PAJAK UNTUK BANTUAN SOSIAL. Bekerja sama dengan DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN

PAJAK UNTUK BANTUAN SOSIAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Bekerja sama dengan

DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

1

Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK

UU

- UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 28 Th 2007 (KUP) - UU No. No 7 Th 1983 stdtd UU No. No 36 Th 2008 (PPh) - UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 18 Th 2000 (PPN)

PP

-PP No. 80 Th 2007 (Peraturan Pelaksanaan UU KUP) -PP PP No No.132 132 Th 2000 (PPh atas hadiah Undian) -PP No.51 Th.2008 (Jasa Kosntruksi) -PP No.71 Th.2008 (PPh Pengalihan Hak Tanah/Bngnan) -PP No.15 Th.2009 (PPh atas Bunga Koperasi) -PP PP No.143 Th 2000 jo PP 24/2002 (Pelaksanaan UU PPN) -PP No.146 Th 2000 jo PP 38/2003 (PPN dibebaskan) -PP No.21 Th 2001 jo PP 31 Tahun 2007 (PPN Brg Strategis)

PERMENKEU

-PMK No. 181 Th 2007 (Bentuk dan Isi SPT) -PMK No. No 184 Th 2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan) pembayaran pelaporan) -PMK No.186 Th 2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi) -PMK No.190 Th 2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang) -PMK No.252 Th 2008 (Petunjuk pemotongan Pph Pasal 21) -PMK No.246 Th 2008 ((Bea siwa dikecualikan dari Objek j PPh)) -PMK No.250 Th 200 (Biaya jabatan dan Biaya Pensiun) -PMK No.254 Th 2008 (PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan) Direktorat Penyuluhan Pelayanan -PMK No.244 Th 2008 (Jenis Jasa Objek Pemotongan PPh Pasal 23) 2 dan Humas

BANTUAN APBN/APBD DIKELOLA

INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH LEMBAGA NEGARA MELALUI SUATU KEGIATAN

BENDAHARA/PEMEG.KAS / G S WAJIB MELAK.PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT PPh PASAL 4 AYAT (2), 21, 22, 23 DAN 26 PPN & PPnBM Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

3

BANTUAN APBN/APBD DIKELOLA

BADAN (PT, CV, YAYASAN, KOPERASI, KUMPULAN DLL) KUMPULAN, KEWAJIBAN YG TELAH ADA KETIKA BADAN ITU BERDIRI & MEMILIKI NPWP

MELALUI SUATU KEGIATAN

WAJIB MELAK.PEMOTONGAN MELAK PEMOTONGAN PAJAK PUSAT PPh PASAL 4 AYAT (2), 21, 23, DAN 26 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

4

KETENTUAN KEWAJIBAN NPWP BAGI SEKOLAH

LEMBAGA/SEKOLAH/ PELATIHAN NEGERI

WAJIB MEMILIKI NPWP DGN MENDAFTARKAN KE KPP/KP2KP, 1. A.N “BENDAHARA BENDAHARA SKB PEMDA WONOSOBO” WONOSOBO

YAYASAN/LEMBAGA/ KURSUS/PKBM SWASTA

WAJIB MEMILIKI NPWP PADA SAAT DIDIRIKAN DGN MENDAFTARKAN KE KPP/KP2KP,, 1. A.N “PKBM SOLOTIGO” ATAU

ATAU 2. A.N “BENDAHARA UNIVERSITAS NEGERI

2. A.N “YAYASAN PENDIDIKAN X” ATAU 3. A.N “LEMBAGA KURSUS KECANTIKAN..”

JAMBI”

JENIS WP SEBAGAI PEMUNGUT

JENIS WP SEBAGAI WP BADAN (PUSAT) ATAU WP BADAN (CABANG) YG HANYA MELAKSANAKAN PEMOTONG

Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

5

BADAN Pasal 1 ayat (3) UU KUP Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. tetap .


6

LANDASAN HUKUM Pasal 1 butir 2 UU KUP Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan g ketentuan peraturan p perundang-undangan p g g perpajakan. p p j Pasal 2 ayat (1) UU KUP Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perundang undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

UU PPh Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yg mempunyai penghasilan diatasPenyuluhan PTKP Direktorat

dan Humas

UU PPh Setiap Wajib Pajak Badan yg Pelayananmulai DIDIRIKAN

7

Kewajiban Mendaftarkan Diri Pasal 2 ayat (1) UU KUP

Bendahara yang Mengelola APBN/APBD

Badan (mis PT, CV, Yayasan, dll Termasuk cabang2nya) yang dibentuk/didirikan

Wajib Mendaftarkan Diri

Untuk Mendapatkan NPWP Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

8

OBJEK PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN YG DILAKUKAN BENDAHARA ¾

PPh Pasal 21

: Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada org pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan.

