PANCASILA DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL DR. A. DIRWAN MSc UNIVESITAS SURYA DARMA Abstrak Dalam krisis global yang dialami saat ini, ketangguhan nilai-nilai Pancasila juga diuji dengan memudarnya sikap dan perilaku komponen bangsa antara lain, disebabkan oleh krisis ekonomi dan moneter yang berkembang menjadi krisis multi dimensi di seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Krisis diperparah oleh menurunnya akhlak, etika dan moral, serta korupsi dan penegakkan hukum yang masih seperti menegakkan benang basah. Di sisi lain Gerakan reformasi telah menyimpang dari tujuan, seperti, konsep HAM dan demokrasi diartikan sebagai kebebasan mutlak, berkembang sentimen kedaerahan dan primordialisme, muncul gejala disintegrasi bangsa baik yang bersifat wacana maupun terorganisasi.
Pendahuluan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilainilai moral, etika dan cita-cita luhur, serta keselarasan, keseimbangan, kekeluargaan dan kebersamaan. Dengan berlandaskan Pancasila, implementasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme, patriotisme, percaya terhadap kekuatan sendiri, kedisiplinan dan kepemimpinan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seharusnya mampu meningkatkan ketahanan nasional. Dalam kenyataannya, “pokok-pokok etika kehidupan berbangsa yang mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas,
terdapat penyelenggara negara yang bersikap dan bertingkah laku tidak bertanggung jawab, dengan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasang surut perjalanan kehidupan bangsa Indonesia merupakan akibat dari menguap atau merosotnya kadar pemahaman nilainilai Pancasila, para pemimpin bangsa Indonesia. Pada awalnya, sewaktu negara mengalami masa kejayaan, pemimpin dan seluruh komponen bangsa bersepakat untuk mewujudkan Pancasila sebagai sesuatu yang membumi di Indonesia. Namun kemudian, terdapat kecenderungan pemaha -mannya melemah akibat, perkembangan dan tantangan jaman yang tidak dapat direspon dengan tepat. Di samping itu dalam krisis global yang dialami saat ini, ketangguhan nilai-nilai Pancasila juga diuji dengan memudarnya sikap dan perilaku komponen bangsa antara lain, disebabkan oleh krisis ekonomi dan moneter yang berkembang menjadi krisis multi dimensi di seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Krisis diperparah oleh menurunnya akhlak, etika dan moral, serta korupsi dan penegakkan hukum yang masih seperti menegakkan benang basah. Di sisi lain Gerakan reformasi telah menyimpang dari tujuan, seperti, konsep HAM dan demokrasi diartikan sebagai kebebasan mutlak, berkembang sentimen kedaerahan dan primordialisme, muncul gejala disintegrasi bangsa baik yang bersifat wacana maupun terorganisasi.
etos kerja, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat bangsa,”2 belum dapat diwujudkan. Negara yang berdasarkan Pancasila dinilai belum mampu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan baru dinikmati oleh sebagian kecil kelompok tertentu, sehingga ada keraguan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila.Para penyelenggara negara belum dapat memberikan teladan secara nyata dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bahkan 2
Kemenko Polhukam, Sosialisasi Pancasila (Jakarta: 2008), p.45.
46
Dengan kondisi tersebut, nilai-nilai luhur Pancasila belum cukup mampu mempersatukan bangsa Indonesia, karena negara masih mudah terpecah belah. Suatu daerah atau kelompok masyarakat akan memisahkan diri apabila tidak mendapat perhatian dari negara. Pembangunan yang tidak merata dapat memicu disintegrasi. Masalahnya antara lain, disebabkan oleh semakin lunturnya pemahaman mengenai semangat kebangsaan, menipisnya rasa nasionalisme dan patriotisme komponen bangsa, yang berpotensi menciptakan perpecahan dan pada akhirnya luntur persatuan dan kesatuan bangsa, yang menyebab kan lemahnya ketahanan nasional. Analisis singkat ini mencoba menguraikan bagaimana meningkat kan pemahamandan mengimplemen tasikan nilai-nilai Pancasila, agar dapat meningkatkan ketahanan nasional.
