Pajak Sertifikasi 18 T

transmigas

transekonomi Daerah Diombang-ambing

Kenali Ciri-ciri ATM Berisiko

Harapan Kabupaten Bojonegoro untuk memperoleh bagi hasil dalam jumlah besar dari Blok Cepu tampaknya harus bersabar ..... baca hal 3

Skimmer umumnya hanya ditempel dengan double tape. Goyang-goyang saja agak kuat, kalau lepas, berarti skimmer. baca hal 4

transsumbar

transjabar

Penduduk Padang Pariaman Tidak Punya Tempat Tinggal

Dewan Minta Dinas Bina Marga Jabar Tingkatkan Pengawasan

Bupati Padang Pariaman H Muslim Kasim mengungkapkan bahwa sebanyak 277.430 jiwa atau sekitar 60% penduduk Padang Pariaman ..... baca hal 16

PENERBIT BINA INTERAKSI EKONOMI PERS

SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 JULI 1999

Redaksi : Jl. Teratai Blok i 4/6 Taman Modern, Pulogebang Telp. 021-46828595, Fax: 021-46828595, Kode Pos 13960 Jakarta Timur. Rek, Bank Mandiri KCP BKS 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar NPWP : 01.917.755.9-407-000 KODE SERI FAKTUR PAJAK : EFCXV - 407. E-mail: [email protected]

Paspor TKI Rp. 0,Jakarta, Trans – Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengeluarkan kebijakan Paspor Gratis bagi para Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang pertama kali bekerja di luar negeri. Paspos RI 24 halaman ini dipatok dengan tarif Rp. 0,- dan berlaku di seluruh Indonesia sejak Senin, 11 januari 2010. Kebijakan tersebut berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor : M.HH.-01.GR.01.01 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang perubahan tatacara dan persyaratan pengenaan tarif Rp. 0,(nol rupiah) bagi pemohon ijin keimigrasian, orang asing yang terkena biaya beban dan Surat Perjalanan Republik Indonesia. Kebijakan tersebut ditetapkan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan nomor : S-5/MK.02/2010 tanggal 05 Januari 2010. Itu salah satu concern pemerintahan SBY terhadap rakyat kecil, dengan memberikan keringanan berupa pembebasan biaya paspor untuk para TKI. (SN)

Terbit setiap hari SENIN

Harga Rp. 5.000

Senin, 25 Jan - 7 Feb 2010

Pajak Sertifikasi 18 T Segera Diterbitkan PP & UU Penertiban Tanah Terlantar

Asal Bisa Setor Jakarta, Trans - Semua orang kini lebih asyik mengikuti persoalan-persoalan politik, terutama berkaitan dengan kasus dana talangan (bailout) bank Century. Kare na itu, nyaris tak ada anggota DPR, LSM, bahkan aparat keamanan khususnya di bidang ekonomi yang peduli dengan maraknya aksi-aksi penyelundupan di

perairan Riau dan Selat Malaka. Padahal, ini hebatnya, aksi-aksi penyelundupan di sana berlangsung secara terang-terangan menembus alur sungai dan merapat ketangkahan-tangkahan milik pribadi yang dibuat rakyat. Dari sebanyak tangkahan yang ada di pesisir Sumatera bagian timur ini, di daerah Dumai paling sering dimanfaatkan para kawanan sindikat melakukan upaya penyelundupan. Pemandangannya persis seperti zaman baheula, ketika pemasukan barangbarang impor ke wilayah pabean Indonesia belum diawasi pemerintah secara ketat. Bersambung hal 7 ...

Tumpukan kontainer di pelabuhan, legal maupun ilegal, hanya BC yang tahu. foto. doc

Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

No. 194 TAHUN KE - X

Soal Harta Warisan

Gomay Cs & Badrudin Akhirnya Berdamai Trans, Bekasi – Perseteruan antara Gomay Cs dan Badrudin terkait harta warisan H. Sanim, akhirnya dapat diselesaikan melalui musyawarah dan damai. Mereka berdamai di sebuah kantor notaris, dan sepakat mencabut segala tuntututan yang diajukan para kuasa hukum baik di Polda Metro Jaya mapun Polres Kabupa- Gomay ten Bekasi. Sebenarnya tanda-tanda penyelesaian harta warisan itu akan selesai secara damai sudah terlihat ketika H Ujang Thamrin selaku mertua Badrudin telah mengundang Gomay Cs untuk menyelesaikan perkara itu secara damai, di sebuah mesjid di Cikarang, Bekasi—persis di samping rumah H Ujang Thamrin, Jumat (8 Januari 2009) lalu. Undangan tersebut juga dipenuhi oleh Gomay Cs dengan senang hati. Dalam pertemuan di ‘Rumah Allah’ yang berlangsung dari pukul 22.00 hingga

Silakan Nyelundup Sejumlah tangkahan rakyat (disebut pelabuhan tikus) di pesisir Sumatera bagian timur disinyalir basis penyelundupan yang kembali aktif secara terangan-terangan. Menurut oknum polisi, tak ada masalah sepanjang Bea Cukai tutup-mata. Selama bisa setor?

Musim penghujan, alat-alat berat harus dipersiapkan, terutama di daerah yang sering terjadi tanah longsor. ..... baca hal 9

Presiden RI SBY & Kepala BPN RI Djoyo Winoto, Ph.D dalam acara Peresmian Program-Program Strategis Pertanahan, di Kawasan Berikat Nusantara, Marunda Cilincing Jakarta Utara. foto: c herry sl

Sertifikasi tanah berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk tahun 2009, pemasukan pajak dari sertifikasi tanah diperkirakan sekitar Rp 18 triliun. Jakarta, Trans – Di tengah hirukpikuknya pembahasan dugaan kasus korupsi Bank Century di Gedung DPR RI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (15/01) pekan lalu, meresmikan “Program-Pro-

gram Strategis Pertanahan”, untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Selain didampingi beberapa menteri dan Ibu Ani Yudhoyono, sejumlah pejabat Eselon 1 BPN RI tampak hadir dalam acara itu, diantaranya Sekretaris Utama (Sestama) BPN RI

Managam Manurung, SH, M.Kn. Sedangkan pejabat Eselon 2, dan 3 seperti Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Robinson Mangunsong SH, Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Drs. Syafirman SH.M. Hum, dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur Iwayan Djoko Astina. Pengelolaan tanah secara baik memang semakin mendesak dilaksanakan, karena hal itu dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Bersambung hal 7 ...

Budi Satrio Wibowo (Kakanim Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan):

“Dukung Program 100 Hari Menkumham” Jakarta, Trans – Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan menyatakan mendukung langkah-langkah yang diambil sehubungan dengan program 100 hari pertama Menteri Hukum dan HAM RI. Hal apa saja yang dikerjakan untuk program 100 hari pertama Menteri Hukum dan HAM RI itu? Berikut petikan wawancara khusus Koran Transaksi dengan Kakanim Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan, Budi Satrio Wibowo, di ruang kerjanya, Jumat (22/1) pekan lalu: Bagaimana lankah konkrit dukungan Anda laksanakan? Dukungan yang kami berikan sangat jelas. Dalam hal ini adalah perubahan kebijakan penyelesaian

Budi Satrio Wibowo

permohonan SPRI dari tujuh hari menjadi 4 hari kerja. Kalaupun masih terdapat kekurangan, secara maksi-

mal kami telah melakukannya. Kendatipun, minimnya perangkat yang kami miliki saat ini. Tapi, pada prinsipnya kami lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai pelayanan terhadap masyarakat dan kenda masih bisa diatasi. Memang peralatan masih kurang? Ya, sekarang ini perbandingan jumlah pemohon SPRI dan kapasitas peralatan terdapat kesenjangan negatif pada alur kerja tertentu. Kesenjangan tersebut memang bisa menjadi hambatan dari program kerja 100 hari Menteri Hukum dan HAM. Keadaan sekarang pemohon Bersambung hal 14 ...

Kasus ‘APBD Gate’ Bogor

Bersambung hal 7 ...

Kasus Lahan LP Khusus Narkotika

Menkumham Diminta Adil Terhadap Pemilik Tanah Trans, Cirebon – Menteri Hukum dan HAM RI Patrialis Akbar diminta berlaku adil terhadap pemilik asal lahan LP Khusus Narkotika Cirebon, yang menjadi persengketaan mereka pihak Depkumham dan PT Sinar Mutiara Indah (SMI). Permintaan itu merupakan ujian penting bagi Patrialis Akbar sehubungan dengan program 100 hari pertama Menteri Hukum dan HAM. Menteri dinilai oleh pemilik asal tanah akan mampu mengabulkan permintaan mereka. “Terpidana 5 tahun dalam kasus suap, Artalita Suryani Artalita Suryani alias Ayin, ternyata bisa dipindahkan dari Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur ke LP Wanita Tangerang dengan ukuran kamar 2,5X2,5 M. Pemindahan ini tentu demi keadilan dan kepala LP Pondok Bambu pun langsung dicopot dari jabatannya,” ujar salah seorang pendukung pemilik asal tanah LP Khusus Narkotika Cirebon. Karena itu, dia berharap agar Menkumham Patrialis Akbar juga berlaku adil terhadap pemilik asal lahan LP Khusus Narkotika Cirebon. Adil dalam Bersambung hal 14 ...

‘Markus’, Apaan Sich? DI BERBAGAI mass media, baik cetak maupun elektronik, akhir-akhir ini mengangkat headline tentang merebaknya pemberitaan kasus makelar kasus alias ‘markus!’. Tentu saja tidak semua orang paham, apa itu markus? Bersambung hal 7 ... Bersambung hal 13 ...

Kejaksaan Diminta Periksa Walikota & Wakil Walikota hi kajari,” tuturnya dengan bersemangat. Tim anggaran yang sempat diperiksa antara lain, Bambang Gunawan kini (Sekdakot), Edy Warsa (Adsa II), Memet Gunawan (kini Dirut PDAM ) Sambas Bratasandjaja (Sekwan saat itured), H Moch Yusuf (bendaharaDPRD) dan Asep Syaifullah (Kabag Keuangan), kesemuanya masih tetap dalam posisi yang aman. Strategi Walikota Bogor H Diani Budiarto perlu diacungkan jempol. Tim Anggaran Bogor Gate TA 1999-2004, ternyata se-

Tim anggaran yang sempat diperiksa antara lain, Bambang Gunawan kini (Sekdakot), Edy Warsa (Adsa II), Memet Gunawan (kini Dirut PDAM ) Sambas Bratasandjaja (Sekwan), H Moch Yusuf (bendaharaDPRD) dan Asep Syaifullah (Kabag Keuangan). Bogor, Trans – Dalam kasus ‘APBD Gate’ Kota Bogor, sejumlah anggota mantan dan anggota DPRD Kota Bogor periode 1999-2004 telah ada yang masuk penjara, ada yang masih menjalani persidangan, dan ada yang berhasil mengajukan penangguhan. Kenapa Walikota Bogor H Diani Budiarto dan Wakil Waliko-

ta Ahmad Rukyat belum diperiksa? Tim khusus pengkajian masalah korupsi LSM H’ry Center Unitario Hardjanto kepada wartawan di Hotel Salak, belum lama ini, mengatakan, “Pemeriksaan terhadap Tim Anggaran Pemkot Bogor terhenti. Tak jelas ‘setan gundul’ mana yang mempengaru-

Walikota Bogor H Diani Budiarto didepan kaus putih dengan krah merah, dan Wakil Walikota Ahmad Rukyat dibelakang.foto : doc

Bersambung hal 7 ...

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DILAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTANNYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DILUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN-RI TERDEKAT

KORAN TRANSAKSI THN 10

Pemakai Shabu-Shabu Divonis 4 Tahun Jakarta, Trans – Belum sempat memakai shabu-shabu yang baru dibeli, sudah ditangkap polisi. Itulah yang dialami oleh Syahrul bin Asmadi, yang akhirnya harus mendekam di dalam penjara sesuai vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jumat 27 oktober 2009 pukul 14.00 wib peristiwa ini terungkap saat Lerry Siahaan—anggota polisi dari Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara yang sedang melakukan obsevasi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Bendungan Melayu, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, sering dijadikan tempat bertransaksi narkoba. Begitu mendapatkan informasi, anggota polisi itupun mulai melakukan pengintaian. Benar saja, ketika melihat terdakwa Syahrul bin Asmadi dengan gerak-gerik yang mencurigakan, anggota polisi itupun langsung menangkapnya. Saat digeledah, dari tangan terdakwa ditemukan shabu-shabu seberat 0,3 gram. Proses penangkapan itu diceritakan Lerry Siahaan sebagai saksi pada sidang yang berlangsung Selasa (19 Januari 2010) pukul

15.55 Wib. Mendengarkan keterangan saksi, terdakwa Syahrul bin Asmadi hanya menggeleng-gelengkan kepala. Di hadapan majelis hakim, terdakwa Syahrul bin Asmadi mengakui bahwa shabu-shabu itu dibeli dari seseorang yang berinisial Bram seharga Rp.250.000. Rencananya akan dipakai sendiri, namun sebelum dipakai malah ditangkap polisi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Darwis SH mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Syahrul bin Asmadi telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 112 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp.800 juta subsidair 3 bulan kurungan. Majelis hakim yang diketuai oleh Hasby Junaidi Tholib SH MH yang didampingi hakim anggota M Mawardi SH dan Anna Andana Warih SH MHum setelah bermusyawarah, menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Syahrul bin Asmadi, dengan hukuman pidana selama 4 tahun penjara, dikurangi masa tahanan. (Aston)

Terima Uang Hasil Rampokan

Gadis Cantik Divonis 1 Tahun 2 Bulan Jakarta, Trans – Karena menerima uang hasil rampokan adik iparnya, seorang gadis cantik, Muriyati alias Eva (30) divonis 1tahun 2 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Uang rampokan itu diterimanya, ketika adik iparnya, Azwar Efendi Nasution— yang juga berstatus terdakwa dalam kasus yang sama, datang ke rumah kontrakannya sambil membawa 2 buah tas ransel yang berisikan uang sebanyak Rp 1,1 miliar, di Komplek Pertamina, Jalan Permata I Rt.01/03, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Melihat uang sebanyak itu, terdakwa Muriyati alias Eva sempat bertanya, “Uang apa ini, Dek! Dari mana? Azwar Efendi menjawab, “Sudah, simpan saja, kamu ngak perlu banyak tanya.” Takut ada yang melihat, terdakwa Muriyati alias Eva bersama adiknya Muliyana langsung memasukkan uang sebanyak Rp800 juta itu ke dalam koper dan sisanya dimasukkan ke dalam rekening pribadinya di Bank Mandiri No. 120.00.0652538.5 sebesar Rp70 juta dan rekening Bank BRI No.0186.01.049634.50.9 sebesar Rp.100 juta, serta rekening Bank BCA No.0414.003T 05/02- 2009 sebesar Rp.95 juta. Setelah itu, terdakwa Muriyati alias Eva membeli sejumlah perhiasan yang terdiri dari 1 buah kalung emas seberat 10 gram, 1 buah cincin rantai seberat 10 gram, 3 buah gelang emas seberat 30 gram serta 6 buah gelang emas seberat 30 Gram. Sebelum pergi meninggalkan kontrakan, Azwar Efendi sempat memberikan uang sebesar Rp.13 juta kepada terdakwa Muriyati alias Eva, untuk membeli sepeda motor merek Scorpion. Ternyata, semua uang itu adalah hasil rampokan Azwar Efendi bersama teman-temannya. Seperti dikemukakan saksi Rosa, Suhendra dan Huntal Mulia Tua Sibarani, yang merupakan anggota Resrse dari Polda Metro Jaya (PMJ),

NO. 194. TH X

TRANS HUKUM

HALAMAN 2

Selasa (24 November 2009) pukul 15.00 Wib, bahwa mobil PT. Certis Cisco yang bergerak di bidang pengangkutan uang dirampok di Tol Latumenten, Jakarta Barat oleh Muhammad Abdul Malik Cs, di mana Azwar Efendi sebagai salah satu dari kawanan perampok itu. Ketiga saksi itu juga mengatakan sebelum menangkap terdakwa Azwar Efendi, mereka sempat melakukan pengejaran selama 1 hari hingga ke daerah Lampung (Sumatera). Karena menerima uang hasil rampokan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Endang Rahmawati SH mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Muriyati alias Eva telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang penadahan dan menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 2 tahun penjara. Tuntutan tersebut memang tidak diterima Vera Samosir SH selaku kuasa hukum terdakwa Muriyati alias Eva di dalam surat pembelaannya (pledoi). Selasa (22 Desember 2009) pukul 14.35 Wib, Vera Samosir SH mengatakan bahwa ia kliennya itu hanya sebagai korban. Ver Samosir SH juga mempersoalkan Berita Acara Penetapan Barang Bukti dari Penyidik Polda Metro Jaya (PMJ). Dikatakannya, barang bukti berupa uang malah diganti menjadi buku tabungan. Bahkan, uang yang terdiri dari 3 amplop, dimana amplop 1 berisi sebesar Rp.99,95 juta, amplop 2 sebesar Rp. 95 juta dan amplop 3 sebesar Rp.69 juta, juga tidak pernah ditunjukkan kepada majelis hakim. Majelis hakim yang diketuai oleh Hasby Junaidi Tholib SH MH yang didampingi hakim anggota M Mawardi SH dan Harsono SH MH setelah bermusyawarah, akhirnya menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Muriyati alias Eva dengan hukuman pidana selama 1tahun 2 bulan penjara dikurangi masa tahanan dan membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000 serta menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. (Aston)

SENIN, 25 JAN - 7 FEB 2010

Lapas Narkoba dan Kriminal Mesti Terpisah Pemerintah daerah yang mampu supaya tidak menutup kemungkinan untuk membangun lapas ataupun rumah tahanan. Madiun, Trans - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Patrialis Akbar mengatakan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang menampung narapidana kasus narkoba harus dipisahkan dengan lapas yang narapidana kasus kriminal biasa. “Harus dipisah, karena penanganan narapidana kasus narkoba berbeda dengan penanganan narapidana kasus kriminal biasa. Kasus narkoba merupakan kasus yang khusus, sehingga penanganannya juga khusus,” katanya saat mengunjungi Lapas Kelas I Madiun, Sabtu (23/1) pekan lalu. Menurut dia, penanganan khusus meliputi pelayanan klinik kesehatan yang lebih kompleks, jika dibandingkan dengan klinik untuk narapidana kasus kriminal biasa. Klinik kesehatan itu meliputi penyediaan fasilitas pencegahan narkoba di dalam lapas dan ruang konsultasi psikologi. “Sudah saatnya, Lapas Madiun dipisah antara kasus narkoba dan kriminal biasa. Selain, kapasitas yang saat ini telah melebihi kuota, pemisahan tersebut juga didasarkan pada hak narapidana untuk tetap mendapatkan perlakuan hidup

yang layak, meskipun statusnya sebagai warga binaan,” katanya. Madiun menjadi salah satu lokasi prioritas yang diberikan pemerintah pusat untuk segera dibangun lapas narkoba. Wilayah prioritas lain di Provinsi Jawa Timur yang akan dibangun lapas narkoba adalah Kabupaten Pamekasan. Namun, Menkum HAM mengimbau pemerintah daerah yang mampu supaya tidak menutup kemungkinan untuk membangun lapas ataupun rumah tahanan (rutan) di daerah masing-masing untuk membina warga yang kebanyakan warga daerah setempat. “Nantinya, pengelolaannya akan diserahkan kepada Departemen Hukum dan HAM, namun aset 100 persen merupakan milik pemerintah daerah,” katanya. Dari kunjungan singkat di Lapas Madiun, Menkum HAM menyaksikan beberapa fasilitas kamar tidur yang penuh sesak dan tidak layak lagi menampung penghuni. Dari 12 blok dan 90 kamar yang dimiliki, Lapas Kelas I Madiun harus memuat sedikitnya 908 narapidana dari jumlah kapasitas yang hanya 500 narapidana.

Patrialis Akbar saat meninjau LP Kelas I Madiun Jawa Timur. foto : doc

Dalam kunjungannya yang disambut dengan kesenian Tari Remong, Selawat Badar, dan paduan suara dari warga binaan lapas setempat itu, Patrialis melihat blok demi blok dan berbagai fasilitas yang ada. Ia juga menyempatkan diri berbincang dengan warga binaan Lapas Kelas I Madiun. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Madiun Djoni Priyatno mengatakan pembangunan lapas narkoba di Madi-

un akan segera dilakukan secara bertahap mulai 2010. Pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM berencana menganggarkan dana sebesar Rp2,5 miliar untuk pembangunan tahap pertama. “Pembangunan tahap awal akan berupa pengerasan dan pendirian sejumlah tembok rendah. Lapas Narkoba Madiun nantinya akan dibangun di atas tanah seluas 4,1 hektare,” katanya. Data terakhir menye-

butkan Lapas Kelas I Madiun hingga kini dihuni sedikitnya 908 narapidana, yang terdiri dari 531 narapidana kasus narkoba, dan 377 narapidana kasus kriminal. Bahkan, 21 warga binaan atau narapidana di Lapas Kelas I Madiun merupakan narapidana perempuan. Dari 12 blok dan 90 kamar yang ada, setiap kamar diisi tiga hingga 23 orang, tergantung dari luas kecilnya kamar. (Elman Sihombing)

100 Hari, Kejagung Tuntaskan 13 Kasus Korupsi Jakarta, Trans - Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntaskan 13 kasus korupsi sesuai target program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, minus kasus pengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) BDNI, Syamsul Nursalim. “Ke-13 kasus itu merupakan yang menarik perhatian masyarakat,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

(Jampidsus) Marwan Effendy di Jakarta, Jumat (22/1). Kejagung menangani tiga kasus besar, yakni perkara Bank Century atas nama tersangka Hesyam Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi (warga negara Inggris) yang saat ini buron dan ada di Singapura. Kemudian, kasus pengadaan kajian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah pada Sekretariat DPRD

Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2008 dengan tersangka Aries Halawani dan Abdul Haris Mugni yang akan dilimpahkan ke penuntutan pada 22 Januari 2010. Penyidikan perkara tindak pidana korupsi pada penyimpangan penggunaan dana DIPA tahun anggaran 2008/2009 di KBRI Bangkok Thailand dengan tersangka Djumantoro Purbo (Wakil Dubes RI), Suhaeni

(Bendahara KBRI) dan M Hatta (Dubes RI). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Didiek Darmanto, membenarkan kasus Syamsul Nursalim tidak masuk dalam lembaran laporan penanganan perkara korupsi program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. “Nanti Jamdatun (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara) akan ada lapo-

rannya,” katanya. Syamsul Nursalim terlibat kasus tunggakan (wanprestasi) Rp4,758 triliun Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Masih adanya utang bos eks Bank Dagang Negara Indonesia ini terungkap dalam persidangan Jaksa Urip Tri Gunawan dalam kasus suap Artalyta Suryani sebesar 660 ribu dolar AS, di Pengadilan Tipikor Mei 2008. (SN/C Herry SL)

Sidang Korupsi Rp 200 Miliar

44 Anggota Dewan Terima Uang Pandeglang, Trans – Saksi mantan Wakil Ketua DPRD Pandeglang, Wadudi Nurhasan menyatakan, 44 dari 45 anggota DPRD periode 2004-2009 menerima aliran dana melalui dirinya. Ini dilakukan untuk memuluskan pinjaman tersebut. Hal itu diungkapkannya dalam sidang kasus dugaan suap dana pinjaman Pemkab Pandeglang ke Bank Jabar Cabang Pandeglang sebesar Rp.200 Miliar dengan terdakwa mantan Bupati Pandeglang HA Dimyati Natakusumah, di Pengadilan Negeri Pandeglang, Kamis (21/1) lalu. Berikut ini adalah daftar nama anggota DPRD periode 2004-2009 yang menerima aliran dana melalui Wadudi. HM Acang dan Aris Turisnadi masing-masing menerima Rp 60 juta, Saebatul Hamdi Rp 26,5 juta, Sulaiman Afandi Rp 21,5 juta,Hatami Kastura Rp 25 juta, Udin Mulyadi Rp 24,5 juta, Sarmala Rp 20 juta, Sudiana Sasmita Rp 20 juta, Syah Suheryadi Rp 20 juta, Dadang Dardiri Rp 20 juta, Lili Zaenal Arifin 26,5 juta, Mulyadi Azis Rp 20,5 juta, HM Yusuf Rp 16,5 juta, Noval Rp 11,5 juta, Jafar Sodik Rp 20 juta, Dedi Mulyadi Rp 20 juta, Dadan Sudarma Rp 27,5 juta, Eri Suhaeri Rp 24,5 juta, Maman Akhbayan Rp 21,5 juta, Johan Rp 22,5 juta, Toha Alamsyah Rp

19,5 juta, Zen Juwaeni 26,5 juta, Nunung Komarudin Rp 20 juta, Wahyudin Wahab Rp 20 juta, Mulyana Rp 20 juta, Wawan S Rp 20 juta, Ahmad Baehaki Rp 20 juta, Aceng Saepudin Rp 20 juta, Enjat Sudirjat Rp 24,5 juta, Endang S Rp 20 juta, Ade Permana Suta Rp 24,5 juta, Rosid Rp 20 juta, Akhsan Sukroni Rp 26,5 juta, ME Kosasih Rp 26,5 juta, Yuliana Balfas Rp 20 juta, termasuk untuk fraksi PKS dengan total Rp 101 juta.(den/sdh) Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pandeglang, itu terungkap fakta baru, semua anggota DPRD periode 20042009 menerima aliran dana itu untuk memuluskan pinjaman tersebut. Demikian dikatakan mantan Wakil Ketua DPRD H Wadudi Nurhasan dalam kesaksiannya. Di hadapan majelis hakim, Wadudi mengaku, ke 44 dari 45 anggota DPRD periode 20042009 menerima aliran dana melalui dirinya. Wadudi yang sudah di vonis 1,5 tahun pada persidangan lalu dalam perkara yang sama. Wadudi mengatakan, yang mendapatkan dana dari dirinya bukan saja sembilan anggota dewan yang sudah mengembalikannya ke Kejaksaan, tapi semua anggota dewan periode 2004-2009 menerima aliran dana itu dengan total Rp 1,2 Miliar.

“Termasuk pimpinan dewan menerima. Untuk yang satu anggota dewan, yaitu Wardi Islam karena saat pembagian uang itu meninggal dunia maka saya serahkan melalui isterinya. Namun itu sebagai kadeudeuh (bentuk perhatian) kami untuk keluarga almahrhum,” kata Wadudi. Hanya saja dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Safri SH ini, Wadudi tidak menyatakan uang tersebut adalah konpensasi atau suap atas pinjaman daerah, melainkan ongkos naik haji yang dijanjikan oleh terdakwa. “Uang itu saya terima dari Abdul Munaf (Mantan Kepala BPKD divonis bebas dalam kasus ini-red) saat rapat di Hotel Imperial, Tangerang. Tapi saat itu uang dari Pak Munaf jumlahnya Rp 1 M dan sisanya Rp 200 juta saya ambil di BPKD beberapa hari setelah rapat,” beber Wadudi lagi. “Anggota DPRD yang menerima aliran dana di Imperial adalah panitia anggaran yang sedang rapat membahas RKUA dan PPAS. Tapi ada juga yang bukan anggota PAL tapi mereka banyak yang hadir karena sudah tersiar kabar akan ada pembagian kotum. Sebagai pimpinan saya juga menerima Rp 60, sisanya saya bagikan di kantor DPRD. Semuanya ke-

bagian Pak,” beber Wadudi. Kesaksian wadudi ini sontak membuat kaget tim kuasa hukum dan majelis hakim, pasalnya kesaksian ini tidak pernah terungkap dalam persidangan sebelumnya (jilid pertama) atau ketika wadudi dalam status terdakwa dan HA Dimyati masih menjabat Bupati dengan status saksi. Termasuk fakta persidangan jilid pertama lalu wadudi tidak mengungkapkan jika ketua dewan HM Acang menerima aliran dana itu, sehingga majelis hakim yang saat itu diketuai Yafi SH membebaskan Acang dari semua tuntutan JPU. Dalam persidangan yang digelar Kamis siang hingga sore, Wadudi pun menegaskan bahwa keterangan dirinya dalam persidangan lalu adalah tidak benar.”Yang benar kesaksian saya saat ini,” tegas Wadudi saat ditanya kuasa hukum Dimyati. Namun saat ditanya majelis hakim terkait sumber uang Rp 1 M itu, wadudi mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu uang sumbernya yang jelas saya terima dari Abdul Munaf, kata Pak Munaf saat menyerahkan uang ke saya bilang, wa (panggilan wadudi Nurhasan-red) ini uang untuk anggota dewan, dan sisanya akan dibayar di Pandeglang,” katanya. Berkaitan dengan pembagian Kotum, sebelumnya, kata

Wadudi memang, sudah ada wacana jika Bupati Pandeglang akan mengajukan pinjaman ke Bank Jabar Rp 200 Miliar. Menurut Wadudui semua anggota DPRD sepakat terlebih ketika terdakwa akan memberikan satu kotum haji kepada anggota dewan jika pinjaman cair. Bahkan dalam rapat pembahasan PP 37 di Gedung Korpri 2005 silam, Wadudi yang saat itu memimpin rapat atas perintah Acang menyatakan mendengar ada anggota dewan yang menayakan soal kotum. “Waktu itu saya menelpon Pak Bupati menanyakan apakah benar beliau akan memberikan kotum atau tidak. Pak Bupati bilang Insya Allah. Makanya kepada peserta rapat saya ngmong kotum haji akan dicairkan,” tandas Wadudi. Dalam sidang ini, Wadudui juga mengaku pada saat Paripurna Pembahasan Perubahan APBD 13 September 2006 yang digelar di Pendopo karena saat itu gedung DPRD tengah direnovasi. Seluruh unsur ketua dewan, ketua fraksi, dan komisi bertemu dengan terdakwa di pendopo bagian dalam. “Pertemuan para pimpinan dewan dilakukan secara informal. Pak Bupati juga ngomong soal kesiapannya memberikan satu kotum haji kepada anggota dewan,” terangnya. (Yus)

Penerbit : Bina Interaksi Ekonomi Pers. SK/MENPEN/1496/ SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999. Alamat Redaksi: Jln. Teratai Blok i 4/6 Taman Modern, Pulogebang Telp. 021-46828595 Faximil 021-46828595 Kode Pos 13960 Jakarta Timur - Rek, Bank Mandiri KCP BKS 125.00.0569340.3,a/n. Drs Syaiful Nazar E-mail : [email protected]. Percetakan : PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA Tambun (Jawa Pos Group) (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

NPWP : 01.917.755.9-407-000 Kode Seri Faktur Pajak : EFCXV - 407

Dewan Penasehat : Mayjend TNI (Purn) H Syamsu Djalal SH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung, Brigjend TNI (Pur) Indra Yudono, Drs H Muslim Kasim Ak MM, Alam P Simamora SH MH, Marni Malay SH, H Ismail Ibrahim SH, Fafinaldi SH MH, Aman Simamora SH MH, Idris Koto, H Ujang Thamrin Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Syaiful Nazar Pemimpin Perusahaan : Helfita Afianthy Wkl Pimpinan Perusahaan: Elman Sihombing Wkl Pempinan Umum: C Herry SL Wkl. Pemimpin Redaksi : R. Akram SM Redaktur Pelaksana : Ali Rahmat Siregar Dewan Redaksi: Syaiful Nazar, Elman Sihombing, C Herry SL, Jose Rizal Danoes, R Akram SM, Ali Rahmat Siregar, Harris Fadhillah Abbas Sekretaris Redaksi : Rofiq Sirkulasi dan Periklanan: Intan Gunasari, Saskia Maulida :Redaktur Senior: Suyat Waniar, Syamsul Bachri SSos,Hans Adrian Tulungalo Redaktur Eksekutif : H M Nursin HR, F.Safan Akom BA, Meidi MM, Ongen Geser,T Maemun, T Jamal Oteng PENEMPATAN TUGAS LIPUTAN WARTAWAN: SEKRETARIAT NEGARA-RI : Syaiful Nazar KPK : Syaiful Nazar, C Herry SL DEPKUMHAM : Elman Sihombing KEJAGUNG : Kelly Ma’ruf MABES POLRI : Syaiful Nazar, C Herry SL DEPKEU: Ali Rahmat Siregar ESDM: Rechan R , Zikri Alfurqon DEPHUB - PELINDO : Gaus Kaisuku DEPNAKERTRANS/BNP2TKI : Syaki Chevalier DPR-RI: Murphy Astorraja Tulongalo ; DITJEN BEA &CUKAI : M. Sitorus, Dien Efendi INFOTAIMENT : Suryati FOTOGRAFER : Yudi Efendy KONTRIBUTOR : Hartono, Abu Darin, Firman Kelana, Rudy Suwandi, S Hadiyanto Bachtiar, Daniel S Simatupang, Doddy Suryadi Pura WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PEMBERITAHUAN: Kepada Seluruh Kepala Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputannya WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terimakasih.

TRANS MIGAS

HALAMAN 3


Bupati Bojonegoro:

rehat Langkat Tonggak Sejarah Industri Perminyakan Dunia Abad 19

B

erdasarkan data yang ada bahwa pencarian minyak dan gas bumi di Indonesia telah dimulai pada abad ke-19 tepatnya pada tahun 1871, dengan dilakukannya pemboran di beberapa titik sumur di daerah Majalengka – Jawa barat oleh seorang pengusaha berkebangsaan Belanda bernama Jan Reerink tapi hasilnya tidak seberapa, kemudian Jans Zijlker Lapangan Minyak Telaga pengusaha perkebunan Said Tahun 1893 Tembakau di Langkat Sumatera Utara (1883) juga mencoba melakukan pengeboran di beberapa tempat yang berdekatan dengan lokasi.rembasan minyak (oil-sheep) yang tak sengaja ditemukan penduduk setempat. Diluar dugaan minyak mentah (crude oil) yang keluar dari sumur Zijlker memiliki kualitas yang cukup baik, sehingga perlu dilakukan pembentukan badan usaha baru agar dapat diproduksi secara komersial. Menyadari akan keterbatasan dana yang dimiliki, Zijlker meminta bantuan dari kerajaan Belanda dan sekaligus meminta konsesi kepada Sultan Langkat, yang selanjutnya konsesi ini diberi nama Konsesi Telaga Said. Pada tahuntahun berikutnya Zijlker terus melakukan pemboran di beberapa lokasi di Langkat, hingga ditemukannya lapangan minyak yang cukup besar di Telaga Tunggal pada tahun 1885.Penemuannya ini merupakan tonggak sejarah industri perminyakan dunia kala itu. Dengan ditemukannya lapangan minyak di Telaga Tunggal di Langkat memberi angin segar bagi para pengusaha Belanda untuk mengadu nasib mencari lokasi lapangan minyak yang baru. Beberapa lapangan minyak baru berhasil ditemukan dan dapat dieksploitasi secara komersial, diantaranya lapangan Ledok dan Cepu di Jawa Tengah pada tahun 1901. Penemuan lapangan ini sekaligus diikuti dengan pembangunan kilang minyak di Cepu untuk mengolah minyak mentah dari lapangan-lapangan minyak tersebut, yang sekaligus merupakan kilang minyak pertama Indonesia. Penemuan lapangan-lapangan minyak baik di Sumatera Utara dan Jawa memacu pertumbuhan perusahaanperusahaan minyak di Indonesia. Pada tanggal 16 Juni 1890 berdirilah Koninklijke Nederlandsche Petroleum Company (KNPC) yang berpusat di Pangkalan Brandan. Selain mengeksploitasi minyak mentah dari lapangan-lapangan minyak di langkat KNPC juga mengolah dan sekaligus memasarkan produknya. Dengan manajemen yang baik, usaha KNPC yang juga dikenal dengan sebutan Royal Duch Petroleum Company berhasil membangun kilang minyak di Pangkalan Brandan ditahun 1892 beserta fasilitas penunjang lainnya seperti tangki penyimpanan dan pelabuhan. Seluruh fasilitas ini selesai dibangun pada tahun 1898, sehingga KNPC dapat melakukanekspansi perdagangan baik untuk keperluan domestik maupun diekspor ke luar negeri. Hampir bersamaan yaitu pada tahun 1894 di Balikpapan Kalimantan Timur juga dibangun kilang minyak oleh Shell Transport and trading Co, milik Marcus Samul pengusaha berkebangsaan Inggris. Penemuan demi penemuan lapangan-lapangan minyak baru di Indonesia mendorong Pemerintah Hindia Belanda untuk mulai mengatur pemberian konsesi-konsesi kepada para pengusaha berdasarkan undang-undang, untuk mengalihkan kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh para raja dan sultan. Pada tahun 1899 Undang-Undang pertambangan Hindia Belanda (indische Mijn Wet)selesai di buat dan kemudian diundangkan. Undang-Undang Pertambangan ini merupakan awal dari kolonialisme Belanda atas sumber-sumber daya alam strateegis.para Raja dan Sultan yang tidak setuju atas kebijakan pemerintah Hindia Belanda ini tidak memperoleh bagian keuntungan, jadi Undang-Undang Pertambangan ini bersifat memaksa para Penguasa Pribumi untuk tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda Pada tanggal 24 Februari 1907, KNPC yang lebih mendominasi sektor hulu kegiatan pertambangan minyak dan Shell Transport and Trading Co.,yang menguasai pemasaran dan pengangkutan (kegiatan hilir),sepakat untuk bergabung (merger), dengan komposisi saham 60% untuk KNPC dan 40% untuk Shell Transport and Trading Co., yang selanjutnya diubah namanya menjadi The Royal Dutch Shell Group,yang kini lebih dikenal dengan sebutan SHELL.kini perusahaan ini telah menjadi sebuah perusahaan raksasa dengan logo bergambar fosil kerang laut yang terkenal itu (Dari Puing-Puing ke Masa Depan) z ~Jose Rizal Danoes~

Daerah Diombang-ambing Harapan Kabupaten Bojonegoro untuk memperoleh bagi hasil dalam jumlah besar dari Blok Cepu tampaknya harus bersabar, karena lifting produksi di blok tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam sebuah acara Sosialisasi Kegiatan Industri Hulu Migas dan Bagi Hasil Migas di Bojonegoro barubaru ini Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto meminta Pemerintah memberikan kepastian dalam menyalurkan dana bagi hasil migas daerah penghasil Bojonegoro dari blok Cepu. “Selama ini daerah selalu diombang-ambingkan tidak pernah tahu pasti perolehan dana bagi hasil migas dan cara menghitungnya,” ujar Suyoto. Dalam acara yang dihadiri oleh Kepala Divisi Humas Security dan Perwakilan BP Migas, Amir Hamzah, Manager Development Mobil Cepu Limited (MCL), Arti Soedarsono termasuk dari jajaran managemen Joint Operating Body (JOB) Pertamina Petrochina East Java itu Suyoto memaparkan bahwa produksi minyak di Bojonegoro selama 2009 naik, namun pada kenyataannya dana bagi hasil yang diterima malah turun. Semula Bojonegoro mendapat

PENDIRI Negara Kepulauan ini, tidak menginginkan suatu hari migas menjadi bencana dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka sektor vital ini mereka atur dalam UUD 45 pasal 33 ayat (2) dan (3),

mengalami hal yang sama, tidak ada kejelasan, tandas Bupati yang dalam kesempatan tersebut menandatangani kerja

SENIN, 25 JAN - 7 FEB 2010 Rubrik Trans Migas terbuka bagi pembaca sebagai ajang komunikasi dalam mengetengahkan berbagai fikiran maupun informasi terkait migas dalam bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, sehingga dapat dicerna masyarakat luas sebagai media pembelajaran sektor migas. Pengasuh Jose Rizal Danoes

Bupati Bojonegoro (bertopi) dalam kunjungan ke lokasi GOSP yang dikelola PT. Exterran, sub kontraktor dari Mobil Cepu Limited (MCL). FOTO ANTARA/Aguk Sudarmojo.

sama sejumlah proyek infrastruktur dan community develompent (CD) dari JOB PPEJ dengan jumlah total mencapai Rp2,362 miliar dan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan sekitar migas Blok Cepu, dengan jumlah mencapai Rp10,5 miliar. Sementara itu Pramujo, Direktur Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan kepada Koran Trans mengatakan penyebab utama dari penurunan DBH Migas adalah menurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas sebagai akibat dari merosotnya asumsi harga ICP dari US$80/barel

menjadi US$45/barel atau menurun 43,7%. Pertanyaan yang muncul barangkali mengapa persentase penurunan DBH migas lebih besar dari persentase penurunan harga ICP. Perhitungan DBH Migas selain dipengaruhi oleh harga ICP, nilai tukar, dan lifting, juga oleh besaran cost recovery(CR) yang terdiri antara lain dari fee usaha hulu migas, pajak-pajak pusat, bea masuk, pajak daerah, dan retribusi daerah. ibandingkan dengan perkiraan DBH Migas APBN 2009 ternyata CR berdasarkan proyeksi 2009 lebih besar per sekitar 11%

sampai dengan 100% per daerah. Dari komponenkomponen CR tersebut ternyata pajak daerah dan retribusi daerah mengalami kenaikan rata-rata 68%. Dikatakan bahwa sebelumnya penerimaan bagi hasil migas daerah telah ditetapkan dalam PMK No 17/ 2009, namun 45 hari kemudian PMK tersebut mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Menetri Keuangan (PMK) nomor 50/2009 dimana PMK tersebut memuat alokasi DBH Migas per daerah yang menurun drastis dibandingkan DBH Migas 2009 berdasarkan PMK No 17/2009 z jrd

Menuju Porper Hijau RU VI Balongan Tanam 2010 Pohon Sebagai wujud komitmen untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan, dan suksesnya Gerakan Penanaman Sejuta Pohon 2009, Pertamina RU VI Balongan kembali melaksanakan One Man One Tree dengan menanam 2.010 bibit pohon di Area Kilang, Laydown Area dan Area Pertamanan di Wilayah Area RU VI Balongan. GM RU VI Balongan Dadik Pribadi dalam sambutannya mengatakan bahwa penanaman berbagai pohon ini juga dalam rangka RU VI Menuju Peraihan Proper Hijau dari Pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup RI yang pada tahuntahun sebelumnya pada peringkat Biru. Proper hijau adalah sebuah peringkat yang diberikan kepada Perusahaan yang sudah menempatkan CSR pada strategi unit inti dan jantung bisnisnya, CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan tetapi kebutuhan (modal sosial). Beberapa jenis pohon yang ditanam adalah Jenis Mahoni sebanyak 715 pohon, Palem 356 pohon, Trembesi 104 pohon dan Glodokan Tiang 835 pohon.

