sebuah peningkatan hukuman dari Surat Peringatan Pertama (SP-I) setelah terjadinya sebuah pelanggaran yang sama atau sebuah pelanggaran dengan bobot yang sama.
Page 17
D. Surat Peringatan Ketiga (SP-III) 1)
Dikeluarkan oleh atasan langsung karyawan terkait / Managing Director dan berlaku selama 6 (enam) bulan dari tanggal dikeluarkan..
2)
Pelanggaran-pelanggaran yang dikenakan Surat Peringatan Ketiga (SP-III) adalah sebagai berikut: a)
Membawa senjata api atau senjata tajam dari jenis apapun dalam lingkungan Perusahaan.
b) Melakukan tindakan yang dapat menimbulkan gangguan yang dapat merugikan Perusahaan. c)
Mengabaikan tugas dengan sembarangan.
d) Dengan sengaja atau lalai membuat dirinya sendiri tidak dapat melakukan tugas yang diberikan. e)
Kelalaian dalam melakukan tugas yang diberikan walaupun percobaan pada bidang dan departemen lain..
f)
Memalsukan surat dokter, surat ijin, surat kerja.
g)
Sebuah peningkatan hukuman dari Surat Peringatan Kedua (SP-II) setelah terjadinya sebuah pelanggaran yang sama dan / atau sebuah pelanggaran dengan bobot yang sama.
E. Pemutusan Hubungan Kerja 1)
Setiap karyawan yang dinyatakan bersalah atas pelanggaranpelanggaran berikut akan diberhentikan dengan segera atas dasar pelanggaran berat. Pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Managing Director dan / atau atas permintaan atasan langsung dari karyawan terkait dengan argumen kuat dan dukungan data. Page 18
2)
Pelanggaran-pelanggaran yang dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut: a)
Menjual atau mentransfer kepemilikan atas properti atau aset Perusahaan..
b) Pelecehan seksual atau diskriminasi karena grup etnis, agama, suku dan pangkat atau jenis kelamin. c)
Melakukan tindakan yang dapat merugikan Perusahaan.
d) Menggunakan kekuatan fisik atau ancaman terhadap rekan kerja yang dapat menyebabkan gangguan dalam aktivitas kantor sehari-hari. e)
Melakukan tindakan yang disengaja atau ceroboh yang dapat menimbulkan kerusakan pada peralatan, aset atau dokumendokumen Perusahaan.
f)
Mengungkap dan / atau membocorkan informasi rahasia Perusahaan, baik disengaja atau tidak disengaja.
g)
Melakukan tindakan kriminal, termasuk: mencuri, penggelapan, penipuan, perdagangan produk-produk illegal di dalam atau di luar lingkungan Perusahaan, penjualan properti Perusahaan yang tidak sah, memfitnah atau mengadu rekan kerja satu dengan yang lain.
h)
Membujuk rekan kerja, rekan bisnis atau keluarga mereka untuk melakukan tindakan illegal atau criminal.
i)
Menyerang secara fisik, menghina atau mengancam rekan kerja, rekan bisnis atau keluarga mereka.
j)
Mengadakan pertemuan terlarang dan / atau mendistribusikan materi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang dapat menimbulkan gangguan. Page 19
k)
Mabuk di tempat kerja, berjudi dan perbuatan tidak senonoh atau bejat di lingkungan kantor selama jam kerja.
l)
Kelalaian dalam melakukan tugas yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan merugikan Perusahaan.
m) Menyediakan informasi palsu atau memalsukan informasi yang dapat merugikan Perusahaan. n)
Melakukan pelanggaran yang sama yang dikenakan sebuah Surat Peringatan Ketiga (SP-III), ketika sebuah hukuman untuk Surat Peringatan Ketiga masih berlaku.
F. Pengskorsan 1) Perusahaan dapat mengskors karyawan untuk dua kategori berikut: a)
2)
Pengskorsan untuk mendidik karyawan yang melanggar peraturan Perusahaan atau lainnya.
b) Pengskorsan untuk memastikan sebuah suasana kerja yang baik ketika proses pemutusan menunggu keputusan dari industrial courts. Karyawan akan diberutahu mengenai pengskorsan mereka secara tertulis.
3)
Batas waktu maksimal untuk pengskorsan adalah 1 (satu) bulan.
4)
Ketika menjalani pengskorsan, karyawan akan tetap menerima gaji sesuai dengan hukum yang berlaku.
Page 20
BAB X: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Bagian 38: Keadaan Yang Dapat Menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja G. Pelanggaran Prosedur Kerja dan Peraturan Disiplin 1) Pada situasi di mana seorang karyawan berbuat kesalahan atau melakukan sebuah pelanggaran prosedur kerja dan peraturan disiplin yang dapat dikenakan sanksi sesuai Bagian 37 Poin 5.E, Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dan karyawan tidak akan berhak atas uang pesangon, tetapi berhak untuk mendapat kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ketenagakerjaan UU13/2003.
Page 21
STANDARD OPERATING PROCEDURE KODE ETIK – DAFTAR REVISI Tanggal Apr ‘16
Rev 1
Halaman 1 dari 1
Dilarang memperbanyak dan/atau mempergunakan dokumen ini tanpa ijin tertulis.
Isi Rev no./Tanggal/ Hal
Versi sebelumnya
Rev no./Tanggal/ Hal
PENYUAPAN DAN KORUPSI:
1 / Apr ’16 / 2
Penyuapan dan Korupsi memiliki arti untuk menerima segala sesuatu secara tidak layak, sebagai sebuah kompensasi untuk mempengaruhi perilaku atau keputusan atau untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku, baik itu adalah beban Perusahaan atau tidak.
D2/SOP-Kode Etik.doc
Versi terbaharui
PENYUAPAN DAN KORUPSI:
2 / Apr’ 16 / 2
Penyuapan dan Korupsi memiliki arti untuk menerima atau memberi segala sesuatu secara tidak layak, sebagai sebuah kompensasi untuk mempengaruhi perilaku atau keputusan atau untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku, baik itu adalah beban Perusahaan atau tidak.
CONTROLLED COPY
