Pandecta. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia

Volume 7. Nomor 2. Juli 2012

Pandecta http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia Muhammad Azil Maskur Lembaga Masyarakat Hukum Responsif (Massif) Semarang, Indonesia

Info Artikel

Abstrak

Sejarah Artikel: Diterima April 2012 Disetujui Mei 2012 Dipublikasikan Juli 2012

Menurut catatan UNICEF, pada tahun 2000 ada 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan pada bulan Januari-Mei 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia dan lebih menyedihkan lagi, sebagian besar (84,2%). Melihat kuantitas anakyang melakukan tindak pidanatersebut, maka sudah seharusnya proses acara pidananya mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik untuk anak seperti perlindungan akan hak-haknya. Oeh karena itu penulis mencoba menelitinya dalamlingkup Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas proses jalannya perkara pidana terhadap anak nakal (Juvenile Delinquency) sesuai hukum acara pidana di wilayah hukum Kota Semarang, (mengetahui perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile Delinquency) dalam hukum acara pidana di wilayah hukum Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses acara pidana terhadap anak nakal yang terjadi di wilayah hukum Kota Semarang telah sesuai dan merujuk pada KUHAP Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Proses ini berawal dari adanya laporan kemudian perkara di bawa ke Polwiltabes Semarang dan ditangani oleh penyelidik, penyidik pada RPK Polwiltabes Semarang. Setelah proses penyidikan, perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang, kemudian perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk di sidangkan oleh hakim anak. Dalam setiap tahapan aparat penegak hukum selalu meminta pendapat pembimbing kemasyarakatan pada BAPAS Semarang untuk mengetahui keadaan anak yang sebenarnya. Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile Delinquency) dalam proses acara pidana di wilayah hukum Kota Semarang telah dilakukan semaksimal mungkin sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Keywords: Protection Law; Juvenile; Criminal Process.

Abstract Children are human small and relatively clean, but many of them are dealing with the law. According to the UNICEF, in 2000 there were 11 344 children suspected of being criminals, while in January-May 2002 found 4325 child prisoners in detention and correctional facilities throughout Indonesia and even worse, the majority (84.2%). Viewing child who commit pidanatersebut quantity, then it should consider the aspects of criminal proceedings for the child’s best interests such as the protection of their rights. NII therefore tried to examine authors dalamlingkup Semarang. This study aims to have a clear process of criminal litigation against juvenile delinquents (juvenile delinquency) according to the law of criminal procedure in Semarang city jurisdiction, to determine the legal protection of juvenile delinquents (juvenile delinquency) in criminal law in the jurisdiction of the city of Semarang. The result showed that the implementation of the criminal proceedings against juveniles who occurred in the jurisdiction of the city of Semarang was appropriate and Jo refers to the Criminal Procedure Code. Act No. 3 of 1997 on Juvenile Justice. This process begins with a report later case brought to Polwiltabes Semarang and handled by the investigator, the investigator on the RPK Polwiltabes Semarang. After the investigation, the case being brought to the State Attorney Semarang, then transferred the case to the District Court in Semarang for children sidangkan by the judge. In every phase of law enforcement officers always ask the opinion of the adviser community BAPAS Semarang to know the real situation of children. Legal protection of juvenile delinquents (juvenile delinquency) in criminal proceedings in the jurisdiction of the city of Semarang has done as much as possible according to Law No. 3 of 1997. Alamat korespondensi:

© 2012 Universitas Negeri Semarang

Pandecta. Volume 7. Nomor 2. Juli 2012

1. Pendahuluan Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan diberikan Hak Asasi. Pada Tahun 1948 PBB membuat deklarasi yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights (disingkat UDHR) yang antara lain merumuskan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Dari pernyataan tersebut di atas maka anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak oleh dunia internasional tertuang dalam (1) 1959 UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child; (2) 1966 International Covenant on Civil and Rights of the Child; (3) 1966 International Covenant on Economic, Social & Cultural Right; (4) 1989 UN Convention on the Rights of the Child Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya perlindungan anak. (Arif ,1985 : 46 ) Anak yang melakukan tindak pidana atau biasa disebut anak nakal adalah suatu hal yang dapat dimungkinkan dalam keadaan yang di bawah sadar. Hal ini dikarenakan sifat mental anak sangat rentan dengan pengaruh lingkungannya. Syamsu Yusuf LN (Syamsu, 2005) mengemukakan bahwa anak adalah suatu makhluk yang unik, anak adalah tetap anak-anak dan bukan orang dewasa ukuran mini. Melalui pendapat ini dapat disimpulkan bahwa apapun yang dilakukan oleh anak walaupun merupakan tindak pidana berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga seorang anak yang melakukan tindak pidana harus dilindungi atau diberi perlakuan khusus. Senada yang dikatakan oleh Syamsu Yusuf di atas, Darwan Prinst seorang pemerhati anak mengatakan anak yang melakukan tindak pidana memerlukan perhatian 172