RIAU: Ayam Mati di Lumbung Padi

Gubernur Riau H. Rusli Zainal

pemberitahuan surat dana bagi hasil minyak sebesar Rp. 102 miliar, namun setelah itu, turun surat dari Departemen Keuangan, dana bagi hasil minyak Bojonegoro, hanya Rp. 62 miliar. Menurutnya, dengan adanya perubahan angka tersebut otomatis merubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebelumnya sudah ditetapkan. “Angka Rp. 62 miliar itu kemudian masuk anggaran setelah dilakukan revisi,” katanya. Tetapi tidak lama kemudian datang lagi surat dari Departemen Keuangan, dana bagi hasil minyak yang diterima Bojonegoro 2009 hanya Rp. 37 miliar. Sementara itu, dana bagi hasil minyak Bojonegoro, pada 2008 yang seharusnya Rp. 20 miliar, yang diterima baru Rp. 14 miliar. “Karena ketidakjelasan itu, mengakibatkan pemerintah kabupaten (Pemkab) mengalami masalah gagal bayar,” katanya. Suyoto mengatakan, adanya ketidakjelasan dalam penyaluran dana bagi hasil minyak tersebut, sudah diusahakan untuk ditanyakan kepada Pemerintah, baik melalui operator JOB PPEJV, MCL dan BP Migas. “Semuanya menjawab sama, tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan,” katanya. Ketika hal itu, diusahakan ditanyakan kepada Departemen Keuangan,

NO. 194. TH X

artinya bagian dari kekayaan yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesarbesarnya bagi kepentingan rakyat. Selanjutnya berbagai peraturan tentang penguasaan migaspun diatur agar sumber daya alam migas yang tak terbarukan (nonrenewable) tidak habis begitu saja, tetapi berkesinambungan (sustainable and growth). Namun sangat disayangkan, pada pelaksanaannya justru tidak mencerminkan pemanfaatan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat, data di lapangan bercerita lain, emas hitam ini belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Tidak kurang dari Gubernur Riau H. Rusli Zainal kepada Koran Trans beberapa waktu lalu mengatakan, “Riau sebagai daerah penghasil minyak bumi yang memiliki kontribusi terbesar untuk APBN, ibarat ayam yang mati di lumbung padi!” Ironis memang ! Padahal minyak bumi sudah mulai ditemukan dan digali serta mengalir dari dalam perut bumi nusantara sejak tahun 1800-an z

Lebih lanjut Didik dalam penanaman yang dilakukan secara simbolis di area Halaman Kantin Terpadu / Kantin Pekerja Shift RU VI Balongan mengharapkan bahwa acara menanam pohon jangan hanya dijadikan seremonial belaka, “Dengan menanam secara bersungguh-sungguh secara keluarga di halaman rumah, kompleks perumahan, maupun di tempat-tempat fasilitas umum di lingkungan masing-masing

berarti kita telah berperan dalam meminimalkan dampak polusi udara dan mengurangi dampak pemanasan global,” ujarnya. Juga ditekankan bahwa setelah pohon ditanam harus konsekuen dengna cara merawat tanaman agat tumbuh bagus. “Harus dirawat, disirami dan dipupuk, kalau tidak ya percuma - itu hanya akan menjadi perbuatan mubazir. Setidaknya pohon akan mati - Ibarat mahluk

hidup pohon pun perlu dirawat dengan kasih sayang” , tambah GM RU VI itu. Penghijauan lingkungan ini pada dasarnya merupakan program corporate social responsibility (CSR) Pertamina di bidang lingkungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar wilayah operasi perusahaan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pertamina

mencanangkan kegiatankegiatan yang memokuskan pada pelestarian lingkungan dengan tema Pertamina Peduli Lingkungan yang kegiatannya dilakukan di seluruh unit operasi Pertamina. Selain bidang lingkungan, CSR Pertamina dilaksanakan juga di bidang lainnya yaitu pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui PKBL z Agus Raharman

Abaikan HSE Berakibat Fatal BETAPA besar kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan apabila aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja & Pengelolaan Lingkungan (HSE) tidak diindahkan, inilah yang mendasari Komtimen Manajemen Pertamina terhadap penerapan HSE khususnya di wilayah operasi refinery unit (RU’s) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, karena untuk mencapai visi safety excellent, harus dimulai dari hal kecil dan dari diri sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Refinering Pertamina Rukmi Hadihartini dihadapan GM RU VI Balongan Dadik Pribadi - Tim Manajemen dan Section Head di lingkungan RU VI Balongan pada acara Pelaksanaan Management Walktrough di RU VI (MWT) di Ruang Rapat Utama RU VI Balongan. Dalam acara yang turut dihadiri Manajer HSE Refining - Taruli Sibuea dan Manajer Renstra/Renstra Bangus Refining – Djaka Djatnika itu Rukmi lebih lanjut menegaskan untuk mencapai visi safety excellent, diperlukan perubahan mindset, mulai dari front leader sampai manajer di semua level harus bekerja bersama-sama membangun proses peningkatan HSE. “Cara berpikir kita akan peningkatan Kinerja HSE harus benar-benar diubah dan kita harus membuka mata hati akan arti pentingnya HSE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan operasional perusahaan’”, ujar Rukmi. “Secepat dan sekencang apapun kita bergerak dalam track Transformasi, jangan sampai hal-hal kecil namun

“Betapa besar kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan jika musibah semacam itu menimpa kita. Safety is the first dalam bekerja, utamakan aspekaspek HSE, menerapkan safety dan security secara

Direktur Refinering Pertamina Rukmi Hadihartini (depan) didampingi GM RU VI Balongan Dadik Pribadi meninjau lokasi Operasi refinery unit (RU’s)

sangat vital yang dapat berakibat fatal kita abaikan begitu saja. Kita harus mengakui, bahwa penerapan aspek-aspek HSE (Health, Safety, and Environment) masih sering kita abaikan dalam keseharian operasi kita.” ujar Rukmi. Rukmi mencontohkan beberapa kejadian yang berakibat fatal karena mengabaikan HSE seperti Kasus Depot Plumpang, kebakaran Kapal Pendopo, hingga bocornya Crude Pipeline yang kemudian menjadi sorotan masyarakat termasuk media lokal dan nasional.

benar dan harus dilakukan dengan sepenuh hati. “Perlu saya ingatkan, bahwa kita telah memiliki HSE Golden Rule PT Pertamina (Persero). Pelajari, terapkan, sebarluaskan, dan komunikasikan terus - hal itu agar dapat benar-benar ditaati dan dijalankan oleh setiap insan pekerja Pertamina. Setiap individu Pertamina, apalagi para pimpinan berhak dan wajib untuk mengintervensi ketika kita melihat dan mengamati perilaku dan kondisi yang tidak aman yang harus diubah saat itu juga. Kita harus berani untuk memulai perubahan ini

dari diri kita sendiri maupun dari hal-hal yang kecil untuk menjadikan HSE sebagai sesuatu yang built-in dengan kegiatan perusahaan sehari-hari.” lanjutnya. Ditambahkan bahwa Aspek HSE itu seharusnya terintegrasi kepada seluruh pekerja dalam kegiatan sehari-hari dan harus dipahami dan dimengerti oleh seluruh pekerja Pertamina, karena aspek HSE bukan milik dari fungsi HSE itu sendiri. Sehingga kompetensi HSE sendiri hanya Memfasilitasi, Memberikan Advice, kemudian Memberikan Masukan (In Put), Arahan mengenai Aspek-aspek HSE. Kita memiliki Sistem Manajemen HSE, dimana dalam sistem manajemen tersebut terdapat 12 Elemen, Satu diantaranya adalah mengenai Komitmen Manajemen. Sementara itu GM RU V Didik Pribadi mengatakan, bahwa kegiatan seperti Management Walkthrough (MWT) atau Inspeksi Manajemen ini membawa manfaat yang sangat positif bagi unit operasi. Meskipun secara Internal RU VI telah melakukan Inspeksi atas Implementasi Aspek HSE dilingkungan internal Operasi, namun dengan adanya program ini persiapan yang telah dilakukan RU VI Balongan akan menjadi jauh lebih baik juga membawa angin segar untuk melakukan improvement secara berkesinambungan z

HALAMAN 4


Tak Ada Alasan BI Tunda Penerapan ATM Ber-chip Jakarta, Trans - Bobolnya dana nasabah bank lewat automated teller machine atau anjungan tunai mandiri (ATM) merupakan tamparan keras bagi pelaku di industri perbankan. Pascakejadian naas ini, tak ada alasan lagi bagi Bank Indonesia (BI) menunda penerapan standardisasi kartu berbasis teknologi chip. Maklum, penggunaan teknologi ini bisa mencegah timbulnya fraud atau penipuan dan kejahatan pada alat pembayaran menggunakan kartu (APMK). Kepala Sistem Pembayaran BI Aribowo mengatakan, sebenarnya standar itu sudah ada dan akan diterapkan awal Januari 2010. “Tapi molor karena kami harus mengadakan beberapa tes, seperti tes integrasi, sistem, termasuk tes kepada pemakai kartu,” ujarnya. Sayang, lanjut Aribowo, rangkaian tes ini memakan waktu yang lama. Tes integrasi, misalnya, mewajibkan chip yang ada pada kartu debit bisa terbaca mulai dari electronic data capture (EDC), ATM, hingga data bank. “Intinya, semua harus berjalan lancar. Jangan sampai nasabah menarik uang kok tidak terbaca pada debit tabungannya,” tandasnya. Menurut Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia Dodit Wiweko Probojakti, salah satu keunggulan teknologi chip adalah tingkat kesulitan penggandaan. Maksudnya, berbeda dengan data pada strip magnetic, data yang ada pada chip sulit dicuri dan diduplikasi. Fraud transaksi yang terjadi pada APMK umumnya pencurian dan duplikasi data. Si pencuri bisa membuat kartu rakitan sendiri dari data curian yang terdapat pada strip magnetic. Teknik pembacaannya pun berbeda. “Apabila kartu strip magnetic digesek, kartu yang berteknologi chip harus dimasukkan ke dalam alat khusus pembaca chip,” kata Dodit. Selain untuk melindungi nasabah, penggunaan kartu chip juga penting untuk menghindarkan silang sengketa antara nasabah dan bank yang mungkin muncul di kemudian hari. Maklum, pencurian transaksi tunai di kartu debit sejauh ini sulit dibuktikan. “Bagaimana pemilik kartu bisa membuktikan bahwa uang yang keluar dari rekeningnya telah dicuri?” tanya Dodit. Yang bisa dilakukan si pemilik adalah mengganti nomor personal identity number (PIN). Bagaimana memperoleh ganti uang nasabah? Bank tentu tak mau mengganti jika tidak ada bukti bahwa duit nasabah hilang karena tindak kriminal. Masalahnya, bagaimana membuktikan transaksi tarik tunai, sementara si pencuri memiliki kartu ATM yang identik? “Inilah yang menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan penerbit, BI, prinsipal APMK, dan penegak hukum,” katanya. Yang penting, menurut Dodit, semua kartu harus punya rekam jejak. Artinya, harus ada sistem yang memungkinkan tindak kejahatan itu bisa ditelusuri. (Ali)

TRANS EKONOMI Skimmer umumnya hanya ditempel dengan double tape. Goyang-goyang saja agak kuat, kalau lepas, berarti skimmer. Jakarta, Trans - Meski tidak ada solusi keamanan yang menjamin transaksi ATM sepenuhnya bebas dari kejahatan seperti skimming, nasabah bank perlu waspada. Penting mengenali ATM yang berisiko bisa dimanfaatkan untuk tindak kejahatan tersebut. Menurut Ruby Z Alamsyah, pakar forensik teknologi informasi, ATM-ATM ini paling gampang dipakai pelaku karena sangat terbuka. “Biasanya, skimming hanya dilakukan di ATMATM jenis lama,” katanya. Ada dua alat yang biasa dipasang pelaku di AM untuk mencuri data kartu ATM korban. Pertama, alat skimmer untuk mencuri data magnetik. Kedua, kamera pengintai (spycamera). Alat skimmer ditempel di mulut ATM tempat memasukkan kartu. Alat ini biasanya dibuat dari gipsum dan didesain cocok dengan bentuk ATM. Warnanya pun disesuaikan dengan warna ATM. “Tapi, sebenarnya gampang dikenali. Warnanya pasti sedikit beda dengan badan ATM. Sering kali juga retak karena diimpor dari Amerika biasanya retak selama di perjalanan karena dibuat dari gipsum,” ujar Ruby. Selain itu, kata Ruby, skimmer umumnya hanya ditempel

dengan double tape atau bahkan ada pelaku yang nekat alatnya diplester dari luar. “Goyang-goyang saja agak kuat, kalau lepas, berarti skimmer,” kata Ruby. Elemen ATM tidak mungkin ditempel selemah skimmer tersebut. Sementara untuk mengenali kamera, biasanya pelaku memasang di badan ATM atau di sekitarnya. Kamera spycam ukurannya tipis dan memanjang sehingga bisa ditempel di atas atau samping tombol untuk mengetik PIN. Tempat lain yang perlu diwaspadai adalah kotak di samping ATM yang biasa dipakai untuk menaruh leaflet. Kata Ruby, pokoknya semua yang mengarah ke tombol untuk mengetik PIN harus diwaspadai. Namun, untuk meyakinkan ATM aman, menurut Ruby, pilih ATM yang dijaga petugas satpam atau keamanan. Sebisa mungkin hindari ATM yang terbuka dan ATM lama. Tips Menghindari Pembobolan Modus pembobolan rekening melalui anjungan tunai mandiri (ATM) sebetulnya tidak canggih-canggih amat. Untuk menghindarinya pun mudah. Modus pelaku kejahatan ATM, kata pakar forensik teknologi informasi Ruby Alamsyah, sebaga-

ian besar pelaku menggunakan teknologi ATM skimmer. “Bentuknya seperti ATM asli,” katanya. Menurut Ruby, mulut ATM asli jika digoyang-goyang tidak akan bergerak. Mulut ATM skimmer bentuknya sama, tapi sudah dipasangi skimmer. ATM skimmer itu Tertempel di mulut ATM asli. Saat nasabah memasukkan kartu ATM, kata Ruby, skimmer akan merekam semua data di kartu ATM. Data tersebut terekam di kartu memori (memory card) skimmer. Untuk bisa membobol rekening, kata Ruby, pelaku harus mendapatkan data PIN (personal identification number) ATM. Data PIN nasabah didapat dari video spy cam yang dipasang mengarah ke keypad ATM. Beberapa jam setelah memasang dua alat itu, pelaku akan men-

Ir, Jero Wacik, SE

Jakarta, Trans - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Ir, Jero Wacik, SE menyatakan, target perolehan devisa pariwisata tahun 2010 sebesar US$ 7 miliar, dengan asumsi pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia per kunjungan sekitar US$ 1.000/orang. “Kita mentargetkan jumlah kunjungan wisman tahun 2010 sebesar 7 juta orang dengan asumsi pengeluaran wisman US$ 1.000/kunjungan, sehingga devisa yang akan kita peroleh sebesar US$ 7 miliar,” kata Menbudpar Jero Wacik kepada wartawan seusai rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/1). Target wisman tahun 2010 sebesar 7 juta orang tersebut terjadi kenaikan sebesar 8% hingga 10% dibandingkan dari capaian tahun 2009 atau di atas target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5%-

6%. “Tahun 2009 pertumbuhan pariwisata sebesar 0,4% dari 6,4 juta orang tahun 2008 menjadi 6,459 juta,” kata Menbudpar. Sebelumnya, di Balairung Gedung Sapta Pesona Jakarta, barubaru ini, Menbudpar menegaskan, meskipun dari jumlah kunjungan wisman sebesar 6,459 juta tersebut mengalami kenaikan, tetapi dari sisi perolehan devisa terjadi penurunan karena pengeluaran wisman juga menurun. Penurunan pengeluaran wisman ini juga akibat dampak krisis ekonomi global sehingga mereka mengurangi budget pengeluaran untuk berpergian, kata Menbudpar. Pengeluaran wisman tahun 2008 atau sebelum terjadi krisis ekonomi global sebesar US$ 1.178, sedangkan tahun 2009 menurun menjadi sekitar US$ 996/orang per kunjungan. Tahun 2010 dengan mulai membaiknya ekonomi dunia akan berdampak terhadap pengeluaran wisman yang diasumsikan naik menjadi US$ 1.000/orang per kunjungan. Jogya Walk Heritage International Agar target perolehan devisa pariwisata tahun 2010 sebesar US$ 7 miliar bias tercapai dengan baik, semua pihak diharapkan mendukungnya, terutama pemerintah daerah. Salah satu dukungan itu seperti yang dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang siap menggelar Jogya Walk Heritage International tahun 2010. Even ini akan berlangsung di kawasan Candi Borobudur, Candi Prambanan,

Namun peringkat tersebut dibatasi oleh peningkatan rasio kredit bermasalah dan ketatnya persaingan di wilayah perusahaan beroperasi. Bank DKI didirikan pada 1961 dengan nama PT Bank Pembanngunan Daerah Djakarta Raya. Pada 1992 berubah menjadi PT Bank DKI dengan pemegang saham 99,8 persen dikuasai Pemda DKI dan 0,2 persen PD Pasar Jaya. Peringkat tersebut mencerminkan semakin kuatnya posisi bisnis perusahaan di industri perbankan dan dukungan yang kuat dari Pemda DKI Jakarta sebagai pemegang saham. Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh peningkatan rasio kredit bermasalah dan ketatnya persaingan di wilayah perusahaan beroperasi. (Gaus Kaisuku)

Utang Pemerintah Rp 1.618 Triliun Jakarta, Trans - Utang pemerintah tahun lalu menyusut Rp 18,2 triliun, dari Rp 1.636,2 triliun, menjadi Rp 1.618,5 triliun. Itu berarti, rasio utang pemerintah juga menciut, dari sebelumnya 33 persen dari produk domestik bruto atau PDB, menjadi 30 persen dari PDB. Sejatinya, penurunan utang pemerintah tahun 2009 tak lepas dari penarikan pinjaman luar negeri yang

Alat skimmer ditempel di mulut ATM tempat memasukkan kartu. Alat ini biasanya dibuat dari gipsum dan didesain cocok dengan bentuk ATM. Warnanya pun disesuaikan dengan warna ATM. foto: ist

gambil datanya. Skimmer dan spy cam diambil kembali. Lalu, dipasang skimmer yang lain. Skimmer yang sudah didapat, datanya kemudian di-download. Menggunakan kartu magnetik yang kosong (blank), kartu ATM asli bisa digandakan. “Uang kemudian bisa dibobol,”

Devisa Pariwisata 2010 Sebesar US$ 7 Miliar

Peringkat Bank DKI Naik Jadi A Jakarta, Trans Lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menaikan peringkat PT Bank DKI dan obligasi V/ 2008 dari A minus menjadi A.Â Selain itu Pefindo juga menaikan peringkat subordinasi I/2008 yang diterbitkannya dari BBB plus menjadi A minus. Demikian keterbukaan informasi Pefindo, (13/1). Disebutkan, prospek untuk seluruh peringkat tersebut adalah stabil. Peringkat tersebut mencerminkan semakin kuatnya posisi bisnis perusahaan di industri perbankan dan dukungan kuat dari Pemda DKI sebagai pemegang saham utama.


Kenali Ciri-ciri ATM Berisiko

Realisasi Raskin 2010 Baru Capai 20% Jakarta, Trans - Realisasi program penyaluran beras miskin (raskin) 2010 hingga saat ini baru mencapai 20 persen. Data dari Kementerian Perdagangan hingga 19 Januari 2010 telah mencapai 16,57 persen atau 43.458 ton dari rencana penyaluran Januari 2010 sebesar 262.320 ton. Direktur Utama Perum Bulog Soetarto Ali Moeso, di sela kunjungan ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Kamis pekan lalu, mengatakan bahwa penyaluran itu lebih baik dari tahun lalu, di mana Januari sampai Februari baru nol persen. Daerah yang telah disalurkan adalah 18 provinsi yaitu NAD, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Bali, NTB, NTT, dan Maluku. Di sisi lain, Menteri BUMN Mustafa Abubakar berharap dalam waktu dekat harga beras dapat kembali normal. Selain itu, dirinya meminta Bulog segera melaksanakan operasi pasar. Dia pun berharap dalam waktu dekat harga beras dapat kembali normal dan meminta bantuan Bulog untuk segera melaksanakan operasi pasar jika diperlukan, dan bila kenaikan harga sudah melebihi 15 persen dari kondisi normal. Dengan adanya operasi pasar dari Bulog tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah serta dapat membuat para pedagang untuk melepas stoknya dengan tidak menahan harga di atas harga pasar. “Harga sudah akan kembali normal. Bulog sudah melakukan operasi pasar sehingga masyarakat ada pilihan. Kalau masih ada yang menahan stok sebenarnya sudah tidak ada alasan untuk menahan harga lebih tinggi,” pungkasnya. (Firman)

NO. 194. TH X

hanya sebesar Rp 34,4 triliun atau cuma 49,7 persen dari target yang dipatok dalam APBN Perubahan 2009, sebanyak Rp 69,3 triliun. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto mengatakan, tahun ini pemerintah mematok target rasio utang sebesar 30 persen dari PDB. Namun, “Bisa lebih rendah kalau nilai tukar rupiah stabil dan cenderung menguat,”

katanya, Selasa (19/1/2010). Pemerintah akan mengurangi utang secara bertahap. Sebab, tak ada jalan lain untuk memangkas utang pemerintah, selain APBN harus mencetak surplus. Selama ini, budget negara selalu defisit. Namun, “Yang penting rasio utang dapat terus turun karena ini mengindikasikan penggunaan utang yang semakin efisien,” ujar Rahmat. (Red)

dan sekitarnya. Kepala Dinas Pariwisata DIY Tazbir di Yogyakarta menyebutkan lokasi kegiatan kemungkinan di sekitar Candi Prambanan di Kabupaten Sleman, dan Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. “Kedua lokasi itu bisa diandalkan. Kedua kawasan candi tersebut memiliki suasana yang pas dengan wisata pejalan kaki, karena kedua candi itu merupakan bangunan heritage yang diakui dunia setelah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia,” ungkap Tazbir, baru-baru ini. Target jumlah peserta ajang internasional tahun ini akan lebih banyak dibanding tahun lalu. Sejak pertama kali digelar pada 2008 jumlah pesertanya sekitar 500 orang, dan pada 2009 meningkat menjadi sekitar 1.000 orang. “Diharapkan jumlah peserta Jogja Walk Heritage International tahun ini banyak, tidak hanya dari Cina dan Jepang, tetapi diharapkan pula dari beberapa negara di Asean, Eropa serta Amerika yang sedang berlibur di Yogyakarta,” katanya. Tazbir mengatakan pihaknya akan menggaet wisatawan mancanegara untuk meramaikan kegiatan wisata jalan kaki itu, khususnya dari Jepang dan Cina. Mereka ternyata memiliki rahasia yang selama ini tidak banyak diketahui publik, bahwa dengan memperbanyak jalan kaki, orang tidak hanya memiliki kebugaran tubuh yang prima, tetapi juga kerja otak menjadi aktif. (Suryati)

kata Ruby. Karena seolaholah legal, pihak perbankan biasanya menganggap transaksi tersebut sah. Untuk menghindari pembobolan, kata Ruby Alamsyah, nasabah harus mengetahui tipe-tipe ATM skimmer. Mana tipe ATM yang asli dan mana yang tidak. “Jika ada alat tambahan lain, kita perlu waspada,” kata Ruby. Sebab, ada kemungkinan besar mulut ATM sudah dipasangi skimmer. Pengetikan PIN, kata Ruby, lebih baik cari keypad yang ada tutupnya. Atau ditutup dengan tangan. “Hati-hati terhadap ATM yang kira-kira dipasangi ATM skimmer,” kata Ruby. Di Indonesia modus kejahatan semacam ini hanya terjadi di ATM-ATM tertentu. Ini karena ATM tersebut mudah dibobol. (Fiq)

Soal Pasokan Gas

Dirjen Migas Diminta Lapor SBY Jakarta, Trans - Menteri Perindustrian MS Hidayat mendesak agar Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo segera melaporkan kepada Presiden terkait kepastian jaminan pasokan gas. “Menteri Perindustrian baru saja SMS, minta saya bisa tidak lapor ke Presiden siang ini. Saya bilang belum bisa karena belum selesai,” kata Evita dalam Workshop Revitalisasi Industri Pupuk di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis pekan lalu. Hingga saat ini, kata lanjut Evita menjelaskan, masih saja terjadi ketidaksepakatan penentuan harga pembelian dan penjualan gas. “Dari pihak pabrik pupuk, minta reasonable saat ke bank. Tapi dari produsen gas juga ada batasan minimum ke pemerintah dan batasan minimum supaya gas bisa keluar dari dalam perut bumi,” ujarnya. Sehingga, kata dia, penentuan harga gas melibatkan tiga kepentingan, yakni pemerintah, produsen gas, dan produsen pupuk. “Kalau masalah harga gas ini tidak bisa diselesaikan, harus ada yang berkorban. Satu-satunya yang harus berkorban yakni pemerintah,” ujarnya. Namun, pengorbanan dari pemerintah, menurutnya, harus jelas dan disepakati bersama. Untuk memastikan pasokan gas cukup bagi kebutuhan dalam negeri, pemerintah telah mengeluarkan aturan domestic market obligation (DMO). Produsen migas diwajibkan mengalokasikan 25 persen bagian dari kontraktor dari keseluruhan produksi. “Karena bagian kontraktor sebanyak 30 persen, dan sisanya pemerintah maka yang harus diserahkan 17,5 persen dari produksi,” kata dia. Menteri Perindustrian MS Hidayat menjelaskan, dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk yang meningkat, industri dituntut untuk menaikkan produktivitas. “Revitalisasi industri pupuk masuk dalam program 100 hari. Dengan adanya revitalisasi, diharapkan kapasitas produksi industri pupuk urea akan meningkat dari 8,05 juta ton menjadi 10,4 juta ton,” kata Hidayat dalam sambutan yang dibacakan Wakil Menteri Perindustrian Alex W Retraubun. (Yat)

Jasa Raharja Terus Melakukan Terobosan Jakarta, Trans - Saat ini semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dituntut untuk melakukan terobosan dan inovasi. Ini merupakan suatu keharusahan ditengah persaingan global sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Karena tidak sedikit perusahan plat merah yang alih-alih memberikan keuntungan, tapi yang terjadi sebaliknya. Disini persolan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan menjadi taruhan. Untuk itu Jasa Raharja terus melakukan pembenahan dan memaksimalkan nilai korporasi dengan meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan perusahaan dengan menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sehingga eksistensi perusahaan terus dapat dipertahankan. Sebagai Perusahaan asuransi sosial korban kecelakaan lalulintas jalan dan angkutan umum, persoalan pel-

ayanan merupakan perhatian utama. Untuk tahun 2010 Jasa Raharja terus meningkatkan implementasi tekhnologi informasi yang memadai melalui pemampaatan IT dalam Asosiasi Asuransi Milik Negara (ASGARA). Ini semua untuk memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat. “Kami menerapkan program IT, sehingga ada akses sama (interlink) sehingga masyarakat misalnya mengalami kecalakaan di Jawa Timur sedangkan keluarga ada di Medan, ahli waris bisa ambil di Medan,” kata Direktur Operasional Jasa Raharja Budi Setyarso. Untuk santunan, tahun 2009 lalu Jasa Raharja telah mengeluarkan santunan kepada korban kecelakaan lalulintas sebesar Rp 1.363.212.388.319. Jumlah tersebut naik tipis dibandingkan tahun 2008 yang berada pada kisaran 1.031.173.617.000. Jumlah santunan terbanyak diberikan kepada korban kecelakaan yang meninggal dunia yakni sebesar Rp906.084.452.589. Sementara untuk

korban luka-luka sebanyak Rp 436.461.490.412. Untuk cacat sebesar 19.179.848.718 dan penguburan Rp 1.486.596.600. Menurut Budi, dititiktitik yang rawan menimbulkan kecelakaan pihaknya mendirikan kantor pelayanan terpadu. “Tahun depan tambah lima,” katanya. Untuk membantu mencegah dan menekan tingkat kecelakaan serta upaya peningkatan peningkatan pelayanan pemberian santunan dan upaya untuk mendukung program kerja 100 hari Indonesia Bersatu II, tahun 2009 lalu Jasa Raharja bekerjasama dengan mitra terkait seperti Departemen Kesehatan dan pihak Kepolisian RI untuk percepatan proses pelayanan santunan kepada masyarakat. Serta menyelenggarakan kegiatan safety riding dan seminar keselamatan lalulintas dibeberapa cabang dengan memberikan bantuan sejumlah sarana keselamatan kepada para mitra kerja terkait serta para stake holder. “Untuk Santunan, Jasa Raharja bisa menyalurkan berapapun jumlahnya,” jelas Budi. (Gaus K)

HALAMAN 5

NO. 194. TH X

TRANS KOTA



Renovasi Gedung BPLIP Molor Biaya Sewa Kantor BPLIP Dipertanyakan Anggaran untuk sewa kantor itu dibuat sebesar Rp 400.000.000,-, sementara harga sewa kantor hanya sekitar Rp 30 juta. Jadi, selisihnya sekitar Rp 370 juta. Jakarta, Trans – Penyelesaian proyek Renovasi Gedung Kantor BPLIP (Badan Pengelola Lingkungan Industri Permukiman), UPT Dinas PKUKM Provinsi DKI Jakarta, ternyata molor. Sedang biaya sewa kantor sebesar Rp Rp 400.000.000,- perlu dipertanyakan, karena dianggap terlalu mahal. Proyek Renovasi Gedung Kantor BPLIP yang berlokasi di Jalan Raya Penggilingan, Kompleks PIK, dengan anggaran sekitar Rp

4.000.000.000,- itu dikerjaka oleh PT SIC. Kontraktor ini ternyata masih terus bekerja meskipun sudah tutup anggaran. Sesuai Keppers 80/ 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, kontraktor tersebut seharusnya diberikan sanksi tegas. Setidaknya, dengan molornya penyelesaian renovasi gedung BPLIP tersebut menunjukkan bahwa PT SIC bekerja tidak secara profosional. Celakanya, biaya sewa kantor BPLIP tidak jauh dari kantor BPLIP, tepatnya di Kompleks Kompleks Era Mas 2000, Pulo Gebang, Jakarta Timur, terkesan dibuat mahal untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk kepentingan secara pribadi maupun kelompok tertentu. Betapa tidak, anggaran untuk sewa kantor itu dibuat sebesar Rp 400.000.000,-, sementara menurut seorang satpam di kompleks itu har-

ga sewa kantor hanya sekitar Rp 30 juta. Jadi, selisihnya sekitar Rp 370 juta. Satpam tersebut menyatakan harga itu tidaklah mengada-ada. Untuk membuktikannya, dia memberikan nomor telepon pemilik kantor yang disewa BPLIP tersebut. Ketika dihubungi Koran Trans, Ny Ama sebagai pemilik kantor yang disewakan itu menyatakan angka yang sama dengan yang disebut satpam, ya sekitar Rp 30 juta. Nilai sewa sekitar Rp 30 juta itu menurut pantauan Koran Trans cukup wajar, mengingat kantor tersebut memang tidak memiliki fasilitas yang layak untuk menjadi kantor BPLIP. “Oknum-oknum yang terlibat dalam sewa-menyewa kantor ini sebaiknya memang harus diusut,” ujar salah seorang staf BPLIP, yang tidak mau disebut identitasnya. (Nazaruddin Jamil)

Pembongkaran Kafe Diwarnai Isak Tangis Jakarta, Trans - Pembongkaran terhadap bangunan kafe- kafe di sisi Tol Cakung, Jakarta Timur, diwarnai isak dan tangis, serta suasana yang sangat memprihatinkan. “Kita juga ikut berduka dan prihatin dengan pembongkaran tersebut,” ujar salah seorang warga yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi kafe-kafe yang dibongkar. Di satu sisi memang pembongkaran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur terhadap kafe-kafe itu harus sesuai peraturan yang berlaku. Di sisi lain, dengan dilakuknya pembongkaran itu sama saja artinya menghilangkan mata pencaharian pekerja-pekerja kafe tersebut. Sedangkan untuk mendapatkan pekerjaan sekarang ini tidaklah mudah. Pembongkaran yang meratakan kafe dengan tanah dan menggunakan alat berat itu, juga menuai protes keras. Sebab, salah seorang pemilik kafe yang kebetulan kafenya dibongkar, menyatakan bahwa pembongkaran terhadap kafe dilakukan secara pilih kasih. (Nazaruddin Jamil)

Terkait Bangunan Mewah Di Atas Saluran

Kasudin PU Tata Air Jakarta Barat ‘Ada Main’ Dengan Pemilik Jakarta, Trans – Masyarakat seharusnya tidak bisa melanggar peraturan, tapi lantaran ulah dari oknumoknum pemerintahan peraturan sepertinya ada gunanya, terutama bagi orang kaya. Begitulah, sehingga sebuah bangunan mewah pun bisa berdiri di atas lahan saluran air, yakni di Jalan A3 N0.8 Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Bangunan mewah itu berdiri kokoh, seolah tidak ada permasalahannya dengan hukum yang berlaku. Jelas instasi terkait seperti P2B sebagai Pengawas dan Penata Bangunan Jakarta Barat, serta Sudin PU Tata Air Jakarta Barat, jelas mengetahui bangunan bermasalah tersebut. Keberadaan bangunan bermasalah itu kini masih menjadi perhatian dari sejumlah wartawan dan LSM. Wartawan Koran Trans yang menyaksikan bangunan itu itu juga beratanya, kenapa bangunan mewah bias berdiri di atas lahan saluran air? Kenapa dibiarkan oleh pejabat-pejabat P2B dan Sudin PU Tata Air Jakarta Barat? Pastinya, bangunan itu berdiri kokoh tanpa ada tindakan tegas

dari aparat terkait dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Dari pantauan Koran Trans, ada kalanya aparat P2B Jakarta Barat sangat tegas menertibkan bangunan bermasalah, malah terkesan mereka itu sudah lebih kejam dari orang Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Betapa tidak, orang pinggiran dan kalangan bawah yang ingin sekedar bias bernaung dari dinginnya udara malam dan panasnya sinar matahari di siang hari, sering digusur. Mereka terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya dengan berlinan air mata. Namun, begitu ada bangunan mewah di atas lahan saluran air (fasilitas sosial), pihak P2B dan Sudin PU Tata Air Jakarta Barat tidak menertibkannya. Artinya, tindakan tegas tidak dilakukan kepada pemilik bangunan mewah itu, seperti yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Ya, Ir Heryanto selaku Kasudin PU Tata Air Jakarta Barat, terlihat santa tegas dalam menegakkan peraturan ketika membongkar kios-kios yang ada di bantara kali Jalan Cideng, Jakarta

Bangunan di atas saluran Jl. A3 No. 8 Jakarta Barat. foto: ramly

Barat 2008 lalu. Tapi, kenapa kalau bangunan mewah dia tidak bertindak tegas? Apakah penegakan hokum hanya untuk orang-orang kecil? Kenapa bangunan mewah di atas lahan air saluran dapat IMB dari P2B Jakarta Barat? Kejanggalan-kejangalan yang terjadi mengakibatkan dugaan bahwa ada permainan antara

pemilik bangunan dengan P2B Jakarta Barat dan Sudin PU Tata Air Jakarta Barat. “Begitulah kemungkinannya. Seharusnya jangan hanya rakyat kecil yang digusur. Masa kalau bangunan mewah tidak dibongkar, mentangmentang banyak duitnya,” kata seorang warga pada Koran Trans di lokasi.

