Buku Putih Sanitasi Kota Palu
PALU
1 1.1
LATAR BELAKANG Pada tahun 2004, Bappenas, BPS dan UNDP menerbitkan buku yang merupakan hasil
kajian bersama dengan judul “Laporan Pembangunan Manusia”. Di dalam buku tersebut terdapat beberapa fakta menarik terkait dengan sanitasi. Dengan mengutip data BPS yang terdapat
dalam
buku
tersebut,
mak a
kondisi
sanitasi
di
s etiap
kabupaten
/
kota dan provinsi dapat diperbandi ngkan. Terdapat 13 propinsi y ang perlu mendapat perhatian serius terkait dengan kondisi sanitasi tetapi yang prioritas utama hanya delapan yaitu NAD, Sumsel, Bengkulu, NTB, NTT, Sulteng, Gorontalo dan Papua. Kondisi sanitasi yang memprihatinkan terdapat pada 6 propinsi dengan pri oritas utama pada empat propinsi yai tu Jateng, Jatim, Sultra, dan Maluku. Propinsi yang tidak termas uk dalam prioritas utama d al am penanganan sanitas i mencapai delapan propinsi. Selai n itu, penanganan s anitasi di Propinsi Lampung, Riau, Jambi dan Jabar belum perlu menjadi pri oritas utama. Sembilan tahun kemudi an pada acara Konferensi Sani tasi dan Air Mi num Nasional (KSAN) yang diadakan di jakarta oleh Water Sanitation Program (WSP)-World Bank & Pokj a AMPL terungkap, bahwa Indonesia berada di urutan kedua dunia s ebagai negara dengan sanitasi buruk. Ternyata masih banyak penduduk yang belum memiliki akses terhadap s anitasi dan ai r minum yang layak. Berdasarkan data Badan Pus at Statistik dan Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2013, dari 62,41% target yang diamanatkan dalam MDGs 2015, baru sebanyak 57,35% penduduk yang memilik i akses terhadap sanitasi layak. Artinya, dibutuhkan penamba han layanan sani tasi bagi 18 juta ji wa agar target ters ebut dapat tercapai. Pada pencapai an layanan
1
Buku Putih Sanitasi Kota Palu air minum, capaian y ang ada saat ini adalah sebesar 58,05% dari target s ebesar 68,87% . Masih terdapat selisih sebesar 33 juta ji wa agar target MDGs tersebut dapat terpenuhi. Dari aspek ekonomi, dengan kondisi air minum dan sanitasi yang buruk, tanpa disadari Indonesia mengalami k erugian sebesar Rp. 56 Trilyun setiap tahunny a atau setara dengan 2,3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Padahal, kerugian terse but setara dengan 25% anggaran pendidikan nasional yang dianggarkan per tahun atau setara dengan biaya untuk menyediakan 12 -15 juta toilet yang layak. Data dari Water Sanitati on Program (WSP)- World Bank tahun 2008 juga menunjukkan bahwa k ondisi sani tasi yang buruk mengakibatk an kerugian sebesar Rp. 1,4 triliun di sektor pariwisata dan sebes ar Rp. 29 triliun di sektor kesehatan. Selain i tu, sanitasi buruk juga berdampak pada tingginya angka kej adian penya kit diare dan gizi buruk. Dari hasil survei yang sama, diare akibat sanitasi dan air minum buruk menyebabkan kematian anak sebanyak 1,4 juta jiwa per tahun. Namun yang kurang disadari bahwa paparan data -data tersebut diatas berskala nasional yang artinya merupakan angka rata-rata nasi onal, sementara pengelolaan sani tasi telah menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/kota. Seharusnya perhatian lebih diarahkan pada kondisi sanitasi di Kabupaten/Kota. Sebagai ilustrasi , walaupun Indonesia memenuhi target terse but tetapi ji ka dilihat l ebih rinci lagi maka akan di temukan, bahwa masih banyaknya Kabupaten/Kota dengan kondisi air minum dan sani tasi yang jauh dari memadai . Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan layanan sanitasi di Kabupaten/Kota yakni dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan perencanaan pembangunan sani tasi, serta meningkatkan sistem data dan informasi terkait sanitasi . Berbagai upaya tersebut dikoordinasikan mel alui Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional yakni wadah li ntas kementerian yang dibentuk pada tahun 1997 untuk mengkoordinasikan dan merumuskan kebi jakan s trategis pembangunan sanitasi dan ai r mi num. Melalui Pokja AMPL Nasional, sejumlah program dikoordinasika n secara strategis baik di tingkat Eselon I maupun Eselon II. Di daerah, k oordinasi dan sinergi serupa juga dilakukan melalui Pokja Provinsi maupun Pokj a Kota/Kab. Beberapa program pembangunan sani tasi dan air minum yang dilaksanakan Pemeri ntah antara l ain Percepatan Pembangunan Sani tasi Permukiman (PPSP), Peny ediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas ), Sanitas i Total Berbasis Masyarak at (STBM) dan Rencana Pengamanan Ai r Minum (RPAM).
