PEDOMAN UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

PEDOMAN UJIAN SERTIFIKASI

KONSULTAN PAJAK

Diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak

Hak Cipta © 2012, Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa ijin tertulis dari penerbit atau pemegang hak cipta.

PEDOMAN UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

BADAN PENYELENGGARA UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Sekretariat: Graha TTH Jl. Guru Mughni No.106, Karet Semanggi Kuningan, Jakarta Selatan. Telp (021) 5220676, Fax (021) 5212462 Jakarta 12940 webmail: [email protected] & [email protected] website : www.uskp.or.id

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Konsultan Pajak yang memberikan kewenangan kepada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP). Untuk itu IKPI membentuk Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) dalam menyelenggarakan USKP. Bagi mereka yang telah lulus USKP diberikan sertifikat untuk dapat memproses ijin kerja sebagai Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sejak penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak oleh IKPI melalui BP-USKP mulai tahun 2005 telah banyak perubahan yang dialami, baik materi yang diujikan akibat dari perubahan peraturan perundangan perpajakan maupun tatacara pendaftaran yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Untuk itu buku pedoman ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi mereka yang ikut dalam USKP terutama mengenai masalah pendaftaran, tata tertib ujian, materi ujian, ketentuan kelulusan dan sebagainya. Mudah-mudahan buku pedoman ini dapat membantu para peserta ujian. Atas perhatian dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam penyusunan buku ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 Oktober 2012 Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak ttd I GUSTI RAI PUTRA Ketua

DAFTAR ISI halaman KATA PENGANTAR ..............................................................................................

i

DAFTAR ISI ...............................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ......................................................................................................

1

1.2. Dasar Hukum Penyelenggaraan .........................................................................

1

1.3. Badan Penyelenggara USKP ...............................................................................

1

BAB II PERSYARATAN PESERTA DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN 2.1. Persyaratan Peserta ..............................................................................................

2

2.2. Tempat Penyelenggaraan ....................................................................................

2

2.3. Tempat Pendaftaran ............................................................................................

2

2.4. Tatacara Pendaftaran ………................................................................................

3

2.5. Biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak ............................................................

6

BAB III KETENTUAN UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK 3.1. Jadwal Ujian ..........................................................................................................

8

3.2. Deskripsi Mata Pelajaran yang diujikan ..............................................................

9

Sertifikat A ............................................................................................................

9

Sertifikat B ............................................................................................................

16

Sertifikat C ............................................................................................................

21

3.3. Ketentuan Kelulusan dan Batas Waktu ............................................................

26

3.4. Sertifikat .................................................................................................................

26

3.5. Tata Tertib Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak .................................................

26

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) adalah ujian sertifikasi untuk jenjang profesi konsultan pajak. Sertifikat USKP menjadi prasyarat untuk mendapat ijin praktek sebagai konsultan pajak. Ujian sertifikasi ini pada mulanya diselenggarakan oleh Konsorsium Pengembangan Konsultan Pajak Indonesia, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: BPPK (Pusdiklat Perpajakan) dan Dirjen Pajak sebagai unsur Pemerintah, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai unsur Profesi, UI (FISIP) sebagai unsur lembaga pendidikan tinggi negeri, serta Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI) sebagai unsur lembaga pendidikan tinggi swasta. Namun semenjak tahun 2004 wewenang penyelenggaraannya diserahkan kepada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai organisasi profesi yang menaungi kegiatan para konsultan pajak di Indonesia. 1.2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 294/KMK.04/1998 tanggal 28 Mei 1998 tentang Konsultan Pajak Indonesia sebagaimana telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003. 1.3. Badan Penyelenggara USKP Sebagai pelaksana teknis demi menjaga independensi dan profesionalitas maka Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) membentuk Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP). BP USKP dibentuk berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat IKPI: No. 002/SKPP.IKPI/I/2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang Badan Penyelanggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP). Kemudian pembentukan BP USKP ini dipertegas dengan keputusan Kongres Nasional VIII IKPI (di Brastagi) No. 11/Kongres/IKPI/2005 tanggal 12 April 2005 tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak. Keputusan Kongres Nasional IX IKPI, di Batam. Terakhir Keputusan Pengurus Pusat IKPI No. KEP-007/PP.IKPI/X/2012, tanggal 7 Nopember 2012, para anggotanya melibatkan unsur-unsur: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Praktisi), Pusdiklat Perpajakan dan Lembaga Pendidikan (Akademisi), dan Direktorat Jenderal Pajak (Fiskus). Para anggota BP USKP secara periodik akan dilakukan perubahan untuk tetap menjaga kesegaran kinerjanya.

BAB II PERSYARATAN PESERTA DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN 2.1. Persyaratan Peserta Dengan menunjuk pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, maka yang berhak mendaftar sebagai peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak adalah: 1. Sertifikat A: a. Warga Negara Indonesia b. Telah memiliki serendah-rendahnya ijazah Strata Satu (S-1) dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang Terakreditasi. Bagi yang menyerahkan ijazah Strata Dua (S-2) / Strata Tiga (S-3), wajib menyerahkan fotokopi ijazah Strata Satu (S-1). 2. Sertifikat B: a. Warga Negara Indonesia b. Telah memiliki Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat A atau Piagam Penghargaan yang setara yang diberikan kepada Pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. 3. Sertifikat C: a. Warga Negara Indonesia b. Telah memiliki Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat B atau Piagam Penghargaan yang setara yang diberikan kepada Pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. 2.2. Tempat Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak diselenggarakan di Jakarta dan di kotakota lain yang dipandang memenuhi pertimbangan-pertimbangan rasional jumlah peserta ujian dengan biaya penyelenggaraannya serta pertimbangan pemerataan dan pengembangan wilayah. Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang diselenggarakan di luar kota Jakarta diselenggarakan oleh BP USKP Perwakilan Daerah yang dibentuk oleh BP USKP Pusat. 2.3. Tempat Pendaftaran