Menurut keterangan warga itu, pemilik bangunan tersebut memang sudah pernah menerima surat perintah bongkar hingga tiga kali. “Tapi mungkin sudah ada ‘perdamaian’ dari Sudin PU Tata Air Jakarta Barat. Buktinya bangunan tersebut tidak dibongkar sampai sekarang,” pungkasnya. (Ramli/Maruli S/A Lupi)

Pembanguan Infrastruktur di Jakarta Selatan

Kelancaran Pendidikan Terhambat Jakarta, Trans – Ratusan gedung Sd dan SMP di Jakarta Selatan secara bersama direhab oleh pemerintah, karena sekolah-sekolah tersebut sudah tidak layak pakai. Hal ini sesuai dengan program pemerintah untuk mengganti sekolahsekolah yang bahannya dari kayu sebagai kuda-kuda diganti menjadi kuda baja ringan. Celakanya program pemerintah itu tidak sesuai dengan

harapan, bahkan proses belajar dan mengajar pun terganggu. Pasalnya, siswa banyak yang dipindahkan dan harus menumpang di sekolah lain, karena sekolahnya direhab. Pada APBD Tahun Anggaran 2009 lalu, sebanyak 86 gedung SDN dan 34 SMP telah direhab berat dengan anggaran yang berkisar Rp 1 miliar per sekolah. Namun, jangka waktu penyelesaiannya sangat

mengecewakan. Pasalnya, hingga dalam batas kontrak kerja selesai masih banyak sekolahsekolah tersebut belum selesai 100 persen. Kenyataan seperti inilah yang sangat menghambat lancarnya pendidikan di Jakarta BaratSelatan. Itu baru persoalan tentang waktu penyelesaian, belum lagi soal kualitas pelaksanaan proyek rehab tersebut yang juga tergolong buruk. Ken-

yataan itu pun membuat para guru dan murid merasa tidak nyaman. Dari pantauan Koran Trans hingga saat ini masih ada puluhan gedung yang masih dalam penyelesaian. Sebab, pada akhir penutupan anggaran 2009 lalu, terpaksa kontrak kerja dari para kontraktor diperpanjang hingga selesai. Namun penagihan angaran sebesar 100 persen sudah diatur. Artinya, peker-

jaaan selesai, langsung bias ditagih kontraktor. Yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak diberikan sanksi kepada para kontraktor yang tidask bias menyelesaikan pekerjaanya sesuai kontrak? Apakah terjadi pemotongan anggaran dalam penagihan atas keterlambatan tersebut? Jika tidak ada pemotongan tagihan, berarti pejabat terkait sudah terima uang pelican dari kontraktor. (Ramli)

JAKARTA: Dengan luas wilayah hanya 650 kilometer sekarang dihuni oleh 6 juta penduduk resmi. foto: ist

2030, Jakarta Dapat Menampung 10 Juta Jiwa Jakarta, Trans - Kota Jakarta pada tahun 2030 akan dipersiapkan sebagai daerah yang mampu menampung dan dihuni bagi 10 juta jiwa. Wacana ini akan dituangkan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW) DKI Jakarta 2010-2030. Agar dapat terwujud, Pemprov DKI akan menyiapkan pembangunan sarana infrastrukturnya. Mulai dari tempat pemukiman, pusat bisnis, perdagangan dan rekreasi serta fasilitas kota lainnya yang akan ditata secara terpusat, terintegrasi, teratur, rapih dan indah. Kemudian busway dan mass rapid transit (MRT) akan dibangun menembus ke daerah penyangga yakni Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Bodetabekpunjur). Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, Wiriyatmoko mengatakan, semula pada tahun 2030 Jakarta ditargetkan menjadi tempat hunian bagi 13 juta jiwa. Namun melihat jumlah luas wilayah yang hanya 650 kilometer, maka target tersebut diturunkan menjadi 10 juta jiwa. “Ini memang cukup padat. Sekarang saja jumlah penduduk resmi DKI Jakarta sekitar 6 juta,” kata Wiriyatmoko di Balaikota, Senin (18/1) pekan lalu. Karena itu, dalam draft Raperda RTRW DKI 2010-2030 akan dibangun sarana infrastruktur yang tertata rapi, teratur, dan terintegrasi satu sama lain. Pembangunan kota Jakarta ke depan akan tampak lebih gemerlap, modern, dan canggih dengan menggunakan teknologi paling mutakhir. Untuk mendukung tujuan itu, dalam draft akan dilakukan pemutihan daerah yang selama ini melakukan pelanggaran izin peruntukan, seperti kawasan Menteng dan Kebayoran Baru. “Memang diputihkan, tapi tidak semuanya,” tegasnya. Kemungkinan besar pemutihan terjadi di beberapa lokasi jalan protokol dan kawasan hijau. Sedangkan peruntukan rumah tinggal tidak boleh lagi dijadikan tempat usaha. Semuanya akan tergambar jelas dalam peta RTRW yang akan diterbitkan setelah Raperda ini disahkan. “Pelanggaran dalam bentuk apapun tidak ditoleransi. Itu nanti tugasnya bagian pengawasan,” tandasnya. Pembangunan kota Jakarta tidak akan terlepas dengan keterlibatan daerah-daerah penyangga Bodetabekpunjur. Rencananya, tranportasi jenis busway dan subway akan tembus ke daerah penyangga. Kemudian pembangunan jalan tol dan ruas jalan lain pasti akan berhubungan dengan jalan tol serta ruas jalan di daerah penyangga. Intinya, seluruh penataan infrastruktur dan lingkungan yang selama ini menjadi masalah dengan daerah penyangga karena belum adanya payung hukum. Untuk itu, sebagai acuan dalam penyusunan draft Raperda RTRW DKI Jakarta, Pemprov DKI tetap berpedoman pada UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta UU Nomor 29 tahun 2007 tentang ibu kota. Penyempurnaan draft ini sangat membutuhkan masukan dan saran dari seluruh elemen masyarakat. “Kalau dulu pemerintah dianggap lebih tahu. Sekarang kami menganggap masyarakat yang lebih tahu. Jadi kami tunggu masukannya,” ujarnya. Deputi Gubernur DKI Tata Ruang, Achmad Harjadi, menerangkan, melalui RTRW 2010-2030, penataan infrastruktur kota dan lingkungan tidak lagi dilakukan secara serampangan, melainkan diatur secara jelas dan tepat peruntukannya. “Seperti pemukiman, nantinya diarahkan untuk bisa dekat dengan sarana transportasi publik yakni busway, MRT dan kereta api,” kata Harjadi. Sedangkan Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana mengatakan, hal yang terpenting dari RTRW adalah komitmen dan konsistensi Pemprov DKI dalam pelaksanaan tata ruang serta penegakan hukum atas pelanggarannya. (C Herry SL)

Abdul Haris SH (Sekjen LSM KPRM): Prioritaskan penegakan supremasi hukum 30 % dan 70 % untuk keadilan dan kesejahteraan. Jakarta, Trans – Rakyat Indonesia seharusnya bisa sehat, pintar dan cerdas, namun hal itu belum bisa terwujud hingga saat ini karena prilaku dan tindakan para pemimpin dan elit bangsa ini, yang terus melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). “Akibatnya, rakyat yang sehat, pintar dan cerdas jauh dari kenyataan, bahkan kita menyaksikan kemiskinan terjadi dimanamana. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Abdul Haris SH, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komisi Perlindungan Rakyat Miskin (KPRM) menjawab pertanyaan Koran Trans seputar penegakan hukum dan kondisi rakyat Indonesia di awal tahun 2010 ini. Abdul Haris sebagai Sekjen LSM KPRM mengatakan bahwa para pemimpin dan elit bang-

Rakyat Harus Sehat, Cerdas & Sejahtera sa ini sudah seharusnya melaksanakan kegiatan yang dapat membuat masyarakat lebih maju mulai tahun 2010 ini, yakni melaksanakan kegiatan memajukan masyarakat bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan secara sungguhsungguh. “Semua pihak juga harus ikut menunjang tugas-tugas tersebut. Ya, bidang kesehatan harus dibantu. Pendidikan juga harus didukung agar masyarakat lebih pintar dan cerdas. Begitu juga kesejahteraan harus diupayakan secara bersamasama agar masyarakat hidup senang dan nyaman, bukan hanya untuk satu atau dua orang atau kelompok tertentu, karena hal ini juga menyangkut kemanusiaan,” ujarnya. Bagi Abdul Haris SH, mengupayakan masyarakat bisa sehat, pintar/cerdas, dan hidup nyaman hidup, juga merupakan perwujudan rasa kebangsaan. “Jadi, bukan hanya konglomerat atau pengusaha saja yang

harus sehat, pintar/cerdas dan hidup nyaman, tapi orang bawah mulai dari desa hingga perkotaan pun harus merasakan kenyamanan itu,” ujarnya. Prilaku KKN Namun, untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, pintar dan cerdas serta sejahtera terkendala oleh prilaku dan tindakan KKN yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan elit bangsa yang hingga kini masih berlangsung. “Kondisi ini sangat memprihatinkan dan harus segera diakhiri,” kata Abdul

Haris SH. Untuk mencapai masyarakat yang sehat, pintar/cerdas, dan sejahtera, menurut Abdul Haris, banyak persolan yang harus dituntaskan. Pasalnya, apakah masyarakat bisa sehat, kalau para pejabat tinggi negara tidak sehat perilakunya? Apakah masyarakat bisa pintar dan cerdas, kalau semua lapisan masyarakat dibohongi para pejabat yang lebih suka menaruh janji tanpa bukti? Bagaimana bisa sejahtera, kalau kesempatan masyarakat telah dimonopoli oknum-oknum pejabat

yang kekayaannya melimpah dengan hasil menggerogoti harta kekayaan negara? “Mestinya masyarakat menikmati kesejahteraan, bukan hanya pejabat yang menikmatinya. Ini perlu dipikirkan. Kalau kita mau memikirkan rakyat kecil dan miskin, harus memiliki rasa kemanusiaan dan kebangsaan, supaya rakyat Indonesia hidup tenteram dan nyaman, serta adil dan makmur,” ujarnya. Apakah pemberantasan korupsi bisa dilaksanakan secara sungguh-sungguh? “Tidak

WART AWAN PROFESIONAL TUNJUK AN JA TI DIRI ARTA TUNJUKAN JATI Pemda DKI Jakarta/DPRD DKI Pengadilan Tinggi Tipikor POLDA METROJAYA Walikota/Pengadilan Jakarta Pusat Walikota/Pengadilan Jakarta selatan Walikota/Pengadilan Jakarta Barat Walikota/Pengadilan Jakarta Utara Walikota/Pengadilan Jakarta Timur

: : : : : : : :

Suyat Waniar Gaus Kaisuku Meidi M dicari....... Ramly Maruli S, Ahmat Lupi Aston Darwin SP Nazaruddin Jamil

mungkin, kalau secara spontan,” jawab Abdul Haris, dengan nada serius seraya menunjuk ke arah dada, “kembalikan ke hati nurani manusianya. Perilakunya musti selalu mengingat pada Tuhannya. Orang Jawa bilang, lapis-lapisnya bibir hanya janji manis.” Lantas? “Seluruh elemen bangsa harus bergerak,” tandas Abdul Haris SH. LSM KPRM, menurut dia, bergerak untuk membuka peluang kerja bagi rakyat kecil yang miskin supaya maju dan hidup nyaman. “Itulah perlindungan rakyat miskin. Kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi,” katanya meyakinkan. LSM KPRM, kata Abdul Haris SH, juga bergerak untuk mendidik masyarakat menjadi cerdas dan sehat. “Dengan sehat, orang akan bisa melakukan apa saja yang diinginkannya. Nasib rakyat miskin masih kurang dipikirkan dan mereka selalu tertinggal, bahkan ditipu oknum pejabat tinggi yang se-

Abdul Haris SH

rakah,” katanya. Bagimana cara mencapainya untuk sekarang ini? “Kalau Indonesia mau maju dan disegani, penegakan supremasi hukum prioritaskan 30 % dan 70 % untuk keadilan dan kesejahteraan. Utamakan masalah pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya. (Abu Darin)

HALAMAN 6


TRANS BODETABEK

Trayek Ganda Kembali Marak Walikota Bogor Ditipu Bogor, Trans - Walikota Bogor H Diani Budiarto sepertinya ditipu atas hadiraya sejumlah trayek ganda angkutan perkotaan yang melintas dalam Kota Bogor. Hal ini terjadi karena penambahan trayek angkutan perkotaan acap kali dilakukan secara diam diam. Dishub dan Kominfo seakan cuci tangan atas kejadian tersebut, sehingga skala prioritas program kerja Diani Budiarto dalam membenahi kemacetan bakal kandas. Kian hari semakin bertambah. Itulah gambaran angkutan perkotaan OS warna hijau jurusan Cicmas-Merdeka, yang jumlahnya ratusan masuk dalam Kota Bogor. “Kami sangat prihatin atas munculnya penggandaan trayek yang dikeluarkan Dishub Provinsi Jabar,” kata Dedy Sumanteri, pengamat transportasi kepada wartawan di Bale Binarum, belum lama ini. Upaya Walikota Bogor dalam mengatasi kemacetan pun diperkirakan akan kesulitan. Seperti dikatakan Dedy jumlah angkutan perkotaan di daerah jumlahnya terus bertambah. Bahkan, dia menduga terjadi penggandaan trayek angkutan perkotaan bernomor Polisi F 1991 C, F 1917 F dan F 1952 B jurusan Ciomas-Merdeka. “Kendaraan band”, begitu menurut Dedy istilah kendaraan tersebut. Karena angkutan perkotaan tersebut memiliki keunikan tersendiri, karena trayeknya dikeluarkan Dishub Jabar. Sedangkan tempat pengujian ratarata di Kota Bogor, termasuk perpanjangan STNK. Hanya saja, kendaraan tersebut beroperasi

dalam kota dan kabupaten. Peristiwa itu terjadi, ungkap Dedy, awalnya terjadi karena pemilik angkutan perkotaan tersebut terlambat memperpanjang ijin trayek. Tiba tiba dilapangan muncul kendaraan lain dengan trayek yang sama dan telah terjadi penambahan. “Ada dugaan kuat hal ini terjadi setelah terjadi kerjasama antara oknum dengan dealer. Sedangkan harga trayek memiki nilai rupiah cukup tinggi,” tegasnya. Kongkalikong ini, tutur Dedy, terjadi tanpa sepengetahuan Walikota Bogor H Diani Budiarto. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bila kejadian tersebut ditindak lanjuti dan bila ada permainan oknum diberi sanksi yang setimpal. “Saya berkeyakinan ada permainan. Walaupun kendaraan banci tersebut dikeluarkan Dishub Jabar, pasti ada persetujuan,” tegasnya. Kepala Dishub & Kominfo H Achmad Syarief, hingga berita ini diturunkan belum berhasil dimintai keterangan. Namun, menurut Suharto selaku Kabid Angkutan, mengatakan bahwa trayek angkutan perkotaan dikeluarkan Dishub Jabar setelah mendapat rekomendaai dari Dishub & Kominfo Kota Bogor. Suharto juga menjelaskan, perpanjangan trayek angkutan perkotaan warna hijau yang tersebar di beberapa wilayah dan masuk dalam kota dan kabupaten berdasarkan identitas pemiliknya. Suharto juga tak membantah bila kendaraan angkutan perkotaan warna hijau itu pada umumnya berdomisili di Kota Bogor. (Yan)

Akibat trayek ganda kemacetan di Kota Bogor sulit diatasi. foto: doc


Program Larasita

Kantor Pertanahan Kota Bekasi Lakukan Pelayanan ‘Sapu Bersih’ Dengan program Larasita, Kantor Pertanahan Kota Bekasi sudah menyelesaikan ratusan sertifikat. Bekasi, Trans - Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Robinson Mangunsong SH mengatakan siap menyukseskan program Larasita, dengan menerapkan pola kerja atau sistem sapu bersih. “Saya tidak pilih-pilih siapapun pemohonnya. Setiap berkas yang masuk ke meja saya, langsung saya kerjakan. Sapu bersih, artinya tidak ada berkas yang menumpuk di atas meja saya. Setelah saya lakukan penelitian berkas dan yang diajukan oleh pemohon ternyata lengkap dan tidak bermasalah, langsung saya tanda tangani. Prosedur waktu penyelesaian pelayanan sesuai jadwal yang ditentukan,” terangnya. Sejak ada program Larasita, Kantor Pertanahan Kota Bekasi sudah menyelesaikan ratusan sertifikat dari seribuan lebih, yang saat ini sedang

dalam proses pemetaan, peta bidang dan pengumuman. Manfaat Larasita Sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Robinson Mangunsong SH mengatakan sangat mendukung program larasita. Sebab, program larasita adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pertanahan Nasional RI. Program tersebut juga mendekatkan pelayanan pertanahan kepada semua masyarakat, terutama yang secara geografis mempunyai kendala untuk mendatangi kantor pertanahan. “Selain itu, program larasita juga sebagai upaya menghilangkan peran pihak ketiga dalam pelayanan pertanahan, meminimalkan membiasnya informasi pertanahan kepada masyarakat, mengurangi ter-

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Robinson Mangunsong, SH sedang serius melaksanakan tupoksinya. foto: c herry sl

jadinya konflik pertanahan, serta sangat penting untuk mencapai target sertifikasi bidang tanah nasional,” ujar Robinson Mangunsong SH kepada Koran Trans, usai menghadiri acara peresmian program-program strategis pertanahan oleh Presiden SBY di Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Cilincing Jakarta Utara, Jumat (15/01) pekan lalu.

Selanjutnya, kata Robinson Mangunsong SH, dengan adanya program larasita masyarakat dapat secara langsung menikmati pelayanan yang terukur, jelas, terang dan mudah, murah dan terjangkau. Lebih dari dari itu, larasita juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. “Program itu juga memudahkan masyarakat yang hendak melakukan sertifikasi tanah, me-

motong mata rantai pengurusan sertifikat tanah sekaligus meminimalisir biaya pengurusannya dan meningkatkan nilai manfaat birokrasi kepada masyarakat. Sebagai karya inovatif pelayanan publik, larasita juga dapat mendorong kreatifitas pelayanan dari aparatur negara kepada rakyat,” paparnya. Larasita, ujar Robinson Mangunsong menjelaskan, merupakan pelayanan bergerak (mobile service) BPN RI dalam pelayanan sertifikasi tanah kepada masyarakat, yaitu sistem jemput bola ke lokasi-lokasi masyarakat yang memiliki kendala secara geografis untuk mendatangi kantor pertanahan. Sistem jemput bola inilah yang diharapkan dapat mendekatkan pelayanan pertanahan kepada semua lapisan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap BPN RI. (C. Herry SL)

PDAM Tak Becus Gelar Proyek IT Kejati Jabar Didesak Lanjutkan Penyelidikan Trans, Bogor - PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dinilai tak becus menggelar tender Pengadaan Informasi Teknologi (IT) Tahun Anggaran 2008. Kejanggalan tender dengan pagu Rp 1,2 miliar ini sempat menjadi perhatian pihak Kejaksaan Negeri Kota Bogor, namun penyelidikannya terhenti di tengah jalan. Ketidakbecucusan pelaksanaan tender jelas terlihat ketika pengumuman hasil tender. PT Citra Murni ternyata keluar sebagai pemenang dengan penawaran Rp 818 juta, meskipun PT Reka Prima melakukan penawaran Rp 1,1 miliar dan PT Kerakatau Media

Calo Orang Dalam Beraksi Pemusnahan Barang di Samsat Kab. Bekasi Bukti di Kejari Bekasi Bekasi, Trans - Sungguh memprihatinkan pelayanan di kantor Samsat Kabupaten Bekasi. Betapa tidak, ternyata pegawai dikantor tersebut merangkap jadi calo terhadap masyarakat yang akan mengurus suratsurat penting dengan alasan jalur cepat. Pemantauan wartawan di kantor tersebut bahwa di pintu masuk ada tulisan pelayanan informasi atau loket pengambilan formulir seorang pegawai berseragam pemda berinisial T, tanpa rasa sungkan langsung menawarkan jasa terhadap masyarakat yang akan mengurus surat-surat. Sembari memberikan formulir pengisian data-data, pria berinisial T mengatakan, “ayo-ayo siapa lagi yang mau dibantu, diupayakan secepatnya,” ujarnya. Kemudian seorang karyawan pengguna jasa yang ingin memperpanjang STNK menyerahkan Surat kenderaan sepeda motor. Pada buku tersebut tercatat pajaknya sebesar Rp.175 ribu, kemudian calo tersebut meminta agar dibayarkan sebesar Rp.210 ribu. Jika dihitung uang yang diterima Rp.210 ribu dikurangi Rp.175 ribu untuk bayar pajak, hanya sisa Rp.35.000,-Tapi muncul pertanyaan, berapa banyak dalam sehari menggunakan jasa calo dari ratusan orang setiap harinya yang mengurus surat-surat. Selain itu, pelayanan di kantor Samsat tersebut sangat lamban. Berkas dimasukkan pukul 09.32 wib lalu menunggu di loket antrian kasir atau loket 1 dan 2 hingga pukul 12.00 wib. Di loket pengambilan STNK atau loket 3 dan 4 harus menunggu hingga pukul 13.30 wib, dengan demikian yang mengurus surat-surat sesuai jalur atau aturan yang berlaku akan menunggu selama empat jam. Praktik percaloan yang dilakukan orang dalam itu sendiri di kantor samsat kabupaten bekasi mengundang reaksi berbagai kalangan masyarakat. Seorang pengamat hukum Ferdinand Montororing SH mengatakan bahwa terjadinya praktik percaloan tidak menutup kemungkinan adanya persetujuan dari pimpinannya.Terlebih dilakukan oknumnya dengan cara terbuka dipintu masuk kantor tersebut.Yang pasti calo-calo yang bergentayangan dikantor tersebut harus diberantas, tambahnya. (Lora)

NO. 194. TH X

Bekasi, Trans - Dalam acara pemusnahan barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi dihadiri Ketua Badan Narkotika Kota (BNK) Bekasi, Rahmat Efendy, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Azhar Laena, Wakapolres Metro Bekasi, Dwi Gunawan, Dandim Lukman Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi diwakili Samosir SH, Jumat (22/1). Dalam acara tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, Kusnadi Halim, SH dalam sambutannya menghimbau kepada semua pihak agar memberikan perhatian khusus terhadap maraknya peredaran narkoba, karena pemberantasan narkoba bukan hanya tugas polisi, jaksa dan hakim tetapi seluruh unsur masyarakat. Terlebih saat ini penerapan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp800 juta. Adapun jumlah barang bukti yang dimusnahkan antara lain, Narkotika berupa ganja seberat 335.922 gram, Heroin seberat 2,2161 gram, Psikotropika jenis sabu-sabu seberat 13.7952 gram dan jenis ekstasi sebanyak 907 butir. Semua barang bukti tersebut merupakan putusan tetap selama tahun 2009. Wakil Walikota Bekasi juga selaku ketua BNK, dalam sambutannya mengatakan bahwa pemberantasan narkoba merupakan tugas bersama antara polisi, jaksa dan BNK. Rahmat mengakui bahwa ada dana sebesar Rp3 miliar untuk sosialisasi anti narkoba, dana tersebut terlihat sangat besar tapi jika dibandingkan dengan maraknya peredaran narkoba saat ini tidak sesuai. Sehingga diharapkan agar semua pihak mendukung pemberantasan narkoba. Dengan dana sebesar Rp3 miliar tahun 2010 di BNK Bekasi akan dimaksimalkan untuk mensosialisasikan tentang bahaya narkotika, katanya. (Lora)

WART AWAN PROFESIONAL TUNJUK AN JA TI DIRI ARTA TUNJUKAN JATI Biro Kota Bogor : A Yani, Ahyar Matondang,Lea A Yani Biro Kab. Bogor : dibutuhkan Biro Kota Depok : dibutuhkan Biro Kota Tangerang : dibutuhkan Biro Kab. Tangerang : dibutuhkan Biro Kota Tangerang Selatan : dibutuhkan Biro Kota Bekasi : Lorayati Debataraja, Geoffrey, A Rauf Matondang Biro Kab Bekasi : Kaslim Kusyairi, Abdul Aziz.

Rp 1,2 miliar. “Keluarnya PT Citra Murni sebagai pemenang tidak realistis, karena pagu dan penawaran terlalu rendah, sehingga proyek pengadaan itu terksesan sebagai proyek titipan. Selisih nilai penawaran dengan pagu mencapai ratusan juta rupiah mengundang kecurigaan. Selisih perbedaan sangat mencolok itu terindikasi kuat dugaan permainan,” demikian ditegaskan sejumlah sumber yang dihimpun wartawan beberapa waktu lalu. Akhirnya, kasus proyek ini diperiksa Kejari Kota Bogor. Namun, berbagai pihak merasa curiga karena penyelidikan ter-

henti di tengah jalan. Karena proses yang dilakukan Pidsus Kejari Bogor tidak melalui mekanisme yang tepat. “Kejari Bogor tidak melalui tahap “Lid” dan langsung “Dik” dalam kasus tersebut,” kata pengamat hukum M Rahmat SH. Oleh karena itu M Rahmat berharap agar kasus yang sempat terhenti itu ditelusuri lebih lanjut oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, demi tegaknya hukum yang baik dan benar di persada nusantara ini. Informasi itu juga menyebutkan, kegagalan proyek IT dalam tahun 2008 itu dilanjutkan dalam tahun berikutnya. Sehingga dugaan permainan

dan kongkalikong pengadaan IT di PDAM tersebut semakin kuat. Selisih harga pagu dengan penawaran yang mencapai ratusan juta rupiah itu, kata sumber terpercaya, disinyalir digunakan Memet Gunawan untuk melancarkan upaya mempertahankan kursi empuk Dirut PDAM kedua kalinya. “Apalagi proyek yang diharapkan tidak maksimal dan PDAM mengalami kegagalan total dalam pelaksanaan proyek IT,” tutur sumber tersebut. Ketua LSM H’ry Center Unitario Hardjanto ketika diminta pendapatnya mengatakan, pelaksanaan proyek IT bernilai miliaran rupiah itu, patut diusut lebih lanjut. Namun, sebaiknya hal

itu dikonfirmasikan lebih lanjut untuk memberikan kesempatan kepada Dirut PDAM memberikan penjelasan agar terjadi keseimbangan dalam pemberitaan. Namun demikian Unitario berharap agar kasus yang patut dicurigai dalam proses procedural pelaksanaan tender diungkap agar persoalan tersebut semakin jelas. “Saya tahu persis sikap Walikota dalam memberikan penilaian suatu kasus”, kata Unitario. Tapi sayangnya, ketika berita ini akan diturnkan Dirut PDAM belum berhasil ditemui untuk dimmta pendapatnya dalam hal ini. (Trans)

Soal Melengkungnya Atap Baja Ringan Sekolah

Oknum Komisi B DPRD Bertindak Arogan Trans, Bekasi: Meskipun penggunaan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk merenovasi sejumlah sekolah di Kota Bekasi sudah sangat hatihati, ternyata yang namanya musibah tetap tidak bisa dihindari. Sayangnya, musibah itu terkesan ditanggapi secara arogan oleh oknum anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi yang membidangi pembangunan. Seperti diketahui belum lama ini ada sekitar 33 SD Negeri se-Kota Bekasi yang mendapatkan kucuran dana dari DAK sebesar Rp 12,4 milyar, untuk memperbaiki beberapa bagian gedung rusak, termasuk diantaranya bagian atap. Salah satu sekolah yang menerima dana DAK itu adalah SDN Duren Jaya 6,. Dana digunakan untuk memperbaiki 5 lokal. Nurhayati S.Pd selaku kepala sekolah sudah sejak awal mewanti-wanti agar pihak kontraktor, PT Sarana Multi Mandiri, mengerjakan proyek dengan baik, mengingat perbaikan itu sudah lama diharapkan pihak sekolah dan orang tua murid. “Kami sangat senang, makanya ketika pihak kontraktor memulai melaksanakan pekerjaan terlebih dahulu diadakan syukuran dan pengajian,” ujar salah seorang orang tua murid SDN Duren Jaya 6. Ternyata, kesalahan tetap terjadi karena pihak PT Sarana Multi Mandiri memasang baja ringan untuk atap tidak sesuai dengan gambar bangunan konstruksi sekolah yang berasal dari konsultan. Akibatnya, baja ringan yang dipasang melengkung, Jumat (8 Januari 2009) dini hari, sekitar pukul 03.30 Wib. Pada hari Jumat itu atap yang melengkung itu langsung diperbaiki pada pukul 10 pagi.

Wakil walikota Bekasi H Rahmat Efendi Sos M.Si (bertopi) sedang memberikan pengarahan, Kepsek SDN Duren Jaya VI Nurhayati S.Pd, Nurdin ketua komite dan Diknas H Sutarman, Krisman Tedy. foto: geofrrey

Saat itu anak-anak sekolah sedang libur. Atas kejadian piha PT Sarana Multi Mandiri sudah meminta maaf kepada kepala sekolah Nurhayati S.Pd, sekaligus mengganti atap baja yang melengkung tersebut, sehingga pada dasarnya tidak ada masalah lagi. Apalagi Heri selaku pimpinan PT Sarana Multi Mandiri memberikan garansi selama 10 tahun. Namun, ada desas-desus dan pemberitaan, bahwa SDN Duren Jaya 6 runtuh. Hal itu sampai menarik perhatian Wakil Walikota Bekasi H Rahmat Effendi S.Sos M.Si hingga meninjau langsung sekolah tersebut. Ternyata, atap baja itu tidak ada lagi, karena sudah dibongkar untuk dipasang kembali dengan benar. Selain Wakil Wali Kota, tampak juga datang beberapa anggota Komisi B DPRD Kota Beka-

si yang membidangi pembangunan, di antaranya Mulyanto. Jika Wakil Walikota H Rahmat Efendi menanggapi secara baik dan tenang, ternyata Mulyanto sebagai anggota dewan malah berisikap arogan dan memarahmarahi kepala sekolah. Mulyanto bahkan mengancam akan memutasikan kepala sekolah itu. Anggota dewan berjenis kelamin laki-laki itu bahkan sempat bersitegang dengan kepala sekolah yang sehari-harinya memakai jilbab tersebut. Mulyanto bahkan terkesan menunjukkan satu contoh buruk kinerja oknum anggota dewan. Betapa tidak, ia berani menyetop jalannya perbaikan atap tersebut, sehingga pemasangan genteng pun menjadi terlambat. Hal itu sebetulnya tidak perlu terjadi. Seperti dikemukakan oleh H Sutarman selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi

yang juga mengunjungi sekolah tersebut, dengan didampingi, Kasi Kelembagaan Krisman, mengatakan agar diambil saja hikmah dari kejadian itu. Secara tegas Sutarman mengatakan, dalam kejadian pihak sekolah tidak bisa disalahkan begitu saja. Toh, anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi yang mebidangi pendidikan, H Joko Soekaryo Koencoro (F-PDIP) dan H Heri Koeswara MA (FPKS), mengacungkan jempol kepada pihak sekolah dan kepala sekolah dalam menghadapi permasalahan dan kelanjutan perbaikan sekolah tersebut. Karena itu, untuk sementara waktu, menunggu perampungan perbaikan sekolah, siswa dari SDN Duren Jaya 6 harus bersabar dulu bergabung dengan SDN Duren Jaya 7 dan SDN Duren Jaya 11, dalam mengikuti proses belajar dan mengajar. (Geoffrey)

HALAMAN 7


Pajak ................ Indonesia. Seperti laporan yang disampaikan oleh Kepala BPN RI Djoyo Winoto Ph.D, bahwa legalisasi aset tanah akan memberikan jaminan hukum dan jaminan rasa aman atas penguasaan dan pemilikan tanah bagi masyarakat. “Legalisasi aset tanah (sertifikasi tanah) juga berkontribusi besar pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara ini. Diperkirakan pemasukan pajak untuk ini saja sekitar Rp 18 triliun untuk tahun 2009 ditambah lagi dengan uang pemasukan pada negara Rp 0,5 triliun dan PNBP sekitar Rp 1 triliun,” ujarnya. Program Strategis Untuk melaksanakan program-proram strategis pertanahan, Presiden SBY mengagenda-

Silakan ................ Dengan menggunakan sarana angkutan kapal-kapal kecil berbobot mati 500 ton hingga 1500 ton, berbagai jenis barang impor illegal yang kebanyakan dibawa dari Port Klang, Malaysia, menerjang masuk sekaligus berlalu di depan hidung petugas patroli laut. Seakan, “radar” untuk memonitor lalu-lintas kapal di perairan Riau yang dibangun Bea Cukai Tanjungbalai Karimun pilih-kasih. “Biasanya, sebelum mereka melakukan aksinya terlebih dahulu harus melapor kepada petugas yang terkait”, kata Hasanudin, seorang warga Dumai mengungkapkan. Untuk masalah lapor-melapor sebelum beraksi, Bacin memang jagonya. Big boss penyelundupan warga negara Malaysia ini, dikenal licin bagaikan belut sawah disiram oli. Sebagai pengatur perjalanan barang impor illegal dari Port Klang yang handal, Bacin menggunakan beberapa orang suruhan. Satu di antaranya beranama Yosep, yang khusus menerima barang impor illegal dari Dumai diantarpulaukan ke Jakarta. Lihatlah, bendera dwi-tunggal Bacin dan Yosep dikancah penyelundupan berkedok antarpulau makin berkibar. Mereka ada bukti bekerja dengan persiapan yang sangat matang. Belakangan, orang-orang suruhan dibawa komando Yosep tak lagi setia kepada dirinya. Seperti Hendra Jonathan, yang tadinya adalah wakil Yosep, ketika ditemui M.Sitorus dari Transak-

Kejaksaan ........... mua yang terlibat diberikan jabatan strategis pada Pemerintah Kota Bogor dalam kepemimpinannya ?. Aneh, memang kasus ‘APBD Bogor Gate’ tahun 2002 ini. Betapa tidak, kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, sudah empat kali diganti, akan tetapi kasus ini tidak pernah tuntas. “Dengan adanya kasus APBD ini, kami selama ini dijadikan sebagai kartu ATM bagi mereka,” ujar Nuruzzaman, salah seorang terdakwa kasus dugaan korupsi APBD Kota Bogor tahun 2002 sebesar Rp 6,8 miliar itu. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Negeri Kota Bogor telah menyidangkan Nuruzzaman dan lima mantan anggota DPRD periode 1999-2004, yakni Tb Rafli Mukti, Kefri Ricardo, Kosasi Saputra, Jhon Lahai, dan Beny Wahyudin. Sebelumnya, mantan Ketua DPRD Kota Bogor, Mohamad Sahid, yang juga mantan Wakil Wali Kota Bogor, sudah divonis empat tahun penjara oleh PN Kota Bogor. Dalam surat dakwaan mantan anggota DPRD Kota Bogor didakwa dengan dua dakwaan yakni primer dan subsider. Dakwaan primer menyebutkan para terdakwa didakwa dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat 1 (b) undang-undang nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam undang-undang 20 tahun 2001 tentang perbuatan tidak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP pidana. Dakwaan primer ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, minimal masa tahanan 3 tahun. Sedangkan dakwaan subsider terdakwa didakwa pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaim-