sendiri terdiri dari kemajemukan di segala bidang, termasuk kemajemukan dalam hal keyakinan beragama. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai luhur, nilai tertinggi yang menjadi landasan bagi masyarakat Indonesia dalam hidup beragama. Dalam beragama bangsa Indonesia senantiasa dituntut untuk saling menghormati keyakinan atau agama yang berbeda. Bangsa Indonesia yang berpancasila seharusnya senantiasa mendasarkan setiap tindakan dan perilakunya pada nilai-nilai agama yang diyakininya. Sila Kedua; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan berarti memiliki sifat seperti manusia seutuhnya. Hal mendasar yang membedakan manusia dari makhluk lainnya adalah bahwa manusia dalam kehidupannya memiliki tanggung jawab dan norma-norma yang mengatur tingkah lakunya. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia pada akhirnya harus dipertanggung jawabkan baik di dunia dan di akhirat. Selain adanya konsekuensi pertanggung jawaban, semua tindakan manusia senantiasa dibatasi oleh normanorma yang berlaku di sekitarnya, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun norma hukum yang bersifat memaksa. Oleh karena itu, segala tindak tanduk bangsa Indonesia dalam bermasyarakat hendaknya didasar kan pada norma tersebut, karena apapun yang diperbuat pada akhirnya harus dipertanggung jawabkan. Pengertian adil bukan selalu harus sama rata, tetapi adil berarti memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Misalnya dalam sistem penggajian yang adil, bukanlah yang memberi imbalan yang sama pada dua orang yang duduk pada posisi atau jabatan yang sama, namun sistem penggajian yang adil adalah sistem yang memberi imbalan pada orang berdasarkan kinerja masingmasing. Beradab dekat sekali maknanya dengan kata ”manusia”, sebagai makhluk yang beradab, karena manusia diikat dan diatur oleh norma-norma yang ada di sekitarnya. Jika dalam bermasyarakat, bangsa Indonesia selalu berdasarkan sila kedua ini, tentu dapat menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang besar dan beradab di mata masyarakat internasional. Sila ketiga; Persatuan Indonesia,
Nilai-nilai Pancasila dan Ketahanan Nasional Sikap bangsa Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, bertolak dari pemahaman kesadaran dan keyakinan tentang diri dan lingkungannya yang dinamis dan bhineka, dengan mengutama kan persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah yang utuh menyeluruh serta tanggung jawab terhadap lingkungannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.3 Pada dasarnya Pancasila merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang sudah ada dan berkembang di masyarakat Indonesia, yang di muat dalam setiap sila (Kemenko Polhukam, 2008: 48). Sila Pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan cerminan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama. Sejak jaman dulu, nenek moyang kita memang sudah menunjukkan kepercayaan pada sang pencipta yang dapat kita lihat dari adanya animisme dan dinamisme. Negara Indonesia bukanlah negara sekuler, yang memisahkan agama dari kehidupan sehariharinya. Negara yang berketuhanan tidak melandaskan hukumnya pada salah satu agama saja, karena bangsa Indonesia 3
Kemenko Pulhukam, Wawasan Kebangsaan (Jakarta: 2008), p.2.