khusus, karena ia tidak mungkin disamakan dengan orang dewasa. ( Prinst, 2003 : 34 ). Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dijelaskan, bahwa proses hukum yang dilakukan anak nakal berbeda dengan orang dewasa, baik dalam hukum materiilnya, hukum formilnya maupun hukum penetensiernya. Sehingga setiap sarjana hukum harus mengetahui pembedaan ini. Menurut catatan UNICEF, pada tahun 2000 ada 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan pada bulan Januari-Mei 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanandan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia dan lebih menyedihkan lagi, sebagian besar (84,2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa (Muchtar, 2006: 18). Kota Semarang bagian dari wilayah yang tidak lepas dari permasalahan kejahatan maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian sehingga muncul permasalahan yaitu: (1) Bagaimanakah proses berperkara anak nakal (Juvenile Delinquency) sesuai hukum acara pidana di wilayah hukum Kota Semarang; (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile Deliquency) dalam proses acara pidana di wilayah hukum Kota Semarang. Tujuan penelitian untuk mengetahui Untuk mengetahui secara jelas proses jalannya perkara pidana terhadap anak nakal dan perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile Delinquency) dalam hukum acara pidana di wilayah hukum Kota Semarang

2. Metode Penelitian Penulisan penelitian ini, penulis memilih metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menurut Ronny Hanitijo adalah suatu penelitian hukum dimana hukum tidak dikonsepsikan suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang diakaitkan secara riil dengan varisbel-variabel sosial yang lain. Menurut pandangan penelitian ini, hukum di pelajari sebagai variabel akibat (dependent 


variable) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial (Ronny, 1994 : 34). Data terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang serta Bapas Semarang. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normativekualitatif

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan a. Proses Berperkara Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Anggapan dasar peneliti bahwa dalam proses acara pidana anak nakal terhadap kota semarang tidak bisa dilepaskan karena faktor aturan baku dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Jadi dalam pelaksanaannya cenderung akan sama dengan konsep dasarnya. Akan tetapi jika mengutip pomeo dari suku liberia yang bernama suku gola yaitu: “Hukum itu laksana bunglon, di berubah bentuk pada tempat yang berbeda dan hanya dapat dikuasai oleh mereka yang mengetahui seluk-beluknya” maka sangat dimungkinkan penerapan hukum di masing-masing daerah berbeda walaupun dalam daerah yang satu yang diterapkan unifikasi hukum (Paul J Bohannan dalam Ihromi, 2000:44). Pelaksanaan Acara Pidana terhadap anak nakal di kota semarang banyak kekhususan yang diterapkan untuk anak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Wagiati Soetodjo (2006: 33-34) sebagai berikut: “Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindakan pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Mengapa diperlukan secara khusus? Hal ini terjadi, mengingat sifat anak dan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindngan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada

hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan, yaitu dengan menahan anak secara terpisah dengan orang dewasa. Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dengan bagian orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain. Kemudian dalam penyidikan polisi/jaksa yang bertugas dalam memeriksa dan mengoreksi keterangan tersangka dibawah umur ini tidak memakai pakaian seragam dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik” Proses acara pidana terhadap anak nakal di kota Semarang dimulai dari masuknya perkara anak nakal (Juvenile delinquency) ke pihak kepolisian negara Republik Indonesia baik itu pada tingkat polsek, polres, maupun polwiltabes di kota Semarang. Akan tetapi penulis tidak meneliti instansi kepolisian ditingkat polsek dan polres akan tetapi langsung di tingkat Polwiltabes Semarang Kemudian berkas dari kepolisian sebagai instansi penyidikan dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Semarang sebagai instansi penuntutan dan jika berkas penuntutan lengkap maka baru dibawa ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Pada setiap tahap pemeriksaan terhadap anak nakal di wilayah hukum kota Semarang baik itu di tingkatan penyidikan, penuntut umum, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan selalu meminta tanggapan tentang hasil penelitian anak objek peradilan tersebut kepada pembimbing kemasyarakatan pada BAPAS Semarang di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah. Hasil kesimpulan dari beberapa wawancara yang dilakukan baik di tingkat polwiltabes yaitu dengan IPDA Kusmarini, di Kejaksaan Negeri dengan Bapak Rusman Wododo, S.H. dan di PN dengan Bapak Moeryono S.H. Berikut ini bagan alur prosesnya penanganan anak nakal di wilayah hukum kota semarang:

173




Laporan, Pengaduan dari MAsyarakat adanya Anak Nakal di Kota Semarang

Perkara Acara Pemeriksaan Cepat

Dikesampingkan PENYELIDIKAN PENYELIDIK Pada Polwiltabes Semarang

KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG PENUNTU UMUM ANAK

PENYIDIKAN PENYIDIK ANAK Pada RPK (Ruang Pelayanan Khusus) di Polwiltabes

PENGADILAN NEGERI SEMARANG HAKIM ANAK

Dihentikan penuntutan

Dihentikan

PEMBIMIBING KEMASYARAKATAN Pada BAPAS Wilayah Jawa Tengah

Apabila melihat alur proses acara pidana anak nakal di Kota Semarang di atas maka kita akan mengetahui bahwa dengan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat Kota Semarang maka perkara akan langsung di tangani oleh POLWILTABES Semarang (bagi perkara ang diadukan ke Polwiltabes Semarang) kemudian akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang dan langsung dan diteruskan pemeriksaan di Sidang Pengadilan di Pengadilan Negeri Semarang. Kesimpulan lain yang dapat ditarik dari tabel diatas adalah bahwa tabel di atas telah sesuai dengan rujukan induk atau aturan induk dari proses acara pidana anak nakal seperti yang dijelaskan dalam KUHAP Jo. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Deliquency) Berbicara masalah perlindungan terhadap anak nakal, maka tidak lepas dari aturan normatif Undang-undang Nomor 174

3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut setidaknya diatur berbagai macam perlindungan hukum yang harus diberikan para pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan acara peradilan anak nakal (juvenile delinquency). Berbagai macam perlindungan ini memang telah menjadi tujuan awal dari di bentuknya peradilan khusus anak. Regulasi-regulasi telah memberikan perhatian tersendiri terhadap anak sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya stb. 1925 No. 647 Juncto Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur pembatasan kerja anak dan wanita. Kemudian tahun 1926 No. 87 yang mengatur pembatasan anak dan orangmuda bekerja di atas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 maret 1942 lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 1946. Dalam beberapa Pasalnya seperti Pasal 45, 46, 47 memberikan perlindungan 


terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya Pasal-Pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297, dan lain-lain memberikan perlindungan terhadap anak, dengan memperberat atau mengkualifikasi sebagai tindak pidana perbuatan-perbuatan terterntu terhadap anak. Padahal ada kalanya tindakan itu bukan merupakan tindak pidana bila dilakukan terhadap orang dewasa. dilanjutkan pada tahun 1948 lahir Undangundang pokok perburuhan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948) yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli Tahaun 1979 lahir pula Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dengan peraturan pelaksanaan yang keluar pada tanggal 29 Pebruari 1988 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak. Dari sudut perbandingan hukum pidana, di Belanda penanganan terhadap anak-anak yang berperilaku menyimpang di atur dalam Kinder Wetten 1901, Sementara di Amerika Serikat pembentukan pengadilan anak (Juvenile Court) telah ada sejak tahun 1899. Asas yang dianut dalam peradilan anak adalah ”parens patriae”. yaitu bahwa penguasa harus bertindak apabila anakanak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukannya di pidana melainkan harus di lindungi dan diberi bantuan. di Inggris Juvenile Court telah di bentuk dengan Undang-undang tanggal 25 Juli 1921 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1922. (Darwan, 2003:10) Di Indonesia sendiri secara sosiologis perhatian terhadap anak-anak telah lama ada terbukti dari berbagai pertemuan ilmiah yang di selenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh badan-badan sosial. bahkan secara interdepartemental yaitu antara departemen kesehatan, Depdikbud, Depnaker, dan mahkamah Agung pada tanggal 13 oktober 1970 menyelenggarakan workshop mengenai masalah anak dan pemuda dalam kaitannya dengan hukum pidana dan acara pidana, pendidikan , sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 yang setidaknya penulis menemukan menemukan ada 48 perlindungan hukum