SAMBUNGAN

kan langkah-langkah ke depan, yakni melanjutkan dan mensukseskan Reforma Agraria (tahun 2007); menertibkan 7,3 juta hektar tanah terlantar (tanah bertuan, tapi tuannya tidak bertanggung jawab); melanjutkan penyelesaian konflik dan sengketa tanah; mempercepat legalisasi aset masyarakat dan negara; meningkatkan mutu program layanan rakyat sertifikasi tanah (Larasita); serta memberi pelayanan yang murah, mudah, tidak berbelit-belit dan akurat (tidak ganda). Soal tanah terlantar, Presiden SBY mengatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan dan pembangunan infrstruktur. “Dengan PP dan perundangundangan itu nanti, akan dapat ditertibkan tanah telantar, terutama bagi mereka yang mempu-

nyai tanah luas yang terlantar,” tegas Presiden SBY, seraya menyatakan PP dan undangundang itu segera dikeluarkan sebagai bagian dari program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu. Mengenai pertanahan dan pembangunan infrstruktur, Presiden SBY meminta semua pihak agar mewaspadai calo tanah. “Calo tanah bukan menolong orang, tapi menolong diri sendiri dan identik merugikan orang lain dan negara,” tegasnya. SBY juga menekankan lima program pertanahan yang telah dijalankan BPN RI, yakni 1. Reforma Agraria (Pembaharuan Agraria), 2. Pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat, 3. Penertiban tanah terlantar, 4. Penyelesaian sengketa pertanahan, 5. Percepatan legalitas aset tanah masyarakat dan tanah pemerintah serta

pengembangan akses masyarakat pada penguasaan, dan pelayanan pertanahan melalui kantor pertanahan bergerak (Larasita). Kepada jajaran BPN RI seluruh Indonesia, SBY juga berpesan agar menjaga penghargaan yang telah diraih dan terus meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Meskipun bebas dari kategori pelayanan publik buruk, kemungkinan penyimpanan yang kemungkinan ada di tubuh BPN dihilangkan, serta sukseskan rencana strategis dan aksi pertanahan. Larasita Dari lima program pertanahan yang dijalankan BPN dan ditekan Presiden SBY, Djoyo Winoto Ph.D kepada Koran Transaksi memaparkan tentang visi dan misi Larasita. “BPN RI, dalam hal ini, harus menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan

untuk kemakmuran dan keadilan rakyat, serta keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia,” paparnya. Adapun misi Larasita, lanjut Djoyo, adalah mengembangkan dan menyelengarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumbersumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan, peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T-red). Larasita juga merupakan perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan

si dikediamannya di rumah susun Pluit, Jakarta-Utara, dengan lantang mengungkapkan sudah tidak ada lagi urusan kerja terhadap Yosep. “Bila perlu keberadaan Yosep bersama sindikatnya dihancurkan”, kata Hendra Jonathan sinis. Pecah kongsi ? Mungkin saja benar, tapi mungkin juga tidak. Menurut beberapa sumber, apa pun dalihnya tentang pecah-kongsi antarpenyelundup, itu merupakan siasat belaka. Sebab, berhasilnya Hendra bergabung dan beralih profesi dari dunia perjudian yang dikenal dengan sebutan melanggar KUHP Pasal 303 menjadi melanggar tindak pidana ekonomi karena diangkat oleh Yosep sendiri. “Karena benar mereka pecah-kongsi, Hendra sudah dianggap mengkhianat”, jelas Rusdi, seorang kerabat Hendra mengungkapkan. Selama ini, hubungan antara Yosep-Hendra terlihat memang terjalin mesra. Namun, dari ungkapannya yang berapi-api, bisa diyakini kalau ia sudah siap meggantikan posisi Yosep sebagai tukang pembagi upeti. Berbeda dengan cerita Siagian (kerabat Hendra), yang selalu merendah setiap menghadapi lawan bicaranya. “Sesungguhnya, saya tidak tahu-menahu tentang sepak terjang Yosep di jagat penyulundupan ini”, tegasnya. Ia mengaku hanya sebagai ekspedisi yang menerima jasa angkut barang-barang impor ilegal dari Dumai ke Jawa. Untuk satu kali jalan ongkosnya Rp 8 juta, ditambah biaya tidak terduga sebesar Rp 7 juta manakala ada aparat yang

mengganggu, harus cepat diatasi dengan memberi upeti. Urusan Siagian, ternyata tidak hanya menerima jasa angkut barang impor ilegal dari Dumai tok. Lelaki berusia 64 tahunan lebih berdarah batak toba ini juga berotak encer, piawai, dan punya hubungan kepada sejumlah pemilik gudang tempat penimbunan barang impor illegal di sekitar daerah Pluit, Sunter, Pasar Kamis, dan Dadap, Tangerang, Banten. “Kelebihan dari usaha inilah yang saya bagi kepada kawan-kawan”, katanya berlagak sosial. Berangkat dari gencarnya pemasukan barangbarang impor illegal dari Dumai yang diantarpulaukan ke Jawa, tidak terlepas dari lemahnya pengawasan kepabeanan di pelabuhan. Selama ini banyaknya barang illegal, selain karena luasnya wilayah yang harus diawasi juga adanya oknum ikut bermain didalamnya. Dengan kata lain, sang oknum tersebut tidak steril dari proses pembusukan kedalam instansi tempatnya bekerja. Bagi penyelundup seperti Bacin Cs, tidak mau tau kalau negara sudah banyak dirugikan. Yang penting dalam menjalankan upaya penyelundupan mereka tidak terganggu dengan ketatnya peraturan dan undang-undang no. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Kawasan perairan Riau memang cukup strategis untuk dijadikan sebagai basis penyelundupan dan tergolong daerah rawan. “Operasi jaring sendiri yang pernah dibentuk pada tahun 87an tak mampu memberantas secara tuntas yang namanya

penyelundupan di bumi lancang kuning itu”, kata seorang tokoh pemuda yang akrab dikalangan penjahat ekonomi di Dumai, Riau. Hampir semua jalur penyelundupan di sana dapat diyakini bisa berjalan dengan lancar dan aman berkat “setoran” yang mereka berikan kepada oknum-oknum aparat keamanan. Soal setoran ini, jumlahnya memang beragam. Menurut seorang pemburu inforamasi di pergudangan Pluit Muara baru, Pluit Muara karang, Sunter, dan daerah Tangerang, setiap minggunya mereka menyediakan dana siluman paling sedikit Rp 100 juta untuk dibagikan kepada oknum yang datang bergantian. “Itu baru oknum yang levelnya dikelas papan bawah. Sedangkan di level kelas papan atas lain lagi jumlah setorannya”, jelas si pemburu tadi mengedipkan mata. Aksi penyelundupan bagi rezeki di daerah Tembilahan, Bagan Siapi-Api, Tanjung Pinang, dan Tanjungbalai Karimun situasinya sama saja. Di daerah Selat Panjang dan Bengkalis tak luput dari itu. Daerah penyelunduapan yang banyak diselimuti misteri ini nyaris tak ada aparat hukum yang mampu meredamnya. Rasanya, Dirjen Bea Cukai Thomas Sugijata, yang pernah menjadi Kanwil Bea Cukai Tanjungbalai Karimun, perlu didukung sepenuhnya dalam meningkatkan pengawasan barang impor ilegal di perairan Riau dan Selat-Malaka. Kini timbul seuntai pertanyaan, masih loyal dan solidkah jajaran Bea Cukai sejak dibawah nakhoda

mantan Direktur Penindakan & Pencegahan (P2) DJBC pusat ini. Yakin mampu, asalkan peraturan berikut undang-undang no.17 tahun 2006 tentang kepabeanan dijalankan secara serius. Sebab, sudah menjadi rahasia umum, semua aksi-aksi penyelundupan bisa beroperasi secara bebas karena mendapat perlindungan dari oknukoknum aparat penegak hukum. Cuma, seperti biasa, pihak Bea Cukai selalu membantah kabar itu. Contohnya, bantahan dari petugas lapangan Direktorat P2 DJBC pusat, Ibrahim, ketika dihubungi beberapa waktu lalu tentang maraknya penyelundupan berkedok antarpulau, mengatakan tidak masa lah. ´”Kami sudah meningkatkan patroli-laut terutama di kawasan prairan Riau dan Selat-Malaka”, kata Kepala sub direktorat (Kasubdit) P2 DJBC Pusat, Heru Sulastiyono meyakinkan. Heru yang mantan Kabid P2 Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cakai Tanjung Priok ini, memang banyak menangani berbagai bentuk kasus penyelundupan di Indonesia. Tapi jangan lupa, soal penyelundupan 10 kontainer berisi telepon genggam merek Black Berry itu, nama Heru juga pernah di sebut-sebut di dalamnya sebagai aktor intelektual di belakang layar. Sementara, yang bernama Pardin diduga sebagai otaknya luput dari jerat hukum. Jelasnya, hukum masih tak berdaya menjerat penyelundup penyetor upeti. (M. Sitorus)

ana telah dirubah dan ditambah dalam undang-udang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. “Ancaman maksimal 20 tahun penjara minimal 1 tahun penjaran,” ucap Mela Jaksa Penuntut Umu (JPU) pembacaan dakwaannya. Dalam kasus ‘APBD Gate Bogor’ ini sedikitnya 32 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan Kejari Kota Bogor di LP Paledang, di antaranya: Lismo Handoko, Rafli Kosasih, Jefri Ricardo, Jhon Lohay, Beny Wahyudi, Jaja, Hotman, Rohili, Eman Sulaeman, Ratna Widia, Imam Sudarta, Rudi Samsudin, Hamzah Ismail, Togar Hutabarat, Neneng Salmiah, Muhamad Sahid, Elson Rozalie, Didi Widiardi, dan Marga Jaya Sampurna, Nuruzzaman. Sedangkan 13 anggota DPRD yang masih mendapat penangguhan penahanan, yakni 1. Yayu Wahyudin (F.PDIP), 2. Ir H Gatot Susanta (F.Golkar), 3. TB H Tatang Mukhtar (F.Golkar), 4. Taufik H Khusnun (F.PDIP), 5. Gunarto (F.Golkar), 6. Rizal Barnadi (F.PAN), 7. Berlin Purba (F.BB), 8. H Mulyana (F.PDIP), 9. Dedi Supyadi (F.PAN), 10. Ade Fachrudin (F.PPP), 11. Suherman (F.PPP), 12. Elson Gozali (F.Golkar), 13 Ahmad Rukyat (F.PKS), yang kini menjadi Wakil Walikota Bogor.

mengembalikan insentif sebagai konsekuensi keluar PP No. 21 tahun 2008. Apalagi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukan masih banyak DPRD yang tidak mengembalikan dana tersebut,” katanya. Menurutnya, langkah DPR yang meminta penangguhan penahanan buat tersangka korupsi “APBD GATE” Bogor, dianggap tidak pantas apalagi kalau mengintervensi dalam ranah hukum. Terbongkarnya kasus ‘APBD GATE’ Bogor pada Tahun 2002, ketika Iswara Natanegara sebagai walikota Bogor (sekarang menjadi staf ahli Mendagri-red), dan Diani Budiarto (walikota sekarang-red) menjabat ASDA I. Dimana menurut informasi, ASDA I yang membidangi Pemerintahan Kota Bogor tidak tahu, “ Sangat mustahil dia sebagai eksekutif (ASDAI-red) tidak mengetahui kasus ‘APBD GATE’ tersebut. Sedangkan Ahmad Rukyat (Wakil Walikota sekarang-red) waktu itu menjabat Ketua Panitia Anggaran Legislatif. “ Namun kehebatan Diani Budiarto sangat teruji, dia tidak pernah diperiksa dan dinyatakan bersih. Selanjutnya dalam Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Masa Priode TH 2004-TH 2009 berpasangan dengan M Sahid, terpilih untuk memimpin Kota Bogor. Kendatipun dalam kasus “APBD GATE” M Sahid dinyatakan bersalah sampai M Sahid divonis pidana selama empat tahun. Akhirnya Diani Budiarto menjalankan roda pemerintahan sendirian”. Selanjutnya Ahmad Rukyat (Wakil Walikota sekarang-red) dalam kasus “APBD GATE” duduk sebagai legeslatif dan menjadi Ketua Panitia Anggaran. Dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Priode TH 2009- TH 2014, Diani Budi-

arto, malah sengaja memilih dan berpasangan dengan Ahmat Rukyat, masyarakat tetap percaya dan antusias atas kepememimpinnya sehingga terpilih untuk kedua kalinya menjadi walikota. Mungkinkah sesungguhnya Diani Budiarto, yang dipercaya serta diagungkan oleh masyarakat berani mengatakan “ Bahwa Kebenaran Sesungguhnya dipertaruhkan dalam Kasus APBD GATE “. Sementara itu, berdasarkan Rencana Operasi yang diajukan Kejaksaan Negeri Kota Bogor ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, ada target operasi sebagai eksekutor, yakni: Berkas I (Wakil DPRD Kota Bogor TA 2004); Berkas II (Panitia Anggaran Legislatif TA 2004); Berkas III (Panitia Anggaran Eksekutif TA 2004); dan Berkas IV (anggota DPRD yang masih aktif TA 2004). Ada dugaan bahwa Walikota H Diani Budiarto dan Wakil Walikota Ahmad Rukyat, dimungkinkan dalam kasus “APBD GATE” diperiksa pihak kejaksaan dan menjadi tersangka baru? Namun semuanya terpulang kepada Kejaksaan Negeri Bogor. Hal itu dapat saja terjadi sesuai dengan Target Operasi Kejari Bogor untuk melakukan Eksekutor, mengacu kepada Berkas III (Panitia Anggaran Eksekutif TA 2004). Agar tidak terjadi pemberitaan sepihak, ketika dikonfirmasikan melalui surat bernomor 1472/ PR/Trans/Jan/2010, tanggal 20 Januari 2010,belum dijawab oleh Walikota H Diani Budiarto. Bahkan Kabag Humas Kota Bogor, Bapak Asep, ketika dihubungi melalui HP Celullernya juga tidak diangkat dan SMS juga tidak dibalas, hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban diterima..

sak agar Kejari Kota Bogor melanjutkan pemeriksaan terhadap terhadap Tim Anggaran Pemkot Bogor (Eksekutif), sebab beberapa di antaranya sudah sempat diperiksa Tim Khusus Kejari tahun 2004 lalu. Seperti dikatakan Ketua Umum LSM H’ry Center Unitario Hardjanto tim anggaran ini merupakan arsitek lahirnya dana anggaran APBD 2002 sebesar Rp 6,2 miliar sebelum dikorup para wakil rakayat. Padahal, ketika kasus itu diungkap pamor Kejari Bogor melambung tinggi. Namun, pemeriksaan terhadap tim anggaran itu tiba-tiba terhenti dan sepertinya sengaja dipeti-eskan. Tidak dilanjutkanya pemeriksaan tersebut kini menjadi bahan pergunjingan berbagai pihak dan memunculkan penafsiran berbeda-beda. Pergantian Kajari terus berlanjut, namun penyidikan diam di tempat. “Ada apa,” kata Unitario balik bertanya. Dalam pandangan Unitario, tak mungkin Kejari Bogor tidak cukup bukti, apalagi dalam pemeriksaan 2004 itu telah terjadi peningkatan status menjadi penyidikan. Menurutnya, bila kasus itu pantas untuk di SP3kan, sebaiknya ada penjelesan lebih lanjut, agar warga tak bertanya-tanya.Tim Anggaran Pemkot Bogor tidak menyusul para wakil rakyat di Rutan Paledang patut dipertanyakan. Unitario menambahkan, bila pemeriksaan ini tak segera berlanjut dan tidak ada kejelasan, bukan tidak mungkin tim khusus pengkajian masalah korupsi LSM H’ry Center manbuat surat kepada Presiden SBY dengan ditembuskan Kejaksaan Agung di Jakarta, untuk meminta kasus tersebut dilanjutkan hingga tuntas dan memiliki kepastian hukum. “Apakah mereka kebal hukum dan kapan mereka menyusul,” tutur Unitario. (Tim Trans)

Tiga orang lagi dinyatakan meninggal dunia Direktur Indonesia Budgeting Center (IBC), Arif Nur Alam menilai preseden buruk bagi lembaga hukum jika kasus ini sampai dihentikan prosesnya. Arif menegaskan, kasus korupsi DPRD harus dituntaskan termasuk korupsi lainnya, jangan sampai ada tebang pilih. “Segera periksa semua DPRD se-Indonesia yang belum

Kejaksaan Didesak Berbagai pihak telah mende-

NO. 194. TH X SENIN, 25 JAN - 7 FEB 2010 di seluruh tanah air, serta penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara. Selain itu, larasita merupakan keberkelanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, yakni dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa,

semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) Nomor: 5 tahun 1960. “Larasita dan program-program strategis pertanahan yang lainnya harus terus ditingkatkan di seluruh kantor pertanahan di daerah-daerah, di seluruh Indonesia. Jika ada kantor pertanahan wilayah Kota/Kabupaten yang tidak mendukung dan merealisasikan program larasita ini akan diberikan sanksi tegas,” ujar Djoyo. (C. Herry. SL)

‘Markus’ ...............

makelar kasus. Oknum tersebut sangat sibuk untuk melobi jaksa, panitera atau kepolisian sebagai perantara terdakwa, sebagai klien-nya itu. “Misalnye gini aje, abang punya masalah melanggar hukum, mustinya abang dituntut hukuman penjare 10 taun, kalo abang pake pembela pengacare, atawe boleh juga dibilang markus, nyang tadinye abang musti masuk dalem 10 taun, paling abang dihukum jadi 5 taun”, paparnya Dulloh. “Kalo gitu bagus juga dong kerjenye markus, sebab bisa nolongin orang Dulloh?” jawab bang Trans. “Itu bukannye bagus bang, justru ame pemerintah nyang nameye Markus sedang dibrantas!” ucap Dulloh, yang kemudian dipaparkan bahwa kelompok Markus atau makelar kasus adalah perbuatan konspirasi sangat tidak terpuji. Pasalnya, telah merusak institusi lembaga hukum dan merongrong kewibawaan lembaga tersebut. Oknum-oknum Markus, merupakan sindikat pengacara atau pengangguran banyak acara, selain merusak tatanan hukum juga telah meracuni mental aparat penegak hukum dengan iming-iming materi. Sudah selayaknya ruang geraknya perlu dimonitor, jika terbukti harus dijebloskan dalam terali besi. “Kan die katanye pengacare nyang elu bilang juga ‘Markus’ udeh nolongin orang dalem perkare, masak musti dimasukin ke dalem penjare?” jawab bang Trans dengan penuh heran. Rupanya dari tadi yang dibicarakan oleh Dulloh dan bang Trans, tanpa mereka sadari dari semula didengar oleh tetangganya bernama Kakung. “Memang bener kalo nyang kayak gitu musti dimasukin ke penjare, sebab masa pengacare harusnye ngebela kliennye berdasarkan hukum dan pasal, bukannye pake duit. Pasal 378 diroba menjadi pasal 86…?” papar Kakung. “Ach! Ente bisa aje, Kung. Emang suseh ye kalo udeh urusan 86 masuk, orang jadi bodoh dan lupa segalenye!” sambut Dulloh. Bang Trans sendiri jadi tambah bingung, ada apa sich di balik angka 86 pikirnya. “Kok elu pade bilang bodoh soal nomor 86, emang ape sich”, ucap bang Trans, bingung seraya ingin tahu. “Angke 86 artinye duit, bego juga abang dech!” teriak Dulloh dan Kakung. (Bang Trans)

Apa lagi seperti bang Trans, yang tinggalnya di pinggiran kota. Meski dia bisa baca masih mengeja, bang Trans termasuk orang yang haus informasi. Kalau ada sedikit kabar, orangnya suka penasaran ingin tahu. Seperti biasa pagi itu bang Trans kerjanya ngegosip alias senang ngobrol. Begitu melihat sahabat kentalnya Dulloh yang lagi duduk di pojok warung, bang Trans langsung bergabung duduk sambil mengisap rokok. “Dulloh ente kayaye seperti ade yang elu tungguin, ye?” celetuk bang Trans, sambil meluncurkan asap rokoknya. “Abang emangnya mau kemane?” Dulloh balik tanya ke bang Trans. “Alaaa .. kok tanya ame gue lagi. Dulloh gue juga sebenernye bosen, kalo duduk nongkrong melulu!” sergah bang Trans. Sebenarnya ia ingin nyajak ngobrol atau tukar pikiran dengan sahabatnya tersebut. Dulloh sendiri juga sudah dapat meraba, datangnya bang Trans paling juga cuma bakal berceloteh membicarakan pepesan kosong. Dugaan Dulloh memang benar, karena dari tadi bang Trans kasak-kusuk seakan ingin mendapat teman bicara. “Sekarang abang cerite aja .. paling-paling ade nyang mau ditanyain?” pancing Dulloh kepada bang Trans. “Kok elu tahu aje maksud gue?”, jawab bang Trans, “begini Dulloh, kalau cerita tentang Pansus Bank Century, gue dengerin rasenye udah bosen!” jawabnya seraya memprotes. “Sekarang nyang gue mau tanya, kalo berite-berite dari pengadilan kok nyang diributin soal Markus .. emangnya si markus juga keserimpet perkare Bang Century?” bang Trans mulai buka pembicaraan. “Jadi, Markus itu siape sich, disebut-sebut tapi orangnye gue belon pernah tahu,” sambungnya, yang kemudian dijawab oleh Dulloh, “Markus itu .. sebutan orang-orang nyang kerjenye kasak-kusuk, kerjenye di kantor pengadilan atawe di kantor polisi,” jelas Dulloh. Kemudian dijelaskannya secara rinci bahwa oknum yang dimaksud mendapat predikat ‘Markus’ adalah oknum pengacara dan bukan pengacara, dalam kategori yang bisa juga disebut mafia peradilan. Dalam praktek kerjanya hanya sebagai

Gomay ............... 01.00 WIB itu, menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya, kedua belah pihak bersepakat bahwa mereka berdamai. Menurut H Udi Sutardi, laporan yang di Polda Metro Jaya sudah dicabut oleh Gomay beberapa hari yang lalu. Adapun,

mengenai laporan polisi yang dilaporkan oleh kuasa hukum Badrudin, I Nyoman Redita SH MH, juga telah dicabut di Polres Metro Kabupaten Bekasi. H Udi Sutardi menambahkan, kedua bukti pencabutan laporan polisi tersebut konon sudah diserahkan kepada kantor notaris yang ditunjuk di Cikarang, Kabupaten Bekasi. (Tim Trans)

PENGUMUMAN Diberitahukan kepada masyarakat umum dan relasi-relasi kami, mulai tanggal 1 Maret 2010

Kantor Redaksi KORAN TRANSAKSI pindah alamat. Aktivitas penerbitan tetap berjalan sebagaimana biasa. Untuk itu kami memohon Doa Restunya Ttd Drs. Syaiful Nazar Pemimpin Umum

TRANS SELEBRITIS & SPORT SPORT Tya Ariestya

BELAJAR DOKTER DARI MAMA MEMERANKAN tokoh dokter muda bernama Sarah di sinetron MENGINTIP SURGA ternyata bukan perkara mudah bagi pesinetron Tya Ariestya yang didapuk sebagai pelakon utama. Penyebabnya tak lain selama ini karakter yang dimainkan Tya selalu cengengesan. Tak beda jauh dari kehidupan sehari–harinya. “Tapi ini tantangan,” katanya. “Kan biasanya bercanda dan ketawa– ketawa mulu, dalam kehidupan sehari–hari pun begitu.” Tak pelak untuk mendapatkan roh dari karakter yang dibawakan,

mantan atlet taekwondo nasional ini belajar dari mamanya. “Emang sih di sini tidak perlu jadi dokter yang terlalu serius banget, aku belajar aja dari Mama karena kebetulan Mama juga psikolog,” ungkapnya di lokasi syuting di bilangan Kuningan, Jaksel, Rabu (20/1). Selama karir di dunia peran, baru sinetron MENGINTIP SURGA yang dijalani Tya secara stripping. Selain sinetron tersebut, Tya juga disibukkan syuting sitkom di stasiun televisi selain RCTI. “Tapi masih bisa teratasi karena syuting sitkomnya tiap Senin dan Selasa. Dengan makin sibuk seperti ini paling aku jaga kesehatan saja tiap hari biar tetap fit,” pungkasnya. (Nay)

Film Toilet 105

TEROR MAKHLUK HALUS TERHADAP SISWA

T

oilet di SMU Bina Persada nampak baikbaik saja: terang, bersih, wangi dan jadi tempat favorit untuk semua penghuninya. Semua, termasuk penghuni ‘halus’ yang menggemari bandit-bandit sekolah, apalagi yang ganteng-ganteng seperti Okta (Ricky Harun), Ical (Lionil Tikoalu) dan Rio (Rizky Putra) Itulah Film Toilet 105 yang diproduksi Mvp Pictures, yang disudradarai Hartawan Triguna. Dikisahkan Okta, Ical dan Rio adalah para siswa SMU Bina Persada yang selalu mendapat teror dari ‘penghuni’ toilet itu. Teror itu semakin gencar ketika SMU Bina Persada kedatangan murid baru,

Marsya (Coralie Gerald). Para warga sekolah semakin sering melihat penampakan-penampakan yang membuat bulu kuduk berdiri, yakni berupa potongan-potongan tubuh. Sang satpam sekolah (Aming), guru favorit (Indra Birowo) hingga guru paling killer (Suti Karno), semua ketakutan dengan teror si ‘penunggu’ toilet. Akhirnya, Marya sadar bahwa ialah yang diincar oleh setan penunggu toilet ini. Ia harus menuntaskan sebuah dendam, jika Marsya tak mau terus-terusan diteror oleh setan itu. Terlebih lagi, ia tak mau timbul semakin banyak korban di sekolah barunya. (Suryati)

Perseteruan Carlos Tevez dan Gary Neville

Ejekan Dibalas Performa Baik Di Lapangan mulut) saya tujukan kepada Gary Neville,” ujarnya seperti dilansir Daily Mail. “Ucapannya yang mengatakan bahwa saya tak pantas dihargai 35 juta euro adalah sebuah jilatan yang bagus. Dia mengatakannya hanya untuk terlihat bagus di depan manajer,” sembur-

P

erseteruan antara Carlos Tevez dan Gary Neville masih terus berlanjut. Belakangan, Tevez menyebut bahwa Neville adalah seorang penjilat. Namun, arsitek Manchester City Roberto Mancini tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap Carlos Tevez. Perseteruan itu sungguh menarik, dimana sebuah ejekan dibalas dengan performa permainan yang baik di lapangan. Adu mulut antara Tevez dan Neville terjadi jelang pertemuan antara Manchester United dan Manchester City di semifinal I Piala Carling. Ucapan Neville yang mengatakan MU tak pantas mempertahankan Tevez adalah pemicunya. Pada hari-h pertandingan, Tevez gantian membalas ucapan kapten MU itu dengan performanya di lapangan. Dua gol penyerang asal Argentina itu membuat malapetaka bagi The Red Devils yang takluk dengan skor 1-2. Di akhir pertandingan Neville terlihat mengacungkan jari tengah. Diduga, aksinya itu diarahkan kepada Tevez. Sial bagi bek kanan berusia 34 tahun itu, aksinya tersebut tertangkap kamera dan FA bakal menyelidikinya. Kini giliran Tevez melancarkan serangan balasan. Ia mengatakan bahwa komentar Neville, yang menyebut MU benar telah melepasnya, hanyalah komentar agar dirinya terlihat bagus di mata sang manajer, Sir Alex Ferguson. “Saya tak pernah berniat untuk berlaku tak respek terhadap orang-orang (fans MU). Selebrasi gol saya (menyuruh diam dengan telunjuk di

nya. Salah Paham? Arsitek Manchester City Roberto Mancini tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap Carlos Tevez, setelah striker asal Argentina itu melabeli bek Manchester United Gary Neville dengan sebutan penjilat dan tolol. “Sudah selesai sekarang,” ujar pelatih asal Italia itu. Pemain asal Argentina tersebut memang sedang on fire, setelah mampu mencetak 11 gol dari 9 pertandingan terakhir bersama City. “Ketika masih di Italia, saya menonton aksinya di televisi. Sangat jelas bagi saya kalau dia adalah pemain yang hebat. Saya menginginkannya ketika masih melatih di Inter Milan. Tapi, saat itu tidak mungkin, karena dia masih bersama Manchester United,” jelas Mancio, panggilan Mancini. “Jika berada di kotak penalti, maka dia pasti akan mencetak gol. Tapi yang saya inginkan tidak hanya Carlos yang mencetak gol, tapi juga para penyerang lain seperti Benjani, Santa Cruz, dan Adebayor,” kata Mancio. Namun, bek muda Manchester United Jonny Evans yakin, perseteruan antara mantan rekan setimnya Carlos Tevez dengan Gary Neville tidak lebih dari sekadar salah paham. “Saya pikir Gary tidak mengatakan bahwa Carlos tidak layak berbanderol 25 juta pounds. Dia (Neville) hanya mengatakan bahwa pelatih biasanya mengambil keputusan yang benar (mengenai keluar-masuk pemain) dan kami mampu mengatasinya,” lanjut bek 22 tahun. (Fiq)

NO. 194. TH X SENIN, 25 JAN - 7 FEB 2010

8

WALI RAIH MURI UNTUK ‘CARI JODOH’

G

rup band Wali luar biasa. Lagu ‘Cari Jodoh’ dan ‘Baik-baik Sayang’ dari grup band ini tercatat dalam Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai lagu yang RBT terbanyak

diunduh, yakni sebanyak delapan juta dalam dua bulan. Penyerahan penghargaan diberikan langsung oleh pendiri MURI, Jaya Suprana. Meski banyak penghargaan telah

diraih, band yang kini dimotori Fa’ank (vokal), Apoy (gitar), Nunu (bas), Ovie (keyboard) dan Tomy (drum) ini tetap rendah hati. “Kami merasa bangga, tapi juga agak khawatir, kami pantas atau tidak. Kami juga tidak pernah mau sombong, kami merasa belum apa-apa,” kata Fa’ank di kantor Nagaswara, bilangan Menteng, Jakarta, Jumat pekan lalu. Apoy juga mengaku merasa bahagia dan bangga. “Kami bahagia dan bangga. Tidak pernah menyangka prestasi kami bisa sampai seperti ni. Padahal saat membuat lagu ini, kami nggak punya target apa-apa, mengalir saja,” tutur Apoy Rencananya, lagu Cari Jodoh juga akan dibuat dalam versi bahasa Inggris dan dibawakan oleh Fabrizio Faniello. Selain itu untuk single terbaru, Wali akan membuat video klip di Mesir. (Suryati)

N2MY Band

MENGANDALKAN FILOSOFI SEDERHANA & RAMAH

B

erawal dari satu kebiasaan dari keempat personil N2MY Band, yang sering menyapa teman-temannya dengan kalimat, “Hi, nice to meet you, “ akhirnya mereka pun sepakat menamai band yang mereka dibentuk tahun 2005 ini dengan nama N2MY Band. Mungkin bagi pendengar musik tanah air nama ini cukup aneh di telinga. “Tapi untuk kami, nama N2MY memiliki filosofi sendiri. Di dalamnya tersirat kesederhanaan dan sederhana serta ramah, pokoknya sangat menghargai persahabatan deh!” kata Sino, salah seorang personil N2MY. Saat itu mereka masih indie ,dan mereka pernah merilis Album The Beginning yang diproduksi sebanyak 1.000 buah CD cukup berhasil. Sebab, semuanya ludes terjual. Berangkat dari kesuksesan itu, N2MY ingin melebarkan sayap. Gayung bersambut, karena awal tahun 2009 lalu, mereka mendapat kontrak dari major label. Hits single N2MY berjudul ‘Dia’ karya Bobz. “Kami yakin, lagu Dia adalah “racun” untuk pecinta musik Indonesia. Konsepnya ringan sehingga mudah diterima oleh masyarakat Indonesia,” tambahnya. Lagu ‘Dia’ menceritakan tentang kisah cinta dua insan yang telah kehilangan cinta sejatinya, karena perpisahan yang menyisakan duka dan

penyesalan. Saat bertemu kembali, keduanya berharap dapat merasakan rindu yang terpendam, tapi karena sesuatu hal; cinta mereka cuma bisa tersimpan dalam hati. Lagu bertema Agressive Pop ini dibawakan oleh N2MY yang formasinya dari awal terbentuk di Tahun 2005 hingga kini tetap sama, yakni Rian Fauzi (Libet, drum ), Wiyono Yudi Asmoro (Sino, bass ), Bobz Capulet Obrea ( gitar ) dan Rama Dharmawan (Rama, vocal ). Dibawah naungan label Nagaswara, N2MY masih sibuk promosi single. (Suryati)

‘Si Putih’ Siap Kejar Barca R

eal Madrid kehilangan poin berharga di partai La Liga Pri mer pekan kemarin sehingga bikin Barcelona menjauh. Dalam kondisi seperti ini, sorotan semua orang pasti tertuju kepada dua pemain termahalnya, Cristiano Ronaldo dan Kaka. Sergio Ramos menganggap hal terebut tidak adil. Ronaldo dan Kaka memang dua pemain hebat yang selalu diharapkan mampu mengangkat tim. Harga mahal keduanya diakui atau tidak, makin menambah beban agar Madrid selalu memetik hasil positif. Bagi Ramos, kekalahan atau kemenangan Madrid adalah hasil dari upaya 11 pemain yang turun ke lapangan. “Saya tidak menyalahkan mereka untuk apapun. Kami telah memberikan yang terbaik, kami cuma tak beruntung,” kilah pengisi tetap posisi bek kanan Los Galacticos tersebut. El Real sebenarnya tidak perlu risau karena masih ada peluang untuk mengejar Barca, dimulai dari laga lawan Malaga. Memang kekalahan 0-1 dari Athletic Bilbao yang diderita El

Real akhir pekan lalu membuat mereka kini ketinggalan lima angka dari Barca si pemuncak klasemen, yang di waktu yang sama menang 4-0 dari Sevilla FC. “Keunggulan lima poin yang dimiliki Barcelona hanya persoalan dua laga. Keadaan bisa berubah dengan cepat di sepakbola. Kami harus membenahi penampilan tandang dan terus menang di Bernabeu. Kami tak boleh terganggu dengan apa yang dilakukan Barcelona,” ulas pemain Madrid Lassana Diarra di situs resmi klubnya. Apa yang dikatakan Diarra mengenai beda penampilan tandang dan kandang timnya memang benar adanya. Jika dalam laga tandang mereka hanya bisa meraup 14 poin, di markas sendiri ‘Si Putih’ malah masih bisa menjaga rekor 100 persen menang. Mengingat jornada 19 ini akan dihelat di markas sendiri, tekad untuk segera bangkit dengan kemenangan dan menjaga performa di rumah sendiri guna kembali mengejar Barca pun begitu menggelora. (Fiq)

Kaka Enjoy Bisa Bebas di La Liga

M

eski bermotif ‘terpaksa’, Kaka yang ditebus dengan harga yang cukup mahal oleh Madrid, mulai dapat merasakan sensasi yang ditawarkan sepakbola Spanyol. Pemain asal Brasil ini senang dengan pola terbuka yang diterapkan klub-klub dari negeri ‘Matador’ dan juga improvisasi di dalamnya. Kaka mengaku cukup enjoy bermain di La Liga. Dia kini tak lagi mera-

sa sumpek seperti yang dirasakannya sewaktu enam tahun mengecap atmosfir Seri A bersama AC Milan. Apa yang dirasakan Kaka ini tentu tak lepas dari skema mendarah daging dari Liga Italia yang lebih menitikberatkan pada pertahanan dan bagaimana suatu taktik itu berjalan dengan baik. “Saya lebih merasa enjoy di sini karena gaya bermainnya lebih terbuka dan lebih kaya. Kami di sini bekerja lebih ke arah tekhnik dengan bola, banyak melakukan tembakan dan tidak terlalu berkutat pada taktik,” ujarnya kepada Radio Spanyol, Cadena Ser seperti diwartakan Football Italia. “Sepakbola di Italia sangat berkutat pada taktik, lebih terencana, seperti di sesi latihan. Khusus di Milan, tambahan untuk taktik biasa diterapkan di aspek lannya seperti pada saat latihan fisik dan sedikit sewaktu di gym.” (Fiq)

Alat Vital Beckham Diremas Wartawati

J

ika biasanya wartawan dan war tawati mengejar David Beckham untuk wawancara, lain lagi yang diincar wartawati satu ini, Elena Di Cioccio. Wartawati Italia ini malah mengincar testikel Beckham. Saat itu, Beckham terlihat bahagia menggelar jumpa pers di sebuah hotel di Milan, Italia, Kamis 21 Januari 2010. Namun tiba-tiba, Di Cioccio beraksi meremas alat vital Beckham. Sambil meremas, dia berkata, “Saya ingin tahu seberapa besar testikelnya.” Beckham yang tak siap, terang saja kaget. Beckham hanya bisa bisa melongo melihat reporter berambut pirang itu. Sontak, petugas keamanan pemain AC Milan itu dengan sigap memegang reporter yang tampak bahagia itu.