¾

PPh Pasal 4 ayat (2): Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu.

¾

PPh Pasal 22

: Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan g dengan g p pembelian Barang. g

¾

PPh Pasal 23

: Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21.

¾

PPh Pasal P l 26

: P Pembayaran b atas t penghasilan h il kepada k d Wajib W jib Pajak Luar Negeri.

¾

PPN dan PPnBM

: Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena P j k & Jasa Pajak J K Kena Pajak. P j k

¾

Bea Materai

: Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu.


9

OBJEK PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN YG DILAKUKAN BADAN (PT,CV,YAYASAN, KUMPULAN DLL BAIK PUSATNYA MAUPUN CABANGNYA) ¾

¾

PPh Pasal 21

: Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada org pribadi sehubungan h b d dengan pekerjaan k j jabatan, jasa & kegiatan.

PPh Pasal 4 ayat (2): Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu.

¾

PPh Pasal 23

: Pemotongan atas penghasilan yg y berupa p hadiah,, bunga, g , dibayarkan deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21.

¾

PPh Pasal 26

: Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.

¾

Bea Materai

: Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

10

MENGAPA LSM, YAYASAN SWASTA, KURSUS, LEMBAGA SWASTA LAINNYA TIDAK DIWAJIBKAN MEMUNGUT PPh PASAL 22 ? JAWABANNYA BUNYI UU NO.36 TH 2008 TTG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN "Pasal 22

(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan : bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang ; Penjelasan Pasal 22 Berdasarkan ketentuan ini yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah : Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. termasuk j juga dalam d l pengertian ti bendahara b d h adalah d l h pemegang kas k dan d pejabat j b t lain l i yang menjalankan fungsi yang sama; Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

11

MENGAPA LSM, YAYASAN SWASTA, LEMBAGA SWASTA LAINNYA TIDAK DIWAJIBKAN MEMUNGUT PPN ? JAWABANNYA BUNYI UU NO NO.18 18 TH 2000 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG –UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN DAN PPnBM "Pasal 16A (1) Pajak yang terhutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. ((2)) Tata a a cara a a pemungutan, p u gu a , penyetoran p y o a dan da pelaporan p apo a pajak paja oleh o Pemungut u gu Pajak aja Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh

Menteri Keuangan."

BUNYI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.563/KMK.03/2003 O 3/ 03/2003 TTG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH & KPKN UTK MEMUNGUT , MENYETOR & MELAPORKAN PPN & PPnBM BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORANNYA

Pasal 2 (1) Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Direktorat Penyuluhan Pelayanan Nilai. ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan dan Humas

12

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PROGRAM PROGRAM--PROGRAM BANSOS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

BANTUAN/ SUBSIDI DARI APBN (Rp)

1. 1 2. 3. 4.

BUKAN OBJEK PPh & PPN Penjls. Pasal 4 ayat (3) UU PPh Pasal 4 UU PPN

ORANG PRIBADI ORGANISASI SOSIAL LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LEMBAGA KURSUS

5. INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH

6. PTN BHMN DAN NONBHMN 7. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB), 8. LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN FORMAL Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

13

Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh ¾

¾

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tdk dlm rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan pengusaan antara pihak-pihak yg bersangkutan Harta hibahan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu sederajat, sederajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yg b bersangkutan. k t

Penjelasan Pasal 4 UU PPN PPN dikenakan atas :a) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean, b) Import Barang Kena Pajak (BKP); c)penyerahan Jasa Kena Pajak di dlm daerah pabean; d) pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dlm daerah pabean; e)pemanfaatan JKP dariPelayanan luar daerah pabean di dlm daerah Direktorat Penyuluhan 14 dan HumasKena Pajak Pabean atau; f)eksport BKP oleh Pengusaha

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PROGRAM PROGRAM-PROGRAM PROGRAM BANSOS BANTUAN/ SUBSIDI DARI APBN (Rp)

Lembaga/Org./Badan/Sekolah Lembaga/Org./Badan/Sekolah Orang Pribadi

Milik Swasta

Kegiatan

Wajib Potong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2)

Milik Negeri

Kegiatan

Wajib Potong & Pungut PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 23, PPh Pasal 4 ayat (2) & PPN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

(beasiswa)

Belajar

Tidak Dipotong PPh dan tidak Dipungut PPN 15

Lembaga/Org./Badan/Sekolah Milik Swasta

1 1.

2.

3.

4.