yang telah dilegitimasi sebagai hak anak nakal (Juvenile Delinquency) untuk memperolehnya dalam proses acara anak nakal di Indonesia, yaitu: (1) Penyidik dalam perkara anak nakal adalah penyidik khusus anak (Pasal 1 angka 5); (2) Penuntut Umum yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum anak (Pasal 1 ayat 6); (3) Hakim yang di beri wewenang menyidangkan anak adalah hakim anak (Pasal 1 angka 7); (4) Hakim, Penyidik, penuntut umum, penasehat hukum dan petugas lain yang menangani kasus acara anak nakal dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas; (5) Perkara anak nakal di ajukan ke sidang khusus anak walaupun tindak pidana dilakukan bersama-sama dengan orang dewasa ataupun militer (Pasal 7 ayat 1,2); (6) Hakim memeriksa perkara anak nakal dalam sidang tertutup (Pasal 8 ayat 1); (7) Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat diha diri oleh anak yang bersangkutan, orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. (Pasal 8 ayat 3); (8) Pemberitaan mengenai anak nakal di mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuh lainnya. (Pasal 8 ayat 5); (9) Hakim yang menyidangkan anak harus yang mempunyai surat keputusan ketua Mahkamah agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (Pasal 9 Jo. Pasal 10); (10)Hakim banding yang menangani anak nakal ditetapkan berdasarkan surat keputusan Mahkamah agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan (Pasal 12); (11) Hakim kasasi yang menangani anak nakal juga ditetapkan dengan surat keputusan Mahkamah agung; (12) Hakim memeriksa perkara dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal (Pasal 11); (13) Hakim banding memeriksa dan memutus perkara anak nakal dengan hakim tunggal (Pasal 14 ayat (1); (14) Hakim kasasi memeriksa dan memutus perkara sebagai hakim tunggal (Pasal 18); (15) Ketua pengadilan tinggi memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan 175




didalam daerah hukumnya agar sidang anak di selenggarakan sesuai undang-undang pengadilan anak (Pasal 15); (16) Pengawasan tertinggi atas sidang anak dilakukan oleh Mahkamah agung (Pasal 19); (17) Dalam memutus perkara anak nakal hakim hanya boleh menjatuhkan pidana atau tindakan (Pasal 22); (18) Pidana pokok yang hanya dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sebagai berikut: (a) pidana penjara; (b) pidana kurungan; (c) pidana denda; (d) pidana pengawasan (Pasal 23 ayat (2); (19) Anak nakal dapat hanya dijatuhi tindakan, antara lain: (a) mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; (b) menyerahkan kepada negara untuki mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; (c) menyerahkan kepada departemen sosial, atau oraganisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. (Pasal 24); (20) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal peling lama ½ dari ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap orang dewasa (Pasal 26 ayat(1)); (21) Apabila perbuatan pidana yang dilakukan anak nakal diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun; (22) Anak nakal yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, dan anak belum mencapai umur 12 tahun, maka anak tersebut hanya dapat dijatuhi tindakan; (23) Anak nakal yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak hukuman mati atau tidak pidana penjara seumur hidup, dan anak belum mencapai umur 12 tahun, maka anak tersebut hanya dapat dijatuhi tindakan.salah satu tindakan (Pasal 16 ayat (4)); (24) Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal paling lama ½ dari ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa (Pasal 27); (25) Pidana denda yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal paling lama ½ dari ancaman pidana denda bagi orang dewasa (Pasal 28 ayat (1)); (26) Anak nakal yang tidak dapat membayar denda, diganti dengan latihan kerja yang waktunya paling lama 90 hari dan sehari tidak lebih dari 4 jam dan tidak dilakukan malam hari (Pasal 28 ayat 176

(3)); (27) Pidana penagawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama 2 (dua) tahun (Pasal 30 ayat (1); (28) Penyidik yang mekakukan tugas penyidikan terhadap anak nakal harus penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian republik Indonedesia dan memenuhi syarat-syarat antara lain: (a) telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; (b) mempunyai minat, perhatian, de dikasi, dan memahami masalah anak (Pasal 41 ayat 1 dan 2); (29) Dalam pemeriksaan, seorang penyidik harus mengedepankan suasana kekeluargaan (Pasal 42 ayat (1); (30) Penyidik dalam melakukan penyidikan, wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan , ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 41 ayat (2)); (31) Proses penyidikan terhadap anak nakal wajib di rahasiakan (Pasal 42 ayat (3); (32) Masa tahanan terhadap anak nakal dalam penyidikan hanya dapat dilakukan peling lama 20 hari dan dapat di perpanjang apabila sangat diperlukan ditambah 10 (sepuluh) hari. Apabila dalam jangka waktu 30 hari, berkas belum diserahkan ke penuntut umum maka anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. (Pasal 44 ayat (2), (3), (4)); (33) Penahanan terhadap anak nakal dilakukan di tempat khusus penahanan untuk anak (Pasal 44 ayat (6)); (34) Penahanan terhadap anak nakal dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan mesyarakat (Pasal 45 ayat (1); (35) Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam suat perintah penahanan (Pasal 45 ayat 2); (36) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dengan tempat tahanan orang dewasa (Pasal 45 ayat (3)); (37) Selama anak di tahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 45 ayat (4)); (38) Penahanan oleh penuntut umum hanya dapat dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari dan apabila sangat diperlukan hanya dapat ditambah 15 hari atas ijin dari ketua pengadilan negeri (Pasal 46 ayat (2), (3)). Dan apabila dalam jangka waktu tersebut 