Jurnalis itu akhirnya dilepaskan. Dia pun berlari menyeberang jalan, sambil berteriak “E piccolo, Beckham.” Artinya, “Punya Beckham kecil.” Sementara itu, kamera yang tadinya fokus ke Beckham terus mengikuti si wartawati. Setelah Beckham pergi dari hotel itu, giliran si wartawati yang diwawancarai. Di Cioccio lalu mengaku meremas testikel Beckham karena penasaran dengan iklan celana dalam Giorgio Armani yang memakai Beckham sebagai model. Dan saat diwawancara langsung pun, Di Cioccio masih belum bisa melupakan momen seumurnya hidupnya itu. “Ya Tuhan. Saya telah menyentuhnya!” (fiq)

SENIN, 25 JAN - 7 FEB 2010 NO. 194. TH X Pemkab Cianjur Optimis Bisa Bayar Tunggakan Raskin Cianjur, Trans - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur optimistis tunggakan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) tahun 2009 di beberapa daerah Kabupaten Cianjur akhir Januari 2010 bisa lunas. Sebab dari tunggakan pada awal tahun tercatat senilai Rp 1,5 miliar, kini

Sekolah Tidak Mau Terima Dana Bos

Disdik Minta Ganti Rugi Bandung, Trans - Tidak semua sekolah di Kota bandung mengharapkan sekolahnya diberikan suntikan dana berupa program pemberian dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah. Padahal, biasanya para pengurus sekolah berlomba untuk mendapatkan sebanyak–banyaknya kuota jatah Bos disekolahnya masing-masing. Di kota Bandung misalnya, salah satu sekolah swasta ternama di kawasan Jalan Babakan Sari Kiaracondong Kota Bandung mengaku tidak memerlukan dana Bos dikarenakan mayoritas siswanya tergolong mampu. Berdasarkan keterangan pihak Sekolah Menengah “Plus” tersebut, sebenarnya sekolahnya ingin menolak menerima dana Bos, dimana sekolah tersebut pada tahun 2009 ini mendapatkan jatah dana Bos sebesar Rp. 54 juta bagi sekitar 50 siswanya. Namun dikarenakan pihak sekolah diharuskan membayar berupa ganti rugi ke pihak Disdik Kota Bandung jika menolak bagian itu, terpaksa sekolah tersebut mau menerima dana bantuan pemerintah bagi siswa kurang mampu itu. Seperti dituturkan Pengurus SMA Plus itu, sekolahnya tidak perlu menerima bantuan karena subsidi bagi siswa yang kurang mampu dapat ditanggulangi dengan swadaya sekolah itu sendiri. Tapi, anehnya kalau menolak dana Bos pihak sekolah diharuskan mengganti dana sebesar Rp. 54 juta juga. “Kalau menolak kami diharuskan menyetor dana 50 jutaan oleh pihak Disdik Kota Bandung, untuk diberikan pada sekolah lain. Jadi terpaksa sekolah kami menerima dana bos daripada harus membayar uang 50 juta,” demikian dikatakan sumber yang menjabat Kaur Rumah Tangga di SMU Plus milik Kiai ternama di Indonesia itu, kepada Transaksi di sela-sela acara sosialisasi dana Bos SLTA di aula SMK 3 Kota Bandung Kamis pekan kemarin. (Eyos/Nov)

Macet, Program CSR untuk UKM Rp 1,2 M Sukabumi, Trans - Pembayaran kredit sebesar Rp 1,2 miliar dari kalangan usaha kecil menengah (UKM) dalam program corporate social responsibility (CSR) yang dikucurkan PLN Area Pelayanan Jaringan (APJ) Sukabumi mengalami kemacetan. Dari hasil rekapitulasi bantuan CSR sejak 1999 hingga 2009, tunggakan kredit lunak yang harus dibayar UKM hingga saat ini mencapai Rp 1,2 miliar. Manajer PLN APJ Sukabumi, Ir. H. Nono Mulyono ketika dikonfirmasi “GM” di sela-sela memorandum of understanding (MoU) dengan Kejari Kota Sukabumi di Gedung Serbaguna PLN APJ Sukabumi, Jln. Bhayangkara Sukabumi, Jumat (22/1), membenarkan macetnya pembayaran kredit program CSR sebesar Rp 1,2 miliar. Menurut Nono, tunggakan kredit dari para UKM di Sukabumi relatif tinggi, hingga mencapai 80%. Tunggakan kredit paling tinggi terjadi pada 2008 hingga 2009, dibandingkan tahun sebelumnya. Penunggak kredit itu sebagian besar UKM yang bergerak di bidang home industry, seperti usaha pengolahan makanan, perikanan, dan jasa. Dikatakan Nono, alasan UKM menunggak kredit tergolong klasik, yakni usahanya lesu dan terancam gulung tikar. Meski demikian, pihaknya tetap berusaha secara persuasif melakukan pendekatan langsung agar para penerima kredit dapat mengembalikannya sesuai ketentuan awal. Terkait MoU yang dilakukan PLN APJ Sukabumi dan Kejari Kota Sukabumi, kata Nono, merupakan upaya untuk menekan angka tunggakan kredit UKM. Untuk tahap awal, pihaknya telah menyodorkan 12 berkas perkara sengketa kredit kepada Kejari Kota Sukabumi. (Tim Trans)

40 Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK Bandung, Trans - Sebanyak 40 perusahaan di Jabar telah mengajukan penangguhan upah minum kota/ kabupaten (UMK) tahun 2010 kepada Gubernur Jabar, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar. Jumlah perusahaan yang menangguhkan UMK pada 2010 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009, yang jumlahnya mencapai 69 perusahaan. Kepala Disnakertrans Jabar, H. Mustopa Djamaludin kepada waratawan di sela-sela aksi unjuk rasa ribuan buruh di Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung, meskipun ada 40 perusahaan yang telah mengajukan penangguhan UMK tahun 2010, pihaknya belum tentu menyetujui permintaan penangguhan itu. Penangguhan UMK sebuah perusahaan, katanya, harus melalui mekamisme yang berlaku. Selain itu, ada persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan. Di antara mekanisme yang harus ditempuh perusahaan adalah, harus adanya bukti audit dari auditor independen soal keuangan perusahaan selama dua tahun berturut-turut, ada tim verifikasi, tim pengawas ketenagakerjaan dari kota/kabupaten atau provinsi, dll. Setelah selesai, baru bisa diputuskan apakah penangguhan itu dikabulkan atau ditolak. Menurutnya, jika ada perusahaan yang tidak melaksanakan UMK yang telah ditetapkan maka pemerintah setempat bisa memberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Sanksi terberat bisa dipidanakan karena melanggar perundang-undangan yang berlaku. Disebutkan, jumlah perusahaan di Jabar sebanyak 25.327 dengan jumlah tenaga kerja formal sekitar 7 juta orang dari 18 juta angkatan kerja formal dan non-formal. Dari 18 juta angkatan kerja, jumlah penganggurnya sekitar 2 juta orang dan setengah penganggur sekitar 4 juta orang. (Arso)

sudah berkurang menjadi Rp 800 juta sehingga diharapkan saat distribusi raskin tahun ini dilaksanakan semua RTS bisa menerima, tidak ada yang tertahan. Demikian dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketaha-

nan Pangan (BPMDKP) Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra, Jumat (22/1) di Komplek Pemkab. Cianjur. Dia mengatakan pembayaran tunggakan raskin dari beberapa daerah tiap harinya terus berjalan, sehingga pihaknya optimis menjelang penyaluran raskin nanti semuanya

bisa dilunasi. “Kami terus koordinasi dengan pihak terkait utamanya para camat, harapan kami tunggakan bisa dilunasi tepat waktu sebelum distribusi raskin tahun ini dilaksanakan. Sehingga, saat raskin disalurkan semua RTS bisa menerima, tidak ada yang

9

tertahan karena tunggakan,” ujarnya. Sebab sesuai aturan, katanya, penyaluran tidak akan dilakukan terhadap daerah yang masih mempunyai tunggakan. Namun penyaluran bisa dilaksanakan lagi saat tuggakan sudah dibayar. (Tim Trans)

Dewan Minta Dinas Bina Marga Jabar Tingkatkan Pengawasan Musim penghujan, alat-alat berat harus dipersiapkan, terutama di daerah yang sering terjadi tanah longsor. Bandung, Trans - Komisi D DPRD Jabar, meminta kepada Dinas Bina Marga Jabar, untuk meningkatkan lagi sistem pengawasan. Pasalnya, pengerjaan proyek pembangunan jalan seperti dipaksakan atau asal cepat selesai. “Pengawasan harus ditingkatkan untuk pengerjaan proyek-proyek peningkatan, rehabilitasi maupun pemeliharaan jalan, dengan memperhatikan batasan-batasan teknis agar kualitas jalan bisa lebih baik dan terjamin,” ujar Sekretaris Komisi D DPRD Jabar, Zulkifli Chaniago dalam raker dengan Dinas Bina Marga di Kantor Dinas Bina Marga Jabar. Banyak kejadian dalam pengerjaan proyek pembangunan jalan tersebut dirasakan seperti dipaksakan atau asal cepat selesai, dengan tidak memperhatikan situasi dan kondisi sehingga kualitas jalan cepat rusak. Adanya hal tersebut serta dengan masuknya musim peng-

hujan, kepada pihak Dinas Bina Marga diminta menyiapkan alatalat berat dalam memasuki musim penghujan, terutama di daerah yang sering terjadi tanah longsor. Hal tersebut, dimaksudkan untuk mengantisipasi dengan cepat proses perbaikan dan pemulihan kondisi jalan. Sementara itu, Kadis Bina Marga, Saepuddin Ma’mun dalam pertemuan tersebut mengungkapkan kesanggupannya untuk meningkatkan sistem pengawasan proses pembangunan jalan dan mempersiapkan peralatan serta kebutuhan menghadapi musim penghujan. Berdasarkan hasil evaluasi tentang penanganan jalan Provinsi di Jabar yakni dari anggaran Dinas Bina Marga Jabar pada tahun 2009 sebesar Rp.706,4 milyar hanya bisa direalisasikan sebesar Rp.626,3 milyar atau sebesar 88,86%. Sisa anggaran yang tidak terserap, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.956,04 juta

Alat-alat berat yang dipergunakan di musim hujan, terutama di daerah yang sering longsor. foto: doc

dan belanja langsung sebesar Rp. 79,16 milyar. Dari jumlah dana tersebut, diantaranya 40 milyar untuk pembiayaan pembebasan tanah. Adapun mengenai kondisi kemantapan jalan Provinsi di Jabar sampai Desember 2009 jalan

dalam kondisi baik sepanjang 343,99 KM, 1.642,80 KM ada dalam keadaan sedang, 1962,79 KM ada dalam keadaan mantap, 209,98 KM ada dalam keadaan rusak ringan, 22,41 KM ada dalam keadaan rusak berat serta jalan dalam keadaan tidak mantap men-

capai 232,39 KM. Tentang penanganan jalan pada tahun 2009, ujar Saepuddin terdiri dari peningkatan jalan sepanjang 59,11 KM, rehabilitasi lahan 143,21 KM dan pemeliharaan jalan 1.996,86 KM. (Arso)

Wakil Wali Kota Bandung Pimpin Jumsih di Pasar Induk Caringin Bandung, Koran Trans - Sebagai wujud konsistensi membangun lingkungan hidup khususnya menjaga dan memelihara kebersihan kotanya, sejak dua bulan terakhir Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama-sama masyarakat kembali mengintensifkan gerakan operasi bersih pada tiap Jumat pagi (Jumsih). Bahkan untuk optimalisasi dan keberhasilannya, gerakan dikoordinasikan langsung di bawah Wakil Wali Kota Bandung, Ayi Vivananda selaku ketua harian Tim Adipura sekaligus mengevaluasinya di setiap akhir bulan. Kali ini, Jumat (22/01), Jumsih memfokuskan kegiatan di Pasar Induk Caringin Jalan SoekarnoHatta Bandung dengan sasaran membersihkan sampah dan pengecatan depan pasar. Kegiatan dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bandung, Ayi Vivananda didampingi trio lingkungan hidup Kota Bandung, yaitu Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Dandan Riza Wardhana, Kepala Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan, Dedi Mulya dan Kepala Dinas Pertamanan, H. Yogi Suparjo. Kegiatan melibatkan sekira 2 (dua) ribu orang terdiri dari unsur aparat pemkot, personil TNI dari kesatuan Zipur 9 plus dukungan alat beratnya berupa satu loader dan 4 unit truk pengangkut, ribuan pelajar, kader PKK dan masyarakat Babakan Ciparay sekitar lokasi. Dandan menuturkan, dijadikannya Pasar Induk Caringin sebagai salah satu sasaran Jumsih, dimaksudkan untuk memberikan motivasi warga pedagang dan pengelola pasar benar-benar ikut bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kebersihan tempat usahanya. Dirinya berharap ada perubahan sikap, perilaku dan komitmen pedagang maupun pengelola. Komitmen untuk menjaga dan memelihara kebersihan tempat usahanya. Tidak saja memberikan kenyamanan bagi yang berdagang dan berbelanja tapi juga masyarakat sekitar pasar. Ketua Koperasi Pasar (Kop-

Ayi Vivananda

pas) Induk Caringin, H. Mahpudin menuturkan, sampah limbah sayuran dan buah-buahan setiap harinya tidak kurang dari 150 M3 atau setara dengan 100 ton sampah. Seorang pedagang bisa menghasilkan sampah setengah truk sementara retribusi yang dikenakan hanya Rp 1.500,-. “Selama ini penanganan sampah diupayakan dengan komposting, tapi gudang kita tidak cukup menampung. Sehingga akhirnya harus di buang ke TPA. Ini kita upayakan tidak lebih dari

Jam 11.00 atau Jam 12.00 siang karena dapat mengganggu suplay barang”, tutur Mahpudin. Persoalan pengelolaan sampah diwilayahnya, diakuinya hampir semua pedagang tidak menyediakan tempat sampah tapi membuangnya dibahu-bahu jalan dalam pasar. Tidak aneh jika hampir seluruh bahu jalanan pasar berubah jadi tempat pembuangan sampah. Penyadaran untuk pedagang menyediakan tempat sampahnya, telah sering dilakukan namun upaya ini nampaknya belum menunjukan hasil. Untuk itu kedepan, pengelola berencana menerapkan adanya sanksi bagi pedagang yang masih saja bandel. Wakil Wali Kota Bandung menyatakan, H. Ade Sutisno selaku pengelola pasar membersihkan sampah dinilainya sudah cukup baik, tinggal ada peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah khususnya terkait pemanfaatan hasil komposting. “Ini bisa kita manfaatkan untuk pertanian dan pemupukan tanaman penghijauan di Kota

Bandung sehingga komposting ini bisa berjalan terus”, kata Ayi yang juga menyampaikan apresiatif, pengelola tidak tergiur dengan pasar modern tapi tetap mempertahannya sebagai pasar tradisonil. Upaya komsting dikatakannya merupakan upaya meminimalisir sampah. Upaya menurutnya perlu juga dikembangkan di pasar-pasar tradisionil lainnya diantaranya di Pasar Induk Gedebage yang milik Pemkot. Komposting sampah di Pasar Caringin menurutnya bisa dijadikan model percontohan. Menanggapi sistem keamanan pasar dari ancaman kebakaran, Ayi menyatakan bahwa di setiap pasar telah dipersyaratkan memiliki alat pemadan kebakaran ringan (Apar) ukuran 3 kg. Ini disyaratkan, kalau terjadi kebakaran dapat dilakukan tindakan cepat darurat sehingga kebakaran tidak jadi meluas. Untuk antisipasi ancaman kebakaran pasar, Ayi menghimbau pedagang tidak melakukan sambungan listrik dikiosnya tanpa ijin pengelola. (Eys/Nov)

DKP Jabar Klaim Pembangunan Sektor Perikanan Tahun 2009 Sukses Bandung, Trans - Jabar, dalam pembangunan sektor perikanan dalam tahun 2009, telah membuat berbagai program dan kegiatan, baik dari program dan kegiatan tersebut, beberapa target telah tercapai. Demikian, pokok-pokok laporan Dinas Perikanan Jabar, yang diungkapkan Kadis Perikanan Jabar, Ahmad Hadadi dalam rak-

er bersama Komisi B DPRD Jabar, beberapa waktu yang lalu. Menurut Ahmad, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp.5.840.890.000,-, realisasinya mencapai Rp.7.626.406.044,- atau mencapai 130,57%. PAD, tersebut diperoleh dari hasil retribusi TPI sebesar Rp.4.336.715.618,- dari target

Rp.3.417.260.000,-, hasil retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp.1.175.744.500 dari target Rp.715.000.000,- serta dari hasil pembinaan dan pengawasan TPI sebesar Rp.2.113.945.926,- dari target sebesar Rp.1.708.630.000,-. Indikator keberhasilan lainnya ; konsumsi ikan meningkat ddari 25,41 Kg/Kap/tahun di

tahun 2008 menjadi 25,96 Kg/Kap/ tahun, volume ekspor mencapai 8.379.942 Kg dari target sebesar 7.294.552,84 Kg serta nilai ekspor perikanan sebesar 26.232.271,07 US$ dari target sebesar 22.639.702,96. Pencapaian target tersebut, menunjukkan berbagai program dan kegiatan yang dibuat dalam tahun 2009 telah mem-

Koni Kota Bandung Targetkan Juara Umum PORDA XI Bandung, Trans - Berbagai Persiapan pembinaan telah dilakukan oleh KONI Kota Bandung agar dapat menyabet gelar juara umum pada PORDA XI di Bandung mendatang. Perolehan gemilang yang dihasilkan para atlet Kota Bandung pada babak kualifikasi, para pengurus cabang olahraga maupun pelatih mengaku optimis target untuk kembali merebut gelar juara umum dari Kabupaten Bogor untuk PORDA 11 tahun 2010 mendatang bisa terwujud. Bahkan dengan persiapan sangat matang matang dan evaluasi yang terus menerus dilakukan ditambah dengan persiapan dari atlet itu sendiri dengan baik, menjadi factor terbesar agar target tersebut tidak meleset. Menurut

Ketua Umum KONI Kota bandung Edi Siswadi pada pertmeuan dengan seluruh pnegurus cabang olahraga belum lama ini di Bandung, pihaknya senantiasa mendukung semua atlet dan pelatih dengan pemberian intensif, kendati besarannya belum bisa dikatakan secara gamblang. Selain dukungan yang diberikan kepada Atlet, pelatih dan pengurus cabang olahraga dari Ketua Umumnya dukungan juga datang dari DPRD Kota Bandung yang menyatakan siap membantu atlet, pelatih dan pengurus Cabang olahraga dalam hal pemberian bantuan berupa intensif . Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan mengatakan, dengan bantuan yang akan diberikan kepada seluruh atlet pelatih dan

pengurus cabang olahraga harus bisa mempertanggungjawabkan kepada rakyat, dengan pencapaian prestasi tertinggi karena dana tersebut adalah uang rakyat. Jika target sebagai juara umum meleset, tentunya harus dilakukan evaluasi lanjutan. Sementara Aan Juhana Sekum KONI Kota Bandung yang ditemui Koran ini di Sekretariat Koni Pusat menyatakan kesiapan Kontingen Kota Bandung dalam mencapai Target Juara Umum. Secara kualittas dan kwantitas rata-rata setiap pengurus cabor telah menyatakan kesiapannya untuk mencapai target yang maksimal. Dari 42 cabang yang dipertandingkan Kota Bandung akan mengikuti seluruh pertandingan yang ada. Tandas Aan. (Eyos/Nov)

berikan kontribusi yang baik dalam mendukung keberhasilan pembangunan sector perikanan. Program tersebut antara lain, ujar Ahmad pengembangan perikanan budidaya serta program pengembangan perikanan tangkap, Produksi perikanan budidaya mencapai 556.904 ton. (Eys/Nov)

HALAMAN 10


NO. 194. TH X

TRANS JABAR


LSM KPKN Desak DPRD Bentuk Pansus Perjudian Bekasi, Trans - Aktivitas perjudian di Kota dan Kabupaten Bekasi yang dimotori oleh M Sianturi dan Kuncir Simanjuntak kian marak. Menurut Sekretaris Jenderal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komisi Pemantau Korupsi Nasional (KPKN) Ramli Manurung bahwa omset

perdagangan kupon putih tersebut dalam sepekan (Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu) sedikitnya mencapai miliaran rupiah. Meski aktivitas tersebut melanggar hukum seperti yang tercantum dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana pasal 303, namun pihak Kepolisian

Korban Gempa Hanya Terima Rp 1 Juta Trasikmalaya, Trans Korban gempa di Kota Tasikmalaya hanya menerima uang sebesar Rp 1 juta. Padahal berdasarkan aturan, seharusnya mereka menerima Rp Rp 10 juta. Warga juga mengaku khawatir karena bantuan gempa Februari 2010 akan diganti dengan bahan bangunan. Mereka tidak mengetahui alasan penggantian uang tunai dengan bahan bangunan. “Memang ini baru rencana, namun khawatir benar. Nanti jadi masalah dan kita pasti jadi buruk sangka. Apalagi menurut aturan, uang bantuan itu tak boleh diapa-apakan, kecuali oleh pemiliknya yang berhak,” kata Ijang, nama samaran korban gempa kategori rusak ringan, Jumat (22/1). Sementara di Kec. Cisayong, korban gempa kategori rusak mengaku kebingungan karena hanya menerima dana bantuan sebesar Rp 1 juta, padahal jatahnya Rp 10 juta. Parahnya lagi, uang yang diterimanya itu pun dipotong Rp 100.000 lagi oleh pokmas, padahal dalam kuitansi tetap tertulis Rp 1 juta. Warga tersebut mengaku tidak tahu uang pemotongan tersebut atas kesepakatan masyarakat atau tidak. Han-

ya menurut informasi yang diperolehnya, sisa uang sebesar Rp 8.900.000 itu untuk membangun kantor desa dan sebagian lagi untuk pemerataan korban yang tidak terdata.Ketua Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kab. Tasikmalaya, H. Endang Hidayat memenuhi panggilan Komisi I dan IV DPRD Kab. Tasikmalaya terkait penyaluran dana bantuan bencana yang banyak menuai maslah. Bersama 14 pejabat lainnya dalam Satlak PB Kab. Tasikmalaya, di antaranya Kabag Kesra, Diswana, Inspektur Isnpektorat, Ajat Sudrajat dan lain-lain, Hidayat menjelaskan secara rinci proses pendataan dan penyaluran bantuan bencana. Intinya penyaluran dana bencana sepenuhnya dilakukan kelompok masyarakat (pokmas) melalui rekening masing-masing pokmas. Kecamatan, desa, dan instansi lainya sejak awal diminta tidak boleh ikut campur dalam penyaluran bencana. Anggota DPRD lainnya, Ucu Subandri mengatakan, persoalan yang muncul belakangan ini harus segera diselesaikan, jangan sampai pokmas dan kepala desa jadi korban. (Tim)

Jalan di Gunung Butak Rusak, Dilalui Truk Pengangkut Batu Bolder

RUSAK: Jalan yang rusak parah akibat sering dilalui truktruk besar pengangkut batu bolderpuluhan ton. foto: doc

Sukabumi, Trans Sejumlah ruas jalan di kawasan Gunung Butak di Ds. Citepus, Kec. Palabuhanratu, rusak parah akibat sering dilalui truk-truk besar pengangkut batu bolder yang beratnya hingga puluhan ton. Selain kondisinya banyak yang amblas dan permukaannya bergelombang, juga lubang-lubangnya berbentuk kubangan air lumpur hingga membuat jalanan becek dan licin. Truk-truk besar tersebut mengangkut batu bolder dari Gunung Butak melewati sejumlah ruas jalan di wilayah kota Palabuhanratu dan sekitarnya untuk menyuplai batu ke projek PLTU Palabuhanratu. Sejumlah ruas jalan di kawasan Gunung Butak yang rusak parah, seperti terjadi di ruas Jalan Citepus PAM, Jalan Pasanggrahan dekat Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab. Sukabumi dan di Jln. H. Anwari. Bahkan ironis, jalan di depan kantor DPU saja justru kondisinya rusak parah. Kini jalan menunju ke kantor DPU sudah ditutup portal. Menanggapi kerusakan jalan tersebut, Ketua DPRD Kab. Sukabumi, Badri Suhendi, S.IP., mengaku sangat prihatin melihat kerusakan jalan aspal di kawasan Gunung Butak yang dinilai sudah sangat parah. Kerusakan jalan itu diakui akibat sering dilalui truk-truk besar pengangkut baru bolder yang menyuplai batu ke lokasi projek PLTU Palabuhanratu. “Kalau melihat tingkat kerusakannya, memang sudah sangat parah. Bahkan Pak Kadis PU saja, Pak Wawan,

sempat marah-marah dan melaporkan ke saya karena jalan di depan kantornya pun rusak berat. Apalagi sekarang dipasangi portal. Masyarakat lainnya pun sudah banyak yang mengadukan kepada kami masalah kerusakan jalan ini,” katanya. Dikatakan, mengingat kerusakan jalannya dinilai sudah parah sehingga pihaknya sudah melayangkan surat imbauan kepada dinas terkait dan bupati untuk mengambil langkah-langah konkret supaya penambangan batu bolder itu tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan serta sarana umum, terutama jalan. “Kami sudah mengimbau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) untuk meninjau ulang perizinan galian C penambangan batu bolder tersebut,” kata Badri yang mengaku tidak pernah diajak bicara masalah eksploitasi batu tersebut sehingga tidak tahu isi kesepakatannya. Jika Pemkab Sukabumi tidak pro aktif menangani dampak lingkungan dari eksploitasi penambangan batu bolder itu, lanjut dia, DPRD tak segan-segan akan membuat panitia khusus (pansus) untuk membahas masalah tersebut. “Dengan kerusakan jalan termasuk rusaknya pola dan struktur tanah di kawasan Gunung Butak ini, konsekuensinya pihak perusahaan penambang termasuk PLN selaku pemilik projek PLTU Palabuhanratu harus bertanggungjawab merehabilitasi kembali kerusakan lingkungan dan sarana jalan akibat dampak penambangan batu tersebut,” ujarnya. (Arso)

Metro Kota dan Kabupaten Bekasi tidak memberangusnya. Diduga hal tersebut kata Ramli adalah faktor adanya upeti berupa uang yang mengalir dari para bandar kepada oknum polisi, karenanya kata Ramli menambahkan DPRD Kota dan Kabupaten Bekasi sudah saatnya membentuk panitia khusus (Pansus) per-

judian untuk mempertanyakan kinerja kepolisian di Bekasi. Sementara itu, sejumlah masyarakat Bekasi yang berhasil diwawancarai wartawan koran Trans, mengaku resah dengan maraknya perjudian jenis togel tersebut. Menurutnya penghasilan yang semestinya utuh untuk kebutuhan keluar-

ga, kini tidak lagi diterima oleh para Ibu Rumah Tangga, karena dibelanjakan ke kupon togel. Hal itu terjadi karena adanya iming-iming akan mendapatkan hadiah besar hingga ratusan juta rupiah, jika angka yang ditebak keluar sebagaimana yang diumumkan oleh bandar. Adapun modus yang diterap-

kan bandar di lapangan yaitu jika membeli Rp1000,- dengan tebakan empat angka dijanjikan hadiah Rp2,5 juta, tiga angka Rp450 ribu dan dua angka Rp65 ribu, sementara untuk colok makao (menebak) dua angka bila tepat dengan modal Rp100 ribu berhadiah Rp700 ribu. Ironisnya pengumuman no-

mor yang dikeluarkan oleh sang bandar dapat diakses di internet dan di salah satu media harian nasional. Hingga berita ini diturunkan Kapolres Bekasi Kabupaten Kombes Herry Wibowo dan Kapolrestro Bekasi Kombes Imam Sugianto, belum dapat diminta tanggapannya. (Lora)

Tiga Pemda Minta Operasi Pasar Kenaikan Harga Beras Melampaui 15 Persen Pemerintah provinsi akan segera mengirimkan surat kepada menteri perdagangan untuk segera melaksanakan OP.

Kenaikan harga beras berada di atas 15 persen, sesuai ketentuan pelaksanaan OP. foto: doc

Anggaran Mobil Dewan Dihapus Bandung, Trans - Anggaran kendaraan dinas untuk anggota DPRD Jabar senilai Rp 20 miliar dihapuskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010. Sebagai penggantinya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar menganggarkan Rp 8 miliar untuk pengadaan mobil bagi alat kelengkapan dewan (AKD) sebanyak 32 unit dan Rp 3 miliar untuk kendaraan dinas bagi pimpinan dewan. Total pengadaan kendaraan dinas untuk AKD Rp 11 miliar. “Seharusnya pengadaan kendaraan dinas untuk AKD sekitar 36 unit, namun karena 4 unit kendaraan AKD masih layak, maka tahun ini hanya 32 unit. Kendaraan dinas untuk anggota dewan tidak lagi dianggarkan,” kata Ketua Banggar, Awing Asmawi kepada wartawan di ruang kerjanya, Jln. Diponegoro Bandung, Jumat (22/1). Dikatakan, jumlah kendaraan untuk AKD di DPRD Jabar sebanyak 36 unit. Rinciannya untuk lima komisi sekitar 15 unit, yakni untuk ketua, bendahara, dan sekretaris; 13 unit untuk 4 badan; dan 8 unit untuk fraksi. Anggaran untuk pengadaan mobil dinas bagi AKD sekitar Rp 200 juta/unit. Pihaknya belum bisa memastikan jenis kendaraan dinas tersebut, karena pengadaannya dilaksanakan eksekutif. Ditanya soal batalnya pe-

ngadaan kendaraan dinas bagi anggota dewan, Awing mengaku kecewa. Namun karena pihaknya sangat memahami aturan, maka anggota dewan harus bisa merelakan aspirasinya tidak terlaksana. “Ya sedikit kecewalah,” ujarnya. Menurutnya, kendaraan dinas bagi AKD saat ini sudah layak diganti, karena usia kendaraannya banyak yang sudah tua. Mengenai proses pengadaan mobil baru dan mobil lama, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke pihak eksekutif. Karena, pengadaan ini tidak dilakukan sekretariat dewan. “Soal kendaraan dinas lama apakah mau di-dum atau dikemanakan, terserah eksekutif, karena aturannya sudah jelas. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada mereka,” jelas Awing. Wakil Ketua Banggar, Dony Ahmad Munir mengungkapkan, pascaevaluasi Departemen Dalam Negeri (Depdagri) terhadap APBD Jabar 2010, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Bangar) DPRD Jabar akan melakukan efisiensi anggaran. Pasalnya, volume APBD Jabar 2010 mengalami penyusutan. Awalnya APBD Jabar Rp 9,8 triliun, menyusut menjadi Rp 9,5 triliun. “Penyusutan ini disebabkan berubahnya angka perkiraan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). Awalnya per-

kiraan silpa itu Rp 2,07 triliun, ternyata Depdagri meminta Pemprov Jabar menghitung kembali total silpa 2009. Setelah dihitung, hasilnya memang menyusut menjadi Rp 1,8 triliun,” jelas Dony. Jadi, tambahnya, pendapatan APBD Jabar Rp 9,5 triliun, sedangkan belanja Rp 9,8 triliun. Dengan demikian ada kekurangan anggaran sekitar Rp 275 miliar, sehingga pemerintah harus melakukan rasionalisasi kegiatan. Rencananya, pemerintah akan menunda anggaran pada kegiatan pembangunan SOR Gedebage dan beberapa kegiatan di Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) serta pada OPD lainnya. Anggaran SOR ini akan diganti dalam APBD perubahan. Di samping itu, kekurangan anggaran pun terjadi pada anggaran pendidikan. Pascaevaluasi Depdagri, anggaran pendidikan harus 20% dari APBD 2010, yakni Rp 1,9 triliun. Namun, Pemprov Jabar baru menganggarkan pada pembahasan APBD tersebut Rp 1,6 triliun. Dengan begitu, ada kekurangan Rp 235 miliar. “Kekurangan ini sudah bisa ditanggulangi dari dana tambahan dana BOS Rp 150 miliar. Sedangkan sisanya, Rp 85 miliar akan menyisir dari bantuan kota/kabupaten yang fungsinya untuk anggaran pendidikan,” ujarnya. (Arso)

Program 1 Juta Sapi Pesimistis Tercapai Bandung, Trans - Komisi B DPRD Jabar pesimistis program pengadaan 1 juta sapi di wilayah Jabar pada tahun 2013 akan tercapai. Alasannya, program tersebut tidak dibarengi infrastruktur yang memadai, seperti padang rumput untuk pakan ternak. “Kalau melihat infrastruktur penunjang program satu juta sapi pada tahun 2013, saya pesimistis kegiatan itu akan terlaksana. Karena 10 sapi saja membutuhkan ladang rumput 1 hektare. Di Jabar, di mana ada padang atau lahan rumput yang luas?” kata anggota Komisi B, Dony Achmad Munir kepada “GM” di Gedung DPRD Jabar, Jln. Diponegoro, Jumat (22/1). Selain itu, grand design un-

tuk program 1 juta sapi pun belum jelas. Selama ini program yang bergulir hanya pengadaan 1 juta sapi mulai tahun 2010 hingga 2013. “Masalah ini merupakan pekerjaan rumah kita bersama. Ke depan pemerintah harus mereview kembali tata ruang untuk peternakan sapi di wilayah Jabar. Seperti masalah rumput untuk pakan sapi, soalnya di wilayah Jabar sangat jarang ladang rumput yang luas. Sepuluh sapi idealnya digembalakan di lahan sekitar 1 hektare,” kata Dony. Selain itu, Dinas Peternakan (Dinak) Jabar juga harus menggambarkan dan menyosialisasikan kembali grand design untuk program 1 juta sapi terse-

but. Mulai dari infrastruktur, pembinaan para peternak sapi, kinerja Balai Penelitian dan Pembibitan Sapi (BPPS), dll. Hal ini dilakukan supaya program satu juta sapi membuahkan hasil maksimal. (Arso)

Bandung, Trans - Tiga pemerintah daerah di Jawa Barat telah menyampaikan permintaan untuk menggelar operasi pasar (OP) beras. Pasalnya kenaikan harga beras di tiga daerah tersebut telah berada di atas 15 persen, sebagaimana ketentuan pelaksanaan OP. Ketiga daerah tersebut adalah Kab. Sukabumi, Kab. Tasikmalaya, dan Kab. Bandung Barat (KBB). Ketua Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) Jabar sekaligus Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Jabar Ferry Sofwan, mengatakan akan menindaklanjuti permintaan itu. “Pemerintah provinsi akan segera mengirimkan surat kepada menteri perdagangan untuk segera melaksanakan OP di tiga wilayah tersebut. “Kita tidak akan menunggu sampai ada beberapa daerah dulu mengajukan OP. Kita langsung tindak lanjuti dengan segera mengirimkan surat ke menteri perdagangan untuk melakukan OP,” ujarnya. Seperti diketahui, pemerintah telah menurunkan batas minimal kenaikan harga beras sebagai dasar diberlakukannya OP dari kenaikan harga beras minimal 25 persen menjadi 15 persen. Dengan demikian, pelaksanaan OP tidak harus menunggu kenaikan harga lebih tinggi lagi. Ferry memaparkan berdasarkan data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui harga beras jenis IR 64 di Jabar mengalami kenaikan pada kisaran 3-17 persen. Dari enam daerah yang menjadi sampel, yakni Kab.

Sukabumi mengalami kenaikan tertinggi yakni harganya mencapai Rp 6.800/kg. Sementara, lima daerah lainnya KBB (Rp 6.500), Kab. Tasik (Rp 6.200), Kota Depok (Rp 6.100), Kab. Cirebon (Rp 6.000), dan Kab. Purwakarta (Rp 5.000). Sementara, berdasarkan data sebelumnya, harga beras dengan jenis yang sama pada bulan sebelumnya ada pada kisaran Rp 5.575. “Jika melihat pada harga sebelumnya, ada beberapa daerah yang kenaikannya telah melewati 15 persen. Menurut perhitungan, kenaikan 15 persen ada pada harga Rp 6.411. Mengacu pada aturan, maka sudah dimungkinkan dilakukan OP,” ujar Ferry. Disinggung kemungkinan dilaksanakan OP di daerah lainnya, Ferry mengatakan, pelaksanaan OP akan dilakukan berdasarkan permintaan masing-masing daerah. OP akan dilaksanakan apabila daerah yang bersangkutan mengajukan permintaan. “Mekanismenya, pemkot/pemkab menyampaikan ke provinsi kemudian diajukan ke pemerintah pusat,” kata Ferry. Lebih lanjut Ferry mengatakan untuk menstabilkan harga beras, proses penyaluran raskin juga lebih digenjot. Hingga saat ini, dari total penyaluran 37.000 ton Raskin per bulan, 17.000 ton di antaranya telah disalurkan. “Kita dorong pendistribusian Raskin untuk mendorong harga beras. Selain itu, untuk Raskin bulan Februari, juga diharapkan begitu masuk tanggal 1, bisa langsung disalurkan,” ujarnya. (Arso)

Pencarian Reny Dihentikan Sementara Garut, Trans - Polres Garut menetapkan pencarian terhadap pendaki asal Tangerang, Reny Komalasari (18) yang hilang di Gunung Cikuray Kab. Garut dihentikan sementara. Meski sudah dilakukan penyusuran hingga ke sejumlah lembah yang terdapat jurang, keberadaan Reny yang sudah hilang sejak 20 Desember 2009 lalu tidak ditemukan keberadaannya. “Setelah dicari selama seminggu, kami putuskan pencarian dihentikan sementara sejak hari ini (kamis),” kata Kapolres Garut AKBP Amur Chandra Juli Buana didampingi Kasatreskrim Polres Garut AKP Oon Suhendar, Kamis (21/1) lalu. Sebelumnya, tim penyelamat yang terdiri dari anggota Polres Garut dan Polsek Garut Kota, tim Subden Gegana Polda Jabar, anggota Kodim 0611/ Garut, Wanadri, kelompok pecinta alam, dan masyarakat setempat mulai menyusuri ke-

beradaan Reny di Gunung Cikuray sejak Jumat (15/1). Meski cuaca buruk dan minimnya peralatan, namun tidak menyurutkan pencarian terhadap Reny dengan titik mula pencarian dari lokasi terakhir Reny ditinggalkan teman-temannya di gunung tersebut. Alasan penghentian sementara pencarian korban hilang, Reny, lanjut Amur, karena para anggota tim penyelamat sudah kecapaian. Pasalnya, medan pencarian warga Jln. Maulana Hasanudin RT 4 RW 3 Kel. CIpondoh Makmur Kec. Cipondoh Kota Tangerang itu cukup terjal dan diperparah dengan kabut tebal dan cuaca yang buruk sehingga tenaga para tim penyelamat terkuras habis. “Tim penyelamat diistirahatkan dulu, sambil kami menyusun kembali rencana ke depan seperti apa. Sekitar sepekan ke depan baru direncanakan lagi soalnya pencarian akan tetap dilangsungkan,” ujarnya.(Iyep)

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Jawa-Barat Kota Bandung Biro Kab/Kota Tasikmalaya Biro Kab Garut Biro Sumedang Biro Majalengka Biro Indramayu Biro Subang Biro Karawang Biro Cirebon Biro Kota Sukabumi

: : : : : : : : : : :

Surasdi Arso (Kep Perw), Iwan Bsk, Elvin Yos, Novianto. Engkus Suhara Iyep LM, Dadang Suhendar, Iwan Suwandi

dibutuhkan dibutuhkan Bang Yos, Ribaldi Chandra Iwan Kurniawan

dibutuhkan dibutuhkan Edis Wijaya, Syafrial Koto

HALAMAN 11


TRANS BANTEN


Sejumlah Kepala Daerah Bantah Terima Fee Bank Jabar-Banten Tidak ada fee yang diberikan Bank Jabar-Banten kepada Gubernur Ratu Atut Chosiyah. Sedangkan sekretaris daerah (Sekda) mendapat honor adalah dalam kafasitasnya sebagai komisaris di bank tersebut. Serang, Trans – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa ada enam Bank Daerah yang memberikan fee kepada kepala daerah dan pejabat daerah. Keenam bank itu adalah Bank Jabar-Banten sebesar Rp 148,287 miliar, Bank Sumut Rp 53,811 miliar, Bank DKI Rp 17,075 miliar, Bank Jateng Rp 51,064 miliar, Bank Jatim Rp 71,483 miliar, dan Bank Kaltim Rp 18,591 miliar. Tentu temua KPK ini membuat sejumlah pejabat dan kepala daerah merasa kebakaran jenggot. Salah satunya adalah Asda II Pemprov Banten, Hidayat Djohari. “Pemprov Banten hanya menerima deviden (keuntungan-red) dari modal yang disertakan pemprov kepada Bank Jabar-Banten. Deviden ini langsung disetorkan ke kas daerah,” ujar Hidayat Djohari. Terkait dana yang diterima Sekda, Hidayat punya jawaban. “Sekda menerima honor dari Bank Jabar-Banten karena kapa-

sitasnya sebagai salah satu komisaris bank pembangunan daerah (BPD) tersebut. Jumlah honor yang diterima Sekda ditentukan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang digelar Bank Jabar-Banten setiap satu tahun sekali,” paparnya. Mengenai deviden yang diterima pemprov dari Bank Jabar-Banten tahun 2009, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten, Engkos Kosasih mengungkapkan, sebanyak Rp 29,23 miliar. Sedangkan bunga depositonya sebesar Rp 16,56 miliar serta bunga jasa giro sebesar Rp 3,31 miliar. “Kalau deviden yang diterima pemprov pada 2008 sebesar Rp 21,32 miliar,” ujarnya. “Deviden yang diterima pemprov tahun 2009 merupakan keuntungan dari modal yang ditanamkan pemprov sampai dengan akhir tahun 2009 sebesar Rp 130 miliar. Tahun ini juga,

pemprov menambah modal yang disertakan ke Bank Jabar sebesar Rp 19,5 miliar,” sambung Engkos. Dihubungi terpisah, Sekretaris Kota Serang Sulhi mengatakan, selama ini Pemkot Serang tidak pernah menerima fee dari Bank Jabar-Banten. “Belum pernah,” ujar Sulhi. Begitu pun Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi. Dia mengaku tidak menerima fee dari Bank Jabar-Banten Cabang Pandeglang. Ia mengetahui soal fee yang diusut KPK itu setelah gencar diberitakan media massa. “Saya tak pernah menerima apalagi menikmati fee itu. Benar belum pernah,” ungkap Erwan meyakinkan. Ia beralasan, tak pernah menerima fee karena dirinya baru menjabat Bupati Pandeglang. Sebelumnya bupati dijabat Dimyati Natakusumah yang sekarang menjadi anggota DPR RI. “Saya juga tak tahu apakah bupati yang lama (Dimyati, red) menerima atau tidak. Saya tak tahu itu,” paparnya. Ketika disinggung apakah dirinya akan menerima fee bila Bank Jabar-Banten memberinya, Erwan menegaskan, lebih baik tak menerima dari pada berurusan dengan aparat penegak hukum. “Yang jelas semua ada aturannya. Jadi lihat dulu saja

nyimpanan anggaran daerah di salah satu bank komersial dimasukkan ke kas daerah. “Saya juga salah satu pejabat yang tidak pernah mendapatkan fee dari bank komersial manapun di Lebak,” katanya. Sedangkan Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Serang, Sumargan, mengatakan, tidak mengetahui soal fee dari bank selama ini. “Kalau urusan fee saya tidak tahu,” kata Sumargan. Menurut Kepala Dewan Pengawas Bank Serang ini, dana Pemkab yang di Bank Serang hanyalah berupa penyertaan modal sebesar Rp 18 miliar. “Kalau di Bank Serang tidak ada fee,” kata Sumargan. Bupati Serang Taufik Nuriman belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi via telepon genggam tidak diangkat kendati tersambung. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Lalu Atharussalam Rais mengatakan, tidak ada fee untuk Bupati ataupun Wakil Bupati. Pemkab hanya menerima deviden dari penyertaan modal yang langsung disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah. “Uang tersebut kita terima setahun sekali dan langsung masuk ke kas daerah,” kata Lalu (Yus)

