Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia
Selly Rahmawati, M.Pd.
1
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila sebagai dasar Negara merupakan asas kerokhanian atau dasar filsafat Negara. Dalam kedudukannya tersebut, pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara termasuk sebagai sumber tertib hokum di Negara RI. Jadi segala peraturan perundang-undangan serta penjabarannya harus berdasarkan nilai-nlai yang terkandung dalam pancasila. Negara Indonesia merupakan Negara hokum maka segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam suatu system peraturan perundang-undangan. Negara dilaksanakan berdasarkan konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI. Eksistensi pembukaan UUD 1945 merupakan deklarasi bangsa dan Negara yang memuat pancasila sebagai dasar Negara, tujuan Negara serta bentuk Negara republic Indonesia. Oleh karena itu pembukaan UUD 1945 dalam konteks ketatanegaraan RI memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu staasfundamentalnorm dan berada pada hierarki tertib hokum tertinggi di Negara Indonesia.
Pembukaan UUD 1945 Hubungan Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya Pembukaan UUD 1945 bersama dengan pasal-pasalnya disahkan oleh PPKI tgl 18 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 dalam ilmu hokum memiliki kedudukan diatas pasal-pasal UUD 1945. Walaupun kedudukan hukum nya berbeda, namun keduanya (pembukaan dan pasal-pasalnya) memiliki suatu hubungan kesatuan yang kausal dan organis. Pembukaan UUD 1945 ini terdiri atas 4 alinea. Berdasarkan isinya Alinea 1,2 dan 3 tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasalnya. Sedangkan untuk alinea ke 4 berdasarkan isinya mengandung serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya Negara RI dan memuat dasar-dasar fundamental Negara yaitu; tujuan Negara, ketentuan UUD Negara, bentuk Negara dan dasar filsafat Negara (pancasila). Jadi alenia ke 4 memiliki hubungan yang kausal organis dengan pasal-pasal UUD 1945 karena 1. Alinea ke 4 : memuat ketentuan adanya UUD, karena ada pembukaan UUD maka ada UUD 2. Yang diatur dalam UUD adalah pembentukan pemerintahan negara yang berdasarkan pada pembukaan UUD 1945 alinea 4 (Negara Indonesia berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat dan berdasarkan pancasila) sehingga erat hubungannya dengan isi pasal-pasal UUD 1945 tersebut.
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hokum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu: 2
1. Sebagai factor mutlak terwujudnya tertib hokum di Indonesia (dasar tertib hokum Indonesia) 2. Sebagai tertib hokum tertinggi
Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hokum tertinggi Pancasila merupakan dasar Negara dan asas kerohanian (dasar filsafat Negara) merupakan suatu dasar dalam penyelenggaraan Negara termasuk dalam penyusunan tertib hokum di Indonesia. Maka kedudukan pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hokum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 kemudian dikongkritisasikan dalam pasal-pasal UUD 1945 kemudian dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif dibawahnya. Jadi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia bersumber pada pembukaan UUD 1945 (Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber hukum positif di Indonesia).
Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD 1945 (khususnya alinea 4) telah memuat unsure-unsur yang menurut ilmu hokum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hokum di Indonesia. Syarat-syarat tertib hokum yang dimaksud diatas adalah 1. Adanya kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hokum(penguasa yang mengadakan peraturan hokum yang dalam alinea 4 disebut dengan pemerintahan Negara RI) 2. Adanya kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peratura hokum (pancasila) 3. Adanya kesatuan waktu saat peraturan-peraturan hokum itu berlaku (hal tersebut dapat dilihat dari kalimat di alinea 4 “……maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia.” Hal ini menunjukkan saat mulai berdirinya Negara RI yang disertai dengan suatu tertib hokum sampai seterusnya selama kelangsungan hidup Negara RI. 4. Adanya kesatuan daerah, tempat peraturan-peraturan hokum itu berlaku (dapat dilihat dalam alinea 4 yaitu “….seluruh tumpah darah Indonesia.” Jadi seluruh peraturan hokum yang ada di dalam wilayah RI sejak ditetapkannya pembukaan UUD secara formal tanggal 18 agustus 1945 telah memenuhi syarat sebagai suatu tertib hokum negara. Adapun syarat-syarat tersebut pada hakikatnya telah terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Jadi pembukaan UUD 1945 adalah tertib hukum. UUD merupakan hukum dasar yang tertulis namun bukan merupakan peraturan hukum tertinggi, karena UUD masih memiliki dasar-dasar pokok. Dasar-dasar pokok UUD pada hakekatnya terpisah dari UUD yang dinamakan pokok kaidah Negara yang fundamental/staatsfundamentalnorm. Suatu peraturan hukum dapat disebut sebagai staatsfundamentalnorm bila memenuhi syarat-syarat berikut: a. Dalam hal terjadinya 3
Menurut sejarah terjadinya, pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh pembentuk Negara sebagai penjelmaan kehendaknya yang dalam hakekatnya terpisah dari UUD 1945. PPKI yang menentukan pembukaan UUD 1945 bersifat sebagai perwakilan seluruh rakyat Indonesia. PPKI terdiri dari pembentuk Negara dan orang-orang atas kuasa pembentuk Negara. Jadi dalam menentukan pembukaan UUD PPKI adalah sebagai dan atas kuasa pembentuk Negara. Jadi hakekatnya pembukaan itu ditentukan oleh pembentuk Negara. b. Dalam hal isi (1) Memuat asas kerokhanian Negara (pancasila) (2) Memuat asas politik (republic dan berkedaulatan rakyat) (3) Memuat tujuan Negara (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social). (4) Memuat ketentuan diadakannya UUD Negara Indonesia (maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia ini dalam suatu UUD Negara Indonesia)
Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental UUD merupakan hukum dasar yang tertulis namun bukan merupakan peraturan hukum tertinggi, karena UUD masih memiliki dasar-dasar pokok. Dasar-dasar pokok UUD pada hakekatnya terpisah dari UUD yang dinamakan pokok kaidah Negara yang fundamental/staatsfundamentalnorm. Pembukaan UUD sebagai tertib hokum Indonesia memberikan factor-faktor mutlak bagi tertib hokum Indonesia dan sebagai asas bagi hokum dasar Negara. Jadi pembukaan UUD 1945 berkedududukan sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental (staatsfundamentalnorm). Suatu peraturan hukum dapat disebut sebagai staatsfundamentalnorm bila memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Dari segi terjadinya Menurut sejarah terjadinya, pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh pembentuk Negara. PPKI yang menentukan pembukaan UUD 1945 bersifat sebagai perwakilan seluruh rakyat Indonesia. PPKI terdiri dari pembentuk Negara dan orang-orang atas kuasa pembentuk Negara. Jadi dalam menentukan pembukaan UUD, PPKI adalah sebagai dan atas kuasa pembentuk Negara. Jadi hakekatnya pembukaan itu ditentukan oleh pembentuk Negara. 2. Dari segi isi Ditinjau dari segi isinya maka pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok Negara sebagai: 1. Memuat asas kerokhanian Negara yaitu pancasila 2. Memuat asas politik negera yaitu republic yang berkedaulatan rakyat 3. Memuat tujuan Negara yaitu - Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia - Memajukan kesejahteraan umum - Mencerdaskan kehidupan bangsa - Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. 4
4. Memuat ketentuan diadakan UUD Negara Indonesia Atas dasar uraian tersebut diatas maka ternyata atau terbukti bahwa pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah Negara Indonesia yang fundamental dan staatsfundamentalnorm bagi Negara Indonesia. Konsekuensinya pembukaan UUD 1945 dalam hukum mempunyai hakekat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah (tidak dapat diubah). Dalam ilmu hukum: suatu peraturan hukum dapat diubah/diganti oleh lembaga yang membuatnya atau oleh lembaga yang lebih tinggi. Pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh pembentuk Negara. Setelah pembentuk Negara selesai membentuk Negara, pembentuk Negara berubah fungsi menjadi alat perlengkapan Negara (kedudukannya lebih rendah daripada pembentuk Negara). Selain itu tidak ada lembaga yang lebih tinggi dari pada pembentuk Negara. Jadi pembukaan UUD tidak bisa diubah oleh siapapun termasuk oleh MPR. Selain itu dari segi material, pembukaan UUD 1945 adalah satu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan republic Indonesia (bersifat enmalig/sekali terjadi/tidak terulang lagi). Karena pembukaan UUD 1945 terlekat pada kelangsungan Negara proklamasi 17 agustus 1945, maka mengubah pembukaan UUD 1945 sama dengan pembubaran Negara RI. Isi materinya (khususnya pancasila) sudah meresap/ melekat pada bangsa Indonesia. Jadi meskipun dapat dihapuskan secara formil, Pancasila tetap akan hidup dihati bangsa Indonesia.
Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi 17 agustus 1945 Proklamasi pokoknya memuat dua hal yaitu pernyataan kemerdekaan dan tindakan-tindakan yang harus segera diambil/diselenggarakan. Jadi hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi dapat dilihat pada alinea ke 3 yaitu sebagai berikut: 1. Alenia ketiga pembukaan UUD 1945 merupakan penegasan bahwa proklamasi dan pembukaan UUD 1945 merupakan rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (pernyataan kemerdekaan). 2. Ditetapkannya pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 agustus 1945 bersama dengan ditetapkannya UUD, presiden dan wakilnya merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. 3. Pembukaan pada hakekatnya adalah pernyataan yang lebih rinci yang memuat pokok-pokok pikiran adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong tegaknya kemerdekaan dalam bentuk Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi hubungan antara pembukaan UUD 1945 den proklamasi adalah: 1. Memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 agustus 1945 yaitu menegakkan hak kodrat dan hak moril setiap bangsa akan kemerdekaan. 2. Memberikan pertanggungjawaban atau penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 agustus 1945 yaitu bahwa kemerdekaan adalah sebagai gugatan terhadap adanya penjajahan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan perjuangan telah diridhoi oleh Tuhan sehingga berhasil mencapai proklamasi kemerdekaan. 3. Memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 agustus 1945 yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh, disusun dalam suatu UUD yang terbentuk dalam susunan Negara republic Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang 5
berdasar pada pancasila. Penyusunan UUD ini adalah dasar-dasar pembentukan pemerintahan Negara Indonesia dalam mencapai tujuan-tujuan Negara. Jadi hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi adalah menjelaskan, menegaskan dan mempertanggungjabkan proklamasi. Hubungan tersebut bersifat fungsionil, korelatif dan monistisorganis artinya kesatuan yang bulat dan apa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan amanat proklamasi 17 agustus 1945. Jadi dalam prespektif yuridis, pancasila mempunyai kedudukan yang kuat dalam kelangsungan Negara proklamasi 17 agustus 1945.
Pengertian isi Pembukaan UUD 1945 Alinea pertama: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan” Pengertian: Terkandung pengakuan tentang hak kodrat (kemerdekaan hak segala bangsa). Hak kodrat adalah hak yang merupakan karunia dari Tuhan yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk social. Jadi hak kodrat bersifat mutlak dan asasi juga merupakan hak moral. Karena merupakan kewajiban moral bagi penjajah yang merampas kemerdekaan bangsa lain untuk memberikan hak kemerdekaannya. Selain itu juga terkandung prinsip universal tentang deklarasi kemerdekaan atas seluruh bangsa di dunia. Ini merupakan prinsip pergaulan bangsa Indonesia dalam pergaulan Internasional.
