PANDANGAN PEMUKA AGAMA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN. Editor: Nuhrison M. Nuh

PANDANGAN PEMUKA AGAMA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN

Editor: Nuhrison M. Nuh

KEMENTERIAN AGAMA RI BADAN LITBANG DAN DIKLAT PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN JAKARTA, 2013

i

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) pandangan pemuka agama terhadap kebijakan pemerintah bidang keagamaan/ Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Ed. I. Cet. 1.--Jakarta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013 xxvi + 70 hlm; 14,8 x 21 cm ISBN 978-979-797-357-5 Hak Cipta pada Penerbit

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara menggunakan mesin fotocopy tanpa seizing sah dari penerbit. Cetakan Pertama, Oktober 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------PANDANGAN PEMUKA AGAMA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN -----------------------------------------------------------------------------------------------------Editor: Nuhrison M. Nuh Desain Cover & Lay out: Zabidi Penerbit: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Telp/Fax. (021) 3920425, 3920421 [email protected]

ii

KATA PENGANTAR KEPALA PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN uji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya yang tiada terhingga, sehingga kami dapat merealisasikan ”Penerbitan Naskah Buku Kehidupan Keagamaan”. Penerbitan buku tahun 2013 ini merupakan hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2012. Buku hasil penelitian yang diterbitkan sebanyak 8 (delapan) naskah. Buku-buku yang dimaksud sebagai berikut: 1. Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. 2. Efektivitas Pengawasan Fungsional bagi Peningkatan Kinerja Aparatur Kementerian Agama. 3. Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di

Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat. 4. Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal. 5. Pandangan Pemuka Agama terhadap Kebijakan Pemerintah Bidang Keagamaan. 6. Pandangan Pemuka Agama terhadap Ekslusifisme Agama di Berbagai Komunitas Agama.

iii

7. Masyarakat Membangun Harmoni: Resolusi Konflik dan Bina Damai Etnorelijius di Indonesia. 8. Peran Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Kami berharap penerbitan naskah buku hasil penelitian yang lebih banyak menyampaikan data dan fakta ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah sosial keagamaan, serta sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan tentang pelbagai perkembangan dan dinamika sosial keagamaan. Di samping itu, diharapkan pula buku-buku ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi berbagai pihak tentang informasi kehidupan keagamaan di Indonesia. Dengan selesainya kegiatan penerbitan naskah buku kehidupan keagamaan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada: 1. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang telah memberikan kepercayaan, arahan dan sambutan bagi terbitnya buku-buku ini. 2. Para pakar yang telah sudi membaca dan memberikan prolog atas buku-buku yang diterbitkan. 3. Para peneliti sebagai editor yang telah menyelaraskan laporan hasil penelitian menjadi buku, dan akhirnya dapat hadir di depan para pembaca yang budiman. 4. Kepada semua fihak yang telah memberikan kontribusi bagi terlaksananya program penerbitan naskah buku kehidupan keagamaan ini. 5. Tim Pelaksana Kegiatan, sebagai penyelenggara.

iv

Apabila dalam penerbitan buku ini masih ada hal-hal yang perlu perbaikan, kekurangan dan kelemahannya baik dari sisi substansi maupun teknis, kami mohon maaf dan berharap masukan serta saran untuk penyempurnaan dan perbaikan buku-buku yang kami terbitkan selanjutnya dan semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Jakarta, Oktober 2013 Kepala, Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Prof. Dr. H. Dedi Djubaidi, M.Ag. NIP. 19590320 198403 1 002

v

vi

Pandangan Pemuka Agama terhadap Kebijakan Pemerintah Bidang Keagamaan

SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

K

ami menyambut baik diterbitkannya buku: “Pandangan Pemuka Agama Terhadap Kebijakan Pemerintah Di Bidang Keagamaan” ini, karena beberapa alasan: Pertama, penerbitan buku ini merupakan salah satu media untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, dalam hal ini Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Kedua, dapat memberikan informasi faktual dari lapangan tentang pengetahuan, pemahaman dan pengamalan pemuka agama terhadap kebijakan pemerintah di bidang keagamaan, dalam hal ini Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan No 8 Tahun 2006, dan SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2008,, No Kep 033/A/JA/6/2008, dan No 199 Tahun 2008.

Sebagaimana kita ketahui pada tahun 2006 dan 2008 Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung telah mengeluarkan kebijakan dibidang agama. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat (disingkat PBM), dan SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No 3

vii

Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Tahun 2008, No. Kep. 033/A/JA/6/2008 dan No 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat, (disingkat SKB). Setelah dikeluarkannya peraturan tersebut, segera pemerintah mensosialisasikannya kepada para aparat pemerintah daerah dan pemuka agama dibeberapa daerah di Indonesia, namun pelaksanaan peraturan tersebut nampak belum optimal. Di beberapa daerah masih saja terjadi tindakan anarkis dalam masalah pendirian tempat ibadat dan terhadap kelompok Jemaat Ahmadiyah. Terjadinya tindakan anarkis tersebut diduga karena belum pahamnya pemuka agama terhadap kedua peraturan tersebut. Buku ini memuat hasil penelitian tentang pandangan pemuka agama terhadap kebijakan pemerintah dibidang agama, yang meliputi pelaksanaan sosialisasi, sikap pemuka agama dan implementasi peraturan tersebut oleh pemuka agama. Penelitian ini menginformasikan bahwa sosialisasi SKB belum maksimal, sedangkan PBM sudah tersosialisasikan cukup maksimal, hanya belum menjangkau masyarakat kalangan bawah, pemuka agama yang paham SKB hanya 33 %, sedangkan yang paham PBM 52%, pemuka agama yang mendukung SKB 51%, yang mendukung PBM 52%, respon terhadap SKB 45% positif, sedangkan respon terhadap PBM 47% positip. Faktor yang dominan yang mempengaruhi pemuka agama Islam terhadap SKB adalah faktor konatif, sedangkan terhadap PBM adalah faktor sikap setuju terhadap isi substansi PBM. Selain itu diperoleh informasi bahwa 67% pemuka agama setuju PBM ditingkatkan menjadi Undang-

viii


Undang Kerukunan Umat Beragama atau Undang_undang Perlindungan Agama. Melalui informasi yang dimuat dalam buku ini, diharapkan dapat dijadikan bahan bagi Kementerian Agama dan instansi lainnya yang terkait untuk menyusun program pembinaan selanjutnya. Dari informasi hasil penelitian ini nampak bahwa sosialisasi peraturan tersebut baru menjangkau pemuka agama tingkat provinsi dan kabupaten belum menjangkau aparat pemerintah dan pemuka agama ditingkat bawah (grass root). Pada hal pada daerah-daerah tersebutlah banyak kasus yang muncul. Dari hasil penelitian ini juga diperoleh informasi bahwa ada permintaan dari para pemuka agama agar kedua peraturan tersebut ditingkatkan menjadi undang-undang, sebab dengan status peraturan yang ada sekarang sulit untuk menindak kelompok tertentu yang melanggar peraturan tersebut karena tidak ada sanksinya. Kami berharap, buku ini dapat bermanfaat bagi aparat pemerintah dan pemuka agama diberbagai daerah untuk dijadikan sebagai referensi tentang bagaimana kondisi pengetahuan, pemahaman dan pengamalan pemuka agama didaerahnya masing-masing terhadap PBM dan SKB. Jakarta,

Oktober 2013

Pgs. Kepala Badan Litbang dan Diklat

Prof. Dr. H. Machasin, MA NIP 19561013 198103 1 003

ix

Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

x


PROLOG MENELUSURI FEEDBACK KEBIJAKAN STRATEGIS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar

P

enerbitan buku hasil penelitian tentang Pandangan Pemuka Agama Terhadap Kebijakan Pemerintah Bidang Keagamaan ini patut disambut gembira, karena beberapa alasan. Pertama, penelitian ini memfokuskan diri pada sikap pemuka agama terhadap dua kebijakan penting dari pemerintah dalam bidang keagamaan, khususnya kerukunan umat beragama, yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (biasa disebut PBM) dan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 (biasa disebut SKB). Kedua, sejauh ini belum ada penelitian yang bersifat nasional dengan fokus seperti itu. Ketiga, penelitian itu membahas masalah kerukunan internal dan antar umat beragama sekaligus yang tentu saja amat strategis bagi pemeliharaan kerukunan dan persatuan nasional. Diantara temuan yang menarik dicermati dari hasil penelitian yang disajikan dalam buku ini ialah bahwa pemerintah oleh pemuka agama dinilai bersikap berbeda terhadap PBM dan SKB. Pemerintah dinilai telah banyak melakukan sosialisasi kebijakannya tentang PBM, tetapi kurang melakukan hal yang sama terhadap SKB. Sebagai akibatnya, tingkat pemahaman masyarakat tentang kedua

xi

Prolog

kebijakan itu dan juga tingkat partisipasi mereka dalam implementasinya berbeda pula. Dengan demikian dapat pula diduga bahwa sikap main hakim sendiri oleh sebagian warga masyarakat terhadap anggota kelompok Ahmadiyah yang terjadi di berbagai tempat mungkin karena kekurang pahaman tentang isi SKB. Hal ini perlu segera dikoreksi, terutama setelah lebih lima tahun SKB itu diterbitkan. Sesungguhnya potensi kesuksesan bagi upaya sosialisasi itu amat jelas, karena sebanyak 52% pemuka agama di daerah sesungguhnya bersikap mendukung PBM (bahkan sebelum sosialisasi) dan sebesar 51% pemuka agama Islam bersikap mendukung SKB (juga sebelum sosialisasi). Apalagi bila telah dijelaskan bahwa baik PBM maupun SKB, keduanya dirumuskan setelah melalui proses semacam uji publik yang panjang. PBM disusun bersama para wakil majelis agama tingkat Pusat dalam 11 kali seri pertemuan dari Oktober 2005 hingga 21 Maret 2006. Demikian pula SKB didahului dengan dialog intensif dengan pihak pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam tujuh kali putaran pertemuan selama beberapa bulan. Para pemuka agama di daerah juga menyarankan agar upaya sosialisasi SKB itu dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan unsur pimpinan umat beragama, sebagaimana yang telah dilakukan dalam sosialisasi PBM. Sesungguhnya masalah SKB adalah masalah pemeliharaan kerukunan internal umat Islam, masalah satu kelompok sempalan dalam Islam dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Hanya saja masalah itu berinteraksi dan berdampak terhadap sekitar 93 ormas Islam yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahkan dengan alasan Hak Asasi Manusia seringkali juga

xii


penganut agama lain-lain ikut campur dalam masalah ini. Dengan demikian masalah kerukunan internal umat Islam pada gilirannya juga mempunyai dampak terhadap kerukunan antar umat beragama di Indonesia secara keseluruhan. Demikian juga banyaknya denominasi dilingkungan penganut agama Kristen Protestan di Indonesia, sekitar 323 denominasi jumlahnya, yang satu sama lain saling berinteraksi dan hanya sekitar 83 denominasi yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), merupakan problem kerukunan internal umat Kristen Protestan, tetapi mempunyai dampak terhadap kerukunan antar umat beragama ketika denominasi-denominasi yang berada di luar PGI itu berinteraksi secara tidak terkordinasi dengan umat beragama lainnya. Begitu pula masalah kerukunan internal umat beragama lainnya. Demikianlah pemeliharaan kerukunan internal umat beragama itu sama pentingnya dengan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama dalam upaya mewujudkan kerukunan dan persatuan nasional. Oleh karena itu langkah-langkah pemeliharaan kerukunan internal umat beragama perlu mendapatkan perhatian seimbang dari masyarakat dan pemerintah dengan langkah-langkah bagi kerukunan antar umat beragama. Dalam hubungan ini terdapat sejumlah faktor yang sesungguhnya amat mendukung bagi setiap usaha masyarakat dan pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia, baik internal mupun antar umat beragama. Pertama, Indonesia telah memliki kerangka landasan hukum yang kokoh bagi kebebasan beragama dan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Meskipun Indonesia belum memiliki UU tersendiri tentang kerukunan

xiii

Prolog

umat Bergama, tetapi bunyi rumusan pasal-pasal yang mengatur kebebasan beragama dalam berbagai peraturan perundangan itu sesungguhnya juga telah menunjukkan isi kerukunan umat beragama. Perhatikanlah bunyi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Tidak ada kata-kata kerukunan umat beragama di situ, tetapi sesungguhnya sudah tersirat di dalamnya karena kalau Negara menjamin demikian maka seluruh masyarakat dari berbagai agama juga harus ikut menjamin demikian. Dengan begitu maka setiap penganut agama, termasuk dari agama yang berbeda, harus saling menghormati kebebasan orang lain untuk dalam suasana yang rukun memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya itu. Dalam UU Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dalam Penjelasan Pasal 1, disebutkan bahwa meskipun secara historis agama-agama besar di Indonesia hanya enam yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, tetapi agama-agama lain seperti Tao, Yahudi dan Zoroaster, juga boleh hidup di Indonesia dan mendapatkan jaminan yang sama dari Pasal 29 UUD 1945. UU ini selain memperjelas kebebasan beragama juga mengatur pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama sebagai persoalan kerukunan internal umat beragama. Demikian pula dalam Pasal-pasal hasil amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 2000, khususnya pasal 28E, 28I, dan 28J, pengaturan kebebasan beragama itu dipertegas lagi dan sedikit banyak rumusannya juga telah mengandung elemen-elemen

xiv


kerukunan antar umat beragama. Pada tahun 2005 ketika Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik menjadi UU RI Nomor 12 Tahun 2005, maka pada Pasal 18 elemen-elemen kerukunan itu muncul lagi seperti kebebasan beragama dan menjalankan agama, tidak boleh ada paksaan dalam beragama, bahwa pembatasan pengekspresian agama hanya dapat dilakukan melalui UU semata-mata untuk menjaga keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan umum, moralitas umum, dan hak-hak serta kebebasan dasar orang lain. Kemudian pada tahun 2006 Indonesia memberlakukan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada Pasal 64 disebutkan kebolehan tidak mencantumkan identitas agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan orang yang bersangkutan tetap memperoleh layanan atas semua hak-hak sipilnya tanpa harus meminta orang lain untuk melakukan hal yang sama sedangkan ia menghendaki pencantumannnya. Faktor lain yang juga mendukung kerukunan internal dan antar umat beragama ialah distribusi penduduk menurut agama yang tidak seimbang. Benar, sebanyak 90% penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga ada kesan seolah penduduk Indonesia itu homogin. Sesungguhnya hitungan 90% penduduk Indonesia yang Muslim itu hanya ada pada tingkat nasional. Adapun pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, gambarannya dapat berbeda bahkan penduduk Muslim boleh jadi minoritas di beberapa provinsi seperti Bali, NTT, dan Papua. Ini berarti bahwa di Indonesia terdapat daerah-daerah yang memiliki penduduk Muslim dalam jumlah kecil. Oleh karena itu pola hubungan mayoritasminoritas di daerah-daerah sesungguhnya tidak ajek, karena perbedaan siapa yang menjadi kelompok mayoritas dan

xv

Prolog

minoritas di sana. Inilah yang mungkin dapat disebut sebagai balancing mechanism, sehingga setiap pejabat pemerintah yang hendak mengambil kebijakan di bidang keagamaan atau juga mungkin di bidang lainnya di Pusat atau di suatu daerah harus mempertimbangankan pola hubungan mayoritasminoritas yang selalu bergerak dari satu daerah ke daerah lainnya. Fakta ini sedikit banyak berfungsi mendukung kerukunan antar umat beragama. Faktor lain lagi yang menguntungkan bagi pemeliharaan kerukunan umat beragama ialah adanya kepercayaan dan pengetahuan bahwa agama-agama yang sekarang berkembang di Indonesia, semuanya masuk ke Indonesia dengan jalan damai melalui jalur migrasi penduduk, perdagangan, tarekat-tarekat sufi, dan kegiatan dakwah atau missionary. Tidak pernah ada perang agama di Indonesia. Kenyataan sejarah ini memperkuat pendapat bahwa hakekat ajaran agama-agama yang berkembang di Indonesia itu memang menghormati sesama pemeluk agama dan mendukung kerukunan antar umat beragama. Oleh sebab itu, ketika terjadi suatu gangguan kerukunan umat beragama, sekecil apapun, maka semua pihak sepakat untuk segera melokalisirnya, meredamnya, dan bersama-sama mencarikan solusi jangka pendek dan jangka panjangnya. Faktor lain lagi yang menjadi aset kerukunan antar umat beragama ialah fakta bahwa setiap umat beragama memiliki majelis agama pada tingkat nasional, bahkan sebagian sampai ke daerah-daerah, yaitu MUI, PGI, KWI, Parisada Hindu Dharma, Walubi, dan Matakin. Majelis-majelis ini merupakan mitra penting bagi pemerintah dalam mengelola dan memelihara kerukunan antar umat beragama, meskipun