2
Buku Putih Sanitasi Kota Palu Melalui Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada tahun 2009, saat ini telah ada 346 Kota/Kota yang telah mengarusutamakan pembangunan s anitasi di daerahnya. Pengarusutamaan tersebut juga terjadi melalui dilaksanakannya Sani tasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) s ebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan peny ediaan layanan sanitasi k omunal. Kota Palu merupak an Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah yang sedang gi at membangun dan berkembang. Perk embangan Kota Palu yang pesat selama 5 tahun terakhir i ni mengakibatkan ti ngginya pertambahan penduduk yang menyebabk an kebutuhan ak an perumahan dan permuki man menjadi meningkat. Pembukaan lahan-lahan baru untuk aktifi tas permukiman tumbuh dengan pesat, dan tersebar di seluruh wi layah Kota Palu. Pertumbuhan ruang – ruang kegiatan baru ini memerlukan penangan y ang sistematis, teri ntegrasi, dan kompherensif khususnya mengenai bagaimana pola pengelolaan sanitasi pada wilay ah -wilay ah tersebut di lakukan. Disisi lain, pemahaman tentang pentingnya sanitasi masih belum menjadi perhatian utama masyarakat Kota Palu. Masih adanya perilaku -perilaku buruk masyarakat terkait sanitasi, seperti belum adanya jamban pribadi, pembuangan limbah padat tangki septik yang tidak terjadwal, d an lain sebagainya memberikan tambahan kompleksitas permasalahan yang harus segera diseles aik an. Hal tersebut s angat disadari oleh Pemerintah Kota Palu, sehingga pada tahun 2013, Pemerintah Kota Palu mengajukan persyaratan untuk dapat mengakses program PPS P, dengan harapan Kota Palu memiliki strategi impl ementatif mengenai penanganan permasalahan permasalahan seputar s anitasi yang terjadi. Untuk menghasilkan strategi penanganan sani tas i yang tepat dengan kondisi Kota Palu, maka dibutuhkan masukan yang sesua i dengan kondisi sebenarnya. Buku Putih yang subtstansinya merupakan baseline data yang kompherensif mengenai kondisi sanitasi sebuah kota/Kab sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Pal u sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan mengenai arah kebija kan dan pembangunan Kota Palu kedepan, khususnya sektor sanitasi.