Alenia kedua: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Pengertian: Alinea kedua ini merupakan konsekuensi logis dari pernyataan akan kemerdekaan pada alinea pertama. Perjuangan kemerdekaan merupakan bukti objektif dari penjajahan bangsa Indonesia dan juga merupakan wujud hasrat yang kuat untuk menentukan nasib sendiri (terbebas dari kekuasaan Negara lain). Hasil dari perjuangan tersebut menjelma pada suatu Negara Indonesia. Demi terwujudnya cita-cita maka Negara tersebut harus bersifat merdeka(bebas dari kekuasaan bangsa lain), bersatu (kebulatan kesatuan bangsa), berdaulat (berdiri atas kemampuannya sendiri, kekuatan dan kekuasaannya sendiri, berhak dan bebas menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dan dalam kedudukannya diantara sesame bangsa dan Negara adalah memiliik derajat yang sama), adil (keadilan dalam kehidupan bersama) dan makmur (pemenuhan kebutuhan manusia/tercapainya harkat dan martabat manusia yang lebih tinggi meliputi seluruh kodrat manusia) 6
Alinea ketiga: Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Pengertiannya: Pengakuan nilai religious: bahwa kemerdekaan dan Negara Indonesia selain merupakan hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia juga merupakan rakhmat dari Tuhan Pengakuan nilai moral: “didorong oleh keingginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas” jadi bangsa Indonesia mengakui nilai moral dan kodrat untuk semua bangsa Pernnyataan kemerdekaan/proklamasi kembali (penegasan/rincian lebih lanjut dari proklamasi.
Alinea keempat: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian: Ini merupakan kelanjutan dari aline-alinea sebelumnya yang menjelaskan tentang kemerdekaan. Maka dalam alinea ini berdirinya Negara republic Indonesia kemudian dirinci lebih lanjut. Empat hal prinsip pokok yang terkandung dalam alinea empat ini 1. Tujuan Negara a. Tujuan khusus (dalam hubungannya dengan politik dalam negeri) “…….Untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…” (tujuan negara hukum yang mengandung pengertian negara hukum formal) , dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…..” (tujuan Negara hukum yang mengandung pengertian Negara hukum material) b. Tujuan umum (dalam hubungannya dengan politik luar negeri) “…..dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social….”(dasar politik luar negeri bebas aktif) 7
2. Ketentuan diadakannya UUD Negara “….maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia….” jadi Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan bersifat konstitusional. Ketentuan inilah yang merupakan sumber hukum bagi adanya UUD 1945. Jadi alinea ke empat ini merupakan sumber yuridis bahwa pembukaan UUD 1945 merupakan sumber bagi adanya UUD 1945 jadi pembukaan UUd 1945 lebih tinggi daripada pasalpasalnya. 3. Bentuk Negara “….terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat…” Pernyataan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah republic yang berkedaulatan rakyat. Ini merupakan norma dasar Negara bahwa kekuasaan adalah ditangan rakyat. 4. Dasar filsafat negara “…..dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.” Jika pembukaan UUD alinea keempat ini dikemukakan dalam hubungan kesatuan dan tingkat kedudukan maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Pancasila merupakan asas kerohanian (filsafat, pendirian dan pandangan hidup bangsa) 2. Pancasila menjadi basis bagi asas kenegaraan berupa bentuk republic yang berkedaulatan rakyat 3. Pancasila dan pembukaan UUD 1945 adalah basis bagi penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang dicantumkan dalam peraturan pokok hukum positif dan termuat dalam suatu UUD 4. Adapun UUD sebagai basis berdirinya bentuk susunan pemerintahan dan seluruh peraturan hukum positiff 5. Segala sesuatu itu untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu kebahagiaan nasional dan internasional Jadi seluruhnya adalah suatu kesatuan yang bertingkat dan seluruh kehidupan bangsa dan Negara berdiri di atas dan diliputi asas kerohanian pancasila. Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar, rangka dan suasana kehidupan bangsa Negara dan tertib hukum di Indonesia.
8