Untuk dapat mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak maka para calon peserta diwajibkan untuk melakukan pendaftaran di tempat-tempat pendaftaran, yaitu: 2.3.1. BP USKP Pusat d.a. IKPI Pusat Graha TTH Jl. Guru Mughni No 106, Karet Semanggi Kuningan, Jakarta Selatan 12940, Telp 021 5220676, HP: 021 80734490, Fax 021 5512462. Website www.uskp.or.id 2.3.2. BP USKP di Daerah: 2.3.2.1. Medan: (Pengda IKPI), Jl. Komp. Glugur Point, Blok B, No. 12A, Telp 061 6625747, Fax 061 625984. (Cabang IKPI), Jl. KL. Yos Sudarso No. 20, Komp. Graha Niaga Blok B 11-12, Telp 061 4567432 / 4560892, Fax 061 4530769 (Sofi), Medan 20215. 2.3.2.2. Batam & Bintan: (Cabang IKPI), First City Komplek Blok 2#B1 17, Batam Centre, Telp 0778 465228, Fax 0778 469581 (Mulyadi), Batam 29432. 2.3.2.3. Riau - PKU: (Pengda IKPI), Jl. Durian No.28-B, Kel. Labuh Biru Timur, Telp 0761 862062, Fax 0761 862063 (Thirta 085264777223), Pekanbaru 28291. 2.3.2.4. Palembang: (Pengda IKPI), Jl. Kepandean RT.10 No.765, Telp 0711 356862, 3659012, Fax 0711 359901 (Achmad Tolip) Palembang 30121. 2.3.2.5. Bandung: (Pengda IKPI), Jl. Buah Batu 189, Telp 022 7321885 / 7310968, Fax 022 7307860, Bandung 40264. (Cabang IKPI), Perum. Bumi Kopo Kencana, Jl. Papan Kencana I No. 15, Telp 022 6041082, Fax. 022 6072982 (Debby), Bandung 40233. 2.3.2.6. Semarang: (Pengda IKPI) Jl. Abdurahman Saleh No. 31, Telp 024 7608789 / 7614185, Fax 024 7604671 (Shanti), Semarang 50149. 2.3.2.7. Yogyakarta: (Cabang IKPI) Jl. Pakuning Ratan No. 25, Telp 0274 517528 (Rini), Yogyakarta 55233. 2.3.2.8. Surabaya: (Cabang IKPI) Komp. Pertokoan Mangga Dua Blok B2 7, Jl. Jagir, Wonokromo 100, Telp 031 8495104, Fax (031) 8495104 (Viga), Surabaya 60244. 2.3.2.9. Denpasar: (Cabang IKPI), Jl. Teuku Umar No.34, Telp 0361 227500 / 755337 (Maurin, Amanda) / 08781273976 (Kusmi), Fax (0361) 755337, Denpasar 80114. 2.3.2.10. Banjarmasin: (Cabang IKPI) Jl. Serai No. 49 RT. 36, Simpang Gatot Subroto VIII, Telp 0511 7401282, Fax 0511 3267927. (Tri/Ferry/Hary), Banjarmasin 70236. 2.3.2.11. Makassar: (Cabang IKPI) Graha Surandar, Jl. Masjid Raya No. 80A, Telp 0411 5460829, Fax 0411 420785. (Antardin), Makassar 90151.

2.4. Tatacara Pendaftaran Tatacara pendaftaran manual berikut ini berbeda dibandingkan dengan pendaftaran secara elektronik dalam hal:  blanko formulir pendaftaran berupa tulisan tangan dibanding dengan data elektronik; dan  nomor rekening tujuan untuk pembayaran biaya pendaftaran dan biaya ujian berupa nomor virtual account program KlikBCA fasilitas dari bank BCA, nomor rekening virtual ini diberikan kepada semua pendaftar, masing-masing pendaftar memperoleh dua nomor rekening virtual, nomor rekening kode QQ IKPI dan QQ USKP.  Setiap pembayaran baik Biaya Pendaftaran maupun Biaya Ujian menggunakan nomor rekening virtual tujuan yang dapat dilakukan melalui transfer ATM dan Internet Banking. Bukti pembayaran wajib di fax kepada BP USKP ataupun email ke webmail [email protected] / [email protected]. Pendafataran bagi peserta yang pertama kali mengikuti ujian USKP, yaitu pendaftar sertifikat tingkat A, berstatus sebagai [Calon] Peserta A (Baru), sedangkan pendaftaran USKP bagi semua peserta lainnya berstatus sebagai peserta baru yaitu A (Baru), B (Baru), C (Baru) dan sebagai peserta ulang yaitu A (Ulang), B (Ulang), C (Ulang). (Lihat website/situs USKP). Pada pendaftaran secara manual atau pendaftaran secara elektronik, kedua status peserta disederhanakan menjadi Peserta Baru dan Peserta Ulang, sehingga tatacara pendaftaran dibagi dua sebagai berikut: 2.4.1. Peserta Baru 1. Pendaftaran/pengembalian formulir USKP dibuka setiap hari kerja (Hari Senin s.d Jumat, Pukul: 09.00 – 16.00) 2. Peserta melakukan pendaftaran dengan cara datang langsung. 3. Peserta melampirkan: a. Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang. b. Pas Foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar. Pria memakai kemeja berkerah dan wanita berpakaian rapi. c. Fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku. d. Bukti pembayaran biaya pendaftaran dan biaya ujian. Pada kolom berita dalam slip setoran harus mencantumkan nama lengkap peserta dan tingkat Sertifikasi yang diikutinya.

e. Mengisi Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang diserahkan sesuai dengan aslinya. Apabila persyaratan yang sudah ditentukan tersebut diatas tidak lengkap, maka pendaftaran ditolak. Formulir pendaftaran elektronik dapat di-update di website (Seluruh dokumen pendaftaran tersebut akan menjadi milik BP USKP dan tidak dapat diminta kembali). 4.

Bagi para peserta USKP yang sudah mendaftar akan mendapatkan Tanda Terima Pendaftaran dan Tanda Peserta Ujian.

5.

Pengambilan Kartu Tanda Peserta USKP wajib diambil sendiri (tidak dapat diwakilkan) ke Sekretariat BP USKP Pusat atau Daerah (sesuai tempat penyerahan berkas pendaftaran).

6.

Pada waktu mengambil Kartu Nomor Tanda Peserta, calon peserta harus menandatangani Kartu Nomor Tanda Peserta secara langsung dihadapan petugas pendaftaran.