47
ditunjukkan dengan semangat persatuan dan kesatuan dalam melawan penjajah. Sebelum era kebangkitan nasional, negara Indonesia terdiri dari kerajaan-kerajaan yang memiliki kekuasaan masing-masing dan kedaulatan yang terpisah. Oleh karena itu, pada zaman kerajaan dulu, Indonesia mudah dimasuki dan diduduki oleh kaum imperialis yang mencari daerah jajahan. Setelah sekian lama berada di bawah kekuasaan penjajah, semangat persatuan dan kesatuan serta semangat sebangsa dan setanah air, mulai tumbuh di hati bangsa Indonesia. Karena adanya rasa senasib dan sepenanggungan dan kesamaan tujuan untuk melawan penjajah, akhirnya rasa persatuan dan kesatuan itu muncul dan tumbuh dalam diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Budi Utomo dan Sumpah Pemuda. Sila Keempat;Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalamPermusyawaratan/Perwakilan. Sila keempat ini merupakan cikal bakal demokrasi di Indonesia. Sejak zaman dahulu nilai-nilai musyawarah untuk mufakat dan nilai kepemimpinan sudah berkembang di Indonesia, nenek moyang kita yang hidup secara nomaden, telah membentuk perkumpulan atau perserikatan yang didasarkan pada kesamaan tujuan. Setiap kelompok memiliki pemimpin atau ketua kelompok. Adanya ketua kelompok ini menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu nenek moyang kita sudah mengenal adanya pemimpin. Semangat untuk bekerja bersama-sama dan hidup bersama-sama dengan satu pemimpin inilah yang dituangkan dalam sila keempat. Sila Kelima; Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai luhur keadilan sosial tersebut, dituangkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, yang berbunyi, ”Bumi, air dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmu ran rakyat”. Kita dapat memaknai bahwa sila kelima ini, merupakan soko guru ekonomi kerakyatan. Pemanfaatan sumber daya alam hendaknya ditujukan untuk kemakmuran rakyat dan tidak dimonopoli oleh satu pihak yang berkuasa saja. Dari kelima sila tersebut, apabila benar-benar dipahami dan diimplementasikan nilai-nilainya dalam
seluruh aspek kehidupan bebangsa dan bernegara, akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Aspek-aspek kehidupan nasional sesuai dengan pola pemikiran kesisteman yang dianut dalam ketahanan nasional, merupakan sinergitas atau keterpaduan dari segenap aspek kehidupan tersebut. Dengan demikan perlu dipastikan apakah ketahanan nasional sebagai kemampuan bangsa, yang dihasilkan melalui pembangunan nasional telah benar-benar memiliki kemampuan yang diinginkan. Berdasarkan pengertian konsepsi ketahanan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan, dirumuskan secara sistematis dari Trigatra (tiga aspek alamiah) dan Pancagatra (lima aspek 4 sosial). Pertama; Geografi. Geografi suatu negara adalah sesuatu yang ada di permukaan bumi, yang memberikan gambaran tentang karakteristik wilayah kedalam maupun keluar. Bentuk kedalam menampakkan corak, wujud, isi dan tata susunan wilayah negara. Geografi sebagai kesatuan wilayah negara merupakan wadah dan ruang hidup bangsa. Bentuk keluar menampakkan situasi dan kondisi lingkungan serta hubungan timbal balik antara negara dan lingkungannya. Baik bentuk keda- lam maupun keluar geografi, merupakan wadah dan ruang hidup bagi bangsa yang mendiaminya, serta menentukan wujud, isi dan kehidupan, yang dapat mempenga ruhi nilai kesatuan bangsa Indonesia. Kedua; Kekayaan alam. Kekayaan alam negara adalah segala sumber daya dan potensi alam yang terdapat di lingkungan ruang angkasa, atmosfir, permukaan bumi (daratan dan lautan) dan di dalam bumi yang berada di wilayah kekuasaan / yurisdiksinya. Kekayaan alam menurut jenisnya dibedakan dalam, Hewani (Fauna), Nabati (Flora), Mineral (minyak bumi, biji besi, batubara dan lain-lain), Tanah (tempat tinggal, tempat berpijak, tempat bercocok tanam), Udara (sinar matahari, oksigen, karbondioksida), Ruang angkasa, Energi alam (gas alam, panas alam, air arthesis), serta Air dan Lautan. Setiap bangsa berusaha memperoleh sumber daya alam 4
Departemen Pertahanan, Stabilitas Nasional Dinamis di Indonesia (Jakarta,1998), p.7.