1.2
LANDASAN GERAK
1.2.1. Pengertian Sanitasi Sanitasi didefinisikan s ebagai suatu proses multi -langkah, Dimana berbagai j enis limbah dikelola dari titik timbul an (sumber limbah), ke titik pemanfaatan kembali atau pemros esan akhir (Buk u Referensi Opsi Sistem dan Teknol ogi Sanitasi : 2010). Mengacu kepa da definisi 3
Buku Putih Sanitasi Kota Palu tersebut, sanitasi dapat dipahami sebagai suatu sistem yang membentuk suatu siklus dimana limbah pada ak hirnya merupakan suatu produk yang dapat memiliki nilai tambah. Dalam sistem sanitasi, produk akan melalui beberapa tahapan (kelompok fungsi onal). Tiap kelompok fungsional memiliki bentuk penanganan dan teknologi ters endiri. Sanitasi pada dasarnya meliputi tiga sektor, yaitu sektor air limbah, sektor persampahan dan sektor drai nase tersi er. Kelompok fungsional dal am sistem sanitasi berbeda - beda tergantung pada sektor sanitasi dan tipikal tiap – ti ap sektor sanitasi. Sistem pada pengolahan air limbah s etempat akan berbeda dengan sis tem pada pengolahan air limbah terpusat. Demikian halnya dalam hal persampahan, tergantung bentuk teknol ogi pengelolaan yang digunakan di suatu wil ayah. Dalam pemilihan sistem dan pemilihan teknologi sanitasi terdapat beberapa faktor y ang mempengaruhi . Untuk pilihan sistem faktor - faktor tersebut meliputi faktor fisik, faktor pengelolaan serta faktor keuangan dan pe ndanaan. Beberapa vari abel y ang berkaitan dengan faktor fisik misalnya kepadatan penduduk, pemanfaatan l ahan, kecoc okan lahan dan topografi. Sedangkan v ariabel yang berkaitan dengan faktor pengelolaan/ pengaturan antara lain pengaturan sanitasi, pengelola an kel embagaan serta kepemilikan ass et. Adapun variabel variabel yang berk aitan dengan faktor finansial dan pendanaan antara lain kapasitas fiskal Kota/ k ota, serta dukungan dan mekanisme pendanaan. Dalam hal pemilihan tek nologi, beberapa faktor yang memp engaruhi antara lain faktor biaya modal dan biaya berulang, faktor l ingkungan dan faktor budaya dan prilaku. Beberapa vari abel yang berkaitan dengan faktor lingkungan antara lain variabel resi ko kesehatan serta pemanfaatan air tanah dan air permukaan. Sedangkan variabel yang berkaitan dengan faktor biaya modal dan biay a berulang antara lain variabel keterj angkauan serta variabel ketepatan teknol ogi. Untuk faktor budaya dan prilaku, beberapa v ariabel terkai t antara lain variabel ti ngkat kesadaran masyarakat serta keterampil an manajemen masyarakat. a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem pengelolaan air l imbah dapat dikelompok kan ke dalam tiga kategori sebagai berikut: 1. Sistem setempat. Dalam sistem setempat l imbah black water dan grey water dioleh langsung secara setempat. 2. Sistem Terpusat. Dalam sistem terpusat, limbah diali rkan mel alui perpipaan menuju Instalasi Pengolahan Ai r Limbah (IPAL) 3. Sistem Hibrida. Sistem ini merupakan gabungan antara sis tem pengelolaan air limbah setempat dan sistem pengelolaan ai r limbah terpusat. Pada sistem ini , terdapat beberapa 4
Buku Putih Sanitasi Kota Palu instalasi pengol ahan air limbah bersifat komunal yang melayani beberapa rumah. Produk air limbah yang di tampung di i nstalasi pengolahan air limbah komunal, untuk s elanjutnya dialurkan menuju Ins talasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pusat.
