Paguyuban Mantan Anggota DPA III (PAMADRI)

www.parlemen.net

Paguyuban Mantan Anggota DPA III (PAMADRI) Sekretariat :

Gedung Primagaraha Persada Lt-6 Jl. Ged. Kesenian No.3-7, Jakarta 10710 Telp. 021 - 3517523 ext. 615, fax. 021- 3513655

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wa-barakaatuh Nomor

: Peng - 01/PAMADRI/II/2006

Sifat

: Penting

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Saran Penyempurnaan RUU Tentang Kementrian Negara Dan RUU Tentang Dewan Penasihat Presiden

Jakarta, 7 Februari 2006

Kepada YTH Ketua Pansus RUU Kementrian Negara Dan RUU Dewan Penasihat Presiden DPR-2 Di Jakarta

Menunjuk surat undangan Sekjen DPR-RI No. PW/001/0730/DPR-R1/2006 tanggal 2 Februari 2006 tentang undangan RDPU tanggal 8 Februari 2006 kepada saya, dengan ini saya sampaikan dengan hormat bahwa pada hari dan jam tersebut dalam undangan saya berhalangan untuk hadir karena sedang berada di luar Jakarta. Namun demikian untuk menghormati permintaan Dewan, agar saya memberi masukan dan saran penyempurnaan kedua RUU tersebut, bersama ini saya sampaikan secara tertulis masukan dan saran penyempurnaan atas kedua RUU tersebut. Masukan dan saran tersebut adalah merupakan hasil pembahasan dari Tim Perumus PAMADRI, yang telah secara khusus membahas kedua RUU tersebut. Harapan kami masukan dan saran tersebut dapat membantu Pansus RUU dalam menyelesaikan tugasnya. Sekali lagi kami minta maaf atas ketidakhadiran kami. Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

TANGGAPAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEMENTRIAN NEGARA 1. 2.

Dalam RUU ini tidak ada disebut-sebut mengenai Menteri Koordinator. Apakah lembaga ini tidak diadakan lagi? Dalam PENJELASAN atas RUU ini alinea 4 halaman 7 dinyatakan: “Undang-Undang ini juga mengatur tentang, Pemberhentian Seorang Menteri dst...” Dalam RUU ini tidak ada Pasal yang mengatur hal tersebut.

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

SARAN PERBAIKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PENASIHAT PRESIDEN 1.

Nama / Sebutan Dewan Disarankan disebut "DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN"; bukan "Dewan Penasihat Presiden", sesuai dengan yang tersurat dalam pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945.

2.

Menimbang a. "... dan pertimbangan agar lebih berhasil guna dan berdayaguna"; disarankan menjadi berbunyi: "... dan pertimbangan untuk mencegah otokrasi, ketergesagesaan, dan penyimpangan oleh Presiden dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas pemerintahan, agar terwujud penyelenggaraan negara secara baik (good governance)." b. "... dan berlangsung sejak lama sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia"; disarankan menjadi berbunyi: "... dan berlangsung sejak jaman kerajaan pada masa lampau sampai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia." c. "... tentang Dewan Penasihat Presiden disarankan menjadi: "...tentang Dewan Pertimbangan Presiden."

3.

Menetapkan "Undang-Undang tentang Dewan Penasihat Presiden", disarankan diubah menjadi: "Undang-Undang Tentang Dewan Pertimbangan Presiden."

4.

Pasal 1 1. "Dewan Penasihat Presiden..." disarankan diganti menjadi: "Dewan Pertimbangan Presiden..."

5.

Pasal 3 2. "... baik atas permintaan maupun tanpa permintaan Presiden." Disarankan diubah menjadi: "... baik atas permintaan Presiden maupun atas inisiatif sendiri... " 3. “... dan pertimbangan Dewan Penasihajt Presiden." Disarankan diubah menjadi: "... dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden." Presiden harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nasihat dari pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden, meskipun Dewan ini kedudukannya berada di bawah Presiden dan keanggotaannya ditunjuk oleh Presiden sendiri. Dengan demikian Dewan ini benar-benar membantu Presiden dalam melaksanakan tugasnya yang begitu berat, baik sebagai Kepala Negara maupun. Kepala Pemerintahan. Jangan sampai saran dan pertimbangan yang diberikan Dewan hanya meninabobokan Presiden saja. Dewan seperti ini akan menjadi rubber stamp untuk membenarkan apa saja yang dilakukan Presiden dan tidak berani memberikan saran pertimbangan yang bertentangan dengan keinginan Presiden.

6.

Pasal 4

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

1. 2. 3.

7.

"Anggota Dewan Penasihat Presiden..."; disarankan diperbaiki menjadi: "Anggota Dewan Pertimbangan Presiden... " ...masa jabatan Presiden."; disarankan dilanjutkan dengan: "... masa jabatan Presiden dan berhenti bersama-sama dengan berhentinya Presiden." Anggota Dewan Pertimbangan Presiden berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena: Disarankan sebagai berikut: a. Ditambah satu butir lagi: habis masajabatannya. b. Butir c dan butir f disarankan untuk dijadikan satu butir. c. Butir d hanya sampai kata-kata "... karena nlelakuka tindak pidana." Kata-kata selanjutnya "... yang d;1jancam dengan pidana penjara serendah-rendahnya lima tahun." Dihapus.