dilampaui maka anak nakal harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 46 ayat (5)); (39) Penahanan oleh hakim untuk kepentingan pemeriksaan hanya dapat dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari dan apabila sangat diperlukan untuk kepentingan anak dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri ditambah 30 (tiga puluh) hari (Pasal 47 ayat (2), (3)) dan apabila dalam jangka waktu 45 hari, hakim belum memberikan putusannya maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 47 ayat (4)); (40) Penahanan dalam perkara banding anak nakal hanya dapat dilakukan paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi dengan tambahan 30 hari (Pasal 48 ayat (2),(3)), dan apabila dalam jangka waktu 45 hari perkara anak belum juga diputus oleh hakim maka anak yang bersangkutan harus di keluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 48 ayat (4); (41) Penahanan dalam perkara kasasi anak nakal hanya dapat dilakukan paling lama 25 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung dengan tambahan 30 hari (Pasal 49 ayat (2),(3)), dan apabila dalam jangka waktu 45 hari perkara anak belum juga diputus oleh hakim kasasi maka anak yang bersangkutan harus di keluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 49 ayat (4); (42) Setiap anak nakal sejak saat di tangkap atau di tahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 51 ayat (1)); (43) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh mengenai hak anak nakal memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 51 ayat (2)); (44) Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasehat hukumnya dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang;(45) Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak, seorang penasehat hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umm serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan

peradilan berjalan dengan lancar; (46) Penuntut umum anak wajib dengan secepatnya untuk membuat surat dakwaan ketika dari hasil penyidikan, penuntut umum berpendapat bahwa anak nakal dapat diajukan ke sidang pengadilan (Pasal 54); (47) Pada waktu memeriksa saksi di Sidang Pengadilan, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar sidang; (48) Sebelum hakim Mengucapkan keputusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Perlindungan hukum terhadap anak nakal di wilayah hukum kota semarang dapat di bagi dalam tiga tahapan proses acara pidana yakni penyidikan oleh pihak kepolisian di Polwiltabes Semarang, penuntutan oleh pihak penuntut umum Kejaksaan Negeri Semarang, dan pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang. Perlindungan hukum terhadap anak nakal dalam proses penyidikan di Polwiltabes Semarang. Dari hasil wawancara dengan Kepala Unit RPK, IPDA Kumarsini, diperoleh data beberapa perlindungan hukum terhadap anak nakal dalam proses penyidikan di Polwiltabes Semarang antara lain: (1)Perkara anak nakal, dilakukan oleh satuan resrim bagian RPK (ruang pelayanan khusus); (2) Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang sudah melakukan pelatihan penyidik anak, walaupun bukan penyidik anak karena Polwiltabes Semarang belum mempunyai penyidik khusus anak; (3) Penahanan terhadap anak nakal hanya dilakukan sebagai alternatif yang terakhir. Artinya di usahakan semaksimal mungkin tersangka anak nakal tidak di tahan; (4) Penyidik untuk nakal diprioritaskan dilakukan oleh polwan anggota unit RPK; (5) Teknik yang digunakan oleh penyidik adalah dengan cara wawancara; (6) Dalam penyidikan di Polwiltabes Semarang, seorang anak nakal di dampingi oleh BAPAS, Orang tua atau wali yang telah dihubungi pihak Polwiltabes Semarang; (7) Tidak ada kekerasan fisik; (8) Tidak ada tekanan; (8) Tidak mengejar pengakanan; (9) Terkadang didampingi psikiater; (10) Menggunakan pendekatan 177




