FILSAFAT PANCASILA
Selly Rahmawati, M.Pd
1
Looking for the truth http://bangfajars.wordpress.com 2
PENGERTIAN FILSAFAT DAN FILSAFAT PANCASILA Pengertian Filsafat Istilah ‘filsafat’ secara etimologis merupakan padanan kata falsafah (Arab) dan philosophy (Inggris) yang berasal dari bahasa Yunani (philosophia). Kata philosophia merupakan kata majemuk yang terususun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan.
3
4
Dengan demikian philosophia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas. Sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam yang berbeda satu dari yang lainnya. Istilah philosophos pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ketika Pythagoras ditanya, apakah engkau seorang yang bijaksana? Dengan rendah hati Pythagoras menjawab, ‘saya hanyalah philosophos, yakni orang yang mencintai pengetahuan’.
Pengertian Filsafat Pancasila Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi
kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebahai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the faounding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem (Ruslan Abdul Gani).
5
• • • • •
Rumusan Kesatuan Pancasila Sebagai Suatu Sistem kesatuan bagian-bagian Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi sendiri Ada ketergantungan dan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam sistem tersebut. keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. terjadi dalam lingkungan yang kompleks.
Susunan Kesatuan Pancasila Yang Bersifat Organis Sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan yaitu setiap sila merupakan unsur (bagian yang mutlak) dari Pancasila. Maka Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila lainnya serta di antara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan
6
Susunan pancasila yang bersifat hierarkhis piramidal Susunan Pancasila adalah hierarkhis dan berbentuk piramidal. Pengertian matematis piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkhi sila-sila Pancasila dalam urut-urutan luas (kuantitas) dan juga dalam hal isi sifatnya (kualitas). Kalau dilihat dari intinya urut-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam lusanya dan isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya
Rumusan hubungan kesatuan sila-sila pancasila yang saling mengisi dan mengkualifikasi dalam setiap sila terkandung keempat sila lainnya 7
Ciri sistem Filsafat Pancasila itu antara lain: 8
1.
2.
Sila-sila Pancasila merupakan satu-kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut: Sila 1, meliputi, mendasari dan menjiwai sila 2,3,4 dan 5; Sila 2, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4 dan 5; Sila 3, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4, 5; Sila 4, diliputi, didasari, dijiwai sila 1,2,3, dan mendasari dan menjiwai sila 5; Sila 5, diliputi, didasari, dijiwai sila 1,2,3,4.
Hakikat nilai dari sila-sila pancasila
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
makna: aspek penyelenggaraan negara sesuai dengan nilainilai Tuhan - Adanya Tuhan dipahami secara objektif jadi tidak ada tempat bagi pertentang keagamaan - Pokok pikiran sila ketuhanan Yang Maha Esa antara lain: + Pengakuan adanya kausa prima yaitu Tuhan + Menjamin penduduk memeluk agamanya masingmasing dan beribadah menurut agamanya + Atheisme dilarang hidup dan berkembang + Menjamin kehidupan beragama dan toleransi + Negara sebagai fasilitator berkembangnya agama dan mediator bila terjadi konflik antar agama
Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab Makna: kesesuaian dengan hakikat manusia artinya kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat manusia. Indonesia merupakan Negara yang mengakui hakikat manusia sebagai mahkluk individu dan social (integralistik). hak asasi manusia juga tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia Pokok pikiran Kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu: - Menempatkan manusia sesuai hakikatnya sebagai mahkluk Tuhan - Menghargai hak dari setiap warga Negara - Mewujudkan keadilan dan peradaban
Sila Persatuan Indonesia Makna: sifat dan keadaan Negara Indonesia, harus sesuai dengan hakikat satu(mutlak dan tidak dapat dibagi) Pokok pikiran Persatuan Indonesia: - Nasionalisme - Cinta bangsa dan tanah air - Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa - Mengahilangkan diskriminasi - Menumbuhkan rasa senasib dan sepenangungan
Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Makna: Negara pada hakikatnya untuk seluruh rakyat (demokrasi). Pokok pikiran: - Demokrasi - Musyawarah - Kejujuran dalam melaksanaka keputusan
Sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia Makna: setiap aspek penyelenggaraan Negara harus senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai keadilan. Pokok pikiran keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia: - Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat (lebih tinggi dan lebih baik) - Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama
Ontologi: menyelidiki makna ada (eksistensi, keberadaan, sumber ada, dan hakekat ada: termasuk ada alam, manusia, metafisika dan kesemestaan alam atau kosmologi) Epistemologi: menyelidiki makna & nilai ilmu pengetahuan, sumbernya, syarat-syarat & proses terjadinya ilmu, validitas & hakekat ilmu, termasuk: semantikan, logika, matematika dan teori ilmu Axiologi: menyelidiki makna nilai, sumber nilai, jenis & tingkatan nilai, hakekat nilai, termasuk: estetika, etika, ketuhanan dan agama. 14
DASAR ONTOLOGI PANCASILA • Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. • Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, malainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. • Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak mono-pluralis, dwitunggal, sebagai makhluk invidu dan sosial
Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang Berketuhan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka secara hirarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. (lihat Notonagoro, 1975: 53).