7.

Pembatalan keikutsertaan dalam Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, setelah proses pendaftaran mengakibatkan: a. Biaya pendaftaran hangus, dan b. Biaya ujian dikembalikan dengan potongan biaya administrasi 15% (tidak dapat dialokasikan ke periode berikut).

2.4.2. Peserta Ulang 1. Pendaftaran/pengembalian formulir USKP dibuka setiap hari kerja. (Hari Senin s.d Jumat, Pukul: 09.00 - 16.00 waktu setempat). 2.

Peserta harus datang langsung untuk melakukan pendaftaran.

3.

Peserta melampirkan: a. Fotokopi Transkrip nilai. b. Pas Foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar. Pria memakai kemeja berkerah dan wanita berpakaian rapi. c. Fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku. d. Bukti pembayaran biaya pendaftaran dan biaya ujian. Pada kolom berita dalam slip setoran, harus mencantumkan nama lengkap peserta dan tingkat Sertifikasi yang diikutinya. e. Mengisi Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang diserahkan sesuai dengan aslinya. Apabila persyaratan yang sudah ditentukan tersebut diatas tidak lengkap, maka pendaftaran ditolak. Data pendaftaran elektronik dapat di-update di website (Seluruh data pendaftaran tersebut akan menjadi milik BP USKP dan tidak dapat diminta kembali).

4. 5. 6.

7.

Bagi para peserta USKP yang sudah mendaftar akan mendapatkan Tanda Terima Pendaftaran dan Tanda Peserta Ujian. Pengambilan Kartu Tanda Peserta USKP wajib diambil sendiri (tidak dapat diwakilkan) ke Sekretariat BP USKP Pusat atau Daerah (sesuai tempat penyerahan berkas pendaftaran). Pada waktu mengambil Kartu Nomor Tanda Peserta, calon peserta harus menandatangani Kartu Nomor Tanda Peserta secara langsung dihadapan petugas pendaftaran. Pembatalan keikutsertaan dalam Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, setelah proses pendaftaran mengakibatkan: a. Biaya pendaftaran hangus, dan b. Biaya ujian dikembalikan dengan potongan biaya administrasi 15% (tidak dapat dialokasikan ke periode berikut).

2.5. Biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak 1. Biaya Pendaftaran sebesar Rp 300.000,2. Biaya Ujian, yang besarnya ditentukan sebagai berikut: Bagi peserta baru: - Sertifikat A : Rp 1.500.000,- Sertifikat B : Rp 3.000.000,- Sertifikat C : Rp 5.000.000,Bagi peserta mengulang: - Sertifikat A : Rp 350.000,-/MP ujian, maksimum Rp 1.500.000,- Sertifikat B : Rp 650.000,-/MP ujian, maksimum Rp 3.000.000,- Sertifikat C : Rp1.500.000,-/MP ujian, maksimum Rp 5.000.000,3. Setiap pembayaran baik Biaya Pendaftaran maupun Biaya Ujian hanya diperkenankan melalui Virtual Account dan Internet Banking. BP USKP tidak menerima pembayaran secara tunai yang dikirimkan melalui pos atau yang diserahkan langsung kepada BP USKP. Dalam keadaaan tertentu dapat melakukan pembayaran hanya dengan slip setoran tunai dengan mencantumkan berita yang jelas berupa nama lengkap peserta dan tingkat sertifikasinya. 4. Pembayaran dengan slip setoran tunai untuk Biaya pendaftaran disetorkan ke rekening BCA kcu. Wisma Asia No. 084 025125 0 a.n. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Sedangkan Biaya ujian disetorkan ke rekening BCA kcp. Wisma Barito Pasific No. 54 35 505 888 a.n. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia 5. Pada kolom berita dalam slip setoran, peserta harus mencantumkan nama lengkap dan tingkat sertifikat yang diikutinya.

BAB III KETENTUAN UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

3.1. Jadwal Ujian Jadwal mata pelajaran yang diujikan dan alokasi waktu untuk setiap ujian adalah sebagai berikut: Hari

Sertifikat

Hari ke – 1

A

B

C

Hari ke – 2

A

B C

Mata Pelajaran Yang Diujikan

Waktu

PPh OP & SPT PPh OP

08.00-12.00

KUP, PPSP, PP

13.00-15.00

PBB, BPHTB, BM

15.30-16.30

PPh Badan dan SPT PPh Badan

08.00-12.00

KUP, PPSP, PP PPh Pot/Put (Pasal 15,21,22,23/26 dsb) PPh Badan & SPT PPh Badan

13.00-14.45

Pajak Internasional

13.00-16.00

PPN & SPT PPN PPh Pot/Put (Pasal 15,21,22,23/26 dsb) Kode Etik Profesi PPN & SPT PPN

08.00-12.00

Akuntansi Perpajakan

13.00-17.00

Akuntansi Perpajakan PPh Pot/Put (Pasal 15,21,22,23/26 dsb)

08.00-12.00

15.00-17.00 08.00-12.00

13.00-15.30 16.00-17.00 08.00-12.00

13.00-16.00

Catatan: * Ujian Akuntansi Perpajakan dan Perpajakan Internasional (Sertifikasi C) dengan menggunakan Bahasa Inggris.

3.2. Deskripsi Mata Pelajaran yang Diujikan Yang dimaksud dengan Deskripsi Mata Pelajaran Yang Diujikan ialah ruang lingkup dan tujuan mata pelajaran pada masing-masing tingkatan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, sedangkan Materi ialah rincian lebih lanjut dari Deskripsi Mata Pelajaran yang memuat garis-garis besar materi yang wajib dipelajari oleh para peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak. Disamping itu pula dicantumkan acuan sebagai sumber rujukan utama untuk mempelajari dan memahami materi ujian. Tentu saja sumber acuan tidak dibatasi hanya yang tertulis dalam buku pedoman ini saja, mengingat perkembangan teori, praktek dan ilmu pengetahuan perpajakan yang demikian cepat. Rincian Deskripsi Mata Pelajaran Yang Diujikan (MP Ujian) untuk tiap tingkatan sertifikat adalah sebagai berikut:

Sertifikat A MP Ujian:

PBB, BPHTB, BM KODE MP: AA

POLA SOAL: MEH

Deskripsi: 1. 2. 3.