Digunakan untuk honor pelatih/panitia, honor tutor, uang transpor, honor penyelenggara dan honor lainnya, konsumsi peserta/pelatih, ATK & bahan habis pakai, buku, Untuk honor pelatih/panitia/penyelenggara/tutor/penyusunan test/evaluasi/supervisi/monitoring yg diterima oleh bukan pegawai dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif progresif (Pasal 17 UU PPh) dari penghasilan bruto. Tarif Pasal 17 UU PPh yaitu dimulai tarif 5% untuk penghasilan s.d Rp 50.000.000,Apabila Honor yang dibayarkan secara berkesinambungan (lebih dari satu kali dalam 1 tahun tahun), ), maka Penghitungan PPh Pasal 21 21--nya : Jumlah Bruto Honor sebulan dikurangi PTKP. Bagi pelatih/panitia/penyelenggara/tutor/penyusun yang tidak memiliki NPWP akan dikenai tarif 20% lebih tinggi dari yg memiliki NPWP, jadi tarifnya 6% dari jumlah bruto. Objek Pemotongan Pph Pasal 21 diatur PMK No.252/PMK.03/2008 dan Perdirjen No.31/PJ./2009 Uang Transport kepada tenaga pengajar dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 5% atau 6% (bila penerima tidak memiliki NPWP) sepanjang tidak bisa membuktikan bukti-bukti pengeluarannya P Pengadaan d k konsumsi i dan d ATK + Bahan B h h bi pakai, habis k i buku, b k pengadaan d konsumsi, dan pengadaan barang lainnya tidak dipungut PPh Pasal 22 dan tidak dipungut PPN. Jasa catering dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif 2% atau 4% (bila pemberi jjasa catering p g tidak memiliki NPWP) ) dari jjumlah bruto pembayaran (tidak ada batasannya). Objek Pemotongan PPh Pasal 23 diatur Permenkeu No.244/PMK.03/2008 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

16

LEMBAGA/ORG./BADAN/SEKOLAH MILIK PEMERINTAH

1.

2.

3.

4.

Digunakan untuk Honor pelatih/panitia, pelatih/panitia uang transport, transport konsumsi peserta/pelatih, peserta/pelatih ATK & bahan habis pakai Untuk honor pelatih/panitia/penyelenggara dan sejenisnya yg diterima PNS/TNI/Polri dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto (bersifat (be s at final) a ) sepanjang sepa ja g pangkat pa g at PNS S tersebut te sebut golongan go o ga III a ke e atas atau sepangkatnya. Bila honor diterima mahasiswa/masyarakat lainya dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif progresif (Pasal 17 UU PPh) yaitu mulai 5% atau 6% (bagi penerima yg tidak memiliki NPWP) untuk penghasilan s.d Rp 50.000.000,-. Apabila yang dibayarkan secara berkesinambungan (lebih dari satu kali dalam 1 tahun), maka Penghitungan PPh Pasal 21-nya: Jumlah Bruto Honor sebulan dikurangi PTKP. Uang Transport kepada tenaga pengajar dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% final bila yg menerima PNS/TNI/Polri atau tarif Pasal 17 yaitu 5% atau 6% (bagi penerima yg tidak memiliki NPWP) bila yg menerima bukan PNS/TNI/Polri, sepanjang tidak bisa membuktikan bukti-bukti pengeluarannya Pengadaan konsumsi dan ATK + Bahan habis pakai, buku dan pengadaan barang lainnya yang jumlah pembayarannya melebihi Rp 1 juta (tidak termasuk PPN-nya) di dipungut PPh h Pasall 22 sebesar b 1,5% atau 3% (b (bagii penjual j l barang b yg tidak id k memiliki iliki NPWP) dari jumlah bruto, dan dipungut PPN juga sebesar 10% dari jumlah bruto apabila pembayarannya (nilai kuitansi) diatas Rp 1 juta. Jasa catering dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% atau 4% (bagi pemberi jasa yang p y dan pengenaan p g p pemotongan g PPh tidak memiliki NPWP)) dari jjumlah bruto pembayaran Pasal 23 ini tanpa batasan jumlah rupiahnya. Apabila pembayaran Rp 1 juta lebih, maka dipungut PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (nilai jasa tanpa PPN). Direktorat Penyuluhan Pelayanan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 diatur Permenkeu No.244/PMK.03/2008 dan Humas

17

BANTUAN SOSIAL BERUPA BEASISWA Dasar hukum : 1. Pasal 4 ayat (3) huruf l UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 246/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak

Beasiswa (biaya pendidikan yang dibayar ke sekolah, meliputi biaya ujian, biaya penelitian, biaya pembelian buku dan biaya hidup yang wajar) yang diterima atau diperoleh WNI dari Wajib Pajak pemberi Beasiswa (harus tidak mempunyai hubungan istimewa) dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat p g p pendidikan dasar,, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan Penerima Beasiswa tidak dipotong PPh Pasal 21 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