Ratu Atut Chosiyah.

aturannya, apakah kepala daerah diperbolehkan menerima fee atau tidak,” ungkapnya. Di Lebak, Bupati Mulyadi Jayabaya yang dikonfirmasi koran ini juga mengaku tidak menerima fee dari bank. Kata dia, fee yang diterima dari giro maupun bunga yang diberikan bank selalu masuk ke kas daerah yang dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan pembangunan di Lebak. “Saya belum penah terima fee dari bank komersial di Lebak untuk pribadi. Yang kami terima justru dari giro dan bunga yang dimasukkan ke kas daerah,” tegas Mulyadi Jayabaya. Senada dikatakan Sekda Lebak Ruswan Effendi. Kata dia, fee dari giro ataupun bunga pe-

Perda Hiburan Mandul Izin Insidentil Banyak Dilanggar Cilegon, Trans - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Cilegon Kusnadi Wijaya menyatakan penerapan Peraturan Daerah (Perda) No 2/2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan, kurang maksimal. Ini terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran atas keberadaan peraturan daerah tersebut, contohnya tentang adanya izin insidentil. Dalam Pasal 4 ayat 1 Perda No 2/2003 mengatur bahwa, setiap kegiatan hiburan yang bersifat temporer wajib mengantongi izin insidentil. Dimana, pengajuan izin tersebut harus diserahkan 14 hari sebelum waktu penyelenggaraan. “Apabila pengajuan izin itu tidak dilakukan maka kita berhak menghentikan jalannya acara tersebut, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dan masih banyak yang melakukan pelanggaran ini,” ujar Kusnadi, Jumat (15/1) lalu. Dan dalam Pasal 4 ayat 2, Walikota Cilegon sebagai kepala daerah menolak pengajuan izin dari pihak yang mengajukan, apabila surat pengajuan yang diterima melebihi dari batas 14 hari. Ke depan, Disbudpar Cilegon berencana mengumpulkan pengusaha hiburan dan restoran untuk menyosialisasikan keberadaan peraturan daerah tersebut. Sehingga diharapkan,

Tahun 2010 seluruh pihak yang hendak menyelenggarakan kegiatan, dapat terlebih dulu memproses perizinannya, termasuk di Disbudpar Cilegon. “Dan kita juga tidak akan segan-segan lagi dalam memberikan tindakan, karena cukup sudah pendekatan persuasif yang telah kami lakukan. Kita akan meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait dalam hal pemberian tindakan,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Cilegon Muhammad Tahyar, mendesak pemerintah untuk bersikap tegas dalam melaksanakan seluruh aturan yang dibuat. Terutama menyikapi persoalan tempat hiburan. “Aturan itu dibuat untuk dilaksanakan bukan malah sebaliknya. Dan semua pihak wajib melaksanakan aturan yang telah dibuat tanpa terkecuali,” tegasnya. Sedangkan, Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Kantor Satpol PP Cilegon Dadin Syihabudin menyatakan, kesiapannya mengerahkan personil untuk memberikan penindakan terhadap pelanggar aturan. Tentunya, sebelum hal itu dilakukan harus berkoordinasi terlebih dulu dengan semua pihak. “Itu dilakukan agar persiapannya matang dan semua pihak yang terkait ikut terlibat didalamnya,” tandas Dadin. (yus)

Pungli Di Pelabuhan ASDP Merak, Kembali Merajalela Cilegon, Trans - Penumpukan kendaraan, terutama truk angkutan berbagai bahan komoditas di Pelabuhan Merak akibat kapal gagal sandar, berimbas kepada pungutan liar (Pungli) yang kian merajalela. Modus kali ini, sejumlah oknum ASDP bekerjasama dengan preman. Dari pantauan wartawan, Rabu (20/01), di Pelabuhan Merak, Pungli dilakukan oknum pegawai ASDP Merak. Mereka tidak langsung meminta kepada para supir truk yang sedang antre di areal parkiran, melainkan bekerjasama dengan sejumlah orang yang diduga preman. Pungli dilakukan ketika terjadi penumpukan truk, dengan angka nominal rupiah bervariasi. Satu kendaraan bisa dipungut antara Rp10 ribu sampai Rp20 ribu. Pungutan itu diambil secara cicil sebesar Rp 1000 setiap kali truk bergerak. Parimin, seorang sopir truk kepada bantenklikp21.com mengaku sejak mengantri 7 jam lalu, ia telah merogoh kocek sedikitnya Rp15 ribu. Parimin memastikan harus membayar lagi kepada preman yang berjaga sebesar Rp5 ribu. “Setiap truk saya menempati posisi terdepan harus membayar Rp1000, sampai masuk kapal. Kalau saya perkirakan dengan melihat posisi saya sampai masuk ke kapal sekitar Rp5 ribu lagi,” akunya. Sementara itu, perputaran uang di pelabuhan penye-

berangan kapal ferry PT ASDP Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam sehari mencapai Rp1,5 miliar. Sebagian besar masuk perusahaan swasta. Sedangkan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Merak yang menjadi operator penyebrangan Merak, hanya mendapat sebagian kecil. Kepala Cabang ASDP Merak, Tedja Suparna mengakui perputaran uang yang besar di pelabuhan Merak. Angka Rp1,5 miliar, kata dia, bisa meningkat lebih besar pada perayaan Idul Fitri dan Natal. “Bisa dibayangkan pada hari normalnya saja perputaran uang sebesar itu, dan angka itu bisa melebihi jika ada libur nasional,”kata Tedja, kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Rabu (20/01). Dijelaskan dia, dari pemasukan tersebut, 70 persen uang masuk pada perusahaan kapal yang beroperasi di Merak. Kapal yang beroperasi di Pelabuhan Merak keseluruhan mencapai 33 unit. “Dari jumlah itu hanya 3 milik PT Indonesia Ferry,” jelasnya. Besarnya perputaran uang dan penumpang, Tedja meyakini Pelabuhan Merak bisa menjadi pelabuhan antar negara bukan lagi antar pulau. “Tahun 1976 hanya ada dua kapal, sekarang ada 33. Tidak menutup kemungkinan pelabuhan ini bukan lagi penyebrangan antar pulau, namun bisa jadi pelabuhan antar negara,” tandasnya. (yus)

97 Persen Remaja Akses Pornografi

Regent salah satu tempat hiburan yang tidak mengindahkan Perda Hiburan. Inzet: DJ wanita di salah satu tempat hiburan di Cilegon. foto: yus vin

“2,6 Juta Orang Banten Miskin” Unjukrasa KBM Untirta, Mana Janjimu Gubernur?

Untuk biaya sekolah dan membantu ekonomi keluarga, seorang bocah pelajar salah satu sekolah dasar di wilayah Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, menjadi kuli di pasar. foto: yus

Seorang petugas sedang menerima uang. foto: yus

Serang, Trans - Kantor Gubernur Banten yang terletak di Jalan KH Brigjen Sym’aun Nomor 5 Kota Serang, Kamis pekan lalu didatangi puluhan massa yang mengatasnamakan Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Untrirta. Kedatangan puluhan massa tersebut, dalam rangka menuntut ketegasan dan kejelasan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang dinilai belum dijalankan, serta menagih janji Ratu Atut Chosiyah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan dan pendidikan. “Kami menangih janji sesuai dengan visi dan misi saat kampanye pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten tahun 2006 lalu,”teriak beberapa massa KBM. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, Heri Perdana Tarigan dalam orasinya, menyatakan selama menjabat Gubernur Banten,

Atut tidak pernah mewujudkan visi dan misi yang disampaikan saat kampanye Pilgub 2006 silam. “Selama ini gubernur hanya mementingkan keluarga dan kelompoknya,”teriak Heri. Ketidak jelasan visi misi Atut dan HM Masduki, menurut massa KBM Untirta, terbukti sampai awal 2010, kemiskinan di Banten kian meningkat. Tingkat kesehatan masyarakat Banten masih rendah. “Masyarakat Banten tidak mampu berobat, meski di RSUD sekalipun lantaran ketiadaan biaya. Ini bukti masyarakat Banten kian miskin,”ujarnya. KBM Untirta mengungkapkan, saat ini ada sekitar 886 kepala keluarga atau 2,6 juta lebih dari 9,5 juta masyarakat Banten yang hidup dibawah garis kemiskinan. Ditambah sebanyak 11.244 Balita di Banten yang mengalami gizi buruk.

“Masyarakat Banten kian miskin. Mana janji gebernur dan wakil waktu kampanye dulu. Yang ada, rakyat malah kian miskin. Program kesejahteraan rakyat tidak jelas,”ujar salah satu pendemo dalam orasinya. Program pembangunan seperti Pelabuhan Bojonegara, PLTU Suralaya yang selama ini dibanggakan Pemprov banten, kata massa KBM Untirta, tidak ada hasilnya. Masyarakat Banten belum merasakan dampak positif dari program pembangunan yang dijalankan pemerintahan Atut-Masduki. Dalam aksinya, tidak ada satupun pejabat Pemprov Banten yang menerima aspirasi massa KBM Untirta. Yang ada, sekitar 70an massa KBM Untirta dihadang ratusan Petugas keamanan Polres Serang dan Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP). (Yus)

Serang, Trans - Sebanyak 97 persen remaja di Indonesia pernah mengakses pornografi. Direktur Yayasan Kita dan Buah Hati, Elly Risman mengatakan, angka tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan Komnas Anak mengenai prilaku seksual anak remaja pada tahun 2007. Survei melibatkan responden 4.726 siswa SMP dan sekolah menengah atas di 12 kota besar dengan kisaran usia 13-17 tahun. “Yayasan Kita dan Buah Hati pernah mendapat kejutan dari anak-anak ketika menggelar pertemuan konselor remaja dengan 1.625 siswa kelas IV-VI SD wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, tahun lalu,” ujar Elly Risman. Niat Yayasan memberi pengenalan mengenai pengetahuan seks yang benar menjelang pubertas. Materi pun disesuaikan dengan tahap kedewasaan anak. Awalnya, peserta diminta menuliskan definisi “seks” sesuai dengan pemahaman masing-masing. Dari pertanyaan, “apa itu seks?” Banyak jawaban yang mengejutkan. “Ada yang menjawab detail proses hubungan intim,” kata Nenden Esty Nurhayati, Wakil Ketua Divisi Rumah Parenting Yayasan Kita dan Buah Hati. Penyelenggara langsung menggali pengetahuan dan pengalaman anak-anak itu soal seks. Ternyata, 66 persen dari responden mengaku telah menyaksikan materi pornografi. Medianya macam-macam, yakni komik (24 persen), game

(18 persen), situs porno (16 persen), film (14 persen), dan sisanya melalui VCD dan DVD, ponsel, majalah, serta koran. Apa pemicunya? Paling banyak berawal dari iseng (27 persen), diajak teman (10 persen), untuk gaul (4 persen). Sebagian besar menikmati pornografi di rumah atau kamar pribadi (36 persen), di rumah teman (12 persen), warnet (18 persen), dan di tempat penyewaan (3 persen). Dorongan berporno ria itu, awalnya muncul dari hasrat umum anak-anak yang selalu ingin tahu. Dalam pengertian seks secara luas, keingintahuan itu biasanya sudah ada pada anak di usia 3 tahun, ketika penasaran adanya perbedaan identitas seksual lelaki dan perempuan. Semakin bertambah usia, hormon anak-anak yang menjadi elemen dorongan seksual mulai aktif. Materi yang berbau porno pun menjadi menarik. Maka, begitu menemukan sedikit, ada kecenderungan si anak ingin terus memuaskan lagi rasa penasaran.”Selalu ingin lebih dan lebih,”Nenden menjelaskan. Celakanya, materi yang menarik itu melekat dalam ingatan, seiring dengan kemampuan otak anak yang masih segar. “Bagi anak balita, visual yang terlihat sepertiga puluh detik saja langsung terserap,” kata Nenden. Pengetahuan itu menjadi tonggak memburu kepuasan yang lebih tinggi, hingga bisa ketagihan. (Yus)

WART AWAN PROFESIONAL ARTA TUNJUK AN JA TI DIRI TUNJUKAN JATI Perwakilan Provinsi Banten : Yusvin M Karuyan Biro Serang Banten : dibutuhkan

HALAMAN 12


Gus Dur ‘Muncul’ di Ruang VVIP RS Jombang

TRANS JATIM

Jombang, Trans – RSUD Jombang mempunyai kenangan tersendiri dengan almarhum KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Wajar saja, seminggu sebelum meninggal, mantan presiden ke-4 ini dirawat di ruang VVIP RSUD tersebut. Namun, setelah 13 hari meninggalnya guru bangsa tersebut, ia muncul kembali di ruang yang mewah itu. Hanya saja yang muncul bukan orangnya, namun hanya namanya saja. Mulai saat ini, ruangan tersebut oleh pihak rumah sakit diberi nama ruangan Gus Dur. “Ruangan VVIP 1.5 mempunyai kenangan tersendiri dengan Gus Dur. Seminggu sebelum meninggal, beliau pernah dirawat di ruang tersebut selama hampir 6 jam. Untuk mengenang sosok guru bangsa itu kami memberi nama ruangan itu dengan ruang Gus Dur,” kata direktur RSUD Jombang Bambang Dwi Hayunanto, Selasa (12/1). Bambang menambahkan, ia juga ikut menunggui ketika mantan Ketua PBNU tiga periode itu dirawat di ruang tersebut, tepatnya 24 Desember 2009 malam. Seluruh tim dokter bekerja secara maksimal. Hasilnya, kesehatan cucu pendiri NU itu pulih kembali. Setelah itu Gus Dur kembali ke Jakarta setelah sebelumnya ziarah ke makam kakeknya di Ponpes Tebuireng. Pemberian nama itu juga mendapatkan respon positif dari Bupati Jombang, Suyanto. Ia beralasan, sosok Gus Dur punya kenangan tersendiri dengan rumah sakit yang berada di Jalan Wahid Hasyim tersebut. Bukan hanya nama ruangan, Suyanto juga berencana mengganti nama Jalan Merdeka dengan nama Jalan Gus Dur. Saat ini pihaknya sedang menyusun Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) terkait penggantian nama itu. Kebetulan, Jalan Merdeka berbatasan langsung dengan Jalan Wahid Hasyim. Ada lagi sejumlah ruas jalan yang akan berganti nama. Semisal di kawasan Denanyar akan diberi nama Jalan KH Bisri Syansuri. Kemudian di Jalan Raya menuju Tambak Beras akan diberi nama Jalan Wahab Hasbullah. “Setelah Raperda selesai, kami akan melakukan survey kepada masyarakat. Karena pergantian nama jalan bukan sekedar bergantinya papan nama. Namun juga akan berimbas pada perubahan administrasi. Kebetulan ruas jalan yang akan diganti itu kebanyakan kawasan pertokoan. Jadi saya yakin respon masyarakat juga mendukung,” kata Suyanto. (Tim Trans)

Mengaku Buat Gubernur, PNS Jatim Menipu 26 M Surabaya, Trans - Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berang mengetahui kasus penipuan Ni Luh Prasetyaningtyas (30), staf Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jatim, yang tertangkap Polres Surabaya Timur. Apalagi, belakangan diketahui penipuan ini bermodus memalsukan tandatangan gubernur dan wagub. Selain itu, Ni Luh juga beralasan uang hasil penipuan itu digunakan untuk dana operasional kegiatan gubernur dan wagub. “Saya minta agar Inspektorat Wilayah Provinsi, Badan Kepegawaian Daerah dan Asisten IV Sekdaprov Jatim agar mengusut tuntas kasus ini. Kalau masalah hukumnya serahkan ke polisi, sedangkan sanksi kepegawaian melalui penyidikan internal pemprov,” tegas Gus Ipul kepada wartawan di kantor gubernur, Kamis (14/1). Menurut Gus Ipul, hasil penyidikan internal yang dilakukan pemprov nantinya akan dilaporkan kepada gubernur terlebih dahulu. Jika terbukti terjadi pelanggaran berat, akan diproses untuk dilakukan pemecatan. “Jika memang ada pejabat pemprov yang juga terlibat penipuan berdalih investasi, saya minta diusut tuntas semuanya,” tukasnya. (Tim Trans)

Calon Walikota Surabaya Silaturahmi Surabaya, Trans - Enam calon walikota Suarabaya hadir dalam Grand Opening kantor baru sebuah harian di di Surabaya. Mereka terlihat akrab dan saling bersenda gurau, terutama H Dhimam Abror Djuraid yang selalu tampil ngocol. Selain Abror yang juga mantan Pemred Harian Surya, juga hadir Fandi Utomo, Bambang Dwi Hartono, Saleh Ismail Mukadar, Arif Afandi, dan Edi Gunawan Santoso. Melihat kehadiran mereka, Wagub Saifullah Yusuf banyak melontarkan sindiran dan guyonan ringan. Alhasil, canda dan tawa para kandidat cawali membahana di ruang lobi Harian Surya. “Ini pertemuan dari para kandidat yang bakal maju sebagai cawali. Mari kita tunjukkan potret perdamaian kepada masyarakat,” kata Saifullah Yusuf yang juga akrab dipanggil Gus Ipul disambut senyum antusias para cawali. Kelakar Gus Ipul semakin menjadi-jadi ketika dua kandidat cawali Saleh Ismail Mukadar dan Dhimam Abror Djuraid ikut bergabung. Tanpa basa-basi Gus Ipul langsung meminta Saleh dan Abror ber foto bersama. Gubernur Soekarwo tak luput mengamati kehadiran para cawali Surabaya di acara yang dihadiri CEO Kompas Gramedia Agung Adiprasetyo. “Kami melihat kehadiran cawali yang bakal bertarung itu 50 persen niatannya memang hadir, tapi yang 50 persen pasti ada niatan lain,” kata Soekarwo disambut tepuk tangan tamu undangan. Menurut Pak De, peran media dalam pelaksanaan pilkada penting, terutama dalam ikut mengenalkan program masing-masing kandidat. Terlebih lagi pada 2010 ini di Jatim ada 18 pilkada. Untuk itu, peran media tidak bisa ditinggalkan begitu saja sebagai alat penyampai informasi kepada masyarakat. (Fb)


Korban Tower Roboh Belum Mendapat Ganti Rugi Sejak awal pendiriannya, tower tersebut bermasalah dan dugaan penyimpangannya telah dilaporkan ke Polres Jember.

Gus Dur yang menjadi kenangan. foto: doc

NO. 194. TH X

Jember, Trans - Menara radio milik Pemkab Jember setinggi 100 meter yang ambruk November 2009 lalu, ternyata masih menyisakan permasalahan yang belum kelar hingga saat ini. Sejumlah warga yang merasa dirugikan menuntut Pemkab untuk memberi ganti rugi, namun hingga saat ini belum ada kejelasan tentang ganti rugi yang bakal diberikan kepada pihak-pihak yang menjadi korban ambruknya menara Radio milik Pemkab Jember yang sebelumnya bernama Radio Best FM itu. Ambruknya menara tersebut menyusul hujan deras dan disertai angin kencang di wilayah Jember dan sekitarnya. Para kor-

ban ambruknya tower tersebut adalah Hotel Lestari yang berada jalan Gajah Mada disebelah Radio Mutiara FM, toko cat tiga Jaya dan RM Tika, selain itu satu unit mobil juga tertimpa. Tidak segera diberikannya ganti rugi akibat robohnya tower tersebut dibenarkan oleh Susilo Hariyoko, selaku kuasa hukum para korban tersebut. “Hingga saat ini masih belum ada itikad baik dari pemilik maupun penyewa atas penyelesaian ganti rugi robohnya tower tersebut,” ujarnya. Diakuinya, hingga saat ini pihak korban masih menunggu sejauh mana itikat baik dari pemilik maupun penyewa untuk menye-

lesaikan masalah ganti rugi tersebut, namun bila tidak ada penyelesaian secepatnya, pihaknya akan menyelesaikan lewat jalur hukum. Kesulitan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tanpaknya bakal sulit dilakukan, pasalnya antara pihak pemilik dalam hal ini Pemkab Jember dan Pihak Penyewa dalam hal ini Mutiara FM masih saling lempar tanggung jawab. Apalagi tidak ada kejelasan dari sisi pengelolaan karena telah ada pergantian pemilik dari MoU awal antara Pemkab Jember dan Penyewa. Kerugian terutama bukan hanya sekedar fisik, tetap bagi kliennya yang memiliki hotel, dalam beberapa waktu, hotel Lestari akan sepi tamu. “Saat roboh saja para tamu langsung chek out, belum lagi lamanya pembersihan reruntuhan tower,” tukasnya.

Kendala lain untuk menyelesaikankan permasalahan ini adalah adanya pengakuan warga yang sejak lama tidak setuju dengan pendirian radio pemancar radio tersebut. “Dari pengakuan warga disekitarnya, mereka tidak pernah dimintai tanda tangan izin pendirian,” imbuhnya. Bahkan berdasarkan pengakuan mereka, telah diajukan surat pengaduan beberapa kali ke Pemkab Jember dan DPRD sejak sebelum Bupati Djalal menjadi Bupati Jember. Pengaduan wrga tersebut mempertanyakan masalah perizinan kepada pemilik radio. Saat diminta fotokopi surat HO (izin gangguan) tidak juga diberi. Oleh sebab itu, warga menuntut polisi menyidik kasus tersebut karena keberadaan tower sudah dipermasalahkan warga sejak beberapa tahun silam. Warga menuntut adanya

transparansi pengelolaan karena diduga kuat tidak memiliki ijin termasuk HO dari warga sekitar. Bahkan beberapa tahun lalu, sejak awal pendiriannya, Tower tersebut bermasalah. Bahkan IBW telah melaporkan adanya penyimpangan ke Polres Jember. Hal itu dibenarkan oleh Ketua IBW Darsono. “Laporannya sudah sejak lama, bernomor LP/ 963/XI/2002, tetapi hingga roboh, laporan tersebut tidak ditangani oleh polisi,” ujarnya. Menurutnya peristiwa yang merugikan warga ini mutlak menjadi tanggung jawab Pemkab Jember. Karena aset tersebut merupakan aset Pemkab Jember yang disewakan ke pihak ketiga. “Bupati jangan diam saja, harus ganti kerugian tersebut, apalagi selama ini kami menduga ada permainan pengelolaan radio tersebut,” tandasnya. (Fb)

Jadi Tersangka, Djalal dan Kusen Nekad Mencalonkan Jadi Bupati Jember

Tersangka Korupsi, MZA Djalal dan Kusen Andalas nekad calonkan diri menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jember. foto : fb

Jember, Trans – Walaupun kasus dugaan korupsi Bupati Jember Muhammad Zainal Abidin Djalal dan Wakil Bupati Jember Kusen Andalas terus bergulir, namun keduanya tetap nekad mencalonkan diri menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jember. Bupati Muhammad Zainal Abidin Djalal bertekad menggandeng kembali Kusen Andalas, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember, dalam pemilihan kepala daerah 7 Juli mendatang. Duet Djalal-Kusen siap diberangkatkan melalui pintu PDI Perjuangan. “Pak Djalal menyatakan sikap

ini tadi malam dalam pertemuan makan malam dengan pengurus anak cabang dan pengurus cabang PDIP. Beliau menggandeng Pak Kusen karena ibarat suamiistri, selama ini mereka berdua tak ada masalah. Kerjasama memimpin Jember selama lima tahun ini dianggap sukses,” kata Bukri, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember. Terkait dengan kasus hukum Djalal dan Kusen, pihaknya beranggapan agar masyarakat menghormati praduga tak bersalah,m apalagi selama ini belum ada ketetapan hukum mengenai status beliau.

Seperti yang diberitakan media ini pada edisi sebelumnya, Keduanya tersandung kasusu hukum, dan telah ditetapkan menjadi tersangka. Namun karena terhambat ijin Presiden, ahirnya hingga bertahun-tahun kasus terbengkalai. Padahal telah muncul desakan dari sejumlah LSM Jember ke Polwiltabes Surabaya agar kasus penyelewengan anggaran pengadaan mesin daur ulang aspal yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp. 5 M tersebut agar terus dilakukan menjelang pemilihan bupati Jember, 7 Juli 2010 mendatang. Kasus tersebut terjadi saat MZA Djalal masih menjabat sebagai Kepala Dinas PU Bina Marga Pemprov Jawa Timur tahun 2004. Bergulirnya kembali kasus tersebut berawal, Ketua LPPNRI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia) Jember, Abdul Rahman dan Budi Prihyono, Ketua Dewan Pimpinan Nasional LPPNRI mendesak Kapolri sesuai dengan Kasus yang menimpa Kusen Andalas bermula ketika dirinya masih menjadi wakil DPRD Jember. Bersama Ketua DPRD Jember saat itu, HM Madini Farouq berkirim surat nomor: 179/563/ 2005 tertanggal 27 Juli 2005 yang berisi permintaan bantuan hukum

ke Pj bupati Jember, Sjahrazad Masdar. Syahrazad Masdar saat ini menjabat sebagai Bupati Lumajang yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama dengan Kusen Andalas. Menurut korlap 11 LSM, Ansori yang juga Ketua LSM Gempar, kedatangannya dan temantemannya ke Polwiltabes mendesak agar Polri segera menyerahkan berkas P-21 (berkas dinyatakan sempurna) kepada pihak Kejari Surabaya selaku penuntut umum, karena pada tahun 2004 berkas tersebut sudah dinyatakan P-21 namun hingga kini masih belum diserahkan. “Menurut surat edaran Mahkamah Agung RI nomor: 09/ bua.6/hs/sp/iv/2009, untuk memeriksa bupati tidak mutlak membutuhkan ijin presiden, makanya, kami datang ke Polwiltabes untuk mendapatkan jawaban dan keseriusan kepolisian dalam menangani kasus tersebut, bagaimana sikap Polwiltabes menyikapi surat edaran MA tersebut,” ujar Ansori. Menurut Ansori, pihak Kapolwiltabes Surabaya mengaku telah melayangkan surat panggilan tanggal 11 September 2009 kepada MZA Djalal, namun dia mangkir tidak hadir dengan alasan padat kegiatan. Padahal, kabid Humas Polda

Jatim, Kombes Pol Pudji Astuti menyatakan jika Berkas MZA Djalal sudah dinyatakan sempurna (P-21) yang selanjutnya tinggal penyerahan barang bukti dan tersangkanya ke pihak kejari selaku jaksa penuntut umum. “Seharusnya jika panggilan yang akan datang Djalal tetap mangkir, pihak Polwiltabes harus berani melakukan penjemputan paksa,” imbuh Ansori. Senada dengan Ansori, Ketua El Pamas Bambang Irawan juga mendukung upaya yang akan dilakukan oleh pihak Polwiltabes. “Penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi harus benarbenar ditegakkan dan dapat segera dituntaskan, supaya statusnya tidak mengambang seperti sekarang,” ujarnya. Terkait dengan pencalonan Djalal danKusen, pihak PDIP menganggap Djalal adalah kader PDI Perjuangan juga. Jadi, PDIP tak perlu mempersiapkan kader lain untuk maju dalam pilkada mendatang. Namun kendati posisi Djalal-Kusen sudah sangat kuat, namun Rapat Kerja Cabang Khusus untuk menentukan pasangan calon bupatiwakil bupati tetap akan dilaksanakan. Dan nama-nama yang memperoleh dukungan tetap akan kami kirim ke Dewan Pimpinan Pusat. (Fb)

Kejaksaan Bentuk Tim Indikasi

Korupsi Perpustakaan Keliling Jember, Trans - Sesuai dengan komitmennya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember akhirnya memulai pengusutan dari tahap penyelidikan ke penyidikan tentang kasus dugaan korupsi pengadaan Bus Perpustakaan Keliling (Busling) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Kejaksaan Jember sampai pada tahap tersebut, karena laporan awal telah masuk dan diindikasikan adanya korupsi pada pengadaan tersebut. Kepala seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Jember Adang Sutardi mengatakan, pihak kejaksaan sudah membentuk tim yang akan menangani kasus ini. “Saat ini tim yang dibentuk sedang melakukan rencana penyidikan,” ujarnya. Menurut versi kejaksaan Negeri Jember, karena kasus ini pelimpahan atau temuan Kejaksaan Agung, dalam keterangannya disebutkan kuasa penggu-

na anggaran senilai 1,5 milyar rupiah untuk pengadaan bus perpustakaan keliling ini adalah dinas pendidikan. Tetapi siapa saja yang terlibat dalam persoalan ini nanti akan terungkap setelah dimulainya proses penyidikan. Sehingga yang paling awal dimintai pertanggung jawaban adalah dinas pendidikan. Informasi yang diperoleh dari Kejaksaan Jember, tim yang telah dibentuk telah mengantongi nama-nama calon tersangka. Disebutkan dalam kasus tersebut, jika kuasa pengguna anggaran senilai Rp. 1,5 milyar rupiah untuk pengadaan bus perpustakaan keliling ini adalah Dinas Pendidikan. “Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, bakal terungkap setelah dimulainya proses penyidikan, namun yang paling awal dimintai pertanggung jawaban adalah Dinas Pendidikan Jember,” ujarnya. Yang perlu menjadi catatan,

pihak Kejaksaan Jember masih belum mengetahui dengan jelas yang salah dalam pengadaan bus perpustakaan keliling ini apakah prosedurnya, atau memang terjadi mark-up. Oleh sebab itu masih dilakukan kajian untuk persoalan ini Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Irdham, membenarkan adanya peningkatan status pemeriksaan dugaan korupsi Busling tersebut yang berpotensi merugikan Negara sebesar Rp 1,5 miliar. Pengadaan terjadi pada tahun 2008 sebanyak tiga unit. Pihaknya juga membenaran jika, sejumlah nama diduga kuat terlibat didalamnya telah menjadi target kejaksaan. Sayangnya, Irdham enggan menyebutkan identitas calon tersangka tersebut. “Saat ini sudah ada beberapa pejabat dispendik yang diduga terlibat, dalam waktu dekat, kasusnya akan kami laporkan ke Kejati untuk eks-

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Biro Surabaya Biro Jember Biro Blitar Biro Solo Biro Magelang

: dibutuhkan : Frans Bahy : Fauzy Efendy : dibutuhkan : Arief Simon

pose,” ujarnya. Dari informasi yang diterima wartawan media ini, setidaknya ada dua nama yang diduga kuat terlibat, dan dipastikan seorang pejabat yang masih menjabat di Kabupaten Jember bahkan ada dari pihak luar dari Kabupaten Jember. Perlu diakui, keberadaan Busling memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi warga masyarakat yang tinggal di pelosok pedesaan. Upaya Dispendik Jember untuk menyediakan Busling memang patut dihargai, terutama dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca dan membackup Program KF. Sayangnya, seperti yang umum dilakukan oleh Birokrat Jember dalam setiap terjadi proyek pengadaan maupun fisik, pengadaan Busling tersebut diduga kuat telah terjadi penyimpangan tender dan markup anggaran. Pengadaan 3 unit micro bus bermerk HINO WU342RDUT didatangkan 14 Nopember 2007 lalu dengan nilai sebesar senilai Rp 1,6 miliar. Namun harga tersebut dinilai jauh dari harga pasaran umum, termasuk dalam proses pelelangannya pun diduga telah terjadi kongkalikong karena tendernya

juga dimainkan oleh oknum panitia lelang. Ironisnya Busling yang sebelumnya dititipkan selama hampir 3 bulan di tempat uji kir Kaliwates, sehari sebelum acara launching bus perpustakaan dilakukan, saat gladi bersih di lapangan Curahlele kecamatan Balung, salah satu dari bus tersebut mogok dan harus didorong. Menurut penjelasan salah satu sopirnya, Busling yang masih baru dibeli itu terpaksa harus mengganti accu sampai 12 kali, sebelum akhirnya diketahui kalau kerusakannya terdapat pada sekring. “Sekring tersebut seharusnya diberi yang 120 ampere tapi diberi yang 60 ampere, akhirnya membuat accu meledak dan harus diganti sampai 12 kali,” ujarnya. Hal itu terungkap pula dalam audit BPK RI dimana berdasarkan keterangan sejumlah ahli termasuk dari tim taksir dari Brigif 9 Kostrad, diketemukan selisih harga tanah. Dari hasil audit BPK, dengan luas tanah sebesar itu bisa bisa menyumbang kasda hingga lebih dari Rp. 16 miliar sehingga ada selisih sekitar Rp 5 miliar, karena dana yang disetor hanya Rp 11 miliar saja ke kasda. (Fb)

HALAMAN 13


TRANS NASIONAL/REGIONAL


Mencari Juara di Pertarungan Pansus Bank Century Dua kutub yang saling berhadap-hadapan, diusulkan membuat rumusan hingga rekomendasi. Jakarta, Trans - Pansus Hak Angket Bank Century tak lama lagi akan mengeluarkan kesimpulan sementaranya. Ini akan menjadi uji coba peta kekuatan di internal soal ke mana sikap akhir pansus: apakah cenderung mendukung bailout, atau sebaliknya. Saat ini di internal pansus terbelah pada dua kutub, yakni fraksi-fraksi yang menegaskan pro kebijakan bailout seperti Partai Demokrat, PAN, PPP, dan PKB. Sedangkan fraksi yang cenderung kritis dengan proses bailout seperti PDIP, Partai

Golkar, Partai Hanura dan Partai Gerindra. Proses pengambilan kesimpulan sementara di internal pansus jelas bakal berlangsung sengit, termasuk pengambilan keputusan saat Rapat Paripurna DPR. Namun bagi Gayus yang juga politisi PDIP, pihaknya sama sekali tidak memiliki kekhawatiran terhadap kelompok lain yang memiliki agenda lain. Menurut dia, pihaknya berkomitmen membongkar kasus Bank Century ini. “Kita punya komitmen kuat untuk membongkar,” ujar Wakil Ketua

Pansus Angket Century Gayus Lumbuun, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/1). Terkait dengan dua kutub yang saling berhadap-hadapan, Gayus mengusulkan, dalam membuat rumusan hingga rekomendasi, agar dibuat pengelompokan. Dengan cara ini, dapat diklasisfikasi mana kebijakan yang dianggap masuk pidana atau hanya sekadar salah administrasi. “Jadi pengelompokan artinya siapa yang mempersalahkan kebijakan menjadi pidana dan korupsi. Kelompok mana dari fraksi yang anggap itu sah dimiliki pejabat negara dan kelompok ketiga adalah gabungan,” paparnya. Gayus menegaskan, pihakn-

ya tidak menginginkan proses penentuan kesimpulan dilakukan voting. Namun diserhakan terlebih dahulu di rapat Bamus kemudian masuk ke Rapat Paripurna agar diputuskan dari beberapa opsi. Ditanya siapa yang berpeluang memenangkan atas dua kutub yang saling berhadap-hadapan di internal pansus angket bank Century, Gayus menegaskan, kelompok yang menganggap kebijakan bailout, salah akan menang tipis. “Bagi saya kekuatan kelompok yang menilai kebijakan ini ada kesalahan akan menang tipis,” tegasnya. Sejak Jumat-Sabtu (22-23/1) ini Tim Ahli Pansus Hak Angket Bank Century sedang melakukan konsinyering. Hasil kon-

sinyering ini, akan dibawa ke Rapat Pleno Pansus Angket Century yang lalu dibawa ke Badan Musyarwah (Bamus) lalu disidangparipurnakan. Hal demikian ditegaskan oleh Wakil Ketua Pansus Angket Century Gayus Lumbuun, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/1). “Saat ini mereka (Tim Ahli) sedang membongkar hasil penyampaian dari saksi dan ahli. Ini sangat penting,” katanya. Gayus menuturkan, sedikitnya terdapat dua poin penting yang bakal dihasilkan dari hasil konsinyering oleh Tim Ahli Pansus yaitu terkait kebijakan dan rapat-rapat yang janggal dalam pengambilan keputusan dana talangan Bank Century. “Perubahan Peraturan Bank Indo-

Dr H Nurachman, CES, MM

Menjalin Kemitraan Dengan Wartawan Jakarta, Trans – Menjalani hidup seperti air mengalir, teryata cukup membawa keberuntungan bagi Nurachman, yang kini menjabat Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan DKI Jakarta. Ketika masih kecil, sama seperti anak desa lainnya, setiap hari pria kelahiran Tegal, 19 November 1953, ini hanya disibukan dengan gaya bermain ala anak-anak ala kampung setempat. Kendati dibesarkan di pedesaan, namun semangat belajar Nurachman tidak pernah surut. Semangat dan motivasi belajar terus tumbuh selama ia duduk di bangku sekolah. Putra petani bawang ini bahkan sering belajar di tengah sawah ketika musim tanam dan menjelang panen. Aktivitas ini dijalaninya setelah pulang sekolah. Pagi hari, sebelum berangkat sekolah, ia pun harus membantu membuka warung di Pasar Krandon. Aktivitas ini terus ia jalani semenjak duduk di Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, “Di kampung saya memang sudah umum, anak-anak harus membantu orang tuanya. Tapi, kondisi itu tidak membuat saya maias belajar. Belajar saya lakukan dimana saja. Bahkan saya sering belajar di sawah,” tuturnya. Selain bermodalkan semangat belajar yang cukup tinggi, kepribadian Nurachman juga terbentuk seiring perjalanan waktu. Betapa tidak, ia terpaksa menjalani hidupnya tanpa kasih sayang dari ibu kandungnya. Hanya peran ayahlah yang paling dominan membentuk kepribadiannya di samping ibu tirinya. “Ibu saya meninggal ketika saya masih berusia 1,5 tahun dan saya tidak pernah tahu seperti apa wajah ibu saya, karena tidak ada fotonya, tetapi tidak lantas membuat saya berkecil hati. Pokoknya wajah