xvi


majelis-majelis itu sendiri masih harus terus berjuang untuk menyatukan umatnya dan merangkul seluruh elemen umat yang ada di dalamnya seperti disinggung di muka. Faktor lain lagi yang turut mempengaruhi upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia ialah kehadiran ormas-ormas keagamaan dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang menunjukkan kuatnya masyarakat sipil di Indonesia. Meskipun sebagian Ormas keagamaan itu juga telah diwakili dalam majelis-majelis agama, tetapi ormas-ormas itu tetap independen dan melakukan kegiatan serta pemberdayaannya sendiri sehingga selalu siap menjadi mitra pemerintah dan masyarakat lainnya dalam memelihara kerukunan umat beragama. Selain daripada itu, kehadiran lembaga-lembaga sosial masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang penelitian dan kajian tentang kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama, seperti Setara Institute, The Wahid Institute, Interfidei, dan lain-lain, juga menjadi aset penting bagi kerukunan umat beragama dalam era reformasi ini. Hasil kajian lembaga-lembaga ini amat berguna untuk menyadarkan masyarakat dan pemerintah, mengenai tantangan kerukunan umat beragama ke depan. Faktor lainnya lagi ialah apa yang disebut kearifan lokal. Kearifan lokal ini terdiri atas dua macam. Pertama, kearifan lokal yang telah melembaga dalam masyarakat secara turun temurun sebagai adat, seperti konsep Pela Gandong di Maluku, Tigo Sapilin di Minangkabau, Rumah Betang di Kalimantan Tengah, dan Dalihan Natolu di Sumatera Utara. Lembaga-lembaga adat ini dahulu efektif meredam konflik dan membangun kerukunan antar warga tanpa melihat

xvii

Prolog

perbedaan agama para warga itu, namun karena beban berat akibat kemajuan teknologi informasi dan migrasi penduduk, lembaga-lembaga sosial ini sekarang ada yang kurang efektif lagi dan perlu direvitalisasi atau dimodifikasi atau diperkuat dengan kesepakatan-kesepakatan baru. Kedua adalah kearifan lokal yang baru saja disepakati belakangan ini, seperti kesepakatan warga Bali untuk mengucapkan cukup satu salam sesuai agamanya kepada para hadirin dalam suatu forum dan semua yang hadir dalam forum itu apapun agamanya sudah merasa diberi salam dan dihormati sebagaimana mestinya. Contoh kearifan lokal lain yang baru ialah kesepakatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Banten pada tahun 2012 untuk melahirkan dokumen etika hubungan antar agama di Banten. Kelahiran kearifankearifan lokal baru ini perlu terus didorong oleh FKUB provinsi dan kabupaten/kota serta majelis-majelis agama Pusat. Faktor terakhir yang tidak boleh dilupakan ialah soal sistem pemerintahan daerah yang bersifat otonom pada era reformasi sekarang ini, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan segala perubahannya. Dengan otonomi daerah yang kuat seperti sekarang ini maka daerah dapat mengadopsi berbagai kebijakan pemerintah Pusat di bawah Peraturan Presiden menjadi Peraturan Daerah, sehingga lebih mengikat kepada kepala daerahnya dan kalau perlu dengan penambahan sanksi sesuai kewenangan yang dimiliki Peraturan Daerah. Dalam hal ini PBM dan SKB yang dibahas dalam buku ini sesungguhnya juga dapat diadopsi menjadi Peraturan Daerah, seluruhnya atau sebagiannya. Memang otonomi daerah masih bermata ganda, karena dapat juga digunakan untuk membuat Peraturan Daerah yang boleh

xviii


jadi kurang mempertimbangkan kerukunan umat beragama secara nasional. Di sinilah pentingnya kepala daerah yang tidak saja berwawasan daerah tetapi juga berwawasan nasional. Demikianlah sejumlah faktor yang menjadi landasan dan sekaligus mempengaruhi setiap upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama di negeri ini. Faktor-faktor itu sekarang boleh dikatakan telah menjadi aset bangsa yang harus terus dipelihara secara dinamis. Dalam kaitan ini maka penerbitan kebijakan oleh pemerintah Pusat dalam bentuk PBM dan SKB yang dikaji dalam buku ini merupakan upaya memperkuat dan melengkapi aset-aset yang telah ada itu. Oleh karena itu, tidak terlalu mengherankan jika terdapat tokoh agama yang memandang tidak perlunya penerbitan PBM dan SKB itu karena mereka mungkin melihat bahwa interreligious harmony mechanism (mekanisme kerukunan antar umat beragama) itu sesungguhnya telah terbangun kuat dalam sistem masyarakat kita, sehingga tidak perlu ditambahi dengan kebijakan formal yang justru dapat mengganggu keadaan yang ada. Sebaliknya, sejumlah tokoh agama lainnya melihat bahwa aset-aset kerukunan yang telah ada dalam sistem masyarakat Indonesia itu bukanlah sesuatu yang statis karena harus terus meresponi susunan penduduk yang semakin heterogin di berbagai tempat akibat migrasi yang dipicu oleh faktor ekonomi ataupun lainnya dan akibat kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang menyebabkan setiap peristiwa terkait kerukunan antar umat beragama dapat menyebar demikian cepatnya ke seluruh penjuru tanah air dalam beberapa menit saja. Di sinilah perlunya upaya aktif menjaga aset kerukunan itu dan memperkuatnya dengan sejumlah kebijakan pemerintah

xix

Prolog

seperti PBM dan SKB dan kalau perlu meningkatkan PBM menjadi UU. Hanya saja perlu dicatat bahwa untuk menjamin kebijakan pemerintah itu semata-mata untuk memelihara dan memperkuat kerukunan, perlu disepakati bahwa dalam perumusan kebijakan-kebijakan itu harus melibatkan pemuka agama dan wakil-wakil masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan untuk merumuskan PBM dan SKB. Dengan alur pemikiran seperti ini maka buku hasil penelitian tentang sikap dan pandangan pemuka agama tentang PBM dan SKB penting dibaca dan dicermati. Selamat membaca. ***

xx


PRAKATA EDITOR

P

ada tahun 2006 melalui 11 kali pertemuan diantara para pemuka agama dari lima agama disepakati lahirnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Setelah dikeluarkannya peraturan ini disamping banyak yang mendukung, tidak sedikit pula yang menolak kehadiran peraturan ini. Bagi yang menolak beralasan bahwa peraturan ini bertentangan dengan kebebasan beragama yang dijamin oleh undang-undang. Pada hal menurut Mantan Wakil Presiden M. Yusuf Kalla, ada perbedaan antara kebebasan beragama dengan kebebasan mendirikan rumah ibadat. Dinegara manapun kalau ada orang yang akan mendirikan rumah ibadat harus meminta izin kepada pemerintah, yang di Indonesia disebut dengan izin mendirikan bangunan (IMB). Peraturan ini bukan mengatur agama tetapi mengatur lalu lintas diantara mereka yang berbeda agama, oleh sebab itu tidak tepat kalau peraturan ini disebut intervensi pemerintah terhadap agama tertentu, karena yang diatur bukan agamanya tetapi umat beragama. Kalau menyangkut warga Negara yang kebetulan memeluk agama maka pemerintah mempunyai

xxi

Prakata Editor

wewenang untuk mengatur warga negaranya, agar terdapat ketenteraman hidup dalam masyarakat. Kemudian pada tahun 2008 kembali pemerintah mengeluarkan peraturan berupa SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2008, No. Kep. 033/A/JA/6/2008 dan No 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Pemerintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Keluarnya peraturan ini setelah diadakan pertemuan sebanyak 7 kali antara PB JAI dengan para pemuka agama dan akademisi yang difasilitasi oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yang menghasilkan 12 butir kesepakatan. Kemudian dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 12 butir tersebut. Setelah dilakukan pemantauan JAI dinilai tidak melakukan perubahan secara signifikan, sehingga keluarlah SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri (SKB). Dalam perjalanannya setelah keluarnya SKB, masih terjadi kasus-kasus penolakan terhadap keberadaan Ahmadiyah, seperti di Manislor Kuningan (2010), Parakan Salak Sukabumi (2010),pembakaran masjid Ahmadiyah di Cisalada Bogor (2010), penyerbuan JAI di Cikeusik Pandeglang (2011) dan pelemparan benda tumpul terhadap masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya pertengahan April 2012. Untuk mengetahui mengapa setelah dikeluarkannya peraturan tersebut masih terjadi permasalahan disekitar pendirian rumah ibadat dan kelompok Ahmadiyah maka perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan antara lain untuk mengetahui pelaksanaan sosialisasi PBM dan SKB, sikap pemuka agama terhadap SKB dan PBM, implementasi

xxii


SKB dan PBM. Temuan dari penelitian ini antara lain: Sosialisasi PBM sudah cukup maksimal, sedangkan SKB masih belum optimal. Tingkat pemahaman pemuka agama terhadap SKB masih rendah (33%), sedangkan terhadap PBM cukup tinggi (52%). Pemuka agama yang mendukung keberadaan SKB cukup tinggi (51%), sedangkan terhadap PBM juga cukup tinggi (52%). Respon pemuka agama terhadap isi substansi SKB sedang (45%), demikian juga terhadap PBM (47%). Faktor dominan yang mempengaruhi pemuka agama Islam terhadap SKB adalah faktor konatif, ini berarti bahwa kecendrungan para pemuka agama untuk melaksanakan isi SKB lebih berpengaruh dari pada pemahaman dan sikap terhadap isi substansi SKB. Sedangkan terhadap PBM faktor yang berpengerauh adalah faktor sikap setuju terhadap isi substansi PBM, ini berarti semakin pemuka agama setuju terhadap isi substansi PBM, maka ia akan memberikan respon yang positif untuk melaksanakan isi substansi PBM. Tak ada gading yang tak retak, maka saran dan kritik dari para pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang. Kami berharap semoga buku ini dapat menambah wawasan para pembaca, dan bagi pihak-pihak yang berwenang dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Jakarta,

Oktober 2013

Editor Nuhrison M. Nuh

xxiii

Prakata Editor

xxiv


DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan …. Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat ………………….. Prolog oleh: Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar ………………….... Prakata Editor ................................................................................ .. Daftar Isi ......................................................................................... ..

iii vii xi xxi xxv

BAB I

PENDAHULUAN ...................................................... A. Latar Belakang .................................................... B. Masalah Penelitian ……………………………. C. Rumusan Masalah …………………………….. D. Tujuan Penelitian ……………………………... E. Manfaat Penelitian …………………………….. F. Penjelasan Konsep …………………………….. G. Pengukuran Sikap (Skala Likert) …………….. H. Kerangka Pikir …………………………………. I. Hipotesis ……………………………………….. J. Studi Kepustakaan …………………………… K. Objek Penelitian ……………………………….. L. Lokasi Penelitian ………………………………. M. Metode Penelitian …………………………….. N. Sumber Data …………………………………… O. Populasi dan Sampel Penelitian ……………... P. Operasional Variabel ………………………….. Q. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner ……..

1 1 6 7 8 9 9 17 18 20 20 21 22 22 22 23 24 25

BAB II

HASIL ANALISA DATA ………………………….. A. Respon Tokoh Agama terhadap SKB ………… B. Respon Tokoh Agama terhadap PBM ………

31 31 45

xxv

Daftar Isi

BAB III

PENUTUP ………………………………………….. A. Kesimpulan ………………………………………. B. Rekomendasi ……………………………………..

DAFTAR PUSTAKA ................................................................... LAMPIRAN-LAMPIRAN: -

Kuesioner Sikap Pemuka Agama terhadap PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 Sikap Pemuka Agama terhadap SKB Menag, Jagung dan Mendagri No. 3 Thn 2008, No. Kep.-033/A/JA/6/2008

xxvi

65 65 67 69


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia bukan negara agama, dan bukan pula negara sekuler tetapi mengakui keberadaan agama. Selain itu, Indonesia dikenal pula sebagai negara yang majemuk, sehingga mempengaruhi persepsi, interpretasi dan tingkah laku keagamaan semua umat beragama. Kita akhirnya mengenal agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghuchu, dengan segala paham, aliran dan gerakan keagamaannya. Berbagai aktivitas agama, termasuk semua alirannya itu terkadang menimbulkan kerawanan sosial, sehingga perlu dibuat kebijakan dibidang keagamaan. Kebijakan dibidang keagamaan tersebut adalah untuk mengatur kehidupan umat beragama agar tidak terjadi konflik, bukan bermaksud melakukan intervensi terhadap ajaran suatu agama. Dalam kenyataannya tidak semua kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan agama dan berbagai alirannya mendapat respon positif dari tokoh-tokoh agama, bahkan ada yang menentang dan menganggapnya kontraproduktif 1 . 1

Lihat hasil fact fanding Ahmadiyah di 12 kota di seluruh Indonesia (Medan, Tasikmalaya, Garut, Semarang, Makasar, Surabaya, Mataram, Banjarnegara, Palembang, Serang, dan Padang) oleh tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan tahun 2011; Kasus-kasus penolakan terhadap Ahmadiyah paska SKB, seperti di Manislor Kuningan (2010), Parakan Salak Sukabumi (2010), pembakaran masjid Ahmadiyah di Cisalada Bogor (2010), Penyerbuan JAI di Cikeusik Pandeglang, dan yang paling hangat adalah pelemparan benda tumpul terhadap masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya pertengahan April 2012.

1

Bab I. Pendahuluan

Tugas pemerintah adalah sebagai fasilitator umat beragama dalam menjalin komunikasi agar tidak terjadi konflik horizontal dikalangan umat beragama baik antar dan intern umat beragama. Pemerintah dalam menyusun kebijakan dibidang keagamaan telah melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti majelis-majelis agama dan para akademisi. SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008, No. Kep.-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jema’at Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (selanjutnya disebut SKB) adalah kebijakan pemerintah dalam bidang keagamaan yang termasuk sulit diimplementasikan2. Demikian pula PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat 3 . Padahal kedua kebijakan ini 2

Sejarah munculnya SKB ini cukup panjang. Sebanyak 7 kali pertemuan yang melibatkan PB JAI dengan para akademisi dan ulama yang difasilitasi oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama untuk mencari titik temu, yang kemudian disepakati ada 12 butir yang akan disosialisasikan ke seluruh Indonesia, baik kepada JAI maupun Pemerintah Daerah. Dua bulan kemudian dilakukan pemantauan ke daerah-daerah yang dipandang anggota JAI-nya cukup banyak. PB JAI sudah mensosialisasikan kepada para anggotanya, sementara Pemerintah Daerah tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Setelah pemantauan, JAI dinilai tidak melakukan perubahan secara signifikan, sehingga keluarlah SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No. 3 Thn 2008, No. Kep.033/A/JA/6/2008 dan No. 199 Thn 2008 3 Penyusunan PBM dilakukan sebanyak 11 kali putaran dan luar biasa cukup menegangkan untuk mencapai kesepakatan itu. Dinamika proses diskusi untuk mencapai kesepakatan ini adalah karena berkaitan dengan hak azasi manusia (HAM) warga negara untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan kepercayaanya, dan tentu saja juga termasuk kebebasan mendirikan rumah ibadat. Penyusunan PBM ini

2


tersusun setelah melalui proses yang panjang, melelahkan dan melibatkan banyak akademisi serta majelis-majelis agama. Meskipun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sudah melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan serta melibatkan semua pihak yang expert, tetapi tidak ada jaminan bahwa kebijakan tersebut dapat terimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu di beberapa daerah, masih saja terdapat gejolak berkaitan dengan pelaksanaan kedua kebijakan tersebut. Tuntutan-tuntutan yang melebihi dua kebijakan tersebut masih saja terdengar, sebagai penyebab sulitnya kebijakan terimplementasikan dengan baik. Sikap pemuka agama terhadap kebijakan itu tidaklah sama, ada yang negatif, ada yang netral dan ada yang positif. Ada yang menerima dengan lapang dada, karena hanya itulah yang dapat dijadikan pedoman dalam upaya menjaga kerukunan hidup umat beragama, tetapi ada juga yang masih belum dapat menerima. Persoalan implementasi kebijakan itu ternyata masih mengandung masalah, meskipun kita belum tahu persis apa masalah yang mengganjal, sehingga keduanya belum bisa terimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu kebijakan bidang keagamaan ini menjadi sangat layak untuk dikaji, bagaimana sesungguhnya sikap pemuka agama tehadap kebijakan pemerintah itu. Berkaitan dengan masalah PBM, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bersama dengan Pemerintah Daerah, telah melakukan sosialisasi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Bahkan telah dibuat buku pedoman untuk sosialisasi dan dicetak puluhan kali dalam jumlah ribuan melibatkan pimpinan Majelis Agama Tingkat Pusat dan para akademisi yang ahli. Akhirnya rumusan disepakati dan ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2006.