18

HAL-HAL YG PERLU DIKETAHUI UNTUK DUNIA PENDIDIKAN PASAL 6 AYAT (1) UU PPh (PERUBAHAN TERAKHIR) SUMBANGAN TERTENTU ANTARA LAIN SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN DI INDONESIA, BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA

BIAYA PENGURANG PENGHASILAN BRUTO (BISA MENGURANGI PPh YG TERUTANG BAGI PERUSAHAAN) Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

19

SANKSI PERPAJAKAN

SANKSI ADMINISTRASI

D E N D A

B U N G A

SANKSI PIDANA

K E N A I K A N

ALPA

SENGAJA

KURUNGAN DAN DENDA

PENJARA DAN DENDA


20

SANKSI ADMINISTRASI

DENDA

BUNGA

KENAIKAN

Ps. 7 UU KUP

Ps.8(2), 13(2), 14(3), 19(2)&(3) UU KUP

Ps. 13(3), 15(2) UU KUP

Rp 100.000 • SPT MASA PPh Ps.21/22/23/26 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN

Rp500 000 Rp500.000 • SPT MASA PPN DAN PPnBM TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN

Rp 100.000 • SPT TAHUNAN PPh Ps. 21 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN (Untuk Tahun Pajak 2007

50%

2%/BULAN maks 24 BULAN

SPT TERLAMBAT/TIDAK DISAMPAIKAN SETELAH DITEGUR TERTULIS

• PEMBETULAN SENDIRI SPT

100%

• HASIL PENELITIAN SPT AKIBAT SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG

PPh TIDAK/KURANG DIPUNGUT/ DIPOTONG/ DISETOR

• HASIL PEMERIKSAAN (SKPKB)

100%

• DITERBITKAN NPWP DAN PKP SECARA JABATAN

KARENA DITERBITKAN SKPKBT

• IZIN PENUNDAAN PENYAMPAIAN SPT

200%

• IZIN MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARAN

DITERBITKAN SKPKB KARNA ALPA PERTAMA KALI

DARI Direktorat Penyuluhan PAJAK PelayananYANG TIDAK/ dan Humas KURANG DIBAYAR

21

SANKSI PIDANA SENGAJA

ALPA

Ps. 39 UU KUP

Ps. 38 UU KUP

• TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DIRI, MENYALAHGUNAKAN NPWP/NPPKP • TIDAK MENYAMPAIKAN SPT • MENYAMPAIKAN SPT: ¾ISINYA TIDAK BENAR ¾TIDAK LENGKAP ¾MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR

• TIDAK MENYAMPAIKAN SPT • MENYAMPAIKAN SPT: ¾ISINYA TIDAK BENAR ¾TIDAK LENGKAP • MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/ PENCATATAN PALSU • TIDAK MENYELENGG. PEMBUKUAN/PENCATATAN • TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANGDIPUNGUT /DIPOTONG • MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK; PAJAK;

MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI 2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALING Direktorat Penyuluhan Pelayanan PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK TERHUTANG BANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG 22 dan Humas

SANKSI PERPAJAKAN BAGI PETUGAS PAJAK ( (Pasal 36 A UU UP)) PETUGAS PAJAK

DALAM MENGHITUNG ATAU U MENETAPKAN PAJAK J

TIDAK SESUAI DENGAN UU PERPAJAKAN YG BERLAKU BERAKIBAT MERUGIKAN NEGARA

DIKENAKAN SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

23

Hubungi kami di: Kring Pajak

500-200

SMS 0813 178 72525

( 0813 178 PAJAK )

Email

:

Website:

[email protected] [email protected] www.pajak.go.id


24


25

TENAGA AHLI YG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (BUKAN PEGAWAI) TERDIRI DARI : - PENGACARA - KONSULTAN - AKUNTAN - NOTARIS - ARSITEK - PENILAI - DOKTER - AKTUARIS MENERIMA PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN

DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO

DIPOTONG PPH PS.21 DENGAN TARIF PASAL 17 DARI DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 Penyuluhan Pelayanan JIKADirektorat WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA Dit.P2Humas dan Humas TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

26

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM,KOMISI DAN FEE BUKAN PEGAWAI SENIMAN, OLAHRAGAWAN; PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR, PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH; PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL AGEN IKLAN; PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT, KONFERENSI, PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA ATAU

PENERIMANYA PUNYA NPWP & HANYA MENERIMA PENGHASILAN DARI 1 PEMBERI KERJA SERTA PENGHASILANNYA BERKESINAMBUNGAN D I K U R A N G I

ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN & MAGANG DLL; PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN/PERANTARA DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI YG TDK BERSTATUS SBG PEGAWAI; PENJAJA BARANG DAGANGAN YG TDK BERSTATUS PEGAWAI; DAN/ATAU PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI LAINNYA