Dr H Nurachman, CES, MM

ibu saya, ya kira-kira seperti itulah?” ujar Nurachman dengan nada canda menghibur kerindunnya. Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta itu mengaku perkawinan ayah dan ibu tirinya ini tidak dikaruniai seorang anak, sehingga kasih sayang ibu tirinya ini cukup untuk mengobati kerinduannya. “Ibu tiri saya itu sangat baik, saya diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri. Apalagi ibu tiri saya ini tidak punya anak, jadi kasih sayangnya dicurahkan kepada saya,” kenang Nurachman. Usai lulus SD tahun 1966, ia bertekad melanjutkan ke Sekolah Menengah Perlama (SMP). Dari 28 siswa di sekolahnya, hanya dua orang yang melanjutkan ke tingkat SMP, yakni dirinya dan anak lurah setempat. Selebihnya, memilih tidak melajutkan sekolah karena harus membantu orangtuanya berjualan. Perjalanan hidupnya semasa SMP berjalan begitu baik hingga ia berhasil melanjutkan ke tingkat SMA. Nah, ketika lulus SMA tahun 1972, ia tepaksa

meninggalkan kampung halamannya untuk melanjutkan di Institut Tehnologi Bandung (ITB). “Saya ambil jurusan teknik mesin dan mulai saat itulah saya belajar hidup mandiri di Bandung,” ungkapnya. Sejak bergabung dengan teman-teman sekampusnya yang berasal dari berbagai daerah, pola pikir ‘Ndeso’ (anak kampung) ini pun berubah drastis. Wawasan semakin luas dan ia pun akhirnya sadar bahwa pendidikan adalah satu-satunya pegangan masa depan hidupnya. Gairah belajar pun semakin bertambah, sehingga ia dapat menyelesaikan studinya lebih cepat dari teman-teman seangkatannya dari lima rekan yang sama-sama menyusun skripsi, ia yang pertama diuji dan akhirnya lulus pada tahun 1978. “mungkin saya lagi beruntung saja, soalnya saya juga nggak pandai-pandai amat,” cetusnya. Selama menempuh jenjang pendidikan kesarjanaan ITB, terayata menyisakan sejumlah kenangan. Di antaranya, ia belajar sejumlah lagu Batak seperti Alusia, Nahadong Alana, Sai Anju Ma Au, Nasonang Dohi Matua, Anju Au. Bahkan ketika

itu ia mempunyai seorang sahabat dari Medan, yaitu Albert Tampubolon. Setelah lulus dari ITB, Nurachman ternyata tidak lekas mencari keria, melainkan langsung menikah dengan seorang gadis pujaannya yaitu Heni Widjajanti, pada tahun 1978. Tapi lagi-lagi keberuntungan berpihak kepada pria asal Tegal itu, sebab pada tahun itu ia juga memperolah sebuah pekerjaan si sebuah pekerjaan swasta di Jakarta. “Pada tahun itu juga saya dapat kerja di PT Honda Astra Motor sebagai Sales Marketing. Pekerjaan ini saya jalani cuma dua tahun. Soalnya, pada tahun 1980 saya diterima sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil-red),” ungkapnya. Pertama kali menjadi PNS ia ditempatkan sebagai staf urusan pembinaan angkutan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR)—sekarang Dinas Perhubungan. Karir pun lambat laun terus meningkat, mulai dari Kasie Perbengkelan Urusan PKB (Pengujian Kendaraan Bennotor), Kepala Unit PKB, Kasubdis TLL, Kasudin LLAJR Jakarta Timur, Wakil Kepala Dinas LLAJR hingga menjadi Kepala Dinas Perihubungan. “Di LLAJR ini saya mengabdi sekitar 25 tahun,” tuturnya. Selama bergabung di Dinas LLAJR, Nurachman menambah pengetahuannya dengan menempuh berbagai jenjang pendidikan, yakni mengambil gelar S2 bidang Magistcr Manajemen LABORA tahun 1965. Kemudian mengambil pendidikan bidang Ekonomi Transportasi di ENTPE, Liong, Francis pada tahun 1989. Sedangkan geiar S3 flmu Pemerintahan ia peroleh dari Universitas Padjajaran, Bandung, pada tahun 2007. Menjelang perampingan satuan kerja peringkat daerah

(SKPD) yang digulirkan pemerintah Provinsi DK1 Jakarta, Nurachman dipercaya sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah OKI. Kemudian saat perampingan dilakukan ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan OKI. Sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo dan Kehumasan, ia bertekad menjadikan Dinas ini sebagai Dinas yang kreatif, inovatif, dan mefayani. Sistem kerjanya, dinas ini memberikan petayanan SKPD laiinnya maupun kepada masyarakat, termasuk kepada kalangan media massa yang membutuhkan informasi. Misalnya dibidang KPTI, akan terus melayani jaringan secara online. Mulai dari sistem STNK, kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Sedangkan di bidang kehumasan, akan mengutamakan komunikasi kepada masyarakat agar pesan yang disampaikan oleh Pemprov DK1 diterima masyarakat. “Kalau pesan itu tidak sampai ke masyarakat berarti Humas tidak berfungsi,” papamya. Agar pesan itu sampai ke masyarakat, ia pun akan menjalin kemitraan dengan wartawan dan membuat jejaring baik di lingkungan internal maupun ekstemal. Di lingkungan internal, dinas ini menjalin hubungan dengan dinas-dinas lain, sehingga informasi yang dibutuhkan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung akan tercapai. Informasi yang didapat pun harus selengkap mungkin. Misalnya, jika berbicara mengenai banjir dan jalan rusak, maka harus berhubungan dengan Dinas PU. Demikian halnya jika berbicara mengenai kemacetan lahi lintas dan sejenisnya, maka harus berhubungan dengan Dinas Perhubungan dan seterusnya. (SW)

Ekonomi Provinsi Banten Ditentukan Swasta Serang, Trans - Di balik pertumbuhan perekonomian Banten yang mencapai 4,8 persen tahun 2009, sektor swasta punya peranan besar. Tahun ini pun, menurut Bank Indonesia, perekonomian Banten akan mencapai angka 5 persen dengan sektor swasta sebagai penyokong utama. “Terlebih dahulu perlu dibedakan antara kontribusi terhadap perekonomian dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian, pemerintah hanya menyokong 15 persen. Sektor industri menduduki porsi paling dominan. Disusul pertanian dan perdagangan,” jelas Deputi Kantor Bank Indonesia (KBI) Serang M Setyawan Santoso. San, begitu sapaan M Setyawan, menambahkan bahwa angka 15 persen yang disokong pemerintah untuk pertumbuhan perekonomian ini cukup wajar. Jika pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara disokong lebih besar dari sektor pemerintah, maka negara tersebut dipastikan menganut konsep negara komunis. Peran pemerintah dalam pertumbuhan perekonomian daerah, papar San, bukan dalam

bentuk pencapaian keuntungan yang diperoleh melainkan dalam bentuk dukungan. “Namun jika berbicara siapa yang paling berkontribusi terhadap perekonomian, tentu saja pemerintah. Karena kebijakan yang dibuat, menentukan pertumbuhan ekonomi saat ini,” terang San. Data yang dihimpun KBI Serang per kwartal ke-4 2009, sektor swasta yang banyak menopang pertumbuhan ekonomi Banten yakni dari sektor industri mencapai Rp 8,4 triliun, disusul perdagangan sekitar Rp 4,8 triliun dan pertanian berkisar di Rp 1,4 triliun. Tiga sektor ini diyakini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Banten di tahun ini, dengan catatan terus dilakukan upaya peningkatan mutu dan kualitas sehingga bisa bersaing di pasar, terutama menghadapi Free Trade Agreement (FTA) Asean-China yang dimulai tahun ini. Pencapaian pertumbuhan perekonomian yang terus meningkat memengaruhi pula pada APBD diaplikasikan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang mempermudah akses percepatan transaksi usaha di suatu daerah. Dalam hal ini, terkait dengan

kondisi pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Dibandingkan kabupaten dan kota lain di Banten, Kabupaten dan Kota Tangerang menjadi kontributor paling besar. Data persentase yang dimiliki Bank Indonesia, kontribusi Kota Tangerang (35%) disusul Kabupaten Tangerang (27%), dan Kota Cilegon (14%). Pertumbuhan ekonomi di 3 daerah tersebut di tahun 2009 dengan perbandingan tahun 2008 berada di angka 6 persen. Sementara Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak, pertumbuhan ekonomi di bawah 3 persen. Dalam hitungan persentase, kontribusi Serang terhadap perekonomian Banten yakni 12 %, sementara Lebak dan Pandeglang masing-masing 6 %. “Lebih dari 50 persen pertumbuhan ekonomi Banten disokong dari Tangerang. Ini patut diwaspadai, karena seandainya Tangerang tidak termasuk dari bagian Provinsi Banten, maka pencapaian pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari angka yang didapat tahun ini,” terang San lagi. Tangerang yang terus memimpin dalam hal kontribusi pada pertumbuhan ekonomi ini

wajar. Menurut San, karena mobilitas perekonomian di Tangerang lebih besar dan cepat berkembang. Berbagai jenis usaha tumbuh di daerah tersebut, mulai dari sektor industri, perdagangan, perhotelan, komunikasi, dan lainnya. Sementara di daerah lain, seperti Banten Selatan tidak memiliki potensi serupa, tapi didominasi pertanian. “Tahun ini, Bank Indonesia mendukung pemerintah Banten untuk lebih serius lagi menggarap sektor pertanian. Karena pertumbuhan sektor ini ternyata progresif, dan lebih tinggi dibanding angka pertumbuhan industri yang setiap tahun semakin melambat, meski pun pendapatan di industri lebih besar. Tapi ini menjadi potensi baru yang harus segera digarap untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Banten,” tutur San. Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tangerang, Gatot Purwanto menilai, para pengusaha memiliki peran yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun sayang, pemerintah daerah masih kerap tak berpihak pada kalangan pengusaha. “Begitu pun di sini. Pemerintah daerah belum sepenuhnya ber-

pihak pada pengusaha,” ungkap Gatot. Banyak indikator sehingga ia menilai bahwa pemerintah daerah belum berpihak kepada pengusaha. Antara lain, ketidakpastian hukum. “Revisi UMK yang sebelumnya sudah ditetapkan berdasarkan surat keputusan adalah bukti ketidakpastian hukum. Ini kami nilai pemerintah daerah belum berpihak kepada pengusaha,” ujarnya. Secara tegas Gatot menilai, belum ada kebijakan pemerintah daerah, termasuk Pemprov Banten yang menguntungkan pengusaha. Melihat kenyataan ini, Sekretaris Apindo Kabupaten Tangerang Juanda Usman berharap pemerintah daerah, tak terkecuali Pemprov Banten dapat lebih melihat peran pengusaha dalam membangun perekonomian. “Jika selama ini kami masih menilai pemerintah belum berpihak kepada pengusaha, kami berharap ke depan ini sebaliknya. Lembaga perizinan, seperti BP2T (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu-red) harus bisa membuktikan bahwa mengurus izin itu mudah dan cepat,” ungkap Juanda. (Yus)

nesia (PBI) saya kira masuk kategori pelanggaran pejabat negara yang esensial,” ujarnya. Selain kebijakan, menurut Gayus, proses pengambilan keputusan yang janggal dilakukan seperti pada waktu dini hari menjadi salah satu catatan Pansus Hak Angket Bank Century. “Ada rapat-rapat yang dianggap janggal yang diindikasikan waktu aneh seperti tengah malam hingga pagi. Itu yang perlu lebih lanjut oleh pansus,” jelasnya. Sementara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan komitmen Partai Golkar untuk mengusut tuntas kasus Bank Century hingga usai proses pansus Angket Century. “Dijamin Partai

Golkar konsisten untuk kawal Century. Tapi kami akan kawal SBY. Kami tidak mau membebek jika ada kebijakan yang salah. Kami main di kaki yang benar,” cetus Priyo merespon tudingan dari kader Partai Demokrat Benny K Harman yang menuding Partai Golkar main dua kaki. Jika petanya masih konsisten saat ini hingga akhir pengambilan keputusan kesimpulan Pansus Hak Angket Bank Century, fraksi yang pro bailout terdiri Partai Demokrat, PPP, PAN, dan PKB. Sedangkan yang kontra bailout yaitu PDIP, Partai Golkar, PKS, Partai Hanura dan Partai Gerindra. Jika hitungan ini tidak berubah, klaim Gayus pihak kontra bailout akan menang tipis bakal terwujud. (Murfi)

TKK Ngadu ke DPRD Kota Bandung Bandung, Trans - Puluhan tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Pemkot Bandung kembali mendatangi gedung dewan di Jln. Aceh, Jumat pekan lalu. Sejak habis masa kontraknya per 31 Desember 2009, nasib mereka semakin tidak jelas. Kedatangan mereka di Gedung Dewan, antara lain untuk mempermasalahkan opsi pemberian pesangon yang dinilai tidak rasional. Salah seorang TKK dari Satpol PP, Heryanto (53) menjelaskan, dirinya sudah bekerja 23 tahun di Pemkot Bandung. Namun hingga kini belum diangkat menjadi PNS. Sebagai TKK yang sudah bekerja di lingkungan Pemkot Bandung sejak 1987, Heryanto menilai besaran pesangon yang akan diberikan sangat tidak sebanding. Pemkot idealnya memberikan pesangon 25 kali gaji kepada seluruh TKK yang sudah habis masa kontraknya. “Kalau hanya 5 atau 10 kali gaji, cukup buat apa. Mau bikin usaha saja, buat jongko ukuran 2 kali 3 meter harganya Rp 30 juta,” ujarnya. Selain Heryanto, nasib serupa juga dialami oleh Mugi, TKK di Dishub Kota Bandung. Sejak tahun 1984, Mugi sudah bekerja di Dishub dan baru diangkat menjadi TKK tahun 1994. Tapi anehnya, sejak tahun 1994 status Mugi tetap TKK tidak meningkat menjadi PNS. “Yang di bawah saya, ada yang baru lima tahun jadi TKK tapi sudah diangkat menjadi PNS,” akunya. Di Gedung DPRD tersebut, para TKK diterima Ketua Komisi A, Haru Suandharu dan anggotanya, Aat Safaat Hodijat di ruang paripurna. Haru menyatakan, penghentian masa kontrak merupakan pilihan yang tidak bisa dihindari. “Soalnya kalau dianggarkan menjadi persoalan hukum,” katanya. Dikatakannya, alternatif pemberian pesangon yang mengemuka bebe-rapa terakhir hanyalah langkah awal untuk “menyelamatkan” kehidupan para TKK, sekaligus tidak melanggar aturan. Namun untuk jangka panjang, dia meminta eksekutif untuk tetap memprioritaskan TKK yang kontraknya berakhir. Secara terpisah, Wali Kota Bandung, Dada Rosada menyatakan, persoalan TKK bukan hanya dialami Pemkot Bandung namun juga seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. “Kami sampai dengan hari ini terus melakukan upaya untuk masa depan nasib TKK. Tapi bagaimanapun kita harus ikuti aturan pemerintah pusat,” ujar Dada saat ditemui wartawan di Kel. Ciseureuh, Kec. Regol, Jumat (22/1). Dada menegaskan, Pemkot Bandung sebenarnya sangat membutuhkan TKK. Namun tidak bisa berbuat banyak karena terbentur aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. “Kita juga tidak mau mengalami situasi seperti sekarang. Kita maunya TKK dipertahankan,” tutur Dada. Sepakat memperjuangkan Sementara itu, Pemkot dan DPRD Cimahi sepakat akan memperjuangkan nasib 386 TKK di lingkungan Pemkot Cimahi. Upaya yang dilakukan melalui pengajuan permohonan revisi Peraturan Pemerintah (PP) 43/2007 tentang Pengangkatan TKK Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kepala Kantor Kepegawaian Kota Cimahi, Tata Wikanta, Jumat (22/1) mengatakan, Pemkot tidak melakukan opsiopsi seperti daerah lain. Menurutnya, Pemkot Cimahi masih ingin memperjuangkan nasib para TKK tersebut supaya bisa menjadi CPNS, minimal diangkat menjadi pegawai. (Arso)

PKS Bersilaturahmi Bersama Wartawan Kota Pariaman, Trans - Seluruh kader DPD Partai Keadilan Sejahetra Kota Pariaman bersama Wakil Walikota Pariaman Helmi Darlis, beberapa waktu lalu, melakukan silaturahmi bersama watawan yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Pariaman. Pertemuan ini dilakukan disebabkan PKS begitu yakin kalau wartawan memiliki peranan tinggi dalam membangun daerah. Silaturahmi tersebut dimpimpin oleh Ketua DPD PKS Kota Pariaman Muhammad Ridwan ST. dan di sambut oleh puluhan wartawan yang di ketuai Dedi Salim dari PWI Pariaman.selain itu juga dihadiri oleh wakil wali kota Pariaman Helmi Darlis. Dalam pertemuan tersebut diungkapkan, selama pasca gempa PKS Kota Pariaman sangat sibuk dalam membantu masyarakat korban gempa di kota sala lauak ini. Bermacam bantuan gempa mulai dari uang sampai barang telah disalurkan PKS Kota Pariaman kepada masyarakat korban gempa di kota ini. “Sehubungan dengan kesibukan semua kader PKS dalam melayani korban gempa, maka baru saat ini PKS dapat bertatap muka denga para wartawan di PWI. Sebab, PKS Kota Pariaman telah komitmen untuk terus menjalin komunikasi dengan wartawan yang bisa menyalurkan aspirasi semua pihak di medianya masing-masing,” pungkasnya. (Piau Trans)

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Bangka Belitung : Provinsi Kepri : Provinsi Riau : Provinsi Jambi : Provinsi Bengkulu :

Rita Monica SH dibutuhkan dibutuhkan dibutuhkan dibutuhkan

HALAMAN 14


TRANS REGIONAL


Kakanwil BPN RI Bandung Jabar Tingkatkan Pelayanan Cepat Depok Drs. Syafirman, SH. M. Hum serta pejabat Kasi, Kasubsi dan jajaran staf terkait pada Kantor Pertanahan Kota Depok Kamis (21/01) malam sekitar pukul 20 WIB.

Kantor Pertanahan Kota Bekasi dan Kantor Pertanahan Kota Depok dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik, dalam arti mendekati target yang ditentukan BPN RI. Kota Depok, Trans - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Bandung Jawa Barat, Drs. H. Tedi Rupiadi, melakukan kunjungan kerja dengan berkeliling di setiap Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten, di wilayah kerjanya, Kunjungan yang dilaksanakan, Kamis (21/1) itu dimaksudkan untuk memberikan semangat kinerja terhadap bawahannya, sekaligus menilai kinerja untuk mengetahui pencapaian target prosedur pelayanan, sesuai Program 6 tahun 2008, maupun program-program strategis BPN RI. Drs. H. Tedi Rupiadi, didampingi ajudan dan staf terkait Kanwil BPN Bandung Jawa Barat, melakukan kunjungan kerja di 3 kantor pertanahan yang berbeda dalam waktu 1 hari kerja dan tuntas. Saat kunjungan kerja dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, dijadwalkan pada waktu pagi, Drs. H. Tedi Rupiadi, melakukan inspeksi dibarengi dengan pemotretan di setiap ruangan yang berkaitan dengan pelayanan. Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Kantor Pertanahan Kota Bekasi dinilai dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik, dalam arti mendekati target yang ditentukan BPN RI. Selain itu, letak Kantor Pertanahan Kota Bekasi sangat strategis, mudah dijangkau bagi masyarakat yang mengurus permohonan sertifikasi bidang tanahnya. “Letak Kantor Pertanahan Kota Bekasi strategis dan dapat mendukung keberhasilan kinerjanya sesuai target prosedur pelayanan,” ujar Drs. H. Tedi Rupiadi kepada Koran Transaksi, saat melanjutkan kunjungannya di Kantor Pertanahan Kota Depok Kamis (21/01) petang. Sekitar pukul 15.45 WIB Drs. H. Tedi Rupiadi, berserta rombongan tiba di Kantor Pertanahan Kota Depok. Meskipun terlihat sudah begitu lelah karena jarak tempuh perjalanan cukup jauh (60 km) dari Kantor

Pertanahan Kota Bekasi – Kantor Pertanahan Kota Depok. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Drs. H. Syafirman, SH, M. Hum, didampingi Kasubag Tata Usaha (TU), Amin, yang sejak siang sudah stand bay di depan kantor pintu masuk pelayanan utama menanti kehadiran Drs. H. Tedi Rupiadi. Di Kantor Pertanahan Kota Depok, inspeksi diawali di ruang pelayanan pendaftaran. Kemudian inspeksi dilanjutkan ke ruangan Kasubag TU, Amin, ruangan kerja HTPT dan Ke PPAT-an, Rahmat, A. Ptnh, MM, ruangan Kasubsi Pendaftaran Isna, dan Kasi HTPT Tatang Maulana. Saat di ruangan pelayanan ini, Drs. H. Tedi Rupiadi tercengang kagum karena melihat tulisan pengaturan prosedur pelayanan lebih cepat dari standar target pelayanan yang dijadwalkan waktu penyelesaian oleh BPN RI. “Terus terang saya merasa kagum terhadap kinerja kantor pertanahan kota Depok,” ujar Drs. H. Tedi Rupiadi, kagum. Selanjutnya inspeksi dilakukan Drs. H. Tedi Rupiuadi, di ruangan yang dibawakan Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan, Sengketa, Konflik dan Perkara Tulus. Terakhir ke ruangan yang dibawakan Kasi dan Kasubsi Pengukuran Mujahidin Ma’ruf, ST (Kasi) dan Ir. Hazairin Masrie, MM (Kasubsi). Menurut Drs. H. Tedi Rupiadi, Kantor Pertanahan Kota Depok telah menjalankan tugas dengan baik. Artinya, dari 14 jenis pelayanan waktu dan penyelesaian pelayanan, 8 jenis pelayanan lebih cepat waktu dari program 6 tahun 2008 yang ditentukan oleh BPN RI. “Saya sungguh sangat terkejut adanya pelayanan kantor pertanahan Kota Depok,” ujar Drs. H. Tedi Rupiadi, kepada Koran Transaksi seusai melakukan inspeksi kinerja pada Kantor Pertanahan Kota Depok tersebut. Drs. H. Tedi Rupiadi menjelaskan, dari skitar 27 Kantor

Menkumham ........

sejumlah pejabat di Ditjen Pemasyarakatan Depkumham. Seperti telah dilansir Koran Transaksi, sengeketa tersebut terjadi ketika Depkumham akan meruislag LP Kelas I Cirebon pada tahun 1996. Ruislag itu ternyata batal, namun berdiri LP baru, yakni LP Khusus Narkotika. PT SMI selaku pengembang yang memenangkan tender untuk membebaskan tanah yang jadi lahan LP Khusus Narkotika itu tidak mempersoalkan dibatalkannya ruislag. Rupanya, setelah ruislag batal dilaksanakan, PT SMI justru mendapat bayaran dari pihak Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp 27.822. 935.000,-. Padahal, perhitungan awal (1996), dana untuk pembangunan LP Khusus Narkotika itu, hanya sebesar Rp 9.663.416.000,- Perinciannya, harga tanah untuk 10 Ha sebesar Rp 5.000.000.000,dan Bangunan Rp 4.663.416.000,Jadi, pembangunan LP Khusus Narkotika Cirebon berbau marup sekitar Rp 20 miliar. Dari penjelasan Drs Didin Sudirman Bc.IP MSi selaku Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan, pembayaran dilakukan dalam tiga tahap agar LP Khusus Narkotika tersebut dapat operasikan. Tahap I, PT SMI dibayar oleh Ditjen Pemasyarakatan Rp.15 miliar, dengan Surat Perjanjian Pembayaran (SPP) Nomor E1.PL. 03.06-603 tanggal 29 Oktober 2001. Tahap II Rp.10.322. 935. 000,- dengan SPP Nomor E1. PL. 03.06-827A, tanggal 12 Nopember 2002. Dan, tahap III Rp2,5 miliar dengan SPP Nomor E1.PL.03.06-601, tanggal 30 Nopember 2004. Berdasarkan jawaban Drs Didin Sudirman Bc.IP MSi atas konfirmasi Koran Trans, Nomor PAS1. PL.04.01-06, tanggal 12 Januari 2009, juga diketahui bahwa anggaran pembangunan LP Khusus Narkotika berasal dari APBN yang dialokasikan melalui DIP Pembinaan Pemasyarakatan Pusat Ditjen Pemasyarakatan. “Anggaran dari Pembinaan Pemasyarakatan Pusat Ditjen Pemasyarakatan seharusnya tidak digunakan untuk membangun proyek fisik LP Khusus Narkotika Cirebon. Kalau dana pembinaan itu diguanakan sebagamana layaknya, kasus seperti Artalita Suryani dan bisnis narkoba dalam LP tidak perlu terjadi,” ujar sumber di Depkumham. (Elman Sihombing/SN)

pengertian bahwa ganti rugi tanah LP Khusus Narkotika Cirebon harus dibayar kepada pemilik asal. “Kami pemilik tanah 63.910 m2, yang terletak di Desa Gintung Tengah, Kecamatan Caringin, Kabupaten Cirebon, yang sekarang di atasnya berdiri LP Khusus Narkotika, belum mendapatkan ganti rugi. Padahal, sejak tahun 1998 tanah tersebut telah dikuasai PT SMI dan Depkumham,” ujar H Machdor Subagio, mewakili para pemilik asal tanah tersebut. Sengketa lahan LP Khusus Narkotika Cirebon, antara warga pemilik asal dengan Depkumhan dan PT SMI, hingga kini belum tuntas. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Sumber Cirebon yang menangani perkara tersebut meminta agar penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi, namun pihak pengacara Depkumham tidak mengindahkan dengan tidak menghadiri mediasi dalam persidangan. Karena itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Patrialis Akbar dimohon agar mendorong kelancaran mediasi dan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah. Permintaan tersebut telah disampaikan H Machdor Subagio secara resmi melalui surat yang ditujukan kepada Menkumham Patrialis Akbar, tanggal 6 Januari 2009 ( 6 Januari 2010-red) lalu. Dan, surat tersebut telah diterima pihak Depkumham tanggal 7 Januari 2010, dengan nomor agenda: 56/ U/I/2010. Sumber di Depkumham mengungkapkan bahwa perkara lahan LP Khusus Narkoba Cirebon, pemilik tanah tinggal menunggu pembayaran saja. “Ini tinggal menunggu pembayaran saja,” ujarnya. Karena itu, H Macdor pun sempat meminta agar pembayaran dilakukan di Pengadilan Tinggi Negeri Provisi Jawa Barat, dengan alasan kenyamanan akan terganggu jika dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon. Ternyata, pembayaran tersebut hingga saat ini belum juga diberikan kepada pemilik asal tanah. Kenyataan ini, semakin membingungkan pihak pemilik asal tanah. Padahal, sengketa tanah tersebut menyedot perhatian masyarakat, termasuk

Kakanwil BPN RI Bandung Jabar, Drs. H. Tedi Rupiadi (ketiga dari kiri) dan Kakan Pertanahan Kota Depok Drs. H. Syafirman, SH. M. Hum (kedua dari kanan, memberikan pengarahan jajarannya. (foto herry)

Pertanahan yang ada di Provinsi Jawa Barat, yang sudah mendekati mencapai target standar prosedur pelayanan adalah Kantor Pertanahan Kota Depok dan Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Sedangkan bahan penilaian berasal dari data yang diperoleh dari kantor pertanahan setempat dan hasil pemotretan kegiatan kantor. Dalam kunjungan

kerja itu juga dilakukan pengarahan terhadap kepala kantor serta jajarannya, untuk pemantapan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan. Kunjungan kerja Drs. Tedi Rupiadi, merupakan bagian dari program kerja 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena itu, kantor-kantor BPN diharapkan bisa keluar dari

kreteria pelayanan buruk yang terjadi selama ini. “Kantor Pertanahan tingkat Kota maupun Kabupaten selaku pelaksana lembaga BPN RI diharapkan menjadi mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk kemakmuran dan keadilan rakyat,” ujar Drs. H. Tedi Rupiadi, saat memberikan pengarahan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota

Pengarahan Dalam pengarahannya, Drs. H. Tedi Rupiadi, juga berpesan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kota Depok antara lain, agar menjaga penghargaan (ISO) yang telah diraih dan tingkatkan pelayanan ke masyarakat. Ia juga menyampaikan langkah-langkah ke depan BPN RI yang diagendakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat memberikan sambutan dalam acara peresmian program-program strategis BPN RI, di Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Cilincing Jakarta Utara Jumat (15/01) beberapa waktu lalu. “Adapun agenda Bapak SBY, antara lain melanjutkan dan mensukseskan Reforma Agraria, tertibkan tanah terlantar (tanah bertuan tapi tuannya, tidak bertanggung jawab), lan-

jutkan penyelesaian konflik dan sengketa tanah, percepat legalisasi aset masyarakat dan negara, serta terus tingkatkan mutu program Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah (Larasita),” ujar Drs, H. Tedi Rupiadi. Yos Dharmawan, salah seorang pengembang Direktur PT. Tristar Transindo, puas akan pelayanan Kantor Pertanahan Kota Depok. “Dalam jangka waktu relatif tidak lama sertifikat HGB yang saat ini dalam proses peta bidang segera selesai”, ujar Yos Dharmawan, kepada Koran Transaksi di ruang tunggu pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Depok. Nada serupa juga diungkapkan Budi, salah seorang warga Cibinong Kota Bogor. “Setelah Kantor Pertanahan Kota Depok dijabat oleh bapak Syafirman, banyak mengalami kemajuan karena pelayanan cepat. Saya mengurus sertifikat pencatatan balik nama dalam jangka waktu 3 hari selesai”, ungkapnya. (C. Herry. SL)

Yayasan Nururrohman Mampu Mengobati Sakit Jiwa & Kecanduan Narkoba Banten, Trans - Bagi penderita korban penyalahguna atau Kecanduan Narkoba, dan penderita Penyakit Jiwa (stress), apabila menginginkan normal, datang di Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang – Banten, atau hubungi telepon. 0254.7036317, Hp. 0b1389338132. Tempat itu adalah pengobatan yang dikelola oleh Yayasan Nururrohman (YN) ini. Selain menangani pengobatan bagi penderita atau pecandu narkoba, penderita sakit jiwa (stress). Kemudian berdasarkan kekuatan ilmu ghaib yang dimiliki oleh pengelola Yayasan Nururrohman, dengan ijin Alloh SWT, maka orang yang lagi menghadapi kesulitan dapat teratasi. Pengasuh yayasan itu adalah Ust. H. Sugiyanto, yang akrab disapa Ust. Yanto. Ust. Yanto bisa menyembuhkan berbagai penyakit, asalkan penderita mau mengikuti proses pengobatan yang ditentukan Ust. Yanto. Dijamin sembuh seperti semula, dan banyak bukti orang yang disembuhkannya.

Sedangkan metode pengobatan yang diterapkan adalah Ruqiyah, dzikir, mandi tobat dan refleksi. “Cara mengobati bagi penderita penyakit gangguan jiwa dan korban penyalahguna Narkoba (Napzah), dengan metode dzikir dan ruqiyah, selanjutnya mereka diberikan bimbingan dan pengetahuan agama, mental, fisik, serta ketrampilan lain yang berkaitan dengan pengobatan”. tutur Ust. Yanto kepada Koran Transaksi, di ruang prateknya di bilangan Rt.001/01 Sawah Luhr, Kasemen, Kota Serang Banten. Dikatakan Ust. Yanto, yayasan rehabilitasi ini didirikan dengan niat suci yang ada pada qolbu, untuk membantu masyarakat yang mengalami penyakit gangguan jiwa, dan korban narkoba, dan banyak masyarakat orang tua, yang datang dari berbagai daerah diantaranya warga Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, yang menitipkan anaknya Panti rehabilitasi tersebut. “Anak saya, Medi, Gopur,

Ust. H. Sugianto (Ust. Yanto kanan), terlihat serius melakukan praktek mengobati pasiennya. Sedangkan gambar kiri para pasien melakukan Ruqiyah dan dzikir bersama dalam proses pengobatan. (foto herry)

dan Jaya dulu pernah terkena kecanduan narkoba sampai parah, berobat ke Ust. Yanto. Dirawat selama 3 bulan, langsung sembuh dan kembali normal seperti semula. Setelah sembuh berobat dari sana (Ust. Yanto – Red), jangan sampai mengenal narkoba lagi,” ungkap Ny. Haryati, salah seorang warga Ujung Menteng, Cakung Jakarta Timur. Kini Yayasan Nururrohman dikabarkan akan menjalin hu-

PAUD & Posyandu,Berkesinambungan Agam, Trans- Ketua Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Agam, Ny.Hj. Tati Aristo mengatakan, pelaksanaan kegiatan PAUD dengan Posyandu tidak dapat dipisahkan, karena kedua kegiatan tersebut termasuk program yang diprioritaskan oleh PKK. Hal ini disampaikan Ny. Hj.Tati Aristo pada pertemuan Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) SeAgam Timur yang berlangsung

di ruangan gedung UDKP Kecamatan Baso,Selasa lalu. Lebih lanjut dikatakan, kelangsungan pendidikan anak usia dini tidak hanya ditentukan orangtua, akan tetapi merupakan tanggungjawab bersama. Pelaksanaan kegiatan PAUD cukup menggembirakan dan sampai saat ini telah ada 818 Posyandu di Kabupaten Agam dan 72 diantaranya telah bersinergis dengan kegiatan PAUD. Hal ini terlaksana berkat adanya pengelolaan PAUD dengan Po-

syandu yang diselenggarakan anggota PKK. Sementara Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kabupaten Agam, Yunaidi menjelaskan, pertemuan yang diselenggarakan di Kecamatan Baso tersebut merupakan yang ke-9 kalinya. Pertemuan rutin Se-Agam Timur itu dihadiri 11 Kecamatan, sedangkan pertemuan berikutnya akan dilaksanakan di Kecamatan Malalak. (Fakhri)

Selesaikan Konflik Pasar Raya Padang Kota Padang, Trans - Kisruh pengelolaan Pasar Raya Padang pascagempa seperti tak kunjung selesai. Ada silang sengketa antara Walikota dengan para pedagang. Silang sengketa itu karena cara pandang yang berbeda. Walikota Padang Fauzi Bahar melihat persoalan dari sisi manajemen pembangunan total. Artinya, bagi Walikota yang terpenting bagaimana membangun kembali pasar yang rubuh dan rusak akibat gempa Tak dipersoalkan benar bagaimana cara membangunnya. Sebaliknya para pedagang melihat dari perspektif bagaimana caranya pedagang bisa ditempatkan kembali dan berdagang dengan nyaman serta bisa mendatangan laba sebagaimana pada masa sebelum gempa. Oleh karena itu pedagang tidak setuju dengan cara Walikota membangun pasar yang tidak mempertimbangkan aspek ekonominya. Setidaknya seperti itu dalam pandangan para pedagang. Kita melihat persoalan ini dari dua sisi pula, bahwa antara kedua-duanya memang saling bermaksud untuk menuju kepada kondisi pasar raya Padang yang nyaman. Oleh karena itu yang diperlukan sekarang adalah bagaimana caranya untuk menjaga agar tidak lagi terjadi saling berprasangka. Berprasangka di sini kita lihat dari kedua sisi. Walikota seolah-olah melihat bahwa di-

rinya sedang dipojokkan untuk dijatuhkan dengan cara-cara penggiringan dirinya ke Pansus DPRD. Sementara Pedagang merasa Walikota sedang menggiring pasar ini dibangun dengan mengorbankan pedagang, atau ingin memasukkan investor baru guna membangun kembali pasar raya Padang Pedagang maunya pasar ini dibangun dengan APBD atau APBN bukan dengan dana swasta. Bahkan pedagang juga pernah mengusulkan agar pasar ini dibangun sendiri oleh para pedagang agar margin keuntungan membangun pasar ini bisa jatuh menjadi modal baru bagi usaha berdagang berikut. Sebab jika dibangun oleh developer, maka pasti developer tidak akan membangun dengan ‘dharma bakti’ saja.Pastilah mereka menginginkan laba. Pedagang juga berkali-kali mengeluhkan kebijakan walikota yang seolah menyepelekan pedagang emas. Membangun kios penampungan di depan toko emas membuat para pedagang emas ‘tertutup’ oleh kios. Belum lagi oleh pedagang kakilima. Seolah menurut Pemko Padang di masa pascagempa ini tidak ada orang butuh emas. Dari masalah di atas dapat kita simpulkan bahwa dua pandangan yang berbeda ini perlu didudukbersamakan lagi agar tidak terjadi masalah yang lebih besar dan makin rumit untuk

menyelesaikannya. Kedua pihak harus saling mau mendengar. Saat ini saja seperti sudah ada polarisasi dukungan Forum Warga Kota (FWK) yang menyatakan diri bersuara untuk para pedagang pasar, sementara kelompok lain seperti Warga Kota Cinta Damai (WKCD) mulamula dituding pula sebagai kelompok pendukung Walikota karena sejumlah pentolannya sebelum ini adalah anggota tim sukses Fauzi-Mahyeldi. Tetapi syukurlah, tudingan itu sudah dibantah sendiri oleh WKCD di hadapan sidang DPRD Padang. Mereka menyatakan bahwa mereka bukan menjadi sub-ordinasi dari Walikota Padang. Mereka hanya menginginkan kota yang damai. Basguslah, kalau begitu. Tetapi masalah ini mesti sampai ke ujung masalah yakni penyelesaian yang terang benderang dimana kedua pihak sama-sama diuntungkan. Satuhal yang juga penting untuk semua adalah; jangan sampai antara walikota dan wakil walikota terjadi beda pendapat pula. Wakil Walikota menyusuh bongkar, sementara Walikota melarang bongkar Ini membingungkan masyarakat. Hanya kepada DPRD Padang bisa disandarkan harapan untuk menjadi penengah beda pandang antara Walikota dan pedagang pasar ini sebelum diambil alih oleh DPRD Provinsi atau oleh Pemprov. (Mudawar)

bungan kerjasama dengan Panti Sosial Parmadi Putra (PSPP) “Galih Pakuan”, Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos RI), Putat Nutuk, Kabupaten Bogor. Menanggapi hal itu, Kepala Panti Sosial Parmadi Putra “Galih Pakuan” Depsos RI, Drs. Wahid Mariuddin, MM, pada prinsipnya dapat menerima kehadiran Yayasan Nururrohman sebagai mitra merehabitasi pengobatan Penderita korban Pe-

nyalahguna atau Kecanduan Narkoba (Napza). “Prinsipnya kami bersedia untuk kerjasama. Namun, setidaknya saya harus melihat kondisi tempat kegiatan yang dikelola oleh Yayasan Nururrohman itu. Pasalnya, panti kami milik negara, tidak bisa sembarangan menerima,”kata Wahid, yang dihubungi Koran Transaksi ruang kerjanya belum lama ini. (C. Herry. SL)

Dukung ...............

karang kami banyak mendapat ucapan terima kasih dari masyarakat yang berurusan di kantor, termasuk dari pejabat tinggi. Begitukah? Ini serius. Kami menerima ucapan terima kasih tertulis dari anggota DPD, AM Fatwa beserta keluarga, beberapa perwira tinggi TNI dan pejabat negara lainnya. (Budi Satrio menunjukkan ucapan terima kasih terlis itu kepada Koran Transaksi) Oke, harapan Anda ke depan? Melihat kondisi gedung Kanim ini (di Jalan Warung Buncit Raya No. 207. Jakarta Selatan-red) serta minimnya perangkat yang ada, saya berharap bisa menjadikan Kanim Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan, sebagai pilot proyek percontohan dengan memberikan pelayanan yang nyaman dan layak seperti yang dilakukan kantor bank. Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan telah menggunakan alat informasi dengan sistem answering machine melalui jaringan telepon PABX, sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi pelayanan yang diberikan. Bahkan masyarakat dapat pula mengakses internet untuk mendapatkan informasi pelayanan pada situs internet atau website kanimjaksel @yahoo.com. Optimalisasi pelayanan juga dilakukan dengan membuat sistem pelayanan yang terkomputerisasi, sehingga pelayanan dan pengawasan orang asing dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan diupayakan menjadi pelayanan yang efektif dan transparan, sebab masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangan atau proses pelayanan yang diberikan melalui layar monitor yang diletakkan di ruang tunggu. Harapan itu tidak sekedar mimpi. Karena sebentar lagi Kanim Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan akan pindah ke Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru. Saya berharap pelayanan yang diberikan Kanim Klas I Khusus Jakarta Selatan sebagai peringkat terbaik, hendaknya dapat ditiru Kanim lain di Indonesia. (Elman Sihombing/SN)

SPRI rata-rata perhari 350 s/d 400 pasport pada Kanim Kelas 1 Khus Jakarta Selatan. Sementara kondisi perangkat idealnya hanya mampu mengerjakan 240 pasport, dengan demikian kami harus bekerja sampai malam hari. Apalagi dengan adanya gangguan teknis pada Kanim Kelas 1 Jakarta Timur, mereka lari kesini, sehingga pemohon passport meningkat 100-150 pasport setiap hari. Namun demikian, sebagai konsekuensinya tetap kami layani dan dikerjakan sesuai dengan prosedur. Lantas, bagaimana mengatasinya? Jelas kami harus bekerja keras dan melakukan upayaupaya tertentu. Upaya yang kami lakukan antara lain penambahan komputer untuk uji kualitas dan scan tanda tangan. Tahap ini sebelumnya dikerjakan menyatu dengan tahap cetak dalam satu komputer. Kami mengharapkan dengan pemisahan kedua tahap tersebut dapat meningkatkan kapasitas cetak. Kami juga merencanakan penambahan komputer untuk adjudicator dan verifikasi data. Dengan penambahan ini diharapkan produktivitas petugas entry akan meningkat pula. Sebenarnya kesenjangan yang terbesar terdapat pada tahap cetak paspor. Efisiensi yang kami lakukan diperkirakan tetap tidak akan mampu untuk menutupi kesenjanagan tersebut. Untuk itu jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan penambahan 2 set alat cetak paspor. Selain itu, apa lagi yang Anda lakukan? Untuk mengemban tanggung jawab yang dibebankan kepada Kanim Kelas 1 Khusus Jakarta Salatan, saya dan staf bekerja sesuai dengan prosedur. “Setiap hari selalu seperti ini, kami berusaha semaksimal mungkin pasport selesai tepat waktu.” kata Budi. Bahkan, ada yang bekerja sampai pukul 20.00 Wib. Sebagai Kakanim, saya bahkan tidak jarang harus pulang larut malam. Dengan kerja seperti itu, perubahan apa yang Anda rasakan? Sebenarnya dari dulu pun kami selalu bekerja keras. Se-

TRANS SUMBAR

HALAMAN 15


Pilkada Kab. Padang Pariaman 2010

Ali Mukhni Dipastikan Maju Menjadi Calon Bupati Ali Mukhni berjanji tidak akan mengecewakan harapan masyarakat, dengan berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan melanjutkan bengkalai yang masih tersisa oleh Muslim Kasim. Padang Pariaman, Trans Drs. H. Ali Mukhni yang sekarang menjabat sebagai Wakil Bupati Padang Pariaman dipastikan maju sebagai calon Bupati Padang Pariaman periode 20102015. Sosok Drs. H. Ali Mukhni bagi masyarakat, mungkin tidak asing lagi. Soalnya, sudah hampir 5 tahun, menjadi Wakil Bupati Padang Pariaman. Selama ini dia dikenal sebagai pemimpin yang merakyat, dia tidak mau menyakiti hati masyarakat, apabila ada tamu atas nama masyarakat dia selalu mendahulukan dari pejabat. Sebelum menjadi wakil bupati, lelaki kelahiran Kampung Pauh, Kenagarian Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, tanggal 16 September 1956 lalu merupakan seorang guru yang mulai bertugas pada Sekolah Teknik Menengah (STM) Negeri Bengkulu dari tahun 1989-1995. Sebelum menjadi PNS, Ali Mukhni sempat dipercaya, menjadi Ketua Jurusan Pendidikan Olah Raga FKIP Universitas Prof. Dr. Hazairin, Bengkulu.