Peserta mampu memahami dan menghitung besarnya PBB semua sektor; Peserta mampu memahami dan menghitung BPHTB atas transaksi perolehan hak atas Tanah dan Bangunan; Peserta mampu memahami dan menghitung besarnya Bea Materai atas dokumen yang dibuat.

Materi: Pajak Bumi dan Bangunan: (Bobot materi 40%) 1. Pendaftaran dan pendataan obyek pajak dan subyek pajak; 2. Subyek dan Obyek yang dikecualikan; 3. Menentukan NJOP, NJKP dan NJOP TKP; 4. Menghitung pengenaan PBB; 5. Pengajuan keberatan, banding, pengurangan, pembatalan dan pembetulan; 6. Tata cara pembayaran dan penagihan PBB; 7. Restitusi dan Kompensasi; 8. Pembagian hasil Penerimaan PBB. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan: (Bobot materi 40%) 1. Obyek atas BPHTB dan pengecualiannya; 2. Dasar pengenaan pajak dan NPOP TKP; 3. Cara menghitung BPHTB;

4. 5. 6. 7.

Pembayaran dan Penagihan; Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan; Restitusi dan imbalan bunga; Sanksi bagi pejabat pelaksana.

Bea Meterai: (Bobot materi 20%) 1. Obyek Bea Meterai dan pengecualiannya; 2. Saat terutang Bea Meterai; 3. Penggunaan Benda Meterai dan cara pelunasannya; 4. Daluwarsa Bea Meterai; 5. Saksi administrasi maupun pidana dalam Bea Meterai.

Acuan: 1.

Undang-Undang R.I, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang terkait dan/atau setingkat (Surat Edaran Direktur Jendral Pajak).


KUP, PPSP, PP KODE MP: AB

POLA SOAL: MEH

Deskripsi: 1. Peserta mampu memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pendaftaran, penghitungan, pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan, penyelenggaraan pencatatan / pembukuan, penagihan pajak, membantu jalannya pemeriksaan pajak dan akibat tidak dipenuhinya kewajiban yaitu sanksi administrasi dan pidana; 2. Peserta mampu memahami hak-hak WP yang meliputi pembetulan SPT, permohonan pembetulan, pengajuan keberatan/banding, permohonan peninjauan kembali, hak WP dalam pemeriksaan; 3. Peserta mampu memahami prosedur, hak dan kewajiban WP dalam rangka penagihan pajak.

Materi: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Definisi / istilah yang digunakan dalam perpajakan; NPWP / Pengukuhan PKP; Pembayaran dan pelaporan pajak; STP dan SKP (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT); Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP); Permohonan Pembetulan, Keberatan dan Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar; 7. Gugatan dan Banding di Pengadilan Pajak;

8. 9. 10. 11. 12.

Pengajuan PK ke Mahkamah Agung; Pencatatan dan Pembukuan; Penelitian, pemeriksaan dan penyidikan; Sanksi-sanksi; Restitusi.

Acuan: 1. Undang-Undang R.I, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang terkait dan/atau setingkat (Surat Edaran Direktur Jendral Pajak).


PPh OP & SPT PPh OP KODE MP: AC

POLA SOAL: MEHS

Deskripsi: 1. Peserta mampu menerapkan penghitungan Pajak Penghasilan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku khususnya bagi WP Orang Pribadi; 2. Peserta mampu mengisi SPT PPh WP Orang Pribadi dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada akhir tahun pajak.

Materi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Pengertian Subjek Pajak Orang Pribadi; Perlakuan PPh atas WP Orang Pribadi; Mulai dan berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif; Pengecualian Subjek Pajak; Pengertian penghasilan; Koreksi-koreksi fiskal untuk menetapkan Penghasilan Kena Pajak; Jurnal sehubungan dengan hak dan kewajiban perpajakan; Penghitungan laba fiskal setelah melakukan koreksi-koreksi perbedaan waktu dan perbedaan tetap atas laporan keuangan komersial; Penghitungan kompensasi kerugian fiskal; PTKP; Tarif PPh yang berlaku; Pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan kredit pajak; Penghitungan angsuran PPh Pajak dalam tahun berjalan pengusaha tertentu; Norma penghitungan penghasilan neto.



PPh Pot/Put (Pasal 15,21,22,23/26 dsb) KODE MP: AD

POLA SOAL: MEH

Deskripsi: 1. Peserta mampu memahami cara menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan SPT Masa PPh sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi; 2. Peserta mampu menghitung Penghasilan Kena Pajak yang diterima oleh pegawai tetap beserta PPh 21 yang terutang baik final maupun non final; 3. Peserta mampu memahami mekanisme pemungutan PPh yang berasal dari impor, APBN, dan kegiatan-kegiatan usaha tertentu; 4. Peserta mampu memahami mekanisme pemotongan PPh atas penghasilan bunga, dividen, sewa, royalty, dan imbalan jasa lainnya; 5. Peserta mampu mengisi SPT Masa PPh dengan benar dan lengkap. .

Materi: PPh Pasal 21: (Bobot materi 70%) 1. Pemotong PPh 21 dan pengecualiannya; 2. Penerima penghasilan yang wajib dipotong PPh 21 dan pengecualiannya; 3. Penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh 21 dan pengecualiannya; 4. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan; 5. Pengurangan penghasilan bruto yang diperkenankan; 6. Tarif, dasar pengenaan pajak dan penerapannya; 7. Penghitungan PPh 21 dalam tahun berjalan/masa atas: a. Penghasilan bruto teratur; b. Penghasilan bruto tidak teratur; c. Honorarium yang diterima pemberi jasa profesi; d. Upah harian, upah satuan, upah borongan yang dihitung atas dasar banyaknya hari kerja; e. Honorarium dan imbalan lain yang dihitung tidak atas dasar banyaknya hari kerja. 8. Hak dan kewajiban pemotong pajak; 9. Hak dan kewajiban penerima penghasilan yang dipotong pajak; 10. PPh 21 yang bersifat final. PPh Pasal 22: (Bobot materi 10%) 1. Pengertian pemungutan; 2. Obyek pemungutan; 3. Siapa yang wajib memungut; 4. Dasar pemungutan dan tarif; 5. Pengecualian dari pemungutan; 6. Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan;

7. PPh Pasal 22 Final. PPh Pasal 23: (Bobot materi 10%) 1. Pengertian pemotongan; 2. Objek pemotongan; 3. Siapa yang wajib memotong; 4. Dasar pemotongan dan besarnya tarif; 5. Pengecualian dari pemotongan; 6. Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan. PPh Pasal 4 ayat (2): (Bobot materi 10%) 1. Pengertian pemotongan; 2. Objek pemotongan; 3. Siapa yang wajib memotong; 4. Dasar pemotongan dan besarnya tarif; 5. Pengecualian dari pemotongan; 6. Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan.