b. Sistem Pengelolaan Persampahan Aktivitas utama dal am pengelolaan s ampah yai tu aktivitas pengumpulan dan pemrosesan akhir. Ssistem Pelayanan Mini mal Pekerj aan Umum mengklasifikasikan bentuk pengumpulan sampah kedalam tiga kategori yaitu pengumpulan langsung pintu ke pintu, pengumpulan ti dak langsung serta pengumpulan secara hibrida y ang merupak an kombinasi dari pengumpulan langsung pintu ke pintu dengan pengumpulan tidak langsung. Dalam hal pemrosesan akhir, berdasarkan UU 18/ 2008 tentang pengel olaan sampah, telah di tetapkan bahwa sejak 2012 tempat pemrosesan akhir dengan sistem open dumping sudah tidak diperbolehkan lagi . Bentuk pemrosesan akhir sampah sudah harus mulai bergeser ke bentuk c ontrolled landfill dan sanitary landfill.
c. Sistem Drainase Sistem drainase terdiri dari dua kategor i yaitu drainase mikro dan drai nase sekunder. Drainase mikro yaitu drainase yang terdiri dari drainase primer dan sekunder yang umumnya dioperasikan oleh Provi nsi atau Balai. Sedangkan drainase makro atau biasa disebut juga drainase tersier yaitu drainase yang direnc anakan, dibangun dan di rawat ol eh Pemerintah Kota. Berdasarkan sistemnya, drainase dikelompokkan menjadi tiga kategori sebagai berikut: 1. Sistem Gravi tasi, yaitu s istem drainas e yang mengalir mengik uti gaya gravitasi 2. Sistem Pemompaan, yaitu siste m drainase yang dilengkapi dengan pompa. Biasanya digunakan di daerah yang berelevasi rendah sebagai bentuk pencegahan terhadap banji r. 3. Sistem Polder, yaitu sis tem drainase yang bias a di gunakan di daerah yang berelevasi rendah atau dapat pula di bawah per mukaan l aut
dengan luas permukaan cukup luas.
Perbedaan dengan sis tem pemompaan, pada sistem polder, pemompaan dilak ukan sepanjang tahun.
1.2.2.
Wilayah Studi
Wilayah studi dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Palu ini yaitu wilayah administratif Kota Palu yang meliputi 8 kecamatan, 45 kelurahan.
5
Buku Putih Sanitasi Kota Palu 1.2.3. Visi & Misi Kota Palu Visi Kota Palu Dalam rancangan awal Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu 2005 -2025 telah durumuskan visi k ota Palu sebagai : " Kota Pusat Perdagangan Kakao 2025 " Visi ini merupakan agenda Pemerintah Kota Palu saat ini yang dirumuskan berdasarkan isu -isu strategis terkait pengembangan wilayah. Misi Kota Palu Sesuai dengan rancangan awal Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu tahun 2005 2025 telah dirumuskan misi kota sebagai berik ut: 1. Misi Pertama, Kualitas Tata Pemerintahan yang Baik Sasaran yang akan dicapai pada misi pertama, s ebagai berikut : a. Optimalisasi peran pemerintah dan masyarakat. b. Penegakan supremasi hukum. c. Dinamika regulasi. d. Pemanfaatan sistem info rmasi teknologi. 2. Misi Kedua, Peni ngkatan Kesejahteraan Sosial Sasaran yang akan dicapai pada misi kedua, sebagai berikut : a. Optimalisasi infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan. b. Pemanfaatan ruang kota. c. Kesejahteraan masyarak at. d. Agama. e. Peranan perempuan. f.
Keamanan dan ketertiban.
3. Misi Ketiga, Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Pelestari an Lingkungan Sasaran yang akan dicapai pada misi ketiga, sebagai berikut : a. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam. b. Konservasi l ingkungan. c. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.
6
Buku Putih Sanitasi Kota Palu 1.3
MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1
Maksud
Maksud penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Palu yaitu untuk memetakan kondisi sanitasi Kota Palu saat ini dalam rangka menciptakan bas eline data bagi penyusunan Strategi Sanitasi , monitoring dan eval uasi sanitasi Kota Palu. 1.3.2
Tujuan Adapun tujuan penyusunan Buku Putih Sani tasi Kota Palu yai tu:
1. Menyediakan informasi faktual mengenai kondis i eksisting sarana prasarana sanitasi beserta cakupan pel ayanannya. 2. Memberikan informasi mengenai isu strategis , indikasi permasalahan dan potensi sektor sanitasi Kota Palu 3. Menyediakan informasi tentang pendanaan dan pembiayaan sektor sanitasi serta partisipasi dunia usaha saat ini dal am bidang sanitasi di Kota Palu. 4. Memberikan informasi mengenai program pengembangan sani tasi saat ini beserta rencana kedepan. 5. Menyediakan basis i nformasi untuk menentukan kebijakan dan strategi sanitasi Kota Palu.