3

Bab I. Pendahuluan

eksemplar. Tujuannya adalah agar PBM dapat segera tersosialisasikan secara cepat, dipahami dan dipedomani. Di beberapa daerah, PBM ini masih dianggap belum memadai untuk mengatur kerukunan umat beragama. Kasus sulitnya membangun rumah ibadat oleh kelompok minoritas terjadi di berbagai daerah seperti di Banten, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua. Hal ini menunjukkan masih sulitnya mengimplementasikan PBM itu secara normal. Adalah tidak logis bahwa para pemuka agama di daerah itu tidak mengetahui PBM, sebab pelaksanaan sosialisasi sudah dilaksanakan secara massif. Sementara itu berkaitan dengan SKB juga belum terimplementasikan dengan baik, sehingga masih terdapat gejolak di beberapa daerah berkaitan dengan keberadaan Jema’at Ahmadiyah. Selain itu masyarakat masih memberikan sikap yang negatif, bahkan tindakan anarkhisme masih terjadi di beberapa daerah4. Kasus paling mengenaskan adalah kasus penyerbuan masyarakat terhadap anggota JAI di Cikeusik, sehingga beberapa orang meninggal dunia. SKB dan PBM, yang dikeluarkan oleh pemerintah bukan dimaksudkan untuk membatasi hak azasi manusia dalam menganut suatu agama. Sebab kebebasan beragama sudah dijamin sebagaimana disebutkan dalam Pasal, 28E, 28I dan 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia. Disamping kebebasan beragama juga harus memperhatikan pembatasan sebagai-mana 4 Lihat Jawaban Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama terhadap pertanyaan Dwi Ria Latifa dalam Rangka Penyusunan Tesis pada Pasca Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Jakarta, 2012.

4


terdapat dalam pasal 28J UUD 1945, Pasal 22, 70 dan 73 UU No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Azasi manusia, Konvensi Internasional tentang Ha-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi UU No. 12 tahun 2005 Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3). Oleh karena itu, dalam upaya menjaga harmoni sosial, maka pembatasan kebebasan beragama itu akhirnya dilakukan, misalnya dengan UU No. 1/PNPS/1965 jo. UU No. 5 Tahun 1969.5 Isi dari SKB adalah memperingatkan dan memerintahkan dua pihak yaitu pertama, peringatan dan perintah kepada pimpinan dan anggota Jema’at Ahmadiyah Indonesia (JAI), kedua, kepada masyarakat. SKB yang materinya terdiri dari 6 butir itu memperingatkan dan memerintahkan agar JAI menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Bila hal itu dilakukan akan dikenai sanksi hukum penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP. SKB ini juga memperingatkan dan memerintahkan agar masyarakat tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap JAI atau melawan hukum. Jika tetap melakukan akan dikenai sanksi hukum pidana berat dan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHP 6 . Implementasi SKB terhadap kedua belah pihak dapat 5

Buku Sosialisasi SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008, No. Kep.-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jema’at Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, Badan Litbang Agama dan Diklat Kementerian Agama, 2011, hal. ii - iii 6 Ibid, hal. Iv - v

5

Bab I. Pendahuluan

dinyatakan belum berhasil, karena nyatanya masih terjadi kekerasan oleh masyarakat terhadap JAI. Isi dari PBM adalah berupa; Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat. Sikap pemuka agama terhadap dua kebijakan diatas tidak sama di seluruh Indonesia, ada yang sudah dapat menerima, ada yang belum dapat menerima. Terjadinya perbedaan tersebut dikarenakan adanya berbagai kepentingan baik yang faktual maupun tersembunyi serta issu-issu yang berkembang dalam kehidupan sosial kegamaan. Sikap seperti apapun di berbagai daerah oleh masyarakat, tentu saja ada komandonya dari elit agama masing-masing. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk mengkaji sikap pemuka agama terhadap dua kebijakan di atas dengan melakukan penelitian yang bersifat kuantitatif dan kemudian diperkuat dengan argumen deskriptif kualitatif. B. Masalah Penelitian Dua kebijakan penting yang telah dikeluarkan dan sudah disosialisasikan secara massif di seluruh Indonesia itu menghasilkan sikap dari para tokoh atau pemuka agama yang beragam. Sosialisasi bertujuan menanamkan nilai baru yang dapat mendasari perubahan prilaku pemuka agama dalam kehidupan sosial keagamaan. Oleh karena itu, sosialisasi SKB diharapkan mempengaruhi secara positif sikap pemuka agama terhadap Jema’at Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan sikap

6


pemuka agama terhadap warga masyarakat yang mungkin belum puas terhadap SKB. Jadi sasaran dari sosialisasi di sini adalah JAI dan warga masyarakat. Perubahan perilaku pemuka agama dalam bentuk sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, netral, dan abstain dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya faktor pemahaman/penafsiran terhadap ajaran agama, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, tingkat kedewasaan menerima perbedaan atau tingkat toleransi, kepentingan politik dan ekonomi yang tidak sehat. Dalam hal sosialisasi PBM yang juga telah dilaksanakan secara massif di seluruh Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor yang sama yaitu faktor pemahaman/penafsiran terhadap ajaran agama, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, tingkat kedewasaan menerima perbedaan atau tingkat toleransi, kepentingan politik dan ekonomi yang tidak sehat. Bagaimana sikap pemuka agama terhadap PBM tentunya akan beragam dengan berbagai argumentasi yang hanya didapatkan melalui kajian deskriptif kualitatif. Belum jelas, apa masalah yang sebenarnya masih mengganjal, sehingga implementasi PBM begitu sulitnya dan masih disikapi secara tidak proporsional sesuai dengan kesepakatan yang sudah dituangkan dalam PBM. C. Rumusan Masalah Dari paparan di atas, maka masalah yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut; 1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi SKB dan PBM? 2. Bagaimana sikap pemuka agama terhadap SKB dan PBM?

7

Bab I. Pendahuluan

3. Bagaimana implementasi SKB dan PBM yang dilakukan pemuka agama ? 4. Faktor apa saja yang paling dominan mendorong/ menghambat para pemuka agama dalam implementasi SKB dan PBM? 5. Apa saran dari para pemuka agama kepada pemerintah tentang sosialisasi dan implementasi SKB dan PBM yang sesuai dengan kondisi keberagamaan di daerah-daerah dalam pengembangan kebijakan bidang keagamaan ? D. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pelaksanaan sosialisasi SKB dan PBM; 2. Untuk mengetahui sikap pemuka agama terhadap SKB dan PBM; 3. Untuk mengetahui implementasi SKB dan PBM yang dilakukan pemuka agama; 4. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang paling dominan mendorong/menghambat para pemuka agama dalam implementasi SKB dan PBM; 5. Untuk mengetahui saran para pemuka agama kepada pemerintah tentang sosialisasi dan implementasi SKB dan PBM yang sesuai dengan kondisi keberagamaan di daerah-daerah dalam pengembangan kebijakan bidang keagamaan;

8


E. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri serta pihak-pihak terkait, dalam menyusun kebijakan dalam bidang kerukunan umat beragama. F. Penjelasan Konsep Dari judul di atas ada beberapa konsep yang perlu dijelaskan yaitu: 1. Sikap a. Definisi Sikap Sikap sebenarnya merupakan teori kuno dalam sosiologi, tetapi tetap relevan hingga kini untuk memahami berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial, termasuk sosial keagamaan. Secara historis diperkenalkan oleh Herbert Spencer tahun 1862 yang diartikan sebagai status mental. Sikap sebagai teori menjadi lebih mendekati kajian dewasa ini (Lange, 1888) dengan maksud menggambarkan kesiapan seseorang untuk menghadapi stimulus yang datang secara tiba-tiba, baik respon mental maupun respon fisik. Dalam perkembangannya, (Birkowitz, 1972) telah menemukan definisi sikap sebanyak 30 jenis7, tidak tahu di mana saja definisi sebanyak itu berada, karena tidak ada buku yang secara khusus menjelaskan definisi sikap sampai 30 jenis 7

Saifuddin Azwar, Sikap Manusia: Teori dan Pengukuranya, Pustaka Pelajar, Edisi ke II, Cet. Ke III Yogyakarta, 1998, hal. 3

9

Bab I. Pendahuluan

itu. Kajian ini bukan sedang mendalami teori sikap dengan segala definisi dan teori yang sangat mendetail. Tetapi bagaimanapun tetap harus dipahami definisinya secara umum, yang ternyata dapat dikelompokkan menjadi tiga pemikiran. Pertama, sebagaimana disampaikan oleh Louis Thurstone (1929), Rensis Likert (1932), dan Charles Osgood yang menyatakan bahwa sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan seseorang terhadap stimulus. Perasaan memihak atau tidak memihak terhadap stimulus8. Jadi jika kita kaitkan dengan kajian dalam penelitian ini, maka yang dimaksud dengan sikap disini adalah perasaan memihak atau tidak memihak responden (pemuka agama) terhadap SKB dan PBM. Apakah pemuka agama yang menjadi responden dalam penelitian ini memihak atau tidak memihak terhadap SKB dan PBM. Kedua, disampaikan oleh Chave (1928), Bogardus (1931), La Pierre (1934), Mead (1934), dan Gordon Allport (1935) yang dapat diringkas bahwa sikap adalah semacam kesiapan (kecenderungan) untuk bereaksi terhadap suatu obyek dengan cara-cara tertentu. 9 Dalam kaitan dengan penelitian ini, maka sikap adalah semacam kecenderungan untuk bereaksi dari pemuka agama terhadap SKB dan PBM dengan cara-cara tertentu. Jika dihubungkan dengan kelompok pertama, maka bentuk kecenderungan dari responden (pemuka agama) untuk memihak dan tidak memihak yang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Contoh, bagi yang memihak (positif), maka akan 8 9

10

Ibid, hal. 4 Ibid hal. 5


melakukan segala cara yang legal (cara-cara tertentu) agar SKB dan PBM dapat terimplementasikan dengan sebaikbaiknya untuk menunjukan bahwa kebijakan itu layak diimplementasikan, karena hanya posisi seperti itu yang dapat dicapai oleh yang berhak mengeluarkan kebijakan. Sementara bagi yang tidak memihak (negatif), maka akan melakukan segala cara (cara-cara tertentu) untuk menggagalkan implementasi kebijakan SKB dan PBM, bila perlu dengan anarkhisme untuk menunjukan bahwa kebijakan dimaksud tidak layak dan tidak memadai, karena tuntutannya melebihi kesepakatan yang dapat diambil dan disimpulkan oleh yang berhak mengeluarkan kebijakan. Ketiga, kelompok ini sering disebut dengan kelompok yang berorientasi kepada skema triadik (triadic schemae) yang dipelopori oleh Secord dan Backman (1964). Menurut kelompok ini sikap merupakan konstalasi komponen kognitif, afektif dan konatif. Jadi sikap didefinisikan sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi) pemikiran (kognisi) dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya.10 Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka sikap yang dimaksud adalah konstalasi responden yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan informasi mengenai SKB dan PBM (komponen kognitif), emosi, dan penilaian seseorang terhadap afektif dan perilaku nyata yang meliputi tindakan dan perbuatan (aspek konatif). Singkatnya, sikap di sini didefinisikan sebagai keteraturan tertentu dalam 10

Ibid, hal 5

11

Bab I. Pendahuluan

hal, pengetahuan (kognitif) ,perasaan (afeksi) dan predisposisi tindakan (konasi) responden (tokoh agama) terhadap kebijakan SKB dan PBM yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dari ketiga definisi kelompok pemikiran di atas, jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka dapat diambil pengertian yang utuh yaitu bahwa sikap adalah perasaan memihak atau tidak memihak dan kecenderungan bereaksi dengan cara-cara tertentu dan keteraturan tertentu baik dalam hal perasaan (afeksi) pengetahuan (kognitif) dan predisposisi tindakan (konasi) responden (Pemuka agama) terhadap kebijakan SKB dan PBM yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. b. Pembentukan Sikap Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam pembentukan sikap ini, yaitu; Pertama, sikap verbal (pernyataan) merupakan petunjuk kuat untuk melihat tindakan apa yang akan dilakukan oleh seseorang. Contoh yang paling mudah adalah sikap verbalnya benci korupsi, dan ternyata dalam tindakanya juga tidak mau korupsi, padahal kesempatan terbuka lebar. Tindakan yang dilakukan kemudian adalah melaporkan gejala korupsi kepada KPK. Contoh kedua adalah sikap verbalnya seseorang sangat setuju terhadap dikeluarkanya kebijakan SKB dan PBM. Tindakan ini yang kemudian dilakukan adalah mensosialisasikan dan berusaha mati-matian agar kebijakan SKB dan PBM yang telah disetujui secara verbal tersebut agar dapat dimplementasikan dengan baik.

12


Kedua adalah sikap verbalnya seseorang sangat setuju terhadap dikeluarkanya SKB dan PBM, ketika bicara di forum sangat positif dan dedikatif, ketika koordinasi untuk evaluasi SKB dan PBM, selalu menggagas jalan keluarnya, tetapi ketika berkumpul lagi dengan komunitasnya, ia memiliki agenda lain dan menunjukkan bahwa yang bersangkutan sebenarnya tidak setuju dengan SKB dan PBM. Misalnya, dia berpendapat dipersilahkan setiap penganut agama untuk membangun rumah ibadah, asal jangan di dekat rumah saya. Intinya adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan sikap verbalnya (munafik, bermuka dua, manis dan suci di mimbar tetapi pahit dan najis dimata umat serta tidak satu kata dengan perbuatan). c. Pembentukan Perilaku Menurut Saifuddin dengan mengutip Kurt Lewin dan Brigham mengatakan bahwa perilaku adalah fungsi karakteristik individu dan lingkungannya. Karakteristik individu meliputi berbagai variabel seperti motif, nilainilai, sifat kepribadian, dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi pula dengan faktor-faktor lingkungan yang menentukan perilaku tersebut. Faktor lingkungan ini memiliki pengaruh sangat besar terhadap perilaku seseorang atau individu, bahkan terkadang lebih kuat dari pada karakteristik seseorang tersebut.11 Perilaku individual semestinya, disebabkan oleh kemauan sendiri untuk melakukan sesuatu tindakan yang 11

Ibid hal 10

13

Bab I. Pendahuluan

masuk akal, mempertimbangkan semua informasi yang ada dan secara eksplisit maupun implisit memperhitungkan implikasi dari tindakannya itu, atau disingkat bahwa seseorang itu melakukan sesuatu tindakan pasti karena berbagai alasan. Tindakan beralasan ini melalui proses pengambilan keputusan yang teliti dan memang beralasan. Dampak tindakan beralasan ini ada tiga yaitu; perilaku yang tidak banyak ditentukan oleh sikap umum masyarakat, tetapi oleh sikapnya sendiri secara spesifik; prilaku yang dipengaruhi oleh normanorma subyektif yaitu keyakinan mengenai apa yang orang lain inginkan kita berbuat; dan sikap terhadap perilaku bersama dengan norma subyektif kemudian membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku tertentu.12 Teori tindakan beralasan ini kemudian dimodifikasi menjadi teori perilaku terencana (Ajzen, 1988) yaitu bahwa sikap terhadap perilaku tertentu terdapat pada norma-norma subyetif dan pada kontrol perilaku yang dihayati oleh seseorang. Perilaku yang dipengaruhi oleh keyakinan akan membawa kepada hasil yang diinginkan atau tindakan yang diinginkan. Perilaku yang bersifat normatif akan membentuk norma subyektif dalam diri individu atau seseorang. Kontrol perilaku yang dihayati oleh seseorang ditentukan oleh pengalaman masa lalu, informasi tak langsung dan perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku bersangkutan. Kontrol perilaku ini menjadi sangat penting ketika rasa percaya diri seseorang sedang dalam posisi 12

14

Ibid, hal. 11


yang lemah.13 Oleh karena itu sesungguhnya tidak mudah untuk memahami dan memprediksi perilaku seseorang. 2. Pemuka agama Pemuka agama adalah orang yang terkemuka dan ternama 14 dalam bidang agama dan diteladani oleh pendukungnya. Di kalangan umat Islam sering disebut dengan ulama, kyai, ustadz, mufti, dan sebagainya. Di kalangan Kristen sering disebut pendeta, di Katolik pastur, romo, di kalangan Hindu disebut Pedande dan di Buddha sering disebut dengan Biksu, di Khonghucu disebut Haksu.15 Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan 16 . Pendapat lain mengatakan bahwa pemuka agama bisa diartikan sebagai ulama, pendeta, bhiksu dan lain sebagainya yang memiliki kontribusi dalam agama tersebut, sehingga banyak dijadikan rujukan, panutan dan teladan bagi masyarakat ataupun pemeluk agama tersebut. Para pemuka agama merupakan tokoh penting yang memegang peranan sangat strategis dalam mewujudkan persatuan dan kerukunan umat beragama. Seorang tokoh agama akan selalu menjadi rujukan dalam berbagai masalah pribadi atau keagamaan bagi para pendukungnya. Bahkan, pendukung yang fanatik akan sangat bangga jika disuruh-suruh sang pemuka atau tokoh untuk 13

Ibid, hal. 12 - 13 Ibid, hal. 12 - 13 15 Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010 : 37. 16 Ibid. 14

15

Bab I. Pendahuluan

melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan pemuka agama tersebut, meskipun tidak dibayar, karena berharap dapat berkah dalam hidupnya. Seorang tokoh agama selalu menjadi panutan umatnya, sepanjang ia dapat diteladani, karena disamping sangat mengetahui tentang agama, ia juga hidup penuh keteladanan di lingkunganya. Hidupnya sederhana, meskipun kaya. Ia mudah membantu kesulitan orang lain, arif, dan rendah hati. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh seseorang agar dapat menjadi tokoh agama. Di perkotaan misalnya, jalur menuju tokoh agama dapat dimulai dari menjadi aktifis remaja masjid, ormas kemahasiswaan Islam, ormas keagamaan, sering mengelola kegiatan-kegiatan keagamaan, suka berhubungan dengan tokoh-tokoh pemuda masjid dan tokoh agama yang ada dan sebagainya. Sementara itu di pedesaan, jalur menuju posisi sebagai tokoh agama lebih sederhana, apalagi bila sudah menjadi aktifis organisasi keagamaan. Mobilitas vertikal seseorang menjadi tokoh atau pemuka agama akan lebih cepat jika yang bersangkutan telah memiliki seperangkat ilmu pengetahuan agama. Dalam kaitan ini, maka yang dimaksud dengan pemuka agama dibatasi sesuai dengan kondisi dilokasi penelitian, yaitu Pemuka agama tingkat kabupaten/kota, pengurus MUI Kabupaten/kota, Pengurus harian (Ketua, wakil ketua, Bendahara, ketua bidang/setara) ormas keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha da Khonghuchu) tingkat kabupaten/kota.