PPN & SPT PPN KODE MP: AE

POLA SOAL: MEHS

Deskripsi: Peserta mampu memahami dasar-dasar, karakteristik, cara menghitung serta mengisi SPT Masa PPN.

Materi: 1. Pengertian dasar PPN 1.1. Dasar hukum PPN 1.2. Sistematika UU PPN 1.3. Karakteristik PPN 1.4. Mekanisme PPN 2. Obyek PPN 2.1. Pengertian Obyek PPN 2.2. Penyerahan di dalam Daerah Pabean atas: 2.2.1. BKP dan non BKP 2.2.2. JKP dan non JKP

2.2.3. Kegiatan usaha / pekerjaan 2.3. Kegiatan membangun sendiri 2.4. Penyerahan aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan. 3. Subyek PPN 3.1. Pengertian Subyek PPN 3.2. Pengusaha Kecil 3.3. PKP 3.4. Hubungan istimewa 4. Saat dan tempat pajak terutang 4.1. Saat terjadi 4.2. Tempat pajak terutang 4.3. Pemusatan tempat pajak terutang (sentralisasi) 5. Faktur Pajak 5.1. Fungsi Faktur Pajak 5.2. Tata cara pengisian Faktur Pajak 5.3. Syarat minimal Faktur Pajak 5.4. Penggunaan valas dalam Faktur Pajak 5.5. Saat pembuatan Faktur Pajak 5.6. Tata cara pembetulan dan penggantian Faktur Pajak 5.7. Faktur Pajak Standar cacat 5.8. Sanksi terhadap pelanggaran dalam pembuatan Faktur Pajak 5.9. Nota Retur 6. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 6.1. Pengertian atas: 6.1.1. Harga jual 6.1.2. Nilai penggantian 6.1.3. Nilai impor/ekspor 6.1.4. Nilai lain 6.2. Nilai lain sebagai Dasar pengenaan pajak atas: 6.2.1. Pemakaian sendiri / pemberian cuma-cuma 6.2.2. Sisa persediaan / barang modal yang masih ada pada saat pembubaran perusahaan 6.2.3. Penyerahan jasa biro perjalanan 6.2.4. Jasa pengiriman paket 6.2.5. Penyerahan kendaraan bermotor bekas 6.2.6. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan antar cabang 6.2.7. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang 7. Pengkreditan Pajak Masukan 7.1. Prinsip dasar 7.2. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama 7.3. Kriteria Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 7.4. Kriteria Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan 7.5. Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan 8. Pemungut PPN

8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Perkembangan mekanisme pemungutan pajak oleh Pemungut PPN Obyek pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemungut PPN Kewajiban PKP Rekanan Kewajiban Pemungut PPN

9. Pengisian SPT Masa PPN oleh PKP Orang Pribadi yang menggunakan norma penghitungan PPh.



Kode Etik Profesi KODE MP: AF

POLA SOAL: ME

Deskripsi: Peserta mampu memahami dan menganalisa kasus yang berkaitan dengan profesi, tingkah laku, kepribadian, dan perbuatan yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh setiap anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Materi: 1.

2. 3.

Kewajiban-kewajiban sebagai Konsultan Pajak, yang terdiri dari: a. Hubungan dengan instansi pemerintah; b. Hubungan dengan teman seprofesi; c. Hubungan dengan rekanan/klien. Larangan bagi Konsultan Pajak; Sanksi-sanksi terhadap Konsultan Pajak, yang terdiri dari: a. Jenis sanksi; b. Prosedur dan hal yang terkait dengan pengenaan sanksi.

Acuan: 1. Undang-Undang R.I, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang terkait dan/atau setingkat (Surat Edaran Direktur Jendral Pajak); 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia; 3. Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Sertifikat B MP Ujian:

Akuntansi Perpajakan KODE MP:

BA

POLA SOAL: EH

Deskripsi: 1. Peserta mampu mengidentifikasi kewajiban perpajakan perusahaan baik cabang maupun anak perusahaan; 2. Peserta mampu menggunakan akun dengan tepat dalam pembukuan, bagi wajib pajak badan yang mencakup perusahaan dagang, jasa, industri, dan lainnya; 3. Peserta mampu membukukan kewajiban perpajakan pada pembukuan wajib pajak badan yang meliputi proses perjurnalan, dan membuat rekonsiliasi fiskal.

Materi: 1. Jurnal hak dan kewajiban perpajakan; 2. Aspek pajak terhadap akuntansi untuk Piutang, Persediaan, Biaya Dibayar Dimuka, Aktiva Tetap, Aktiva Tetap Tidak Berwujud, Kewajiban dan Ekuitas. 3. Akuntansi Organisasi Nirlaba. 4. Aspek pajak terhadap akuntansi untuk pengakuan pendapatan dan biaya yang meliputi: a. Usaha; b. Diluar usaha.



KUP, PPSP, PP KODE MP:

BB

POLA SOAL: MEH

Deskripsi: 4. Peserta mampu memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pendaftaran, penghitungan, pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan, penyelenggaraan pencatatan / pembukuan, penagihan pajak, mendampingi WP dalam pemeriksaan pajak dan akibat tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan; 5. Peserta mampu memahami hak-hak WP yang meliputi pembetulan SPT, permohonan pembetulan, pengajuan keberatan/banding, permohonan pengurangan, penghapusan/pembatalan; 1. Peserta mampu memahami tatacara penagihan pajak, serta hak dan kewajiban WP.