PENERIMANYA TIDAK PUNYA NPWP ATAU MENERIMA PENGHASILAN LAIN DILUAR PEMBERI KERJA ATAU PENGHASILANNNYA TIDAK BERKESINAMBUNGAN

TARIF PS.17 UU PPh

PTKP KARENA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA PENGHASILAN KENA PAJAK (dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh) Direktorat Penyuluhan PelayananTARIFNYA 20% LEBIH TINGGI dan Humas

TARIF PS.17 UU PPh

27

CONTOH PENGHITUNGAN BUKAN PEGAWAI • POLAN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI LEMBAGA KURSUS MENJAHIT SEBESAR Rp250.000,-/BULAN DARI JULI S.D DESEMBER 2009. PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA : PENGHASILAN SEBULAN – PTKP SEBULAN = R 250 000 –Rp1.320.000 Rp250.000 R 1 320 000 = NIHIL • PILON, PELATIH (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI SANGGAR DKI SEBESAR Rp250.000,- YG HANYA DIBERIKAN SEKALI PADA BULAN AGUSTUS 2009. PILON PUNYA NPWP NPWP. PPh PASAL 21 TERUTANG PADA BULAN AGUSTUS : PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 = Rp250.000 X 5% = Rp12.500,• POLIN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI) MENERIMA HONORARIUM DARI PKBM KASIH RP250.000,-/BULAN DARI AGUSTUS S.D DESEMBER 2009. POLIN PUNYA NPWP DAN JUGA SEBAGAI PENGAJAR DI SEKOLAH LAIN. PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA : PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 = Rp250.000 X 5% = Rp12.500* PPh PASAL 21 MENJADI TERUTANG SEBESAR Rp12.500,- SETIAP BULANNYA KARENA POLIN MENDAPATKAN PENGHASILAN LAIN DI LUAR PENGHASILAN DARI TK KASIH Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

28

TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 21 PPh YANG DIPOTONG BENDAHARA

DISETOR DGN SSP KE: - BANK PERSEPSI, ATAU - KANTOR POS GIRO

PALING LAMBAT TGL 10 BLN BERIKUTNYA

BILA JATUH PADA HARI LIBUR PENYETORAN PADA HARI Direktorat Penyuluhan Pelayanan KERJAdan BERIKUTNYA Humas

29

TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21

PPh YANG DIPOTONG BENDAHARA

DILAPORKAN DGN SPT MASA PPh PASAL 21 KE KPP/KP2KP PLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA JIKA JATUH PADA HARI LIBUR


PADA HARI KERJA BERIKUTNYA 30

Contoh Formulir PPh Ps.21 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP mulai Masa Juli 2009 (Perdirjen Nomor : 32/PJ/2009) Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke ke-2 2 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. (1)

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2009 Tanggal: 25 Mei 2009

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 NOMOR : ………………………………………

N P W P

:

N Nama W Wajib jib P Pajak j k

:

Alamat

:

No.

1.

-

-

-

-

(3)

Jenis Penghasilan

Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)

Tarif lebih tinggi 20% (Tidak BerNPWP)

Tarif

PPh yang Terutang (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Perubahan

-

(2)

Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

2.

Imbalan Distributor MLM

3.

Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi

4.

Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan

5.

Imbalan Kepada Tenaga Ahli

6.

Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap

7.

Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai

8.

Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai

9.

Imbalan kepada Peserta Kegiatan

10.

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan

11.

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan

12.

Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri

Jumlah Terbilang :

…………………………………………………………………………………………………………………

*) Lihat petunjuk pengisian

…………………., ……………………. 20 …….

Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

Pemotong Pajak N P W P

:

N a m a

:

-

-

-

(4)

(5)

-

-

B kti Pemotongan P t ini i i dianggap di sah h apabila bil 2 Bukti 2. diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

F.1.1.33.01

Direktorat Penyuluhan ......................................................... Pelayanan dan Humas

(6)

31

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL) NOMOR : ……………………………………… (2)

Perubahan

NPWP

:

Nama Wajib Pajak

:

Alamat

:

-

-

-

-

-

(3)

No.

Jenis Penghasilan

Jumlah Penghasilan Bruto

Tarif

PPh yang dipotong

(1) 1.

(2)

(3)

(4)

(5)

2.

Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan. JUMLAH

Terbilang : ………………………………………………………………………………………………………………… *) Lihat petunjuk pengisian

…………………., ……………………. 20 ……. (4) Pemotong Pajak (5) NPWP

:

Nama

:

Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

-

-

-

-

-

Tanda tangan, nama dan cap

......................................................... (6)

F.1.1.33.02


32

Departemen Keuangan RI

Direktorat Jenderal Pajak

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (TIDAK FINAL)

Masa Pajak (Bulan/Tahun)

/ 2 0

B kti P Bukti Pemotongan t No

NPWP

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong

(6)

(7)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perubahan

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Jumlah Halaman ke

dari

halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI


33



DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (FINAL) Bukti Pemotongan g

No

NPWP

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

Masa Pajak (Bulan/Tahun)

/

2

0

Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

PPh Pasal 21dan/atau Pasal 26 yang Dipotong

(6)

(7)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perubahan

7. 8. 9. 10. 11 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 24 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jumlah Halaman ke

dari

halaman


JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

34

Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak

x

SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

SPT Normal SPT Pembetulan Ke-____

Form ulir ini digunak an untuk m e lapork an k e w ajiban Pe m otongan Pajak Pe nghas ilan Pas al 21 dan/atau Pas al 26

Tahun Kalender

20

Formulir

1721

(Bulan/Tahun)

Masa Pajak

/

2 0

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

Perubahan

1

NPWP

2

Nama WP

3

Alamat

4

No mo r Telepo n

-

5

A lamat Email

Bagian B – Objek Pajak No

G o l o ng a n P e ne r i ma P eng ha si l an

J uml a h P e ne r i ma P e ng ha s i l a n

J uml a h P eng ha si l an B r ut o (Rp)

J uml ah P aj a k T e r ut a ng (Rp)

(2 )

(3)

(4)

(5)

(1)

6

Pegaw ai Tetap

7

Penerima Pensiun Berkala

8

Pegaw ai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

9

Distributor MLM

10

Petugas Dinas Luar Asuransi

11

Penjaja Barang Dagangan

12

Tenaga Ahli

13

Anggota Dew an Komisaris atau Dew an Pengaw as yang tidak Merangkap sebagai Pegaw ai Tetap

14

Mantan Pegaw ai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain

15

Pegaw ai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun

16

Peserta Kegiatan

17

Bukan Pegaw ai yang Menerima Penghasilan yang Bersif at Berkesinambungan

18

Bukan Pegaw ai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersif at Berkesinambungan

19

Pegaw ai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri

20

Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s s.d. d 19)

21

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desemb er) STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)

22

23

Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak

24

Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)

25

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)

1

2

3

4

5

6

7

Tahun Kalender

8

9

10

11

12

25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah 25b. Penyetoran dengan SSP Jika SP T P embetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27

26 27 28

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)

DirektoratDit.P2Humas Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak Tahun

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)

35

35

Bagian C – Objek Pajak – Final No

G o l o ng an P ener i ma P eng hasi l an

J uml ah P ener i ma P eng hasi l a n

Juml ah P eng hasi l a n B r ut o (Rp)

Juml ah P aj ak T er ut ang (Rp)

(2)

(3)

(4 )

(5)

(1)

29

P enerima Uang P esango n, Uang M anfaat P ensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan P embayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus

30

P ejabat Negara, P egawai Negeri Sipil, A nggo ta TNI/P OLRI dan P ensiunan yang M enerima Ho no rarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah

31

Jumlah B agian C (P enjumlahan A ngka 29 s.d 30)

Bagian D – Lampiran a) Surat Setoran Pajak ____ lembar

b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP

c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian

d) Daf tar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final

e) Daf tar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final

f ) Formulir 1721 – I (Di sa mpa i k a n ha nya pa da M a sa Pa j a k Desember)

g) Formulir 1721 – II

h) Daf tar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan (Di sa mpa i k a n ha nya pa da M a sa Pa j a k

i)

(D isampaikan hanya pada M asa P ajak terjadi perubahan P egawai T etap)

Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan

Perubahan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahw a apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)

Kuasa Wajib Pajak

Diisi oleh Petugas

SPT Masa Diterima: Langsung dari WP

Nama

Melalui Pos NPWP

-

Tanda Tangan

Tanggal (dd/mm/yyyy)

____/_____/____

Tanggal (dd/ mm/ yyyy)