16


3. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Keagamaan Kebijakan adalah merupakan hasil perbuatan pemerintah yang menggunakan kecakapan dalam bertindak, agar masyarakat beragama terlayani dengan baik. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, bukan merupakan hukum.17 Jika ada masalah dalam implementasi di lapangan, maka jalan satu-satunya adalah dialog secara terus menerus untuk sampai pada tingkat pemahaman yang melahirkan saling pengertian. Bukan dengan memaksakan kehendak melarang atau meneruskan kehendak sementara dialog belum dilakukan secara maksimal. Yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah bidang keagamaan dalam penelitian ini adalah: PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, SKB Menag, Jagung dan Mendagri No. 3 Thn 2008, No. Kep.-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 Thn 2008; tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jema’at Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. G. Pengukuran Sikap (Skala Likert) Salah satu aspek yang sangat penting guna memahami sikap dan perilaku manusia adalah masalah pengungkapan 17

2012

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diunduh 12 Februari

17

Bab I. Pendahuluan

(assessment) atau pengukuran (measurement) sikap (Azwar, 2005: 87). Metode pengungkapan sikap dalam bentuk selfreport yang hingga kini dianggap paling dapat diandalkan adalah dengan menggunakan daftar pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh individu yang disebut sebagai skala sikap. Dalam penelitian ini, skala sikap yang digunakan adalah skala sikap guttman dan likert. H. Kerangka Pikir Kebijakan adalah sebuah pedoman dalam cara mengatur hubungan dan menjaga kerukunan umat beragama agar keharmonisan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tetap terjaga. Produk kebijakan SKB, bukanlah sebuah produk peraturan perundangan yang melarang Ahmadiyah. Jadi semua pihak harus memahami hal ini. Sementara itu JAI tidak boleh menyiarkan ajaran Islam menurut versinya kepada masyarakat. Hal ini juga harus dipahami oleh para mubaligh JAI dan anggota JAI. Jika hal ini tidak dipahami (tetap menyiarkan kepada non JAI) dan kemudian terjadi kekerasan, maka JAI akan dipersalahkan sebagai penyebab ketidakrukunan. Kemudian, tokoh agama dan masyarakat non JAI harus paham bahwa JAI tidak dilarang, tetapi hanya tidak boleh menyiarkan kepada non JAI dan tentu saja tidak boleh mengganggu JAI dan pendukungnya. Jika ini dilanggar dan terjadi anarkhisme, maka tokoh agama dan masyarakat yang melakukan kekerasan dapat dipersalahkan sebagai penyebab ketidakrukunan atau keharmonisan hidup bermasyarakat.

18


Pemahaman terhadap SKB oleh kedua belah pihak (JAI dan non JAI) akan mempengaruhi sikapnya terhadap eksistensi SKB. Jika keduanya sudah memahami tetapi tetap terjadi penyiaran ajaran Islam versi Ahmadiyah keluar dan non JAI masih juga melakukan penyerangan, maka pasti ada faktor-faktor yang mendorongnya untuk tetap bersikap seperti itu. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan digali dalam penelitian kualitatifnya. Sementara itu, bagaimana tokoh agama dan masyarakat menyikapi eksistensi SKB akan digali dan diukur atau dianalisis dengan penelitian kuantitatif. PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat adalah produk kebijakan yang disusun oleh majelis-majelis agama dari seluruh majelis agama yang ada dan telah disosialisasikan secara massif di hampir seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. PBM ini meskipun hanya peroduk kebijakan, tetapi kekuatan hukumnya sudah diakui oleh masyarakat. Pokok pikiran yang tercantum dalam PBM meliputi beberapa hal yaitu a) tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan, b) pemberdayaan FKUB, c) pendirian rumah ibadat. Selain itu juga memuat tentang izin sementara pemanfaatan gedung untuk ibadah, dan penyelesaian perselisihan.

19

Bab I. Pendahuluan

I.

Hipotesis

Berdasarkan deskripsi di atas, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut: 1. Sikap pemuka agama terhadap komunitas JAI dalam kaitannya dengan SKB, bisa bersikap positif, negatif atau netral; 2. Sikap pemuka agama terhadap masyarakat non JAI dalam kaitannya dengan SKB, bisa bersikap positif, negatif atau netral; 3. Sikap pemuka agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghuchu) terhadap keberadaan PBM, bisa bersikap positif, negatif dan netral. J. Studi Kepustakaan Pada bagian ini dijelaskan sejumlah studi yang telah dilakukan terhadap masalah Ahmadiyah dan PBM yaitu: 1) Kajian tentang Ahmadiyah tahun 1980 yang isinya “MUI memberikan fatwa larangan bagi kehadiran Ahmadiyah Qadian” karena mereka beranggapan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, sehingga masyarakat Islam menyatakan Ahmadiyah Qodian menyimpang dari ajaran Islam.(Dr. IGM Nurdjana, SH. M.Hum, 2009:137-143). 2) Pada tahun 2011, Puslitbang Kehidupan Keagamaan merespon insiden Cikeusik, dengan melakukan “Dialog dan Dengar Pendapat Penyelesaian Permasalahan Ahmadiyah di Indonesia” , 22,23,29 dan 30 Maret 2011.

20


3) Studi Kasus Paham/Aliran Keagamaan Aktual oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2009 yang isinya antara lain: Pemahaman keagamaan dan aliran teologi yang dikembangkan komunitas Ahmadiyah dipandang tidak lazim dalam khasanah teologi Islam dan dianggap dapat meresahkan serta membahayakan masyarakat. Selain itu kajian ini juga melihat dan mengevaluasi kondisi/aktivitas warga JAI dan masyarakat, apakah telah sesuai dengan 6 diktum sebagaimana termuat dalam SKB. 4) Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010 yang isinya mengenai Sambutan Menag RI dan Mendagri serta beberapa pokok pikiran dalam PBM. 5) Efektifitas Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan yang isinya antara lain adanya kerjasama antara Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri serta didukung oleh majelismajelis agama untuk melakukan sosialisasi PBM baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa/kelurahan. Selain itu sosialisasi PBM akan lebih baik lagi apabila didukung oleh tokoh-tokoh lain seperti tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pemuda, tokoh wanita dalam upaya mempersatukan umat beragama. K. Objek Penelitian Penelitian ini difokuskan kepada kebijakan pemerintah dibidang keagamaan yang terfokus pada SKB dan PBM.

21

Bab I. Pendahuluan

L. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di 8 (delapan) provinsi di Indonesia dengan kriteria wilayah yang ada kasus SKB dan PBM yaitu Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Kuningan), Provinsi Banten, Sulawesi Selatan (Makassar), Nusa Tenggara Barat (Mataram), Provinsi DKI, Kalimantan Barat, Jawa Timur dan DI. Yogyakarta. Delapan daerah tersebut memiliki keunikan dalam penyelesaian problem kerukunan umat beragama. M. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method (kuantitatif dan dilengkapi dengan penelitian kualitatif). Penelitian kuantitatif dilakukan dengan tujuan menguji teoriteori yang ada, pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan analisis datanya bersifat statistik. Sedangkan penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan mencari teori di lapangan, pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara mendalam (peneliti sebagai instrument), pengamatan dan dari dokumen hasil-hasil penelitian, dan buku-buku terkait. N. Sumber Data Sumber data dibagi menjadi dua yaitu: 1. Data Primer Data primer adalah data yang berasal dari sumbernya langsung pada saat pengumpulan data. Contoh data primer

22


dalam penelitian yaitu data yang didapat dari hasil kuesioner, wawancara, diskusi, dan lainnya. 2. Data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui atau dari sumber yang tidak langsung, yaitu seseorang yang memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan data primer berasal dari kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder didapat dari tinjauan pustaka beberapa buku cetakan dan buku-buku hasil penelitian serta artikel. O. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah para pemuka agama di beberapa daerah di Indonesia. Populasi untuk kebijakan yang berkaitan dengan SKB respondennya tokoh ormas-ormas Islam. Sedangkan populasi untuk kebijakan yang berkaitan dengan PBM respondennya tokohtokoh agama dari berbagai agama. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah para pimpinan majelis agama tingkat Kabupaten/ Kota dan ormas kabupaten/kota (Pengurus Harian MUI Kabupaten/Kota, Pengurus Harian dari Pengurus Daerah Ormas keagamaan /setingkat Kabupaten/Kota) yang meliputi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu. Dengan demikian kriteria tokoh agama adalah sebagai berikut :

23

Bab I. Pendahuluan



PBM :

1.

Pemimpin organisasi keagamaan tingkat kabupaten/kota.

2.

Tokoh komunitas keagamaan tetapi bukan pemimpin ormas.

3.

Majelis Agama tingkat kabupaten/kota.

4.

Dihormati, ternama (dikenal sebagai penceramah) dan diteladani.



SKB :

1.

Pemimpin ormas kabupaten/kota.

2.

Tokoh komunitas keagamaan tetapi bukan pemimpin ormas.

3.

Dikategorikan sebagai Mubaligh/mubalighoh.

keagamaan

Islam

Ustadz/ustadzah,

tingkat

Kiyai,

dan

P. Operasional Variabel Variabel-variabel dalam penelitian ini tercakup dalam tabel operasional sebagai berikut: Variabel Sikap Pemuka Agama (PA) 1. Pengetahuan PA 2. Pemahaman PA 3. Penilaian PA 4. Sikap, dan 5. Perilaku PA

24

Dimensi SKB: 1. Penyerangan terhadap Komunitas JAI 2.Penyebaran ajaran oleh Komunitas JAI PBM: 1. Pengaturan Penyebaran Agama 2. Pengaturan Pendirian Rumah Ibadat

Skala Pengukuran Likert dan Guttman


Dengan gambaran variabel sebagai berikut : Sikap Pemuka Agama Terhadap SKB dan PBM Kognitif Afektif Konatif

Favorable (Mendukung)

Unfavorable (Tidak Mendukung)

Q. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 1. Uji Validitas Validitas menunjukkan sejauh mana relevansi pertanyaan terhadap apa yang ditanyakan atau apa yang ingin diukur dalam penelitian. Suatu pertanyaan dikatakan valid dan dapat mengukur variabel penelitian yang dimaksud jika nilai koefisien validitasnya lebih dari atau sama dengan 0.300 (Robert M Kaplan dan Dennis Saccuzo, 1993). Validitas dalam penelitian dijelaskan sebagai salah satu derajat ketepatan pengukuran tentang isi dari pernyataan. Uji validitas digunakan untuk kuisioner dengan skala pengukuran nominal (aspek sikap kognitif) digunakan teknik korelasi point bisserial. Untuk pengujian validitas instrumen data pengetahuan yang berupa skor dikotomi digunakan korelasi point biserial dengan rumus sebagai berikut :

 Xi  X  p   1 p

 PB    X

Dimana : X = Rata-rata test untuk semua orang Xi = Rata-rata pada test hanya untuk orang-orang yang menjawab benar pada item ke-I

25

Bab I. Pendahuluan

p = Proporsi dari orang yang menjawab benar pada item ke-i 1-p = Proporsi dari orang yang menjawab salah pada item ke-i

 X = Standar deviasi pada test untuk semua orang Kriteria validitasnya adalah jika PB  0,30 item pertanyaan valid dan PB < 0,30 item pertanyaan tidak valid. Sedangkan uji validitas digunakan untuk kuisioner dengan skala pengukuran ordinal (aspek sikap afektif, Konatif, dan tindakan/perilaku) digunakan teknik korelasi product moment. Langkah- langkah mengukur Validitas menurut Husein Umar (2002: 166): a. Melakukan uji coba kuisioner dengan meminta minimal 30 responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dengan jumlah minimal 30 orang ini, distribusi skor (nilai) akan lebih mendekati kurva normal. b. Menyiapkan tabel tabulasi jawaban. c. Hitung korelasi antar data pada masing- masing pernyataan dengan skor total, dengan memakai rumus korelasi product moment, yang rumusnya seperti berikut ini:

r

26

n  xy -  x  y

(n x )  ( x) (n y )  ( y)  2

2

2

2


Keterangan: r = Koefisien product moment hitung x = Skor responden pada pertanyaan X y = Skor total pertanyaan responden n = Jumlah responden Menurut Sugiyono syarat minimum untuk dianggap suatu butir instrument valid adalah nilai indeks validitasnya ≥ 0,3. Dengan demikian, semua pernyataan yang memiliki tingkat korelasi dibawah 0,3 harus diperbaiki atau diulang karena dianggap tidak valid18. 2. Uji Reliabilitas Reliabilitas diartikan sebagai tingkat kepercayaan dari hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi adalah pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur terpercaya (reliabel). Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Uji reliabilitas untuk data dengan skala pengukuran nominal (aspek sikap kognitif) digunakan uji Kuder Richardson 20 (KR-20). Teknik perhitungan reliabilitas dengan uji Kuder Richardson 20 (KR-20) dengan rumus: 2 n  S   p1  p   KR-20 =  n  1  S2 

Dimana : KR-20 = Koefisien Reliabilitas KR-20 18

Sugiyono: 2005:143

27

Bab I. Pendahuluan

n

= Jumlah item

S

= Varians skor keseluruhan

p

= Proporsi yang mendapatkan nilai

2

benar untuk setiap item (1-p) = Proporsi yang mendapatkan nilai salah untuk setiap item Kriteria reliabilitasnya adalah jika KR-20  0,70 maka dimensi kuesioner reliabel (konsisten) dan jika KR-20 < 0,70 maka dimensi kuesioner tidak reliabel. Sedangkan uji reliabilitas untuk data dengan skala pengukuran ordinal (aspek sikap, afektif, Konatif, dan tindakan/perilaku) digunakan uji koefisien reliabilitas (Alpha Cronbach). Teknik perhitungan reliabilitas dengan uji Cronbach’s Alpha dengan rumus: 2  K    Si  r 11   2    K - 1 1  St 

Rumus untuk varians total dan varians item:

 Xt 2 ( Xt) 2 n n2 JKi JKs Si  n n2 St 2 

Keterangan: r11 = Reliabilitas instrumen K = Banyak butir pertanyaan St² = varians total ΣSi² = mean kuadrat kesalahan JKi = jumlah kuadrat seluruh skor item JKs = jumlah kuadrat subyek

28


Menurut Kaplan dan Saccuzo, besarnya koefesien reliabilitas yang harus dipenuhi oleh suatu alat ukur adalah 0,7. Bila koefesien reliabilitas seluruh item lebih besar atau sama dengan 0,7 maka item instrumen dinyatakan reliabel19.