48
yang diperlukan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta sebagai salah satu fungsi kemanusiaan, yang harus digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna, berdasarkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Ketiga; Kependudukan. Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Tinjauan masalah kependudukan umumnya, dikaitkan dengan pencapaian tingkat kesejahteraan dan keamanan, antara lain, jumlah, komposisi, persebaran dan kualitas penduduk, serta faktor yang mempengaruhinya, serta perkembangannya. Penduduk Indonesia akan lebih berkualitas, apabila dilandasi nilai persatuan Indonesia. Keempat; Ketahanan Ideologi. Suatu bangsa memerlukan falsafah sebagai landasan bagi kelangsungan hidupnya, yang sekaligus berfungsi sebagai dasar dan cita-cita atau tujuan nasional yang hendak dicapai. Ideologi diartikan sebagai perangkat prinsip pengarahan (guiding principles) yang dijadikan dasar serta arah dan tujuan untuk dicapai di dalam melangsung an dan mengembangk an hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi ber antung kepada rangkaian nilai yang dikandungnya,serta dapat memenuhi dan menjamin segala aspirasi kehidupan manusia, baik secara pribadi makhluk sosial, maupun sebagai warga negara sesuai kodrat dan irodat-Nya. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu dikembangkan nilai instrumentalnya, agar tetap mampu mengadaptasi nilai baru dan menolak nilai yang tidak sesuai, serta membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, selaras dengan peradaban dunia yang berubah dengan cepat. Kelima; Ketahanan Politik. Politik dalam ilmu pengetahuan senantiasa dihubung kan dengan kekuasaan atau kekuatan yang menjadi pusat perhatiannya. Masalah kekuasaan didalam suatu negara berpusat pada pemerintah negara tersebut. Kehidupan politik bertumpu pada dua sektor penting yaitu, sektor pemerintahan dan sektor non pemerintahan. Sektor non pemerintah berfungsi memberi masukan berwujud, pernyataan, keinginan, dan tuntutan rakyat. Sedangkan pemerintah berfungsi mengeluarkan ketentuan, antara
lain menentukan kebijakan umum yang bersifat keputusan politik. Pada suatu negara yang berasas demokrasi, hal tersebut merupakan aspek yang sangat menentukan di dalam kehidupan berpolitik. Persoalan utama adalah bagaimana kebijakan pemerintah, selalu sesuai dengan keinginan dan tuntutan rakyat berdasarkan prinsip musyawarah sesuai Pancasila, namun tetap mengarah kepada pencapaian tujuan nasional. Keenam; Ketahanan Ekonomi. Berbagai permasalahan di bidang ekonomi, antara lain pelaksanaan demokrasi ekonomi belum sepenuhnya sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial si kaya dan si miskin, ketimpangan pembangunan wilayah barat dengan wilayah timur, serta kesenjangan pembangunan sektor pertanian dengan pembangunan sektor industri, yang pada gilirannya akan memperlemah tatanan dan daya tahan perekonomian. Ketujuh; Ketahanan Sosial Budaya. Kualitas Sumber Daya Manusia belum memadai antara lain tingkat pendidikan dan disiplin serta etos kerja yang rendah, penguasaan Iptek yang masih terbatas. Keaneka ragaman suku, agama, bahasa dan adat istiadat, serta aparat negara yang masih kurang berkualitas, apabila tidak diantisipasi dapat menimbulkan kerawanan. Agar mampu menjunjung tinggi cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu mengendalikan gaya-gaya sentrifugal dan sentripetal yang bekerja dalam masyarakat, maka stabilitas sosial budaya perlu dimantapkan, berdasarkan prinsip kemanusian yang adil dan beradab. Kedelapan; Pertahanan Keamanan. Berbagai permasala han di bidang Hankam, antara lain penghayatan terhadap upaya bela negara dalam rangka Sishankamrata, belum sepenuhnya dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga dapat menimbulkan kerawanan di bidang Hankam. Oleh karena itu stabilitas Hankam perlu diupayakan, agar sistem pertahanan keamanan negara, mampu melindungi kesatuan dan keutuhan wilayah, serta sanggup menghadapi setiap ancaman, atas dasar kepercayaan dan kekuatan pada diri sendiri serta pemanfaatan seluruh potensi nasional
49
secara optimal, ber persatuan Indonesia.