16
Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab-akibat: Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil adalah sebagai sebab, dan negara adalah sebagai akibat.
17
DASAR EPISTIMOLOGI PANCASILA Epistemologi Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia dengan lingkungan yang heterogen, multikultur, dan multietnik dengan cara menggali nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia
Pancasila sebagai suatu obyek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kausa materialis Pancasila. Tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal. 19
DASAR AKSIOLOGI PANCASILA Aksiologi terkait erat dengan penelaahan atas nilai. Notonagoro membagi nilai menjadi tiga macam,, yaitu: 1. Nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia. 2. Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakana kegiatan atau aktivitas. 3. Nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang dapat dibedakan menjadi empat macam: Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia. Nilai keindahan, atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (aesthetis, rasa) manusia. Nilai kebaikan, atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (will, karsa) manusia. Nilai religius, yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.
• Menurut Notonagoro: nilai-nilai pancasila termasuk nilai kerokhanian tapi nilai kerokhanian yang mengakui nilai material dan nilai vital • Jadi nilai-nilai pancasila tergolong nilai kerokhanian yang mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis yang secara keseluruhan bersifat sistematik hierarkis (sila 1 sebagai basis sila-sila dibawahnya dan sila 5 merupakan tujuannya)
21
Dalam filsafat Pancasila, disebutkan ada tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar, adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilainilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai instrumental, adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nilai praksis, adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat.
Nila-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai intrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbansa, dan bernegara.
22
TEMA GI: AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI DASAR FILSAFAT PEMBANGUNAN NASIONAL Tahap I Mengidentifikasikan Topik dan Mengatur ke dalam KelompokKelompok penelitian (Grouping). Siswa diberi permasalahan mengenai materi yang akan dipelajari. Kemudian siswa menyampaikan pendapat dan aspek-aspek masalah yang akan diinvestigasi. Adanya diskusi kelas antara siswa-siswa dan guru membahas tentang aspek-aspek masalah yang disampaikan siswa. Siswa membentuk kelompok diskusi sesuai dengan kesamaan pendapat yang disampaikan. (untuk 1 kelompok dibatasi 5 atau 6 siswa). Tahap II Merencanakan Investigasi di dalam Kelompok (Planning) Tiap kelompok dapat memformulasikan sebuah masalah yang dapat diteliti. Tiap kelompok dapat memutuskan bagaimana melaksanakan diskusi. Tiap kelompok dapat menentukan sumber-sumber mana yang akan dibutuhkan. 23
Tahap III Melaksanakan Investigasi (Investigation) Para siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Tiap anggota kelompok berkontribusi untuk usaha-usaha yang akan dilakukan kelompoknya. Para siswa saling berdiskusi, mengklarifikasi, dan mensintesis semua gagasan. Tahap IV Menyiapkan Laporan Akhir (Organizing) Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan, dan bagaimana mereka akan presentasi. Wakil-wakiI kelompok membentuk sebuah panitia acara (presentasi) untuk mengkoordinasikan rencana-rencana presentasi
a. Menganalisis fenomena b. Merumuskan pertanyaan/permasalahan Mengidentifikasi asumsi/teori Menentukan tindakan: a. Menentukan solusi dari permasalahan a. Menentukan kesimpulan dari solusi permasalahan yang telah diperoleh. (dampak solusi) b. Menentukan alternatifalternatif cara lain dalam menyelesaikan masalah. 24
Tahap V Mempresentasikan Laporan Akhir (Presenting) • Presentasi yang dibuat untuk seluruh kelas.
• Para pendengar tersebut mengevaluasi kejelasan dan penampilan presentasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Tahap VI Evaluasi (Evaluating)
• Para siswa saling memberikan umpan balik mengenai topik tersebut dan mengenai tugas yang telah mereka kerjakan. • Guru dan siswa berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran siswa.