Materi: KUP: (Bobot materi 60%) 1. Definisi / istilah yang digunakan dalam perpajakan; 2. NPWP / Pengukuhan PKP; 3. Pembayaran dan pelaporan pajak; 4. Pencatatan dan Pembukuan; 5. Sanksi-sanksi; 6. Restitusi. PPSP: (Bobot materi 20%) 1. STP dan SKP (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT); 2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP); 3. Permohonan Pembetulan, Keberatan, Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar. PP: (Bobot materi 20%) 1. Gugatan dan Banding di Pengadilan Pajak; 2. Pengajuan PK ke Mahkamah Agung; 3. Penelitian, pemeriksaan dan penyidikan.



PPh Badan & SPT PPh Badan KODE MP:

BC

POLA SOAL: MHS

Deskripsi: 1. Peserta dapat memahami dan menjawab pertanyaan mengenai hak dan kewajiban perpajakan di bidang pajak penghasilan terhadap Wajib Pajak Badan kecuali Wajib Pajak PMA, BUT dan subjek pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai hubungan P3B dengan Indonesia. 2. Peserta mampu memahami dan menyusun laporan Keuangan fiskal dari laporan Keuangan komersial; 3. Peserta mampu mengisi SPT Tahunan PPh Badan dengan benar, lengkap dan jelas.

Materi: 1. Subyek pajak Badan dan pengecualiannya; 2. Obyek pajak Badan dan pengecualiannya; 3. Biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (koreksi fiskal); 4. Penyusutan, amortisasi fiskal; 5. Kompensasi Kerugian; 6. Kredit Pajak PPh Badan; 7. Tarif pajak Badan dan cara menghitung pajak penghasilan terhutang; 8. Fasilitas perpajakan bagi usaha tertentu; 9. Angsuran pajak dalam tahun berjalan; 10. Hubungan istimewa.



PPh Pot/Put (Pasal 15,21,22,23/26 dsb) KODE MP: BD

POLA SOAL: MEH

Deskripsi: 1. Peserta mampu menerapkan penghitungan Pajak Penghasilan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku khususnya bagi WP Orang Pribadi.; 2. Peserta mampu mengisi SPT PPh WP Orang Pribadi dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada akhir tahun pajak.

Materi: 1. 2. 3. 4.

Pengertian Subjek Pajak Orang Pribadi; Perlakuan PPh atas WP Orang Pribadi; Mulai dan berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif; Pengecualian Subjek Pajak;

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Pengertian penghasilan; Koreksi-koreksi fiskal untuk menetapkan Penghasilan Kena Pajak; Jurnal sehubungan dengan hak dan kewajiban perpajakan; Penghitungan laba fiskal setelah melakukan koreksi-koreksi perbedaan waktu dan perbedaan tetap atas laporan keuangan komersial; Penghitungan kompensasi kerugian fiskal; PTKP; Tarif PPh yang berlaku; Pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan kredit pajak; Penghitungan angsuran PPh Pajak dalam tahun berjalan pengusaha tertentu: Norma penghitungan penghasilan neto.



PPN dan SPT Masa PPN KODE MP:

BE

POLA SOAL: EHS

Deskripsi: 1. Peserta mampu memahami tentang kewajiban PKP khususnya cara membuat Faktur Pajak, mengkreditkan, menghitung, mengisi SPT Masa PPN dan pengajuan restitusi.; 2. Peserta mampu menghitung PPN yang terkait dengan fasilitas PPN.

Materi:

1. Pengertian dasar PPN 1.1. Dasar hukum PPN 1.2. Sistematika UU PPN 1.3. Karakteristik PPN 1.4. Mekanisme PPN 2. Obyek PPN 2.1. Pengertian Obyek PPN 2.2. Penyerahan di dalam Daerah Pabean atas: 2.2.1. BKP dan non BKP 2.2.2. JKP dan non JKP 2.3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean 2.4. Kegiatan membangun sendiri 2.5. Penyerahan aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan.

3. Subyek PPN 3.1. Pengertian Subyek PPN 3.2. Pengusaha Kecil 3.3. PKP 3.4. Hubungan istimewa 4. Saat dan tempat pajak terutang 4.1. Saat terutang. 4.2. Tempat pajak terutang 4.3. Pemusatan tempat pajak terutang (sentralisasi) 5. Faktur Pajak 5.1. Fungsi 5.2. Tata cara pengisian 5.3. Syarat minimal Faktur Pajak 5.4. Penggunaan valas dalam Faktur Pajak 5.5. Saat pembuatan Faktur Pajak 5.6. Cara pembetulan dan penggantian Faktur Pajak 5.7. Faktur Pajak tidak lengkap (cacat) 5.8. Sanksi terhadap pelanggaran dalam pembuatan Faktur Pajak 5.9. Nota Retur 6. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 6.1. Pengertian atas: 6.1.1. Harga jual 6.1.2. Nilai penggantian 6.1.3. Nilai impor/ekspor 6.1.4. Nilai lain 6.2. Nilai lain sebagai Dasar pengenaan pajak atas: 6.2.1. Pemakaian sendiri / pemberian cuma-cuma 6.2.2. Sisa persediaan barang, barang modal yang masih ada pada saat pembubaran perusahaan 6.2.3. Penyerahan jasa biro perjalanan 6.2.4. Jasa pengiriman paket 6.2.5. Penyerahan kendaraan bermotor bekas 6.2.6. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan antar cabang 6.2.7. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang 7. Pengkreditan Pajak Masukan (PM) 7.1. Prinsip dasar 7.2. Pengkreditan PM dalam Masa Pajak yang tidak sama (MTS) 7.3. Kriteria PM yang dapat dikreditkan 7.4. Kriteria PM yang tidak dapat dikreditkan 7.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan 8. Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 8.1. Karakteristik 8.2. Obyek 8.3. Tarif 8.4. Pengelompokan 9. Pemungut PPN

9.1. 9.2. 9.3. 9.4.