asarkan
niliai-nilai
harus ada upaya dari penyelenggara negara, khususnya para pemimpin bangsa melalui pemberian contoh dan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pengamalan nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut akan menjadi pemicu bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan semua kegiatan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pertama;Penegakkan kekuasaan Hukum. Pada dasarnya manusia Indonesia tunduk pada hukum, sebagaimana kita lihat pada kuatnya pengaruh Hukum Adat dalam masyarakat Indonesia. Memang dalam era revolusi pada tahun 1945, ada sikap revolusioner yang mendorong manusia Indonesia untuk tidak mengakui hukum yang berasal dari zaman kolonial. Manusia Indonesia menganggap bahwa segala sisa penjajahan harus dicabut, termasuk segala ketentuan hukum dan peraturan serta ketaatannya. Namun setelah revolusi selesai, kita terlambat untuk menegakkan kembali hukum, yaitu Hukum Negara Republik Indonesia yang merdeka berdasarkan Pancasila. Akibatnya sifat tunduk pada hukum yang diperlukan pada setiap kegiatan kehidupan, diabaikan dan tidak kembali ke sifat taat kepada hukum seperti sebelum revolusi. Hal tersebut, masih berlanjut, yang menyebabkan penegakkan hukum belum dapat terwujud, sehingga yang berkuasa adalah kekuatan dan uang. Tidak mengherankan kalau korupsi dan berbagai pelanggaran hukum merajalela dan hingga kini masih terus saja terjadi. Keadaan tersebut harus dilenyapkan secepatnya karena menggerogoti kehidupan bangsa, baik secara material maupun mental. Dengan lemahnya penegakkan hukum tidak mungkin Pancasila menjadi kenyataan sebagai pegangan, malah yang terwujud adalah masyarakat preman di mana pihak yang kuat menentukan segala kehidupan, dan rakyat tidak akan pernah merasa terlindungi. Oleh karena itu para pemimpin harus benar-benar mengusahakan tegaknya hukum di Indonesia dengan penuh tanggung jawab (akuntabilitas), sehingga ketahanan nasional akan meningkat. Kedua; Mengaktifkan kehidupan dengan prinsip Gotong Royong. Kehidupan
Implementasi Nilai-nilai Pancasila untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, dimulai dengan kesadaran bahwa perwujudan negara kebangsaan Indonesia yang berkelanjutan, ditempuh secara bertahap melalui suatu proses panjang yang berkualitas melalui pembangunan bangsa. Dalam proses tersebut terdapat beberapa hambatan misalnya, gejolak naik turunnya hasil-hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan globalisasi yang sangat berpengaruh pada pemaknaan nilai-nilai jati diri dan konsensus kebangsaan. Bangsa Indonesia dalam membina dan membangun kehidupannya selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Reformasi nasional yang dimulai sejak tahun 1998, menyebabkan wawasan kesatuan bangsa Indonesia semakin rapuh dan memudar, munculnya persepsi dan penjabaran yang keliru tentang demokrasi, yang banyak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Kelompok kepentingan tertentu yang mengatasnamakan membela kepentingan rakyat, dengan meng eksploitasi berbagai kelemahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, telah mengakibatkan rentannya pemahaman Pancasila bagi bangsa Indonesia. Di samping itu arus perubahan yang diusung pada era globalisasi, telah membawa tantangan tersendiri dalam kehidupan berbangsa, sebagai akibat masih lemahnya tingkat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pemahaman tentang Pancasila sebagai perwuju dan semangat kesatuan bagi bangsa Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan faham, semangat, dan rasa kebangsaan terhadap nilai-nilai kesatuan, yang meliputi; nilai kekeluargaan, nilai kesederajatan, dan nilai pengorbanan. Implemen tasi secara benar dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh bangsa Indonesia disemua lapisan, akan lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, yang pada gilirannya meningkatkan ketahanan nasional. Pancasila dalam kenyataannya belum membumi di Indonesia. Untuk itu
50