25
Aktualisasi pancasila sebagai dasar filsafat pembangunan nasional O Pancasila sebagai dasar filsafat negara
merupakan dasar atau sumber dari nilai-nilai dan norma-norma dalam segala aspek penyelenggaraan negara O Aktualisasi pancasila: pelaksanan pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap penyelenggaraan negara termasuk pembangunan nasional 26
TEMA KHUSUS: AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI DASAR FILSAFAT DALAM BERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hukum, perundangan dan peradilan Pemerintahan Politik dalam dan luar negeri Keamanan dan pertahanan Kesejahteraan Kebudayaan Pendidikan 27
Example • Bidang pemerintahan: Analisis kritis pilkada oleh DPRD dari prespektif pancasila • Fenomena: 1. pilkada langsung menghabiskan uang negara dlm jumlah yang banyak 2. Pilkada oleh DPRD: oligarki kekuasaan 3. Kepala daerah: menjadi ATM dan budak DPRD 4. Legislatif jadi lebih tinggi dari eksekutif dan turut campur masalah eksekutif (trias politica??) 5. Pancasila: demokrasi 28
Rumusan masalah: apakah kebijakan pilkada oleh DPRD sudah sesuai dengan amanat Pancasila? Teori: 1. Makna nilai-nilai pancasila (Sila ke 4 demokrasi) 2. Arti demokrasi 3. Indikator demokrasi Pembahasan: Pilkada oleh DPRD tidak sesuai dengan pancasila(tidak demokratis-tidak memenuhi indikator demokratis) Solusi: pilkada tetap oleh rakyat Dampak solusi: dan pilkada yang besar. Tapi hal tersebut merupakan konsekuensi demokrasi Alternatif solusi lain: pilkada oleh DPRD boleh dilakukan ketika DPRD diisi oleh orang-orang yang “jujur” dan memiliki trackrecord anti korupsi Cos power tend to corrupt
29
Selamat mengerjakan
30
• • • • • • • • • • •
A1-2014
Kelompok 1: tema Kesejahteraan Judul kesenjangan hukum Masalah: hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah Penyebabnya: faktor ekonomi Faktor pendidikan tentang hukum Solusi: penegak hukum yang baik Pemerintah berperan aktif mengatasi kesenjangan hukum Masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi hukum Dampak: menangurangi tindakan pelanggaran hukum Meningkatnya pemahaman hukum bagi masyarakat Terjalinnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Solusi alternatif: perbaikan perekonomian dan pendidikan indonesia 31
Lusia hastiwi (kelompok 7): konsep yang notabene itu maksudnya konsep yang seperti apa?? Bowo (kelompok 2 cowo): hukuman pidana untuk orang yang tua renta -> keberpihakan hukum harusnya bagaimana?? Jawab: ketika sudah terbukti melanggar, maka hukum harus dilaksanakan sesuai aturan, tidak ada toleransi Perdi: hukum untuk yang miskin ditoleransi?? Orang yang kaya bisa membeli hukum?? Ika mindarti (kelompok 7) Berikan contoh pelaksanaan penegakan hukum yang sesuai dengan teori itu yang seperti apa?? Jawab: adil antara perbuatan dengan hukumannya... arbangin (kelompok 2 cowo): peningkatan ekonomi dan pendidikan (hukum)?? Jawab: Sinta (kelompok 4): Sosialisasi hukum n prosedur hukum meningkatkan kesadaran hukum Peningkatan lapangan kerja dan wirausaha....
32
Kelompok 1 (cewe) rivani, novia mayasari, dkk Fenomena: Kurangnya tenaga pendidikan, kurangnya sarana prasarana, terbatasnya tempat belajar, kurangnya sarana yang dimiliki oleh siswa Teori: makna nilai pancasila sila ke 5 Arti keadilan Pembahasan: tidak sesuai dengan pasal 31 UUD 1945 Solusi: komitmet pemerintah untuk mengembangkan pendidikan
33
Fenomena: Pendidikan di daerah perbatasan terbelakang Adanya kesenjangan pendidikan di daerah perbatasan dan kotakota besar. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan daerah perbatasan Tidak adanya sarana pendidikan yang baik di daerah perbatasan Kurangnya tenaga pendidik di daerah perbatasan Rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga pendidik di daerah perbatasan Faktorpenyebab: pemerintah kurang memperhatikan pendidikan di perbatasan Analisis: melanggar sila ke 5, karena tidak adil Solusi: peningkatan akses pendidikan, penambahan dana pendidikan untuk daerah perbatasan, tenaga pendidik ditambah
34