1.4
METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam proses pelaksanaan program PPSP sama seperti kegiatan kegiatan kajian strategi s lainnya. Terdapat di dalamnya bagaimana proses pengambilan data dilakukan dan bagaimana proses mengkompilasi data – data tersebut sehi ngga menjadi sebuah informasi yang berguna terkait sanitasi. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat sedikit perbedaan, dimana k onsultan yang terlibat didalamnya bertindak s ebagai fasilitator/pendamping proses PPSP yang dilaksanakan ol eh Kab/Kota. Proses pendampingan dilaksanakan dengan harapan agar dokumen yang di sus un bisa memberikan hasil yang maksimal baik dari sisi kualitas maupun keberanjutannya. Agar kegiatan pendampingan dilaksanakan lebih fok us, maka Pemerintah Kota Palu membentuk tim/kelompok kerja lintas SKPD yang akan bertanggungjawab dalam hasil akhir dari kegiatan ini (Dokumen Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota). Dokumen Buku Putih & Strategi Sani tasi Kota Palu ini disusun oleh Pok ja Sanitasi Kota Palu secara partisipatif dan terintegrasi melalui kegi atan diskusi, loka latih dan pembekalan yang dilakukan oleh Tim Pok ja Sanitasi dengan duk ungan dari Tim Pokja Provinsi, Facilitator (PF) s erta difasilitasi oleh City Facilitator (CF). 7
Provincial
Buku Putih Sanitasi Kota Palu Metoda yang di gunakan dalam penyusunan Buk u Putih Sanitasi ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian k egiatan dan metoda dil akukan bersama pokja baik lokalatih, diskusi atau FG D serta pembek alan.
Gambar 1.1. Garis Besar Metodologi Penyusunan Buku Putih Sanitasi - Rekrutmen Pendamping Pokja Tingkat Provinsi & Kota - PembentukanPokja Provinsi & Pokja Kota/Kab. - Distribusi Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan - Peningkatan Kapasitas Pendamping INPUT
- Internalisasi & Penyamaan Persepsi - Penyiapan Profil Wilayah - Penilaian Profil Sanitasi - Penetapan Area Beresiko Sanitasi
Dokumen Buku Putih Sanitasi Kota Palu
OUTPUT/HASIL
PROSES
1.4.1. Metodologi Pengambilan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dal am penyusunan Buku Putih Sanitasi yai tu survey data primer dan survey data sekunder. a. Survey Data Primer Survey data primer dilak ukan untuk mengumpulk an data primer. Teknik y ang digunakan dalam survey data primer ini meliputi penyebaran kuesioner, obs ervasi / pengamatan lapangan, wa wancara mendalam (depth i nterview). b. Survey Data Sekunder Survey data sekunder dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder y ang telah ada sebelumnya. Tek nik yang digunakan dalam surv ey data sekunder meliputi desk study (studi literatur), survey data ins tansi dan rapat rutin dengan para pemangku kepentingan/Pokja Sani tasi di Kota Palu.
8
Buku Putih Sanitasi Kota Palu 1.4.2. Metode Analisis Metode analisis data yang digunak an dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Palu ini adalah sebagai berikut: a. Analisis Statistik Analisis statistik ya ng digunaka meliputi anali sis deskriptif dan anali sis statistic skalogram.