gotong royong sejak dahulu kala merupakan ciri kehidupan bangsa Indonesia. Dalam perkembangan zaman akhir-akhir ini, gotong royong telah menjadi makin lemah dan dibeberapa tempat malahan sudah tidak ada. Masuknya kehidupan masyarakat modern yang membawa sikap dan pandangan individualisme dan liberalisme, gotong royong sering terdesak dan hilang karena paham barat yang dibawa oleh kekuasaan politik, keunggulan ekonomi dan teknologi, serta kekuatan militer. Sehingga ada yang berpendapat bahwa sikap gotong royong adalah inferior dan harus ditinggalkan. Di sisi lain, perkembangan umat manusia malahan cenderung mengarah pada harmoni dalam kehidupan, termasuk di lingkungan masyarakat barat yang semula bersikap individualis. Dengan demikian gotong royong justru amat penting dan bermanfaat bagi masa depan bangsa dilihat dari sudut pekembangan umat manusia, sebab gotong royong adalah perwujudan harmoni dalam kehidupan manusia. Di samping itu yang lebih penting lagi gotong royong merupakan kebutuhan dalam kehidupan bangsa sendiri. Permasalahan sekarang sulitnya menjamin kehidupan tenteram damai antara umat agama yang berbeda, antara suku bangsa dan etnik, serta antara golongan, terutama disebabkan lemahnya gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Dengan tidak adanya gotong royong, bangsa Indonesia yang harus hidup dalam pluralisme menjadi amat sukar. Dengan demikian jelas bahwa gotong royong berpengaruh terhadap implementasi semua nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu gotong royong merupakan conditiosine qua non atau syarat mutlak bagi abadinya Pancasila di bumi Indonesia. Menjadi kewajiban semua komponen bangsa, khususnya bagi penyelenggara negara, agar hal tersebut dapat diwujudkan. Hal yang sangat penting adalah tauladan yang harus diberikan para pemimpin dengan menunjukkan harmoni dan gotong royong, yang didukung dengan kebijakan yang diambil pemerintah pusat dan daerah. Keteladanan seluruh sikap dan tindakan elit politik, akan sangat berpengaruh dalam mewujudkan kembali semangat dan sikap gotong royong diIndonesia, yang akan
meningkat kan ketehanan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Ketiga;Meningkatkan Kesejah teraan Hidup Masyarakat. Pemerintah dan legislatif di pusat dan daerah harus sungguh-sungguh menjalankan kebijakan ekonomi dan sosial, yang berorientasi pada rakyat banyak dan tidak hanya mengutamakan kepentingan segolongan kecil elit masyarakat. Kebijakan ekonomi harus diarahkan mencapai tujuan rakyat sejahtera. Perdebatan tentang teori ekonomi dengan berbagai mazhabnya harus dikurangi atau ditiadakan, digantikan dengan semangat memperoleh manfaat nyata dalam usaha membuat rakyat sejahtera. Diusahakan agar langkah demi langkah mayoritas bangsa menjadi golongan menengah yang penghasilannya cukup tinggi, sedangkan golongan miskin makin berkurang, serta terciptanya kepedulian golongan kaya (super rich) kepada sesama. Usaha mencapai kesejahteraan yang tinggi bagi seluruh rakyat, di samping memerlukan kebijakan ekonomi yang tepat dan penyelenggara negara (eksekutif dan legislatif) yang bersih, juga memerlukan kegiatan rakyat yang penuh kreativitas dan semangat juang yang tinggi, untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan. Harus dihapuskan kecenderungan menjadi manusia manja mental, karena pengaruh alam lingkungan yang relatif murah dan mudah yang dimiliki manusia Indonesia. Manusia Indonesia tidak boleh kalah bersaing dari manusia di negara yang tanahnya hanya sedikit dapat ditanami, memiliki potensi sumber alam terbatas, seperti minyak dan gas bumi, dan menghadapi tantangan cuaca yang berat di setiap musim. Dengan niat yang bulat dan semangat juang yang tinggi manusia Indonesia akan dapat memanfaatkan secara maksimal segala kemurahan yang dilimpahkan Tuhan YME, untuk membangun kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Di samping itu dapat memelihara alam lingkungannya, agar dapat secara berlanjut memberikan sumber bagi penciptaan kehidupan yang maju dan sejahtera. Dengan demikian segala potensi negara dan bangsa bermanfaat bagi rakyat Indonesia dan bukannya menjadikan bangsa lain sejahtera, sedangkan rakyat
51