19

Kaplan dan Saccuzo: 1993

29

Bab I. Pendahuluan

30


BAB II HASIL ANALISA DATA A. Respon Pemuka Agama terhadap SKB 1. Sosialisasi Tabel 1 Evaluasi Sosialisasi

SKB

Pencapaian Rerata Persentase Kognitif Responden (π0) 33% 34%

Rerata Persentase Kognitif Responden Rerata

Simpang an Baku

31,50 %

17,74%

t hitung

t tabel

pvalue

Kesimpul an

1,686

1,966

0,093

2,812

1,966

0,005

Signifikan Tidak Signifikan

Terkait dengan evaluasi terhadap sosialisasi SKB, berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman para pemuka agama terhadap isi substansi SKB hanya mencapai 33%. Data tersebut diperoleh berdasarkan jawaban responden (para pemuka agama) terhadap 6 pertanyaan terkait dengan aspek pengetahuan tentang isi substansi SKB. Dari enam pertanyaan tersebut, rerata responden tidak mengetahui isi substansi SKB kecuali dalam hal larangan penyebaran, penafsiran ajaran tentang adanya nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW yang bertentangan dengan pokok ajaran Islam. Hal tersebut tergambar dalam Tabel 2 dan Gambar 1 berikut :

31

Bab II. Hasil dan Analisis Data

Tabel 2 Item Pertanyaan

Jawaban Pemuka Agama Benar

Salah

1

68

331

2

344

55

3

89

310

4

41

358

5

117

282

6

95

304

Gambar 1

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh agama di berbagai kota/kabupaten, sosialisasi SKB ini belum pernah dilaksanakan oleh ormas keagamaan, hanya sedikit Pemerintah Daerah (Kemenag) yang melakukan sosialisasi

32


terhadap non JAI, itupun hanya berupa kegiatan sisipan pada kegiatan KUB oleh Kanwil Kemenag dan bukan merupakan kegiatan terpisah. Jadi kegiatan diadakan sambil lalu belaka. Tingkat pemahaman pemuka agama terhadap SKB di delapan kabupaten/kota terhadap isi substansi SKB dapat tergambar dalam Tabel 3 dan Gambar 2 berikut: Tabel 3 Persentase Pengetahuan Pemuka Agama Kota Rerata Banten (Tanggerang) 36,67 Jogja 34,67 Surabaya 32,00 NTB 32,00 Makasar 29,93 DKI Jakarta 29,67 Pontianak 28,67 Kuningan 28,33

Gambar 2

33


Berdasarkan analisis sebagaimana ditunjukan oleh tabel dan gambar di atas, terlihat bahwa pemahaman pemuka agama terhadap isi substansi SKB di bawah rata-rata (50%), yaitu hanya 35%. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh kunci di delapan kabupaten/kota dapat disimpulkan bahwa rendahnya pemahaman para pemuka agama terhadap isi substansi SKB disebabkan oleh beberapa hal yaitu: a. Sosialisasi SKB yang belum maksimal. 1) Sosialisasi SKB dipandang belum maksimal, baik dalam hal intensitas kegiatan sosialisasi, maupun distribusi dokumen SKB kepada para pemuka agama. Pada umumnya para pemuka agama tidak memiliki dokumen SKB tersebut. 2) Kegiatan–kegiatan sosialisasi SKB masih terbatas dalam berbagai pertemuan para pemuka agama, bahkan hanya berupa materi sisipan dalam berbagai kegiatan yang telah ada atau rutin diselenggarakan oleh Kementrian Agama kabupaten / kota. 3) Sosialisasi SKB masih belum menjadi kegiatan terpisah yang dianggarkan secara khusus, melainkan disisipkan dalam kegiatan lain. b. Rendahnya pelibatan pemuka-pemuka agama dalam sosialisasi SKB. Sosialiasi SKB hanya dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Agama di kabupaten/kota.

34


MUI dan ormas keagamaan lainnya lebih bersifat menunggu undangan. Hal ini berbeda dengan sebelum adanya SKB. Para pemuka agama Islam melihat bahwa dengan adanya SKB, sosialisasi dan penanganan masalah JAI hanya menjadi kewenangan Kementerian Agama di masing–masing Kabupaten/Kota. 2. Sikap Tabel 4

Pengetahuan (x1)

Pencapaian Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Pengetahuan yang Baik (Pengetahuan > 50%)

Kognitif Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Pengetahuan yang Baik (Pengetahuan > 50%)

0,30 SKB

0,31

0,268

z hitung

z tabel

Kesimpulan

1,408

1,645

Signifikan

1,848

1,645

Tidak Signifikan

Terkait dengan proporsi pemuka agama yang dapat mengetahui isi substansi SKB dapat diketahui pada Tabel 4 diatas, dimana hasilnyaa hanya 30% dari total responden (399 orang) yang memiliki tingkat pengetahuan diatas 50% atau dikategorikan baik.

35


Tabel 5

Pemahaman (x2)

SKB

Pencapaian Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Pemahaman yang Baik terhadap SKB 0,51 0,52

Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Pemahaman yang Baik terhadap SKB 0,476

Afektif

z hitung

z tabel

1,327

1,645

1,717

1,645

Kesimpulan


Terkait dengan proporsi pemuka agama terhadap pemahaman tentang isi substansi SKB dapat diketahui pada Tabel 5 bahwa ternyata hanya 51% dari total responden (399 orang) yang mendukung isi substansi SKB.

Kecenderungan Bertindak (x3)

SKB

Pencapaian Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Kecenderungan Bertindak yang Baik terhadap SKB 0,59 0,60

Tabel 6 Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Kecenderungan Bertindak yang Baik terhadap SKB 0,556

Konatif

z hitung

z tabel

1,334

1,645

1,726

1,645

Kesimpulan


Tabel 6 di atas menunjukan bahwa 59% dari total responden (399 Orang) memiliki kecenderungan untuk melakukan respon positif terhadap isi substansi SKB. Hasil pengolahan data terhadap keseluruhan komponen sikap, menunjukan 62% dari total responden (399) memiliki sikap

36


positif terhadap isi substansi SKB. Hal tersebut tergambar dalam Tabel 7 berikut : Tabel 7 Sikap (X)

SKB

Pencapaian Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Sikap yang Positif terhadap SKB 0,62 0,63

Sikap Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Sikap yang Positif terhadap SKB 0,579

z hitung

z tabel

1,619

1,645

2,014

1,645

Kesimpulan Signifikan Tidak Signifikan

Tabel 8 dan gambar 3 dibawah menunjukan proporsi sikap positif para pemuka agama di delapan kabupaten/kota terhadap isi substansi SKB. Diantara delapan kabupaten/kota, para pemuka agama di Banten (Tangerang) dan DKI Jakarta memiliki sikap positif tertinggi dibandingkan daerah lainnya, masing-masing memiliki nilai 72 % dan 66%. Sedangkan yang terendah adalah Kuningan dan Makasar dengan nilai 50%. Tabel 8 Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Sikap Positif terhadap SKB Kota Proporsi Banten (Tanggerang) 0,72 DKI Jakarta 0,66 Surabaya 0,64 Jogja 0,56 NTB 0,52 Pontianak 0,52 Kuningan 0,50 Makasar 0,50

37


Gambar 3

Tingginya proporsi sikap positif para pemuka agama di Banten (Tangerang) dan DKI Jakarta terhadap isi substansi SKB disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1. Adanya hubungan famili antara penganut JAI dengan pemuka agama dari kalangan non-JAI. 2. Para pemuka agama di DKI Jakarta cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan. Adapun rendahnya proporsi sikap positif para pemuka agama di Kuningan dan Makasar terhadap isi substansi SKB disebabkan faktor-faktor sebagai berikut: 1. Sosialisasi masih terbatas sehingga pemuka agama tak memahami secara baik isi substansi SKB. 2. Kurangnya pelibatan sosialisasi SKB.

para

pemuka

agama

dalam

3. Para pemuka agama di Kuningan dan Makasar berpandangan bahwa SKB belum tegas memposisikan

38


status Ahmadiyah sebagai kelompok diluar Islam dan memandang bahwa pemerintah tidak tegas dalam mengawal dan mengimplementasikan SKB khususnya dalam menyikapi keberadaan penganut JAI. 3. Respon Berdasarkan analisis data responden berkaitan dengan proporsi pemuka agama yang memiliki respon positif terhadap isi substansi SKB, berjumlah 45% dari total responden (399). Hal ini dapat terlihat pada Tabel 9 berikut : Tabel 9

Respon

SKB

Pencapaian Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Respon Positif terhadap SKB 0,45 0,46

Respon Pemuka agama Proporsi Tokoh Agama yang Memiliki Respon Positif terhadap SKB 0,414

z hitung

Z tabel

1,425

1,645

1,821

1,645

Kesimpulan


Adapun pada Tabel 10 dan Gambar 4 dapat diketahui bahwa proporsi pemuka agama yang memiliki respon positif terhadap isi substansi SKB di delapan kabupaten / kota, Kuningan berada dalam peringkat teratas dengan nilai 66%. Sedangkan yang terendah adalah pemuka agama di Yogyakarta dengan nilai 12%.

39


Tabel 10 Pemuka Agama yang memiliki Respon Positif Terhadap SKB Kota Kuningan NTB DKI Jakarta Surabaya Banten (Tangerang) Makasar Pontianak Jogja

Proporsi 0,66 0,66 0,44 0,44 0,42 0,32 0,24 0,12

Gambar 4

Suatu temuan menarik dalam penelitian ini adalah tidak ada korelasi yang linier antara pemahaman para pemuka agama tentang isi substansi SKB dengan implementasinya. Seperti halnya di Kuningan, capaian sikap positif pemuka agama di Kuningan hanya mencapai 50% atau salah satu yang

40


terendah di antara kabupaten / kota lainnya. Namun, dalam hal respon memiliki nilai lebih dari kabupaten / kota lainnya (66%). Demikian pula halnya dengan Yogyakarta, yang memiliki nilai 56% dalam hal pemahaman, namun hanya 12% dalam hal respon. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh penjelasan bahwa para pemuka agama di Kuningan memiliki pemahaman keagamaan yang moderat (Islam sebagai agama rahmatan lil aalamiin). Di samping itu, selain memiliki komitmen untuk senantiasa menjaga kerukunan, para pemuka agama di Kuningan juga memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Faktor tersebut menjadi pendorong yang cukup kuat bagi para pemuka agama untuk mencegah berbagai aksi kekerasan terhadap penganut JAI. Para pemuka agama di Kuningan juga memiliki harapan bahwa penganut JAI masih mungkin untuk dikembalikan kepada ajaran Islam. Berbagai hal tersebut, mendorong para pemuka agama di Kuningan untuk berupaya melakukan pendekatan dan memelihara hubungan silaturahmi yang baik dengan mereka. Sehubungan dengan hal tersebut para pemuka agama memandang bahwa SKB menutup peluang kepada para pemuka agama untuk melakukan pembinaan kepada penganut JAI. Di sisi lain, para pemuka agama menganggap bahwa adanya SKB justeru penganut JAI merasa diakui keberadaannya oleh pemerintah sehingga meningkatkan kepercayaan diri penganut JAI dalam mengamalkan ajarannya. Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian antara sikap dan respon pemuka agama terhadap isi substansi SKB dipengaruhi oleh faktor-

41


faktor baik yang terkait dengan rendahnya sikap positif maupun tingginya respon pemuka agama. a. Faktor Penyebab Rendahnya Sikap Positif Pemuka Agama Terhadap Isi Substansi SKB 1. Para pemuka agama memandang bahwa SKB menutup peluang kepada para pemuka agama untuk melakukan pembinaan kepada penganut JAI. 2. Para Pemuka Agama memandang bahwa memberikan ruang dan kepercayaan diri penganut JAI mangamalkan ajarannya.

SKB bagi

b. Faktor Penyebab Tingginya Respon Positif Pemuka Agama Terhadap Isi Substansi SKB 1. Pemahaman keagamaan para pemuka agama yang moderat. 2. Kesadaran wawasan kebangsaan para pemuka agama yang cukup baik 3. Harapan para pemuka agama untuk dapat membina anggota JAI agar kembali kepada ajaran pokok Islam. 4. Faktor Dominan Selain menganalisa berbagai faktor atau komponen sikap (kognitif, afektif, konatif) para pemuka agama, penelitian ini juga menganalisis tentang faktor yang paling dominan diantara faktor-faktor sikap tersebut yang

42


mempengaruhi respon terhadap SKB. Hasil pengolahan data menujukan hasil yang terlihat dalam Tabel 11 berikut : Tabel 11 Variabel Bebas

Notasi

Dimensi

Uji Statistik

Nilai Pengaruh

t hitung

Keeratan Pengaruh

x1

Kognitif

0,03

0,40

Sangat Lemah

x2

Afektif

0,06

1,23

Sangat Lemah

x3

Konatif

0,16

2,07

Sangat Lemah

Keterangan Pengaruh tidak Signifikan Pengaruh tidak Signifikan Pengaruh Signifikan

Data tersebut menegaskan penjelasan sebelumnya bahwa sikap para pemuka agama terhadap isi substansi SKB tidak berkorelasi dengan respon atau implementasinya. Namun, meskipun dengan tingkat pengaruh yang lemah, faktor konatif adalah faktor yang mempengaruhi respon dan implementasi tersebut. Artinya, kecenderungan para pemuka agama untuk melaksanakan isi substansi SKB lebih berpengaruh dibandingkan pemahaman dan kesetujuan mereka terhadap isi substansi SKB.

43


5. Saran Berdasarkan analisis data terhadap beberapa saran pemuka agama terhadap isi substansi SKB dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 12 Saran tentang SKB Pengawasan dan pembinaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia dilakukan dan diatur oleh aparat setempat yang berwenang

Pencapaian Proporsi Tokoh Agama yang Setuju

Proporsi Responden yang Setuju

0,85

0,86

0,824

Uji Statistik z hitung

z tabel

Kesimpulan

1,331

1,645

Signifikan

1,843

1,645

Tidak Signifikan

Tabel 12 di atas menunjukan bahwa 85% responden (pemuka agama) setuju jika pengawasan dan pembinaan penganut JAI dilakukan dan diatur oleh aparat setempat yang berwenang. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pemuka agama di delapan kabupaten/kota diperoleh penjelasan bahwa para pemuka agama menghendaki agar mereka diikutsertakan dalam pembinaan dan pengawasan JAI.

44


B. Respon Pemuka Agama terhadap PBM 1. Sosialisasi Tabel 1 Evaluasi Sosialisasi

PBM

Pencapaian Rerata Persentase Kognitif Responden (π0) 52% 53%

Rerata Persentase Pengetahuan Pemuka Agama Rerata

51,67%

Simpangan t hitung Baku

18,38%

t tabel

p-value Kesimpulan

0,907

1,966

0,365

1,995

1,966

0,047


Terkait dengan evaluasi terhadap sosialisasi PBM, berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman para pemuka agama terhadap isi substansi PBM hanya mencapai 52%. Data tersebut diperoleh berdasarkan jawaban responden (para pemuka agama) terhadap 9 pertanyaan terkait dengan aspek pengetahuan tentang isi substansi PBM. Dari sembilan pertanyaan tersebut, rerata responden masih kurang memahami tentang beberapa persoalan antara lain: 1. Peran dan Fungsi FKUB (item pertanyaan no.2) 2. Persyaratan administratif pendirian rumah ibadat (item pertanyaan no.3) 3. Pemanfaatan rumah sebagai rumah ibadat sementara (item pertanyaan no.6) 4. Penyelesaian perselisihan antara pengguna rumah ibadat (item no.8)

masyarakat

dan

45


Hal tersebut tergambar pada Tabel 2 dan Gambar 1 berikut : Tabel 2 Item Pertanyaan

Jawaban Pemuka Agama Benar

Salah

1

266

134

2

82

318

3

180

220

4

221

179

5

245

155

6

193

207

7

293

107

8

93

307

9

269

131

Gambar 1

46


Tingkat pemahaman para pemuka berbagai agama di delapan kabupaten/kota terhadap isi substansi PBM dapat terlihat pada Tabel 3 dan Gambar 2 berikut: Tabel 3 Persentase Pengetahuan Pemuka Agama Agama

Rerata Persentase

Kristen Katolik Islam Konghucu Hindu Buddha

53,82 52,34 51,27 50,51 48,37 45,10

Gambar 2

47


Tabel 3 dan Gambar 2 diatas menunjukan bahwa pemuka agama Kristen memiliki tingkat pemahaman tertinggi dengan nilai 53.82%. Sedangkan yang terendah adalah pemuka agama Buddha dengan nilai 45.10%. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa FKUB cukup bagus dalam melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai pemuka agama dari berbagai majelis agama serta adanya dukungan dana dari APBD dan swadaya atau

donasi

Keterlibatan menunjukan

dari

tokoh

tokoh adanya

masyarakat

masyarakat partisipasi

dari

berbagai

agama.

berbagai

agama

yang

besar

dalam

menyukseskan agenda sosialisasi PBM. Bahkan telah terjadi inisiatif dan agenda bersama yang telah dilaksanakan oleh berbagai majelis agama baik melalui kegiatan bakti sosial, kemah pemuda lintas agama, kunjungan studi banding dan kunjungan ke rumah-rumah ibadah selain kegiatan lain yang rutin dilaksanakan seperti pertemuan, seminar dan workshop. Disamping itu beberapa pemuka agama sebetulnya memandang perlu adanya pengembangan kegiatan dan pengorganisasian kegiatan yang jauh lebih terstruktur dan sistematis yang didukung sarana dan pra sarana yang memadai.