Ketika berbincang-bincang dengan wartawan beberapa waktu lalu di Pariaman, Ali Mukhni, mengaku mau melanjutkan pengabdian kepada masyarakat dengan mencalonkan diri menjadi Bupati Padang Pariaman periode 2010-2015. “Insya Allah kalau diizinkan Allah SWT dan didukung oleh mayoritas masyarakat, saya akan maju sebagai calon Bupati Padang Pariaman untuk lima tahun ke depan. Saya tidak ingin mengecewakan harapan masyarakat, saya akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan melanjutkan bengkalai yang masih tersisa oleh Muslim Kasim,” tutur Ali Mukhni dalam jumpa pers. Suami Hj. Rena Sofia, S.Pd ini, tidak mau menanggapi berita gosip, apalagi fitnah. Diawal menjabat Wakil Bupati Padang Pariaman, ada pihakpihak tertentu yang ingin mengadu dombanya dengan Bupati Muslim Kasim. Tapi semuanya itu tidak pernah ditanggapi Ali Mukhni. Banyaknya buah pikiran dan ide cemerlang yang disumbang-

nomian, koperasi, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Ketika disinggung tentang Partai Politik yang sudah komit untuk mengusungnya dan begitu pula dengan pasangan yang

akan mendampinginya. Ali Mukhni, belum mau berterus terang. “Tunggulah dulu, belum waktunya kita bicara tentang hal itu. Tapi yang dalam bentuk kerangka sudah ada,” tambahnya. (Mudawar)

BERCENGKRAMA: Wakil Bupati Padang Pariaman H. Ali Mukhni selalu dekat dihati masyarakat. Terlihat beliau sedang bercengkrama dengan anak-anak kecil seusai menghadiri acara penyerahan rumah sederhana sebanyak 51 buah bantuan Mer-C di Korong Koto Tinggi, Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur, Minggu (10/1). foto : mudawar

Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Bikin Bulu Kuduk Merinding

UPTD PKB Harus Berikan Layanan Cepat Pariaman, Trans - Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Pariaman yang berada di komplek Terminal Jati perlu diperluas. Disamping itu, prasarana dan personil di instansi ini pun perlu ditambah, hal ini bertujuan guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam hal urusan keur. Terkait dengan pentingnya perluasan UPTD tersebut, Senin (18/1) pekan lalu Walikota Pariaman Drs. H. Mukhlis. R, MM, didampingi Kasubag Kemitraan Humas Pemko Pariaman melakukan kunjungan ke instansi ini. Menurut Wako, disamping perluasan kantor, hal lain yang juga sangat penting diadakan saat ini adalah penggunaan sistem komputerisasi. Karena dengan penggunaan sistem ini, pelayanan yang diberikan akan lebih cepat dan tepat waktu, dan masyarakat yang berurusan pun akan senang dan puas. “Dengan sistem komputerisasi ini, jelas personil yang bertugas perlu ditingkatkan sumber dayannya dengan keterampilan yang berhubungan dengan teknologi tersebut. Disamping itu, untuk kemajuan UPTD ini dalam pemberian layanan dan memenuhi keinginan masyarakat, maka perlu juga direkrut tenaga yang handal,” ujar Wako. Di kesempatan yang sama Kepala UPTD PKB Kota Pariaman Ikhsan Ruscan, SH kepada Wako menyebutkan, lingkungan perkantoran saat ini masih sempit. Sementara di belakang perkantoran masih ada tanah yang bisa dipakai untuk perluasan kantor, dan tanah tersebut masih berada dalam kawasan Terminal Jati. Menyikapi permintaan tersebut, Wako Mukhlis. R meminta Kepala UPTD PKB agar secepatnya membuat dan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB). “Kita ingin melihat tempat uji keur ini lebih representatif, pelaksanaannya cepat dan tidak berbelit-belit, sehingga masyarakat pun jadi senang berurusan,” terang Wako. (Mudawar)

kannya selama ini untuk pembangunan dan kemajuan Padang Pariaman untuk meningkatkan seluruh sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pereko-

Padang Pariaman, Trans: Kasus kecelakaan lalu lintas di Padang Pariaman setiap tahun meningkat. Tahun 2008 sebanyak 195 kasus, tahun 2009 naik menjadi 251 kasus. Kasus kecelakaan itu umumnya kenderaan roda dua. “Apabila kita langsung jadi saksi mata seluruh kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Padang Pariaman, pasti jantung kita mau copot rasanya. Bulu kuduk kitapun pun merinding membaca atau mendengar siaran kecelakaan lalu lintas,” ujar Bupati Padang Pariaman H Muslim Kasim, saat menjadi Irup pada acara Apel Bersama Masyarakat Lalu Lintas Hukum Polres Padang Pariaman, belum lama ini. Memang korban meninggal dunia dua tahun terakhir mengalami penurunan. Tahun 2008 sebanyak 52 orang, tahun 2009 sebanyak 49 orang. Tetapi korban luka berat naik cukup signifikan. Tahun 2008 sebanyak 97 orang, tahun 2009 sebanyak 207 orang. Begitu juga korban luka ringan. Tahun 2008 sebanyak 242 orang, tahun 2009 sebanyak 292 orang. Sebaliknya, terjadi penurunan kerugian materil. Tahun 2008 sekitar 858,2 juta rupiah, tahun 2009 sekitar 720,95 juta rupiah. Bupati mengakui, pertumbu-

han kenderaan bermotor tidak sebanding dengan pertambahan lebar dan panjang jalan, dan menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Apalagi Padang Pariaman terletak di jalur lintas Sumatera, penghubung antar kabupaten dan antar provinsi. Cukup ramai dan cukup padat dilalui kenderaan sehingga sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Namun, apabila dianalisa dengan akal sehat, penyebab utama kecelakan lalu lintas di jalan raya adalah faktor manusia, karena tidak mematuhi peraturan berlalu lintas; tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang lain; tidak memakai Helm Standar Nasional Indonesia; berkendera dengan kecepatan tinggi; tidak memakai kaca spion; memakai knalpot resing atau memekak telinga; serta tidak memiliki surat-surat kenderaan yang seharusnya dibawa. Bupati menjelaskan, Pemerintah Pusat juga telah berupaya mengantisipasi kecelakaan tersebut dengan telah disahkannya UU baru tentang Lalu Lintas, yaitu UU No. 22 Tahun 2009, sebagai revisi UU lama yaitu UU No. 14 Tahun 1992. “Saya mengajak kita semua melaksanakan UU baru ini. Minimal sanak dan dunsanak kita arahkan untuk berhati-hati berkendara, dan selalu mematuhi tata tertib berlalu lintas di jalan raya,” ujarnya.

Di Padang Pariaman, sesuai semangat “Kembali ke Nagari”, menurut H Muslim Kasim, remaja dan generasi muda nagari harus ditegur sehingga tidak ugal-ugalan berkendaraan, terlebih kenderaan roda dua. Wajib memakai Helm dan kaca spion. “Begitu juga Tukang Ojek dan penumpangnya, wajib memakai Helm karena aspal lebih keras dari kepala. Jika malang tak dapat diraih, mujur tak dapat ditolak, kecelakaan juga, mudah-mudahan tidak gegar otak,” ujar bupati. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman dan jajaran Polres Padang Pariaman, kata H Muslim Kasim, berupaya mengantisipasi kecelakaan lalu lintas. Antara lain melalui kegiatan peningkatan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas, seperti penyuluhan keliling tentang tertib berlalu lintas ke terminal-terminal, pangkalan-pangkalan ojek, sekolahsekolah, dan kepada masyarakat terorganisir maupun tidak terorganisir. “Pendidikan berlalu lintas juga akan diberikan kepada anak-anak usia dini dengan adanya MoU antara Dinas Pendidikan, Kantor Departemen Agama dengan Sat Lantas di setiap Polres tentang Pendidikan Kelalu Lintasan masuk Kurikulum Sekolah,” ujar H Muslim Kasim. (Bas)

Lanjutkan Revitalisasi Program KB

ALAT KONTRASEPSI: Bupati Padang Pariaman didampingi Ibu Ida Muslim Kasim menyaksikan pemasangan alat kontrasepsi diatas mobil operasional bantuan BKKBN Pusat dalam rangka Pelayanan KB Perdana pada Hari Keluarga Nasional ke-XVI Tingkat Kab. Padang Pariaman di Pasar Grosir Kasang. foto : bas

Padang Pariaman, Trans: Seluruh keluarga di Padang Pariaman dan semua pihak yang merupakan pemangku kepentingan bagi tangguhnya ketahanan nasional, diminta secara bersama-sama melanjutkan revitalisasi program KB.

“Bagi para keluarga terutama keluarga yang kurang mampu, mengikuti program keluarga berencana adalah prasyarat yang mutlak untuk membentuk keluarga ideal,” ujar Bupati H Muslim Kasim pada Peringatan Hari Keluarga Naional XVI Tingkat

Kabupaten Padang Pariaman, di Batang Anai, belum lama ini. Menurut H Muslim Kasim, untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan mandiri, harus diupayakan mengatasi masalah kependudukan. Masalah-masalah kependudukan yang terus diupayakan adalah pemberantasan kemiskinan, peningkatan program Keluarga Berencana, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan keluarga, serta meningkatkan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kualitas hidup keluarga kita. “Sebagian keluarga kita masih mengalami masalah dalam mewujudkan jumlah ideal anggota keluarga. Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada pemenuhan aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga. Jumlah anak di kalangan keluarga yang lebih berpendidikan dan mampu secara ekonomi, rata-rata memiliki 2 orang anak. Sedangkan di kalan-

gan keluarga kurang mampu secara ekonomi, rata-rata memiliki 3 s.d 5 orang anak,” paparnya. Untuk itu, kata H Muslim Kasim, perlu digalakkan kembali program KB. Ini sebagai solusi untuk mengendalikan jumlah penduduk dan salah satu langkah untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan berkualitas. Hal tersebut mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dan ditangani secara terpadu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan mobil Unit Pelayanan KB dan sepeda motor untuk Petugas Lapangan. Semoga fasilitas ini dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera dan mandiri. Bupati juga meminta kepada ibu ketua Tim Penggerak PKK untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada keluarga. “Arahkan program-program pembinaan PKK kepada pelayanan sosial dasar, terutama pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan ekonomi keluarga. Jadi-

kanlah program-program itu sebagai program prioritas Tim Penggerak PKK di setiap Kecamatan sampai ke Nagari,” katanya. Seluruh jajaran Badan Pemberdayaan Perempuan da KB juga diminta untuk tetap memberikan pelayanan, penyuluhan, dan pembinaan tentang pentingnya membatasi jumlah anak dalam keluarga. “Buatlah sasaran program prioritas untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, yaitu yang berkaitan dengan daya dukung ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas keluarga Indonesia di masa yang akan dating,” tegasnya. Bupati mengingatkan, Hari Keluarga Nasional (Harganas), yang tahun ini bertema “Dengan Semangat Harganas Kita Bangkitkan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”, mengingatkan pentingnya keluarga sebagai wadah untuk tumbuh kembang setiap anak bangsa. (Bas)


Bupati Pasaman Terima PIN Emas Lubuk Sikaping, Trans: Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis, SH.MSi menerima penghargaan PIN Emas berlogo Ikhlas Beramal dari Menteri Agama Republik Indonesia Surya Dharma Ali di bidang pembinaan pendidikan agama di sekolah. Penghargaan dalam rangka penghargaan Amal Bhakti Departemen Agama RI, di Kementerian Agama Jakarta, belum lama ini, itu diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah memberikan komitmen, peranan nyata bagi kemajuan berbagai bidang pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik program prioritas maupun program utama, seperti meningkatkan pelaksanaan pembangunan pendidikan, kesehatan dan infra struktur lainnya. Khusus di bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Pasaman mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk memajukan hal tersebut. Bupati Yusuf Lubis menegaskan, Kabupaten Pasaman berhasil meraih prestasi terbaik dan penghargaan itu karena dukungan dari seluruh komponen lapisan masyarakat, jajaran pemerintah dan instansi terkait. “Penghargaan yang saya terima dari Kementerian Agama RI pada awal tahun 2010 ini sesungguhnya adalah milik dan keberhasilan kita semua, warga Kabupaten Pasaman. Saya hanya mewakili sekitar 165 ribu lebih warga Kabupaten Pasaman untuk menerimanya,” katanya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman DR Yahya M.Pd didampingi Sekretaris Zulfelmi SPd menyebutkan penghargaan merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah bersama masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi peningkatan mutu pendidikan dan kemajuan dunia pendidikan agama di Kabupaten Pasaman. “Kita menyambut baik penghargaan itu, karena sudah sesuai dengan visi Pasaman Cerdas 2010,” ujarnya. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman Drs. H. Artis Arjun mengatakan agar penghargaan dan prestasi yang telah diraih tersebut mampu dipertahankan pada tahuntahun mendatang. “Depag Kabupaten Pasaman mendukung berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman,” katanya. Selain Kabupaten Pasaman, daerah yang berhasil meraih penghargaan dan prestasi terbaik dan penghargaan Amal Bhakti Pendidikan Agama Islam pada Sekolah tahun 2009 adalah Kota Padang, Kabupaten Asahan, Kota Tangerang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Pekalongan, Kabupaten Bantul, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta Kabupaten Tabalong. (Ismet)

Ingin Jadi Kepala Daerah Harus Rangkul Media Massa Padang, Trans- Media Massa berperan penting untuk mencerdaskan anak bangsa, melalui informasi yang akurat dan terpercaya. Namun, kuli tinta selama ini nasibnya seperti terabaikan, meskipun membuat berita secara profesional dan terus-menerus, sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai hal. Ironisnya, mulai dari kalangan bawah sampai kepada pejabat tinggi, kadangkala merasa kedatangan si wartawan sebagai momok. Padahal, untuk menjembatani sebuah informasi di pemerintahan kepada masyarakat sangatlah dibutuhkan informasi yang disajikan wartawan. Media massa juga dapat mengantarkan seseorang ke tampuk pemerintahan. “Media massa harus dirangkul sebagai corong pusat informasi dari kebijakan yang arif dan bijaksana,” ujar Basrizal Koto (Basko), seorang tokoh minang kepada Koran Trans, di Pangeran Beach Hotel. Basrizal Koto—akrab disapa Basko, mengaku pernah dipanggil oleh Presiden SBY ke Istana Negara dan dimintai pendapatnya agar terpilih menjadi Kepala Negara. Menurut Basko, untuk menjadi kepala daerah, media massa juga harus dirangkul. “Dalam Pemilihan Gubernur Sumbar dan Bupati/Walikota nantinya media massa harus dirangkul untuk mempublikasikan rencana pemerintahan yang akan dilaksanakan,” tegasnya. (Nursal Tanjung)

Mutasi Di Kantor Depag Padang Panjang Padang Panjang, Trans- Pergantian dua pejabat di lingkungan Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kota Padang Panjang kembali bergulir. Pelantikan pejabat baru pun telah dilakukan oleh Kakandepag Drs H Asra Faber di Aula Kantor Depag, Senin (18/1) lalu, yang dihadiri Kasubag TU D. Dt Sinaro Mudo S. PdI beserta segenap pejabat di jajaran kantor Depag Kota Padang Panjang. Pejabat yang mengalami mutasi adalah Drs H Alizar Chan M. Ag yang sebelumnya menjabat Kasi Urais berganti posisi dengan Editiawarman S.Ag, Kasi Penamas dijabat Suarman S. Ag yang sebelumnya menjabat sebagai KUA Padang Panjang Barat mendapatkan promosi sebagai Kasi Pekapontren menggantikan Drs Rusli yang memilih menjadi sebagai guru. Sementara posisi Suarman digantikan Syaiful Arifin S.Ag yang sebelumnya menjadi Staf Seksi Urais. Kakandepag dalam sambutanya mengatakan, mutasi PNS di lingkungan Depag ini merupakan hal yang biasa. Dengan adanya mutasi diharapkan terjadi penyegaran dan dapat meningkatkan kinerja di masa mendatang. “Para PNS di lingkungan Depag ini, juga diminta menjaga citra Depag, terutama sebagai teladan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita tingkatkan wawasan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Dimana pun ditempatkan selalu menjaga kredibilitas kita sebagai tauladan masyarakat,” ujarnya. (Fakhri)

W ART AWAN PROFESIONAL ARTA TUNJUK AN JA TI DIRI TUNJUKAN JATI Perwakilan Sumatera Barat : Fakhri Sani Amd (Kep Perw), Mudawar Panyalai Kota Padang : Nursal Tanjung Kota Pariaman : Jusmaini Kab Padang Pariaman : Bastani Nazar Pasaman Timur : Ismed Badun Kota/Kab. Solok : ----------Biro Khusus Asampulau : Sudirman Dt. Rky Endah , Abu Na’in, Amir Husin Koto, Adnan, Sudirman, Zulkifli Bahri HS SH

SENIN, 25 JAN - 7 FEB 2010 NO. 194. TH X Kasus Ledakan Tambang Ngalau Cigak Disidangkan Sawahlunto, Trans - Pengadilan Negeri Sawahluntomulai menyidangkan Agustar Datuak Rajo Batuah tersangka kasus pidana meledaknya tambang batu bara Ngalau Cigak Talawi, Sawahlunto. Tersangka terkait dalam tragedi ledakan yang menewaskan 33 orang ini pada 16 Juni 2009 lalu ini, Sebelumnya Kontraktor tambang Direktur CV Cipta Per-

APBD Padang Panjang Disetujui Rp 313 Miliar Padang Panjang, Trans Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran (TA) 2010 disetujui Rp.31 miliar lebih, terdiri dari Pendapatan sebesar Rp.275.337.680.836.00, dan defisit/surplus yang dijadikan pembiayaan sebesar Rp.36.650.000.000.00. Anggaran tersebut disetujui dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi DPRD Kota Padang Panjang di Gedung DPRD setempat, yang dipimpin Ketua Novi Hendri Dt Bagindo Saidi SE MM, didampingi Wakil Ketua H Eko Furqani SE MM dan Hanif Suman, SH itu. Acara itu dihadiri Walikota dr H Suir Syam M.Kes MMR, Wakil Walikota Ir H Edwin SP, Muspida plus, kepala SKPD, ninik mamak, bundo kanduang, dan undangan lainnya. Adapun kelima fraksi DPRD yang menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Ranperda APBD kota Padang Panjang TA 2010, secara berturut-turut yakni, fraksi Keadilan Bangsa disampaikan oleh sekretarisnya Jhon Hendri A.Md, fraksi Partai Amanat Nasional oleh ketuanya Drs Syafrizal Dt Tan Majolelo, fraksi Demokrat oleh ketuanya Zulfitra, fraksi Golkar oleh ketuanya H Desfa Remindo SH, dan fraksi Gerakan Bintang Pembangunan Indonesia Raya oleh wakil ketuanya Hj.Lastri.A.md. Kelima fraksi tersebut pada prinsipnya menyetujui Ranperda APBD kota Padang Panjang TA 2010 dengan beberapa buah catatan, antara lain belum dapat disetujuinya penyertaan modal daerah untuk PD Tuah Saiyo sebesar Rp. 2,5 M, sebelum ada kejelasan yang komprehensif menyangkut mekanisme dan payung hukumnya. Selain itu, seluruh fraksi DPRD sepakat

mendesak pemko Padang Panjang untuk segera membangun pasar pusat Padang Panjang di tahun 2010 ini. Ketua DPRD Novi Hendri Dt.Bagindo Saidi.SE.MM mengingatkan pemerintah, setelah disetujuinya Ranperda APBD kota Padang Panjang TA 2009 ini. Agar cepatnya diproses menjadi Perda tentang APBD kota Padang Panjang TA 2010 untuk kemudian mendapatkan evaluasi dan persetujuan Gubernur Sumbar. Walikota Suir Syam dalam sambutannya menyatakan kepuasannya atas disetujuinya Ranperda APBD kota Padang Panjang TA 2010, dimana selama proses penyusunan dan pembahasannya melewati beberapa pentahapan yang cukup menegangkan sekaligus melelahkan. “Alhamdulillah berkat kerja keras dan keikhlasan dari semua pihak dan adanya pengertian dari anggota dewan yang terhormat, RAPBD kota Padang Panjang telah dapat kita rampungkan dan mendapat persetujuan dari dewan,” katanya. Menanggapai pendapat dan saran dari kelima fraksi DPRD yang dinilai cukup komprehensif, walikota Suir Syam pada prinsipnya dapat memahami dan memakluminya. Yakni akan melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap Ranperda APBD kota Padang Panjang TA 2010 sebelum di sahkan menjadi Perda kota Padang Panjang tentang ABPD kota Padang Panjang TA 2010. “Kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menyampaikan saran, usul dan beberapa masukan yang kami nilai sangat konstruktif dan strategis untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan,” tutur Suir Syam. (Fahkri/Alfian YN)

dana ini, Kamis (07/01) telah menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Sawahlunto. Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sawahlunto Hendarmen mengatakan, sidang digelar dan dipimpin ketua majelis hakim Abdul Bari A Rahim. Sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Kejaksaan Tinggi Padang yaitu Fauzi,

Syawaluddin, dan Hendarmen. Agustar disangka dengan Pasar 359 junto Pasal 55 KUHP Pidana. Pasal 359 menyangkut melakukan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Sedangkan pasal 55 dilakukan bersamasama. Terkait “tanggung jawab bersamasama” Hendarmen belum bersedia mem-

Padang Pariaman, Trans – Bupati Padang Pariaman H Muslim Kasim kembali mengungkapkan bahwa sebanyak 277.430 jiwa atau sekitar 60% penduduk Padang Pariaman, tidak lagi punya tempat tinggal karena rumahnya rusak berat akibat gempa. Rumah Penduduk sebanyak 59.693 unit rusak berat, 16.525 unit rusak sedang, dan 15.148 unit rusak ringan. “Kita semua telah merasakan dampak musibah gempa 30 September lalu. Kehidupan menjadi tidak normal. Musibah ini telah mengakibatkan 467 orang meninggal dunia, 543 orang luka berat, 512 orang luka ringan, dan 199 orang dinyatakan hilang,” ujar H Muslim Kasim. Gempa juga telah mengak-

ibatkan Jalan, Jembatan, Pasar, Irigasi dan Lain-lain sebanyak 35 unit rusak berat, 33 unit rusak sedang, dan 23 unit rusak ringan. Rumah Ibadah; 748 unit rusak berat, 225 unit rusak sedang, dan 15 unit rusak ringan. Kantor; 104 unit rusak berat, 32 unit rusak sedang, dan 9 unit rusak ringan. Rumah Sekolah; 257 unit rusak berat, 87 unit rusak sedang, dan 31 unit rusak ringan. Kabupaten Padang Pariaman membutuhkan 8,7 Triliun Rupiah untuk pulih. Dengan perincian, Perumahan Penduduk: 7,8 Triliun Rupiah; Perbaikan infrastruktur: 160 Milyar Rupiah; Sektor Sosial: 600 Milyar Rupiah; Sektor Ekonomi: 74 Milyar Rupiah; dan Sektor lainnya: 35 Milyar Rupiah. (Bas)

MEMBEZUK : Bupati Padang Pariaman H. Muslim Kasim didampingi Wabup Ali Mukhni dan Sastrawan Taufik Ismail membezuk artis minang Ajo Andre yang terbaring di Rumah Sakit Stroke Bukittinggi. Bupati telah dua kali membezuk Ajo Andre dimana kondisi kesehatannya semakin menurun. foto : bas

Pemkab Padang Pariaman Konsisten Laksanakan Program Pendidikan Anak-anak di Padang Pariaman harus tetap sekolah sebagai generasi penerus. Segala daya dan upaya akan dikerahkan pemerintah setempat agar tetap berada di bangku sekolah. Padang Pariaman, Trans Pemerintah Padang Pariaman termasuk berhasil melaksanakan tanggung jawabnya, dengan merencanakan dan melaksanakan program pembangunan di bidang pendidikan. “Di daerah kita, pencapaian pembangunan pendidikan lima tahun terakhir adalah; TK dari 84 menjadi 106 naik 23,32%; SMP dari 37 menjadi 54 naik 31,48%; SMK dari 8 menjadi 10 naik 20%,” ,” ujar Bupati Padang Pariaman H Muslim Kasim, belum lama ini. Pemkab Padang Pariaman juga telah menyelenggarakan 2

sekolah bertaraf internasional yaitu TK/SD Limpato dan SMAN 1 Lubuk Alung. Tahun 2010 ini akan mendapat RS SMP B1, yang sedang dalam proses di Departemen Pendidikan, serta MBI di Kecamatan Batang Anai. Menurut H Muslim Kasim, indikator keberhasilan pendidikan dihimpun dalam APK & APM. “Untuk SD telah memenuhi target nasional, dan perlu upaya lebih giat untuk capaian AMP SMP. Untuk SLTA kita perlu menggenjot APM 2,10% lagi,” katanya. Indikator keberhasilan pen-

didikan juga diukur dari bebas buta askara dan putus sekolah. Tahun 2009/2010 ada 2,23% (440 orang) yang sedang dalam proses pendidikan untuk bebas buta aksara dan ±0,72% anak-anak di Padang Pariaman masih putus sekolah. Secara akademis, kelulusan SMP peringkat 3 dan SMA peringkat 9 dari 19 Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat. Pada jenjang SD, data akademis ujian mencapai 7,26 untuk setiap mata pelajaran, dan mewakili Sumatera Barat ke Olimpiade Mata Pelajaran tingkat nasional. “Pemerintah daerah juga memperogramkan peningkatan kualitas guru. Dalam tiga tahun terakhir 755 guru disekolahkan untuk mendapatkan strata satu (S1). Guru-guru kita juga telah disertifikasi sebanyak 1.434 or-

ang (21,41%) dan sudah 24 orang S2,” ujar H Muslim Kasim. Bupati juga mengemukakan permasalahan yang perlu dicarikan solusinya di bidang pendidikan. Antara lain, perlu membangun budaya belajar bagi masyarakat khususnya orang tua sehingga bisa menjadi model bagi anak-anaknya; perlu pelatihan-pelatihan bagi pengembangan potensi dan profesionalitas guru/kepala sekolah; erlu pencukupan dan penyempurnaan perpustakaan dan labilatorium; dan perlu pendistribusian dan pemenuhan kekurangan guru dari semua sekolah yang ada. Tetap Harus Sekolah Dan yang paling mendesak adalah percepatan rehabilitasi, rekonstruksi/recovery gedung/ sarana yang rusak akibat gem-

Jadilah PNS Yang Paham Hak & Kewajiban

Proyek PNPM Ditinjau Dirjen PMD Depdagri Agam, Trans- Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD) Departemen Dalam Negeri, Ayib Muchlich didampingi Direktur Sumber Daya Alam (SDA), Jhon Susmono meninjau pelaksanaan proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Rabu pekan lalu, di Kecamatan Palupuh,Kabupaten Agam. Pelaksanaan proyek PNPM di Nagari Nan Tujuh dan Nagari Pasia Laweh, di antaranya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Jorong Peninggiran Nagari Nan Tujuh dan pembangunan jalan rabat beton di Jorong Angge Palimbatan Nagari Pasia Laweh. Masyarakat Jorong Peninggiran selama ini, belum dapat menikmati penerangan listrik, sehingga dengan adanya proyek PNPM yang dialokasikan sebesar Rp 347,3 juta lebih, masyarakat telah dapat menikmati penerangan listrik dikampung mereka. Di samping itu, dibangun jalan rabat beton di Jorong Angge Pelimbatan Nagari Pasia Laweh. Pembangunan jalan tersebut menggunakan dana PNPM tahun 2008 sebesar Rp 238,3 juta. Dirjen PMD Depdagri, setelah meninjau proyek PNPM Kabupaten Agam tahun 2008 tersebut, merasa bangga dan puas atas pelaksanaan proyek PNPM yang berjalan lancar dan menunjang perekonomian masyarakat setempat. Dirjen PMD Depdagri, Ayib Muchlich mengharapkan kepada Bupati Agam Aristo Munandar agar tetap memanfaatkan dana PNPM untuk menunjang kelancaran ekonomi masyarakat, baik masyarakat yang membutuhkan maupun daerah-daerah terisolir yang perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan pembangunan di pedesaan. (Fakhri)

berikan keterangan apakah akan ada tersangka lain. Diketahui Direktur PT Dasrat Sarana Arang Sejati Emeldi, perusahaan pemilik kuasa penambangan (KP) di Ngalau Cigak men-subkontrakkan lahan tambangnya kepada CV Cipta Perdana yang dipimpin Agustar Datuak Rajo Batuah. (Mudawar)

60 % Penduduk Padang Pariaman Tidak Punya Tempat Tinggal

Walikota Padang Panjang:

Ketua DPRD Novi Hendri menyerahkan draf persetujuan Ranperda APBD Kota Padang panjang TA 2010 diterima Wako Suir Syam. foto : Fahkri

16

Padang Panjang, Trans - Dalam rangka menciptakan sumber daya aparatur yang berkualitas, salah satu cara yang cukup efektif adalah melalui Pendidikan dan Latihan (Diklat), baik diklat kepemimpinan (Diklatpim), Diklat Tekhnis, Diklat Fungsional maupun Diklat Prajabatan. “Dalam konteks ini, diklat prajabatan yang telah selesai diikuti CPNS, akan dapat semakin mencintai pekerjaan sebagai aparatur pemerintah maupun sebagai pelayan masyarakat,” ujar Walikota Padang Panjang dr H Suir Syam M Kes MMR ketika menutup Diklat Prajabatan bagi CPNSD dan penutupan Diklatpim Tingkat IV bagi pejabat struktural di lingkungan Pemko Padang Panjang, di Gedung M Syafei, belum lama ini. Sebagaimana diketahui sejak otonomi daerah digulirkan oleh pemerintah tahun 2001 lalu, telah terjadi perubahan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, termasuk juga perubahan dalam melaksanakan manajemen kepegawaian atau pengelolaan aparatur yang mengarah pada pemberdayaan pemerintahan daerah, termasuk pemberdayaan aparatur dan masyarakat daerah. “Makna otonomi daerah adalah kemandirian, sedangkan untuk menciptakan kemandirian terebut, faktor utama yang sangat menentukan adalah kualitas maupun kompetensi sumber daya aparatur yang ada pada daerah tersebut,” kata Suir Syam. Terkait telah selesainya diklat prajabatan sebelas angkatan CPNSD formasi 2007 dan 2008 di lingkungan Pemko Padang Panjang, Suir Syam berpesan dan berharap adanya peningkatan semangat dan dedikasi dalam melaksanakan pekerjaan yang pada akhirnya akan menuju pada satu titik yakni peningkatan kualitas. “Kepada CPNS yang telah selesai

Wako Suir Syam memasangkan pita kepada CPNSD yang telah lulus diklat pra jabatan. foto : fahkri

mengikuti diklat prajabatan, serta akan berubah status menjadi PNS, jadilah saudara PNS yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, menjadi pribadi yang tangguh, berakhlak baik, serta dapat bekerja pada situasi dan kondisi apapun,” pungkasnya. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Sumatera Barat Dr Ir H Rahmat Syahni M.Sc dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kabid Diklat dan Fungsional Hafdal, S.Sos menyatakan, diklat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa diklat aparatur merupakan integral dari sistem pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. “Kita sadari bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis pelayanan dan kesejahteraan masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah,” katanya. Dikatakannya demikian karena dua alasan. Pertama, sebagian mindset aparatur kita belum berubah, yaitu masih terbelenggu pada pola pikir dan

tindak yang kurang efesien, lamban dan merasa sebagai pribadi yang harus dilayani. Maka dalam era sekarang, kita memerlukan aparatur yang progresif, inovatif, adektif, dan beretika. Kedua; secara empiris, aparatur kita masih perlu ditingkatkan kemampuannya. Baik kemampuan personal, kemampuan akademis maupun kemampuan profesional. Adapun tujuan akhir diadakannya diklat prajabatan bagi CPNS, kata Hafdal adalah bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Sehingganya akan didapat aparatur yang berkualitas. Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan daerah kota Padang Panjang Mufrida, SH dalam laporannya diawal acara menyatakan, diklat prajabatan CPNSD formasi 2007 dan 2008 sebanyak 11 angkatan diikuti 408 orang peserta dengan hasil kelulusan 100%. Begitupun hasil Diklatpim tingkat IV sebanyak 2 angkatan dengan jumlah peserta 57 orang kelulusannya juga 100%. (Fahkri/Alfian YN)

pa. Dari 2119 kerusakan ruang belajar telah dijanjikan 95 unit untuk SD dan SMP oleh BUMN dan NGO. Realisasinya baru 20 unit sekolah. Sebelumnya di tempat terpisah, saat melaksanakan acara “Peletakan Batu Pertama SDN 5 Patamuan dari PT.Astra International Tbk.”, Bupati H Muslim Kasim mengatakan bahwa gempa juga telah merusak sarana pendidikan. “Seperti yang kita saksikan, kondisi sekolah ini tidak kondusif untuk kegiatan belajar mengajar secara optimal. Walaupun dalam kondisi tidak normal karena bencana, anak-anak harus tetap sekolah. Mereka adalah generasi penerus negeri ini. Kita akan mengerahkan segala daya dan upaya agar anakanak tetap di bangku sekolah,” ujarnya. (Bas)

Mantan Dewan Masih Gunakan Kendaraan Dinas Padang Panjang, Trans - Sejumlah mantan anggota DPRD Kota Padang Panjang periode 2004-2009, masih mengunakan kendaraan dinas dan belum dikembalikan. Bahkan, untuk periode 2009-2014 yang kembali duduk menjadi dewan, malah mendapat mobil dinas baru. Berdasarkan data dari Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang, ada 5 orang mantan anggota DPRD yang belum mengembalikan kendaraan dinas tersebut dan sampai saat ini masih dipakai, walaupun masa pengabdian mereka sudah berakhir. Mantan dewan yang belum mengembalikan kendaraan itu, yakni Achyar Syafnur Dt. Bagindo selaku mantan Wakil Ketua (mobil Innova). Empat mantan anggota dewan lainnya yang belum mengembalikan sepeda motor yakni, Drs Batlimus,Darisman,Syafruddin yatim dan Fauziah Hayati. Fauziah Hayati berjanji akan mengembalikan sepeda motor yang ada kepada Sekretariat DPRD. Fauizah Hayati mengaku telah menandatangani berita acara penyerahannya. Namun, sepeda motor yang baru malah diterima pula. Lain halnya, dua mantan pimpinan dewan lainnya, H Hamidi Labai Sati dan Drs Fathoni Rasyid. Keduanya tidak mengembalikan kendaraan dengan mengajukan permohonan pinjam pakai. Padahal, Pemko Padang Panjang sudah menolak hak pinjam pakai bagi perorangan. Ketika hal ini dikonfirmasikan Trans kepada Sekretaris DPRD Kota Padang Panjang, Yas Edizarwin, mengakui telah menyurati beberapa mantan anggota dewan tersebut. Namun, masih belum dikembalikan. Hal ini menjadi polemik di kalangan masyarakat. “Kami akan berupaya secara persuasif untuk menyikapi masalah pengembalian kendaraan dinas ini,” katanya. (Fakhri)

Pajak Sertifikasi 18 T

Recommend Documents