Indonesia tetap miskin. Hal tersebut amat penting untuk meningkatkan pemahaman, bahwa Pancasila dapat meningkatkan ketahanan ekonomi. Keempat; Sistem Politik Berorientasi Rakyat. Berdasarkan gotong royong, tidak mungkin ada tempat bagi sistem politik yang penuh praktek individualisme dan liberalisme, sebagaimana sekarang terjadi pada negara-negara di dunia. Kaum politisi harus memahami dan menyadari bahwa Pancasila menghendaki demokrasi. Namun bagi paham Pancasila demokrasi tidak cukup demokrasi politik saja, melainkan harus berdampingan dengan demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Hal tersebut berarti bahwa kebebasan dapat dilakukan seluas-luasnya, selama tidak mengggangu harmoni dan kesatuan bangsa. Semua ini berlaku bagi segenap perilaku anggota masyarakat dalam bidang apa pun, seperti kegiatan partai politik, pers dan dunia akademis. Kenyataan saat ini, hanya para pemimpin dan elite politik saja, yang banyak mendapat kesempatan dan kemudahan di bidang politik sejak reformasi. Golongan tertentu di Indonesia, khususnya di lingkungan politik sangat menikmati keadaan sekarang, yang telah membuat mereka kaya tanpa harus peduli pada jutaan rakyat yang miskin. Oleh karena itu mereka akan terus berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keadaan yang merugikan bangsa ini. Terlebih lagi kalau mereka adalah pembuat undang-undang dan peraturan negara yang mengikat. Namun apabila kita semua, termasuk para elit politik, cinta dan setia kepada negara dan bangsa, dengan penuh tanggung jawab, Pancasila sebagai pegangan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia dalam meningkatkan ketahanan politik, akan dapat diwujudkan. Kelima; Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas. Peningkatan kualitas pendidikan meliputi pendidikan dalam keluarga, pendidikan sekolah maupun pendidikan dalam masyarakat. Harus disadari bahwa masa depan bangsa sangat tergantung pada pendidikan yang dilakukan. Dipahaminya Pancasila sebagai jati diri bangsa dalam percaturan umat manusia yang makin dinamis, sangat tergantung pada pendidikan manusia Indonesia. Semua orang tua wajib menjalankan
pendidikan yang baik dalam lingkungan keluarga, karena itu menjadi landasan bagi setiap manusia Indonesia bagi perkembangan hidup selanjutnya. Terutama pembentukan budi pekerti luhur dan karakter kuat, sudah harus dimulai sejak usia dini dan landasan kegiatan awal berada dalam keluarga. Selanjutnya pendidikan sekolah harus dilakukan dengan baik, yang berawal dari pembentukan budi pekerti dan karakter, dimulai dari lingkungan keluarga, disamping menumbuhkan pemahaman dan kecakapan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini akan menjadikan anak Indonesia bekembang menjadi manusia yang dapat hidup secara mandiri dan menentukan langkahlangkahnya, untuk membangun kehidupan yang makin maju, serta bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat dan bangsanya. Di samping itu pendidikan dalam masyarakat dengan berbagai bentuknya tetap ditingkatkan untuk lebih memberikan landasan paripurna bagi perkembangan manusia Indonesia. Dengan demikian manusia Indonesia, disatu pihak menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya pada alam modern dan arus globalisasi ini, dipihak lain sadar akan kebangsaannya sebagai faktor penting dalam hidup. Mereka akan selalu mengusahakan yang terbaik bagi bangsanya, karena hal tersebut juga bermanfaat bagi dirinya. Untuk semua itu perlu disediakan dana dan fasilitas yang memadai bagi penyelenggaraan pendidikan yang baik. Perkembangan rakyat sejahtera adalah amat penting karena hanya rakyat sejahtera yang dapat menghasilkan negara kuat. Hanya rakyat sejahtera yang dapat menyediakan revenue atau pemasukan bagi negara, untuk membiayai pendidikan secara memadai. Usaha tersebut harus tertuju kepada pendidikan sekolah pemerintah yang bebas biaya untuk memberikan kesempatan yang seluasluasnya bagi semua anak didik yang berasal dari berbagai strata masyarakat, sehingga terwujud ketahanan sosial budaya bangsa. Dengan kelima upaya yang dilandasi nilai-nilai Pancasila tersebut, di samping upaya-upaya lain, akan meningkatkan ketahanan nasioanal dan pada gilirannya tujuan pembangunan dapat dicapai.