Mekanisme pemungutan pajak oleh Pemungut PPN Obyek pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemungut PPN Kewajiban PKP Rekanan Kewajiban Pemungut PPN

10. Restitusi PPN & PPn BM 10.1. Dasar hukum 10.2. PPN & PPnBM yang dapat diminta pengembalian 10.3. Tata cara mengajukan permohonan restitusi 11. Fasilitas PPN & PPn BM 11.1. Pajak Terutang Tidak Dipungut 11.2. Dibebaskan dari PPN & PPn BM 11.3. Kawasan Berikat 12. PPN atas transaksi Leasing (SGU) 13. Pengisian SPT Masa PPN dan PPn BM 14. Pengisian SPT Masa PPN Pembetulan

Acuan:

1. Undang-Undang R.I, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang terkait dan/atau setingkat (Surat Edaran Direktur Jendral Pajak).

Sertifikat C MP Ujian:

Akuntansi Perpajakan KODE MP: CA

POLA SOAL: EH

Deskripsi: 1. Peserta mampu mengidentifikasi kewajiban perpajakan PMA/PMDN bagi perusahaan, baik representative office (perusahaan cabang) maupun project office (anak perusahaan); 2. Peserta mampu menggunakan account (akun berbahasa Inggris) dengan tepat dalam pembukuan bagi wajib pajak badan yang mencakup perusahaan dagang, jasa, industri, dan lainnya; 3. Peserta mampu membukukan kewajiban perpajakan pada pembukuan wajib pajak badan yang meliputi proses journal (perjurnalan), dan membuat fiscal reconciliation (rekonsiliasi fiskal).

Materi: 1. 2. 3. 4.

Jurnal kewajiban dan hak perpajakan; Akuntansi Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank; Akuntanasi Jasa Kontruksi Akuntansi Merger (Penggabungan), Acuisitions (Peleburan) dan Consolidations, Liquidation (Pemekaran Usaha); 5. Aspek pajak terhadap akuntansi untuk pengakuan pendapatan dan biaya yang meliputi: a. Usaha; b. Diluar usaha. 6. Hubungan Laporan Keuangan Fiskal dengan Laporan Keuangan Komersial 1. Konsep, Pengakuan dan Realisasi Penghasilan 2. Biaya, Beban dan Pengurang Penghasilan 3. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 4. Leasing 5. Restrukturisasi Utang 6. Transfer pricing dan Tax Planning 7. Penyesuaian Modal karena Kuasi Reorganisasi 8. Revaluasi Aktiva Tetap 9. Aktiva Pajak Tangguhan 10. Transaksi dengan mata uang asing 11. Joint Operation (JO) 12. Badan dan Orang Asing (project dan representative office) 13. Built, Operate and Transfer (BOT)



Pajak Internasional KODE MP:

CB

POLA SOAL:

EH

Deskripsi:

1. Peserta mampu memahami dan menjawab aspek-aspek Perpajakan Internasional, metode pencegahan pajak berganda (P3B) dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Perpajakan Internasional; 2. Soal dan jawaban dalam Bahasa Inggris.

Materi:

1. Pengertian Perpajakan Internasional 2. Ruang lingkup Perpajakan Internasional a. Pemajakan WP Dalam Negeri atas penghasilan dari luar negeri b. Pemajakan WP Luar Negeri atas penghasilan dari dalam negeri c. Beberapa pengertian khusus 3. Pajak Penghasilan a. Subyek Pajak Dalam Negeri b. Subyek Pajak Luar Negeri c. BUT d. Obyek Pajak e. Pemotongan Pajak f. Kredit Pajak 4. P3B a. b. c. d. e. f. g. h.

Pengertian P3B Tie Breaker Rule Pengertian BUT Jenis BUT Pengecualian BUT Hak Pemajakan Penuh Hak Pemajakan Terbatas Pelepasan Hak Pemajakan

5. Metode Penghindaran Pajak Berganda 6. Anti-Avoidance Measures (Anti Penghindaran Pajak) a. Controlled Foreign Cooperation Rules b. Thin Capitalization Rules c. Treaty Shopping d. Transfer Pricing 7. Offshore Financial Center (Tax haven)

Acuan:

1. Undang-Undang R.I, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang terkait dan/atau setingkat (Surat Edaran Direktur Jendral Pajak).


PPh Badan dan SPT PPh Badan KODE MP:

CC

POLA SOAL:

EHS

Deskripsi: 1. Peserta mampu memahami dan mengisi SPT Tahunan PPh Badan khususnya yang menggunakan mata uang asing dan atau Wajib Pajak BUT dengan benar, lengkap dan jelas.

Materi: 1. 2. 3. 4.

Objek PPh Badan dan Obyek Pajak BUT Objek PPh Badan yang dikenakan tarif Final Pengecualian obyek Pengeluaran Biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan BUT 5. Cara Menghitung Harga Pokok Penjualan 6. Cara Menghitung Beban Penyusutan & Amortisasi Fiskal 7. Cara menghitung rugi / laba selisih kurs menurut fiskal 8. Kompensasi Kerugian 9. Kredit Pajak 10. Pajak atas Laba setelah pajak BUT (Branch Profit Tax) 11. Angsuran PPh tahun berjalan.

Acuan: 1. 2. 3.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan dan Surat Edaran Dirjen Pajak terkait; Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan; Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).


PPh Pot/Put (Pasal 15,21,22,23/26 dsb) KODE MP:

Deskripsi 1. 2. 3. 4. 5.