Pasal 5 -

Ayat (1) huruf f. kata-kata terakhir :... penjara serendah-rendahnya lima tahun." Dihapus.

-

Ayat (2) huruf a dilengkapi menjadi: "... mempunyai sifat kenegarawanan, kearifan, integritas, dan berwawasan kebangsaan.

-

Ayat (2) huruf c dikoreksi menjadi:” .... rekam jejak yang tidak tercela selama... "

-

Disarankan untuk ditambah satu huruf la is ayat (2) huruf d: independen, nonpartisan, dan mengabdifan diri hanya untuk kepentingan negara dan bangsa.

8.

Pasal 6 Huruf i diperbaiki menjadi: Pejabat lain yang tidak boleh merangkap menurut peraturan perundang-undangan.

9.

Pasal 7 Ayat (1) dan ayat (2): "Dewan Penasihat', Presiden" diganti menjadi "Dewan Pertimbangan Presiden."

10.

Disarankan untuk menambah satu bab lagi sebelum Bab IV Keanggotaan yakni mengenai SUSUNAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN, berisi: (1) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden mencerminkan keberagaman unsureunsur kehidupan dalam masyarakat meliputi etnik, agama, kepakaran, dan golongan. (2) Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan sebanyak 25 orang termasuk pimpinan. (3) Seseorang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden minimal berumur 45 tahun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

Ny. A. Sulasikin Murpratomo JL. CIASEM I/23 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN TLP. 7203902

Tanggapan Terhadap RUU Tentang Dewan Penasihat Presiden dan RUU Tentang Kementorian Negara. Yth. Pimpinan dan Anggota Pansus DPR - RI. Menghubungi surat DPR R.I. No. PW. 001 /0730/DPR-RI/2006 tertanggal 2 Februari 2006, berkenaan dengan RUU Tentang Dewan Penasihat Presiden dan RUU Tentang KeMenterian Negara, perkenankan kami menyampaikan beberapa pemikiran. Kami akan mulai dengan hal-hal yang bersifat umum dan mendasar, setelah itu baru memberikan masukan secara lebih rinci per pasal. I.

R.U.U. Tentang Dewan Penasihat Presiden 1.a. Secara keseluruhan, rancangan undang-undang tentang Dewan Penasihat Presiden ini, bobot/isinya masih minim. b. Belum ada mekanisme dan, prosedur pemilihan anggota Dewan Penasihat Presiden, dan belum jelas tata cara pemilihannya. c. Persyaratan yang diutarakan dalam pasal 6 tentang larangan rangkap jabatan bagi anggota Dewan Penasihat Presiden, sangat kualitatif, sulit diukur, sehingga kompetensi yang diperlukan menjadi tidak jelas. d. Belum jelasnya hak dan kewajiban para anggota Dewan Penasihat Presiden. e. Belum jelasnya struktur dalam pengorganisasian Dewan Penasihat Presiden (Misal : apakah ada Ketua/Wakil/Sekretaris?) f. Belum di utarakannya kode Etik dan sanksi bagi para anggota Dewan Penasihat Presiden. 2.

Penetapan struktur dan keanggotaan Dewan Penasihat Presiden sebaiknya bertitik tolak dari pandangan komprehensif mengenai masalah mendasar yang dihadapi bangsa yang memerlukan upaya penanggulangan atau solusi yang komprehensif pula. Misalnya, paling tidak ada 3 masalah dan upaya pemecahan yang bersifat multi sektoral dan multi disiplin sekarang ini yang memerlukan pemikiran yang lebih talam dan cermat, yaitu : i. Ancaman disintegrasi bangsa dan merebaknya berbagai bentuk kekerasan (kasar dan terbuka; tertutup dan canggih seperti misalnya korupsi; kekerasan struktural) yang memerlukan pembangunan multikulturalisme yang berintikan penghormatan terhadap kehidupan dan hak-hak azasi manusia, dan nilai-nilai perdamaian dan keadilan. ii. Penanggulangan kemiskinan dan keterbelakangan serta pemerataan pembangunan melalui strategi pemberdayaan

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

masyarakat serta pembangunan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih efektif. iii. Kemajuan teknologi, globalisasia penjajahan ekonomi dan budaya serta tantangan pembangunan demokrasi. Struktur Dewan Penasihat Presiden harus ramping (15 - 20 orang) sehingga lebih memungkinkan pemikiran multidisiplin yang efisien dan efektif. Pembagian tugas di antara anggota menurut pembidangan politik, ekonomi, sosial, (kesra) dan hankam tidak lagi sesuai karena hanya akan mengulang pengkotakan sektoral. Harus dihindari struktur yang hirarkis/birokratis - yang diperlukan adalah struktur yang lateral. 3.