Tanda Tangan

___/___/_____

TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh Dalam ketentua n baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunaka n ta rif Pasa l 17 aya t (1) huruf a UU PPh a tas pengha silan ya ng diterima oleh: 1. Pega wa i tetap. 2. Penerima pens iun yang diba yarkan secara bula nan. 3. Pega wa i tidak tetap a ta u tena ga kerja lepas yang dibayarka n seca ra bulana n. 4. Pega wa i tidak tetap a ta u tena ga kerja lepas berupa upah ha rian, upah mingguan, upah sa tuan, upah boronga n dan ua ng saku ha ria n yang tidak dibaya rkan secara bulanan. 5. Buka n pega wa i yang menerima pembayaran yang bersifat tida k berkesina mbungan. 6. Peserta kegiatan setiap ka li menerima pemba yaran ya ng bersifat utuh da n tida k dipecah. 7. Buka n pega wa i yang menerima imbalan ya ng berkesinambungan. 8. Anggota dewan komis aris ata u dewan penga was yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima ata u memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifa t tidak teratur. 9. Mantan pegawa i yang menerima atau memperoleh jas a produksi, tantiem, gratifikas i, bonus a tau imbalan lain yang bersifat tidak teratur. 10 Peserta program pensiun yang berstatus sebaga 10. program pensiun yang berstatus sebaga ii pegawai yang melakukan pena pegawai yang melakukan pena rika n n Dana Pensiun. Dana Pensiun (Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008) PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI PTKP Bagi ora ng pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asura nsi ya ng tidak bersta tus seba gai pega wa i, distributor MLM a ta u direct selling, penjaja bara ng daga nga n ya ng tidak bersta tus pega wai ata u penerima penghasilan lainnya ya ng menerima pengh Syarat ba gi penerima penghasilan bukan pegawa i untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu ora ng pribadi bukan pegawai penerima penghasilan ters ebut ha rus memiliki NPWP (untuk wa nita kawin, maka suaminya ha rus memiliki NPWP) da n memberika n fotokopi kartu NPW BIAYA JABATAN Biaya Jaba tan ditetapkan sebesa r 5% dari penghas ilan bruto dengan jumlah setinggi‐tingginya Rp 6.000.000,00 seta hun ata u Rp 500.000,00 sebula n. Biaya Pensiun ditetapkan sebesa r 5% dari penghas ilan bruto dengan jumlah setinggi‐tingginya Rp 2.400.000,00 seta hun ata u Rp 200.000,00 sebula n. (Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008) (Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008) BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21 Batas penghasila n bruto yang diterima a ta u diperoleh pega wa i ha ria n, mingguan dan pegawai tida k teta p lainnya sa mpai dengan jumlah Rp 150.000,00 s eha ri tidak dipotong PPh Pa sal 21. Namun ketentuan ini tidak berla ku jika pengha sila n bruto ini telah melebih


PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

Atas pengha silan ya ng dibayarkan kepada pega wai da n buka n pega wai ya ng tida k memiliki NPWP, dikenaka n Pemotonga n PPh Pasa l 21 denga n tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditera pkan dalam PPh Pa sal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya

36

Contoh Formulir yg dilampirkan hanya pada masa Desember Departemen Keuangan RI


A.

1721 - I

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA

Tahun Kalender 2

0

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

No

NPWP

Nama Wajib Pajak

Penghasilan Bruto (Rupiah)

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. 2. 3. 4. 5 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. A1.

Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)

B.

Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP ……. Orang

C.

Direktorat Penyuluhan Pelayanan Jumlah (A1 + B)Dit.P2Humas dan Humas

37

37

Contoh Formulir yg dilampirkan hanya pada masa Desember

1721 - II


Direktorat Jenderal P j k Pajak

A.

DAFT AR PERUBAHAN PEGAWAI TET AP

MASA PAJAK (Bulan/Tahun )

/

2

0

Pegawai Tetap yang Keluar

No

NPWP

Nama Wajib Pajak

Penghasilan Bruto (Rupiah)

PPh Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. 2. 3. 4. 5. B.

Pegawai Tetap yang Masuk Status Karyawan

No

NPWP

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

(TK, K, K/I, PH, HB)

Jum lah Tanggungan

(4)

(5)

1. 2. 3. 4. 5. C.

Pegawai yang Baru Memiliki NPWP

No

NPWP

Tanggal Terdaftar

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

(4)

1. 2. 3. 4. 5. halaman Dit.P2Humas Direktorat Penyuluhan Pelayanan JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI dan Humas

Halaman ke

dari

38

38

Contoh Formulir Yang Wajib Dilampirkan Untuk Laporan Pertama Atau Hanya Pada Masa Juli 2009 untuk Yang Sudah Pernah Melapor Departemen Keuangan RI


DAFTAR PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA

1721 - T MASA PAJAK (Bulan/Tahun )

/

2

0

Status Karyawan No (1)

NPWP* (2)

Nama Wajib Pajak

PH, HB)

Jum lah Tanggungan

(4)

(5)

(TK, K, K/I,

(3)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26 26. 27. 28. 29. 30.