psikologis; (11) Ditawarkan mau didampingi penasehat hukum atau tidak. Perlindungan hukum terhadap anak nakal dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Semarang, dari hasil wawancara (9 Maret 2007) dengan seorang jaksa yang biasa menangani perkara anak nakal Bapak Rusman Widodo,SH, diperoleh data beberapa perlindungan hukum terhadap anak nakal dalam proses persiapan penuntutan maupun penyidikan lebih lanjut guna menemukan bukti tambahan di Kejaksaan Negeri Semarang antara lain: (1) Pemeriksaan dilakukan di ruang jaksa tidak di ruang pemeriksaan sebagaimana tahanan dewasa, (2) Didampingi wali anak; (3) Didampingi penasehat hukum (bila ada); (4) Pemeriksaan dilakukan oleh jaksa anak yang di angkat oleh jaksa agung dengan SK Kepala Kejaksaan Agung RI; (5) Penahanan dilaksanakan di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang akan tetapi dipisah dari tahanan orang dewasa; (6) Anak nakal yang di tahan bisa sekolah dengan adanya permohonan dari orang tua/ wali yang diketahui kepala sekolah; (7) Dalam kejaksaan Negeri Semarang pemeriksaan diberi batas waktu 7 hari pasca berkas diterima oleh Kejaksaan. Perlindungan hukum terhadap anak nakal dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang. Dari hasil wawancara (5 April 2007) dengan seorang Hakim yang biasa menangani perkara anak nakal Bapak Moeryono,SH, diperoleh data beberapa perlindungan hukum terhadap anak nakal dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Semarang, antara lain: (1) Perkara anak nakal di periksa di ruang sidang khusus anak yang berada di lantai 3 gedung PN Semarang; (2) Hakim yang memeriksa anak nakal adalah hakim tunggal kecuali dalam perkara berat seperti pembunuhan maka hakim biasanya majelis; (3) Selama pemeriksaan hakim tidak memakai Toga; (4) Hakim yang memeriksa adalah hakim anak yang memiliki SK dari Mahkamah Agung; (5) Sidang perkara anak nakal dilakukan secara tertutup kecuali saat pembacaan keputusan yang dilakukan dengan sidang yang terbuka untuk umum; (6) Putusan yang dijatuhkan maksimal adalah separo dari 178

ancaman hukuman; (7) Masa penahanan untuk kepeningan sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997; (8) Dalam memutuskan hakim mempertimbangkan latar belakang anak dengan keterangan dari BAPAS dan orang tua/ wali sesaat sebelum putusan dijatuhkan; (9) Dalam jalannya persidangan, ada beberapa hal yang dilakukan hakim, antara lain diupayakan hakim tidak kaku, hakim mengupayakan anak untuk memberi8 keterangan tanpa rasa takut, hakim berkesan tidak formal, kadang-kadang hakimnya malah aktif sampai turun dari kursi hakim supaya anak tidak tegang, hakim mengupayakan kondisi anak untruk santai yang penting sasaran dari maksud persidangan tercapai, Perlindungan hukum dalam proses beracara anak nakal diatas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan pengadilan di wilayah hukum Kota Semarang telah dilakukan semaksimal mungkin (menurut semua sumber informan). Walaupun disana-sini masih ada kekurangan yang ditemukan penulis, diantaranya adalah di Polwiltabes Semarang belum ada satupun penyidik anak Di Polwiltabes Semarang, dari hasil wawancara ditemukan bahwa penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh satuan rekrim bagian RPK (ruang pelayanan khusus), Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang sudah melakukan pelatihan penyidik anak, Penahanan terhadap anak nakal hanya dilakukan sebagai alternatif yang terakhir. Artinya di usahakan semaksimal mungkin tersangka anak nakal tidak di tahan, Penyidik untuk nakal diprioritaskan dilakukan oleh polwan anggota unit RPK, Teknik yang digunakan oleh penyidik adalah dengan cara wawancara, Dalam penyidikan di Polwiltabes Semarang, seorang anak nakal di dampingi oleh BAPAS, Orang tua atau wali yang telah dihubungi pihak Polwiltabes semarang, Tidak ada kekerasan fisik, Tidak ada tekanan, Tidak mengejar pengakanan, Terkadang didampingi psikiater, Menggunakan pendekatan psikologis, ditawarkan penasehat hukum, hal ini sangat sesuai dengan prinsip dasar pemikiran perlindungan terhadap anak nakal dalam proses acara pidana di Indonesia. 