48


2. Sikap Tabel 4

Pengetahuan

PBM

Pencapaian Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Pengetahuan yang Baik (Pengetahuan > 50%) 0,53 0,54

Kognitif Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Pengetahuan yang Baik (Pengetahuan > 50%) 0,50

z hitung

z tabel

1,365

1,645

1,755

1,645

Kesimpulan


Terkait dengan proporsi pemuka agama mengenai pemahaman tentang isi substansi PBM dapat diketahui pada Tabel 4 diatas bahwa ternyata terdapat 53% dari total responden (400 Orang) yang memiliki tingkat pengetahuan diatas 50% atau dikategorikan baik. Tabel 5 Afektif

Pemahaman

Pencapaian Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Pemahaman yang Baik terhadap PBM

Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Pemahaman yang Baik terhadap PBM

0,52 PBM

0,53

0,485

z hitung

z tabel

Kesimpulan

1,365

1,645

Signifikan

1,755

1,645

Tidak Signifikan

49


Terkait dengan proporsi pemuka agama mengenai pemahaman tentang isi substansi PBM dapat diketahui pada Tabel 5 bahwa ternyata hanya 52% dari total responden (400 Orang) yang mendukung isi substansi PBM. Tabel 6

Kecenderungan Bertindak

Pencapaian Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Kecenderungan Bertindak yang Baik terhadap PBM 0,65

PBM

0,66

Konatif Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Kecenderungan Bertindak yang Baik terhadap PBM 0,615

z hitung

z tabel

Kesimpulan

1,402

1,645

Signifikan

1,803

1,645

Tidak Signifikan

Tabel 6 diatas menunjukan bahwa 65% dari total responden (400 Orang) memiliki kecenderungan untuk memiliki sikap positif terhadap isi substansi PBM. Hasil pengolahan data terhadap keseluruhan komponen sikap, menunjukan 59% dari total responden (400 orang) memiliki sikap positif terhadap isi substansi PBM. Hal tersebut tergambar dalam Tabel 7 berikut : Tabel 7

Sikap

PBM

50

Pencapaian Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Sikap yang Positif terhadap PBM 0,59 0,60

Sikap Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Sikap yang Positif terhadap PBM

0,555

z hitung

z tabel

Kesimpulan

1,373

1,645

Signifikan

1,765

1,645

Tidak Signifikan


Tabel 8 dan Gambar 3 dibawah menunjukan proporsi sikap positif para pemuka berbagai agama di delapan kabupaten/ kota terhadap isi substansi PBM. Diantara pemuka berbagai agama yang memiliki sikap positif tertinggi adalah pemuka agama Islam dengan nilai 65%. Sedangkan yang terendah adalah dari pemuka agama Kristen dengan nilai 22%. Tabel 8 Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Sikap Positif terhadap PBM Agama Proporsi Islam 0,65 Hindu 0,47 Konghucu 0,45 Buddha 0,35 Katolik 0,32 Kristen 0,22 Gambar 3

51


Kajian tentang sikap pemuka agama terhadap PBM memunculkan suatu gambaran tentang polemik. Secara garis besar, pendapat pemuka agama yang telah diwawancarai, terbagi kepada dua pendapat. 1) Kelompok yang setuju bahwa PBM sebagai peran regulasi pemerintah adalah solusi dari masalah kerukunan umat beragama. 2) pendapat bahwa pemerintah tidak perlu membuat regulasi tentang kehidupan beragama yang terlalu praktis dan detail atau rinci seperti PBM. Kelompok pertama melihat bahwa PBM merupakan suatu landasan hukum yang memayungi peran – peran FKUB untuk dapat menyikapi berbagai konflik lintas agama. Bahkan kalangan pemuka agama Islam menghendaki PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 ditingkatkan menjadi Undang-Undang, karena hal tersebut dapat memperkuat isi substansi PBM dan posisi FKUB. Berbeda dengan pendapat kedua, yang melihat bahwa PBM bukanlah solusi yang tepat bagi problematika umat beragama di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana keterangan dari para pemuka agama Kristen dan Katholik di Kuningan, Makasar, Surabaya dan NTB yang menyatakan bahwa PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tidak perlu ditingkatkan menjadi Undang – Undang, karena hal tersebut dikhawatirkan membuat pemerintah terlalu jauh campur tangan dalam masalah Agama. Menurut mereka, pemerintah tidak perlu mengatur urusan agama, yang terpenting memelihara kerukunan umat beragama dan menegakkan keadilan bagi semua. Polemik tersebut menjadi latar dari perbedaan proporsi sikap positif para pemuka agama terhadap PBM. Hal itu terjadi karena belum meratanya sosialisasi PBM di

52


kalangan pemuka agama. Selain berdasarkan kelompok agama, sikap pemuka agama tentang PBM juga dapat dilihat berdasarkan kota/kabupaten. Pemuka agama dari Yogyakarta memiliki sikap positif paling tinggi dengan nilai 76% sedangkan sikap positif pemuka agama yang paling rendah terhadap PBM adalah Pontianak dengan nilai 42%. Hal itu terlihat pada Tabel 9 dan Gambar 4 berikut : Tabel 9 Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Sikap Positif terhadap PBM Kota Proporsi Jogja 0,76 DKI Jakarta 0,64 Kuningan 0,56 Surabaya 0,56 Banten (Serang) 0,54 NTB 0,52 Makasar 0,44 Pontianak 0,42

Gambar 4

53


3. Respon Berdasarkan analisis data responden berkaitan dengan proporsi pemuka agama yang memiliki respon positif terhadap isi substansi PBM, berjumlah 47% dari total responden (400 orang). Hal ini dapat terlihat pada Tabel 10 berikut : Tabel 10 Implementasi Imple Pencapai menta an si

PBM

0,47 0,48

Proporsi Responden yang masuk Kategori Favorable (implementasi yang baik/positif) 0,43

z hitun g

z tabel

Kesimpula n

1,575

1,645

1,969

1,645


Adapun pada Tabel 11 dan Gambar 5 dapat diketahui bahwa proporsi pemuka agama yang memiliki respon positif terhadap isi substansi PBM berdasarkan agama, pemuka agama Hindu memiliki respon paling positif dalam hal melaksanakan isi substansi PBM yakni dengan nilai 65%. Sedangkan respon positif terendah adalah pemuka agama Kristen dengan jumlah 31%.

54


Tabel 11 Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Respon Positif terhadap PBM Agama Proporsi Hindu 0,65 Katolik 0,50 Buddha 0,47 Konghucu 0,45 Islam 0,42 Kristen 0,31 Gambar 5

Suatu temuan menarik dalam penelitian ini adalah tidak ada korelasi yang linier antara sikap positif para pemuka agama tentang isi substansi PBM dengan implementasinya. Seperti halnya pemuka agama Kristen yang memiliki tingkat pemahaman tertinggi yaitu sebesar 53.82% dan pemuka agama Islam yang memiliki sikap kesetujuan tertinggi terhadap isi substansi PBM sebesar 65%. Namun dalam hal respon, kedua kelompok pemuka agama ini berada

55


pada tingkat yang paling rendah yaitu masing masing sebesar 42% (Islam) dan 31% (Kristen). Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh penjelasan bahwa para pemuka agama, terutama Islam dan Kristen terlibat dalam kegiatan sosialisasi PBM dan mendudukan perwakilannya dalam FKUB. Namun, tidak semua terlibat secara aktif dan langsung dalam upaya media dan resolusi konflik terkait pendirian rumah ibadah,karena pandangannya bahwa upaya tersebut merupakan tugas dan wewenang FKUB. Adapun pada Tabel 12 dan Gambar 6 dapat diketahui bahwa proporsi pemuka agama yang memiliki respon positif terhadap isi substansi PBM di delapan kabupaten / kota, NTB berada dalam peringkat teratas dengan nilai 74%. Sedangkan yang terendah adalah pemuka agama di Yogyakarta dengan nilai 20%. Tabel 12 Proporsi Pemuka Agama yang Memiliki Respon Positif terhadap PBM Kota Proporsi NTB

0,74

DKI Jakarta

0,62

Banten (Serang)

0,54

Surabaya

0,42

Kuningan

0,40

Makasar

0,30

Pontianak

0,22

Jogja

0,20

56


Gambar 6

4. Faktor Dominan Selain menganalisis berbagai faktor atau komponen sikap (kognitif, afektif, konatif) para pemuka agama, penelitian ini juga menganalisis tentang faktor yang paling dominan diantara faktor – faktor sikap tersebut yang mempengaruhi respon terhadap PBM. Hasil pengolahan data menujukan hasil yang terlihat dalam Tabel 13 berikut : Tabel 13 Variabel Bebas

Uji Statistik

Notasi

Dimensi

Nilai Pengaruh

t hitung

x1 x2

Kognitif Afektif

-0,42 0,38

-6,17 4,86

x3

Konatif

0,13

1,45

Keeratan Pengaruh

Keterangan

Sedang Lemah Sangat Lemah

Pengaruh Signifikan Pengaruh Signifikan Pengaruh tidak Signifikan

57


Data diatas menunjukan bahwa pemahaman pemuka agama memberi pengaruh negatif terhadap respon atau implementasi isi substansi PBM, sedangkan sikap setuju terhadap isi substansi PBM memberikan pengaruh positif terhadap implementasinya. Artinya semakin tinggi pemahaman para pemuka agama terhadap isi substansi PBM, mereka cenderung memiliki respon yang rendah untuk mengimplementasikannya. Berbeda dengan sikap setuju, semakin seorang pemuka agama setuju dengan isi substansi PBM, maka ia semakin memberikan respon yang positif dalam melaksanankannya. 5. Saran Berdasarkan analisis terhadap beberapa data saran pemuka agama terhadap isi substansi PBM memunculkan tiga saran yang dapat dilihat pada tabel - tabel berikut : Tabel 14 Saran 1 PBM ditingkatkan menjadi UndangUndang Kerukunan Umat Beragama

58

Hipotesis Proporsi Responden yang Setuju

Kognitif Proporsi Responden yang Setuju

0,67

0,68

0,635

z hitung

z tabel

Kesimpulan

1,417

1,645

Signifikan

1,822

1,645

Tidak Signifikan


Tabel 14 diatas menunjukan bahwa 67% responden (pemuka agama) setuju jika PBM ditingkatkan menjadi Undang–Undang Kerukunan Umat beragama. Namun sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan para pemuka agama, mereka terbagi kepada dua kelompok yang berbeda dalam melihat persoalan ini, yakni kelompok yang setuju dan kelompok yang tidak setuju. Perbedaan saran tersebut juga dapat terlihat dalam kategori saran berdasarkan kelompok agama pada Tabel 15 dan Gambar 7 berikut : Tabel 15 Proporsi Pemuka Agama Tentang saran 1 : PBM ditingkatkan menjadi Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama Agama

Proporsi

Islam

0,82

Konghucu

0,45

Hindu

0,18

Kristen

0,16

Katolik

0,13

Buddha

0,12

59


Gambar 7

Saran-saran terkait dengan alur pemberian izin pendirian bangunan rumah ibadat yang dikeluarkan pemerintah setempat agar diatur sedetail mungkin. Pengolahan data menunjukan bahwa 61% pemuka agama setuju dengan saran tersebut seperti yang terlihat pada Tabel 18 berikut : Tabel 16

Saran 2

Pemberian izin pendirian bangunan rumah ibadat dikeluarkan pemerintah setempat diatur sedetil mungkin

60


Kognitif Proporsi Responden yang Setuju

0,61

z hitung

z tabel

Kesimpulan

1,380

1,645

Signifikan

1,774

1,645

Tidak Signifikan

0,575 0,62


Persetujuan para pemuka agama tentang saran-saran diatas memiliki perbedaan pada tiap kelompok pemeluk agama. Kelompok pemuka agama Islam memiliki tingkat kesetujuan tertingi dengan nilai 75%. Sedangkan pemuka agama Kristen dengan nilai 6% menjadi kelompok dengan tingkat kesetujuan terendah. Hal itu dapat dilihat dalam Tabel 17 dan Gambar 8 berikut : Tabel 17 Proporsi Pemuka Agama terhadap saran 2 : Alur pemberian izin pendirian bangunan rumah ibadat yang dikeluarkan pemerintah setempat diatur sedetil mungkin Agama Proporsi Islam 0,75 Hindu 0,24 Konghucu 0,18 Katolik 0,16 Buddha 0,12 Kristen 0,06

Gambar 8

61


Saran lain yang terkait dengan PBM adalah usul agar perselisihan antar umat tentang izin rumah ibadat dibawa sampai ke ranah hukum. 66% pemuka agama menyatakan setuju dengan saran tersebut sebagaimana terlihat dalam Tabel 18 berikut : Tabel 18

Saran 3

Perselisihan antar umat beragama terkait izin rumah ibadat dibawa sampai keranah hukum


Proporsi Saran Proporsi Responden yang Setuju

0,66

z hitung

Z tabel

Kesimpulan

1,409

1,645

Signifikan

1,812

1,645

Tidak Signifikan

0,625 0,67

Berdasarkan kategori kelompok agama, tingkat kesetujuan pemuka agama terhadap saran 3 ini dapat dilihat dalam Tabel 19 dan Gambar 9 berikut : Tabel 19 Proporsi Pemuka Agama terhadap Saran 3 : Perselisihan antar umat beragama terkait izin rumah ibadat dibawa sampai keranah hukum Agama Proporsi

62

Islam

0,77

Hindu

0,41

Konghucu

0,36

Kristen

0,25

Buddha

0,24

Katolik

0,18


Gambar 9

63


64


BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pelaksanaan sosialisasi SKB belum maksimal, dikarenakan dana tidak tersedia dan kewenangan dalam memberikan pembinaan hanya dilimpahkan kepada pihak pemerintah; sedangkan PBM telah disosialisasikan, dan mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah maupun Majelis-majelis agama di daerah, namun sosialisasinya belum sampai ke tingkat bawah. 2. Tingkat pemahaman pemuka agama terhadap SKB mencapai 33%; sedangkan pemahaman pemuka agama terhadap substansi PBM mencapai 52 %. 3. Sikap pemuka agama Islam yang mendukung terhadap isi SKB berjumlah 51%. Dilihat dari segi wilayah maka wilayah yang tertinggi dukungannya terhadap isi SKB yaitu daerah Banten dan DKI Jakarta, sedangkan yang terendah adalah daerah Kuningan dan Makassar. Sedangkan terhadap PBM 52% para pemuka agama mendukung isi substansi PBM. Bila dilihat dari segi agama maka dukungan tertinggi dari pemuka agama Islam dan terendah dari pemuka agama Kristen. 4. Respon pemuka agama Islam yang memberikan dukungan positif terhadap isi subsatnsi SKB sebanyak 45%. Terkait dengan daerah, maka daerah Kuningan

65

Bab III. Penutup

dan NTB yang memiliki respon positif terhadap isi substansi SKB, sedangkan yang paling rendah adalah daerah Jogjakarta. Sedangkan terhadap isi substansi PBM 47% pemuka agama memiliki respon positif, bila dilihat dari segi agama maka pemuka agama Hindu memiliki respon positif yang paling tinggi, sedangkan yang paling rendah adalah pemuka agama Kristen. 5. Faktor dominan yang mempengaruhi respon dan implementasi pemuka agama Islam terhadap SKB adalah faktor konatif. Ini berarti bahwa kecendrungan para pemuka agama untuk melaksanakan isi substansi SKB lebih berpengaruh dari pemahaman dan sikap terhadap isi substansi SKB. Sedangkan faktor dominan yang mempengaruhi respon pemuka agama terhadap isi substansi PBM adalah sikap setuju terhadap isi substansi PBM. Ini berarti semakin pemuka agama setuju terhadap isi substansi PBM, maka ia akan memberikan respon yang positif untuk melaksanakannya. 6. 85% pemuka agama Islam setuju jika pengawasan dan pembinaan terhadap JAI dilakukan dan diatur oleh pemerintah setempat, tetapi mereka mengharapkan agar diikutsertakan dalam membina dan mengawasi JAI. Berkaitan dengan PBM, 67% pemuka agama setuju ditingkatkan menjadi undang-undang kerukunan umat beragama. Berkaitan dengan pemberian izin pendirian rumah ibadat 61% setuju pemerintah daerah diberi kewenangan untuk itu. Mengenai masalah perselisihan dalam pendirian rumah ibadat, 66% setuju untuk dibawa keranah hukum.

66


B.

Rekomendasi 1. Perlu dilakukan sosialisasi yang massif tentang SKB Menag, Jaksa Agung dan Mendagri, mengingat masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman pemuka agama terhadap isi substansi SKB tersebut. 2. Sosialisasi SKB diutamakan pada daerah-daerah yang masih rendah pengetahuannya terhadap isi substansi SKB seperti di Kuningan dan Makassar. 3. Karena masih rendahnya sikap positif yang dimiliki oleh pemuka agama tertentu, maka perlu dilakukan sosialisasi PBM dikalangan pemuka agama tetrsebut terutama para pemuka agama yang berada diluar PGI. 4. Perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa SKB tidak melarang semua aktivitas JAI, yang dilarang hanya menyebarkan paham yang menyatakan bahwa ada nabi sesudah nabi Muhammad SAW. Adanya tindakan kekerasan terhadap JAI karena menganggap semua aktivitas JAI dilarang termasuk melakukan ibadah. 5. Perlu ditingkatkan status PBM dari peraturan menteri menjadi undang-undang, supaya ada sanksi bagi yang melanggar.