Hingga saat ini masalah politik dan ekonomi masih menjadi primadona tetapi sudah jelas pembangunan sosial budaya atau pembangunan manusia adalah tantangan utama yang dihadapi. Pembangunan manusia masyaratkan wawasan yang luas, pemikiran multidisiplin yang mendalam dan melihat jauh ke depan. Hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam menetapkan keanggotaan DPP.

Masukan kami terhadap beberapa pasal dari RUU Tentang Dewan Penasihat Presiden adalah sebagai berikut : 1. Pada bagian Menimbang pada alinea terakhir dari a. "agar lebih berhasil guna dan berdaya guna" diiganti dengan "membantu keberhasilan Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan agar terwujud penyelenggaraan pemerintahaan negara secara baik (good governance)." 2. Bab I KETENTUAN UMUM pasal 1.1 ditambahkan "Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945." agar lebih jelas. 3. Bab II TUGAS pasal 3 (1) "dalam menjalalnkan kekuasaan pemerintahan negara" diganti "dalam menjalankan pemerintahan negara". 4. BAB IV. KEANGGOTAAN Pasal 4 Butir 3 d dan Pasal 5 Butir (1) f sebaiknya berbunyi : "dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana". (kata-kata "yang diancam dengan pidana penjara serendah-rendahnya lima tahun" dihilangkan). Argumentasi 1) seorang penasihat presiden harus mempunyai integritas tinggi dan 2) agar lebih sejalan dengan Pasal 4 Butir (3) d dan dengan Pasal 5 butir (1) d. Pasal 5 Butir (1) d persyaratan berwibawa sebaiknya dihilangkan karena kewibawaan tidak dapat diukur. Dewan Penasihat Presiden bisa saja memerlukan ahli/pakar yang belum tentu memiliki kewibawaan seperti yang umumnya diartikan orang. Pasal 5 Butir (2) Tambahan d. Tidak mewakili partai politik dan mampu menempatkan diri di atas kepentingan semua golongan. e. Keanggotaan Dewan Penasihat Presiden mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia. (agama, suku/etnis, keahlian/profesionalisme, pemikiran - praktisi, kesetaraan jender, kelompok usia). Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

f.

Mempunyai keberanian dan kewenjangan untuk memberikan pemikiran alternatif.

Cacatan mengingat tugas Dewan Penasihat Presiden adalah memberikan nasihat/pemikiran maka proporsi pemikir tentu harus lebih banyak daripada praktisi. Tetapi pemikir yang diperlukan adalah pemikir yang mempunyai pengalaman lapangan (pengalaman praktik) di samping mumpuni dalam hal-hal konsepsual. Pasal 5 ayat (1) a. Kami ingin mengajukan pertanyaan : "Mengingat kemajuan teknologi komunikasi apakah persyaratan a ini tidak dapat dilenturkan untuk mencakup juga WNI yang bortempat tinggal di luar negeri ?" II.

RUU tentang Kementerian Negara 1.a.

b.

2.

3.

Secara Keseluruhan Rancangan U.U. R.I. tentang Kementerian Negara ini, baik dari segi Subtaisi isi, Sistematika, maupun ketepatan penggunaan istilah/torminologi, bobot sebagai undang-undang masih minim. Dalam judul rancangan undang-undang hanya disebut tentang Kementerian Negara padahal di dam Bab III Pasal 4 secara tegas dibedakan antara Kementerian Negara dan Kementerian. Atau dalam Pasal 1 bab 1 dibedakan, antara Kementerian Negara portofolio dan Kementerian Negara non Portofolio. Dengan demikian, tidak ada konpistensi penggunaan istilah antara nama rancangan undang-pndang dengan isi pasal 1 bab 1 dan isi pasal 4 bab 3 BAB III Pasal 4 ayat 3 sebaiknya ditambahkan jumlah maksimum (35 37) sehingga dapat dicegah jumlah 100 menteri seperti yang pernah terjadi pada waktu Orde Lama. Nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga sebaiknya tetap seperti sekarang, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Argumentasi : i. Kesejahteraan keluarga, yang meriipakan inti kesejahteraan seluruh rakyat, adalah salah satu tujuan utama pembangunan dan oleh karena itu menjadi tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan, semua lembaga, pemerintahan, organisasi kemasyarakatan/LSM, dll. ii. Mengasosiasikan urusan kesejahteraan keluarga dengan tanggung jawab perempuan saja adalah suatu pandangan stereotip tentang peranan perempuan yang justru dapat berlawanan dengan konsep kesetaraan dan keadilan jender (gender) Misalnya, pendidikan anak dalam keluarga adalah tanggung jawab orang tua, yaitu ayah dan ibu, agar tumbuh kembang anak (yang terdiri dari anak Iaki-Iaki dan perempuan) dapat berlangsung secara seimbang dan dengan sebaik-baiknya.

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net