52
Penutup
Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila akan mendorong kita untuk bangkit dari keadaan sekarang, yang oleh banyak pihak dinilai penuh kelemahan dan kekurangan. Dengan kemauan yang kuat untuk merapatkan barisan dan bergerak maju, menuju pencapain tujuan pembangunan Nasional yang diharapkan. Sebagai bagian akhir dari tulisan ini, apabila disimak nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor: II/MPR/1978, pada dasarnya substansi yang ada tetap relevan. Oleh karena itu disarankan nilai-nilai yang ada dalam Tap tersebut, termasuk cara-cara penerapannya tetap dipakai, dengan berbagai penyempurnaan, terutama dalam aplikasinya, sehingga tidak terkesan seperti P-4 pada waktu yang lalu. Demikianlah tulisan singkat ini disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam mengimplemen tasikan nilai-nilai Pancasila, dan akan lebih meningkat rasa peduli dan tanggung jawab penyelenggara negara dalam meningkatkan ketahanan nasional, untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yang kita cintai bersama.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, sudah sangat lengkap dan dapat menghadapi tantangan zaman sampai kapanpun juga. Namun implementasinya perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan globalisasi saat ini. Diharapkan melalui upaya-upaya yang nyata, seperti penegakkan hukum, menggunakan prinsip gotong royong, sistem politik yang baik, serta pendidikan berkualitas, Pancasila akan menjadi kenyataan di bumi Indonesia. Pada dasarnya dengan kondisi objektif yang ada di Indonesia, memungkinkan nilai-nilai Pancasila dapat di implementasikan, sehingga makin nyata dan memperkuat jatidiri bangsa. Di samping itu kehidupan bangsa Indonesia, akan semakin kokoh menghadapi berbagai gangguan dan ancaman yang dapat menjerumuskan bangsa. Seperti kehendak untuk membuang Pancasila dan menggantikannya dengan pandangan dan sikap yang berasal dari jatidiri bangsa lain. Dengan memprioritaskan kesejahteraan yang berkeadilan, berbagai gangguan keamanan dalam negeri yang sering timbul karena kehidupan rakyat yang miskin dan menderita, akan berkurang. Pancasila akan semakin kokoh sebagai pegangan hidup bangsa dan dapat diperkaya dengan berbagai “pinjaman budaya” bangsa lain, untuk makin memperkuat dan memperkaya kehidupan bangsa Indonesia, tanpa perlu khawatir bahwa hal tersebut, akan merugikan bangsa. Diharapkan kita akan semakin mampu menghadapi globalisasi dengan segala dinamikanya, serta segala dampak positif dan negatifnya, tanpa mengalami kerugian bagi negara dan bangsa. Dengan demikian bangsa Indonesia semakin maju dan sejahtera, serta Negara Republik Indonesia semakin kokoh eksistensinya dan mampu mengembangkan peran yang positif dalam kehidupan umat manusia, sehingga ketahanan nasional semakin mantap. Semuanya itu akan sangat ditentukan pencapaiannya, oleh sejauh mana Nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan penyeleng gara negara dan seluruh bangsa
DAFTAR PUSTAKA Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. Cohen, Allan R. et al. Effective Behavior in Organizations. Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1980. Departemen Pertahanan. Stabilitas Nasional Dinamis diIndonesia. Jakarta,1998 Griffin, Ricky W. Management. U.S.A: Houghton Mifflin Company, 1997. http://www.transparansi.or.id. The Indonesian Society for Transparency.Jakarta, 27 Februari 2009. Kemenko Polhukam. Sosialisasi Pancasila. Jakarta, 2008. Kemenko Polhukam. Wawasan Kebangsaan. Jakarta, 2008. Ketetapan MPR RI Nomor:
53
VI/MPR/2001. Etika Kehidupan BerbangsaJakarta 2001.
Stoner, James A.F.Management. New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1994.Undang-undang RI Nomor 28/999. penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Berwibawa. Jakarta 1999.
Ketetapan MPR RI Nomor: II/MPR/1978. Nilai-nilai Pancasila. Jakarta, 1978. Lemhannas RI. Pembulatan Materi Nilai-Nilai Pancasila. Jakarta, 2007.
54