Analisis
statistik
deskripti f
digunakan
untuk
menggambarkan
dan
menginterpretasikan kondisi sanitasi eksisting di Kota Palu. Sedangkan analissis statistik skalogram digunakan untuk menentukan hirarki dari k ecamatan dan desa/ kelurahan berdasarkan k elengkapan sarana, pras arana dan utili tasnya. b. Analisis Kebijakan Analisis kebijakan digunakan untuk mengidenti fikasi kebijakan dan strategi sanitasi Kota Palu. Teknik analisis yang dipergunakan selain melalui tahap identifikasi strength, weakness , opportunity and weakness (SWOT), juga digunakan teknik analisis isi (content analysis ) yang didasarkan pada dokumen resmi pemerintah atapun dokumen yang tidak res mi tetapi dapat dipert anggung jawabkan s ecara i lmiah. c. Analisis Proyeksi Analisis proyeksi digunakan untuk mengidenti fi kasi kondisi kependudukan di masa yang akan datang. Nilai tersebut akan digunakan untuk menentukan keperluan sarana prasarana sanitasi pendukung yang dapat mengakomodir pertumbuhan penduduk.
1.5
DASAR HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN
1.5.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Penyusunan Buku Putih Sanitasi A. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDO NESIA 1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 2. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang -undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Ai r 4.
Undang -Undang Nomor 15 Tahun
2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan
Tanggung jawab Keuangan Negara. 5.
Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sis tem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6.
Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -undang No. 12 Tahun 2008 9
Buku Putih Sanitasi Kota Palu Tentang
Perubahan
Kedua
atas
Undang -undang
No.32
Tahun
2004
Tentang
Pemerintahan Daerah. 7.
Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8.
Undang -Undang Nomor 17
Tahun
2007 Tentang
Renc ana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005 -2025. 9.
Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
10. Undang -undang Republi k Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 11. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 12. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 13. Undang -Undang Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. 14. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 15. Undang -Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 16. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 17. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 18. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 19. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
B. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDO NESIA 1
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Li ngkungan Siap Bangun Berdi ri Sendi ri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892)
2
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Li ngk ungan.
3
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahay a dan Beracun
4
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Ai r. 10
Buku Putih Sanitasi Kota Palu 5
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerj a Pemerintah.
6
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia
Nomor
16
Tahun
2005
Tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Ai r Minum (Lembaran Negara Republik Indonesi a Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 7
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pen gelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
9
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah.
10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah. 12 Peraturan Pemeri ntah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimum. 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyel enggaraan Pemerintahan Daerah. 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendal ian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah,
Pemerintah
daerah
Provinsi,
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota. 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2 007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. 11
Buku Putih Sanitasi Kota Palu 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemer intahan Daerah. 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Eval uasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional. 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. 25 Peraturan Pemerintah Republik Indo nesia Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Modal di Daerah. 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemeri ntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesi a Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dal am Penataan Ruang. 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insenti f Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 30 Peraturan Pemeri ntah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang
Standa r
Akuntansi Pemerintahan. 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang di pungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibay ar sendiri oleh Wajib Pajak. 32 Peraturan Pemerintah Republik Indone sia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah. 34 Peraturan Pemeri ntah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai . 12
Buku Putih Sanitasi Kota Palu
C. PERATURAN PRESIDEN 1.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014.
D. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan
Pengendal ian Dampak Li ngkungan. 2. Keputusan Presi den Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordi nasi
Pengelolaan Sumber Daya Air. 3. Keputusan Presi den Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas
Keputusan Presi den Republik Indonesia Nomor 1 23 Tahun 2001 Tentang Tim Koordi nasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
E. PERATURAN MENTERI REPUBLIK INDO NESIA 1. Peraturan Menteri PU No. 494 Tahun 2005 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pembangunan Perkotaan. 2. Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 13 Tahun 200 6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indo nesia Tahun 2011 Nomor 310). 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Kebij akan Strategi
Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Ai r Minum (KSNP -SPAM). 4. Peraturan Menteri Pek erjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengel olaan Persampahan (KSNP -SPP). 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka
Hijau Kawasan Perkotaan. 6. Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan .
13
Buku Putih Sanitasi Kota Palu 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standaris asi Sarana dan Prasarana Kerja Pemeri ntah Daerah. 9. Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pemeri ntahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota. 10. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis
Beban Kerja Di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tekni s
Pengelolaan Barang Mili k Daerah. 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem Penyediaan Ai r Minum. 14. Peraturan Menteri Pek erjaan Um um Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan Sis tem Pengel olaan Ai r Limbah Permukiman (KSNP SPALP). 15. Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Li ngk un gan Kementeri an Dal am Negeri dan Pemerintah Daerah. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemba ngunan Daerah.
F. KEPUTUSAN MENTERI REPUBLIK INDO NESIA 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hi dup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7 /1995
tentang Program Kali Bersih. 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/1996 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan UKL dan UPL De partemen Pekerjaan Umum 3. Keputusan Menteri Lingk ungan Hi dup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL
dan UPL Departemen Pekerjaan Umum 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan UKL –UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum
14
Buku Putih Sanitasi Kota Palu 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republ ik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang
Jenis Usaha dan atau kegiatan yang waji b dilengkapi degan AMDAL. 6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534 Tahun 2001 Tentang
Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemetaan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum. 7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 217 Tahun 2002 Tentang
Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP). 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republi k Indonesia Nomor 112 Tahun 2003
tentang Baku Mutu ai r Li mbah Domes tik. 9. Keputusan Menteri Kes ehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X /2004
tentang Pedoman Persy aratan Kesehatan Pelay anan Sehat Pakai Air (SPA). 10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang Pedoman
Pemberday aan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha J asa Konstruksi Kualifikas i Kecil 11. Keputusan Menteri Pek erjaan Umum Nomor 21 tahun 2006 Tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengelolaan persampah an 12. Keputusan Menteri Kes ehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX /2008
tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasi s Masyarakat (STBM).
G. PERATURAN DAERAH KOTA PALU 1. Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan / Kebersihan 2. PeraturanDaerah Kota Palu Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaaan/Pengawasan
Hygiene Sani tasi Perusahaan yag Di peruntukkan Bagi Umum dan Pengawasan Kualitas Air 3. Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Peny usunan Dok ume n
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Upay a Pemantauan Li ngkungan 4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Retribusi Iz in Pengambi lan
Air Bawah Tanah 5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retri busi Peny edotan Limbah
Tangki Septik (Tinja)
15
Buku Putih Sanitasi Kota Palu 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan 7. Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan / Kebersihan 8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Kebersihan 9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2010 TentangSistem Kesehatan Daerah
1.5.2. Kaitan Buku Putih Sanitasi Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Dokumen Buku Puti h Sanitasi merupakan Baseli ne Data tentang kondisi sanitasi sebuah Kota/ Kab. yang menyusun Dokumen Strategi Sanitasi Kota. Baseline data ini s ifatnya kompherensif, ti me series dan berkelanj utan. Dengan kata l ain, sel ain untuk k eperluan penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota, Dokumen Buku Putih Sanitasi ini bisa digunakan sebagai acuan dal am penyusunan dokumen, ataupun revi ew dokumen perencanaan teknis maupun strategis lainnya, untuk mendapatkan informasi tentang sek tor sanitasi suatu Kota / Kab. Informasi yang ada pada dok umen Buku Putih Sani tasi Kota ini s emakin informatif ketika dokumen perenc anaan l ainnya disusun dalam cakupan tahun yang s ama. Ketika dirasa perlu, atau ketika informasi di dal am Buku Putih Sani tasi telah kadaluarsa, maka Pokja Sanitasi /SKPD terkait dapat melak ukan penyusunan kembali/review terhadap Buku Putih Sanitasi i ni.
16