CD

POLA SOAL:

EH

Peserta mampu memahami cara menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21; Peserta mampu menghitung Penghasilan Kena Pajak yang diterima oleh pegawai tetap beserta PPh 21/26 yang terutang baik final maupun non final (Kasus Khusus); Peserta mampu menghitung PPh 21/26 atas penghasilan orang asing yang menjadi subjek pajak dalam negeri; Peserta mampu memahami mekanisme pemungutan PPh yang berasal dari impor, APBN, dan kegiatan-kegiatan usaha tertentu; Peserta mampu memahami mekanisme pemotongan PPh atas penghasilan

6.

bunga, dividen, sewa, royalty, imbalan jasa lainnya; Peserta mampu mengisi SPT Masa dengan benar dan lengkap;

Materi:

PPh Pasal 21 1. Penghitungan PPh 21 dalam tahun berjalan/masa atas: a. Penghasilan bruto teratur; b. Penghasilan bruto tidak teratur; c. Honorarium yang diterima pemberi jasa profesi; d. Upah harian, upah satuan, upah borongan yang dihitung atas dasar banyaknya hari kerja; e. Honorarium dan imbalan lain yang dihitung tidak atas dasar banyaknya hari kerja; 2. Perhitungan PPh 21 dalam kasus khusus seperti: a. Pegawai pindah kerja dari pusat ke cabang atau antar cabang; b. Pegawai yang meninggal dunia; c. Pegawai yang meninggalkan Indonesia selama-selamanya; d. Pegawai yang menerima penghasilan dalam tahun pajak yang tidak penuh setahun; 3. Penghasilan pegawai dan bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan; 4. PPh 21 yang bersifat final. PPh Pasal 22: 1. Pengertian pemungutan; 2. Obyek pemungutan; 3. Siapa yang wajib memungut; 4. Dasar pemungutan dan tarif; 5. Pengecualian dari pemungutan; 6. Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan; 7. PPh Pasal 22 Final. PPh Pasal 26: 1. Pengertian pemotongan; 2. Objek pemotongan antara lain penghasilan dari pengalihan harta di Indonesia oleh WP LN. 3. Siapa yang wajib memotong; 4. Dasar pemotongan dan besarnya tarif; 5. Pengecualian dari pemotongan; 6. Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan; 7. Penerapan dengan tarif P3B; 8. Branch Profit Tax; 9. Pengalihan Saham PPh Pasal 4 ayat (2): 1. Pengertian pemotongan; 2. Objek pemotongan;

3. 4. 5. 6.

Siapa yang wajib memotong; Dasar pemotongan dan besarnya tarif; Pengecualian dari pemotongan; Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan

Acuan:

1. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan dan Surat Edaran Dirjen Pajak terkait; CATATAN: UU PPh Pasal 4 ayat (2) 3.3. Ketentuan Kelulusan dan Batas Waktu Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, maka ketentuan kelulusan peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak ditetapkan sebagai berikut: 1. Peserta yang mengikuti ujian untuk pertama kali (peserta baru) harus menempuh seluruh mata pelajaran yang diujikan. 2. Penilaian hasil ujian untuk setiap mata pelajaran yang diujikan dilakukan berdasarkan skala 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus). 3. Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap mata pelajaran yang diujikan. 4. Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang telah lulus untuk semua mata pelajaran yang diujikan pada setiap tingkatan berhak mendapatkan sertifikat. 5. Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang masih mendapat nilai dibawah 60 (enam puluh) diberi kesempatan untuk mengulang. Kesempatan yang diberikan kepada peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak untuk menempuh satu tingkatan sertifikat adalah 4 (empat) kali ujian dan maksimal ditempuh dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. 6. Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang mendapat nilai dibawah 60 (enam puluh) untuk semua mata pelajaran yang diujikan, dinyatakan TIDAK LULUS, dan apabila berminat untuk mengikuti ujian kembali pada kesempatan berikutnya harus mendaftar sebagai peserta baru. 7. Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang tidak lulus untuk semua mata pelajaran yang diujikan dalam jangka waktu tersebut pada angka 5 di atas, dinyatakan TIDAK LULUS DAN NILAINYA HANGUS, dan apabila berminat untuk mengikuti ujian kembali pada kesempatan berikutnya harus mendaftar sebagai peserta baru. 3.4. Sertifikat Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang telah dinyatakan lulus untuk semua mata pelajaran yang diujikan dalam satu tingkatan berhak mendapatkan sertifikat sesuai dengan tingkatan ujian yang ditempuhnya. Sertifikat asli diserahkan kepada peserta yang berhak, setelah melunasi Biaya Sertifikat sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3.5. Tata Tertib Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Untuk penyelenggaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang tertib dan lancar ditetapkan Tata Tertib Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak sebagai berikut: 1. Peserta ujian wajib: a. Hadir 10 menit sebelum ujian dimulai; b. Menunjukkan kartu nomor tanda peserta kepada pengawas ujian; c. Memakai sepatu dan berpakaian rapi; d. Membawa perlengkapan ujian sendiri, termasuk Buku Himpunan Undang-Undang Perpajakan (Komplimen USKP). 2.

Peserta ujian selama ujian berlangsung tidak diperkenankan: a. Membaca dengan suara yang dapat didengar oleh peserta lain; b. Bercakap-cakap dengan sesama peserta; c. Pinjam-meminjam alat tulis (tip-ex; ballpoint, penggaris dsb); d. Membuka buku catatan, kecuali ujian bersifat buka buku; e. Menyontek atau memberikan contekan kepada peserta lain; f. Merokok; g. Mengerjakan jawaban ujian sebelum ujian dimulai; h. Mengerjakan jawaban ujian setelah waktu ujian berakhir; i. Pindah tempat duduk selain nomor ujian peserta yang bersangkutan; j. Menggunakan segala bentuk alat komunikasi, khususnya telepon genggam, dalam bentuk apapun; k. Menggunakan alat hitung yang mempunyai kemampuan penyimpanan data (memori) yang tinggi; l. Membuka buku Undang-Undang selain Buku Himpunan UndangUndang Perpajakan (Komplimen USKP); m. Meninggalkan ruang ujian, kecuali ke kamar kecil dengan seijin pengawas ujian.

3.

Peserta ujian yang datang terlambat dapat mengerjakan ujian, tetapi tidak diberikan perpanjangan waktu;

4.

Peserta ujian dilarang membuat/menambahkan catatan/isi dalam Buku Himpunan Undang-Undang Perpajakan (Komplimen USKP);

5.

Peserta yang telah menyelesaikan jawaban ujian sebelum waktu berakhir, dapat meninggalkan ruang ujian dengan ijin pengawas ujian secara tertib;

6.

Pelanggaran atas ketentuan di atas, hasil pekerjaannya dinyatakan tidak sah dan nilai adalah nol;

7.

Pengawas ujian tidak akan memberikan teguran apa pun, akan tetapi langsung mencatat nama dan nomor peserta ujian yang melanggar dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

---oOo---

PEDOMAN UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Recommend Documents