67

Bab III. Penutup

68


DAFTAR PUSTAKA Akmal Salim Ruhana, Kasus Penolakan Terhadap Ahmadiyah Paska SKB di Parakan Salak Sukabumi, Laporan Intern Puslibang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, Tahun 2010 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Buku Sosialisasi SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008, No. Kep.-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jema’at Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, Jakarta, Tahun 2011 Badan Litbang Dan diklat Kementerian Agama RI, Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya, Tahun 2010 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Surat Jawaban Terhadap Pertanyaan Dwi Ria Latifa dalam Rangka Penyusunan Tesis pada Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Jakarta, 2012 Dr. I.G.M. Nurdjana, SH., M.Hum., Kajian tentang Ahmadiyah, Tahun 2009 Haidor Ali Ahmad, Kasus Pembakaran Masjid Ahmadiyah di Cisalada Bogor, Laporan Intren Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, Tahun 2010 Mursyid Ali dan Syuhada Abduh, Kasus Penolakan terhadap Ahmadiyah Paska SKB di Manislor Kuningan, Laporan Intren Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Tahun 2010

69

Daftar Pustaka

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Efektifitas Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, Jakarta, Tahun 2010 Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Respon Pemerintah, Ormas dan Masyarakat terhadap Aliran Keagamaan di Indonesia, Tahun 2006 Nuhrison M.Nuh (Editor), Studi Kasus Paham/Aliran Keagamaan Aktual, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, Tahun 2009 Robert M. Kaplan, Dennis P. Sacuzzo, Psycolological Testing Principles, Aplication, and Issue, California, Broks/Cole Publishing Company, Tahun 1992 Saifuddin Azwar, Sikap Manusia: Teori dan Pengukuranya, Pustaka Pelajar, Edisi ke II, Cet. Ke III Yogyakarta, Tahun 1998, Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Hasil Fact Fanding Ahmadiyah di 12 kota (Medan, Tasikmalaya, Garut, Semarang, Makasar, Surabaya, Mataram, Banjarnegara, Palembang, Serang, dan Padang), Tahun 2011 Wakhid Sugiyarto, Kasus Pelemparan Benda Tumpul Terhadap Masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya, Laporan Intern Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, Tahun 2012 Wakhid Sugiyarto, Kasus Penyerbuan Non Jema’at Ahmadiyah Indonesia (JAI) terhadap Komunitas Jema’at Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Cikeusik, Pandeglang Banten, Laporan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, Tahun 2011

70


Lampiran: DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER) PENELITIAN TENTANG RESPON PEMUKA AGAMA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN: Sikap Pemuka Agama terhadap PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006

Bapak/Ibu/Saudara yang kami hormati, Kami, peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI sedang melaksanakan penelitian tentang: “Sikap Pemuka Agama terhadap PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang sikap pemuka agama terhadap PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Sehubungan hal tersebut, kami mohon bantuan dari Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi kuesioner ini. Atas bantuan Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Petunjuk Pengisian 1. Bapak/Ibu/Saudara dimohon menjawab/merespon pertanyaan atau pernyataan di bawah ini dengan sejujurnya. 2. Sebelum menjawab, baca dengan teliti pertanyaan atau pernyataanya. Apabila ada yang tidak jelas, tanyakan pada petugas pengumpul data.

71

Lampiran

3. Bubuhkan tanda silang (x) atau centang (v) pada huruf yang dianggap paling tepat. Untuk jawaban isian mohon ditulis secara jelas dan ringkas. 4. Dimohon untuk menjawab/merespon semua pertanyaan atau pernyataan. 5. Jawaban Bapak, Ibu dan Saudara dijamin kerahasiaanya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. A. Identitas Responden 01. Nama

: ...................................... boleh tidak diisi)

02. Jenis kelamin

: a. Laki-laki

b. Perempuan

03. Status perkawinan: a. Menikah b. Belum menikah c. Janda/duda 04. Kelompok Usia 05. Alamat

: ................ Tahun

: ................................................................................

06. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan: 1. SLA/Pesantren

2. Akademi

3. S1

3. S2/S3

07. Jenis Pekerjaan: 1. PNS

2. TNI/POLRI 3. Karyawan Swasta

4. Guru/dosen

5. Pensiunan

6. Pedagang/Wirausaha 7. Ustaz/Ustazah 8. Pimpinan Ormas keagamaan. 08. Posisi dalam ormas keagamaan saat ini ................................. 09. No telp (HP) : …………………………………………………..

72


A. Pengetahuan Responden tentang PBM 1. PBM adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006. Halhal apa saja yang anda ketahui, yang terdapat dalam PBM itu? a. ……………………………………….. b. ………………………………………. c. ………………………………………. d. ………………………………………. 2. Pentingnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjaga dan memelihara kerukunan beragama karena mempunyai tugas dan wewenang seperti : a. Melindungi dan menjaga hak-hak umat beragama dalam beribadah b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi di provinsi maupun kabupaten/kota dalam memelihara kerukunan umat beragama c. Memfasilitasi dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang keagamaan. d. Menerbitkan IMB rumah ibadat setelah syarat dan ketentuan dipenuhi. 3. Bagaimana jika syarat administritif daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat tidak dilengkapi dengan dukungan masyarakat setempat ? a. Tidak sah dan tidak berhak mendapat IMB rumah ibadat b. Sah namun tetap terus meminta dukungan masyarakat secara tertulis c. Sah dan pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pendirian rumah ibadat.

73

Lampiran

d. Melapor pada pemerintah daerah setempat agar dapat menfasilitasi dan membantu mendapatkan dukungan masyarakat. 4. Bagaimana proses permohonan dalam pendirian rumah ibadat ? a. Pengajuan permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oleh FKUB provinsi kemudian bupati memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak pengajuan permohonan b. Pengajuan permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oleh FKUB kabupaten/kota kemudian walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak pengajuan permohonan c. Pengajuan permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oleh pemuka agama kemudian bupati memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak pengajuan permohonan d. Pengajuan permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kemudian bupati memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak pengajuan permohonan. 5. Bagaimana jika pendirian rumah ibadat belum mempunyai IMB, namun ingin tetap menggunakannya sebagai rumah ibadat ? a. Tidak boleh digunakan sebagai tempat peribadatan dan dapat dibongkar paksa b. Diberikan peringatan tertulis oleh masyarakat setempat karena dianggap meresahkan c. Boleh asalkan mendapat persetujuan tertulis lurah/kepala desa dan melapor kepada FKBU kabupaten/kota

74


d. Diberikan sanksi sesuai hukum perundangundangan yang berlaku. 6. Pemanfaatan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan syarat : a. Layak fungsi dan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat. b. Izin tertulis dari pemilik bangunan dan FKUB c. Pelaporan tertulis kepada FKUB dan dukungan masyarakat setempat sebanyak 90 orang d. Mendapatkan izin sementara dari RT dan RW. 7. Berlakunya surat keterangan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sampai batas akhir : a. Berlaku paling lama 2 tahun b. Berlaku paling lama 3 tahun c. Berlaku paling lama 4 tahun d. Berlaku paling lama 5 tahun 8. Jika dalam praktek pendirian rumah ibadat terjadi perselisihan antara masyarakat setempat dan jema’at rumah ibadat, hal yang harusnya dilakukan adalah : a. Diselesaikan secara musyawarah jika tidak menemukan kesepakatan dibawa ke FKUB b. Diselesaikan secara musyawarah jika tidak menemukan kesepakatan dibawa ke Bupati/walikota c. Diselesaikan secara musyawarah jika tidak menemukan kesepakatan dibawa ke pengadilan setempat

75

Lampiran

d. Diselesaikan

secara

musyawarah

jika

tidak

menemukan kesepakatan dibawa ke RT/RW. 9. Jika terjadi pergantian pemerintahan daerah setempat yang mengeluarkan izin pendirian rumah ibadat, maka status izin tersebut : a. Besifat sementara dan harus segera diperpanjang b. Tetap berlaku dan izinnya sah c. Tidak berlaku dan boleh dilakukan tindakan pembongkaran paksa d. Tetap berlaku asalkan melapor ke RT/ RW setempat. B. Sikap Responden tentang PBM 10. Apakah

Bapak/Ibu/Saudara

setuju

bila

PBM

ditingkatkan menjadi Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama? a. Sangat setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Tidak Tahu 11. Bagaimana menurut saudara keberadaan organisasi non pemerintah yang juga berwenang menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama ? a. Sangat membantu b. Membantu c. Tidak membantu d. Sangat tidak membantu.

76


12. Menurut anda FKUB sebagai salah satu organisasi non pemerintah yang berwenang menjaga dan memelihara ketertiban apakah sudah menjalankan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan ? a. Sangat menjalankan tugas-tugasnya b. Cukup menjalankan tugas-tugasnya c. Belum menjalankan tugas-tugasnya d. Sama sekali tidak menjalankan tugas-tugasnya. 13. Bagaimana menurut saudara kesesuaian pesyaratan administratif yang berlaku untuk pendirian rumah beribadatan ? a. Sangat sesuai b. Sesuai c. Tidak sesuai d. Sangat tidak sesuai. 14. Bagaimana menurut saudara kelengkapan pesyaratan administratif yang berlaku untuk pendirian rumah ibadat ? a. Sangat lengkap b. Cukup Lengkap c. Tidak lengkap d. Sangat tidak lengkap 15. Bagaimana sebaiknya alur pemberian izin pendirian bangunan rumah ibadat yang dikeluarkan pemerintah setempat ? a. Di atur sedetail mungkin b. Sesuai tata cara yang berlaku c. Dipermudah dalam prosesnya d. Dibebaskan tanpa tata aturan yang baku. 16. Bagaimana menurut saudara dengan berlakunya izin sementara pemanfaatan bangunan gedung untuk rumah ibadat ?

77

Lampiran

a. Sangat setuju b. Setuju c. Tidak setuju d. Sangat tidak setuju 17. Bagaimana menurut saudara terhadap perselisihan yang kerap terjadi terkait perizinan bangunan tempat ibadat sementara ? a. Sangat disayangkan b. Tidak wajar dan harus segera dihikangkan c. Wajar saja selama ada penyelesaiannya d. Wajar saja dan sangat manusiawi 18. Menurut saudara apakah perlu perselisihan antar umat beragama terkait izin rumah ibadat dibawa sampai keranah hukum ? a. Sangat perlu b. Perlu c. Tidak perlu d. Sangat tidak perlu 19. Dalam pelaksanaannya, bagaimana menurut saudara pengawasan dan pelaporan terkait perizinan rumah ibadat oleh pemerintah daerah setempat ? a. Sangat penting b. Penting c. Tidak penting d. Sangat tidak penting C. Tindakan atau aktivitas Responden tentang PBM 20. Bagaimana sikap saudara dalam memelihara dan menjaga kerukunan beragama jika ditemukan terdapat pelanggaran perizinan mendirikan tempat ibadat salah satu agama ?

78


a. Mengajak bermusyawarah dan menyelesaikannya secara kekeluargaan b. Mengumpulkan massa dan membawa massa untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi c. Meminta FKUB memfasilitasi konfirmasi jemaat tertentu terkait pelanggaran yang dilakukan. d. Melaporkan kepada polisi setempat bahwa terjadi pelanggaran dan segera ditindak lanjuti 21. Bagaimana sikap saudara apabila mengetahui syarat pendirian rumah ibadat suatu agama kurang memenuhi namum tidak ada warga yang keberatan dan terganggu akan hal tersebut ? a. Membiarkan saja selama kerukunan beragama tetap terjaga b. Melaporkan kepada FKBU agar mensosialisasikan kelengkapan syarat administratif pendirian rumah ibadat c. Menegur langsung kepada pengurus rumah ibadat tersebut karena dikhawatirkan akan menjadi masalah dikemudian hari d. Mengucilkan jemaat yang melakukan ibadah di rumah ibadat tersebut dengan harapan suatu saat akan sadar. 22. Bagaimana sikap saudara jika permohonan perizinan pendirian rumah ibadat yang anda ajukan tidak kunjung diberi kepastian bahkan setelah 90 hari berlalu ? a. Tetap melanjutkan kegiatan beribadah dengan tenang b. Mencari dukungan warga agar dipercepat proses turunnya keputusan perizinan (IMB) pendirian rumah ibadat oleh bupati/ walikota setempat

79

Lampiran

c. Melapor kepada petugas yang berwajib terkait belum turunnya surat keputusan perizinan (IMB) pendirian rumah ibadat d. Mengurus perizinan sementara pemanfaatan bangunan gedung rumah ibadat. 23. Bagaimana sikap saudara jika rumah ibadat yang baru memiliki perijinan sementara, surat izin sudah melewati batas berlaku sebagaimana tercantum dalam surat perijinan tersebut ? a. Tetap melanjutkan kegiatan sampai mendapat teguran dari petugas yang berwenang b. Tetap melanjutkan selama tidak mengganggu ketentraman masyarakat setempat c. Tetap melanjutkan sambil mengurus IMB rumah ibadat d. Menghentikan semua kegiatan dan berpindah tempat ibadat sementara yang baru dan mulai mengurus perijinan sementara rumah ibadat. 24. Bagaimana sikap saudara jika terjadi perselisihan akibat pendirian rumah ibadat ? a. Mengadakan musyawarah dan menyelesaikan secara kekeluargaan namun jika tidak tercapai kesepakatan akan dilanjutkan ke pengadilan setempat b. Mengadakan musyawarah berkala sampai menemukan kesepakatan bersama c. Mengumpulkan massa untuk bertindak sendiri setelah mengetahui pihak yang bersalah d. Membiarkan saja karena perselisihan akan selesai dengan sendirinya

80


25. Bagaimana sikap saudara jika mengetahui adanya renovasi rumah ibadat sesuai IMB yang berlaku ? a. Menegur jemaat tersebut karena surat izin yang mereka punya sudah tidak berlaku b. Membiarkan saja asal tidak menganggu kententraman umat beragama c. Mengumpulkan massa agar membongkar paksa rumah ibadat tersebut d. Melaporkan kepada petugas yang berwajib supaya ditindak sesuai hukum yang berlaku

81

Lampiran

Respon/implementasi terhadap PBM 1. Setelah terbitnya PBM, apakah saudara melakukan sosialisasi kepada masyarakat/ jama’ah atau anggota organisasi yang anda pimpin ? a. Selalu , setiap ada kesempatan. Dalam kesempatan apa saja? ........................................................................................... Menggunakan cara/media apa? ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... b. Pernah, pada beberapa kesempatan. Dalam kesempatan apa saja? ........................................................................................... Menggunakan cara/media apa? ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... c. Belum pernah, karena belum ada kesempatan yang sesuai. d. Tidak pernah dan memutuskan untuk tidak melakukan sosialisasi 2. Setelah terbitnya PBM, apakah saudara terlibat dalam forum masyarakat atau pemuka agama untuk memelihara kerukunan beragama dan ketentraman serta ketertiban kehidupan bermasyarakat ? a. Aktif sebagai penggerak dan atau inisiator. Dalam kesempatan apa saja? ........................................................................................... Menggunakan cara/media apa? ...........................................................................................

82


b. Terlibat, berpartisipasi sebagai peserta dan atau anggota. Dalam kesempatan apa saja? ........................................................................................... Menggunakan cara/media apa? ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... c. Belum pernah, karena belum ada kesempatan. d. Tidak pernah dan memutuskan untuk tidak terlibat. 3. Setelah terbitnya PBM, apakah saudara terlibat dalam berbagai kegiatan diskusi dan atau dialog keagamaan antar pemeluk agama ? a. Aktif sebagai penyelenggara dan atau pembicara. Dalam kesempatan apa saja? ........................................................................................... b. Terlibat, berpartisipasi sebagai peserta Dalam kesempatan apa saja? ........................................................................................... c. Belum pernah, karena belum ada kesempatan. d. Tidak pernah dan memutuskan untuk tidak berpartisipasi. 4. Setelah terbitnya PBM, apakah saudara menginisiasi dan atau menggerakkan dan atau mendukung Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai wahana dialog antar umat beragama? a. Aktif sebagai pengerak dan atau insiator Forum apa saja? ...........................................................................................