DirektoratDit.P2Humas Penyuluhan Pelayanan dan Humas * Untuk Pegawai yang tidak memiliki NPWP, maka kolom NPWP dikosongkan

39

39

Contoh Surat Setoran Pajak (SSP) yang Baru Hanya diisi Dlm transaksi Pengalihan hak Atas tanah dan Atau bangunan Dan Kegiatan Membangun sendiri

SURAT SETORAN PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP

1

LEMBAR

((SSP))

U Untuk Arsip Wajib Pajak k A i W jib P j k

:

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP

:

………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………

ALAMAT WP

:

………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………

NOP

:

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………… Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

:

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………… ………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………

Kode Akun Pajak

Jan

Feb

Mar

Uraian Pembayaran : ……………………………………………...……………… ……………………………………………...…………………..……………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………… ……………………………………………...…………………..………………………………

Kode Jenis Setoran

Apr

Mei

Masa Pajak Masa Pajak Jun Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Tahun Pajak

Des

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan

/

:

/

Diisi Tahun terutangnya Pajak

/

/

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Perubahan

Jumlah Pembayaran : …………………………………………………………………………….………………………………Diisi dengan rupiah penuh T bil Terbilang : ………………………………….……………………………………………...…………………………...………………………………………………………… ………………………………………………….…….……………...…………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal …………………………………………… Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

…………………………………….

Wajib Pajak/Penyetor ………………………………..

,

Tanggal ……………...………….

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

…………………………………………..

" Terima kasih Telah Membayar Pajak ‐ Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01


40

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Untuk Pemerintah No

1.

Objek Penyerahan Barang Kena Pajak Kecuali : a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya ; b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak ; c. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung. dan sejenisnya ; d. Uang , emas batangan, dan surat-surat berharga

Tarif

Dasar Penghitungan

10%

Dasar Pengenaan Pajak


Sifat

Batas waktu penyetoran

Batas waktu pelaporan

Tgl 7 bln

Tgl 14 bln

berikutnya (utk bendahara)

berikutnya (utk bendahara)

Tgl 15 bln berikutnya (utk non bendahara)


41

41

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No

2.

Objek

Tarif

Dasar P hit Penghitungan

Penyerahan Jasa Kena Pajak Kecuali : a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik; b. Jasa dibidang pelayanan sosial; c. Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko; d. Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi; e Jasa dibidang keagamaan; e. f. Jasa dibidang pendidikan; g. Jasa dibidang keseniaan dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan; h. Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan ; i. Jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air; j. Jasa dibidang tenaga kerja; k. Jasa di bidang perhotelan ; l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

10%

Dasar Pengenaan Pajak


Sifat

…lanjutan

Batas waktu penyetoran

Batas waktu pelaporan

Tgl 7 bln

Tgl 14 bln

berikutnya

berikutnya



42

BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN Atas Impor Barang Kena Pajak, yaitu : a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, terlepas tidak termasuk suku cadang cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak j tersebut b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan c. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan


43

BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN At penyerahan Atas h di dalam d l negeri: i a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang p g maupun p terlepas, p , tidak termasuk suku cadang, g, yang y g diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut b Makanan b. M k tternak, k unggas, d dan ik ikan d dan atau t bahan b h baku b k untuk t k pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan c. Barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu d. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan e. Air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lain baik oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun Swasta f. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 Watt Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

44

BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN …lanjutan h. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); i. Buku Buku--buku pelajaran umum, kitab suci dan buku buku--buku pelajaran agama; j. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, ikan kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional; k. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; l. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia; m. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia kepada Tentara Nasional Indonesia.


45

BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN Atas penyerahan dalam negeri berupa: berupa:

…lanjutan

a. jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional yang meliputi : 1. Jasa persewaan kapal kapal;; 2. Jasa Jasa.. kepelabuhanan meliputi jasa tunda,jasa pandu,jasa tambat, tambat, dan j jasa labuh; l b h; labuh 3. Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal; kapal; b. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional yang meliputi : 1 Jasa 1. J persewaan pesawatt udara udara; d ; 2. Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara; udara; c. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT Kereta Api Indonesia; d Jasa d. J yang diserahkan di hk oleh l h kontraktor k k untuk k pemborongan b b bangunan b berupa rumah sederhana sederhana,, rumah sangat sederhana, sederhana, rumah susun sederhana, sederhana, pondok boro, boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya lainnya,, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan pe t ba ga Menteri e te Pemukiman e u a da dan Prasarana asa a a Wilayah aya da dan pe pembangunan ba gu a tempat yang semata semata--mata untuk keperluan ibadah; ibadah; e. Jasa persewaan rumah susun sederhana, sederhana, rumah sederhana sederhana,, dan rumah sangat sederhana; sederhana; dan dan,, f. Jasa yang diserahkan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam rangka tersedianya data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

46

Hubungi kami di: Kring Pajak

500-200

SMS 0813 178 72525

( 0813 178 PAJAK )

Email

:

Website:

[email protected] [email protected] www.pajak.go.id


47


48

PAJAK UNTUK BANTUAN SOSIAL. Bekerja sama dengan DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN

Recommend Documents