Menurut Barda Nawawi Arief; bahwa tujuan dan dasar pemikiran dari Pengadilan Anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial (Mula di SH dan Barda Nawawi, 1992 : 111 ). Akan tetapi hanya masalah teknis akan tetapi sungguh fatal bahwa di Polwiltabes Semarang belum memiliki penyidik anak (hasil penelitian wawancara dengan kepala unit RPK Polwiltabes Semarang), Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka 5 UU No.3 tahun 1997. Ditingkat Kejaksaan Negeri Semarang telah dilakukan perlindungan hukum terhadap anak nakal sebagaimana yang dicantumkan dalam UU Nomor 3 Tahun 1997, diantaranya seperti Pemeriksaan dilakukan di ruang jaksa tidak di ruang pemeriksaan sebagaimana tahanan dewasa, didampingi wali anak, didampingi penasehat hukum (bila ada), Pemeriksaan dilakukan oleh jaksa anak yang di angkat oleh jaksa agung dengan SK Kepala Kejaksaan Agung RI, Penahanan dilaksanakan di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang akan tetapi dipisah dari tahanan orang dewasa, Anak nakal yang di tahan bisa sekolah dengan adanya permohonan dari orang tua/ wali yang diketahui kepala sekolah, Dalam kejaksaan Negeri Semarang pemeriksaan diberi batas waktu 7 hari pasca berkas diterima oleh Kejaksaan. Tidak beda di Kejaksaan Negeri Semarang, di Pengadilan Negeri Semarang perlindungan hukum terhadap anak nakal telah dilakukan dengan baik. Apabila dilihat dari perlakuan seluruh aparat penegak hukum sesuai dengan hasil wawancara baik di Polwiltabes Semarang, di Kejaksaan negeri Semarang, maupun di Pengadilan Negeri Semarang maka seluruhnya menggunakan pendekatan kesejahteraan anak dan juga disertai intervensi hukum. Menurut Komisaris Besar Drs. Makbul Padmanegara (Kabareskrim Mabes Polri) (dalam Muchtar, 2006: 68) sedikitnya ada 5 (lima) macam pendekatan umum yang digunakan dalam menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu:

Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak, Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hokum, Pendekatan yang menggunakan/berpatokan pada sistem peradilan pidana semata, Pendekatan edukatif dalam pemberian hokum, Pendekatan penghukuman yang murni bersifat retributif. Maksud dari kesejahteraan dengan intervensi hukum disini adalah bahwa di wilayah hukum Kota Semarang dalam penanganan anak nakal selalu mengedepankan kepentingan anak, hal itu dilakukan karena UU Nomor 3 Tahun 1997 telah meregulasi demikian, jadi mautidak mau setiap aparat penegak hukum harus melakukannya. Hal ini terlihat belum sepenuhnya para aparat penegak hukum melakukan pemahaman yang matang terhadap posisi anak. Bahkan dari aparat penegak hukum hanya Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang yang penyidiknya pada RPK benar khusus menangani anak dan wanita yang berhadapan dengan hukum akan tetapi di Kejaksaan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang seorang jaksa meupun hakim masih merangkap urusan yaitu anak dan dewasa. Hal ini dapat mengakibatkan terbawanya kebiasaan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dewasa ke terdakwa anak. Perlindungan-perlindungan hukum terhadap anak nakal juga tersirat banyak tujuan yang hendak dicapai yakni maksud dari kekhususan penyelenggaraan proses peradilan pidana tidak lain untuk menjamin perlindungan terhadap anak sebagai manusia (subyek hukum) yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini terlihat antara lain dalam Pasal 6 maupun pelaksanaan acara pidana anak nakal di wilayah hukum Kota Semarang disebutkan bahwa Hakim, Penuntut mum, penyidik dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas. Perlakuan seperti ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan serem mengahadapi hakim, penuntut umum, penyidik, penasehat hukum serta petugas lainnya sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana, 179




disamping itu juga untuk mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak (Wagiati Soetodjo, 2006: 34) Berbicara pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak nakal dalam proses acara pidana di wilayah hukum Kota Semarang seperti berbicara penegakan hukum pada umumnya yang tidak lepas dari faktor-faktor. Menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barokatullah (2005: 111) mengatakan; bahwa penegakan hukum apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, tahap eksekusi. Mengutip pendapatnya Lawrent Friedman bahwa penegakan hukum tergantung dari tiga komponen yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu di kota semarang perlindungan hukum terhadap anak nakal yang peling dominan tergantung pada struktur hukumnya (aparat penegak hukum) dan budaya hukumnya. Hal ini dapat penulis katakan karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah layak disebut sebagai pelindung terhadap anak nakal dalam proses acara anak nakal. Sedangkan dalam aparat penegakan hukum di Kota Semarang masih banyak kekurangansebagai contoh di Polwiltabes Semarang yang belum mempunyai penyidik anak. Begitu juga budaya hukumnya yang masih menganggap bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus dihukum berat sebagai ajaran supaya tidak mengulanginya lagi, padahal anak tetap anak, yang melakukan sesuatu kadangkadang masih dalam taraf kenakalan artinya masih lumrah dilakukan. Dalam teori Obyektivismenya Kung Sung Yang, Jhon Locke, Emile Durkheim, Linton dan Kardiner, David dan Sneyder (Ahmadi, 2002: 40) bahwa individu dalam hal ini anak hanya sebagai subyek masyarakat yang baik buruknya ditentukan faktor sosiologis yakni segala sesuatu yang terjadi di masyarakat sebagai pengalaman sekaligua ajaran. Bahkan Arif Gosita dalam disertasinya mengemukakan sanksi alternatif sebagai pengganti pidana penjara karaena 180

pidana penjara adalah bentuk perwujudan perlindungan hukum yang semu (Gosita, 2003: 195).

4. Simpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut (1) Pelaksanaan proses acara pidana terhadap anak nakal yang terjadi di wilayah hukum Kota Semarang telah sesuai dan merujuk pada KUHAP Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Proses ini berawal dari adanya laporan atau pengaduan atau bahkan tertangkap tangan tentang adanya perkara anak nakal (Juvenile Delinquency) di wilayah hukum Kota Semarang, perkara di bawa ke Polwiltabes Semarang dan ditangani oleh penyelidik, kemudian apabila terbukti adanya tindak pidana maka dilanjutkan proses penyidikan oleh penyidik anak pada RPK Polwiltabes Semarang. Kemudian perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang dalam bentuk Berkas Acara Pidana dan ditangani oleh penuntut umum anak untuk melakukan proses penuntutan. Setelah itu perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk di sedangkan oleh hakim anak. Dalam setiap tahapan yaitu penyidikan, penuntutan dan proses persidangan setiap aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak selalu meminta pendapat pembimbing kemasyarakatan pada BAPAS Semarang untuk mengetahui keadaan anak yang sebenarnya; (2) Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile Delinquency) dalam proses acara pidana di wilayah hukum Kota Semarang telah dilakukan semaksimal mungkin sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 bahkan melebihi apa yang di katakan oleh Undang-undang. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu di garis bawahi bahwa pada saat penelitian dilakukan penulis di Polwiltabes Semarang belum mempunyai penyidik anak. Hal ini menurut penulis merupakan kecacatan pada aparat penegak hukum. Akan tetapi hal tersebut bukan merupakan Polwiltabes Semarang karena ketiadaan biaya dari pemerintah pusat untuk 


mengadakan pelatihan penyidik anak Ucapan Terimakasih Penelitian ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari semua pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu khususnya pihak-pihak yang bersedia diwawancarai peneliti untuk kelengkapan data terutama dari pihak penyidik di Polwiltabes Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Semarang dan Bapas Semarang. Kepada tim penyunting jurnal pancecta fakultas hukum Universitas Negeri Semarang yang telah meloloskan penelitian ini untuk diterbitkan pada jurnal pandecta.

Daftar Pustaka Atmasasmita, R. 1983. Problem Kenakalan Anak-anak Remaja. Armico. Bandung. Dellyana, S. 1988. Wanita dan Anak Dimata Hukum. Liberty. Yogyakarta. Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. Gosita, A. 1985. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Pressindo. Jakarta. Lewis, T. 2011. Barron County Restorative Justice Programs: A Partnership Model for Balancing Community and Government Resources for Juvenile Justice Services. Journal Of Juvenile Justice, Vol. 1 (Issue 1). Muladi dan Arief, B.N. 1992. Bunga Rampai Hukum

Pidana. Bandung.Penerbit Alumni Mulyadi, L. 2004. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi. Djambatan. Jakarta. Musa, M. 2002. Peradilan Restoratif sebagai Suatu Pemikiran Alternatif system Peradilan Anak Indonesia. Jurnal Makalah. Volume 19 (No 2). Nandi, 2006. Pekerja Anak dan Permasalahannya. Jurnal “GEA” Jurusan Pendidikan Geografi. Vol. 6 (2). Prakoso, B. 2010, Vage Normen sebagai Sumber Hukum Diskresi yang belum Diterapkan oleh Polisi Penyidik Anak, dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 17 No. 2, April 2010, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Prinst, D. 2003. Hukum Anak Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Raharjo, T. 2010. Mediasi Pidana pada Masyarakat Adat di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Volume 17 (No. 3). Soemitro, R.H. 1994. Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia. Jakarta. Soetodjo, W. 2006. Hukum Pidana Anak. PT Refika Aditama. Bandung. Wahyudi, S. 2009. Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif dalam Rangka Perlindungan Anak. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 (1). Wardhani, 2009. Penerapan Pidana Alternatif bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. V (II). Warman, E. 2006. Peradilan Anak di Persimpangan jalan dalam Perspektif Victimology. Jurnal Makalah. Volume 18 (1). Yusuf, S. 2006. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. PT.Remaja Rosdakarya. Bandung.

181



Pandecta. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia

Recommend Documents