83

Lampiran

b. Terlibat, berpartisipasi sebagai peserta Forum apa saja? ........................................................................................... c. Belum pernah, karena belum ada kesempatan. d. Tidak pernah dan memutuskan untuk tidak berpartisipasi 5. Setelah terbitnya PBM , apakah saudara terlibat dalam forum masyarakat atau pemuka agama untuk memantau pendirian rumah ibadat dan pemanfaatan gedung untuk ibadat a. Aktif sebagai penggerak dan atau inisiator. Forum apa saja? ........................................................................................... b. Terlibat, berpartisipasi sebagai peserta Forum apa saja ........................................................................................... c. Belum pernah, karena belum ada kesempatan. d. Tidak pernah dan memutuskan untuk tidak terlibat. 6. Setelah terbitnya PBM, apakah saudara melakukan teguran, protes dan atau pelaporan kepada aparat atas pendirian rumah ibadat dan atau pemanfaatan gedung untuk ibadat yang tidak sesuai atau melanggar PBM ? a. Selalu, setiap ada kasus. Kasus apa saja? ........................................................................................... b. Pernah, pada satu atau beberapa kasus tapi tidak pada semua kasus. Kasus apa saja? ...........................................................................................

84


c. Belum pernah, karena belum ada kesempatan. d. Tidak pernah dan memutuskan untuk tidak melakukan, dan atau mendorong dan atau mendukung teguran, protes dan atau pelaporan 7. Setelah terbitnya PBM, apakah saudaramenginisiasi dan atau mendukung dan atau terlibat dalam proses pembangunan rumah ibadat dan atau pemanfaatan gedung untuk ibadat yang sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam PBM ? a. Selalu, setiap ada kesempatan dan atau permintaan. Dalam kesempatan apa saja? ........................................................................................... Menggunakan cara/metode apa? ........................................................................................... b. Pernah, pada satu atau beberapa (tidak semua) kesempatan dan atau permintaan. Dalam kesempatan apa saja? ........................................................................................... Menggunakan cara/metode apa? ........................................................................................... ........................................................................................... c. Belum pernah, karena belum ada kesempatan dan atau permintaan. d. Tidak pernah dan memutuskan untuk tidak mengikuti prosedur sesuai PBM 8. Setelah terbitnya PBM, apakah saudara menginisiasi dan atau mendukung dan atau terlibat dalam proses penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadat dan atau pemanfaatan gedung untuk ibadat ?

85

Lampiran

a. Selalu, setiap ada kasus. Kasus apa saja? ........................................................................................... b. Pernah, pada satu atau beberapa kasus tapi tidak pada semua kasus. Kasus apa saja? ........................................................................................... c. Belum pernah, karena belum ada kesempatan. d. Tidak pernah dan memutuskan untuk tidak terlibat

86


DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER) PENELITIAN TENTANG RESPON PEMUKA AGAMA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN: Sikap Pemuka Agama terhadap SKB Menag, Jagung dan Mendagri No. 3 Thn 2008, No. Kep.-033/A/JA/6/2008

Bapak/Ibu/Saudara yang kami hormati, Kami, peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI sedang melaksanakan penelitian tentang: “Sikap Pemuka Agama terhadap SKB Menag, Jagung dan Mendagri No. 3 Thn 2008, No. Kep.-033/A/JA/6/2008”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang sikap pemuka agama terhadap SKB Menag, Jagung dan Mendagri No. 3 Thn 2008, No. Kep.-033/A/JA/6/2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jema’at Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Sehubungan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner ini. Atas bantuan Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih Petunjuk Pengisian 1. Bapak/Ibu/Saudara dimohon menjawab/merespon pertanyaan atau pernyataan di bawah ini dengan sejujurnya. 2. Sebelum menjawab, baca dengan teliti pertanyaan atau pernyataanya. Apabila ada yang tidak jelas, tanyakan pada petugas pengumpul data.

87

Lampiran

3. Bubuhkan tanda silang (x) atau centang (v) pada huruf yang dianggap paling tepat. Untuk jawaban isian mohon ditulis secara jelas dan ringkas. 4. Dimohon untuk menjawab/merespon semua pertanyaan atau pernyataan. 5. Jawaban Bapak, Ibu dan Saudara dijamin kerahasiaanya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. A. 01. 02. 03.

Identitas Responden Nama : ......................................(boleh tidak diisi) Jenis kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan Status perkawinan: a. Menikah b. Belum menikah c. Janda/duda 04. Kelompok Usia : ................ Tahun 05. Alamat : ................................................................................ 06. Pendidikan tertinggi: 1. SLA/Pesantren 2. Akademi 3. S1 3. S2/S3 07. Jenis Pekerjaan: 1. PNS 2. TNI/POLRI 3. Karyawan Swasta 4. Guru/dosen 5. Pensiunan 6.Pedagang/Wirausaha 7. Ustaz/Ustazah 8. Pimpinan ormas Keagamaan. 08. Posisi dalam ormas keagamaan saat ini ................................ 09. No telp (HP) : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. A. Pengetahuan Responden tentang SKB 1. Dalam hal menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan kepada kegiatan agama yang menyimpang dari ajaran pokok agama, masyarakat seharusnya : a. Berusaha untuk merahasiakan dukungannya kepada kegiatan agama yang menyimpang dari

88


pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia agar tidak terjadi konflik; b. Menceritakan kegiatan agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tetapi tidak mendukung atau menganjurkan kegiatan tersebut; c. Tidak menceritakan kegiatan agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia maupun menganjurkan kegiatan-kegiatan yang menyinmpang tersebut; d. Menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan terhadap kegiatan agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia secara terang-terangan sebagai wujud kebebasan berpendapat. 2. Dalam hal penyebaran penafisran dan kegiatan yang terkait dengan faham tentang adanya nabi setelah nabi Muhammad SAW, sikap anggota dan pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia seharusnya ? a. Menyebarkan penafsiran tersebut hanya kepada simpatisan atau pendukung Ahmadiyah; b. Menghentikan penafsiran tersebut karena bertentangan dengan ajaran agama Islam; c. Menyebarkan penafsiran tersebut secara diam-diam guna menghindari konflik dengan penganut ajaran Islam garis keras; d. Mencoba menyebarkan penafsiran tersebut di berbagai forum guna mencari pembenaran sekaligus koreksi terhadap ajaran agama Islam. 3. Bagaimana seharusnya menjaga ketentraman dan ketertiban beragama dimasyarakat terkait dengan

89

Lampiran

penafsiran jema’at Ahmadiyah tentang adanya nabi setelah nabi Muhammad SAW ? a. Mencari jalan tengah dengan mendudukan kedua belah pihak dan mencari kebenaran terhadap penafsiran tersebut; b. Saling menghormati satu sama lain dengan tetap membiarkan Jema’at Ahmadiyah menganut dan menyebarkan penafsiran tersebut; c. Memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan dan tindakan yang melawan hukum terhadap Jema’at ahmadiyah; d. Memberikan peringatan kepada Jema’at Ahmadiyah agar tidak menyebarkan penafsiran tersebut dengan lisan maupun tindakan. 4. Jika anggota dan atau pengurus jema’at Ahmadiyah menceritakan, mengusahakan dukungan, melakukan tafsir yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran islam, melakukan penyebaran penafsiran dan kegiatan tentang faham adanya nabi beserta ajarannya setelah nabi Muhammad SAW, maka mereka akan dikenakan : a. Sanksi bagi individu yang melakukannya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. b. Sanksi bagi organisasi dan badan hukum sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku c. Sanksi bagi individu, organisasi dan badan hukumnya sesuai dengan perundang -undangan yang berlaku. d. Sanksi setelah memalui proses pengadilan bagi individu, organisasi dan badan hukum sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

90


5. Jika ada sekelompok masyarakat yang tidak memahami SKB, kemudian melakukan penyerangan terhadap rumah warga Ahmadiyah dan rumah ibadat milik penganut JAI, maka mereka dikenakan: a. Sanksi bagi individu yang melakukannya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. b. Sanksi bagi organisasi dan badan hukum yang melakukannya sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku c. Sanksi bagi sekelompok masyarakat, organisasi dan badan hukum yang melakukannya sesuai dengan perundang -undangan yang berlaku. d. Sanksi setelah memalui proses pengadilan bagi individu, organisasi dan badan hukum sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. 6. Jika ada sekelompok masyarakat yang dengan sengaja melakukan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan pengusiran terhadap penganut JAI, maka mereka dikenakan: a. Sanksi bagi individu yang melakukannya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. b. Sanksi bagi sekelompok masyarakat dan badan hukum yang melakukannya sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku c. Sanksi bagi sekelompok masyarakat, organisasi dan badan hukum yang melakukannya sesuai dengan perundang -undangan yang berlaku. d. Sanksi setelah memalui proses pengadilan bagi individu, organisasi dan badan hukum sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

91

Lampiran

B. Sikap Responden terhadap SKB 1. Bagaimana pendapat saudara tentang penafsiran secara bebas terhadap pokok-pokok ajaran suatu agama yang dianut di Indonesia ? a. Tentu Boleh b. Boleh-boleh saja c. Tidak boleh d. Haram hukumnya 2. Bagaimana pandangan saudara terkait dengan penafsiran dan kegiatan tentang adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW, yang diyakini Jemaat Ahmadiyah Indonesia? a. Wujud kebebasan beragama b. Sah-sah saja c. Bertentangan dengan ajaran Islam/ agama lain d. Penyimpangan yang dilarang 3. Bagaimana tanggapan saudara terhadap penyerangan yang dilakukan oknum umat Islam karena geram terhadap penyimpangan pokok-pokok ajaran Islam yang dilakukan jema’at Ahmadiyah ? a. Sudah seharusnya dilakukan karena meresahkan umat Islam; b. Boleh asal tidak ada korban jiwa sehingga meminimalisasi kerugian; c. Itu merupakan perbuatan yang melanggar norma kerukunan beragama; d. Itu merupakan perbuatan yang dilarang peraturan perundang-undangan.

92


4. Bagaimana menurut saudara jika pengawasan dan pembinaan kerukunan beragama dilakukan dan diatur oleh aparat setempat yang berwenang ? a. Sangat setuju b. Setuju c. Tidak setuju d. Sangat tidak setuju 5. Tindakan dan aktivitas Responden tentang SKB 1. Jika terjadi penyimpangan terhadap pokok-pokok ajaran agama oleh Jema’at Ahmadiyah, sebagai umat Islam, apa yang akan saudara lakukan : a. Mendatangi tempat berkumpul jema’at Ahmadiyah dan bermusyawarah; b. Melaporkan kepada aparat setempat bahwa telah terjadi pelanggaran; c. Membubarkan paksa jema’at Ahmadiyah yang meresahkan tersebut; d. Membiarkan tindakan tersebut, biar Allah yang membalasnya. 2. Dalam hal adanya tindakan penyerangan yang ditujukan kepada anggota dan pengurus jema’at Ahmadiyah oleh oknum umat Islam, masyarakat seharusnya : a. Mendukung demi ketertiban dan ketenangan beragama umat Islam; b. Melaporkan tindakan yang dilakukan oknum umat Islam kepada aparat setempat; c. Memberikan peringatan kepada oknum umat Islam yang melakukan penyerangan;

93

Lampiran

d. Membiarkan kedua belah pihak (umat Islam dan Jema’at Ahmadiyah) menyelesaikan masalahnya dengan cara masing-masing. 3. Jika ada anggota masyarakat menceritakan, mengusahakan dukungan, melakukan tafsir yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran islam, maka masyarakat seharusnya dikenakan : a. peringatan secara lisan oleh aparat setempat; b. sanksi hukum yang berlaku sesuai peraturan undang-undang; c. peringatan secara tertulis yang dilayangkan aparat setempat; d. hukum adat yang diyakini masyarakat setempat. 4. Jika ada anggota Jema’at Ahmadiyah yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dari pemerintah yang berwenang, yang akan saudara lakukan ialah : a. Memberikan teguran dengan keras karena tidak mengindahkan peringatan; b. Mengucilkan semua anggota Jema’at Ahmadiyah; c. Melaporkan dan memaksa aparat setempat memberikan sanksi sesuai perundang-undangan; d. Membiarkan saja karena tidak mempunyai wewenang untuk memberikan tindakan. 5.

94

Memelihara kerukunan umat beragama dan menjaga ketertiban umum bermasyarakat adalah cita-cita bersama, namun harus ada yang memastikan ini berjalan dengan baik, jika saudara menjadi aparat pemerintah apa yang seharusnya saudara lakukan :


a. Memnerikan pembinaan dan pengawasan kegiatankegiatan keagamaan dari masing-masing agama; b. Mempertemukan semua agama untuk bermusyawarah tentang masalah-masalah agama yang kerap muncul; c. Melakukan tindakan keras terhadap pelanggar ketertiban beragama; d. Memfasilitasi dengan melegalkan sanksi sesuai hukum yang berlaku kepada pelanggar ketertiban beragama.

95

Lampiran

Respon terhadap SKB 1. Setelah terbitnya SKB, apakah saudara melakukan sosialisasi kepada masyarakat/ jama’ah atau anggota organisasi yang anda pimpin ? a. Selalu , setiap ada kesempatan. Dalam kesempatan apa saja? ............................................. Menggunakan cara/metode apa?....................................... ................................................................................................. b. Pernah, pada beberapa kesempatan. Dalam kesempatan apa? .................................................................................................. Menggunakan cara/metode apa?....................................... .................................... ............................................................. .................................................................................................. ........ c. Belum pernah, karena belum ada kesempatan yang sesuai. d. Tidak pernah dan memutuskan untuk tidak melakukan sosialisasi 2. Setelah terbitnya SKB, apakah saudara terlibat dalam forum masyarakat atau pemuka agama untuk memelihara kerukunan beragama? a. Aktif sebagai penggerak dan atau inisiator. Dalam forum apa? .............................................................. .................................................................................................. b. Terlibat, berpartisipasi sebagai peserta dan atau anggota. Dalam forum apa? ........................................................... ..................................................................................................

96


c. Belum pernah, karena belum ada kesempatan. d. Tidak pernah dan memutuskan untuk tidak terlibat. 3. Setelah terbitnya SKB, apakah saudara menginisiasi dan atau menggerakkan dan atau mendukung Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai wahana dialog umat dan saluran aspirasi ormas keagamaan ? a. Aktif sebagai pengerak dan atau insiator Dalam forum apa? ................................................................ .................................................................................................. b. Terlibat, berpartisipasi sebagai peserta Dalam forum apa? ............................................................... .................................................................................................. c. Belum pernah, karena belum ada kesempatan. d. Tidak pernah dan memutuskan untuk tidak berpartisipasi 4. Setelah terbitnya SKB, apakah saudara terlibat dalam forum masyarakat atau pemuka agama untuk memantau penyebaran penafsiran dan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok – pokok agama ? a. Aktif sebagai penggerak dan atau inisiator. Forum apa saja?.................................................................... .................................................................................................. b. Terlibat, berpartisipasi sebagai peserta Forum apa saja?..................................................................... c. Belum pernah, karena belum ada kesempatan. d. Tidak pernah dan memutuskan untuk tidak terlibat. 5. Setelah terbitnya SKB, apakah saudara melakukan pengawasan terhadap kegiatan Jema’at Ahmadiyah yang ada di lingkungan anda ?

97

Lampiran

a. Selalu, apada tiap kesempatan. Dalam kesempatan apa saja? .............................................. Menggunakan cara/metode apa?........................................ .................................................................................................. .................................................................................................. b. pernah, pada satu atau beberapa kesempatan. Dalam kesempatan apa saja? .............................................. Menggunakan cara/metode apa?........................................ .................................................................................................. .................................................................................................. c. Belum pernah, karena belum ada kesempatan yang sesuai. d. Tidak pernah dan memutuskan untuk tidak melakukan pengawasan 6. Setelah terbitnya SKB apakah saudara melakukan dan atau mendorong dan atau mendukung teguran, protes dan atau pelaporan kepada aparat atas peristiwa penyebaran penafsiran dan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok – pokok ajaran agama ? a. Selalu, setiap ada kasus. Kasus apa saja?................................................................... .................................................................................................. b. Pernah, pada satu atau beberapa kasus tapi tidak pada semua kasus. Kasus apa saja?..................................................................... c. Belum pernah, karena belum ada kesempatan. d. Tidak pernah dan memutuskan untuk tidak melakukan dan atau mendorong dan atau mendukung teguran, protes dan atau pelaporan.

98


7. Setelah terbitnya SKB, apakah saudara melakukan, dan atau mendorong dan atau mendukung tindakan pencegahan, teguran, protes dan atau pelaporan atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh kelompok yang menyebarkan penafsiran atau melakukan kegaiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok - pokok ajaran agama ? a. Selalu, setiap ada kasus. Kasus apa saja?...................................................................... .................................................................................................. b. Pernah, pada satu atau beberapa kasus tapi tidak pada semua kasus. Kasus apa saja?..................................................................... .................................................................................................. c. Belum pernah, karena belum ada kesempatan. d. Tidak pernah dan memutuskan untuk tidak melakukan dan atau mendorong dan atau mendukung teguran, protes dan atau pelaporan.

99

PANDANGAN PEMUKA AGAMA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN. Editor: Nuhrison M. Nuh

Recommend Documents